7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
1/54
OTONOMI DAERAH DANPERIMBANGAN KEUANGANKuliah II. Pembiayaan Pembangunan
I Nyoman Suluh Wijaya
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
2/54
Prinsip pembiayaan dalam otonomi
daerah (UU 33/2004)
Salah satu tujuan otonomi daerah: untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat daerahdengan mendekatkan pelayanan publik di
daerah.
Pusat
Daerah
Konsekuensi dari
penyerahan urusan pusat
ke daerah
Perimbangan=pemerataan? Money follows function
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
3/54
Landasan filosofi kewenangan
keuangan daerah
Spirit Desentralisasi, menekankan pada upayaefisiensi dan efektivitas pengelolaan Sumber DayaDaerah untuk meningkatkan pelayanan umum dankesejahteraan masyarakat di daerah
Spirit Good Governance yang mengedepankanperlunya transparansi, akuntabilitas, danmendekatkan masyarakat terhadap pengambilankeputusan.
Spirit UU Pemerintahan Daerah membawa konsekuensipada penyerahan urusan dan pendanaan (moneyfollows function);
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
4/54
Question mark
apakah kebijakan perimbangan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkini, sudah
dilakukan secara proporsional, adil, demokratis dan
sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah? Bagaimanakah sumber
pembiayaannya?
Perimbangan keuangan?
Bagaimanakah pembiayaandirencanakan?
Bagaimana pengelolaan hasilrencananya?
Bagaimana konfliknya?
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
5/54
Sumber Pendanaan dan Perimbangan Keuangan
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
6/54
Sumber pendapatan daerah berdasarkan konsep otonomi
(UU 33/2004 Perimbangan Keuangan PusatDaerah)
Sumber pendanaan
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
7/54
Sumber
Pendapatan
lainDana
Perimbangan
PAD
Sumber pendapatan daerah
Dana
daerah
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
8/54
PAD (Pendapatan Asli
Daerah)
PAD
Pajak
PengelolaanSDA (dipisah)
HANYA YANG DIATUR
OLEH UNDANG-UNDANG
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
9/54
User Charges (Retribusi)
Sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuanutamanya adalah efisiensi dengan menyediakan
informasi atas permintaan bagi penyedia layanan
publik dan memastikan apa yang disediakan oleh
penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan
biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.
Layanan
PublikTambahan biaya
masyarakat
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
10/54
Bentuk Retribusi
Retribusi perizinan tertentu (service fees)seperti penerbitan surat izin(pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) danberbagai macam biaya yangditerapkan oleh pemerintah daerah untukmeningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atassesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalu rasional.
Retribusi jasa umum (Public Prices)adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barangprivat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapatdiidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarifatas fasilitashiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkatkompetisi swasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang
palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagijika pajak subsidi dihitung secara terpisah.
Retribusi jasa usaha (specific benefit charges)secara teori, merupakancara untuk memperoleh keuntungan dari pembayarpajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi danBangunan.
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
11/54
Tax (pajak)
Property Taxes (Pajak Bumi dan Bangunan)
Excise Taxes (pajak cukai)Pajak cukai berpotensi signifikan terhadapsumber penerimaan daerah,terutama pada
alasan administrasi dan efisiensi, pajakkendaraan.
Personal income Taxes(PajakPenghasilan)
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
12/54
Dana Perimbangan
Dana Bagi
Hasil (SDA)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Dana Alokasi
Khusus (DAK)
1. Penetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh
Mendagri berdasarkan pertimbangan dari menteri
teknis terkait;
2. Dasar perhitungan bagian daerah dari Daerahpenghasil SDA ditetapkan oleh Menteri Teknis setelah
memperoleh pertimbangan Mendagri;
3. Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU;
4. Ketentuan mengenai DAK diatur dengan PP;
5. Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan
evaluasi dana perimbangan diatur dalam PeraturanMendagri
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
13/54
Dana hasil pendapatan lain
Hibah (barang atau uangdan/atau jasa), dana darurat,dan lain-lain pendapatan yangditetapkan pemerintah;
Dana darurat diberikan pada
daerah yg digolongkanmengalami keadaan tertentu(ditetapkan oleh peraturanPresiden) dan krisis keuangan;
Tata cara pengajuan, evaluasi,dan pengalokasian dana daruratdiatur dalam PP (Pasal 166 ayat2).
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
14/54
Perimbangan Keuangan
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
15/54
KONSEP DASAR
UU No. 33 Th. 2004, tentang Perimbangan Keuangan adalahsuatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalamrangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Khususpusat
daerahJumlah dana perimbangan
ditetapkan dalam APBN (UU No. 33
Th. 2004 Pasal 10 tentang DanaPerimbangan: 273)
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
16/54
Dana Bagi Hasil
APBN
PAJAKSDAPBB
PENERIMAAN BEA
HAK ATAS TANAH &
BANGUNAN PAJAK
PENGHASILAN
KEHUTANAN
PERTAMBANGANDAN ENERGI
(UU No. 33 Th. 53 2004 Pasal 11tentang Dana Bagi Hasil: 273Pembagian
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
17/54
Dana Alokasi Khusus
DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatankhusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dansesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayaikebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yangbelum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatanpembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 pasal 324).
Dana
AlokasiKhusus
UU No. 33 Th. 2004pasal 324
Percepatan pembangunan
daerah
Urusan daerah dalam
prioritas nasional
Dana administrasi
Dana proyek fisik
Biaya penelitian, pelatihan,
perjalanan pegawai
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
18/54
Dana Alokasi Umum
DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuankeuangan antar daerah melalui penerapan formulayang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
Kebutuhan
Potensi
DAU untuk 1 daerah (celah fiskal)
Besar- Kecilnya didasarkan pada
perbandingan antara KebutuhanPotensi(Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 324).
DAU seluruh daerah x bobot daerah yang bersangkutan
bobot daerah yang bersangkutan
DAU =
PemerataanProvinsi = 10%
Kota/Kabupaten = 90%
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
19/54
Pengeluaran Daerah
Prioritas belanja daerahterkait dengan peningkatanpelayanan dasar,pendidikan,kesehatan, fasos dan fasum
yang layak, serta jaminansosial (pasal 167 ayat 1 dan2 terkait dengan pasal 22);
Belanja KDH, Wakil KDH danbelanja pimpinan dananggota DPRD berpedomanpada PP (psl 168 ayat 1 dan2).
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
20/54
Upaya Peningkatan Kapasitas Pendanaan
Peningkatan
PADPengelolaan SDA
Insentif (ps.176)
Kemudahan
investasi (ps.176)
Pembentukkan
BUMD (ps.177)
Secara garis besar pengelolaan SDA di
tingkat pemenintah daerah diatur dalam
pasal 178 ayat 1.2.3.dan4
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
21/54
Perencanaan Pembiayaan
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
22/54
Fungsi APBD
Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untukmerealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpadianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untukdilaksanakan.
Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagimanajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadipedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraanpemerintah daerah.
Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untukmenciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosansumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggarandaerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untukmemelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomiandaerah.
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
23/54
Prinsip Penyusunan APBD
Partisipasi masyarakat
Transparansi dan akuntabilitas
Disiplin Anggaran
Keadilan Anggaran
Efisiensi dan Efektivitas
Taat Azas
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
24/54
Reformasi Penganggaran (1)
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
25/54
Reformasi Penganggaran (2)
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
26/54
Penganggaran berbasis kinerja
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
27/54
Syarat Penganggaran Berbasis Kinerja
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
28/54
Keterpaduan
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
29/54
Alur Perencanaan Pembiayaan
https://alisadikinwear.files.wordpress.com/2012/05/renstra-skpd.png7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
30/54
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
31/54
Alokasi (dalam perencanaan)
Struktur Pembelanjaan
Berapa Prosentase
Kesetimbangannya?
Belanja langsung adalah
belanja yang terkait langsung
dengan program/kegiatanpemerintah daerah
Belanja tidak langsung
adalah belanja yang tidak
terkait langsung dengan
program dan kegiatan, mis:
gaji pegawai
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
32/54
Contoh Struktur APBD
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
33/54
Operasionalisasi
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
34/54
Tugas Mahasiswa
Setiap mahasiswa diminta untuk menjelaskan setidaknya satu skemapembiayaan pembangunan yang ada di kota/kabupaten:
Contoh: PNPM (dana mandiri)
Penjelasan melingkupi: Sumber pendanaan
Kelembagaan
Sistem pengelolaan dan kontrol (pengawasan)
Opini tentang efektifitas dan kemungkinan pengembangan
Ditulis dalam bentuk: Laporan ms-word (spasi 1; times news roman body:11/Title: 14
/chapter: 2/sub-chapter:11; margin (kiri/ kanan: 3/2) (atas/bawah4/3)
powerpoint untuk dipresentasikan di minggu ketiga dan keempatperkuliahan
Laporan
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
35/54
Miserable facts
Bagaimana kontrol
dibangun?
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
36/54
Beberapa konflik dasar
Perimbangan yang setimbang?
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
37/54
Fakta
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
38/54
Setimbang?
Berada dalam jumlah
rata-rata meskipun
APBN meningkat
Seknas Fitra, 2012
P k d h
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
39/54
Prosentase ketergantungan daerah
terhadap dana perimbangan
Seknas Fitra, 2012
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
40/54
Dana perimbangan yang makin bervariasi
Jenis dana perimbangan semakin berkembang,
tidak memiliki landasan aturan, dan berpotensi
memperlebar kesenjangan antar daerah
Dana
Penyesuaian
2008-DISP (Dana
Infrastruktur Saranadan Prasarana)
2009-DPDF PPD (DanaPenguatan Desentralisasi
Fiskal-Percepatan
Pembangunan Daerah)
2010-DPIPD (Dana Penguatan
Infrastruktur dan PrasaranaDaerah)
2011
7 jenis dana penyesuaian
Skema dana
perimbangan ini
tidak dikenal
dalamUU33/2004
Kontrol????
Dana sektoral
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
41/54
Tidak tepat sasaran
Seknas Fitra, 2012
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
42/54
Selisih antara konsep dan praktek
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
43/54
Ketimpangan DAU thd PDRB daerah
Seknas Fitra, 2012
variabel yang digunakan tidak mencerminkan
kebutuhan daerah. Kebutuhan fiskal suatu
daerah dalam formula DAU menggunakan
variabel jumlah penduduk, luas daratan, indeks
kemahalan konstruksi, indeks pembangunanmanusia dan PDRB per kapita.
Bagaimana dengan perbandingan
luas laut dan daratan?
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
44/54
Dan masih banyak lagi
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
45/54
Ada alternatif pembiayaan daerah?
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
46/54
Contoh Kasus Sidoarjo
Peningkatan
PAD
Diversifikasi
Retribusi danPajak
KOTRA
PRODUKTIF
DUNIA USAHA
Peralihan
investasi
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
47/54
Alternatif sumber
PAD SidoarjoCSR (Corporate Social
Responsibility)PPP (Public Private
Partnership)
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
48/54
Obligasi Daerah
Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangkamenengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat.
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modaldomestik dan dalam mata uang Rupiah;
Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
dan tidak dijamin oleh Pemerintah; Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk
membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaandan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan PemerintahDaerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkanPemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);
Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai ObligasiDaerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka PemerintahDaerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis index bondyaituObligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu darinilai nominal.
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
49/54
Fakta dari penerbitan obligasi daerah
Rencana
Obligasidaerah
Penerbit
an suratObligasi
Persetujuan
DPR
Uji materi
Persetujuan
Pusat
Peluang komplikasi Politik
Kesiapan
fiskalCOMPLICATED
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
50/54
Pinjaman Daerah
PP. No. 54 Tahun 2005: dasar pemberian pinjamanadalah diukur dari kemampuan daerah itu sendiridalam menghimpun penerimaan selama periodetertentu yang didasarkan atas jumlah penerimaanasli daerah.
DSCR (Debt to Service Coverage Ratio) minimal sebesar2,5
Secara Riil, pemasukan dari
PAD belum dapat diharapkan
(
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
51/54
PPP (Public Private Partnership
alternatif penyediaan
infrastruktur
Inovasi, keuangan,
teknologi, efisiensi,
enterpreneurship,
tanggungjawab
sosial, lingkungan,
budaya
Project baru,
kemudahan
investasi,
terbukanya pasar
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
52/54
CSR (Corporate Social Responsibility ) Bukan sumber penerimaan bagi APBD, namun berperan
mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaanpembangunan
terintegrasi dengan pendekatan perencanaan
pembangunan yang bersifat bottom-up (bottom-up planning) CSR harus mampu mengakomodasi kondisi dan karakteristik
pelaksanaan CSR yang berkembang di masyarakat
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
53/54
CSR (Corporate Social Responsibility )
CSR
Aktif
Pasif
Desa/Komunitas Pemerintah
Swasta
Pemrograman,
pelaksanaan,
kontrol
Desa/
KomunitasPemerintah
Swasta
7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan
54/54
Sidoarjo
Melihat karakteristik ekonomi Kabupaten Sidoarjo
sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang
memiliki basis industri yang relatif kuat, yang
ditunjukkan dengan keberadaan jumlah industriyang cukup banyak, maka potensi dana CSR yang
bisa dicapai cukup besar
Top Related