Outlook Ekonomi Makrodan Kebijakan Fiskal 2018
Suahasil NazaraKepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
2BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Fokus RAPBN 2018efisiensi dan kualitas belanja prioritas kemiskinan,
kesenjangan, & kesempatan kerjaReformasi penerimaan negara Pajak & PNBP
Jaga momentum ekonomi dan kepercayaan rakyat
Realisasi 2016
5,4
3,5
13.400
5,2
48
800
1.200
5,2
4,3
13.400
5,2
48
815
1.150
5,0
3,0
13.307
5,7
40
829
1.180
APBNP2017
APBN2018
• Perekonomian global mixed✓ Positif: perbaikan ekonomi AS✓ Negatif: moderasi tiongkok
• Permintaan domestik sehat
Perbaikan distribusi dan penguatan koordinasi menunjang inflasi yang terkendali
Persepsi positif investor menjaga arus modal masuk dan stabilitas nilai tukar, namun dampak kenaikan FFR perlu diwaspadai
• Masih adanya kekhawatiran over-supply produksi minyak dunia
• Lifting mempertimbangkan kapasitas produksi dan penurunan alamiah
ASUMSI MAKRO
INDONESIA
2018
3.6 3.7
2.2 2.0
4.64.9
6.46.2 6.0
5.6
5.0 4.9 5.0 5.25.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p
Indonesia
Emerging Economies
World
Advanced Economies
Pertumbuhan Ekonomi Global (%)
Source: WEO Oct 2017 & MoF
Ekonomi global menunjukan potensi peningkatanNamun beberapa tantangan perlu menjadi perhatian
• Perekonomian diperkirakan akan meningkat. Namun beberapa tantangan global masihmembayangi
• China economic rebalancing, pergerakanharga komoditas, normalisasi kebijakan moneter, ageing population, proteksionisme, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim & bencana alam
©dooder- Freepik.com
4BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
• Perbaikan perekonomian dunia ditopang oleh peningkatan global demand yang terindikasi pada peningkatanPMI dan Index Produksi khususnya Negara maju. Peningkatan PMI Manufaktur dunia yang mengisyaratkanpeningkatan permintaan ke depan
• Perbaikan permintaan global mendorong aktivitas perdagangan antar negara.
• Seiring meningkatnya permintaan dan perdagangan global, harga komoditas (khususnya minyak mentah dan logam) dan meningkat di 2016-2017
Sumber : CEICSumber : CEIC
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Jan
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
May Ju
l
Sep
2015 2016 2017
Indeks Produksi Negara Maju
AS Eropa Jepang
40
45
50
55
60
65
Jan
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
Jan
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
2015 2016 2017
PMI Manufaktur
Global AS EU
Japan Tiongkok Korea
India
Pertumbuhan ekonomi dunia di 2017 membaik dibandingkan 2016Perbaikan kinerja ekonomi global diproyeksikan akan berlanjut di 2018
60708090
100110120130140
Jan
-15
Ap
r-1
5
Jul-
15
Oct
-15
Jan
-16
Ap
r-1
6
Jul-
16
Oct
-16
Jan
-17
Ap
r-1
7
Jul-
17
Oct
-17
Indeks Harga Komoditas Global(2015 = 100)
Index Harga Komoditas GlobalMakanan dan PertanianLogamMinyak Mentah Dunia
Sumber : Bloomberg
5BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Meningkat di 2018Pertumbuhan ekonomi telah mengalami rebound di tahun 2016 dan berlanjut ke 2017 serta 2018
• Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT (Proyeksi 2018 tumbuh: 5.1%)a. Peningkatan daya beli masyarakat melalui upaya menjaga stabilitas harga dan alokasi anggaran ketahanan panganb. Belanja Sosial masyarakat yang semakin efektif dengan perbaikan skema Belanja PKH, Rastra, KIP, Belanja Kesehatan.c. Persiapan pelaksanaan Asian Games dan Pemilu Presiden
• Konsumsi Pemerintah (Proyeksi 2018 tumbuh: 3.8%)a. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengatasi ketimpanganb. Percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintahc. Perbaikan pola belanja Pemerintah Daerahd. Dukungan peningkatan sumber-sumber penerimaan negara
• Investasi (Proyeksi 2018 tumbuh: 6.3%)a. Pembangunan infrastruktur dasar dan proyek fisik lainnya yang juga terfokus pada pemerataan antar wilayahb. Pengadaan mesin, perlengkapan dan peralatan industri baruc. Penguatan Capex dari Pasar Modal & Peningkatan peran Capex BUMN dan perusahaan swastad. Peningkatan penyaluran KMK dan KI
• Ekspor dan Impor (Proyeksi 2018 tumbuh: 5.1%-ekspor 4.5%-impor)a. Penambahan pasar ekspor baru & Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk utama (bernilai tambah tinggi)
6BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Sumber : BPS, Bappenas & Kementerian Keuangan
▪ Sektor pertanian ditingkatkan melaluiprogram modernisasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkanproduktivitas pertanian
▪ Pendalaman industri berbasis sumber daya alam dengan hilirisasi
▪ Mendorong investasi di sektorpertambangan, khususnya di bidang energi
▪ Akselerasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus dilakukan
▪ Produktivitas sektor jasa dijaga danditingkatkan, melalui:
a. Sektor konstruksi, transportasi, informasi-komunikasi untuk mendukung efisiensisistem logistik nasional
b. Mendorong perkembangan sektor jasa keuangan melalui kebijakan financial deepening & financial inclusion
Sektor Lapangan Usaha
Pertumbuhan PDB (%)
2015 2016APBNP 2017
Proyeksi 2018
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,8 3,3 3,4 3,6
2. Pertambangan dan Penggalian -3,4 1,1 1,3 1,4
3. Industri Pengolahan 4,3 4,3 4,8 4,9
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,9 5,4 5,0 5,4
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
7,1 3,6 4,0 5,4
6. Konstruksi 6,4 5,2 6,5 6,7
7. Perdagangan Besar dan Eceran 2,6 3,9 5,1 5,5
8. Transportasi dan Pergudangan 6,7 7,7 8,1 8,3
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,3 4,9 5,2 5,4
10. Informasi dan Komunikasi 9,7 8,9 10,1 10,5
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,6 8,9 9,9 10,1
12. Real Estat 4,1 4,3 4,8 5,4
13. Jasa Perusahaan 7,7 7,4 7,4 7,6
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,6 3,2 3,5 4,0
15. Jasa Pendidikan 7,3 3,8 4,1 4,3
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,7 5,0 5,5 5,7
17 Jasa lainnya 8,1 7,8 8,1 8,2
Total PDB 4,9 5,0 5.2 5,4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan sektorSektor informasi & komunikasi serta jasa keuangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi
7BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Faktor Pencapaian Sumber Pembiayaan InvestasiDiperlukan investasi yang besar dari semua komponen, baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah
Perbankan
• Pada tahun 2016, KMK dan KI tumbuh 7% dan 8,6%. Pada tahun 2017 KMK dan KI harus tumbuh 11% dan 13%
• Pada tahun 2018, KMK dan KI harus tumbuh sekurangnya 13% dan 15%
Pasar Modal
• IPO Saham di tahun 2017-2018 masing-masing harus tumbuh sekurangnya 10% dan 15%
• Right Issue di tahun 2017 dan 2018 harus tumbuh sekurangnya 18% dan 20%
• Corporate Bonds, di tahun 2017 dan 2018 juga harus tumbuh sekurangnya 25% dan 27%
BUMN
• Pada tahun 2017 dan 2018, semua BUMN harus menghasilkan laba bersih
• Capex BUMN sekurangnya harus tumbuhsekurangnya 28% di 2017 dan tumbuh 30% di 2018
• Perlu penguatan setoran dividen dari anak perusahaan BUMN ke Induknya
PMA PMDN• Pada tahun 2017 & 2018, realisasi
Investasi Langsung harus tumbuh sekurangnya 22% dan 23%
Investasi Pemerintah• Mendorong alokasi belanja Pemda untuk
infrastruktur
8BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Kinerja ekspor diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan permintaan globalReformasi kebijakan sektor energi mampu mengurangi tekanan defisit neraca migas
Dukungan program terkait ekspor• Upaya pengembangan pasar nontradisional dan produk manufaktur• Pengembangan ekspor dari sektor UMKM melalui program NIA
Impor akan meningkat seiring perbaikan ekonomi• Kebutuhan untuk investasi dan peningkatan produksi dalam negeri• Peningkatan terutama pada barang modal dan bahan baku
Penguatan Neraca Perdagangan Indonesia diperkirakan berlanjut didukung beberapa kebijakan• Paket-paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat kinerja sektor riil• Penyederhanaan regulasi• Perbaikan Dwelling Time dan sislognas• Mendorong peran ekspor non komoditas primer
9BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Daya beli masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi konsumsiKonsumsi pada golongan masyarakat menengah dan inflasi yang stabil mendorong konsumsi nasional
• Usia produktif yang tinggi mendorong konsumsi RT
• Golongan kelompok menengah diperkirakan juga tetap meningkat sejalan peningkatan usia produktif
• Stabilitas harga adalah faktor utama, terutama harga bahan pokok bagi masyarakat rentan
• Konsumsi LNPRT juga diperkirakan mendukung kinerja konsumsi
• Asian Games, pilkada serentak 171 daerah dan kegiatan sosial baik keagamaan maupun sosial lainnya
Inflasi 2018 diperkirakan 3.5%, dipengaruhi oleh :
• Laju inflasi dapat dijaga stabil dan rendah selama duatahun terakhir (2016 dan 2017).
• Laju inflasi inti diperkirakan mengalami trenpeningkatan seiring dengan: proyeksi membaiknyaperekonomian global peningkatan harga komoditasglobal, dan peningkatan permintaan domestik
• Gangguan iklim yang menimbulkan tekanan padavolatile food diprediksi relatif minimal di tahun 2018
• Pembangunan infrastruktur mendukung peningkatankapasitas produksi dan perbaikan sistem distribusi
• Kebijakan administered price akan ditataimplementasinya sehingga reformasi struktural dalamrangka mencapai efisiensi ekonomi jangka panjangdapat tercapai
• Pembenahan tata niaga komoditas volatile food
10BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Nilai Tukar Rupiah/US$ diproyeksikan mencapai Rp13,400/US$Perbaikan kinerja ekonomi domestik mendorong sentimen positif investor
• Tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada tingkat yang rendah
• Kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik : akselerasi proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, dan penurunan defisit transaksi berjalan
• Penguatan ekonomi Amerika yang berkontribusi positif dalam kinerja ekspor lndonesia(cadangan devisa), serta
• Masih berlangsungnya Quantitative Easing yang diberlakukan oleh ECB dan BoJ
• Potensi kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan dilaksanakan beberapakali sepanjang 2017-18
• Perbaikan ekonomi AS mendorong flight to quality dalam jangka panjang (estimasipertumbuhan PDB riil, tingkat inflasi, dan bunga obligasi 10Y meningkat)
• Kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, rebalancing ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS denganKorea Utara
Faktor-faktorpenguatan nilaitukar Rupiah
Faktor risikopelemahan nilaitukar Rupiah
11BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Rata-rata Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan diperkirakan 5.2% pada 2018Dipengaruhi faktor domestik maupun eksternal
Faktor Domestik
• Risiko kenaikan suku bunga acuan AS akan memperkecil ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga lebih jauh
• Implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, dan menjaga kondisi fiskal yang sehat
• Sentimen positif terhadap kebijakan front loadingdan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat
Faktor Global• Kebijakan fiskal ekspansif di AS
mendorong peningkatan suku bunga acuan AS di periode ke depan sehingga berpotensi memicu tekanan pada capital flow
• Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan quantitative easing di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu outflow
12BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Rata-rata harga ICP 2018 diperkirakan sebesar US$48/barelKesepakatan kuota minyak OPEC dan peningkatan permintaan mendorong peningkatan harga
Faktor faktor yang mempengaruhi outlook harga minyak mentah:
• Konsensus perkiraan harga minyak dunia sebagai acuan pada kisaran US$ 55 – 60 per barel• Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi
termasuk minyak mentah dunia• Diperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan
a. Beberapa negara Non-OPEC memanfaatkan momentum pemangkasan produksi untukmeningkatkan jumlah pengeboran
b. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif
13BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Meningkat di 2018mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan migas yang ada, penambahanproyek yang akan on stream, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS
Upaya pencapaian target lifting minyak dan gas bumi 2018:• Mendorong KKKS untuk melaksanakan program kerja utama, seperti pengeboran
sisipan, kerja ulang dan perawatan sumur• Melakukan optimalisasi produksi melalui pemanfaatan teknologi seperti Enhance Oil
Recovery baik sekunder maupun tersier• Memperbaiki iklim investasi mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi berkelanjutan,
menyederhanakan proses perijinan• Mempercepat realisasi proyek pengembangan dengan menyederhanakan proses
perizinan dan persetujuan rencana pengembangan (plan of development)• Memonitor pelaksanaan proyek on-stream agar dapat tepat waktu. Beberapa proyek
lapangan migas yang akan on-stream antara lain: Lapangan Jangkrik, Madura BD, serta Blok Wasambo
lifting minyak bumi 2018 : 800 ribu barrel/harilifting gas bumi 2018 : 1200 barrel eq/hari
15BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
20162017
APBN-P2018APBN
% Pertumbuhan 2018dibandingkan APBN-P 2017LKPP
A. Pendapatan Negara dan Hibah 1,555.90 1,736.10 1,894.7 9.1%
I. Penerimaan Dalam Negri 1,546.90 1,733.00 1,893.5 9.3%
1. Perpajakan 1,284.90 1,472.70 1,618.1 9.9%
2. PNBP 262 260.2 275.4 5.8%
II. Hibah 9 3.1 1.2 -61.3%
B. Belanja 1,864.30 2,133.30 2,220.7 4.1%
I. Belanja Pemerintah Pusat 1,154.00 1,367.00 1,454.5 6.4%
1. Belanja K/L 684.2 773.1 847.4 9.6%
2. Belanja Non K/L 469.8 593.9 607.1 2.2%
II. TKDD 710.3 766.3 766.2 0.0%
C. Surplus (Defisit) -308.3 -397.2 -325.9 -18.0%
% PDB -2.49 -2.92 -2.19
D. Pembiayaan 334.9 397.2 325.9 -18.0%
APBN 2018
PNBP 2018 : Rp275,4 Triliun
• Automatic Exchange of Information (AEoI)• Data & Sistem Informasi Perpajakan : up to date
dan terintegrasi (e-filing, e-form dan e-faktur• Kepatuhan Wajib Pajak• Insentif Perpajakan• SDM dan regulasi : Peningkatan Pelayanan dan
efektifitas organisasi
Penerimaan Perpajakan2015 : Rp1.240,4 Triliun
2016 : Rp1.285,0 Triliun
2017 : Rp1.472,7 Triliun
2018 : Rp1.618,1 Triliun • Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP
• Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA• Peningkatan kinerja BUMN• Efisiensi operasional PNBP• Revisi kontrak efisiensi cost recovery• Menggali potensi baru• Perbaikan Pelayanan Publik
• Penerimaan Pajak Rp. 1.424
• PPh Migas Rp. 38,1
• Pajak Non-Migas Rp. 1.385,9
• Kepabeanan & Cukai Rp. 194,1
Kebijakan PenerimaanMengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan
Copyright @freepik.com
2015Rp1.183,3 T
2016Rp1.154,0 T
2017 (Outlook)Rp1.343,1 T
2018Rp1.454,5 T
Belanja Pemerintah Pusat
diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalamrangka pemerataan pembangunan dan perbaikankonektivitas
Belanja K/L 2018
Rp847,4 T• Perencanaan berbasis kinerja sejalan
dengan prioritas pembangunan• Efisiensi belanja operasional• Proses pelelangan yang lebih awal
Belanja Non K/L 2018 Rp607,1 T• Subsidi ebih tepat
sasaran
• Diarahkan untuk masyarakat miskin
• Pengendalian inflasi
• Pengendalian beban biaya bunga
• Memperdalam pasar SBN
• Pengendalian tambahan utang
• Sinergi bansos dan transfer ke daerah
• Pengendalian kebutuhan pokok
• Peningkatan produktifitas pangan
Kebijakan BelanjaUntuk pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim usaha yang produktif
• Program perlindungan sosial(PKH)
• Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
• Pelayanan Kesehatan• Pendidikan• Program Indonesia Pintar
Kemiskinan
dan KesenjanganPertanian• Peningkatan pangan dan
pembangunan sarpras• Pengembangan
hortikultura
Pariwisata• Pengembangan
destinasi wisata• Promosi pariwisata
Perikanan• Peningkatan daya saing
produk olahan perikanan
• Bantuan kapal• Kelestarian lingkungan
Sektor Unggulan
• Pembangunan Jalan• Peningkatan konektivitas• Pembangunan Irigasi
• Peningkatan Rasio Elektrifikasi
• Pembangunan Rusun
Infrastruktur
Aparatur Negara danPelayanan Masyarakat
• Pencapaian MEF tahap2 dan pengembanganindustri pertahanan
• KeamananPemeliharaankeamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ penyidikan pidana
• Penyelenggaran pilkada2018 dan persiapanpemilu 2019.
PertahananKeamanan danDemokrasi• Reformasi birokrasi
untuk meningkatkankualitas pelayanan publik
• Kesejahteraan aparatur dan pensiunan
• Perbaikan sistem dan manfaat pensiun aparatur negara
• Kenaikan uang lauk paukTNI/Polri.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Energy Subsidy Infrastructure
Infrastruktur 130.9%
Source: MoF
Meningkatkan kualitas belanja untuk meningkatkan daya saingInfrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Subsidi Energi
73.0%
Δ 2018 : 2014
• Upaya peningkatan kualitasbelanja dipusatkan padapengalokasian pada jalurproduktif sepertiinfrastruktur, program sosial, dan subsidi yang ditargetkandengan lebih baik
• Indonesia berkomitmenuntuk memperkuat kualitasmasyarakatnya melaluibelanja pendidikan dankesehatan yang baik
• Alokasi pendidikan dankesehatan akandipertahankan
Δ 2018 : 2014
Rp 410.7 T
Rp 94.5 T
Persentase anggaran untuk subsidi energi terhadap total belanja negara terus menurun, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur
18.5%
4.3%
Alokasi terhadap total Belanja
2013:
Rp155,9 T
2014:
Rp154,7 T
2015:
Rp256,1 T
2016:
Rp269,1 T
2017 (outlook):
Rp388,3 T
2018:
Rp410,7 T
Anggaran Infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan konektivitasMengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
Copyright freepik.com @Vectorarte
Pendidikan
• 20% dari Belanja• Kartu Indonesia Pintar• Peningkatan Fasilitas Sekolah• Beasiswa (Bidik Misi, LPDP)• Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)
• 5% dari Belanja• Program Indonesia sehat• Peningkatan Fasilitas Kesehatan • Imunisasi nasional• Penyelenggaraan jaminan
kesehatan nasional (BPSJ)
© hamdanhasan.deviantart.com
Kesehatan
Anggaran prioritas untuk penciptaaan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas
Mempertahankan alokasi khusus untuk Kesehatan dan Pendidikan
Copyright @freepik.com
Dana Bagi hasil (Rp89,2 T) dan Dana Alokasi Umum (Rp401,5 T) digunakan 25% untuk
belanja infrastruktur.
Dana Insentif Daerah (Rp8,5 T) untuk perbaikankinerja pengelolaan keuangan, pelayanan
pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.
DAK Fisik Rp62,4 T & DAK Non-Fisik Rp123,5 T
Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN 2018 naik karena meningkatnya pendapatan negara yang dibagihasilkan
• Reformulasi Dana Desa dengan semakin fokus untuk pengentasan kemiskinan, memerhatikan pemerataan &keadilan
• Afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
• Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam alokasi dana desa dengan indeks gini yang rendah
Transfer ke Daerah Rp706,2 T
Dana Desa Rp. 60 T
Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah
Produktif : utang untukkegiatan produktif; akselerasiprioritas pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pembangunan daerah
Efisiensi : Rasio pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang rendah.
Hati-hati menjaga rasio utangterhadap PDB.
Dengan defisit yang rendah Indonesia mampu tumbuh tinggitingkat defisit APBN tahun 2018 adalah 2,19 persen
*LKPP **Outlook ***APBN
3.8 3.3
1.7 1.2
9.0
5.6
1.5
4.8
2.2 2.7 2.1
-0.6
2.2 2.10.8 1.1
0.51.3
3.3
1.0
-0.6 -0.7 -1.1-1.6 -1.7 -2.1 -2.7 -2.8 -3.1 -3.1 -3.3
-4.3 -4.4
-6.2 -6.4 -6.7-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Sau
di A
rab
ia
Ko
rea
Ru
ssia
Ger
man
y
Ch
ina
Ind
on
esia
Can
ada
Turk
ey
Arg
enti
na
Au
stra
lia
Sou
th A
fric
a
Ital
y
Mex
ico
Bra
zil
Fran
ce
Un
ited
Kin
gdo
m
Jap
an
Un
ited
Sta
tes
Pertumbuhan PDB Surplus/Defisit Fiskal
Sumber: World Economic Outlook – IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah
Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir
Defisit Indonesia terhadap PDB
2014*: 2,14%, 2015*: 2,58%
2016*: 2,49%* , 2017**: 2,67%
2018*** 2,19%
Indonesia adalah negara dengan defisityang rendah namun mempunyaipertumbuhan ekonomi yang tinggi. Defisit anggaran digunakan denganproduktif untuk menciptakanpertumbuhan
Pemerintah akan menjaga defisit dan utang pada tingkat yang terkendali dan sesuai dengan amanat Undang –
Undang (defisit dan rasio utang masing-masing di bawah 3% dan 60% terhadap PDB)
Kebijakan pembiayaan juga mendorong kinerja investasi pemerintah yang produktif serta tepat sasaran, serta
mengoptimalkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjaga
kehati-hatian
Indonesia saat ini memiliki peringkat investment grade (layak investasi) dari lembaga pemeringkat utama dunia. Hal ini
menunjukan bahwa Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah
Rasio utang terhadapPDB dan tingkat utangper kapita Indonesiamerupakan salah satuyang paling rendah
Pemerintah akan terus melakukanreformasi perpajakan untukmeningkatkan penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan(sustainabilitas) keuangan negarauntuk menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal.
Kebijakan pembiayaan/utang diarahkan agar tercipta disiplin dan kesinambungan fiskal untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan
Copyright @freepik.com
Pembiayaan anggaran dilaksanakan hati-hati dan produktif
Top Related