Oleh SUHARDJONO, SE. MM.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Disajikan Pada Semiloka Revisi PP38/2007 Tentang Pembagian Urusan
Hotel Saphir Yogyakarta, 30 Juni – 2 Mei 2011
DASAR
PEMIKIRAN
PERKEMBANGAN PERATURAN
PERUNDANGAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
SINKRONISASI
PERKEMBANGAN
PERATURAN
PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
BAB V
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan
Pasal 21
(1) Pemerintah mengatur perencanaan,
pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan
pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pasal 25
(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga
kesehatan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat melalui pendidikan dan/atau
pelatihan.
Pasal 26
(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga
kesehatan untuk pemerataan pelayanan
kesehatan.
(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan
mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai
dengan kebutuhan daerahnya.
Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor :
B/1640/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 20 Juli 2010
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/
PER/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN
PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TUGAS (Pasal 756)
Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan.
FUNGSI (Pasal 757)
• penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan; dan
• pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
SUSUNAN ORGANISASI (Pasal 758)
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:
• Sekretariat Badan;
• Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan;
• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
dan
• Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan
Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
SISTEM
KESEHATAN
NASIONAL
Pembangunan Kesehatan perlu diperkuat melalui
pengelolaan kesehatan yang disusun dalam
Sistem Kesehatan Nasional.
Komponen pengelolaan kesehatan
dikelompokkan dalam sub sistem :
1. Upaya Kesehatan
2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
3. Pembiayaan Kesehatan
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan
6. Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan
7. Pemberdayaan Masyarakat
Sumber Daya Manusia
Kesehatan adalah tenaga
kesehatan profesi termasuk
tenaga kesehatan strategis dan
tenaga kesehatan non profesi
serta tenaga
pendukung/penunjang
kesehatan yang terlibat dan
bekerja serta mengabdikan
dirinya seperti dalam upaya dan
manajemen kesehatan.
Masalah strategis SDM Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di
masa depan adalah:
a) Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan belum dapat
memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan;
b) Perencanaan kebijakan dan program SDM Kesehatan masih lemah
dan belum didukung sistem informasi SDM Kesehatan yang
memadai;
c) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai
jenis SDM Kesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM Kesehatan
dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai;
d) Dalam pendayagunaan SDM Kesehatan, pemerataan SDM
Kesehatan berkualitas masih kurang. Pengembangan karier, sistem
penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Regulasi
untuk mendukung SDM Kesehatan masih terbatas; serta
e) Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan serta dukungan
sumber daya SDM Kesehatan masih kurang.
Subsistem sumber daya manusia
kesehatan diselenggarakan guna
menghasilkan tenaga kesehatan yang
bermutu dalam jumlah yang
mencukupi, terdistribusi secara adil,
serta termanfaatkan secara berhasil
guna dan berdaya guna, sehingga
upaya kesehatan dapat
diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
Komponen Sumber Daya Manusia
Kesehatan yaitu pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan yang meliputi upaya
perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
serta pembinaan dan pengawasan mutu
sumber daya manusia kesehatan untuk
mendukung penyelenggaraan
pembangunan kesehatan guna mewujudkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
Pengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yang
meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan
pelatihan SDM Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan kesehatan.
Perencanaan SDM Kesehatan adalah upaya
penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan
distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pembangunan kesehatan.
Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upaya
pemerataan dan pemanfaatan serta
pengembangan SDM Kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan
dukungan, serta mengawasi pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan.
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
RPJM-K KE 1
[2005 - 2009]
RPJM-K KE 2
[2010 - 2014]
RPJM-K KE 3
[2015 - 2019]
RPJM-K KE 4
[2020 - 2025]
Pembangunan
Kesehatan Diarahkan
Untuk Meningkatkan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Lebih Berkembang
dan Meningkat
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Mulai Mantap
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Menjangkau & Merata
di Seluruh Wilayah
Indonesia
Pemenuhan SDM
Kes. Untuk
Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas dan
jaringannya
termasuk Bidan di
Pedesaan dan
Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
kebutuhan SDM Kes.
Utk daerah terpencil
sebagian besar
terpenuhi termasuk
daerah perbatasan
dan kepulauan.
Pemenuhan
Kebutuhan
berbagai SDM
Kesehatan
berkualitas untuk
seluruh daerah
terpencil sudah
dapat tercapai
termasuk perbatsan
dan kepulauan
Pemenuhan seluruh
kebutuhan SDM
Kesehatan
berkualitas dapat
tercapai melalui
pengembangan dan
pemberdayaan SDM
Kesehatan.
RPJM-K KE 1
[2005 - 2009]
RPJM-K KE 2
[2010 - 2014]
RPJM-K KE 3
[2015 - 2019]
RPJM-K KE 4
[2020 - 2025]
Pembangunan
Kesehatan Diarahkan
Untuk Meningkatkan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Lebih Berkembang
dan Meningkat
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Mulai Mantap
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Menjangkau & Merata
di Seluruh Wilayah
Indonesia
Kemampuan
Perencanaan SDM Kes.
Pada tingkat Pusat dan
di beberapa Propinsi
telah meningkat dan
mampu menyusun
rencana kebutuhan
SDM Kes. Secara
lengkap dan rinci.
Pusat dan semua
Propinsi telah mampu
melaksanakan
perencanaan SDM Kes.
Yg didukung oleh
Sistem Informasi SDM
Kesehatan
Semua kabupaten/kota
telah mampu
melakukan
perencanaan
kebutuhan SDM
Kesehatan, yang
didukung oleh Sistem
Informasi SDM
Kesehatan.
Kemampuan
perencanaan SDM
Kesehatan telah
mantap. Kemampuan
perencanaan SDM
Kesehatan telah
berkembang dengan
ddukung oleh sistem
informasi SDM
Kesehatan yang efektif
dan efisien.
RPJM-K KE 1
[2005 - 2009]
RPJM-K KE 2
[2010 - 2014]
RPJM-K KE 3
[2015 - 2019]
RPJM-K KE 4
[2020 - 2025]
Pembangunan
Kesehatan Diarahkan
Untuk Meningkatkan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Lebih Berkembang
dan Meningkat
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Mulai Mantap
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Menjangkau & Merata
di Seluruh Wilayah
Indonesia
Penguatan Pendidikan Tenaga
Kesehatan dan Pelatihan SDM
Kesehatan Dilaksanakan agar
sesuai kebutuhan
pembangunan kesehatan.
Pelatihan meliputi Pelatihan
Teknis, Fungsional dan
Manajemen Kesehatan.
Pendidikan dan Pelatihan
SDMKes. Dapat berkembang
sesuai kebutuhan
pembangunan kesehatan dan
terkait dengan Sistem
Pendidikan secara Nasional.
Standar pelayanan kesehatan
dan standar kompetensi SDM
Kes. Sebagai acuan dalam
penerapan standar pendidikan
dan pelaksanaan pendidikan
tersebut.
Sinergisme Pengadaan SDM
Kesehatan termasuk
Pendidikan Tenaga
Kesehatan dan Pelatihan
SDM Kesehatan dengan
Sistem Pendidikan Nasional
telah Terwujud
Pengadaan SDM Kesehatan
dapat Menghasilkan Semua
SDM Kesehatan yang
Mempunyai Kompetensi
Sesuai Kebutuhan
Pembangunan Kesehatan.
RPJM-K KE 1
[2005 - 2009]
RPJM-K KE 2
[2010 - 2014]
RPJM-K KE 3
[2015 - 2019]
RPJM-K KE 4
[2020 - 2025]
Pembangunan
Kesehatan Diarahkan
Untuk Meningkatkan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Lebih Berkembang
dan Meningkat
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Mulai Mantap
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Menjangkau & Merata
di Seluruh Wilayah
Indonesia
Rencana Distribusi SDM
Kes. Dan Rencana
Manajemen Karier SDM
Kes. Telah disusun.
Program distribusi dan
rencana penguatan
manajemen karier SDM
Kes. Dilaksanakan
sesuai rencana.
Adanya percepatan
pelaksanaan program
distribusi dan
manajemen karier SDM
Kesehatan
Pelaksanaan program
distribusi dan manajemen
karier SDM Kesehatan
juga telah mantap.
RPJM-K KE 1
[2005 - 2009]
RPJM-K KE 2
[2010 - 2014]
RPJM-K KE 3
[2015 - 2019]
RPJM-K KE 4
[2020 - 2025]
Pembangunan
Kesehatan Diarahkan
Untuk Meningkatkan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Lebih Berkembang
dan Meningkat
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Mulai Mantap
Akses Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas Telah
Menjangkau & Merata
di Seluruh Wilayah
Indonesia
Pembinaan, Pengawasan,
dan Dukungan sumberdaya
untuk untuk Pengembangan
dan Pemberdayaan SDM
Kes. Semakin ditingkatkan
antara lain dengan
meningkatkan komitmen
politik dengan ditetapkannya
Strategi PPSDMK dalam UU
Kesehatan yang baru
Pembinaan, pengawasan,
monitoring dan penilaian thd
SDMKes. Telah berjalan
efektif. Sinergisme antara
pembinaan, pengawasan,
perencanaan
pendayagunaan, dan
pengadaan SDM Kes.telah
makin meningkat. Dukungan
peraturan perundang-
undangan untuk PPSDM
Kes. dapat makin
ditingkatkan
Pembinaan, pengawasan,
monitoring, dan penilaian
terhdap SDM Kesehatan
berjalan efektif dan efisien.
Sinergi antara pembinaan,
pengawasan, perencanaan,
pendayagunaan dan
pendidikan tenaga
kesehatan serta pelatihan
SDM Kesehatan dan dengan
kebutuhan pembangunan
kesehatan dapat terwujud
Sinergi antara pembinaan,
pengawasan, perencanaan,
pendayagunaan, dan
pendidikan serta pelatihan
SDM Kesehatan dan dengan
kebutuhan pembangunan
kesehatan dapat terwujud
dengan efektif dan efisien.
VISI DAN MISI BADAN PPSDM KESEHATAN
VISI : “PENGGERAK TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN YANG
PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT
SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”.
MISI :
1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan
sesuai yang direncanakan dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui
pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM
Kesehatan dalam mendukung pembangunan
kesehatan.
VISI DAN MISI BADAN PPSDM KESEHATAN
MISI :
3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan
pengembangan SDM Kesehatan dalam
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu
SDM Kesehatan.
5. Memantapkan manajemen dan dukungan
kegiatan teknis serta sumber daya
pengembangan dan pemberdayaan SDM
Kesehatan.
• Penguatan Perencanaan Kebutuhan SDM
Kesehatan
STRATEGI
• Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan
SDM Kesehatan
• Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan
• Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu
SDM Kesehatan
• Penguatan Manajemen dan Peningkatan Dukungan
Sumber Daya
Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan
SDM kesehatan menjunjung tinggi nilai-nilai, yaitu : (1) Pro
Rakyat, (2) Inklusif, (3) Responsif, (4) Efektif, dan (5) Bersih.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yaitu
1. Adil dan merata serta demokratis.
Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan ke seluruh wilayah
Indonesia harus berdasarkan pemerataan dan keadilan sesuai
dengan potensi dan kebutuhan pembangunan kesehatan, serta
dilaksanakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya,
dan kemajemukan bangsa.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yaitu
2. Kompeten dan berintegritas.
Pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai
standar pelayanan dan standar kompetensi serta menghasilkan SDM yang
menguasai IPTEK, profesional, beriman, bertaqwa, mandiri, bertanggung
jawab, dan berdaya saing tinggi.
3. Objektif dan transparan.
Pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan (termasuk
pengembangan karir) SDM Kesehatan dilakukan secara objektif dan
transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan.
4. Hierarki dalam SDM Kesehatan.
Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dalam mendukung
pembangunan kesehatan perlu memperhatikan adanya susunan hierarki
SDM Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat tanggung
jawab, kompetensi, serta keterampilan masing-masing SDM Kesehatan.
SUB BIDANG : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUB SUB BIDANG : Peningkatan Jumlah Tenaga Kesehatan
PEMERINTAHPEMERINTAH
DAERAH PROVINSIPEMERINTAH
DAERAH KAB/KOTA1. Pengelolaan
Perencanaan peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan Nasional
1. Penyelenggaraan Perencanaan peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di wilayahnya
1. Penyelenggaraan Perencanaan peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di wilayahnya
2. Pengelolaan Pengadaan Tenaga Kesehatan Nasional
2. Penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan di wilayahnya
2. Penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan di wilayahnya
SUB BIDANG : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUB SUB BIDANG : Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
PEMERINTAHPEMERINTAH DAERAH
PROVINSIPEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA1. Pengelolaan
Perencanaan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan Nasional
1. Pengelolaan Perencanaan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan di wilayahnya
1. Pengelolaan Perencanaan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan di wilayahnya
2. Pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan
2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya
2. -
3. Pengelolaan Pendidikan Berkelanjutan bagi Tenaga Kesehatan
3. Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan di wilayahnya
3. Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan di wilayahnya
4. Pengelolaan Standardisasi, Sertifikasi, Registrasi dan Perizinan tenaga kesehatan
4. Penyelenggaraan Standardisasi dan Sertifikasi tenaga kesehatan
4. Penyelenggaraan Perizinan tenaga kesehatan
SUB BIDANG : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUB SUB BIDANG : Penyebaran Tenaga Kesehatan.
PEMERINTAHPEMERINTAH
DAERAH PROVINSIPEMERINTAH
DAERAH KAB/KOTA1. Pengelolaan
Perencanaan penyebaran tenaga Kesehatan
1. Penyelenggaraan Perencanaan penyebaran Tenaga Kesehatan di wilayahnya
1. Penyelenggaraan perencanaan Penyebaran tenaga Kesehatan di wilayahnya
2. Pengelolaan Pendayagunaan (pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan) Tenaga Kesehatan
2. Penyelenggaraan pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan di wilayahnya
2. Penyelenggaran pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan
Standardisasi SDM Kesehatan adalah upaya
menetapkan standar SDMK berdasarkan
kompetensi
Sertifikasi Tenaga Kesehatan atau Uji Kompetensi
adalah pemberian sertifikat kompetensi sebagai tanda
pengakuan terhadap kompetensi seorang nakes untuk
menjalankan praktik/pekerjaan profesinya.
(Permenkes No 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan)
Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan adalah
pengembangan SDMK melalui tubel jenjang pendidikan
diploma dan strata termasuk pemberian beasiswa bagi
masyarakat tidak mampu.
Registrasi Tenaga Kesehatan adalah pencatatan resmi
terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat
kompetensi dan telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya
serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik
dan/atau pekerjaan profesinya (Permenkes No 161/MENKES/PER/I/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan)
SELANJUTNYA
DIPERLUKAN PENYUSUNAN
NORMA, STANDAR,
PROSEDUR DAN KRITERIA
UNTUK SUB BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Top Related