MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 79 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN KEPADA PT MULTIMAS NABATI ASAHAN UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI PERAIRAN
YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN BANTEN
PROVINSI BANTEN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Pcraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan
Reklamasi, pcrsetujuan kegiatan kerja keruk di alur-pelayaran
dan wilayah pcrairan pclabuhan utama, pelabuhan
pengumpul, serta terminal yang berada diluar daerah kerja
atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan terminal
khusus, serta semua kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang
sumber dananya dari APBN dan lokasi pembuangan hasil
pengerukan (Dumping Area) digunakan untuk kegiatan
reklamasi diberikan oleh Menteri;
b. bahwa dalam rangka pembangunan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Multimas Nabati Asahan,
berencana akan melaksanakan kegiatan kerja keruk dan
reklamasi yang bcrlokasi di wilayah Desa Terate, Desa Teluk
Terate dan Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten;
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian teknis dan administrasi
serta kelestarian lingkungan, PT Multimas Nabati Asahan
telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan
kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
- 2 -
Mengingat :
d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Pcrhubungan tentang Persetujuan Kepada
PT Multimas Nabati Asahan untuk Melaksanakan Kegiatan
Kerja Kcruk dan Reklamasi yang Berlokasi di Dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan Banten Provinsi Banten;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pcmerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Pcrairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Pcrairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 3 -
6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pcrlindungan Lingkungan Maritim (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Tcrintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
9. Peraturan Presidcn Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kcmcntcrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementcrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (Bcrita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1 183);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015
tentang Penyclcnggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51
Tahun 2015 tentang Penyclcnggaraan Pelabuhan Laut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
- 4 -
13. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017
tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
394);
14. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan
Berusaha Tcrintegrasi Seeara Elcktronik Sektor Perhubungan
di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1335);
15. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
16. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 125
Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);
Memperhatikan : Surat Dircktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.324
/1/19/DP-2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal
Penyampaian Kcmbali Berkas Permohonan Persetujuan
Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh PT Multimas Nabati
Asahan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSETUJUAN KEPADA PT MULTIMAS NABATI ASAHAN
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN
REKLAMASI PERAIRAN YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH
LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN BANTEN PROVINSI BANTEN.
PERTAMA
o
Memberikan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi
kepada:
a. Nama perusahaan : PT Multimas Nabati Asahan
b. Bidang Usaha : Industri Minyak Mentah, Lemak Nabati,
dan Hcwani Lainnya
c. Alamat : Jl. Putri Hijau No. 10, Gedung B&G
Tower, Lantai 9, Kelurahan Kesawan,
Kccamatan Medan Barat, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara
e. Penanggung jawab : Byron Oswald Salim (Kepala Cabang)
Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan total
volume ± 4.327.305 m3 dan reklamasi seluas 44 Ha.
Lokasi kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagai berikut:
a. kegiatan kerja pada Zona Causeway dengan desain
kedalaman -16,25 mLWS pada koordinat geografis sebagai
berikut:
No. Lintang Bujur1. 05° - 59’ - 31.730” LS 106° - 06’- 52.057” BT2. 05° - 59’ - 18.072” LS 106° - 07’- 08.883” BT3. 05° - 59’ - 06.784” LS 106° - 07’- 22.387” BT4. 05° - 59’ - 08.879” LS 106° - 07’- 24.083” BT5. 05° - 59’ - 19.442” LS 106° - 07’- 11.069” BT6. 05° - 59’ - 20.176” LS 106° - 07’- 09.663” BT7. 05° - 59’ - 33.381” LS 106° - 06’- 53.394” BT
b. kegiatan kerja pada Zona Embankment dengan desain
kedalaman -4 m s.d. -7 mLWS pada koordinat geografis
sebagai berikut:
No. Lintang Bujur1 . 05° - 59’ - 28.897” LS 106° - 07’- 15.812” BT2. 05° - 59’ - 51.151” LS 106° - 06’- 44.327” BT3. 05° - 59’ - 52.271” LS 106° - 06’- 45.128” BT4. 05° - 59’ - 29.1 15” LS 106° - 07’- 17.889” BT
c. kegiatan kerja pada Zona Berthing, Turning Basin dan Access
Channel dengan desain kedalaman -9 mLWS pada koordinat
geografis sebagai berikut:
No. Lintang Bujur1. 05° - 59’ - 06.114” LS 106° - 07’- 32.138” BT2. 05° - 59’ - 14.269” LS 106° - 07’- 38.742” BT3. 05° - 59’ - 14.909” LS 106° - 07’- 44.851” BT
- 6 -
4. 05° - 59’ - 08.807” LS 106° - 07’- 52.368” BT5. 05° - 58’ - 56.490” LS 106° - 07’- 54.488” BT6. 05° - 58’ - 21.702” LS 106° - 08’- 41.541” BT7. 05° - 58’ - 14.067” LS 106° - 08’- 40.918” BT8. 05° - 58’ - 53.190” LS 106° - 07’- 48.002” BT
d. Lokasi Pembuangan Hasil Material Pengerukan (Dumping
Area) sebagai berikut:
1) Lokasi pembuangan material pengerukan (Dumping
area) I yang digunakan untuk kegiatan reklamasi
seluas 44 Ha dengan volume ± 2.000.000 m3 pada
titik koordinat gcografis sebagai berikut:
No. Lintang Bujur1 . 05° - 59’ - 43.947” LS 106° - 06’- 39.122” BT2. 05° - 59’ - 18.536” LS 106° - 07’- 10.429” BT3. 05° - 59’ - 29.1 15” LS 106° - 07’- 17.889” BT4. 05° - 59’ - 52.271” LS 106° - 06’- 45.128” BT
2) Lokasi pembuangan material pengerukan (Dumping
area) II di laut dengan volume ± 2.327.305 m3, pada
koordinat koordinat geografis sebagai berikut:
No. Lintang Bujur1 . 05° - 53’ - 52.727” LS 106° - 09’- 50.300” BT2. 05° - 54’ - 15.829” LS 106° - 10’- 13.210” BT3. 05° - 54’ - 38.771” LS 106° - 09’- 50.136” BT4. 05° - 54’ - 15.668” LS 106° - 09’- 27.226” BT
e. Peralatan yang digunakan untuk Kegiatan Kerja Keruk
antara lain:N o . N a m a J e n is / T y p e K a p a s ita s J u m la h
(U n it )B e n d e ra
1. P er in tis1600
C u tte rS u ctionD re d g e r
1 6 0 0 m 3/h 1 In d o n es ia
2. T ia n Niu C u tte rS u c tio nD re d g e r
3 5 0 0m 3/h
1 C h in a
3. P e r in t is2 00 0
T ra ilin gS u ction
2 0 0 0 m 3/h 1 In d o n es ia
4. G D I 101 G ra b D re d g e r 1 1 m 3/h 1 In d o n es ia5. V ic to r ia C h a in B u c k e t
D re d g e r7 5 0 m 3/h 1 In d o n es ia
6. KTM -1003
S le fp r o p e l le d S p lit H o p p e r
B a rg e
1 0 0 0 m 3 1 In d o n e s ia
7. S H B -1 0 1 6 S le fp r o p e l le d S p lit H o p p e r
B a rg e
1 0 0 0 m 3 1 In d o n es ia
- 7 -
KEDUA
KETIGA
8. SI 113 -1017 S le f-p ro p e lle d S p lit H o p p e r
B a rg e
1 0 0 0 m 3 1 In d o n e s ia
9. S U B -1 019 S le f-p ro p e lle d S p lit H o p p e r
B a rg e
1 0 0 0 m 3 1 In d o n e s ia
10. T -6 T u g B o a t 1600 H P 1 In d o n e s ia11. T -9 T u g B oa t 855 H P 1 In d o n e s ia12. T - 10 T u g B o a t 855 H P 1 In d o n e s ia13. T - l 1 T u g B o a t 855 H P 1 In d o n e s ia14. T -1 8 T u g B oa t 855 H P 1 In d o n e s ia15. A B -3 A n c h o r B o a t L ift 5 T o n s 1 In d o n e s ia16. A B -1 9 A n c h o r B oa t L ift 5 T o n s 1 In d o n e s ia
f. Peralatan yang digunakan untuk Kegiatan Kerja Reklamasiantara lain:
No N am a J en is/ T y p e K a p a s ita sJ u m la h
(U n it)
1 . D u m p T ru ck C a p .2 0 m 3-26 100 U n it
2. E x ca va to r 2 2 0 & 4 7 0 - 8 U n it
3. V ib ro R o lle r 25T - 3 U n it4. B u lld o ze r D 80 - 3 U n it
5. O il T a n k e r 5T - 1 U n it
6. W a te r 10T - 1 U n it
Persetujuan Kegiatan Kerja Kcruk dan Reklamasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya untuk kepentingan
sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan,
dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk
apapun.
: Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
a. menaati ketentuan pcraturan perundang-undangan di
bidang pclayaran dan kelestarian lingkungan;
b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi
memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang
dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari
dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung
Priok;
c. bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang
ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang
dilakukan;
- 8 -
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
d. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja
reklamasi kcpada Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kclas I Banten;
e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil
kegiatan kerja reklamasi kepada Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kclas I Banten yang digunakan
untuk kegiatan Pemerintah;
f. melaporkan kegiatan kerja kcruk dan reklamasi secara
berkala (setiap bulan) dan menyampaikannya kepada
Direktur Kepelabuhanan dcngan tembusan Kepala Kantor
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Banten dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
g. memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lambat
3 (tiga) bulan sejak persctujuan kegiatan kerja keruk dan
reklamasi ditcrbitkan.
: Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi hanya
didasarkan pada kepcntingan keselamatan dan keamanan
pelayaran, sehingga hal-hal di luar tcrsebut agar diselesaikan
oleh pemcgang persctujuan kegiatan kerja keruk dan
reklamasi dengan instansi terkait.
: Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dapat dicabut
apabila pemcgang persetujuan melanggar ketentuan dalam
Diktum KEDUA dan tidak mclaksanakan kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam Diktum KET1GA Keputusan ini
serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran.
: Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan
reklamasi scbagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dilakukan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas
I Banten dan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok.
- 9 -
KETUJUH
KEDELAPAN
: Persetujuan kegiatan kerja kcruk dan reklamasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (dua)
tahun sepanjang pcmcgang persetujuan kegiatan kerja keruk
dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan
Menteri ini.
: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Keputusan
Menteri Perhubungan ini.
- 10 -
KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kcpada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perckonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala StafTNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan;
10. Gubernur Banten;
11. Walikota Cilegon;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten;
13. Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok;
14. Kepala Lembaga Pengclola dan Pcnyclenggara OSS;
15. Direksi PT Multimas Nabati Asahan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Top Related