1
Jakarta, 5 Juni 2013
Disampaikan pada Focus Group Disscussion (FGD) Perspektif Stakeholder terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Oleh: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan
2
Analisis Situasional:
Kondisi Perencanaan dan Penganggaran 1
Tantangan: Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran 2
Inisiatif Sinergitas: Mengoptimalkan Hasil Pembangunan 3
Tindak Lanjut: Membangun Komitmen bersama K/L 4
Analisis Situasional:
Kondisi Perencanaan dan Penganggaran 1
1.1 Fakta-Fakta
“Terputusnya rantai proses” antara perencanaan (Bappenas: Januari-Mei) dan
penganggaran (Kemen. Keuangan: Juni-Desember), sehingga terjadi
inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Ilustrasi inkonsistensi: terdapat 29,4% indikator kinerja prioritas RKP 2012 tidak
terpetakan dalam RKA K/L tahun 2012;
Ketidakselarasan antara siklus perencanaan pembangunan antara pusat dan
daerah, hal ini menyulitkan tercapainya sinergi pembangunan lintas sektor,
antarruang, antarwaktu, maupun antara pusat dan daerah
Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang mengatur (terkait
dengan) perencanaan dan penganggaran, antara lain: UU No 17/2003, UU No.
25/2004, UU 32, 33/2004, dan UU 27 Tahun 2009
Hasil kajian menemukan adanya keterlepas-kaitan antara proses perencanaan
dan penganggaran, hal ini menyebabkan kurang optimalnya efektivitas hasil
pembangunan nasional. Kondisi ini dapat ditengarai dengan adanya:
1.2 Hasil Kajian Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran
TUJUAN
SINERGITAS
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
KONDISI UNTUK
MENCAPAI
SINERGITAS
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
Key element : Kepastian dukungan anggaran pembangunan bagi
pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang bersifat
wajib untuk dilaksanakan;
Driver power : Pencapaian penggunaan anggaran (penyerapan)
yang tinggi dengan tingkat efektivitas yang fokus pada tujuan
pembangunan.
Key element : Adanya peraturan dan perundangan yang selaras
dan atau mengintegrasikan proses perencanaan dan
penganggaran dalam pembangunan;
Driver power: Keselarasan yang integratif antara siklus
perencanaan pusat dan daerah.
Penetapan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan
Rancangan awal
Penelaahan kesesuaian
RKP dengan
Renja K/L
Musrenbang (Prov dan Nasional)
Januari Mei
Penyampaian kapasitas fiskal
dan pagu indikatif
Penelaahan RKA K/L
Pembahasan Nota
Keuangan dan RAPBN
Penetapan alokasi belanja
dan pengesahan
dokumen anggaran
Februari November
Pembahasan dengan DPR RI
Oktober
Penerbitan DIPA
GAP # 1
GAP # 1:
Adanya potensi
ketidaksinkronan
antara perencanaan
(Bappenas) dan
penganggaran
(KemenKeu); GAP # 2
GAP # 2:
Bappenas “kehilangan jejak”
untuk menjaga konsistensi
perancanaan dan dukungan
anggaran;
GAP # 3:
Potensi
“penyimpangan” fokus
alokasi sumber daya
pembangunan
(indikator tidak
terpetakan)
GAP # 3
Juli
1.2 Deviasi Antara Perencanaan dan Penganggaran
Tantangan: Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran 2
2.1 SINERGITAS : Tantangan dan Harapan
1. Kurangnya transparansi dalam
proses formulasi anggaran;
2. Ketidakjelasan hubungan antara
perencanaan kebijakan dan
anggaran;
3. Proses politik dalam perencanaan
pembangunan dan formulasi
kebijakan anggaran;
4. Keterbatasan informasi berkaitan
dengan :
a. Kinerja pemerintah dalam
kebijakan anggaran;
b. Akuntabilitas pengeluaran
pemerintah;
c. Efisiensi dalam pelaksanaan
anggaran;
5. Belanja K/L kurang berkualitas dan
tidak terkontrol;
Tantangan Saat Ini
1. Perlunya perbaikan pada proses
pengambilan Keputusan dalam
alokasi sumber daya (optimum
allocation):
a. Menumbuhkan kompetisi dalam
pendanaan kebijakan
b. Transparansi dan Akuntabilitas
yang lebih baik dalam alokasi
pendanaan
2. Perlu adanya kebijakan anggaran
yang kredibel dan berkelanjutan
(sustainable & credible budget) yang
akan menentukan kinerja optimal
ekonomi nasional.
3. Perlu adanya informasi kinerja dalam
kebijakan anggaran untuk mengontrol
jalannya pembangunan
Harapan Pencapaian
Catatan: Faktor-faktor di atas selaras dengan riset dilakukan oleh Blondal, JR, Hawkeswothdan, and H-D Choi (2009) atas “Sistem Penganggaran di Indonesia”, serta dipertegas kajian Lembaga Transparansi Anggaran/FITRA (2012) terkait “Disintegrasi antara sistem informasi rencana, anggaran dan realisasi”. 8
Proses Politik
Penataan Birokrasi
Partisipasi Publik
SINERGITAS Perencanaan dan Penaganggaran
Legitimasi dan
Dukungan Politik
Akseptasi dan
Dukungan Publik
Integrasi dan
Keberlanjutan
Pembangunan
2.2 Prasyarat Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran
Inisiatif Sinergitas: Mengoptimalkan Hasil Pembangunan 3
Proses Politik Legitimasi dan
Dukungan Politik
Inisiatif yang Harus Dilaksanakan :
1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan;
2. Penataan mekanisme dan lingkup bahasan
perencanaan dan penganggaran;
3. Penyelarasan siklus perencanaan dan
penganggaran antara pusat dan daerah;
4. High level round-table discussion
3.1 Inisiatif Dalam Proses Politik
Partisipasi Publik Akseptansi dan
Dukungan Publik
Inisiatif yang Harus Dilaksanakan :
1. Persepsi positif atas langkah strategis
sinergitas perencanaan dan penganggaran;
2. Partisipasi publik dalam proses perencanaan
dan penganggaran, serta
3. Pemantauan proses dan hasil pelaksanaan
pembangunan;
4. Forum konsultasi publik (OMS, PT, Asosiasi);
3.2 Inisiatif Dalam Partisipasi Publik
Penataan
Birokrasi
Integrasi dan
Keberlanjutan
Pembangunan
Inisiatif yang Harus Dilaksanakan : 1. Tingkat direktif: pembahasan kabinet, untuk menjaga fokus dan optimalisasi
sumberdaya pembangunan melalui koordinasi program dan sinergi anggaran;
2. Tingkat strategik: a. Koordinasi Kemen. Keuangan, Kemen PPN/Bappenas, dalam perencanaan
dan penganggaran;
b. Koordinasi Kemen. PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemen Dalam Negeri,
dalam sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran;
c. Koordinasi PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemen Kemen Koord., dalam
skenario sinergi pembangunan oleh lintas K/L dan Daerah
3. Tingkat taktikal: a. Koordinasi lintas K/L/D dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional;
b. Restrukturisasi organisasi K/L strategik agar link & match dalam sinergitas
perencanaan dan penganggaran
4. Tingkat operasional: a. Penguatan kapasitas fungsi/lembaga perencana K/L/D;
b. Deployment JF Perencana pada K/L/D;
3.3 Inisiatif Dalam Penataan Birokrasi
Dokumen Perencanaan
Pembangunan
1 Perencanaan
2 Penganggaran
3 Pelaksanaan
4 Pemantauan
(Monev)
5 Pelaporan
Integrasi
Perencanaan
dan
Penganggaran
APBN Non APBN
Pembangunan Nasional Untuk
Mencapai Tujuan Bernegara
(RPJPN, RPJMN, RKP)
Diperlukan
sinergi
perencanaan
dan
anggaran
Anggaran
Terpadu
Anggaran
Berbasis Akrual
Anggaran
Berbasis Kinerja
MTEF
APBN sebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkan perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
APBN diperlukan sinergi antara perencanaan dan penganggaran.
3.4. Sistem Manajemen Pembangunan yang Terintegrasi
14
3.5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran (Pusat & Daerah)
Pu
sat
Da
era
h
Penetapan arah
kebijakan dan prioritas
pembangunan
Penyusunan. kapasitas
fiskal
Pengusulan inisiatif baru
Penyampaian pagu indikatif *) dan rancangan
awal RKP
Penyusunan Renja K/L
Pertemuan Trilateral
(K/L dan Daerah)
MUSRENBANG (Provinsi dan Nasional)
Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN
Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
Pembahasan RUU APBN dan
Pemutakhiran RKP
Penetapan Alokasi
Belanja dan Pengesahan
Dokumen Anggaran
Kebijakan Prioritas Anggaran
Daerah
Penyusunan dan Penetapan RKPD
Penyusunan dan Penetapan RKP
Peny. Renja SKPD
Musrenbang (Desa, Kecamatan &
Kabupaten)
Penyusunan dan Penelaahan RKA SKPD
Pembahasan RAPBD
Pembahasan
Perda RAPBD
dan Pemutakhiran
RKPD
Penetapan Alokasi
Belanja dan Pengesahan
Dokumen Anggaran Daerah
Catatan:
*) Pagu indikatif memuat Belanja K/L, Belanja Transfer Daerah dan Subsidi
Garis penuh (solid line) menggambarkan urutan proses
Garis putus-putus (dotted line) menggambarkan referensi (mengacu)
Tindak Lanjut: Membangun Komitmen bersama K/L 4
PERENCANAAN MAKRO
PERENCANAAN SEKTORAL
(Keterkaitan antarwilayah)
Efektivitas kebijakan Spasial, lokasi dan tanah
* Regulasi
* Pendanaan
Prioritas
Kementerian/
Lembaga
PERENCANAAN REGIONAL
(Keterkaitan antarsektor)
Prioritas
Wilayah
Mobilisasi
Sumberdaya
Lokal
Efisiensi sumberdaya Kapasitas Kelembagaan
4.1 Lingkup Perencanaan dan Penganggaran Untuk Pembangunan
KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN
RAKYAT
4.2 Muatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaraan
RPJP, RPJMN, RKP
Target Nasional
Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor
Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor
Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah
Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah
Industri
Kesehatan
Perikanan Perdagangan
Pertanian
Infrastruktur
Pendidikan
Perumahan
Industri Perikanan Perdagangan
Pertanian
Infrastruktur
Pendidikan
Perumahan Kesehatan
• Penguatan instrumen perencanaan pembangunan melalui koordinasi pada tingkat
direktif (tingkat tinggi) antara Kemen PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemenko
Perekonomian;
• Koordinasi tingkat strategik (lintas K/L/D untuk membangun integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fugsi pemerintah
maupun antara pusat dan daerah
4.3 Koordinasi Inter-Organisasi pada Tingkat Direktif dan Strategik
BAPPENAS
Kemenko
Perekonomian
Kemen.
Keuangan
Kementerian
Sektoral
Kementerian
Dalam
Negeri
Pemerintah
Propinsi
Pemerintah
Kab/Kota
4.4 Masukan untuk Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Kedepan Seperti apa?
1. Keinginan untuk membangun kesepahaman Kemen. Keu.
dan Kemen. PPN/Bappenas untuk mengintegrasikan proses
perencanaan dan penganggaran bentuknya seperti apa?
Masukan K/L sangat diperlukan.
2. Koordinasi 3 Kementerian: Kemen. Keuangan – Kemen.
PPN/Bappenas, dan Kemen. Dalam Negeri, untuk
mengintegrasikan siklus perencanaan pusat dan daerah
Usulan perwujudannya?
3. Koordinasi Kementerian/ Lembaga dengan Kemen.
Keuangan – Kemen. PPN/Bappenas, dan Kemen. Dalam
Negeri seperti apa?
4. Apakah perlu birokrasi ditata? Penataan birokrasi (struktur,
postur dan budaya kerja) Kementerian/ Lembaga yang selaras
dengan reformasi perencanaan dan penganggaran.
Top Related