Disampaikan dalam rangka :
Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan Balikpapan , 15 September 2016
OLEH : BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KERANGKA PAPARAN
PENDAHULUAN
ARAHAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN
DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
1
2
3
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah,
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
2. - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan terpilih (H. M. Rizal Efendi
dan H. Rahmad Mas’ud) Dilantik pada tanggal 30 Mei 2016. Sesuai PP
No.8/2008 Paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikkan dokumen
RPJMD Kota Balikpapan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(30 November 2016).
3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap Rancangan Akhir RPJMD
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD
1. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2016.
1. Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan kepada Gubernur Kalimantan Timur.
2. Konsultasi dilakukan setelah Walikota Balikpapan menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan melampirkan :
a. Rancangan Akhir RPJMD b. Berita Acara Musrenbang RPJMD c. Hasil Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah 3. Konsultasi untuk memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan,
sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan, Keselarasan dengan RPJPD dan RTRW Kota Balikpapan, RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RPJMN serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota Sekitar Kota Balikpapan.
Penetapan RPJMD
1. Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJMD Kota Balikpapan kepada
DPRD Kota Balikpapan untuk memperoleh
persetujuan bersama paling lama 5 (Lima) Bulan
setelah dilantik.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJMD Kabupaten Kota Balikpapan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu), dengan
lampiran Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan
yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur
Kalimantan Timur beserta:
a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
RPJMD Kota Balikpapan.
b. Surat Gubernur Kalimantan Timur Perihal hasil
Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kota
Balikpapan.
3. Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kota Balikpapan
ditetapkan paling lambat tanggal 30 November
2016.
TAHAPAN KONSULTASI RANCANGAN DAN KLARIFIKASI PERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA PASCA MUSRENBANG RPJMD KOTA BALIKPAPAN
GUBERNUR MENYAMPAIKAN HASIL KLARIFIKASI PERDA RPJMD KAB/KOTA (PALING LAMA 60 HARI SEJAK PERDA DITERIMA)
SURAT PERMOHONAN BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB/KOTA
PELAKSANAAN KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB/KOTA (7 HARI KERJA SETELAH SURAT PERMOHONAN DITERIMA)
SURAT GUBERNUR KEPADA BUPATI/WALIKOTA HASIL KONSULTASI BERUPA SARAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
(10 HARI KERJA SETELAH PELAKSANAAN KONSULTASI )
BUPATI/WALIKOTA MENYEMPURNAKAN RANCANGAN AKHIR SESUAI HASIL KONSULTASI
BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDA RPJMD KEPADA DPRD (PALING LAMA 5 BULAN SETELAH BUPATI/WALIKOTA DILANTIK)
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD (PALING LAMA 6 BULAN SETELAH BUPATI/WALIKOTA DILANTIK)
PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN/KOTA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR
(PALING LAMA 7 HARI SETELAH PERDA DITETAPKAN)
GUBERNUR MELAKUKAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH (UNTUK MEMASTIKAN HASIL KONSULTASI TELAH DITINDAKLANJUTI)
`
CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016
IPM
Mencapai
74,17
Target
RPJMD 77,14
Tingkat
Kemiskinan
6,11%
Target RPJMD
5,75%
Pertumbuhan
Ekonomi
Kontraksi
1,15%
Target RPJMD
4,40%
Tingkat
Inflasi
4,89%
Target
RPJMD
6,30%
Tingkat
Pengangguran
8,86%
Target RPJMD
7,00%
Indeks
Kualitas
Lingkungan
78,29
Target
RPJMD 79,24
10
POTENSI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR
Penggunaan Saat ini
Potensi
Peluang
Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat
CPO KARET GAS MINYAK BATU BARA
PADI
Prod:9,05 juta ton
Luas Tanam:
1,02 juta ha
Prod:62.158 ton Luas
Tanam: 107 ribu
ha
Prod: 605,5 JUTA
MMBTU Cad :
13,67 TCF
Prod: 35,2 juta barrel Cad: 523
juta barrel
Prod: 234 juta ton
Cad: 8.776 juta ton
Prod: 462 ribu ton
Luas Panen:
100,3 ribu ha
Ekspor dlm
bentuk CPO
diolah di Prov lain
Ekspor dlm
bentuk crumb rubber, diolah
neg lain
Ekspor LNG dan
Pmbangkit Listrik
Diolah di dalam negeri; ekspor
Ekspor; Pmbangkit
listrik
Pangan Lokal
Biodiesel, minyak goreng, produk turunan lainnya
Industri olahan karet dalam negeri
Industri petrokimia
hulu ke hilir
Industri petrokimia
hulu ke hilir
Gasifikasi batubara
untuk industri kimia
Swa-sembada Pangan
DINAMIKA STRUKTUR EKONOMI KALTIM
Sektor Industri Pengolahan dgn Migas mulai menunjukkan trend penurunan Sektor Pertanian bergerak lambat dan cenderung stagnan Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan trend yang cukup fluktuatif, saat ini mendominasi
Ekonomi Kaltim Dominasi sektor primer (MIGAS & PERTAMBANGAN) dalam struktur ekonomi daerah tidak
berkorelasi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor industri (manufaktur).
RPJMD KE-1 (2005 – 2008) Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan
kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien
Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar
kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan
RPJMD KE-2 (2009 – 2013) Pemantapan perubahan
struktur secara sosial ekonomi
pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan
pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
RPJMD KE-3 (2014 – 2018) Kualitas SDM semakin
meningkat Ketergantungan ekonomi
pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.
Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman
Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.
Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah
Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat
RPJMD KE-4 (2019 – 2025) Peningkatan kualitas
sumber daya manusia Pemantapan struktur
ekonomi peningkatan pelayanan
dasar efisiensi dan
efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.
VISI RPJPD KALTIM 2025 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN"
TAHAPAN RPJPD 2005 – 2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008
12
2009 2013
2015 2018
2020
Pert. Ekonomi : 2,28%
Pengangguran : 11,22%
Kemiskinan : 7,73%
Inflasi : 4,31%
Pert. Ekonomi : 1,59%
Pengangguran :8,9%
Kemiskinan : 6,06%
Emisi Karbon : 1584*
Pert. Ekonomi : 5,20%
Pengangguran : 5,11%
Kemiskinan : 5%
Emisi Karbon : 1250 *
Pert. Ekonomi : 8-10%
Pengangguran : 4-6%
Kemiskinan : 3-4%
Emisi Karbon : 1000*
PERIODE
INISIASI
PERIODE
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
PERIODE
PENGEMBANGAN
INDUSTRI
PERIODE
PENGEMBANGAN
EKONOMI - INOVASI
Ket : *tonCO2eq/juta$US PDRB
PERIODE
PENINGKATA
N NILAI
TAMBAH
Inflasi : 9,65 %
Inflasi : 5,50 %
Inflasi : 5,00 %
POSISI RPJMD 2013 – 2018 MENUJU VISI KALTIM 2030
RPJMD Kaltim 2013-2018 berada pada dua tahapan transformasi ekonomi
yaitu periode pengembangan kapasitas dan periode peningkatan nilai tambah
“Periode Peletakan Dasar Transformasi Sosial Ekonomi Menuju Ke Arah Ekonomi Berbasis SDA Yang Terbaharukan”
2030
14
• Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara historis lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis dan wilayah lain.
• Perekonomian Kalimantan sangat tergantung pada SDA
• Bergantung pada komoditas yang tidak terbarukan (hampir 60%) – Batubara, minyak bumi, gas, dll
• Dalam beberapa tahun terakhir, harga nya dalam trend yg menurun
TRANSFORMASI
Dibutuhkan transformasi ekonomi melalui industrliasasi dengan pendekatan cluster industri
Melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, dilakukan industrialisasi melalui
1
2
3
4 MELAMBAT
TERJEBAK
HILIRISASI
Didukung oleh ketersediaan:
INRASTRUKTU
R
ENERGI mendukung ketersediaan listrik, sekaligus berdampak langsung ke industrialisasi
5
• Industrialisasi meningkatkan daya saing sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
BERKELANJUTAN
%
TRANSFORMASI EKONOMI
Untuk mencapai ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan transformasi ekonomi ke arah industrialisasi berbasis sumber daya alam terbarukan
Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan pemenuhan
PANGAN
HILIRISASI KOMODITAS PRIMER MENUJU KALTIM 2030
KONDISI SAAT INI
Struktur ekonomi tidak seimbang antara sektor pertambangan dengan sektor lainnya.
Strategi : Pengembangan industri turunan dari sektor perkebunan, tanaman pangan, perikanan, dan pertambangan sebagai arah transformasi ekonomi yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan.
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
Migas Non Migas
PERTANIAN
Perkebunan Kehutanan Perikanan
ENERGIBatubara
Minyak Bumi
Gas
Air
BAHAN BAKUBijih Besi
Bauksit
PERTAMBANGAN
EKSPOR
SAAT INI
1
INDUSTRI PENGOLAHAN
Migas Non Migas
47,98%
18,45%
7,96%
1
EKSPOR
BAHAN
MENTAH
2 BAHAN BAKUBijih Besi
Bauksit
ENERGIBatubara,
Minyak Bumi
Gas, Air
INFRASTRUKTUR
1
EKSPOR2
BARANG ½
JADIALUMINA, BESI BAJA
KE DEPAN
PERTAMBANGAN
INDUSTRI
PERTANIAN
1 2
INDUSTRI
3
EKSPOR
PRODUK
OLAHAN
15
• Dominasi Sektor Migas dan Batubara Perlunya mengendalikan eksploitasi dan mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi migas dengan dukungan penataan ruang;
• Diversifikasi Sumber Penggerak Perekonomian sektor migas dan batubara menjadi pertanian, perikanan, dan lain-lain beserta produk turunan hasil industri pengolahan;
• Kesenjangan Pembangunan Antar-Wilayah Perlunya pengurangan kesenjangan wilayah timur (pesisir) – barat (pedalaman dan perbatasan) agar terjadi pemerataan pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk baik dikawasan perkotaan & perdesaan;
• Menurunnya Kualitas Lingkungan Perlunya penetapan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
16
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA PROV. KALTIM
URAIAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
TAHUN 2016
(MURNI)
PENDAPATAN 2,243,422,215,087.00 2,529,001,945,784.00 2,542,120,647,000.00
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 638,630,681,123.00 539,892,356,090.00 555,915,503,000.00
I. Pajak Daerah 496,803,855,927.00 853,408,000,000.00 382,567,098,263.00
II. Retribusi Daerah 59,547,489,715.00 54,013,679,440.00 58,983,859,440.00
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
dipisahkan 22,000,000,000.00 28,550,000,000,00 23,500,000,000.00
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60,279,335,481.00 103,910,676,650,00 90,864,545,297.00
Pendapatan 2014, 2015, Target 2016 Kota Balikpapan
URAIAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
TAHUN 2016
(MURNI)
PENDAPATAN 2,243,422,215,087.00
2,529,001,945,784.00
2,542,120,647,000.00
B. DANA PERIMBANGAN 1,176,771,223,989.00 1,430,910,142,069.00 1,505,356,083,000.00
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 428,020,309,975.00 558,199,447,625.00 480,849,061,000.00
Pendapatan Tahun 2014, Tahun 2015, Target 2016 Kota Balikpapan (2)
BELANJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014,TAHUN 2015 & TAHUN 2016
No Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Belanja Tidak Langsung 856,145,159,290.00 1,076,296,551,785,80 96,529,968,282.00
2. Belanja Langsung 2,315,582,369,182.00 2,355,341,398,129,00 2,115,805,151,718.00
Total 3,171,727,528,472.00 3,431,637,949,914,80 3,112,335,120,000.00
Struktur Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, Tahun 2015 & Tahun 2016
URAIAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
TAHUN 2016
(MURNI)
1. Pendapatan 2,243,422,215,087.00
2,529,001,945,784.00
2,542,120,647,000.00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 638,630,681,123.00 539,892,356,090.00 555,915,503,000.00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1,176,771,223,989.00 1,430,910,142,069.00 1,505,356,083,000.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 428,020,309,975.00 558,199,447,625.00 480,849,061,000.00
2. Belanja 3,171,727,528,472.00 3,431,637,949,914,80 3,112,335,120,000.00
2.1. Belanja tidak langsung 2,315,582,369,182.00 2,355,341,398,129,00 2,115,805,151,718.00
2.2. Belanja Langsung 4,569,690,603,960.08 5,395,106,671,467.50 4,074,864,154,042.03
Surplus / Defisit (928,305,313,385.00) (902,636,004,130.00) (570,214,473,000.00)
Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan TImur Tahun 2016
URAIAN TARGET
TAHUN 2016
SETELAH
PENYESUAIAN
TAHUN 2016*
1. Pendapatan 10.296,92 9.303,91
1.1. Pendapatan Asli Daerah 5.089,51 5.089,51
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.012,26 4.012,26
1.1.2 Retribusi Daerah 13,00 13,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg
dipisahkan 289,25 289,25
1.1.4 Lain-lain PAD Yg Sah 775,01 775,01
1.2 Dana Perimbangan 5.186,85 4.193,83
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 4.095,36 3.102,34
1.2.2 Dana Alokasi Umum 80,40 80,40
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.011,08 1.011,08
1.3 Lain-lain Pendapatan yg Sah 20,57 20,57
1.3.1 Pendapatan Hibah 15,57 15,57
1.3.2 Dana Insentif Daerah 5,00 5,00
Dalam Milyar Rupiah
Struktur Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
URAIAN TARGET
TAHUN 2016
SETELAH
PENYESUAIAN
TAHUN 2016*
1. Pendapatan 10.296,92 9.303,91
2. Belanja 11.096,92 9.335,47
2.1. Belanja tidak langsung 5.809,88 5.284,54
2.1.1 Belanja Pegawai 1.052,78 1.052,78
2.1.2 Belanja Subsidi - -
2.1.3 Belanja Hibah 1.171,12 1.006,77
2.1.4 Belanja Sosial 5,95 3,87
2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi /
Kabupaten/Kota 2.098,38 2.098,38
2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
/Kabupaten/Kota 1.461,64 1.109,74
2.1.7 Belanja Tak Terduga 20,00 -
2.2. Belanja Langsung 5.287,04 4.050,92
2.2.1 Belanja Pegawai 407,62 380,13
2.2.2 Belanja barang dan Jasa 2.188,64 1.683,76
2.2.3 Belanja Modal 2.690,78 1.987,08
Surplus / Defisit (800,00 (136,01)
Dalam Milyar Rupiah
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 (PERDA NO. 7 TAHUN 2014)
VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS MISI
1. SUMBER DAYA MANUSIA
2. DAYA SAING EKONOMI
3.INFRASTRUKTUR
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
5. LINGKUNGAN HIDUP
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Rakyat Secara Merata
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berprespektif Perubahan Iklim
ARSITEKTUR KINERJA RPJMD KALTIM TAHUN 2013-2018
1 TUJUAN & 5 SASARAN
2 TUJUAN & 8 SASARAN
1 TUJUAN & 1 SASARAN
1 TUJUAN & 3 SASARAN
1 TUJUAN & 2 SASARAN
119 PROGRAM PRIORITAS dengan
134 INDIKATOR OUTCOME PEMBANGUNAN
VISI KALTIM 2018 Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi yang Ramah Lingkungan
Misi 1
KUALITAS SDM
Misi 2
DAYA SAING EKONOMI
Misi 3
INFRASTRUKTUR
Misi 4
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Misi 5 LINGKUNGAN
HIDUP
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL – DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
PROVINSI
KAB/KOTA
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
RPJPD RPJMD RKPD
Sasaran Pemb. Nasional
Sasaran Pemb. Provinsi
Sasaran Pemb. Kab./Kota
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 260
MENGINTEGRASIKAN NAWACITA (RPJMN) KE DALAM RPJMD
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN NASIONAL
NAWA CITA
VISI & MISI
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
RPJPD
RKP
RKPD
Renja SKPD
Renstra SKPD
RPJMD
RPJMN III 2015-2019
SASARAN
• Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan
Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas
Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur
Pusat Kegiatan Lokasi
Kabupaten/Kota Prioritas
1. Pusat Kegiatan
Nasional (PKN)
1. Kota Balikpapan 2. Kota Samarinda
3. Kota Bontang
4. Kab. Kutai Kartanegara
(Tenggarong)
Pengembangan
Prasarana Utama
Perhubungan dan
Perekonomian
antarkota
Pengembangan Jalur
Perhubungan Utama
PKN (Trans Kalimantan)
31
Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Strategis Provinsi. Dengan mengacu rancangan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018 dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, pengembangan wilayah Kota Balikpapan diarahkan menjadi: • Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung dan Hutan Pendidikan Sungai Wain dan Km 23; • Kawasan Perlindungan (Sempadan Pantai) • Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan; • Kawasan Perkebunan • Kawasan Peternakan, Budidaya Perikanan, Perikanan Tangkap, Pengolahan Ikan; • Kawasan Industri; • Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Perkotaan; • Kawasan Perdesaan.
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan Dalam RPJMD Prov. Kaltim 2013-2018
& Perda No.1 Tahun 2016 Tentang RTRWP Prov. Kaltim
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan
RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018
32
Sektor Utama
Komoditas Utama Strategi Kebijakan Pendorong
Pertumbuhan
Penyerap
Tenaga Kerja
Peningkatan Nilai
Tambah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Bangunan
(16,79%)
1. Jasa
(69,15%)
1. Industri
Pengolahan
(45,19%)
Pepaya mini Rumput laut
Karet
Pengembangan
Industri Pengolahan
(Hilirisasi) Hasil
Pertanian
Pengembangan
agribisnis dan
groindustry
tanaman pangan
Pengembangan
agribisnis dan
agribisnis
kehutanan
Pengembangan
agribisnis dan
agribisnis
perkebunan
Pengembangan
agribisnis dan
agribisnis
peternakan
Pengembangan
minapolitan
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan
RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018
33
Sektor Utama
Komoditas Utama Strategi Kebijakan Pendorong
Pertumbuhan
Penyerap
Tenaga Kerja
Peningkatan Nilai
Tambah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Listrik, Gas
dan Air
Bersih
(15,`4%)
2. Industri
Pengolaha
n
(22,53%)
1. Bangunan
(19,86%)
- Pengembangan
industri
pengolahan
Perbaikan iklilm
usaha dan
investasi
Pembangunan
prasarana dan
sarana
pendukung
Pengembangan
kerjasama
swasta dan
pemerintah
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan
RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018
34
Sektor Utama
Komoditas Utama Strategi Kebijakan Pendorong
Pertumbuhan
Penyerap
Tenaga Kerja
Peningkatan Nilai
Tambah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Perdagangan,
Hotel dan
Restoran
(12,92%)
3. Pertanian
(8,32%)
3. Perdagangan,
hotel dan
restoran
(16,60%)
Wisata alam
Wisata seni
dan budaya
Wisata
kuliner
Wisata
Olahraga
Pengembangan
pariwisata berdaya
saing nasional dan
internasional
Penataan dan
pengembangan
tempat wisata
Penyelenggaraan
kegiatan wisata:
festival seni dan
budaya, turnamen
olah raga, wisata
kuliner dan lainnya
Peningkatan
sumber daya
manusia
Pembangunan
prasarana dan
sarana pendukung
pariwisata
Pengembangan
kerjasama swasta
dan pemerintah
4. Pengangkutan
an dan
Komunikasi
(8,24%)
Top Related