Download - Modul Mekanisme Kerja PKB

Transcript
  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan masih dipandang dari sisi yang belum optimal, karena persoalan kependudukan bukan persoalan jumlah saja tapi berkaitan langsung dengan aspek kualitas penduduk. Pada dasarnya menangani masalah kependudukan memerlukan penangan yang komprehensif, karena pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka terbitnya Undang-Undang No. 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping itu keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain juga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

    Demi terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

    Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang di dalamnya mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, sedangkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada daerah masing-masing. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut antara lain meliputi penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat. Selama lebih dari tiga dasa warsa Program KB telah memberikan hasil yang menggembirakan terutama dalam meletakkan landasan yang kokoh bagi

  • 2

    terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Keberhasilan program KB tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Dukungan nyata tersebut mulai dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan pelaksanaan sampai pada pengumpulan data basis melalui pendataan keluarga.

    Seiring dengan penyediaan pelayanan yang lebih berkualitas perlu didukung dengan Sumberdaya manusia Pengelola Program yang handal di berbagai tingkatan. Untuk itulah maka PKB sebagai pengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa /Kelurahan dituntut untuk lebih profesional

    Mengingat hal tersebut maka perlu dilakukan upaya yang membawa konsekuensi berupa peningkatan berbagai dimensi penyelenggaraan program disetiap lini termasuk peran dan fungsi para PKB sebagai pemegang tonggak program terdepan.

    Upaya reorientasi peran PKB dari peran sebagai pelaksana (melakukan kegiatan sendiri) kearah peran yang bersifat penggerakan parsitipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera. Melalui upaya ini, kehadiran PKB benar-benar diharapkan mampu menjawab semua masalah dan tantangan Era Baru Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    Seiring dampak desentralisasi yang kian hari kian terasa, kiranya perlu kebijakan dan strategi baru dalam menggarap program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ditingkat Kabupaten/Kota agar program ini bisa tetap berjalan sesuai harapan seiring dengan dinamika yang ada, Penyempurnaan terhadap Pedoman Mekanisme kerja PKB dalam program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ini dimaksudkan untuk memenuhi dan mempermudah pelaksanaan operasional Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di tingkat lini lapangan Agar pelaksanaan Mekanisme kerja PKB berjalan baik dan lancar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu adanya motivasi, dukungan, pembinaan, komitmen yang tinggi dari berbagai pihak terutama Pemda dan Dinas teknis di bawahnya.

    B. Deskripsi Singkat

    Mata diklat ini menjelaskan tentang kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB, serta Mekanisme Kerja PKB, dalam rangka meningkatkan kinerja PKB di era desentralisasi.

    C. Manfaat Modul Bagi peserta

    Berbekal hasil belajar Modul Mekanisme kerja PKB dalam program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK, peserta diharapkan mampu menerapkan dan memanfaatkan seoptimal mungkin Mekanisme kerja PKB dalam pelaksanaan kerjanya guna meningkatkan kinerja PKB di wilayah kerja masing-masing.

  • 3

    D. Standar Kompetensi 1. Kompetensi Dasar

    Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan Mekanisme kerja PKB

    2. Indikator Keberhasilan, Peserta dapat: a. Memahami kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB b. Mampu melakukan Mekanisme kerja PKB c. Mempraktikkan Mekanisme kerja PKB (1 Langkah)

    E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

    1. Kedudukan, Peran, Tugas dan Fungsi PKB

    a. Kedudukan PKB b. Peran PKB c. Fungsi PKB d. Tugas PKB e. Rincian Kegiatan f. Lokasi Kerja PKB g. Profil PKB

    2. Mekanisme kerja PKB

    a. Penyiapan dukungan b. Penggalangan kesepakatan c. Pelayanan KIE, KB dan KS d. Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi

    F. Petunjuk Belajar

    Pengalaman belajar yang dapat diperoleh melalui proses pembelajaran ini tentu hanya sebagian kecil dari pengetahuan peserta yang telah dimiliki sebelumnya, oleh karena itu perlu dipadukan antara pengalaman dilapangan dengan isi bahan ajar ini, mengingat bahasan bahan ajar ini masih terbatas, maka disarankan untuk : 1. Membaca dengan seksama indikator keberhasilan dari pembelajaran ini 2. Berdiskusi dan curah pendapat baik dengan fasilitator maupun dengan

    peserta lainnya 3. Membuat catatan-catatan kecil dari setiap bab-nya dengan mengambil poin-

    poin pentingnya 4. Mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk mengukur pemahaman materi 5. Berlatih bersama peserta lain agar terampil melalukan Mekanisme kerja PKB 6. Mencari sumber-sumber lain untuk mendukung pemahaman terhadap isi

    materi bahan ajar ini yang masih terbatas

  • 4

    BAB II

    KEDUDUKAN, PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PKB

    Indikator Keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan tentang kedudukan,

    peran, tugas dan fungsi PKB

    A. Kedudukan PKB

    Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan.

    B. Peran PKB

    1. Pengelola pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    4. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    C. Fungsi PKB

    PKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

    D. Tugas PKB

    1. Perencanaan

    Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensii wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan

    2. Pengorganisasian

    Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekruitmen kader,

  • 5

    mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi dan LSOM yang ada.

    3. Pelaksana dan Pengelola Program

    Tugas PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    4. Pengembangan

    Tugas PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP/LSOM dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    5. Evaluasi dan Pelaporan

    Tugas PKB dalam evaluasi dan pelaporan progam Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

    E. Rincian Kegiatan

    Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Angka Kreditnya disebutkan rincian kegiatan dari PKB sebagai berikut: 1. Kegiatan PKB terampil sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai

    berikut: a. PKB Pelaksana Pemula:

    1) Melakukan pendataan Keluarga Berencana 2) Melakukan pengisian form pendataan Institusi masyarakat Pedesaan/

    Perkotaan 3) Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan

    (IMP) dan organisasi Non Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan 4) Membuat penomoran IMP 5) Melakukan komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat

    secara perorangan 6) Melakukan fasilitasi kepada kader 7) Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat Desa/Kelurahan

  • 6

    8) Mengumpulkan data pelayanan KB di Klinik 9) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB

    keliling/Posyandu 10) Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)

    b. PKB Pelaksana

    1) Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat

    Desa/Kelurahan 2) Melaksanaan pendataan KB dengan mengolah data wilayah

    Desa/Kelurahan 3) Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana

    kerja 4) Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kecamatan 5) Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Desa/Kelurahan 6) Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-

    umbul 7) Menjadi tim lomba Program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-

    PK. 8) Menjaga stand dalam setiap pameran Kependudukan dan KB 9) Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS 10) Menjadi peserta mini lokakarya 11) Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat Kecamatan 12) Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB 13) Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/Posyandu 14) Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan 15) Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu

    (Bina keluarga, UPPKS)

    c. PKB Pelaksana Lanjutan 1) Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat

    Kecamatan 2) Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan

    data Desa/Kelurahan 3) Membuat laporan pendataan di wilayah kerja 4) Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat Desa/Kelurahan 5) Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat

    rencana kerja tingkat Kecamatan 6) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh

    formal/informal tingkat Desa/Kelurahan 7) Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat

    Desa/Kelurahan 8) Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan 9) Mengembangkan media KIE program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk transparan 10) Mengembangkan media KIE program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk media sederhana 11) Melakukan KIE pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK kepada

    masyarakat secara berkelompok

  • 7

    12) Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (mupen) KB 13) Menjadi tim lomba program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-

    PK tingkat Kecamatan 14) Melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD 15) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah

    tingkat Desa/Kelurahan 16) Menyusun materi rakor/raker KB tingkat Desa/Kelurahan 17) Menjadi penyaji dalam mini lokakarya 18) Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader 19) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader 20) Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan

    d. PKB Penyelia

    1) Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan 2) Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat Kecamatan 3) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/

    informal tingkat Kecamatan 4) Melakukan pendekatan kepada IMP dan Organisasi Non Pemerintah

    tingkat Kecamatan 5) Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk poster 6) Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk leaflet atau bilboard 7) Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk media tradisional di pedesaan 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat

    Kecamatan 9) Menjadi tim penilai lomba Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK. tingkat Kecamatan 10) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah

    tingkat Kecamatan 11) Menyusun materi rakor/raker KB tingkat Kecamatan 12) Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM 13) Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh

    formal 14) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana

    kebutuhan alat kontrasepsi di Desa/Kelurahan 15) Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan

    terpadu di Desa/Kelurahan 16) Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis 17) Memberikan orientasi keterampilan kader IMP/POKTAN

    2. Kegiatan PKB Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagai

    berikut: a. PKB Pertama

    1) Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat

    Kabupaten/Kota

  • 8

    2) Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah Kecamatan dan Kabupaten/Kota

    3) Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data 4) Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana

    kerja tingkat Kabupeten/Kota 5) Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota 6) Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrumen 7) Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan 8) Menyusun isi pesan Program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-

    PK. untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat Kecamatan 9) Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota 10) Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK. dalam bentuk banner 11) Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB 12) Melakukan uji coba materi dan media advokasi KIE Program

    pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK. 13) Mendesain pameran Program pengendalian penduduk, KB-KR dan

    KS-PK. di tingkat Kecamatan 14) Melakukan fasilitasi kepada PPKBD 15) Menjadi peserta pada rakor/raker Program pengendalian penduduk,

    KB-KR dan KS-PK. tingkat Provinsi 16) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana

    kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kecamatan 17) Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan

    terpadu di tingkat Kabupaten/Kota 18) Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (bina

    keluarga, UPPKS) 19) Melakukan prakonseling KB 20) Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota 21) Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan dan

    pelayanan Program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    b. PKB Muda 1) Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi dan analisis

    data 2) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/

    informal tingkat Kabupaten/Kota 3) Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan merancang instrumen 4) Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kecamatan 5) Menyusun isi pesan Program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-

    PK untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat Kabupaten/Kota 6) Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk asesoris 7) Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalah atau radio 8) Melakukan penyuluhan massa tentang Program pengendalian

    penduduk, KB-KR dan KS-PK. 9) Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota 10) Menjadi tim penilai lomba Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK. tingkat Kabupaten/Kota

  • 9

    11) Menyiapkan materi pameran Program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    12) Melakukan fasilitasi kepada POKTAN 13) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah

    tingkat Kabupaten/kota 14) Menyusun materi rakor/raker Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK tingkat Nasional 15) Menjadi peserta pada rakor/raker Program pengendalian penduduk,

    KB-KR dan KS-PK tingkat Nasional 16) Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN 17) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana

    kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kabupaten/Kota 18) Melakukan konseling KB 19) Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat

    Kabupaten/Kota 20) Mengembangkan model Program pengendalian penduduk, KB-KR dan

    KS-PK.

    c. PKB Madya 1) Melaksanakan pendataan Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dengan penyajian hasil analisis data Kecamatan dan Kabupaten/Kota

    2) Menyiapkan instrumen pendataan KB 3) Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota 4) Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR

    dan KS-PK dalam bentuk video, lagu, sandiwara, audio, CD dan film 5) Melakukan KIE KB melalui televisi 6) Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat

    Kabupaten/Kota 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE Program

    pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK tingkat Kabupaten/Kota 8) Mendesain jenis lomba Program pengendalian penduduk, KB-KR dan

    KS-PK. tingkat Kabupaten/Kota 9) Mengembangkan model teknis penyuluhan Program pengendalian

    penduduk, KB-KR dan KS-PK dan pelayanan KB 10) Mengevaluasi pengembangan model Program pengendalian

    penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    F. Lokasi Kerja PKB

    Sebagaimana telah di kemukakan di atas, PKB bertanggung jawab atas wilayah kerjanya, yakni di Desa/Kelurahan. Namun untuk memperoleh hasil yang optimal dalam melaksanakan tugasnya tersebut pembagian waktu di atur sebagai berikut: 1. 70% Berada di lapangan (wilayah kerjanya) 2. 15 % Berada di klinik 3. 15% Berada di kantor (Kecamatan/Desa/Kelurahan)

  • 10

    Adapun rincian tugas di lokasi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Tugas PKB di Lapangan

    a. Menghubungi pejabat setempat/pendekatan tokoh formal b. Orientasi daerah kerja untuk pendataan c. Identifikasi dan pendekatan tokoh formal dan tokoh informal d. Pembentukan kesepakatan kelompok e. Penegasan kesepakatan f. Mempersiapkan penyuluhan oleh tokoh masyarakat/kader g. Penyiapan group pelopor dan penumbuhan institusi masyarakat h. Mengkoordinasikan pelayanan KB, KS dan kependudukan i. Pembinaan kependudukan j. Pembinaan keluarga k. Pencatatan pelaporan dan evaluasi

    2. Tugas PKB di klinik KB

    a. Mempelajari data peserta KB, institusi masyarakat dan membandingkan

    dengan data Desa/Kelurahan b. Menyampaikan kebutuhan program Desa/Kelurahan garapannya c. Membantu kegiatan penerangan dan motivasi (KIE) kepada pengunjung

    klinik d. Membantu kelancaran pelayanan kontrasepsi e. Membantu pencatatan dan pelaporan di klinik KB f. Membantu membuat grafik pencapaian peserta KB, baik baru maupun

    ulangan g. Membina hubungan kerja sama dengan petugas klinik KB

    3. Tugas PKB di kantor

    a. Mengisi daftar hadir b. Mempelajari rencana kerja yang telah di susun c. Mempelajari input, proses dan output program d. Membuat peta wilayah kerja e. Merumuskan rencana kerja berikutnya f. Mengikuti kegiatan staff meeting g. Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan

    Seluruh kegiatan PKB baik dilapangan, di klinik maupun di kantor haruslah tercatat dalam buku visum kerja PKB

    G. Profil PKB

    Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK tidak hanya sebagai upaya untuk mengendalikan kelahiran saja, namun menyangkut upaya-upaya yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perencanaan keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. Ini berarti bahwa Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK yang kita geluti selama ini adalah program

  • 11

    investasi sumber daya manusia yang hasilnya tidak dapat seketika kita nikmati sebagaimana program-program yang bersifat fisik. Untuk mewujudkan semuanya itu, selain kelengkapan sarana penunjang, tidak kalah pentingnya adalah potensi dari sumber daya petugas lapangan keluarga berencana.

    Keberadaan PKB dalam mendiseminasikan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di lapangan harus selalu diikuti dengan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK dimasa sekarang dan masa yang akan datang. paling tidak memiliki Tiga keunggulan yang diharapkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    Sekaitan dengan adanya perubahan lingkungan strategis maka dengan sendirinya profil PKB yang diharapkan mempunyai berbagai aspek kemampuan yang meliputi:

    1. Kemampuan Berkomunikasi

    Petugas lapangan PKB sebagai agen dalam penyampaian KIE kepada khalayak sasaran diharapkan mampu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK kepada masyarakat dalam format wawan muka, kelompok maupun massa dalam ukuran Desa. Dengan kemampuan ini petugas lapangan KB mampu membagi informasi mengenai anatomi fisiologi alat-alat reproduksi dan kontrasepsi kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya serta mampu menjelaskan mengenai masalah gizi, kesehatan ibu dan HIV/AIDS. Ketika Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK diintegrasikan dengan berbagai program lain demi mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, PKB hampir tidak terlalu menemukan kesulitan untuk juga menjelaskan mengenai akses permodalan, pemasaran dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga (income generating), masalah perbankan dan lain-lain. Pada dasarnya kemampuan komunikasi petugas lapangan KB sudah didapatkan pada saat mereka diterima menjadi PKB. Soal substansi, PKB dapat diorientasi satu dua hari saja, selanjutnya mereka bisa meningkatkan pengetahuannya dari bahan bacaan dan pengalaman berbicara di lapangan. PLKB juga mampu memanfaatkan berbagai media seperti spanduk, umbul-umbul, poster dan media cetakan lainnya. Pada tingkat Desa, PLKB merupakan salah satu petugas yang paling piawai dalam melakukan trik-trik komunikasi sekaligus mampu menerjemahkan pesan kedalam bahasa yang akrab dengan khalayak setempat.

    2. Kemampuan Bekerja dengan Data

    Pelaksanaan tugas PKB dalam bekerja harus berdasarkan peta dan data lapangan. Untuk itu proses pengumpulan, pengolahan, menyajikan dan memanfaatkan data kependudukan/keluarga/demografi dan kesertaan ber-KB merupakan satu perangkat kerja yang harus dikuasai PKB serta data wilayah dan potensinya, termasuk data Tokoh masyarakat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat juga harus dikuasai oleh PKB. Oleh karena itulah, kalau

  • 12

    PKB ditugaskan menyelenggarakan suatu pertemuan di suatu RT atau kampung dia tidak akan kesulitan untuk melakukannya.

    3. Kemampuan Membangun Jaringan/Koordinasi dengan berbagai pihak.

    PKB harus mampu membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan unsur pemerintah seperti Camat, Kepala Desa, Koramil, Polsek, Puskesmas dan lain-lain, PKB juga mampu mengembangkan jaringan dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, mengembangkan berbagai institusi dan kelompok kegiatan Kependudukan dan KB yang ada di wilayahnya. Selain memanfaatkan kemampuan komunikasi dan data, jaringan kerja ini dibangun oleh PKB dengan bermodalkan kegigihan dan semangat pantang menyerah. Untuk mendapat dukungan seorang tokoh, tidak jarang PKB harus menunggu setengah hari, atau melakukan kunjungan pada malam hari. PKB juga selalu siap membantu melakukan hal-hal di luar tugas pokoknya demi mendapatkan dukungan.

    Berbekal tiga kemampuan yang merupakan keunggulan di atas, PKB mampu menjadi event organizer sekaligus agen pembangunan Keluarga Berencana di tingkat akar rumput.

    Agar memiliki sikap optimistis dan percaya diri dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta berhasil meningkatkan kinerja, baik program maupun organisasi, PKB juga diharapkan memiliki profil seperti yang tergambar dalam penguasaan dan kemampuan berbagai aspek berikut :

    a. Aspek Wawasan Program

    Sebagai penggerak, PKB harus memiliki wawasan yang luas tentang Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK yang meliputi : 1) Pemahaman Visi dan Misi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR

    dan KS-PK serta program pembangunan sektor lain yang terkait 2) Pemahaman peluang, hambatan dan tantangan Program

    Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK 3) Pemahaman berbagai substansi Program Pengendalian Penduduk,

    KB-KR dan KS-PK, serta mampu melakukan penyesuaian berbagai kegiatan dalam lingkungan strategis wilayah kerjanya.

    b. Aspek Manajerial

    Sebagai pengelola, PKB harus mampu : 1) Mengidentifikasi, menyiapkan, dan menggerakkan potensi sumber

    daya manusia (SDM) pendukung Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat dan institusi masyarakat pedesaan/perkotaan) sebagai mitra kerjanya

    2) Melakukan advokasi, KIE dan Konseling Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK kepada sektor terkait/Toga/Toma, IMP dan mitra kerja lainnya

  • 13

    3) Membentuk kesepakatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK melalui berbagai forum yang ada dalam mekanisme operasional di tingkat Desa atau Gampong

    4) Menggalang kemitraan dalam mendukung berbagai kegiatan substansi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di wilayah kerjanya

    5) Menggali dan memanfaatkan dukungan dana, daya, dan sarana yang ada di wilayah kerjanya.

    c. Aspek Kemampuan Operasional

    Sebagai pelaksana, PKB diharapkan mampu : 1) Memahami mekanisme operasional serta peran dan langkah kegiatan

    PKB dalam setiap simpul mekanisme operasional di Desa atau Gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada kegiatan evaluasi dan pelaporan

    2) Memahami potensi wilayah kerja melalui pendataan dan pemetaan wilayah kerja

    3) Membantu kader dalam mengumpulkan data dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pemahaman potensi wilayah kerjanya

    4) Menganalisis, memvisualisasikan, dan mensosialisasikan data kepada sektor terkait dan mitra kerja lainnya

    5) Menemukan masalah dan menentukan prioritas masalah 6) Menggalang potensi mitra kerja dalam menyusun rencana operasional

    di tingkat Desa atau di Gampong 7) Menyusun rencana kerja bulanan dan mingguan PKB berdasarkan

    data basis dinamis 8) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mengantisipasi

    dan mengatasi masalah prioritas 9) Melakukan advokasi program kepada para tokoh pembuat keputusan

    dan pembentuk opini 10) Membantu mitra kerja dan kader dalam KIE dan komunikasi

    interpersonal/konseling (KIP/K) dalam rangka mencapai sasaran program di wilayah kerjanya

    11) Membantu klien dalam rangka pelayanan kependudukan, KB KR dan KS PK

    12) Melakukan pengayoman dan rujukan sebagai tindak lanjut pelayanan 13) Melakukan kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi, serta

    menyampaikannya dan merespon umpan balik.

    d. Aspek Motivasi Kerja Sebagai pelaksana, PKB hendaknya : 1) Memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Program Pengendalian

    Penduduk, KB-KR dan KS-PK 2) Memiliki kesiapan dan kesediaan untuk bekerja keras dengan

    kemampuan maksimal 3) Memiliki kesiapan dan kesediaan untuk bermitra dengan pihak lain 4) Memiliki sikap positif terhadap program yang diembannya

  • 14

    5) Mau belajar dari berbagai sumber ataupun dari pengalaman lapangan 6) Selalu percaya diri dalam setiap penampilan atau momentum kegiatan.

    e. Aspek Kepemimpinan Sebagai pemimpin, PKB hendaknya : 1) Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kekurangan Program

    Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desanya; 2) Memiliki inisiatif dan tidak menunggu 3) Terampil mempengaruhi dan menggerakkan partisipasi masyarakat; 4) Terampil melakukan komunikasi efektif 5) Menjadi teladan dalam berbagai kegiatan program, dari hal-hal yang

    bersifat teknis sampai kepada hal-hal yang bersifat manajerial 6) Memiliki kemampuan yang tinggi, kreatif, dan inovatif 7) Berani dalam mengambil keputusan yang bijaksana 8) Memiliki pengaruh atas dasar pengakuan.

    f. Aspek Penunjang

    Pembinaan yang menyangkut aspek penunjang dilaksanakan upaya peningkatan dalam : 1) Pengelolaan dana, daya, sarana dan metoda. 2) Disiplin pegawai.

    H. Rangkuman

    PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan. Dalam mengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di tingkat Desa/kelurahan PKB berfungsi sebagai perencana, pengorganisasian, pelaksana dan pengelola, pengembangan serta evaluasi dan pelaporan. PKB juga diharapkan memiliki kemampuan dan profil yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

    I. Latihan

    1. Jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai kedudukan PKB 2. Uraikan mengenai tugas-tugas PKB 3. Sebutkan beberapa profil PKB 4. Apa yang dimaksud dengan aspek kepemimpinan, sebagai salah satu aspek

    yang perlu dimiliki oleh PKB

  • 15

    BAB III

    MEKANISME KERJA PKB

    Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat melakukan Mekanisme kerja PKB

    Berdasarkan tugas dan fungsi PKB telah tergambar bahwa PKB harus melakukan prosedur kerja PKB secara tepat, efektif, efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme kerja PKB dalam penggarapan program merupakan acuan, prosedur kerja PKB dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional ditingkat lini lapangan, tetapi juga berguna sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi terutama terkait dengan pembinaan, orientasi serta penilaian dalam pelaksanaan tugas. Mekanisme kerja PKB dalam penggarapan program apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan secara sistematis akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan operasional Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ditingkat lini lapangan. Mekanisme kerja PKB di era otonomi daerah adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan Tokoh Formal 2. Pendataan dan Pemetaan 3. Pendekatan Tokoh Informal 4. Pembentukan Kesepakatan 5. Penegasan Kesepakatan 6. Penerangan dan Motivasi 7. Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor 8. Pelayanan KB 9. Pembinaan 10. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

    Sepuluh langkah Mekanisme kerja PKB di atas akan diklasifikasikan menjadi empat tahapan sesuai dengan proses manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling). Berikut akan diuraikan Mekanisme kerja PKB mengikuti tahapan pada proses manajemen POAC tersebut:

    A. Penyiapan Dukungan (data, tokoh formal dan informal)

    Penyiapan dukungan merupakan rangkaian kegiatan merancang berbagai kegiatan program yang akan dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam tahapan ini bagaimana seorang PKB harus mampu mencari dan mengenali wilayahnya serta kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh yang ada diwilayahnya baik tokoh formal maupun tokoh informal, tahapan penyiapan dukungan ini bisa dikatakan

  • 16

    sebagai tahapan perencanaan (Planning) sebagai langkah awal dari proses mekanisme kerja yang meliputi : 1. Pendekatan Tokoh Formal

    Pendekatan Tokoh Formal merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PKB di suatu daerah baru atau dalam mengembangkan kegiatan baru adalah menghadap Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kehadirannya di Desa, berbagi wawasan (share vision) Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK sebagai program Pemerintah, memohon dukungan, serta izin untuk melakukan pendataan dan pemetaan bersama kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok kegiatan) di wilayah kerjanya yang baru. PKB kemudian melakukan kunjungan kepada para Tokoh-tokoh Formal lain diwilayah kerjanya yang terdiri pada Petugas tingkat Desa/Kelurahan, seperti Bidan Desa, Petugas Agama, Petugas Penerangan dll.

    Langkah ini harus dilakukan berulang kali, baik terhadap tokoh formal dari unsur Pemerintah daerah/wilayah, dari unsur pelaksana PELKON atau unsur KIE dan tokoh formal lainnya. Langkah ini merupakan kunci bagi langkah selanjutnya, karena dengan hubungan yang akrab dengan tokoh formal permasalahan akan lebih mudah dipecahkan. Oleh karena itu pendekatan tokoh formal ini harus dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, berkonsultasi, meminta izin, meminta dukungan dan menyiapkan kesepakatan dengan penggarapan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di wilayah kerja kita masing-masing. Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapat dukungan baik politis maupun pelaksanaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan rencana yang telah disepakati. Adapun sasarannya adalah Kepala Desa/Lurah, perangkat Desa/Kelurahan, ketua RW, Babinsa, Babinmaspol, ketua LMD, TNI, Polri, dsb

    Kegiatan dilakukan melalui kunjungan rumah, pertemuan perorangan, pertemuan kelompok baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi.

    Materi yang disampaikan: a. Memperkenalkan diri b. Menjelaskan maksud dan tujuan serta rencana kegiatan c. Mengajak berpartisipasi dengan menyampaikan bentuk partisipasi yang

    diharapkan d. Meminta dukungan baik berupa petunjuk, tenaga, saran dan biaya e. Meminta pengesahan rencana kerja yang telah disusun dari kepala

    Desa/Lurah dan pengawas PKB Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

    a. Tumbuhnya keakraban antara PKB dan tokoh formal yang bersangkutan b. Dipahaminya maksud, tujuan dan rencana kerja yang disusun

  • 17

    c. Kesediaan tokoh formal untuk berperan sesuai dengan yang diharapkan, seperti memimpin rapat, menjadi pembicara, atau menggerakkan tokoh formal lain untuk hadir dalam satu pertemuan atau kegiatan

    d. Adanya dukungan baik berupa petunjuk, tenaga, dana dan sarana e. Adanya pengesahan rencana yang telah disusun oleh PKB

    Tempat Pendekatan tokoh formal dapat dilakukan di mana saja sesuai kebutuhan, misalnya di kantor, di rumah, pada waktu pertemuan, baik waktu pagi, sore hari ataupun malam

    2. Pendataan dan pemetaan

    Pendataan dan pemetaan adalah Suatu proses kegiatan pengumpulan, pecatatan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data. Untuk mengenali wilayah kerjanya, PKB perlu melakukan pengenalan wilayah, mencakup batas wilayah, data kependudukan, data KB dan data yang relevan dengan kegiatan baru yang akan dikembangkan (misalnya BKB, BKR, BKL) terutama tokoh formal terkait dan tokoh informal di masing-masing RW/RT. Hasil pendataan kemudian di petakan sebagai dasar kegiatan operasional ke depan.

    Langkah ini harus terus dilakukan, karena data selalu berubah/berkembang. Pengumpulan data harus dilakukan secara benar dan lengkap. Kemudian diolah dan disajikan, dengan cara dan bentuk yang mudah dimengerti. Salah satu cara penyajiannya adalah dalam bentuk Peta Dinamis, dibantu oleh tabel dan grafik lainnya. Data ini harus dimanfaatkan secara tepat dalam evaluasi, penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan penggarapan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di wilayah kerja kita.

    Kegiatan pemetaan ini akan sangat bermanfaat untuk kelanjutan pelaksanaan program karena hasil pemetaan bisa dijadikan bahan untuk menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program

    Maksud dan Tujuan pendataan dan pemetaan adalah untuk Menguasai secara jelas dan rinci situasi wilayah kerjanya sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja, penggarapan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK, penilaian program serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program

    Sasaran dari kegiatan ini adalah: a. Data KB yang terdiri dari pasangan usia subur, peserta KB berdasarkan

    kontrasepsi yang dipakai dan tempat pelayanan (pemerintah dan swasta), data bukan peserta KB

    b. Data kependudukan, yang terdiri dari umur berdasarkan kelompok, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah jiwa dalam keluarga, jumlah penduduk per kelompok umur, jumlah kelahiran dan kematian

    c. Data keluarga sejahtera, yang terdiri dari jumlah keluarga Prasejahtera, sejahtera tahap I, sejahtera tahap II, sejahtera tahap III dan sejahtera tahap III plus

  • 18

    d. Data potensi, gedung atau bangunan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan KB dan KS, tokoh formal dan tokoh informal yang mendukung kegiatan KB dan bisa diajak untuk bermitra

    e. Data geografi terdiri sarana penghubung, letak geografis wilayah garapan f. Data sosial budaya masyarakat, terdiri dari adat istiadat dan tradisi,

    keagamaan, pertemuan-pertemuan dan faktor pendukung serta penghambat Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    Kegiatan yang dilakukan adalah: a. Mengumpulkan data, baik dengan wawancara, maupun mempelajari

    catatan dan dokumen yang sudah ada b. Mengelompokkan data berdasarkan jenis data yang diperoleh:

    Peserta KB, kondisi demografi dan tingkat kesejahteraan keluarga

    Mencatat kegiatan yang dilakukan PKB dalam buku visum

    Data dasar kegiatan KS (BKB, BKR, BKL, UPPKS) c. Pengolahan data hasil pendataan keluarga, dengan teknik analisa

    kesamping (penelaahan terhadap kondisi masing-masing keluarga), dan analisa kebawah (penelaahan terhadap kondisi keluarga-keluarga sebagai suatu yang menggambarkan kondisi dalam satuan wilayah RT)

    d. Menyajikan hasil pendataan dalam bentuk

    Peta KS tingkat RT atau wilayah yang setingkat

    Peta situasi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK yang dinamis pada tingkat Desa/Kelurahan atau Dusun/RW

    Tabel pencapaian dan sasaran Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    Mengguanakan data pada kegiatan yang diperlukan terutama pada rakor Desa

    Hasil Yang diharapkan: 1) Dimilikinya peta, tabel, grafik mengenai kependudukan, KB dan KS 2) Data pada tabel, grafik tersebut harus selalu dalam keadaan dinamis

    sesuai dengan perkembangan yang terjadi 3) Data klasifikasi tahapan keluarga sejahtera

    Tempat pendataan dan pemetaan dapat dilakukan dan dikerjakan langsung di lapangan, di kantor Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT, di klinik KB, PPKBD, Sub PPKBD, kelompok KB/KS maupun di rumah PKB sendiri

    3. Pendekatan Tokoh Informal

    Pendekatan Tokoh Informal adalah Suatu kegiatan untuk menciptakan hubungan kerja antara PKB dengan tokoh-tokoh informal yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, sehingga mereka berperan aktif dan mendukung pelaksanaan program.

    PKB mengevaluasi hasil pemetaan dan menentukan tokoh yang akan dikunjungi pada bulan yang bersangkutan seperti Toga, Toma, Todat, PKK, IMP, LMD dan lain-lain. Pendekatan dilakukan untuk menjelaskan manfaat

  • 19

    program bagi masyarakat, pentingnya para tokoh berperan dalam program yang bersangkutan, serta meminta dukungan dan para tokoh mau mengajak panutannya untuk peduli dan berperan serta dalam program ini.

    Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK harus kita bangun dalam suatu sistem pelayanan bersama masyarakat, oleh karena itu maka tokoh masyarakat harus kita jadikan kawan secara akrab. Berikan informasi secara lengkap, benar dan berkelanjutan. Konsultasikan permasalahan yang kita alami, sampaikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan berikut dukungan yang ada.

    Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta tumbuhnya motivasi yang kuat dari tokoh masyarakat agar pada gilirannya dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Sasarannya adalah Majelis ulama, tokoh adat, orang-orang terkemuka, dukun beranak, tokoh tani, tokoh pemuda, tokoh kesenian, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB/KS maupun para pengusaha

    Kegiatan dilakukan melalui Kunjungan rumah, pertemuan perorangan, pertemuan kelompok, baik yang sifatnya resmi maupun tidak resmi

    Materi yang dibicarakan adalah : a. Memperkenalkan diri b. Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan c. Menjelaskan kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-

    PK d. Mengajak partisipasi dalam rakor Desa, memberikan pemahaman pada

    sasaran, mengayomi peserta KB dan membantu keluarga Prasejahtera maupun keluarga sejahtera tahap I

    Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a. Tumbuhnya keakraban antara PKB dan tokoh informal yang bersangkutan b. Dipahaminya maksud, tujuan dan rencana kegiatan yang dilakukan c. dipahaminya program KB sehingga tidak menentang dan tidak ragu-ragu

    dan kemudian mendukungnya d. Bersedia menghadiri rakor Desa/Kelurahan dan menjadi motivator e. Diperolehnya dukungan, baik berupa petunjuk, tenaga maupun sarana

    dan biaya f. Para pengusaha mau diajak sebagai mitra kerja dalam pembangunan

    Keluarga Sejahtera (KS)

    Tempat pendekatan tokoh informal dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

    B. Penggalangan Kesepakatan

    Tahapan berikutnya setelah penyiapan dukungan dilaksanakan adalah menggalang kesepakatan dan komitmen dengan pihak-pihak yang sudah didatangi dan dilakukan pendekatan dalam rangka pelaksanaan program, tahap ini bisa dikatakan sebagai tahapan pengorganisasian (Organizing) dalam proses

  • 20

    manajemen, dimana hasil perencanaan yang sudah disusun dan sudah memiliki cukup data serta peta kerja maka kegiatan dilanjutkan dengan penggalangan kesepakatan, dalam tahapan penggalangan kesepakatan ini kegiatan PKB meliputi:

    1. Pembentukan Kesepakatan

    Pembentukan Kesepakatan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan politis dan teknis penggarapan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK Kepala Desa/Lurah mengundang para tokoh baik yang telah menyatakan kesediaannya dan yang masih ragu untuk mendukung program dalam Musyawarah Masyarakat Desa dengan tujuan untuk mengajak para tokoh berpartsisipasi secara aktif. Kebulatan tekad semua pihak, menjadi target dari pertemuan ini.

    Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK adalah program yang harus dilakukan oleh banyak orang/pihak. Karena itu agar program berjalan terarah, maka setiap kegiatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada kesepakatan dari para pelaksana. Pembentukan kesepakatan ini terutama kita lakukan melalui pertemuan, baik itu musyawarah masyarakat desa/kelurahan, atau rapat koordinasi, rapat mingguan atau pertemuan lainnya. Kesepakatan ini harus diusahakan lebih bersifat operasional dengan menuangkannya dalam bentuk Rencana Kerja bulanan, yang dususun atas dasar evaluasi bulan lalu. Manfaatkanlah data yang kita miliki.

    Maksud dan tujuan kegiatan ini: a. Untuk mendapatkan kesamaan pengertian dan tindakan sesuai dengan

    fungsi dan peran masing-masing b. Untuk menilai hasil kegiatan bulan lalu dan permasalahannya serta

    merencanakan kegiatan bulan berikutnya

    Sasarannya adalah : Tokoh formal dan tokoh informal Kegiatan dapat dilakukian melalui Rakor desa, saresehan dan pertemuan lainny. Materi meliputi Permasalahan yang dihadapi, hasil evaluasi bulan lalu dan rencana kerja yang akan datang Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini: a. Diperolehnya persamaan pemahaman akan permasalahan yang dihadapi

    atau penilaian pencapaian bulan lalu b. Diperolehnya kesepakatan bersama tentang pemecahan masalah yang

    dihadapi atau rencana kerja yang akan datang c. Menggalang kembali keakraban dan hubungan manusiawi Tempat kegiatan dapat dilakukan di Balai Desa/Kelurahan, rumah tokoh masayarakat, masjid/mushola, sekolah, dll.

  • 21

    2. Penegasan Kesepakatan

    Penegasan Kesepakatan adalah Proses untuk memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan hasil kesepakatan dan rencana yang telah diputuskan dalam rakor Desa/Kelurahan. Untuk menegaskan kesepakatan hasil Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan, PKB berkunjung ke masing-masing tokoh yang hadir untuk meminta realisasi kesepakatan tersebut, berupa jadwal KIE tokoh yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kades/Lurah untuk diedarkan.

    Kesepakatan yang telah dicapai selalu perlu ditegaskan kembali supaya benar-benar bisa terlaksana. Penegasan kesepakatan ini bisa dilakukan dengan cara menyampaikan hasil kesepakatan yang telah dirumuskan secara tertulis atau melalui kunjungan ulang untuk lebih memantapkan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

    Maksud dan tujuan penegasan kesepakatan adalah agar Tokoh masyarakat formal dan informal serta potensi yang ada di tingkat Desa/Kelurahan dapat mewujudkan kesepakatan dalam bentuk tindakan nyata sesuai dengan mekanisme operasional di tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT

    Sasarannya adalah Tokoh formal, tokoh masyarakat dan komponen lainnya yang ada di tingkat Desa, baik yang mengikuti rakor Desa/Kelurahan maupun tidak

    Kegiatan tahapan ini dapat dilakukan melalui Mendatangkan kembali tokoh masyarakat dan komponen lainnya untuk: a. Menyampaikan kesepakatan secara tertulis melalui surat, catatan hasil

    kesepakatan dan rencana/jadwal kegiatan b. Menjelaskan kembali hasil kesepakatan dalam rakor Desa c. Memantapkan kembali isi pesan yang akan disampaikan kepada sasaran

    apabila yang bersangkutan diminta untuk jadi motivator

    Tempat Kegiatan ini bisa dilaksankan di rumah, kantor Desa dan disetiap kesempatan yang memungkinkan

    C. Pelayanan KIE, KB dan KS

    Pelayanan KIE (pengendalian penduduk, KB dan KS) Tahapan ini merupakan tahapan inti yaitu berupa pelaksanaan kegiatan, setelah kita melewati tahapan pertama dan kedua pada tahapan ketiga bisa dikatakan sebagai tahapan pelaksanaan (Actuating) dalam proses manajemen.

    1. Pelayanan advokasi dan KIE ( pengendalian penduduk, KB dan KS)

    Tugas PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya Program Pengendalian Penduduk, KB-KR

  • 22

    dan KS-PK di Desa/Kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.

    Pelayanan advokasi dan KIE ( pengendalian penduduk, KB dan KS) adalah kegiatan Penerangan dan motivasi dan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK agar masyarakat mengetahui, mengerti dan akhirnya mau melaksanakan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Penerangan dan motivasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita harus mengajak dan mempersiapkan sebanyak mungkin orang, terutama tokoh masyarakat untuk menjadi motivator dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Oleh karena itu petugas lapangan KB harus lebih dahulu mampu dan terampil memberi penerangan motivasi, baik secara perorangan maupun melakukan penerangan kelompok.

    Selain para tokoh melakukan KIE sesuai jadwal yang disepakati, PKB bersama kader dapat pula melakukan KIE dan Motivasi langsung kepada masyarakat dengan pesan sesuai hasil analisis sasaran.

    Kegiatan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang PKB dalam hal berkomunikasi dan memotivasi, karena itu seorang PKB perlu membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai program yang akan disampaikan kepada sasaran kita, kemudian perlu dipelajari juga bagaimana caranya atau media komunikasi yang akan kita gunakan agar pesan bisa lebih mudah dimengerti oleh sasaran kita termasuk penggunaan bahasa yang kita gunakan, sebagai contoh apabila kita akan melakukan penerangan dan motivasi kepada masyarakat ditingkat Desa atau di wilayah tertinggal tentu akan lebih mudah dipahami jika kita menggunakan bahasa yang sederhana tanpa menggunakan istilah-istilah akademis atau populer.

    Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah:

    a. Meningkatkan pengetahuan sasaran tentang program kependudukan, KB dan KS

    b. Agar sasaran mau secara sadar menjadi peserta KB c. Mampu mengajak tetangga, kerabat, untuk menjadi peserta KB d. Agar sasaran bersedia ikut aktif dalam kegiatan Kependudukan, KB dan

    KS e. Bersedia menjadi ketua PPKBD, Sub PPKBD, ketua kelompok UPPKS

    dan kegiatan KS lainnya

    Sasaran kegiatan ini adalah bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus adalah bagi PUS yang belum ber-KB atau calon peserta KB, peserta KB istirahat, peserta KB aktif, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga balita, keluarga pra-KS dan KS I serta pelaksana dan pengelola program.

    Pelaksana kegiatan ini adalah PKB, kepala desa/dusun/Rw/Rt, tokoh masyarakat, PKK, ulama, dll.

  • 23

    Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Penerangan atau penyuluhan yang dilakukan dalam dua bentuk yaitu penerangan kelompok dan pemanfaatan media KIE secara tepat. Penerangan kelompok dilakukan dalam bentuk pegajian, arisan, pertemuan PKK, kenduri dan sebagainya. Pemanfaatan media KIE dilakukan dalam bentuk pemanfaatan media simulasi, media cetak, media tradisional dan media elektronik

    Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

    a. Meningkatnya pengetahuan sasaran tentang Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    b. Sasaran memiliki sikap positif terhadap Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    c. Meningkatnya pola dan kualitas PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS

    d. Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga

    2. Pembentukan Grup Pelopor Pembentukan grup pelopor adalah langkah untuk mengajak/mempersiapkan seseorang atau kelompok untuk menarik/menggerakkan anggota masyarakat lainnya, baik untuk menjadi peserta KB dalam memilih alat kontrasepsi (khususnya yang lebih efektif) maupun dalam menjadi peserta pengelola program. Dari hasil KIE diperoleh nominasi calon pelayanan, untuk lebih memantapkan para nominasi calon pada saat pelayanan perlu dibentuk grup pelopor/teladan yang memiliki sikap yang mantap, sehingga pada saat pelayanan, menjadi contoh buat yang lain.

    Grup pelopor akan sangat membantu sekali para PKB dalam membantu pelaksanaan program terlebih lagi kepada para calon akseptor, para grup pelopor akan memberikan testimoni dan pengalamannya dalam menggunakan alat kontrasepsi tertentu sehingga calon akseptor mendapatkan informasi langsung dari pelaku atau pengguna alat kontrasepsi dengan ini diharapkan calon akseptor faham dan mau menggunakan salah satu alat kontrsepsi

    Maksud dan Tujuan kegiatan ini:

    a. Memberi contoh dan teladan bagi para keluarga b. Meningkatnya jumlah dan kualitas institusi masyarakat, pengelola

    Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK c. Meningkatnya keteladanan dalam pemakaian kontrasepsi efektif

    Sasarannya adalah Keluarga-keluarga yang mempunyai latar belakang pribadi yang layak untuk menjadi teladan dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    Kegiatan yang dapat dilakukan: a. Menyeleksi keluarga-keluarga yang akan dijadikan calon-calon teladan b. Mengadakan pendekatan langsung kepada keluarga calon terpilih

  • 24

    c. Memotivasi agar aktif dalam kegiatan institusi masyarakat, pengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    Materi yang disampaikan:

    a. Menjelaskan maksud dan tujuan penteladanan b. Manyampaikan langkah-langkah kegiatan yang diharapkan dapat

    dilakukan oleh group pelopor c. Memantapkan motivasi para teladan dalam melakukan penteladanan

    Hasil yang diharapkan adalah:

    a. Keluarga teladan secara sukarela berperan aktif dalam pengelolaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    b. Keluarga teladan mengajak keluarga dilingkungan untuk bersama memperoleh pelayanan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    c. Tumbuhnya rasa kebersamaan untuk memperoleh pelayanan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK

    3. Pelayanan

    Pelayanan adalah Suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh PKB dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan kontrasepsi kepada calon peserta KB, analisa data kependudukan dan pembentukan serta pembinaan BKB, BKR, BKL dan UPPKS. PKB bekerjasama dengan Petugas Medis, tokoh Agama, Guru dan unsur terkait untuk menggerakkan masyarakat dilingkungannya, terutama yang telah tercatat sebagai nominasi calon untuk hadir ke tempat pelayanan.

    Pelayanan di sini bisa berupa pelayanan baru, ulangan maupun penanggulangan. Sedangkan sifat pelayanannya ada yang statis dan dinamis. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, petugas lapangan KB harus terampil mengorganisir/mempersiapkan pelayanan. pelayanan petugas KB terhadap sasaran sesuai dengan kebutuhannya di klinik atau Posyandu atau dalam kegiatan momen-momen strategis, seperti dalam kegiatan TMKK, Bhayangkara, Hari Keluarga, TKBK, dll.

    Maksud dan tujuan kegiatan ini:

    a. Meningkatnya mutu pelayanan secara mudah, murah, cepat dan aman b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama kontrasepsi jangka

    panjang c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas program BKB, BKR, BKL, UPPKS d. Meningkatnya tertib administrasi data kependudukan melalui catatan pada

    institusi masyarakat pedesaan.

    Sasarannya adalah calon peserta KB, peserta KB aktif, peserta KB istirahat, Ibu balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, remaja, keluarga lanjut usia, keluarga Prasejahtera dan KS I

  • 25

    Pelaksana Kegiatan ini: a. Dokter/Bidan Klinik KB b. Kepala Desa/Ketua RW/RT c. PKB d. IMP (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok Kegiatan)

    Kegiatan yang dilakukan:

    a. Menyiapkan calon-calon yang akan dilayani b. Membantu persiapan tempat dan sarana pelayanan c. Memberikan penyuluhan pemantapan kepada para calon, baik yang

    belum maupun yang telah mendapat pelayanan d. Menyerasikan kegiatan pelayanan KB

    Berikut adalah contoh tugas dalam proses pelayanan dan penggerakan:

    a. Bidang Keluarga Berencana (KB) 1) Melakukan kegiatan KIE massa, kelompok perorangan dan advokasi 2) Memperoleh peserta KB Baru

    Menciptakan peluang untuk penyelenggaraan pelayanan swasta

    Membawa calon akseptor ke tempat pelayanan swasta/pemerintah

    Pengarahan massa ke tempat pelayanan mandiri

    Pra konseling

    Melakukan pelayanan akseptor mandiri

    3) Pembinaan peserta KB lama yaitu membawa akseptor untuk rujukan, pelayanan ulang, kunjungan ulang:

    Memberikan orientasi/ceramah popular atau biasa

    Melaksanakan rakor Desa/Kelurahan, baik sebagai pelaksana, peserta, notulen, nara sumber, tim perumus dan moderator setiap bulan

    Menumbuhkan institusi masyarakat melalui pendekatan, seleksi, kesepakatan, pengukuhan dan pembekalan

    Membuat laporan/penggerakan/pengembangan tentang laporan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK bulanan, laporan kependudukan serta membuat pengembangan laporan KB/KS dan kependudukan

    Melakukan analisa dan evaluasi KB/KS bulanan serta kependudukan

    Membina institusi melalui kegiatan orientasi dan mendorong, menumbuhkan kegiatan

    Mengembangkan atau peningkatan kualitas institusi

    Pengembangan LSOM dan organisasi profesi

    Mendorong terciptanya pembudayaan dan pelembagaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

    Pengaturan kelahiran melalui penyelenggaraan kegiatan prakonseling medis, penyaluran alkon, membuat laporan kegiatan pelayanan kontrasepsi, membantu pencatatan pelaporan dokter, bidan praktik swasta

    Pengayoman peserta KB

  • 26

    b. Bidang Keluarga Sejahtera (KS) 1) Menumbuhkan, membina mengembangkan kelompok UPPKS, bina

    keluarga (Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia) 2) Memotivasi dan menggali potensi yang ada, baik individual maupun

    kelompok untuk membantu keluarga Pra-KS dan KS I, sesuai dengan masalah yang dihadapi

    3) Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan kelompok, mencari pelatih, membantu mencarikan pemasaran kegiatan kelompok UPPKS

    4) Meningkatkan peran pria dalam ber-KB 5) Kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan dan

    melaksanakan delapan fungsi keluarga D. Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi

    Proses berikutnya setelah pelayanan KIE, KB dan KS adalah PKB melakukan pembinaan lanjutan, pelaporan dan evaluasi, dalam tahapan ini bisa dikatakan sebagai proses pengawasan atau controlling sebagai tahapan keempat dalam proses manajemen, kegiatan-kegiatan dalam tahapan ini adalah kegiatan mengayomi, membimbing, mengarahkan dan mengaktifkan peserta KB, pelaksana, pengelola IMP sehingga meningkatkan kesertaan ber-KB.

    1. Pembinaan kesertaan KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Kader

    Pembinaan bisa dilaksanakan baik langsung oleh petugas maupun oleh pengelola program lainnya dalam rangka memantapkan dan melestarikan baik akseptor maupun institusi yang ada di wilayah kerja yang bersangkutan, dengan jalan memberikan penyuluhan, bimbingan serta memberikan keterampilan lainnya secara bertahap. Mereka yang telah dilayani perlu dikunjungi oleh PKB bersama tokoh dan kader dengan tujuan untuk melihat hasil pelayanan bila terjadi masalah berkaitan dengan layanan yang diterimanya baik yang bersifat medis, psikologis atau hal-hal lain. Pembinaan kepada semua pihak atau sasaran program harus terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hubungan yang sudah terjalin dengan baik bisa terus dijaga.

    Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah:

    a. Memantapkan keikutsertaan KB aktif dan memantapkan menjadi motivator KB dan KS

    b. Meningkatkan jumlah dan mutu pengelola program KB, kemudian memantapkan dan memanfaatkannya di tingkat Desa/Dusun/RW/RT.

    c. Memantapkan dan mengaktifkan PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS, kader BKB, BKR, BKL, paguyuban KB Lestari, pencatatan/pelaporan, pengeluaran alat kontrasepsi dan pembinaan peserta KB

    Sasarannya adalah peserta KB baru, peserta KB aktif, Peserta KB Istirahat, pengelola program KB/KS, institusi masyarakat pedesaan, kelompok KB/KS dan kader BKB, BKR, BKL, UPPKS dan paguyuban KB lestari.

  • 27

    Kegiatan yang dilakukan:

    a. Melakukan inventarisasi permasalahan b. Mempelajari masalah dan merumuskan cara pemecahan c. Melaksanakan rujukan d. Melaksanakan KIE, bimbingan dan penyuluhan kepada sasaran

    Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

    a. Semakin mantapnya peserta KB aktif dan semakin kecilnya angka drop out

    b. Para pengelola program KB/KS semakin terampil dalam melakukan kegiatan-kegiatannya

    c. PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS semakin aktif dan mampu melakukan kegiatan KB/KS

    d. Meningkatnya kesadaran ibu hamil, ibu balita, ibu menyusui untuk memeriksa kesehatannya secara rutin sesuai kebutuhan

    2. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

    Pencatatan adalah suatu kegiatan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masukan, proses maupun hasil kegiatan yang telah dilakukan, pencatatan ini terutama dilakukan untuk hal-hal yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan form yang telah ditentukan di samping hal-hal yang bersifat kualitatif

    Pelaporan adalah suatu kegiatan melaporkan hal-hal yang telah dicatat di atas. Untuk data yang bersifat kuantitatif dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Untuk hal-hal yang bersifat kualitatif, selain dapat dilaporkan secara lisan melalui forum yang ada seperti staff meeting, rakor atau konsultasi dan lain-lain

    Evaluasi adalah kegiatan penilaian dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan berikut hasil-hasilnya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan selanjutnya. Maksud dan tujuan kegiatan ini: a. Agar diketahui sejauhmana hasil yang dicapai berdasarkan rencana yang

    telah ditentukan b. Menyampaikan informasi kepada pihak yang lebih tinggi untuk

    menentukan kebijakan/petunjuk lebih lanjut dalam penyusunan rencana kegiatan selanjutnya

    c. Untuk memudahkan dalam penentuan langkah kerja selanjutnya

    Sasaran kegiatan ini adalah: a. Input meliputi dana, sarana dan tenaga b. Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, hambatan yang ditemui c. Output meliputi hasil yang dicapai baik yang bersifat kuantitatif maupun

    kualitatif

  • 28

    Kegiatan yang dilakukan: a. Mencatat dan melaporkan hasil program Kependudukan, KB dan KS b. Mengevaluasi hasil kegiatan secara periodik melalui rakor Desa, rakor

    Kecamatan dan staff meeting

    Hasil yang diharapkan adalah: a. Seluruh jenis kegiatan dan hasil-hasilnya dapat dicatat dengan benar dan

    dilaporkan ke tingkat atas secara tepat waktu, sesuai dengan sistem pencatatan pelaporan yang berlaku

    b. Mudahnya menemukan situasi dan kondisi, perkembangan program KB di Desa yang bersangkutan

    c. Tersajinya setiap informasi program dalam bentuk tabel, grafik dan peta yang dinamis sehingga memudahkan penganalisaan

    Aspek evaluasi meliputi : a. Evaluasi terhadap masukan (input), dalam hal ini meliputi kegiatan:

    1) Dana, berapa banyak dana yang disediakan untuk kegiatan pada bulan bersangkutan yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari APBD, instansi lain, swadaya masyarakat yang dipergunakan untuk pelaksanaan program

    2) Tenaga, berapa PPKBD, Sub PPKBD serta kelompok KB/KS yang sudah berfungsi atau belum, apakah jumlahnya sudah berfungsi atau belum, berapa banyak tokoh masyarakat dan bagaimana bantuan dukungan terhadap Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK, berapa banyak aparat Desa, BPD, PKK yang memberi bantuan atau dukungan terhadap program

    3) Sarana dan metoda, sarana apa saja yang tersedia untuk melakukan kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan metoda apa yang dilakukan, bagaimana cara KIE/Advokasi dilakukan, apakah melalui wawancara tatap muka, kelompok atau bentuk lain

    4) Bagaimana kegiatan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan keluarga sejahtera dilaksanakan. Bagaimana dan berapa kali pembinaan dari tingkat Kecamatan dilaksanakan

    b. Evaluasi terhadap proses

    Dalam hal ini bagaimana PKB menilai proses kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK dilakukan di Desa/ Kelurahannya sejah tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pencatatan pelaporan dan evaluasi. Apakah seluruh potensi yang ada di Desa/Kelurahan telah turut serta dalam proses kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta bagaimana memadukan kegiatan Kependudukan dan KB dengan kegiatan pembangunan lainnya

    c. Evaluasi terhadap keluaran (output)

    PKB melakukan evaluasi terhadap :

  • 29

    1) Pencapaian peserta KB dan peserta KB aktif per mix kontrasepsi, berapa sasaran yang ditentukan dan berapa hasil yang didapat, Dusun/RW mana yang sisa pasangan usia suburnya masih besar dan Dusun/RW mana yang pencapaiannya sudah tinggi

    2) Berapa keluarga Pra-KS dan KS I yang dapat ditingkatkan kesejateraannya

    3) Peningkatan jumlah dan klasifikasi PPKBD dan sub PPKBD serta kelompok KB

    4) Berapa jumlah dan cakupan BKB, BKR, BKL yang sudah dibentuk 5) Berapa jumlah UPPKS yang sudah dibentuk dan bagaimana

    klasifikasinya (awal, dasar, berkembang dan mandiri)

    d. Evaluasi terhadap faktor yang mendukung dan atau hambatan yang dihadapi. Hasil evaluasi PKB ini dikonsultasikan kepada UPTD pengawas pada saat staf meeting untuk mendapat arahan dan petunjuk atau saran-saran. Selanjutnya PKB menyampaikan hasil evaluasi ini kepada Kepala Desa/Lurah atau juga disajikan dalam rapat koordinasi Desa/Kelurahan

    E. Rangkuman

    Agar tercapai hasil kerja yang optimal secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas fungsinya PKB memiliki Mekanisme kerja yang apabila dilaksanakan secara komprehensif diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ditingkat lini lapangan. Sepuluh langkah Mekanisme kerja PKB ini diklasifikasikan menjadi empat tahapan sesuai dengan proses manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling). Tahap pertama diawali dengan proses Penyiapan dukungan (planning), kegiatannya meliputi pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, kemudian pendekatan tokoh informal, tahapan kedua penggalangan kesepakatan (organizing) meliputi kegiatan pembentukan kesepakatan dan penegasan kesepakatan. Tahapan ketiga adalah pelayanan KIE, KB dan KS (actuating) yang meliputi kegiatan penerangan dan motivasi, pembentukan group pelopor dan pelayanan. Tahap keempat adalah pembinaan, pelaporan dan evaluasi (Controling) yang meliputi kegiatan pembinaan dan pencatatan, pelaporan dan evaluasi

    F. Latihan

    1. Sebutkan Mekanisme kerja PKB sesuai dengan klasifikasi proses manajemen 2. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pendekatan pada tokoh informal? 3. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang PKB dalam melaksanakan

    kegiatan penerangan dan motivasi? 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan group pelopor? 5. Apa maksud dan tujuan dari pencatatan dan pelaporan? 6. Sebutkan rincian tugas PKB dalam fungsi evaluasi?

  • 30

    BAB IV

    P E N U T U P A. Kesimpulan

    Modul ini merupakan panduan umum bagi PKB dalam melaksanakan mekanisme kerjanya pada Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di lini lapangan. Modul Mekanisme kerja PKB ini akan bermanfaat apabila pengguna khususnya para PKB dapat menggunakan dan melaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya dimana kelembagaan pengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Kab/Kota berbeda-beda nomenklaturnya.

    Menyadari adanya keterbatasan dalam modul ini disatu pihak dan adanya keragaman kelembagaan, kondisi dan kemajuan di tiap-tiap Kabupaten/Kota maka tetap diperlukan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan.

    Modul ini dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pengembangan dan kreatifitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

    B. Evaluasi

    Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang merupakan gabungan dari pertanyaan-pertanyaan bab-bab sebelumnya: 1. Jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai kedudukan PKB 2. Uraikan mengenai tugas-tugas PKB 3. Sebutkan beberapa profil PKB 4. Apa yang dimaksud dengan aspek kepemimpinan, sebagai salah satu aspek

    yang perlu dimiliki oleh PKB 5. Sebutkan Mekanisme kerja PKB sesuai dengan klasifikasi proses manajemen 6. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pendekatan pada tokoh informal? 7. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang PKB dalam melaksanakan

    kegiatan penerangan dan motivasi? 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan group pelopor? 9. Apa maksud dan tujuan dari pencatatan dan pelaporan? 10. Sebutkan rincian tugas PKB dalam fungsi evaluasi?

  • 31

    DAFTAR PUSTAKA

    Buku pegangan Penyuluh Keluarga Berencana, BKKBN Pedoman Operasional Program Keluarga Berencana Nasional Bagi Petugas

    Lapangan Keluarga Berencana, BKKBN Prov Jawa Barat, 2007

    Pedoman Penyediaan dan pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN, 2011

    Peran Pejabat Fungsional PKB dalam Program KB, BKKBN, Jakarta, 2005 Program KB Terpatu, Modul Belajar Mandiri Bagi PKB, BKKBN, Jakarta, 2005 Petunjuk pelaksanaan pengembangan IMP, Direktorat Bina Lini Lapangan

    BKKBN, Jakarta, 2011 Pedoman kerja petugas lapangan keluarga berencana dalam menghadapi

    perubahan, BKKBN, Jakarta, 2003 Pedoman pembinaan peran PLKB dalam program Program pengendalian

    penduduk, KB-KR dan KS-PK., BKKBN, Jakarta, 2002

    Strategi Pengembangan Peran Petugas Lapangan KB, BKKBN, 2001 Strategi Pengembangan Peran PLKB, Dalam Rangka Reposisi Peran PLKB,

    BKKBN Pusat, 2001