PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

JAKARTA, 11 JULI 2014

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1

2 1 Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran TA 2015

2 3 Dasar Perhitungan Pagu Anggaran TA 2015

2 5 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-KL TA 2015

2 6 Langkah-langkah Tindak lanjut dan Penyelesaian RKA-KL TA 2015 dan Jadual

2 4 Dasar Penyusunan RKA-K/L TA 2015

POKOK BAHASAN

2 2 Pagu Anggaran TA 2015 Bersifat Baseline Budget

2

Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran TA 2015

PP No. 90 Th. 2010

Pasal 9 Ayat 1

Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L

Pasal 9 Ayat 2

Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci paling sedikit menurut : a. unit organisasi; dan b. program

Pasal 9 Ayat 3

Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni

3

PAGU ANGGARAN TA 2015 BERSIFAT BASELINE BUDGET

4

Hanya memperhitungkan kebutuhan pokok

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat

Tingkat output (service delivery) yang sejalan dengan Tahun Anggaran 2014

Tetap mengacu pada RPJP tahun 2005 -2025 , sehingga memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program/ kegiatan sesuai platform yang direncanakan .

Dasar Perhitungan Pagu Anggaran TA 2015

A. Pagu Indikatif TA 2015 sebesar Rp610.022,4 miliar berubah menjadi Rp600.634,1 miliar antara lain disebabkan oleh:

Pengalihan Dana PNPM sebesar Rp9.066,2 miliar untuk Dana Desa (Kemendagri Rp7.608,7 miliar dan Kemen PU Rp1.457,5 miliar );

Penurunan pagu penggunaan PNBP dan BLU Rp845,3 miliar ;

Tambahan dari SBSN untuk Kemenag Rp523,0 miliar ;

Tambahan pagu Pinjaman dan Hibah sebesar Rp426,0 miliar .

B. Dengan demikian Pagu Anggaran K/L TA 2015 menjadi sebesar Rp600.634,1 miliar ;

Termasuk anggaran pendidikan K/L Rp117.598,8 miliar ;

Termasuk dana unallocated Rp4,3 triliun untuk mengakomodasi hasil Musrenbangnas dalam rangka sinergi pemerintah pusat dan daerah .

5