8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
1/22
Pertemuan 1
Pengantar Perpajakan Internasional
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
2/22
Referensi
Memahami Ketentuan Perpajakan BerdasarkanTax Treaties Indonesia, R.Mansury
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,Rachmanto Surahmat
Perpajakan Internasional, Gunadi
UU Pajak Penghasilan terbaru
P3B antara Indonesia dengan AS, Singapur,
Jepang, China PP,KMK,SE dan peraturan lain berkaitan dengan
Pajak Internasional
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
3/22
Satuan Acara Perkuliahan (1)
1 : Pengantar
2 : Model-model P3B (OECD & UN)
3 : Subyek dan Obyek Pajak (Art 1-2) 4-5 : Definisi Umum, Resident, BUT (Art 3-5)
6-7 : BUT (Art 6-7)
UTS
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
4/22
Satuan Acara Perkuliahan (2)
8 : Deviden dan Bunga (Art 10-11)
9 : Royalty dan Capital Gains (Art 12-13)
10-11 : Independent& Dependent Personal
Service (Art 14-15) 12 : Directorsfee, Artistes & Sportsmens (Art 16-
17)
13 : Students & Apprentices (Art 20-21)
14 : Transfer Pricing & Advanced PricingAgreement
UAS
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
5/22
Pajak Internasional
Hukum atau Ketentuan Pajak Internasional
Aspek Internasional dari ketentuan
perpajakan suatu negara
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
6/22
Mengapa Perpajakan Internasional?
Adanya hubungan ekonomi internasional
sebagai akibat perkembangan iptek dan juga
adanya kemajuan komunikasi dan transportasi
Hubungan ekonomi internasional:
- pertukaran barang
- migrasi sumber daya manusia- transaksi jasa
- arus modal dan pembiayaan
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
7/22
Kebijakan Pemajakan
1. Keadilan (Equity)
2. Netralitas (Neutrality)
3. Penerimaan (Revenue)4. Pertimbangan administrasi dan kepatuhan
(administrative and compliance)
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
8/22
Keadilan (Equity)
Keadaan pemerataan : sama rata, sama rasa atas pajakyang harus dibayar oleh segenap warga masyarakat
Keadilan horisontal
ekualitas (kesamaan) perlakuan pemajakan atas orang
yang mememiliki keadaan (kemampuan pajak)yangsama
Keadilan vertikal
perbedaan pemajakan antar orang yang memiliki
perbedaan kemampuan membayar pajak ( ability topay)
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
9/22
Keadilan (Equity) dilihat dari aspek:
1. Status wajib pajak (ekualitas WPDN-WPLN)
2. Nature WP (ekualitas Org Pribadi Badan)
3. Cakupan geografis sumber (ekualitasdomestik manca negara/global)
4. Perangkat usaha (ekualitas cabang anak
perusahaan)
5. Alokasi penerimaan pajak (ekualitas negara
sumber domisili)
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
10/22
Netralitas (Neutrality)
Tidak mencampuri atau mempengaruhi atau mengarahkanpemilihan WP apakah akan melakukan kegiatan ekonomiatau investasi di dalam maupun di luar negeri
3 unsur netralitas:
1. netralitas ekspor modal(pajak atas penghasilan domestik dan l.n. sama)
2. netralitas impor modal
(pajak atas investor dari manapun sama)
3. netralitas nasional
(kelebihan pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkandapat dikurangkan dari penghasilan bruto)
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
11/22
Penerimaan (Revenue)
Tujuan utama adalah mengumpulkan
penerimaan (dana) untuk memenuhi
pengeluaran pemerintah
Berkaitan dgn penghasilan internasional:
-memperoleh penerimaan pajak dari
penghasilan LN yang diperoleh WPDN
-memperoleh penerimaan pajak dari
penghasilan domestik yang diterima WPLN
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
12/22
Pertimbangan administrasi dan
kepatuhan
Adanya fungsi administrasi, penagihan,
penegakan hukum yang efektif
Kompleksitas dan disparitas ketentuan
perpajakan 2 atau lebih negara
Praktik akuntansi dan kesulitan bahasa
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
13/22
Pajak Internasional
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda :
antar negara (P3B, tax treaty)
- membatasi hak pemajakan negara
- tidak mengenakan pajak
Perjanjian antar negara atau antar WP dgn
negara mencakup masalah tertentu (individual
ruling)
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
14/22
Dimensi Pajak Internasional
Pemajakan thd WPDN atas penghasilan LN
Pemajakan thd WPLN atas penghasilan
domestik
-> jangan sampai terjadi pajak ganda
internasional : pemajakan atas suatu
penghasilan secara bersamaan oleh negara
sumber dan negara domisili
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
15/22
Tujuan Ketentuan Pajak Internasional
Memperoleh bagian penerimaan dari
transaksi lintas perbatasan secara adil
Meningkatkan keadilan dalam perpajakan
Memperkuat daya saing ekonomi domestik
Netralitas ekspor modal
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
16/22
Pajak Berganda Internasional
Terjadi karena masing-masing negara
menganut azas yang berbeda berkenaan
dengan perlakuan pajak tertentu:
-konflik antara azas domisili dan azas sumber
-konflik karena perbedaan definisi penduduk
-perbedaan definisi tentang sumber
penghasilan
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
17/22
Yuridis dan Ekonomis
Pajak ganda internasional yuridis: kepada Subyek Pajakyang sama berkenaan dengan Obyek pajak yang samaditerapkan pajak oleh dua negara atau lebih (misal:Amerika menerapkan citizenship principle, dianggap
WPDN bila merupakan WN Amerika; sedangkankebanyakan negara menganut asas domisili, residenceprinciple)
Pajak ganda internasional ekonomis: kepada 2 atau
lebih Subyek pajak yang berkenaan atas penghasilanyang sama yang diperoleh dari kegiatan ekonomis yangsama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda.
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
18/22
Cara Mencegah Pajak Berganda
Internasional
Pencegahan dual residence,jangan sampai
satu Subyek Pajak terdaftar sebagai WP Dalam
Negeri di dua negara
Pembagian penerimaan pajak (sharing of tax
revenues) antara negara domisili dan negara
sumber; atau pemberian tax reliefs oleh
negara domisili
Mutual agreement procedure
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
19/22
Praktik yang berlaku
Suatu negara tidak akan memaksakan diriuntuk mengenakan pajak atas penghasilanyang tidak mempunyai pertalian (tax
connection) apa pun dgn negara tsb Hak pemajakan utama (primary taxing right)
ada pada negara sumber (prinsip teritorial)
Wewenang pemajakan residual (residual taxclaim) ada pada negara domisili (dgn pertalianpersonal /subyektif)
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
20/22
Metode Penghindaran Pajak Berganda
Metode Kredit Pajak (Credit Method)
-Kredit Pajak Penuh
-Kredit Pajak dengan Pembatasan (ordinary
credit)
Metode Pembebasan (Exemption method)
-Pembebasan penuh
-Pembebasan dengan progresi
Pasal 24 UU PPh
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
21/22
P3B dan UU Domestik
Apabila kurang sejalan dengan ketentuan
domestik gunakan P3B
8/2/2019 Pajak Itl, Pertemuan 1
22/22
UU PPh Indonesia
Pasal 2 : Subyek Pajak (DN-LN)
Bentuk Usaha Tetap
Pasal 5 : Obyek Pajak Pasal 24: Metode Penghindaran Pajak
Berganda
Penentuan sumber penghasilan Pasal 26: PPh untuk WPLN atas penghasilan
yang bersumber dari Indonesia
Top Related