119 Oktober 2017
Mendorong Sinergi Program Perlindungan Sosial
untuk Penanggulangan Kemiskinan
Elan Satriawan
Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan
Seminar Hari Oeang ke-71
Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan
3
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah
Penduduk Miskin Nasional, 1970-2017
70
,00
54
,20
47
,20
42
,30
40
,60
35
,00
30
,00
27
,20
25
,90
34
,01
49
,50
47
,97
38
,74
37
,87
38
,39
37
,34
36
,15
35
,10
39
,30
37
,17
34
,96
32
,53
31
,02
30
,02
29
,89
29
,13
28
,59
28
,07
28
,55
28
,28
27
,73
28
,59
28
,51
28
,01
27
,76
27
,77
60
,00
40
,10
33
,30
28
,60
26
,90
21
,60
17
,40
15
,10
13
,70
17
,47 24
,20
23
,43
19
,14
18
,41
18
,20
17
,42
16
,66
15
,97
17
,75
16
,58
15
,42
14
,15
13
,33
12
,49
12
,36
11
,96
11
,66
11
,37
11
,47
11
,25
10
,96
11
,22
11
,13
10
,86
10
,70
10
,64
-5
5
15
25
35
45
55
65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
70
19
76
19
78
19
80
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Ma
r-1
1
Se
p-1
1
Ma
r-1
2
Se
p-1
2
Ma
r-1
3
Se
p-1
3
Ma
r-1
4
Se
p-1
4
Ma
r-1
5
Se
p-1
5
Ma
r-1
6
Se
p-1
6
Ma
r-1
7
Jumlah Penduduk Miskin Presentase Penduduk Miskin
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(Ju
taO
ran
g)
Pre
se
nta
se
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Keterangan: Sejak tahun 1996 menggunakan dasar perhitungan yang
disempurnakan
4
Tingkat Kemiskinan dan
Jumlah Penduduk Miskin 2014-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016; Berdasarkan Data Susenas Bulan Maret & September
28,28 27,73 28,59 28,51 28,01 27,76 27,77
11,25
10,96
11,22 11,13
10,8610,70 10,64
10
11
12
13
25
26
27
28
29
Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17
Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Tingkat Kemiskinan (%)
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(Ju
taO
ran
g)
Pre
se
nta
se
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(%)
Terjadi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Dalam 1 Tahun Terakhir
5
6,98
22,5
33,5
44,5
55,5
66,5
7
PertumbuhanKonsumsi Desil
1
3.61
Inflasi Nasional
5.67
Pertumbuhan
Garis Kemiskinan
Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Miskin,
Garis Kemiskinan, dan Inflasi
Maret 2016 – Maret 2017
4,59
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
PertumbuhanKonsumsi Desil
1
1.34
Inflasi Nasional
2.15
Pertumbuhan Garis
Kemiskinan
2,29
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
PertumbuhanKonsumsi Desil 1
2.21
Inflasi Nasional
3.45
Pertumbuhan
Garis Kemiskinan
Maret 2016-Maret 2017Maret 2016-September 2016 Sept. 2016- Maret 2017
Berbeda dengan kecenderungan selama Maret 2016 – Maret 2017 dan Maret 2016 –
Sept 2016, pada Sept 2016 – Maret 2017 pertumbuhan konsumsi penduduk miskin
lebih rendah dari pertumbuhan garis kemiskinan.
6
Kode ProvinsiJumlah Sasaran
RT
Realisasi/Bulan
JAN FEB MAR APR
11 Aceh 381,450 - - - -
12 Sumatera Utara 632,755 - - 12,285 1,831,425
13 Sumatera Barat 209,516 - - - 267,930
14 Riau 220,991 - - - 419,025
15 Jambi 134,605 - - - 94,320
16 Sumatera Selatan 382,142 - - 132,465 212,175
17 Bengkulu 132,645 - - - -
18 Lampung 553,512 - - - 88,620
19 Kepulauan Bangka Belitung 43,019 - - - 123,630
21 Kepulauan Riau 28,779 - - 214,650 27,450
31 DKI Jakarta 1,301 - - - -
32 Jawa Barat 2,198,273 - - 18,471,750 21,769,110
33 Jawa Tengah 2,440,902 - - 1,435,470 18,608,385
34 DI Yogyakarta 299,596 - - 7,922,925 2,388,960
35 Jawa Timur 2,742,633 - - - 12,206,955
36 Banten 390,104 - - 7,860 1,587,090
51 Bali 133,582 - - 524,160 786,015
52 Nusa Tenggara Barat 447,369 - - - 1,114,995
53 Nusa Tenggara Timur 451,371 - - 603,180 421,110
61 Kalimantan Barat 221,074 - - - 280,815
62 Kalimantan Tengah 81,384 - - - -
63 Kalimantan Selatan 120,523 - - - -
64 Kalimantan Timur 149,293 - - 34,395 494,610
65 Kalimantan Utara 23,086 - - - 178,350
71 Sulawesi Utara 146,428 - - - 1,572,750
72 Sulawesi Tengah 201,887 - - 983,565 1,095,570
73 Sulawesi Selatan 154,675 - - - 21,255
74 Sulawesi Tenggara 405,860 - - 1,754,370 1,322,340
75 Gorontalo 89,673 - - - 400,020
76 Sulawesi Barat 73,984 - - - -
81 Maluku 124,448 - - - -
82 Maluku Utara 51,463 - - - -
91 Papua Barat 95,488 - - 220,125 371,835
94 Papua 448,931 - - 2,954,205 2,541,015
Indonesia 14,212,742 - - 35,271,405 70,225,755
Distribusi Raskin dan BPNT Terhambat Saat Susenas Maret 2017
7
Rapat Terbatas Tentang Perkembangan Implementasi
Program Pengentasan Kemiskinan 25 Juli 2017
Arahan Presiden
Sumber: Risalah Rapat Terbatas, No. R-153/SesKab/DKK/8/2017, 2 Agustus 2017
K/L agar fokus pada pelaksanaan pemberian program bansos yang menggunakan basis
data terpadu dari BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
yang telah ter-update, yaitu data 2015. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) agar mengecek dan melihat kembali data tersebut dan Menteri Koordinator (Menko)
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengendalikan program bantuan sosial
yang diberikan sehingga saat Susenas dilakukan pada September 2017 dapat memberikan
hasil yang baik.
8
Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Menurunkan Beban Pengeluaran
Program Keluarga Harapan
Akses Pangan: Rastra/BPNT
Akses Pendidikan: Indonesia Pintar
Akses Kesehatan: Indonesia Sehat
Akses Penerangan: SubsidiListrik Tepat Sasaran
Meningkatkan Pendapatan
Akses Pembiayaan: KUR
Pendampingan Usaha Sektoral: KUBE
Pengembangan EkonomiLokal: Dana Desa
Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi
harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan,
meningkatkan produktifitas sektor pertanian, pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah
tertinggal
Upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan
Kemiskinan:
(1) Ketepatan sasaran, dan (2) Mekanisme program dan kualitas implementasi
10
Sejarah Penetapan Sasaran di Indonesia
Sumber: BPS dan TNP2k
PSE 2005• Masukan dari
Kepala Desa &
Ketua RT/SLS
• Penyisiran lapangan
• Pendataan ke rumah
tangga
• Skoring 14 variabel
manual/ tertimbang
PPLS 2008• Prelis data PSE
2005
• Penyisiran lapangan
• Konfirmasi pada
Kepala Desa dan
Ketua RT/SLS
• Pendataan ke rumah
tangga
• Skoring RTS dengan
PMT
PPLS 2011• Prelis data SP 2010
hasil PMT
• Masukan dari
sesama RT Miskin
• Konfirmasi pada
Kepala Desa dan
Ketua RT/SLS
• Pendataan ke rumah
tangga
mengumpulkan lebih
dari 40 vars
• Skoring RTS dengan
PMT
• Dikelola sebagai
Basis Data Terpadu
(BDT)
PBDT 2015• Prelist PPLSS2011 +
Program2012-2014
• FGD dalam FKP
Desa/Kel atau
Dusun/RW
• Masukan dari
sesama RT Miskin
• Sosialisasi dan
Koordinasi dengan
Pemda
• Pendataan ke rumah
tangga
mengumpulkan
lebih dari 40 vars
• Skoring RTS dengan
PMT
19,1 Juta
Rumah Tangga
18,5 Juta
Rumah Tangga
25,2 Juta
Rumah Tangga
25,7 Juta
Rumah Tangga
11
Metode Pengumpulan Data Terpadu(PBDT 2015)
Daftar Awal
Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error dan melibatkan daerah secara aktif
Daftar
Sementara RT
hasil konsultasi
publik yang telah
disahkan oleh
Desa/Kelurahan
dan kemudian
disahkan oleh
Bupati/
Walikota
Data PPLS
2011
+Hasil
Musdes/
Muskel
2013-
2014
Program PKH yang Belum
Terdaftar dalam BDT Forum
Konsultasi
Publik
(FKP)Hasil Verifikasi dan Validasi
Kemensos
+
+
+
Dicacah
pada P-BDT
2015
Usulan Dari Pemerintah
Daerah
Data dari program
Perlindungan Sosial lain
+
Basis Data Terpadu
Analisis Data &
Pengembangan Model
PMT [TNP2K]
Pencacahan Rumah
Tangga PBDT 2015
[BPS]
Basis Data Terpadu dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip
akuntabilitas dan transparansi
12
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
Untuk Updating Basis Data Terpadu
Aktif - Mandiri
• Mengurangi exclusion error
• Mengintegrasikan data pemda
DATA TERPADU
Program
Penanganan Fakir
Miskin
(2015)
DATA TERPADU
TERMUTAKHIRKAN
• Jumlah
Rumah Tangga
Bertambah
• Peringkat
Kesejahteraan
Rumah Tangga
Dimutakhirkan
1. Pendaftaran
2. Identifikasi Awal
3. Verifikasi
4. Pemutakhiran Data
13
Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
1 2 3 4 5
• Pendaftar mendatangi
Petugas Pendaftar (Aktif)
atau Petugas Pendaftar
mendatangi ruta yang
diduga miskin (Pasif)
• Pendaftar menunjukkan
KTP dan/atau KK
Pemutakhiran Data
Terpadu PPFM
Verifikasi Rumah
Tangga
Identifikasi AwalPendaftaran
• Menggunakan
indikator PBDT 2015
• Data elektronik
hasil pendataan
dikirimkan ke
Pokja Pengelola Data
Terpadu PPFM
Pemutakhiran Daftar
Sasaran Penerima
Program DESA
• Pencocokan Data Rumah
Tangga pendaftar dengan
Data Terpadu PPFM
• Penetapan daftar rumah
tangga yang akan
diverifikasi/validasi (prelist)
• Menggunakan basis
Data Terpadu yang
sudah dimutakhirkan
• Kriteria sasaran
penerima program
ditetapkan oleh K/L
• Pemeringkatan
ulang rumah
tangga lama
dan baru
• Menggunakan
metode PMT
Pemerintah Daerah Pokja Data Terpadu PPFM
14
Basis Data Terpadu dan Penetapan Sasaran
Program A Program B Program C
Basis Data Terpadu PPFM
Daftar PenerimaProgram A
Daftar PenerimaProgram B
Daftar PenerimaProgram C
Source: TNP2K (2015)Program A Program B Program C
Daftar PenerimaProgram A
DaftarPenerimaProgram B
Daftar PenerimaProgram C
PelaksanaProgram A
PelaksanaProgram B
PelaksanaProgram C
Sebelum: Masing-masing program
menggunakan sumber data penerima yang
berbeda, sesuai dengan ketersediaan data
pada K/L terkait.
Sesudah: setiap pelaksana program
menggunakan data yang sama dan bersumber dari
BDT. Kriteria penerima manfaat ditentukan pelaksana
program (K/L terkait)
Pelaksana Program(Penetapan Kriteria Penerima Manfaat)
15
Pemanfaatan BDT Untuk Program Perlindungan Sosial
Jumlah Rumah Tangga (RT)
25.771.493Jumlah Keluarga (KK)
27.046.374
Jumlah Penduduk
93.026.921 Jiwa
GARIS KEMISKINAN (Sep 2016)
PENERIMA
KPS/KKS/
KIP/Rastra
10,70 %
40%
25%
Inclusion Error
Exclusion Error
PENERIMA BANTUAN
IURAN (PBI) JKN35%
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)8%
DATA
TERPADU*
16
Persyaratan Utama Pemanfaatan Data Terpadu PPFM:
Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial
Masyarakat luas
Permintaan dari
10 Kementerian dan
Lembaga
Permintaan dari
29 Provinsi
Permintaan dari
285 Kabupaten/Kota
27 59 356
Pemanfaatan Data Terpadu PPFM
Data dengan nama dan alamatData agregat/
distribusi
Sumber: Unit BDT – Mei 2017
17
Basis Data Terpadu dan MIS Program
BDTMIS
PROGRA
M
Fungsi BDT:
• Pengelolaan data
masyarakat miskin dan
rentan
• Riset dan kebijakan
pensasaran
• Pemutakhiran
• Dukungan penyediaan dan
pemanfaatan data pada KL
Fungsi MIS Program:
• Pengelolaan data
penerima manfaat
• Pengendalian
program
• Verifikasi dan
validasi
• Pengaduan
18
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pers
en
tase
Man
faat
To
tal
Desil Pengeluaran Perkapita
SD 2013 SD 2009
-12,16
-2,86
-15
-10
-5
0
Po
inP
ers
en
Kesalahan Penentuan Sasaran
Berkurang
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pers
en
tase M
an
faat
To
tal
Desil Pengeluaran Perkapita
SMP 2013 SMP 2009
-3,98 -3,76
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Po
in P
ers
en
Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan
Sumber: Susenas, 2009 dan 2013
Exclusion Error Inclusion Error
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012
Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial
Bidang Pendidikan
Exclusion Error Inclusion Error
19
Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014
Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Sekolah
Pada Rumah Tangga 40% Termiskin
20
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pers
en
tase P
en
eri
ma
Man
faa
t
Desil Pengeluaran Perkapita
2012 2014
Ketepatan Sasaran
Jamkesmas Meningkat
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Po
in P
ers
en
Kesalahan Penentuan
Sasaran Berkurang
Sumber: Susenas, 2012 dan 2014
Exclusion
Error
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012
Memperbaiki Ketepatan Sasaran
Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan
Inclusion
Error
- 13.93
- 3.91
21
Perbaikan Kinerja Ketepatan SasaranProgram Perlindungan Sosial Lainnya
0
10
20
30
40
50
Kuantil 1 Kuantil 2 Kuantil 3 Kuantil 4 Kuantil 5
Kinerja Penargetan Program dengan Menggunakan KPS
KPS Raskin 2010
Pengurangan Exclusion Error
Pengurangan Inclusion Error
Sumber:: Susenas 2010 (Raskin) dan Desember 2013 (KPS)
“Pemutakhiran BDT sangat penting untuk meningkatkan ketepatan program perlindungan sosial bersasaran di masa depan”
24
Subsidi dan Bantuan kepada Rumah Tangga APBN 2017
PROGRAMNILAI BANTUAN
(Rp)Cakupan
Rata-Rata Nilai
Bantuan Per Bulan Per
RT/KK (Rp)
TOTAL
(Triliun Rp)
Raskin 15 kg/bulan/RT 14,3 juta RT 110.000 19,8
Uji Coba Penyaluran Raskin
Melalui Voucher Elektronik110.000/bulan/RT 1,4 Juta Keluarga 110.000 1,6
Bantuan Kesehatan: PBI-JKN/
Penerima Bantuan Iuran-Jaminan
Kesehatan Nasional
Rp 23.000/bulan/jiwa 94,4 juta jiwa 115.000 26
Bantuan Pendidikan:
PIP/Program Indonesia Pintar
SD sederajat 450 ribu/th/anak
SMP sederajat 750 ribu/th/anak
SMA sederajat 1 juta/th/anak
19,7 juta anak 137.309 10.82
PKH1.890.000/tahun/
Keluarga Sasaran6 juta Keluarga 157.500 11,3
Subsidi Listrik
19,1 juta R-1/450
VA 4,1 juta R-1/900
VA
161.637 45
Subsidi LPG 3Kg (tidak termasuk
tabung gas): OPSI 1
26 Juta RT
2,3 Juta UMK95.111 32,3
TOTAL 778.328 146,82
25
Konsep Integrasi Penyaluran Non Tunai
Bantuan Sosial dan Subsidi
Tarik/setor
tunai
Transfer antar
bank
Informasi
rekening
pembayaran
Transaksi
perbankan
lainnya
Transfer
ke saving account
Penarikan
tunai
Jenis
Transaksi
*) Transaksi
e-voucher
Jenis
Transaksi
• Berbasis Kartu
• Berbasis SIM Card
• Berbasis NFC
• Berbasis Web/QR
Code
Moda Transaksi
Transaksi
di Kantor
Cabang
Bank/ATM
PIP PKH LPG Listrik
E-Wallet
BPNT
(Restricted) *
Saving
Account
Transaksi
di Agen/
Merchant
26
Hambatan Dalam Pencairan Manfaat Non-Tunai
Ya
69%
Tidak
31%
19% 24%31%
49%
4% 3% 3% 5%
0%10%20%30%40%50%60%
EDC
Bermasalah
Sinyal
Bermasalah
Rekening
KPM Kosong
PIN
Bermasalah
Kartu BPNT
rusak
Penyediaan
Barang
Lambat
Penerima
BPNT Diluar
Daftar
Lainnya
Hambatan yang Dialami
Persentase yang Mengalami
(Hasil Survei Mini TNP2K, Mei 2017)
69% KPM pernah mengalami
hambatan dalam penyaluran
27
Persepsi Agen/Merchant Mengenai Program BPNT
Ya
67%
Tidak
25%
Tidak Tahu
8%
Agen/Merchant Merasa Keuntungan Finansial
Meningkat Karena Program BPNT
Puas
44%
Cukup puas
35%
Tidak
puas
21%
Kepuasan Agen/Merchant Terhadap
Program Secara Keseluruhan
Dari hasil survei, ditemukan sekitar 25% e-warong tidak merasakan
peningkatan keuntungan finansial dari keterlibatan dalam program BPNT.
Hal ini dikarenakan margin keuntungan telah ditentukan oleh pihak BULOG
sebesar Rp 2.600/paket.
(Hasil Survei Mini TNP2K, Mei 2017)
28
Tantangan Penyaluran Manfaat SP Non-Tunai
1. Registrasi penerima manfaat
2. Cetak dan Distribusi Kartu
3. Infrastruktur perbankan
4. Interoperabilitas Bank Penyalur
5. Registrasi penerima manfaat
6. MIS dan Sistim Pengaduan