MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menempatkan kewenangan
administratif (administrative beheer) diserahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga dan
penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan (comptable beheer) kepada Menteri
Keuangan. Sejak dimulainya pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2005, implementasi
kewenangan administratif tersebut telah dilaksanakan tercermin dengan beralihnya
tugas-tugas ordonansering kepada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang
selama ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini KPPN, antara lain
kewenangan melakukan pengujian atas tagihan kepada negara, kewenangan
memerintahkan pembayaran dan pembebanan atas beban anggaran di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Sebagai konsekuensi kewenangan tersebut di atas, Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja harus melakukan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung
jawabnya termasuk pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat
di lingkungan Satuan Kerjanya.
Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa masalah belanja pegawai merupakan hal
yang sangat sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu masalah belanja pegawai memerlukan
penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada
bagian kepegawaian sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan di lingkungan
Satuan Kerja yang bersangkutan sejalan dengan pelimpahan kewenangan Administratif
sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kesalahan dalam melakukan pembayaran
belanja pegawai dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau perdata oleh pihak-pihak yang
dirugikan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah buku petunjuk yang disebut
“Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Pada Satuan
Kerja” sebagai pegangan bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga.
Modul ini akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan/ perubahan ketentuan
tentang pelaksanaan belanja pegawai.
- 1 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Modul ini adalah:
1. Memberikan pedoman dan kesatuan penafsiran dalam rangka pengalihan
pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada satker;
2. Memberikan prosedur dan tata cara pengelolaan Belanja Pegawai Negeri pada
satker termasuk penatausahaan kepegawaiannya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Agar pengalihan pengelolaan belanja pegawai dari KPPN kepada satker dapat
berjalan dengan baik dan lancar .
2. Agar implementasi kewenangan administratif khususnya dalam pengelolaan belanja
pegawai dapat terselenggara dengan baik.
3. Agar sistem dan prosedur pengurusan belanja pegawai dapat diselenggarakan
sebagaimana mestinya.
4. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja dan aparat yang terkait di bidang pengelolaan
belanja pegawai negeri.
C. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Modul Meliputi:
1. Tata usaha kepegawaian dan dokumen-dokumen belanja pegawai serta
pemanfaatan aplikasi belanja pegawai untuk mempermudah mekanisme
pembayaran belanja pegawai dan pemutakhiran data pegawai.
2. Administrasi pembayaran belanja pegawai terdiri atas syarat-syarat pembayaran,
tata cara pengisian kartu-kartu pengawasan, tata cara penggunaan, penyusunan dan
penyimpanan dokumen pendukungnya.
3. Mekanisme pembayaran belanja pegawai yang terdiri atas sistem dan prosedur
pemutakhiran dan pencetakan berbagai daftar permintaan pembayaran belanja
pegawai, prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), prosedur
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta
prosedur pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN.
4. Proses pembukuan dan pertangggungjawaban serta pelaporan belanja pegawai
termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai dan kerugian
negara akibat kesalahan pembayaran belanja pegawai.
- 2 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
D. SISTEMATIKA
Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penyusunan buku ini, maka Modul
diuraikan dalam 7 (tujuh) bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
memberikan gambaran latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta
sistematika penyusunan Modul Petunjuk Teknis secara singkat.
BAB II KETENTUAN BELANJA PEGAWAI memuat pengertian tentang hal-hal yang berhubungan dengan belanja pegawai.
BAB III PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAIMemuat persyaratan pembayaran belanja pegawai
BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI memuat tentang penyediaan dan penyaluran dana belanja pegawai, pengelolaan belanja
pegawai, tata cara penyaluran belanja pegawai, tata cara penerbitan SP2D belanja
pegawai dan penatausahaan belanja pegawai
BAB V PENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI menguraikan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian mulai dari kelengkapan
administrasi pegawai, tugas pengelola belanja pegawai dan penggunaan aplikasi belanja
pegawai untuk penatausahaan administrasi belanja pegawai.
BAB VI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAImenjelaskan tata cara pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan gaji dan
tunjangan termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai dan
Kerugian Negara terkait dengan pembayaran belanja pegawai.
BAB VII PENUTUP
memuat ketentuan umum yang berlaku dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan
daerah serta petunjuk pelaksanaan lainnya.
- 3 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
BAB IIKETENTUAN BELANJA PEGAWAI
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik
dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang
bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk
dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan
tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.
Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan
kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima
berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan
anak, tunjangan jabatan/yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan
kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak
penghasilan, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan
tunjangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang.
A. GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
disebutkan pada Pasal 7 bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang
layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam
penjelasannya ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta
keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian ia dapat
memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
Dalam menentukan besarnya gaji memperhatikan kemampuan keuangan negara,
selain daripada itu harus pula memperhatikan keadaan tempat dimana pegawai negeri
itu dipekerjakan
Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tersebut diatas
merupakan suatu landasan penggajian Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya tingkat
kehidupan yang layak bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.
Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada gaji adalah penghasilan yang
diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat
keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan
kepada pegawai setiap awal bulan sebelum yang bersangkutan malaksanakan
- 4 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan
Daftar Gaji Induk/bulanan.
1. GAJI POKOK
Gaji pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang
pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti
tunjangan isteri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas
dasar persentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok
seseorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang
ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu pangkat berfungsi pula sebagai
dasar penggajian.
Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang
tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat,
surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Besaran
gaji pokok terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 untuk PNS,
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007 untuk Hakim Peradilan Umum Peradilan
Tata Usahaan Negara dan Peradilan Agama.
Kepada seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang
ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya.
2. TUNJANGAN-TUNJANGAN
Tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji terdiri atas tunjangan istri/suami,
tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan yang
dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan
beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian
wilayah terpencil, tunjangan umum dan tunjangan perbaikan penghasilan.
a) Tunjangan Istri/Suami
Yang dimaksud dengan tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan
kepada pegawai negeri yang beristeri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan tunjangan isteri/suami adalah :
- 5 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(1) diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;
(2) besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % dari gaji pokok;
(3) tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi
perceraian atau meninggal dunia;
(4) untuk memperoleh tunjangan isteri/suami harus dibuktikan dengan surat
nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
b) Tunjangan Anak
Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada
pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat)
dengan ketentuan :
(1) belum melampaui batas usia 21 tahun;
(2) tidak atau belum pernah menikah;
(3) tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
(4) nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak adalah :
(1) diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
(2) dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh
tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap
diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal
tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh
tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal,
pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi
kurang dari dua;
(3) besarnya tunjangan anak adalah 2 % per anak dari gaji pokok;
(4) tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi
ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
(5) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan
pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak
atau meninggal dunia;
(6) batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun
sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan
ketentuan sebagai berikut:
(a) dapat menunjukan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/
perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
- 6 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(b) masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-
kurangnya satu tahun;
(c) tidak menerima beasiswa.
(7) Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan:
(a) Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pejabat yang berwenang pada
Kantor Catatan Sipil/lurah/camat setempat;
(b) Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian
dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan
anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;
(c) Surat Keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah
perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda
yang suami/isterinya meninggal dunia
(d) Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum
adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai
mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka pembayaran tunjangan
anak untuk anak angkat maksimal 1 anak)
(8) Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya
surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat administrasi belanja pegawai
(pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut) dengan
syarat :
(a) ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang
harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja (serendah-
rendahnya camat),
(b) ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan
tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang
harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya
bekerja.
(c) anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan
dengan surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah
diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disahkan oleh
pamong praja (serendah-rendahnya camat)
c) Tunjangan Jabatan Struktural
Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada
pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan
perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang, dengan ketentuan :
- 7 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(1) besaran tunjangan jabatan struktural dibedakan menurut tingkat eselon
jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang terakhir diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural;
(2) tunjangan jabatan struktural sekaligus menentukan perpanjangan batas usia
pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (eselon I dan II sampai dengan usia
60 tahun, khusus jabatan eselon I tertentu dapat diperpanjang sampai usia 62
tahun);
(3) tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah
tanggal pelantikan. Apabila pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan
berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari
libur maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berkenaan;
(4) pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:
(a) tidak lagi menduduki jabatan struktural;
(b) diberhentikan sementara;
(c) dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
(d) sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti diluar
tanggungan negara karena persalinan);
(e) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(f) dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan;
contoh :
Seorang Pegawai Departemen Keuangan Drs. Unang Baskara
NIP.06002134 ditugaskan untuk mengikuti pendidikan program Magister
selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2007.
Dalam hal demikian, maka mulai Bulan Oktober 2007 pembayaran
tunjangan jabatan struktural diberhentikan.
(g) sedang menjalani cuti besar.
(5) tunjangan jabatan struktural bagi pegawai negeri yang diangkat dan dilantik
dalam jabatan struktural di luar satuan unit penggajiannya, maka yang
berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural adalah
satuan kerja unit penggajian instansi dimana PNS tersebut menduduki
jabatan struktural.
Contoh :
- 8 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
Seorang PNS BKN bernama Muchdir, SH NIP.260001588 dipekerjakan pada
Departemen Dalam Negeri diangkat dan dilantik dalam jabatan kepala Biro
Kepegawaian (eselon IIa).
Dalam hal demikian, gaji Sdr. Muchdir, SH dibayarkan oleh BKN, sedangkan
tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan oleh Departemen Dalam Negeri.
d) Tunjangan Jabatan Fungsional
Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada
pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan
perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang menurut peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
(1) besaran tunjangan jabatan fungsional dibedakan berdasarkan Peraturan
Presiden;
(2) bagi PNS yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat
merangkap jabatan fungsional dan struktural, hanya diberikan satu tunjangan
jabatan yang menguntungkan baginya;
(3) tunjangan jabatan fungsional sekaligus menentukan perpanjangan batas usia
pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (dapat diperpanjang sampai
dengan usia 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun);
(4) tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah
tanggal melaksanakan tugas. Apabila tanggal melaksanakan tugas terhitung
mulai tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1
bertepatan pada hari libur maka tunjangan jabatan fungsional dibayarkan
pada bulan berkenaan;
(5) tunjangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggal penetapan
keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
(6) pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:
(a) tidak lagi menduduki jabatan fungsional
(b) diberhentikan sementara
(c) dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
(d) sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti di luar
tanggungan negara karena persalinan anak ke-3)
(e) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 9 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(f) dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan (dihentikan
terhitung mulai bulan ketujuh).
Contoh :
Seorang pejabat fungsional untuk mengikuti tugas belajar mulai tanggal
1 Nopember 2008 s.d 30 April 2010. Pejabat fungsional tersebut
dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Juli 2010. Dalam
hal ini :
tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Nopember 2008 s.d April
2009 tetap dibayarkan;
tunjangan jabatan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan Mei
2009 sampai Juli 2010;
Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan kembali mulai bulan
Agustus 2010 dan seterusnya, apabila keputusan pengangkatan
kembali dalam jabatan fungsional dan SPMT kembali telah diterima
oleh KPPN
Khusus untuk tunjangan jabatan fungsional dosen biasa yang mengikuti
tugas belajar dalam negeri pada perguruan tinggi yang ditetapkan dalam
Keputusan Presiden, tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai
bulan ketujuh diganti dengan tunjangan tugas belajar yang besarnya
sama dengan tunjangan dosen.
(g) sedang menjalani cuti besar.
(4) tunjangan jabatan fungsional dibuktikan dengan surat pernyataan melaksakan
tugas;
(5) untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional, setiap awal tahun
anggaran pejabat yang berwenang diharuskan membuat surat pernyataan
masih menduduki jabatan;
(6) tunjangan jabatan fungsional bagi pegawai negeri yang diperbantukan,
dibayarkan oleh instansi tempat pegawai negeri yang bersangkutan bekerja;
(7) tunjangan jabatan fungsional bagi pegawai negeri yang dipekerjakan tetap
dibayarkan oleh instansi induknya.
e) Tunjangan Yang Dipersamakan Dengan Tunjangan Jabatan
Ketentuan tentang tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
pada dasarnya sama dengan tunjangan jabatan fungsional. Namun karena
tunjangan ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat dimasukkan
- 10 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
sebagai tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan meliputi Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan
Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, Tunjangan Jabatan
Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan,
Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita
Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil
Golongan I dan II, Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dan tunjangan jabatan
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
f) Tunjangan Kompensasi Kerja (Risiko Bahaya atas Pekerjaan)
Tunjangan Risiko tidak dapat digolongkan ke dalam Tunjangan Struktural
maupun Fungsional. Tunjangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut tanggungjawab yang tinggi
namun senantiasa dihadapkan dengan dampak resiko bahaya kesehatan atas
dirinya sehingga kepada pegawai tersebut diberikan kompensasi. Jenis-jenis
tunjangan kompensasi kerja antara lain Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi
PNS di lingkungan Arsip Nasional RI, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di
lingkungan BPTN, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan
Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Permasyarakatan, Tunjangan Pengamanan Persandian, Tunjangan Resiko
Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional dan
tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
g) Tunjangan Beras
Yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan
kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras)
atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang
berlaku.
Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut :
(1) tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura
(beras) dan inatura (uang)
(2) besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10
kg/orang/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan
besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- 11 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(3) besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri sipil
diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara itu yang diberikan dalam
bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
(4) banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah
pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang
tercantum dalam daftar gaji
h) Tunjangan Khusus PPh
Yang dimaksud dengan tunjangan khusus PPh adalah tunjangan khusus pajak
yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pegawai negeri yang
dikenakan pajak penghasilan.
i) Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua
Yang dimaksud dengan Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua adalah tunjangan
khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri yang
bekerja di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang besarnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua diberikan dengan
latar belakang bahwa pegawai yang berkedudukan di suatu daerah yang angka
indeks kemahalan lebih besar daripada angka indeks kemahalan daerah tertentu
yang ditunjuk sebagai dasar (standar).
Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tunjangan khusus Irian Jaya/Papua
sebagai berikut :
(1) besaran tunjangan khusus Irian Jaya/Papua ditetapkan dengan Keputusan
Presiden;
(2) diberikan kepada pegawai yang secara nyata berada dan bekerja di Provinsi
Papua dan Irian Jaya Barat;
(3) tunjangan khusus Irian Jaya/Papua diberikan pada bulan berkenaan berada
dan bekerja di Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang dibuktikan dengan
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
(4) tunjangan khusus Irian Jaya/Papua dihentikan pada bulan berikutnya sejak
pegawai yang bersangkutan secara nyata tidak berada dan bekerja di
Propinsi Papua/Irian Jaya Barat;
(5) tunjangan khusus Irian Jaya/Papua tidak diberikan kepada pegawai negeri
yang diberhentikan dengan hak uang tunggu.
j) Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil
- 12 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
Yang dimaksud dengan tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah
tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja dan bertempat
tinggal di wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Latar belakang
pemberian tunjangan pengabdian di wilayah terpancil adalah karena pegawai
negeri yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami
permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di
wilayah lainnya.
Wilayah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti
tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat
mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai. Kondisi wilayah
terpencil tentu membutuhkan tingkat pengabdian yang tulus dari seorang
pegawai negeri untuk ditempatkan/ditugaskan di daerah tersebut. Untuk itu
pemerintah wajib memperhatikan kepentingan pegawai negeri dimaksud dalam
bentuk pemberian tunjangan pengabdian.
Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tunjangan pengabdian wilayah terpencil
adalah sebagai berikut :
(1) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan setelah suatu daerah
ditetapkan sebagai wilayah terpencil oleh Menteri Dalam Negeri setelah
mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan
Keamanan;
(2) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil dibuktikan dengan surat keputusan
penempatan tugas di wilayah terpencil dan surat penyataan bekerja dan
bertempat tinggal di wilayah terpencil yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang;
(3) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan kepada pegawai yang
secara nyata berada dan bekerja di wilayah terpencil;
(4) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan pada bulan berkenaan
apabila berdasarkan surat pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di
wilayah terpencil diterbitkan pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan atau
tanggal berikutnya apabila tanggal 1 (satu) bertepatan pada hari libur atau
bulan berikutnya apabila surat pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di
wilayah terpencil diterbitkan setelah tanggal 1(satu);
(5) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberhentikan pada bulan
berikutnya apabila pegawai yang bersangkutan :
(a) pindah tugas keluar dari wilayah terpencil
(b) tidak bertempat tinggal lagi di wilayah terpencil
- 13 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(c) berhenti, meninggal dunia atau pensiun,
(d) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
(e) menjalani cuti di luar tanggungan negara
(f) dijatuhi hukuman disiplin berat
k) Tunjangan Umum
Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan
mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi calon pegawai negeri sipil
dan pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau
tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan dengan ketentuan:
(1) besaran tunjangan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun
2006;
(2) tunjangan umum diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006;
(3) tambahan tunjangan umum diberikan jika calon pegawai negeri sipil dan
pegawai negeri sipil menerima penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan beras dan tunjangan umum) kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah);
(4) Bagi PNS yang memiliki Tunjangan Kompensasi Kerja (Tunjangan Bahaya
Radiasi bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pegawai
Negeri yang ditugaskan di Bidang Persandian, Tunjangan bahaya Nuklir bagi
PNS di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, Tunjangan Pengelolaan
Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan
tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di Lingkungan Badan Pengawas badan
Tenaga Nuklir) kepadanya tetap diberikan Tunjangan Umum, sepanjang
penghasilan PNS yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp. 1000.000,-
(satu juta rupiah)
(5) pembayaran tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya
sejak pegawai negeri yang bersangkutan:
(a) menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional
atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
(b) diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
(c) dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan
Peraturan Peraturan Nomor 30 Tahun 1980;
(d) sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
(e) diberhentikan dari jabatan organik;
- 14 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(f) menjalani masa bebas tugas/MPP;
(g) menjalani masa uang tunggu;
(h) menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.
(6) tunjangan umum bagi pegawai negeri yang diperbantukan, dibayarkan oleh
instansi tempat pegawai negeri yang bersangkutan bekerja;
(7) tunjangan umum bagi pegawai negeri yang dipekerjakan tetap dibayarkan
oleh instansi induknya.
l) Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta mencapai daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya Pemerintah dapat memberikan Tunjangan
Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk periode tertentu. TPP dapat berupa
tambahan penghasilan sebesar persentase tertentu atas Gaji Pokok ditambah
Tunjangan Keluarga, atau besaran nilai nominal tertentu yang ditambahkan pada
gaji kotor. Ketentuan tentang tunjangan perbaikan penghasilan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
m) Pembulatan
Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran gaji pegawai, maka
dalam perhitungan pembayaran gaji diadakan pembulatan. Angka pembulatan
sebagai salah satu unsur perhitungan penghasilan bruto yang harus dicantumkan
pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji. Angka pembulatan dicantumkan
agar gaji yang diterima pegawai jumlah bersihnya menjadi bulat dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) Unsur penghasilan diadakan pembulatan ke atas menjadi satuan rupiah (Rp
1,00);
(2) Unsur potongan diadakan pembulatan ke bawah menjadi nol rupiah (Rp
0,00);
(3) Jumlah akhir dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah (Rp 100,00).
B. POTONGAN Potongan yang termuat dalam daftar gaji terdiri atas:
(1) Potongan Beras Bulog adalah potongan yang dikenakan bagi pegawai negeri yang
menerima tunjangan beras dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar
tunjangan beras tersebut;
- 15 -
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
(2) Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) dikenakan sebesar 10 %, sedangkan untuk gaji
terusan sebesar 2% dari penghasilan (Gaji Pokok ditambah tunjangan keluarga);
(3) PPh pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai
negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
(4) Tabungan Perumahan adalah potongan yang dikenakan kepada pegawai negeri sipil
untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil
dalam bidang perumahan yang besarannya diatur menurut perundang-undangan
yang berlaku;
(5) Potongan lainnya (sewa rumah, angsuran utang pada negara, angsuran
pengembalian persekot gaji, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan).
- 16 -
BAB IIIPEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
A. GAJI INDUKYang dimaksud gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada
satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
1 Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan
kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status
pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta
perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur
daftar gaji beserta potongan-potongannya;
2 Gaji pegawai yang dimuat dalam gaji induk adalah gaji pegawai yang telah masuk
daftar gaji induk bulan sebelumnya dan atau susulan gajinya;
3 Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi :
Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan
fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan,
tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan
sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan;
4 Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada
pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Dalam hal
pembayaran gaji secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-
masing pegawai belum dapat dilaksanakan :
a. Pembayaran belanja pegawai gaji dapat dilaksanakan melalui rekening
Bendahara Pengeluaran sampai dengan bulan Juni 2010.
b. Dalam hal setelah bulan Juni 2010 satker belum melaksanakan pembayaran
belanja pegawai gaji melalui rekening masing-masing pegawai secara giral,
maka pembayaran belanja pegawai gaji secara LS melalui rekening Bendahara
Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.
c. Dispensasi Kepala KPPN memuat pernyataan bahwa Kuasa PA
bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila
terjadi kehilangan, pencurian, perampokan ataupun sebab lain
5 Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal bulan berkenaan;
6 Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hak atas gajinya
berlaku pada bulan CPNS yang besangkutan secara nyata melaksanakan tugas,
yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon
pegawai negeri sipil bersangkutan.
7 Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang dipekerjakan dibayarkan oleh satuan
kerja asal;
8 Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh satuan
kerja yang menerima perbantuan;
9 Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak
atas pembayaran gaji induk;
10 Pembayaran gaji induk dihentikan pada bulan ke-3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang
meninggalkan tugas secara tidak sah selama dua bulan berturut-turut;
11 Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan
ke-12 sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda bagi
istri/suaminya.
12 Pembayaran gaji induk bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara
(Schorsing) karena:
a. Didakwa telah melakukan suatu kejahatan pelanggaran jabatan. Maka mulai
bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar :
- 50 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika terdapat petunjuk-
petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang
didakwakan atas dirinya.
- 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika belum terdapat petunjuk-
petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang
didakwakan atas dirinya
b. Didakwa karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak
menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan berakibat
hilangnya penghargaan dan kepercayaan diri atas di pegawai yang
bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut. Maka
mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji
sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimnya terakhir.
B. GAJI NON GAJI INDUK
1. GAJI SUSULANYang dimaksud gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum
dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan
tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu
tempat. Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri
sipil/pegawai negeri sipil dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau
pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus
dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi seluruh
pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan
nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan,
pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan
secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya.
2. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi :
Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan
fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan,
tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan
sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan;
3. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada gaji
susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang;
4. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji bulanannya
atau setelah dibayarkan gaji bulanannya.
5. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai
secara giral.
2. KEKURANGAN GAJIYang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji
seseorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji,
sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji
tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan
besaran komponen penghasilan tersebut. Kenaikan besaran komponen gaji
ditetapkan dengan surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji
berkala, penyesuaian harga beras, dan lain-lain.
Ketentuan yang menyangkut pembayaran kekurangan gaji sebagai berikut :
1. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja
bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang seharusnya
diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan.
2. Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pangkat/golongan, status
pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta
perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta
potongan-potongannya.
3. Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat bersamaan dengan gaji induk
berdasarkan kenaikan besaran komponen gaji tersebut.
4. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada
kekurangan gaji tunjangan pangannya diberikan dalam bentuk uang.
5. Pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan secara giral yang ditujukan kepada
pegawai yang bersangkutan.
6. Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk Uang Duka Wafat, Gaji Terusan
dan Gaji Bulan Ketigabelas.
3. GAJI TERUSANYang dimaksud dengan gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris
dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan
berturut-turut. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan
adalah sebagai berikut :
1. Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau tanggal
berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan bersamaan gaji
induk;
2. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda
tersebut meninggal dunia;
3. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja dengan
tambahan penjelasan :
a) Pada baris nama pegawai yang dimintakan gaji terusan supaya diberi catatan
“ Meninggal dunia tanggal.......”;
b) dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli waris yang
menerima terusan penghasilan.
4. Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10% tetapi dikenakan iuran
wajib asuransi kesehatan sebesar 2%;
5. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada
keluarga pegawai yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/ahli waris,
kecuali apabila pegawai yang bersangkutan tewas;
6. Pembayaran gaji terusan harus dihentikan pada bulan kelima baik surat
keputusan pensiunan janda/duda telah atau belum diterima;
7. Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10% maka
terhadap kelebihan potongan sebesar 8% harus dikembalikan kepada
janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Taspen (Persero). Kelebihan potongan
iuran wajib harus dicantumkan dalam SKPP Pensiun.
4. UANG TUNGGUYang dimaksud dengan uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang
disebabkan antara lain :
1. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan
organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi
syarat-syarat pensiun;
2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau
lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum
memenuhi syarat-syarat pensiun;
4. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar
tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-
syarat pensiun.
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang tunggu adalah
sebagai berikut :
1. Uang tunggu dibayarkan sebesar :
a) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
b) 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun
selanjutnya.
2. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai negeri sipil
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
3. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,
oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan
keluarga, tunjangan pangan (beras), dan tunjangan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu dapat diangkat kembali
dalam jabatan negeri apabila masih ada lowongan;
5. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat
kembali dalam jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk
diangkat kembali;
6. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam
jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima
penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan
pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat
keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri;
7. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1951 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan
ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan
keputusan pejabat yang berwenang.
5. UANG DUKA WAFAT DAN TEWASYang dimaksud dengan Uang Duka Wafat adalah uang yang diberikan Pemerintah
kepada ahli waris Pegawai Negeri yang meninggal dunia biasa atau bukan dalam
dan karena menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran
uang duka wafat sebagai berikut :
1. Dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh
penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
2. Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat atau
surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal
dunia/Visum dari Rumah Sakit.
Yang dimaksud dengan Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli
waris dari pegawai negeri yang tewas. Yang dimaksud dengan tewas adalah :
1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas,
sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena
menjalankan tugas;
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani
yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas;
4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai
akibat tindakan dari anasir itu.
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas sebagai
berikut :
1. Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan
terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
2. Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan
pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari kepala BKN tentang
pemberian uang duka tewas.
6. UANG MUKA/PERSEKOT GAJIYang dimaksud dengan uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak
berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk
kepentingan dinas. Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, karena itu tidak mutlak
diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas.
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai
berikut :
1. Uang muka/Persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri yang
pindah;
2. Uang muka/Persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri
yang tidak kawin atau dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa
tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;
3. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan
gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai
bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji
diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan
berikutnya;
4. Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah
atas permintaan sendiri.
7. GAJI KETIGA BELASDalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan
Penerima Pensiun/Tunjangan, Pemerintah dapat memberikan gaji ketiga belas
kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
Pegawai Negeri dimaksud meliputi:
1. pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
2. Pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya
dibayar oleh instansi induknya;
3. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
4. Pegawai Negeri penerima uang tunggu, dan
5. Calon Pegawai Negeri.
Besarnya gaji ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada
bulan tertentu (biasanya bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum,
tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja, tanpa potongan. Gaji induk yang
dijadikan dasar pembayaran gaji ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang
termasuk dalam gaji ketiga belas serta tatacara pembayarannya ditetapkan dengan
peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (terakhir dengan Perdirjen
Perbendaharaan No. Per-25/PB/2009 tanggal 12 Juni 2009).
C. BELANJA PEGAWAI LAINNYABelanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah berupa honorarium, uang makan, lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan
kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di
lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja
pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah
pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran
dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai
lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA.
1. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR. Yang dimaksud dengan Uang Lembur adalah segala pekerjaan yang harus
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja
sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah. Uang
Lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan
tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut
pembayaran Uang Lembur :
a) Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur jika
diperlukan untuk kepentingan Dinas;
b) Perintah melakukan Kerja Lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan
Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
c) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling
sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
d) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja lembur bagi pegawai
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
e) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen)
dari besarnya uang lembur;
f) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
g) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan
berkenaan.
h) Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan
sekaligus;
i) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2
(dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
j) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang
makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum
Ketentuan terakhir tentang Kerja Lembur dan Uang Lembur diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Kerja
Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
2. UANG MAKAN Yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan
Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diberikan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan tunjangan lainnya.
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran Uang Makan :
a) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan
Uang Makan;
b) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu
bulan;
c) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja,
Uang Makan diberikan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan;
d) Permintaan pembayaran uang makan dapat diajukan untuk beberapa bulan
sekaligus;
e) Besaran Uang Makan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(Ketentuan terakhir PMK Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang
Makan bagi Pegawai Negeri Sipil );
f) Tata cara pembayaran uang makan ditetapkan dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan. (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007
dan terakhir diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-05/PB/2008
tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan
Bagi Pegawai Negeri Sipil);
g) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada
hari kerja karena sedang menjalankan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar, dan
sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja;
3. HONORARIUM
Honorarium diberikan untuk :
a) Honorarium Guru/Dosen Tidak Tetap adalah tunjangan jasa yang diberikan
kepada Pengajar/Guru/Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu
Sekolah/Perguruan/Fakultas di luar tugas pokoknya dimana dalam memberikan
pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh Instansi
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu.
b) Honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai
dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.
4. VAKASI Vakasi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh
pejabat yang berwenang, untuk melakukan:
a) Pengujian;
b) Pengawasan ujian;
c) Pemeriksaan ujian;
d) Penyusunan naskah ujian;
e) Koordinator ujian; dan
f) Persiapan pembuatan ijazah.
BAB IVMEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
Mekanisme pembayaran belanja pegawai setelah pengalihan pengelolaan
administrasi belanja pegawai diarahkan kepada pergeseran kewenangan dan
tanggung jawab administrasi dan penggunaan anggaran belanja pegawai dari Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan pembagian kewenangan dalam
pelaksanaan anggaran (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara). Implikasi dari pergeseran kewenangan tersebut adalah
penyederhanaan pengajuan perintah pembayaran kepada KPPN dengan didukung
oleh sistem aplikasi yang dapat mengendalikan perubahan kenaikan/penurunan
anggaran belanja pegawai. Penyederhanaan tersebut membawa konsekwensi
diperlukannya jaminan bagi KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum bahwa pengajuan
permintaan pembayaran telah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
dari Pengguna Anggaran/Kuasa PA.
Pada prinsipnya, setiap tagihan yang dibebankan kepada APBN hanya dapat
dibayarkan setelah alokasi pagunya dimuat dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan
anggaran lainnya. Namun dalam tahap awal pelaksanaan (pasca pengalihan
administrasi belanja pegawai) pagu anggaran belanja pegawai khususnya gaji dan
tunjangan yang melekat pada gaji masih bersifat terbuka dengan harapan di tahun ke
depan melalui perencanaan berdasarkan database pegawai yang valid pagu anggaran
dapat bersifat tertutup. Oleh karena itu mutlak digunakan sistem aplikasi komputer
dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai yang seragam agar dihasilkan
database pegawai yang valid.
A. PROSEDUR PENGAJUAN SPP BELANJA PEGAWAIPetugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) menyiapkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Pegawai beserta dokumen pendukungnya
untuk diajukan kepada PPK. PPK berkewajiban meneliti kebenaran setiap
dokumen pendukung perubahan data belanja pegawai sebelum dijadikan lampiran
SPP belanja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. GAJI INDUKPermintaan pembayaran Gaji Induk/Gaji Bulanan harus dilengkapi dengan:
a) Daftar gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan Halaman luar daftar gaji yang telah
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPABP dan KPA/PPK;
b) Daftar perubahan pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. Daftar
perubahan pegawai adalah daftar urutan pegawai yang mengalami mutasi
kepegawaian pada bulan bersangkutan antara lain mutasi keluarga,
pensiun, pindah, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan menduduki
jabatan struktural/fungsional;
c) Dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh
Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang meliputi SK Calon PNS, SK
PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala,
SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat
Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat
Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan
Anak dari Pengadilan, SKPP, Surat Keterangan Anak Masih
Sekolah/Kuliah/ Kursus, dan Surat Keputusan yang mengakibatkan
penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
d) Daftar perubahan potongan;
e) SSP PPh Pasal 21
f) Dalam hal terdapat pegawai yang mengalami perubahan susunan keluarga
disertai dokumen pendukungnya, berupa:
(1) Salinan/copy surat nikah/cerai yang telah dilegalisir untuk perubahan
karena nikah/cerai;
(2) Salinan/copy akte kelahiran yang telah dilegalisir untuk perubahan
karena penambahan anak;
(3) Salinan/copy Putusan Pengadilan yang telah dilegalisir untuk perubahan
pembayaran seorang anak angkat;
(4) Surat Keterangan Kuliah/sekolah, bagi anak yang berumur 21 tahun s.d.
25 tahun dan masih memenuhi syarat untuk dibayarkan tunjangan anak.
(5) Salinan/copy surat keterangan kematian anak/isteri/suami yang telah
dilegalisir untuk perubahan pengurangan jumlah jiwa;
g) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
2. GAJI SUSULANPembayaran gaji susulan harus dilengkapi dengan :
a) Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan
masuk dalam Gaji Induk, dilampiri :
1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji
Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan
Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah
dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang, meliputi
SK Calon PNS, SK Mutasi Pindah/SK Jabatan, Surat Pernyataan
Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan
Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat Nikah, Akta
Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari pengadilan,
SKPP, Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus, sesuai
peruntukannya;
4) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
5) SSP PPh Pasal 21;
6) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
b) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan
masuk dalam Gaji Induk, dilampiri :
1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan halaman luar Daftar
Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,
dan Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
PPABP;
3) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
4) SSP PPh Pasal 21;
5) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
3. KEKURANGAN GAJIPembayaran kekurangan gaji harus dilengkapi dengan :
a) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada Aplikasi GPP
Satker, dilampiri:
1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji, dan halaman
luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
3) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
4) SSP PPh Pasal 21;
5) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
b) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada Aplikasi GPP
Satker, dilampiri:
1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan
halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah
dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang meliputi
SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah/SK Jabatan, Surat Pernyataan
Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sesuai
peruntukannya;
4) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
5) SSP PPh Pasal 21;
6) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
4. TERUSAN PENGHASILAN GAJIPembayaran terusan penghasilan gaji, dilampiri:
a) Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Terusan
Penghasilan Gaji, dan halaman luar Terusan Penghasilan yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
c) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan
Kerja/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian/Visum
dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
d) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
e) SSP PPh Pasal 21;
f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
5. UANG DUKA WAFAT/TEWASPermintaan pembayaran uang duka wafat harus dilengkapi dengan:
a) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat, Rekapitulasi Uang Duka Wafat, dan
halaman luar Uang Duka Wafat yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan
Kerja/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian/Visum
dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
c) Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;
Permintaan pembayaran uang duka tewas harus dilengkapi dengan:
a) Daftar Perhitungan Uang Duka Tewas, Rekapitulasi Uang Duka Tewas, dan
halaman luar Uang Duka Tewas yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan
Kerja/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian/Visum
dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
c) Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pegawai
yang bersangkutan tewas/gugur, yang telah mendapat persetujuan dari
Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk PNS;
d) Surat Keterangan Visum dari dokter rumah sakit pemerintah;
e) Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
6. UANG MUKA/PERSEKOT GAJIUang Muka/Persekot Gaji dapat dimintakan sebelum berangkat ke satuan kerja
baru atau setelah berada di satuan kerja baru maksimal 1 bulan setelah yang
bersangkutan melaksanakan tugas di tempat baru. Pembayaran Uang Muka/
Persekot Gaji, dilampiri:
a) Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji, dan
halaman luar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan
Kerja/Pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat
Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Tunjangan Keluarga;
c) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
d) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
7. UANG TUNGGUPermintaan pembayaran uang tunggu harus dilengkapi dengan:
a) Daftar perhitungan uang tunggu yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK dibuat dalam kategori:
(1) sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk
tahun pertama;
(2) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk
tahun-tahun selanjutnya.
b) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang menyatakan pegawai
bersangkutan mendapatkan uang tunggu;
c) SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir
d) SSP PPh Pasal 21
8. UANG LEMBURPembayaran uang lembur dilampiri:
a) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Perhitungan
Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan
Kuasa PA/PPK;
b) Surat Perintah Kerja Lembur;
c) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;
d) Daftar Hadir Kerja Lembur;
e) SSP PPh Pasal 21;
f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
9. HONORARIUMPermintaan pembayaran honorarium harus dilengkapi dengan:
a) Daftar pembayaran honorarium yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Surat keputusan tentang pemberian honorarium;
c) Daftar hadir;
d) SSP PPh Pasal 21;
e) SPTJM dari Kuasa PA/PPK
10. VAKASIPermintaan pembayaran vakasi harus dilengkapi dengan:
a) Daftar pembayaran vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Daftar perhitungan vakasi yang menunjukkan jumlah hasil/yang dikerjakan
tiap pegawai penerima vakasi;
c) Daftar hadir;
d) Surat keputusan tentang pemberian honor/vakasi;
e) SSP PPh Pasal 21.
f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK
PPABP menyampaikan SSP Belanja Pegawai beserta dokumen pendukungnya
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proses penandatanganan.
Selanjutnya setelah ditandatangani, PPK mengajukan SPP beserta dokumen
pendukung dimaksud kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Pemerintah
Membayar (SPM). Prosedur pengujian SPP dan Penerbitan SPM dilakukan
sebagai berikut:
1. Penerimaan dan pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check
list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan
penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP
berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP
dimaksud kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
2. Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai
berikut:
a) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
b) Memeriksa kesesuaian antara perhitungan dalam Daftar Permintaan
Belanja Pegawai dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung
SPP Belanja Pegawai;
c) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;
d) Memeriksa kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21;
e) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
(1) Pegawai yang menerima pembayaran (nama, NIP, pangkat/golongan,
status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan);
(2) Kebenaran perhitungan belanja pegawai untuk masing-masing
pegawai dan jumlah keseluruhan perhitungan untuk seluruh pegawai
yang menerima pembayaran pada satker bersangkutan;
Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP Belanja Pegawai, Pejabat Penanda
Tangan SPM menerbitkan SPM-LS Belanja Pegawai dalam rangkap 3 (tiga):
a) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.
b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.
B. PROSEDUR PENGAJUAN SPM BELANJA PEGAWAI1. Pengajuan SPM-LS belanja pegawai ke KPPN:
a. Pembayaran Gaji Induk, dilampiri:
1) Halaman luar Daftar Gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji
yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa
PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
PPABP;
3) Daftar perubahan potongan;
4) Daftar penerimaan gaji bersih dan nomor rekening
pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung
kepada rekening masing-masing pegawai yang ditandatangani oleh
Pejabat Penanda Tangan SPM;
5) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang
berwenang meliputi SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah, SK
Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih
Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat
Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/putusan
pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan, SKPP, dan Surat
Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/Kursus, Surat Keputusan yang
mengakibatkan penurunan gaji, dan SK pemberian Uang Tunggu sesuai
peruntukannya;
6) ADK Data Pegawai dan ADK Belanja Pegawai yang telah
dimutakhirkan;
7) SSP PPh Pasal 21;
8) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
b. Pembayaran Gaji Susulan dilampiri:
1) Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan
masuk dalam Gaji Induk, dilampiri:
a) Halaman luar Daftar Gaji Susulan dan
Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP;
c) Copy dokumen pendukung perubahan data
pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat
yang berwenang, meliputi SK Calon PNS, SK Mutasi Pindah/SK
Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Tunjangan Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran/Putusan
Pengesahan/ Pengangkatan Anak dari pengadilan, SKPP, Surat
Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/Kursus, sesuai
peruntukannya;
d) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
e) SSP PPh Pasal 21;
f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan
masuk dalam Gaji Induk, dilampiri:
a) Halaman luar Daftar Gaji Susulan dan Rekapitulasi Daftar Gaji
Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,
dan Kuasa PA/PPK;
b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
PPABP;
c) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
d) SSP PPh Pasal 21;
e) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
c. Pembayaran Kekurangan Gaji
1) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada Aplikasi
GPP Satker dilampiri:
a) Halaman luar Daftar Kekurangan Gaji dan
Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP;
c) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
d) SSP PPh Pasal 21;
e) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
2) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada Aplikasi GPP
Satker dilampiri:
a) Halaman luar Daftar Kekurangan Gaji dan Rekapitulasi
Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani
oleh PPABP;
c) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang
berwenang meliputi SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah/SK
Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas, sesuai peruntukannya;
d) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
e) SSP PPh Pasal 21;
f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
d. Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilampiri:
1) Halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas dan
Rekapitulasi Uang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani
oleh PPABP;
3) SK pemberian Uang Duka Tewas dari pejabat yang
berwenang;
4) Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan
Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas;
5) Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau
Rumah Sakit;
6) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
7) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
e. Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, dilampiri:
1) Halaman luar daftar Terusan Penghasilan Gaji dan
Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani
oleh PPABP;
3) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh
Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang berwenang berupa Surat
Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit untuk
pembayaran pertama kali;
4) ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan;
5) SSP PPh Pasal 21;
6) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
f. Pembayaran Uang Muka Gaji, dilampiri:
1) Halaman luar Daftar Uang Muka Gaji dan Rekapitulasi Daftar Uang
Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,
dan Kuasa PA/PPK;
2) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan
Kerja/ Pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat
Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk
Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
3) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
4) SSP PPh Pasal 21;
5) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
g. Pembayaran Uang Lembur, dilampiri:
1) Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Rekapitulasi
Perhitungan Uang Lembur yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) Surat Perintah Kerja Lembur;
3) SSP PPh Pasal 21;
4) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.
h. Pembayaran Uang Makan, dilampiri:
1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) SSP PPh Pasal 21;
3) SPTJM dari Kuasa PA/PPK;
i. Pembayaran Honorarium, dilampiri :
1) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) SK dari pejabat yang berwenang;
3) SSP PPh Pasal 21;
4) SPTJM dari Kuasa PA/PPK
j. Vakasi, dilampiri :
1) Daftar pembayaran vakasi yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2) Daftar perhitungan vakasi yang menunjukkan jumlah hasil/yang
dikerjakan tiap pegawai penerima vakasi;
3) Surat keputusan tentang pemberian honor/vakasi;
4) SSP PPh Pasal 21
2. SPM Gaji Induk beserta dokumen pendukungnya dan ADK Belanja Pegawai
harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 10 sebelum bulan
pembayaran.
C. PROSEDUR PENERBITAN SP2D
KPPN melakukan pengujian terhadap SPM-LS Belanja Pegawai dan dokumen
pendukung, ADK SPM-LS, dan ADK Belanja Pegawai yang diterima dari Kuasa
PA/Pejabat Penanda Tangan SPM meliputi :
1. Melakukan pengujian substantif :
a) kesesuaian antara ADK Belanja Pegawai dengan Daftar Perubahan Data
Pegawai, Daftar Perubahan Potongan, Dokumen Pendukung dan
Rekapitulasi Daftar Permintaan Pembayaran yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Rekonsiliasi yang dibuat oleh KPPN melalui Aplikasi GPP
KPPN. Untuk pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai non gaji yang
tidak disyaratkan menyertakan ADK Belanja Pegawai, pengujian
kebenaran perhitungan dilaksanakan secara manual;
b) kebenaran perhitungan pembayaran dengan cara mencocokan jumlah
yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Permintaan Pembayaran
dengan jumlah yang tercantum dalam SPM-LS Belanja Pegawai;
c) ketersediaan dana dalam DIPA yang tercantum pada SPM-LS Belanja
Pegawai.
d) kesesuaian penulisan jumlah uang dan akun pada SSP PPh Pasal 21
dengan jumlah uang dan akun pada potongan SPM-LS Belanja Pegawai;
e) kesesuaian antara ADK SPM-LS dengan hardcopy SPM-LS Belanja
Pegawai;
2. Melakukan pengujian formal yang meliputi :
a) mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan
spesimen tandatangan;
b) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan
huruf;
c) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan.
d) kebenaran penulisan SPM-LS Belanja Pegawai antara lain penulisan uraian
pembayaran, penerima dan kodefikasi.
3. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :
a) Penerbitan SP2D apabila SPM yang diajukan memenuhi syarat yang
ditentukan;
b) Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak
memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. Pengembalian SPM Belanja
Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah SPM diterima;
4. Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu
sebagai berikut:
a. SP2D untuk Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
tanggal pembayaran gaji;
b. SP2D untuk Gaji di luar Gaji Induk diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah diterima SPM secara lengkap dan benar;
c. SP2D untuk Belanja Pegawai lainnya diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah diterima SPM secara lengkap dan benar.
BAB VPENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI
A. PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAISebagai konsekuensi beralihnya kewenangan administratif kepada Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja, maka setiap Satuan Kerja harus melakukan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan
keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan
administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat di lingkungan Satuan
Kerjanya. Untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai tersebut
dibutuhkan Pejabat/Petugas dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/Kuasa PA), yaitu Pejabat
yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga /Satker bersangkutan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penandatangan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yaitu Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
3. Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM yaitu Pejabat yang diberi
kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM.
4. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker
Kementerian Negara/lembaga.
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah petugas
yang ditunjuk oleh Kuasa PA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
mengelola pelaksanaan belanja pegawai pada satker yang bersangkutan.
Dengan demikian PPABP bukan sekedar pembuat daftar gaji seperti ketika
administrasi belanja pegawai masih dikelola oleh KPPN. Oleh karena itu
PPABP dapat dibantu oleh beberapa pegawai sesuai dengan volume kerja
yang ditanganinya.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi belanja pegawai, tugas PPABP
meliputi:
a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau
manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan
berkesinambungan;
b. melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan
kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap
pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
c. memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan
Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium,
Vakasi dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai
lainnya;
d. memproses pembuatan SKPP;
e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan
Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau
setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
f. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja
Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui
Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk
disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang
diterima dari KPPN;
h. tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran
belanja pegawai.
Penunjukan pejabat/petugas pengelola administrasi belanja pegawai tersebut di atas
setiap tahun awal tahun anggaran ditetapkan dengan sebuah surat keputusan yang
salah satu tembusannya ditujukan kepada KPPN disertai dengan spesimen tanda
tangan masing-masing pejabat/petugas dan cap dinas Satker yang bersangkutan.
B. PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG BELANJA PEGAWAI
1. Dosir Kepegawaian
Dengan dialihkannya pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN
kepada Satker, PPABP wajib melanjutkan pengelolaan dosir kepegawaian dan
kartu pengawasan belanja pegawai perorangan masing-masing pegawai
secara tertib dan teratur di luar dosir yang ada pada bagian/unit kepegawaian.
Dosir tersebut beserta kartu pengawasan belanja pegawai perorangan wajib
dikirimkan ke satuan kerja baru apabila pegawai yang bersangkutan
dipindahkan ke satuan kerja baru. Dokumen pendukung yang dijadikan sebagai
kelengkapan pada dosir kepegawaian antara lain:
a) Nota Persetujuan BKN
b) SK Calon PNS
c) SK Pengangkatan PNS
d) SK Kenaikan Pangkat
e) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
f) SK Jabatan
g) Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,
Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
h) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) dan
lampiran pendukungnya
i) Inpassing Gaji
j) Keputusan Hukuman
k) Surat Keputusan Mutasi dan lampirannya
l) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan
tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan
pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan diberi keterangan oleh KPPN bahwa
database pegawai pindah/pensiun telah dipindahkan ke dalam database
pegawai non aktif.
Mengingat pembuatan daftar gaji dilakukan menggunakan Aplikasi GPP Satker,
maka pembuatan SKPP juga wajib menggunakan Aplikasi GPP Satker agar
secara otomatis pegawai pindah/pensiun tersebut dikeluarkan dari daftar gaji
dan masuk ke dalam database pegawai non aktif.
a) SKPP diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang berubah status/pindah
dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh satker ditempat kerja yang baru,
atau dibayarkan pensiunnya oleh PT. Taspen bagi pegawai yang memasuki
masa pensiun. Pada SKPP selain dicantumkan perincian penghasilan bulan
terakhir yang telah dibayar, juga dicantumkan utang-utang kepada negara
dari pegawai yang bersangkutan bila ada.
b) SKPP diterbitkan dalam hal:
(1) Pegawai pindah ke satker lain, baik yg mengakibatkan perubahan
KPPN pembayar maupun tetap dalam wilayah pembayaran KPPN yang
sama;
(2) Pegawai pindah ke/dari luar negeri;
(3) Pegawai diperbantukan/pindah ke daerah otonom;
(4) Pegawai diberhentikan dengan hormat yang mendapat hak pensiun,
uang tunggu;
(5) Siswa ikatan dinas yang diangkat menjadi pegawai;
(6) Pegawai yang dipindah dari suatu departemen/lembaga ke
departemen/lembaga lain.
c) Syarat-syarat penerbitan SKPP:
(1) Surat keputusan mutasi/pindah, pensiun, pensiun janda/duda, uang
tunggu, pengangkatan pegawai bagi mantan siswa ikatan dinas;
(2) Berita Acara Serah Terima Jabatan bagi yang memangku jabatan.
d) Penerbitan SKPP oleh satker dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Untuk pegawai pindah, SKPP dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan
ketentuan sebagai berikut:
(a) SKPP Lembar asli disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan
untuk selanjutnya disampaikan kepada bendahara
pengeluaran/PPABP di tempat yang baru sebagai syarat mutlak
untuk lampiran SPP/SPM gaji di tempat yang baru;
(b) Lembar II dan dosir pegawai bersangkutan beserta pengantar
dikirim kepada satker baru untuk dijadikan sebagai dasar pengujian
SPP/SPM;
(c) Lembar III disampaikan kepada KPPN asal;
(d) Lembar IV sebagai arsip satker lama.
(2) Untuk pegawai pensiun, SKPP dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan
ketentuan sebagai berikut:
(a) SKPP Lembar asli dan Lembar II dikirim kepada PT. Taspen/PT.
Asabri dengan surat pengantar;
(b) Lembar III disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan;
(c) Lembar IV disampaikan kepada KPPN sebagai pertinggal;
(d) Lembar V sebagai arsip satker lama.
3. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga
adalah Surat keterangan tentang susunan keluarga yang disampaikan kepada
PPABP setiap awal tahun takwim. Apabila ada perubahan susunan keluarga
karena menikah/cerai, kelahiran anak, kematian dan dibuktikan dengan surat
keterangan dari yang berwenang.
4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) adalah surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang yang menyatakan terhitung mulai tanggal seorang
pegawai melaksanakan tugas pada suatu satker.
5. Kartu Pengawasan Belanja Pegawai
Kartu pengawasan belanja pegawai merupakan sarana untuk melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pembayaran belanja pegawai. Kartu
pengawasan belanja pegawai terdiri atas 2 jenis kartu meliputi :
a. Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan, yaitu kartu yang memuat
data kepegawaian perorangan beserta mutasinya, daftar susunan
keluarga, utang kepada negara, serta riwayat pembayaran gaji yang telah
dilaksanakan.
b. Kartu Induk Pengawasan Belanja Pegawai, yaitu kartu yang memuat
informasi data pembayaran belanja pegawai yang telah dilaksanakan pada
satuan kerja meliputi tanggal pembuatan daftar permintaan, nomor daftar
permintaan, jenis belanja pegawai, periode pembayaran, dan nilai bersih
permintaan pembayaran.
Kartu pengawasan tersebut secara otomatis terisi pada saat dilakukan
perekaman dan pemutakhiran data serta proses pembuatan daftar gaji
dan/atau belanja pegawai lainnya melalui aplikasi GPP Satker. Kartu
pengawasan hanya dapat dicetak setelah dilakukan proses load master.
Apabila seorang pegawai dipindahkan ke satuan kerja lain, maka Kartu
Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan harus dicetak dan ditutup dengan
garis merah dibubuhi keterangan ”Ditutup dengan SKPP
tanggal ......Nomor......” ditandatangani oleh PPK untuk dikirimkan ke satuan
kerja baru beserta SKPP dan dosir pegawai yang bersangkutan.
C. PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAN PENCATATAN BELANJA PEGAWAI
PPABP wajib melakukan pemutakhiran data pada aplikasi GPP Satker setiap
terjadi perubahan data pegawai berdasarkan dokumen pendukung kepegawaian.
Perubahan data pegawai tersebut dapat meliputi:
1. Kenaikan/penurunan Pangkat
2. Kenaikan Gaji Berkala
3. Pengangkatan/pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
4. Penambahan atau pengurangan anggota keluarga
5. Tambahan pegawai baru
6. Perubahan status dan kedudukan pegawai:
a. dari CPNS menjadi PNS
b. pindah, pensiun, atau meninggal dunia
c. tugas belajar DN/LN
d. MPP/cuti besar/cuti di luar tanggungan negara
e. dipekerjakan/diperbantukan
f. pengenaan atau pencabutan hukuman disiplin
g. menerima uang tunggu
7. Utang, tunggakan, atau potongan lainnya yang harus dimasukkan sebagai
potongan dalam daftar gaji
Selanjutnya pencatatan transaksi belanja pegawai yang meliputi pencatatan pagu,
realisasi dan sisa pagu dilakukan menggunakan aplikasi SPM sesuai buku petunjuk
operasional aplikasi SPM.
D. PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR GAJI DAN BELANJA PEGAWAI LAINNYA
PPABP menerima tembusan semua surat keputusan kepegawaian yang
berakibat pada perubahan penghasilan. Sebelum membuat daftar gaji induk,
PPABP menginventarisir dan menyusun semua dokumen pendukung perubahan
data pegawai yang akan dijadikan dasar perubahan daftar gaji bulan berikutnya.
Selanjutnya berdasarkan dokumen pendukung tersebut, PPABP melakukan
pemutakhiran data pada aplikasi GPP Satker. Dokumen pendukung yang telah
direkam ke dalam aplikasi GPP Satker digabungkan dengan dosir dari pegawai
yang bersangkutan.
Aplikasi GPP Satker melakukan proses perhitungan gaji induk mengacu pada
data dokumen kepegawaian yang terakhir direkam. Untuk memastikan kebenaran
daftar gaji yang telah dicetak, ada baiknya selalu dibandingkan dengan daftar gaji
bulan sebelumnya serta daftar perubahan data pegawai.
Berbeda dengan gaji induk, Aplikasi GPP Satker dalam pembuatan daftar
permintaan kekurangan gaji, susulan gaji, uang muka/persekot gaji, gaji terusan,
uang duka wafat/tewas, uang tunggu, dan gaji ketiga belas mengacu pada
pembayaran gaji induk yang pernah dibayarkan atau data master. Aplikasi
menyediakan pilihan menu perhitungan secara otomatis atau manual. Kesalahan
menggunakan menu dalam aplikasi dapat berakibat kelebihan atau kurang bayar.
Pembuatan daftar permintaan uang lembur dan uang makan yang sifatnya tidak
terkait secara langsung dengan database kepegawaian dalam aplikasi GPP Satker,
PPABP dapat memilih menggunakan aplikasi GPP Satker atau dibuat secara
manual. Sedangkan pembuatan daftar permintaan honorarium dan vakasi tidak
disediakan dalam aplikasi GPP Satker sehingga harus dibuat secara manual.
BAB VIPEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAI
A. PEMBUKUAN GAJI DAN TUNJANGAN BELANJA PEGAWAI
Pembukuan gaji dan tunjangan belanja pegawai dilakukan oleh bendahara
pengeluaran pada satker bersangkutan. Pembukuan ini diselenggarakan dalam
rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai secara tertib. Hal-hal yang terkait
dengan pembukuan belanja pegawai ini di atur sebagai berikut :
1. Bagian pembukuan mencatat realisasi penerimaan dan pengeluaran SPM
belanja pegawai negeri yang telah diterbitkan SP2D nya.
2. Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi penerimaan uang belanja
pegawai dan pembayarannya pada Buku Kas Umum secara bruto yaitu:
a) Pada kolom penerimaan dicatat berdasarkan jumlah kotor yang tertera pada
SPM yang berkenaan.
b) Pada kolom pengeluaran dicatat berdasarkan jumlah potongan yang tertera
pada SPM dan pembayaran belanja pegawai satker yang bersangkutan.
c) Sebagai tanda bukti pembayaran kepada pegawai yang berhak adalah
daftar gaji yang telah distempel tanda lunas oleh Bank.
d) Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan kecuali ada pemeriksaan.
B. PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAI
Penyelesaian laporan belanja pegawai :
1. Bendahara pengeluaran satuan kerja menyampaikan laporan
pertanggungjawaban belanja pegawai kepada KPA satker bersangkutan
selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan setelah pembayaran belanja
pegawai berkenaan;
2. Jika dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat gaji dan belanja
pegawai lainnya yang belum dibayarkan, maka Bendahara Pengeluaran
diwajibkan menyetorkan kembali ke rekening Kas Negara dengan
menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(SSBP). Apabila gaji dan belanja pegawai lainnya yang disetor tersebut terdiri
atas beberapa pegawai, maka masing-masing pegawai dibuatkan SSBP
tersendiri.
3. Khusus untuk gaji dan belanja pegawai lainnya yang diambil dengan surat
kuasa, maka surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada laporan
pertanggungjawaban belanja pegawai yang bersangkutan. Surat kuasa harus
diketahui oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
4. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas pembayaran
belanja pegawai terdiri atas :
a) Lembaran Asli dari Buku Kas Umum;
b) Daftar gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing yang
berhak/bersangkutan;
c) Tembusan SPM/SP2D atas pembayaran belanja pegawai lembar 3 yang
menjadi data pembukuan bulan berkenaan.
5. Kuasa PA satuan kerja menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pembayaran belanja pegawai secara triwulanan kepada Biro Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga selambat-lambatnya tanggal 15 awal bulan di
triwulan berikutnya.
C. PENGAWASAN
1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil dilakukan
oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
2. Unit Pengawasan Fungsional terkait melakukan Pengawasan/Pemeriksaan
secara berkala terhadap pengelolaan belanja pegawai negeri sipil pusat.
D. PENYELESAIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KERUGIAN NEGARA
Setiap terjadi kelebihan pembayaran gaji atau belanja pegawai lainnya, wajib
dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.
Pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan dengan:
1. menyetorkan langsung ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran
Pengembalian Belanja (SSPB) dengan akun belanja yang sama apabila disetor
pada tahun anggaran berjalan;
2. menyetorkan langsung ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan akun penerimaan kembali
belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu apabila disetor setelah tutup
tahun anggaran.
3. diperhitungkan dengan pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan setiap
bulannya hingga lunas.
Kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikembalikan kepada negara sehingga
mengakibatkan kerugian negara, maka penyelesaiannya menggunakan tuntutan
ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB VIIPENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam modul ini agar tetap berpedoman pada
peraturan yang berkaitan dengan pembayaran belanja pegawai yang berlaku. Modul ini
akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan/ perubahan ketentuan tentang
pelaksanaan belanja pegawai.
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA 54
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
REFERENSIDAFTAR PERATURAN TERKAIT PENYUSUNAN MODUL PENGELOLAAN
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT :
No Belanja Pegawai Peraturan
1 Gaji pokok 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji
Pokok Hakim dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
2 Tunjangan Isteri/Suami Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
3 Tunjangan Anak 1. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (PGPS
Tahun 1968)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil mengenai perubahan pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1977
3. Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN
4. Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN
4 Tunjangan Jabatan
Struktural
1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor13 tahun 2002 tanggal 17
April 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.100 tahun
2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural
2. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Permuntaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural.
5 Tunjangan Jabatan
Fungsional
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan
tersendiri untuk masing-masing jenis tunjangan jabatan fungsional.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007
tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan
Jabatan Fungsional
6 Tunjangan Yang Dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan
1. Keputusan Presiden Nomor. 3 tahun 2003 Tunjangan Tenaga
Kependidikan.
2. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim
3. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas
Pemasyarakat.
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA 55
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
7 Tunjangan Kompensasi Kerja (risiko bahaya pekerjaan)
1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tungangan
Kompesasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan di Bidang
Persandian
2. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan
Persandian
3. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya
Radiasi Bagi PNS di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga.
4. Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Penyelenggaraan Pemasyarakatan Menurut Tk. Risiko Bahaya
Keselamatan dan Kesehatan.
5. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir
Bagi Pegawai Negeri Sipil Dil Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional .
8 Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan
Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
9 Tunjangan Umum 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum
bagi Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata
cara pembayaran Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Kepolisian Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2006
tentang Tata Cara Permintaan dan Penghentian Tunjangan Umum
10 Tunjangan Beras Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2009 tentang
perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008 tentang
Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang
11 Tunjangan khusus PPh 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta perubahannya
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
12 Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus
Propinsi Papua
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-150/A/2002 tanggal
16 September 2002
13 Tunjangan Pengabdian
Wilayah Terpencil
1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 yang merupakan
penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992.
2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pertahanan Keamanan, dan Kepala BAKN No.677/KMK.03/1996, No.179
A Tahun 1996, No.KEP/09/X/1996, dan No.37 A Tahun 1996 tanggal 25
Oktober 1996
14 Pembulatan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7
Januari 1993 perihal Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara
15 Potongan IWP Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977 tentang Rincian Penggunaan Iuran
Wajib Pegawai Negeri Sipil
16 Potongan Taperum 1. Keputusan Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA 56
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Angaran Nomor SE-9/A/56/0193 tanggal
16 Januari 1993 perihal Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
17 Uang Lembur dan Uang
Makan Lembur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.O5/2009 tentang Kerja
Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil
18 Uang Makan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.O5/2007 tentang pemberian
Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007
tanggal 20 Maret 2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta
Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
19 Honorarium/Vakasi Sesuai Standar Biaya Umum (Permenkeu)
20 Gaji Terusan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian
Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai
Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Direktur Jenderal Anggaran
Nomor 07/SE/1981 dan Nomor SE-1.9/DJA/1.0.5/81 (SE/102/81) tentang
Pelaksanaan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-2.9/DJA/VII.4/7/81
(SE/133/81) tanggal 25 Agustus 1981.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-90/A/1989 tanggal
26 Juli 1989 perihal Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
21 Uang Tunggu 1. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951
2. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 (tmt 01-10-1979)
22 Uang Duka Wafat/Tewas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1981 pasal 11
23 Persekot gaji Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-125/A/621/1095 tanggal
3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri
24 Potongan sewa rumah
dinas
Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 pasal 19 ayat (4) dan ayat (5)
25 SKPP Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009
tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga pasal 15
26 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
1. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 yang diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2008;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:
04/SE/1980.
MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA 57
Top Related