MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DAN
KINERJA KEUANGAN DI BAITULMAAL MUAMALAT
TRIA LESTARI
DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2014
2
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Mekanisme Penyaluran
Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat adalah benar
karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk
apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau
dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain
telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian
akhir skripsi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.
Bogor, Januari 2014
TRIA LESTARI
NIM H34114052
*Pelimpahan hak cipta atas karya tulis dari penelitian kerja sama dengan pihak
luar IPB harus didasarkan pada perjanjian kerja sama yang terkait.
2
ABSTRAK
TRIA LESTARI. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja
Keuangan di Baitulmaal Muamalat. Dibimbing oleh LUKMAN M BAGA.
Masalah umum yang sering terjadi dalam mengembangkan UMKM adalah
modal. Selama ini UMKM dianggap bankable atau tidak layak untuk diberi
pinjaman oleh perbankan. Namun, saat ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan
dalam pemberian modal untuk UMKM dengan prinsip syariah. Penelitian ini
bertujuan mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan serta
realisasinya yang diterapkan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) terhadap
UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif
untuk mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Selain itu,
penelitian ini juga menggunakan analisis rasio kinerja fiskal, efisiensi program
dan kinerja investasi untuk menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dalam
melakukan kegiatan sosial yang tidak berorientasi pada laba.
Tahap-tahap yang dilakukan BMM dalam pengguliran pembiayaan untuk
UMKM dalam program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid
(KUM3) yaitu sosialisasi, survey calonpeserta, Traning wajib kelompok dan
pemberian pinjama modal usaha. Selain memberikan pinjaman modal untuk
peningkatan pendapatan UMKM, peserta juga diberikan fasilitas pendampingan
usaha, pembinaan agama, dan monitoring aktivitas usaha. Realisasi terhadap
monitoring ibadah, masih banyak peserta yang kurang berpartisipasi, sedangkan
realisasi aktivitas dan pendampingan usaha kemampuan pengembalian modal
pinjaman pada ditiap daerah masih belum stabil. Secara keseluruhan, kinerja
keuangan BMM baik dan terbuka, penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal
Muamalat mengalami kenaikan ditiap tahunya. Tren peningkatan tersebut
menggambarkan penyaluran dana yang dimiliki oleh BMM telah terdistribusi
dengan baik.
Kata Kunci : Baitulmaal Muamalat, Pembiayaan, UMKM
ABSTRACT
TRIA LESTARI. Mechanism of financing for Small-Medium Enterprise (SME)
and Performance of Baitulmaal Muamalat. Supervised by LUKMAN M BAGA.
The Common problem related to SME expansion is capital issue. Until now,
SME is still consider as a unbankable or not suitable for financing aid by banking
industry. However, amil zakat institution plays a pivotal role to distribute the
capitas for SME, especially for SME with SME with sharia principles. The study
aims to observe the scheme of financing distribution and return. And also the
implementation which had been adapted by Baitulmall Muamalat for SME in
Indonesia. The study use analysis descriptive method to observe the scheme of
financing distribution and return. Beside that, this study use performance ratio
analysis to evaluate fiscal, efisiency program and investation performance to
evaluate Baitulmaal financial performance for social activities which is unprofit
orientation.
The phases had been done by BMM for distribute capital to SME-
Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) program are
socialization, surveying canditate, compulsory training for group and distribute
the capital loan. Beside capital issue, the candidate also given a mentoring and
monitoring for bussines problem. And also given a fostering religous realization
for fostering religious, is still low participant, but for mentoring and monitoring
activities had a fluctuation in each region. This is also happen in the abiliity to
return the loan. In general, the financial performance of BMM is fair and
transparant. The distribution of capital also increase every year. The trend of
increament show the distribution of capital is welldone.
Keyword : Baitulmaal Muamalat, Financing, Small-Medium Enterprise (SME)
2
MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DAN
KINERJA KEUANGAN DI BAITULMAAL MUAMALAT
TRIA LESTARI
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi
pada
Departemen Agribisnis
DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2014
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja
Keuangan di Baitulmaal Muamalat.
Nama : Tria Lestari
NIM : H34114052
Disetujui oleh
Dr Ir Lukman M Baga, MA Ec
Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Ir Nunung Kusnadi, MS
Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan KineIja Keuangan di Baitulmaal Muamalat.
Nama : Tria Lestari NIM : H34114052
Disetujui oleh
Dr Ir Lukman M Baga, MA Ec Pembimbing
Diketahui oleh
MS
Tanggal Lulus: 1 0 014
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala,
karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2013
ini adalah pembiayaan, dengan judul Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM
dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat
Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tertulis
sebagai bentuk penghargaan kepada kedua orang tua yang telah memberikan
dukungan, doa, dan materi yang mengantarkan penulis pada satu titik menuju
masa depan, Dr Ir Lukman M Baga, MA Ec sebagai dosen pembimbing yang
telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendukung
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Dr Ir Ratna Winandi, MS
sebagai dosen evaluator kolokium. Ir Popong Nurhayati, MM dan Arif
Karyadi,SP sebagi penguji dan evaluator saat sidang yang telah memberikan saran
dan masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki penelitian lebih baik lagi,
teman-teman Alih Jenis 2 Agribisnis suka dukanya selama mengikuti kuliah, Nur
Fadhilah Umar atas bantuan dan dukungnya. Kepada staf di Baitulmaal Muamalat
terimakasih atas ilmu dan masukan yang diberikan serta semua pihak yang tidak
dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi
ini.Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Januari 2014
Tria Lestari
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Perumusan Masalah 3
Tujuan 5
Manfaat 5
Ruang Lingkup Penelitian 5
TINJAUAN PUSTAKA 6
Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 6
Karakteristik Lembaga Baitulmaal Wat Tamwil 6
Faktor-faktor yangMempengaruhi Pengambilandan PengembalianPembiayaan 8
Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba 10
KERANGKA PEMIKIRAN 11
Kerangka Pemikiran Teoritis 11
Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 11
Produk dan Ketentuan Sistem Syariah 12
Pembiayaan Syariah Untuk UMKM 17
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba 17
Kerangka Pemikiran Operasional 18
METODE PENELITIAN 21
Lokasi dan Waktu 21
Jenis dan Sumber Data 21
Metode Pengumpulan Data 21
Metode Pengolahan dan Analisis Data 22
Rasio KeuanganOrganisasi Nirlaba 23
Rasio Kinerja Fiskal 23
Rasio Kinerja Investasi 23
Rasio Efisiensi Program 23
HASIL DAN PEMBAHASAN 24
Sejarah dan Perkembangan Baitulmaal Muamalat 24
Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat 27
Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat 29
Penyaluran dan Pengembalian Pembiayaan UMKM 35
Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Baitulmaal Muamalat 38
Kondisi Keuangan Baitulmaal Muamalat 38
Iktisar kebijakan akuntansi 39
Rasio Kinerja Fiskal 41
Rasio Efisiensi Program 42
Rasio Kinerja Investasi 42
SIMPULAN DAN SARAN 43
Simpulan 43
Saran 44
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN 47
DAFTAR TABEL
1 Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) menurut skala usaha Tahun
2010 – 2011 atas dasar harga berlaku 2
2 Metode pengolahan dan analisis data 22
3 Analisis rasio keuanganorganisasi nirlaba 24
4 Target program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia 31
5 Realisasi penyerapan program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia 32
6 Karakteristik UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalat 33
7 Target pencapaian partisipasi ibadah peserta 34
8 Realisasi kehadiran ibadah peserta KUM3 35
9 Pengajuan dan pencairan pembiayaan peserta UMKM pada program KUM3 di
Baitulmaal Muamalat 36
10 Pencairan dan angsuran pengembalian pembiayaan UMKM pada program KUM3 37
11 Rasio kinerja fiskal Baitulmaal Muamalat Tahun 2008 – 2011 41
12 Rasio efisiensi program Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011 42
13 Rasio kinerja investasi Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011 42
DAFTAR GAMBAR
1 Perkembangan kemiskinan di Indonesia, 2004-2012 1
2 Jenis-jenis pembiayaan 9
3 Skim Al mudlorobah 13
4 Skim Al musyarakah 14
5 Skim Murabahah 14
6 Skim Al – ijarah 16
7 Skim Al- Qardh 16
8 Kerangka Pemikiran Operasional Mekanisme PenyaluranPembiayaan UMKM
dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat 20
9 Struktur organisasi Baitulmaal Muamalat 28
10 Tahap-tahap penyaluran pembiayaan untuk UMKM 29
11 Skim penyaluran pembiayaan di Baitulmaal Muamalat 36
12 Grafik presentase kemampuan peserta KUM3 dalam pengembalian
pembiayaan 38
13 Grafik penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat 43
DAFTAR LAMPIRAN
1 Scoring board Program KUM3 47
2 Hasil perhitungan analisis rasio dan perhitungan dana terhimpun 48
3 Perhitungan penyaluran dana terhimpun 49
4 Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat 2008-2011 50
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kekayaan alam
yang melimpah, tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran.
Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan dari kehidupan, khususnya dari
aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Sedangkan pengangguran
adalah banyaknya usia produktif yang tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak
memiliki pekerjaan.
Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan semua pihak baik
dari pemerintahan sampai kepada tiap individu masyarakat. Perkembangan tingkat
kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dijelaskan pada Gambar 1:
Sumber : BPS, 2012
Gambar 1 Perkembangan kemiskinan di Indonesia, 2004-2012
Gambar 1 memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin
menurun dari tahun 2004 ke tahun 2005.Namun, pada tahun 2006 jumlah
penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan
pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17.95%.
Namun pada tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk
miskin terus mengalami penurunan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2013
mencapai 5.92%, mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2012 sebesar
6.32%. Selama setahun terakhir (Februari 2012 sampai dengan Februari 2013),
jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama disektor
perdagangan sebanyak 790 ribu orang (3.29%), sektor konstruksi sebanyak 790
ribu orang (12.59%), serta sektor industri sebanyak 570 ribu orang (4.01%)1.
Berdasarkan data statistik tersebut maka pemerintah perlu meningkatkan
1Berita Resmi Statistik keadaan ketenagakerjaan (www.bps.go.id) diakses 27 Mei 2013.
2
pembangunan ekonomi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Selain dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan Sektor ini lebih
produktif dalam pemerataan pendapatan, memperkokoh struktur perekonomian
nasional dan berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku
Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dijelaskan pada Tabel 1 :
Tabel 1 Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) menurut skala usaha
Tahun 2010 – 2011 atas dasar harga berlakua
Skala Usaha
Tahun 2010*)
Tahun 2011**)
Perkembangan
Nilaib
Pangsac
Nilaid
Pangsae
Nilaif
(%)
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
(UMKM)
3 466 393.3
57.12
4 303 571.5
57.94
837 178.2
24.15
a. Usaha
Mikro
(Umi)
2 051 878.0
33.81
2 579 388.4
34.73
527 510.4
25.71
b. Usaha
Kecil
(UK)
597 770.2
9.85
722 012.8
9.72
124 242.6
20.78
c. Usaha
Menengah
(UM)
816 745.1
13.46
1002170.3
13.49
185 425.1
22.70
Usaha Besar (UB) 2 602 369.5
42.88
3 123 514.6
42.06
521 145.1
20.03
Total
(UMKM+UB) 6 068 762.8
7 427 086.1
1 358 323.3
22.38
aSumber : www.depkop.go.id, 2012 ;
b,d,e Miliar;
c,f Persentase (%)
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Pada Tabel 1 menunjukkan jika UMKM memiliki perkembangan nilai PDB
lebih besar yaitu 24.15% dibandingkan usaha besar yaitu 22.38% hal ini
menunjukkan jika UMKM berkontribusi dalam penigkatan perekonomian di
Indonesia. Oleh karena itu, salah satu alternatif untuk mengembangkan
perekonomian adalah melalui pengembangan UMKM. Aspek permodalan
pembiayaan UMKM tetap menjadi salah satu kebutuhan penting. Kebutuhan
penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM berkaitan dengan kebutuhan
menjalankan usahanya untuk kebutuhan modal maupun untuk mengembangkan
usaha melalui kegiatan investasi.
Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, prinsip syariah mulai
diterapkan oleh lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi
semaraknya pertumbuhan baitulmaal wattamwil di Indonesia. Baitulmaal
wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT dimotori pertama kalinya oleh
BMT Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi alternatif
3
pilihan bagi pengusaha mikro. Pengusaha mikro menjadi lebih leluasa bergerak
karena tidak terbebani akan adanya beban bunga yang terus bertambah.
Salah satu lembaga keuangan yang memfasilitasi dalam penambahan modal
usaha, investasi maupun jasa simpanan dengan prinsip syariah adalah Bank
Muamalat. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di
Indonesia, pada tanggal 16 Juni 2000 Bank Muamalat Indonesia mendirikan
Baitulmaal Muamalat (BMM). BMM merupakan lembaga non perbankan yang
memberikan kontribusi kepada masyarakat miskin melalui kegiatan sosial yang
meliputi santunan, zakat, infaq, sedekah, bantuan bencana dan kegiatan sosial
lainya. Selain kegiatan sosial, BMM juga berperan dalam pengembangan ekonomi
mikro yang mencakup pemberian modal pendampingan, dan pelatihan yang
berpihak kepada rakyat kecil. Melalui lembaga keuangan dari bank maupun non
bank diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam penambahan modal usaha
mikro sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, membantu
memperluas kesempatan kerja serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Perumusan Masalah
Perkembangan jumlah UMKM tahun 2010 sampai dengan tahun 2011
mengalami peningkatan sebesar 2.57% yaitu dari 53 823 732 unit pada tahun
2010 menjadi 55 206 444 unit pada tahun 2011. UMKM merupakan pelaku usaha
terbesar dengan persentasenya sebesar 99.99% dari total pelaku usaha nasional
pada tahun 2011. Berdasarkan data statistik UMKM dari Kementrian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010-2011, dijelaskan jika pada tahun 2011,
UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 101 722 458 orang atau 97.24%
dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2.33%
atau 2 320 683 orang dibandingkan tahun 2010. Kontribusi Usaha Mikro (UMi)
tercatat sebanyak 94 957 797 orang atau 90.77% dan Usaha Kecil (UK) sebanyak
3 919 992 orang atau 3.75%. Pada Usaha Mikro (UMi) sektor Pertanian,
Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam
penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 42 543 128 orang atau 44.80% dari total
tenaga kerja yang di serap. Jumlah tersebut meningkat sebesar 280 262 orang atau
0,66% dari tahun sebelumnya. Untuk sektor ekonomi yang memiliki penyerapan
tenaga kerja terbesar pada UK adalah sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 1
162 195 orang atau 29.65%. Sedangkan yang memiliki penyerapan tenaga kerja
terbesar pada Usaha Menengah (UM) adalah sektor Industri Pengolahan yaitu
sebanyak 1231298 orang atau 43.28%
Mengingat UMKM mempunyai peranan yang sangat penting bagi
perekonomian di Indonesia dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi
kemiskinan, maka ketersediaan modal untuk mengembangkan UMKM adalah
salah satu unsur yang harus dipenuhi. Akan tetapi, akses UMKM yang terbatas
terhadap kredit perbankan menghambat potensi kredit, sehingga tidak semua
UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Keterbatasan akses tersebut disebabkan
anggapan pihak perbankan jika UMKM tidak bankable atau tidak layak diberikan
4
kredit. Selama ini UMKM sangat sulit untuk memanfaatkan mekanisme
pembiayaan usaha. Permasalahannya antara lain sebagai berikut (Eriyanto 2005) :
1. Belum berkembangnya konsolidasi usaha yang memiliki jaringan usaha
terpadu baik di sekor produksi maupun pemasaran.
2. Masih rendahnya kredibilitas usaha dan sudut analisis perbankan.
3. Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan pembiayaan yang rumit.
4. Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk
dipenuhi.
5. Infonnasi yang kurang merata tentang layanan perbankan dan lembaga
keuangan yang dapat dimanfaatkan.
Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan alternatif yang sesuai dan kebijakan
operasional yang efektif dalam membangun hubungan antara lembaga keuangan
atau pembiayaan non bank. Lembaga keuangan yang mampu memberikan
pelayanan untuk UMKM adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga ini pada
dasarnya menerapkan konsep berdasarkan perjanjian bagi hasil, yaitu kedua belah
pihak sama-sama menanggung resiko proyek yang dijalankan, jika untung mereka
sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara pembagian yang disetujui
danjika rugi sama-sama menanggung kerugian. Dibandingkan dengan lembaga
keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah dicirikan oleh investasi yang
halal, tidak mengunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, jual
beli atau sewa, berorientasi kepada keuntungan dan kesejahteraan, menerapkan
hubungan kemitraan, dan seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan dewan
syariah
Perkembangan pembiayaan dengan sistem syariah selama beberapa tahun
terakhir peningkatannya terlihat cukup pesat, tidak hanya pada jumlah bank yang
beroperasi dengan prinsip syariah, tetapi juga dalam mobilisasi dana pihak ketiga
dan pembiayaan yang disalurkan. Menurut kategori Bank Indonesia, Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) terdiri atas bank dan non bank. Contoh dari LKS non
bank adalah koperasi pondok pesantren (koppontren), koperasi syariah (kopsar),
baitulmal wattanwil (BMT) dan BaitulTanwil Muhammadiyan (BTM). Selain itu,
pada kenyataanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut berperan dalam pemberian
fasilitas penambah modal untuk UMKM dengan prinsip syariah.
Salah satu LAZ sebagai lembaga penunjang untuk memfasilitasi UMKM
dalam pemenuhan modal usaha adalah Baitulmaal Muamalat (BMM). BMM
merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia yang beridiri sejak
tahun 1994. Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank
Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro, pada tanggal 16 Juni 2000
diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Menteri
Agama RI.
Baitulmaal Muamalat (BMM) semakin mengkokohkan positioningnya
sebagai mediator lembaga pemberdayaan sosial dan keuangan mikro Indonesia.
Hal ini terlihat dari program kerja yang menitik beratkan pada pemberdayaan
usaha mikro melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid
(KUM3). Program KUM3 merupakan program yang dibentuk BMM untuk
membantu usaha mikro khususnya dalam penambahan modal usaha dan
menjadikan masjid sebagai medianya. Sebagai lembaga yang non profit, maka
dalam penelitian ini akan membahas mengenai sistem penyaluran dan pembiayaan
untuk UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan menilai
5
kinerja keuangan yang selama ini dijalankan oleh BMM. Saat ini dengan potensi
jaringan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, BMM mengoptimalkan
sumber daya penghimpunan danauntuk dikelola kedalam program-program
pemberdayaan yang secara nyata membantu kehidupan masyarakat yang
memerlukan bantuan dan secara efektif dapat mewujudkan pencapaian visi BMM.
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penyaluran dan pengembalian pembiayaan yang diterapkan oleh
Baitulmaal Muamalat terhadap UMKM di Indonesia?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat pada 4 tahun terakhir?
Tujuan
Tujuan dari penelitian yang dapat dikaji adalah :
1. Mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan serta realisasinya
terhadap UMKM di Indonesia.
2. Menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dalam melakukan kegiatan
sosial yang tidak berorientasi pada laba.
Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:
1. Bagi Penulis :
Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu
pengetahuan baru mengenai pembiayaan syariah.
2. Bagi Baitulmaal Muamalat :
Sebagai bahan informasi dan untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam
memberikan penyaluran dan pengembalian pada UMKM.
3. Bagi Pembaca :
Dapat dijadikan sumber informasi untuk dijadikan acuan dan referensi untuk
penelitian selanjutnya.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Baitulmaal Muamalat. Berlokasi di ruko
Cipulir Plaza Jalan Ciledug Raya No.18 Jakarta Selatan 12230. Untuk
mengidentifikasi penyaluran dan pengembalian pembiayaan UMKM di Indonesia
serta realisasinya menggunakan analisis deskriptif.
Selanjutnya menganalisis kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dengan
perhitungan rasio kinerja fiskal, rasio efisiensi program, dan rasio kinerja investasi
menggunakan laporan keuangan Baitulmaal Muamalat pada 4 tahun terakhir yaitu
tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.
6
TINJAUAN PUSTAKA
Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga
keuangan yang kegiatanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang
bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya
informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya
masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga
keuangan lainnya. Oleh karena itu, LKMS adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat
yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip
koperasi.
Penelitian yang dilakukan Saadah (2011) dalam menganalisis penyaluran
pembiayaan untuk UMKM di empat LKMS kasus KBMT dan BPRS di Bogor
menyebutkan jika Proses penyaluran kredit antara keempat lembaga yaitu KBMT
Wasilah, KBMT Tadbiirul Ummah, BPRS Bina Rahmah dan BPRS Rif’atul
Ummah tidak jauh berbeda, yaitu nasabah datang untuk mengajukan kredit atau
pembiayaan setelah itu mengisi aplikasi yang diberikan oleh pihak lembaga,
wawancara. Setelah itu pihak lembaga melakukan survey ke lokasi baik lokasi
usaha maupun tempat tinggal nasabah, setelah itu pihak lembaga rapat untuk
memastikan apakah disetujui atau ditolak. Syarat agunan yang dipergunakan
adalah barang yang berharga atau yang mempunyai nilai tinggi minimal bernilai
satu juta misalkan kendaraan bermotor, tanah bangunan dan lain-lain. Dalam hal
ini BPRS lebih cepat yaitu antara tiga sampai lima hari sedangkan di KBMT
membutuhkan waktu lima sampai tujuh hari.
Karakteristik Lembaga Baitulmaal Wat Tamwil
Baitulmaal wat Tamwil (BMT) adalah suatu gerakan swadaya masyarakat
dibidang ekonomi yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan
finansial usaha mikro dan kecil. Kegiatan baitul tamwil adalah mengembangkan
usaha–usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan baitulmaal adalah lembaga
sosial yang didirikan untuk menerima dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari
masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan Islam
(Rodoni 2008).
Penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan
penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang
dijalankan berdasarkan syariat. Terdapat tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT
(Widodo et al 1999) yaitu:
7
1. Jasa Keuangan
Kegiatan Jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan
dan penyalurannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau
non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secaraoperasional dengan kegiatan
simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum.
a. Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana
yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kesektor
produktif dalam bentuk pembiayaan.
b. Penyaluran Dana
Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri dari dua jenis. Pertama,
pembiayaan dengan bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga. Didalam
operasinya merupakan sistem kebersamaan dalam menanggung resiko
usaha nasabahnya dan berbagi keuntungan dan kerugian secara adil antara
pihak BMT dan nasabah. Kedua adalah jualbeli dengan pembiayaan
ditangguhkan, yaitu penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan
harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin
keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat
berupa ba’i bitsaman ajil (pembiayaan dilakukan secara angsuran) dan
mudharabah (pembiayaan dilakukan di akhir pembayaran).
2. Sektor Riil
Pada dasarnya kegiatan sektor riil merupakan bentuk penyaluran dana BMT.
Namun berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya
berjangka waktu tertentu. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen
atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran
dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan
BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang
sudah ada dengan cara membeli saham. Akad yang sesuai dengan prinsip ini
adalah al mudharabah.
3. Sosial (zakat, infaq dan sedekah)
Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Sektor
ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena berperan dalam pembiayaan
agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian
pembiayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga
dalam hal agama. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang telah disalurkan oleh
nasabah kepada BMT akan disalurkan dalam bentuk qordul hasan, dimana
dalam produk ini pihak BMT tidak mengharapkan imbalan. Oleh karena itu
para nasabah BMT tersebut diharapkan dapat turun memperkuat sektor sosial
dengan menyalurkan ZISnya kepada BMT.
Peran BMT dalam penyaluran pembiayaan usaha mikro dapat berjalan
dengan efektif apabila pelaku usaha mampu mengelola pinjaman yang diberikan
dengan baik, sehingga memberikan keuntungan yang baik pula untuk pelaku
usaha mikro. Penelitian yang dilakukan Pratomo (2007) dalam strategi LKMS
untuk mengembangkan usaha mikro menyebutkan jika BMT memberikan peluang
dengan memberikan pembiayaan kepada para anggotanya untuk bisa membuka
usaha baru dengan konsep bagi hasil yang adil dan menguntungkan. Selain itu,
dari aspek pendapatan total sebelum bergabung dengan BMT didapatkan bahwa
mayoritas berpendapatan kurang dari Rp 200 000 (40%). Setelah bergabung
8
dengan BMT mayoritas pelaku usaha mikro memiliki kenaikan pendapatan antara
Rp 200 000 sampai dengan Rp 2 999 999 (96%). Peningkatan yang cukup nyata
ini menunjukkan bahwa modal kerja yang diberikan oleh BMT benar-benar
dimanfaatkan oleh nasabah.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan dan Pengembalian
Pembiayaan
Adanya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
maka kredit pun diatur dengan menggunakan istilah pembiayaan. Pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan
pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan,
atau bagi hasil.
Sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua (Antonio 2001),
yaitu:
1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha
produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua:
1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi,
maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil
produksi.
b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu
barang,
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal
atau capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.
9
Sumber : Antonio 2001
Gambar 2 Jenis-jenis pembiayaan
Permintaan pembiayaan yang umumnya dilakukan nasabah pada lembaga
keuangan non bank adalah pengalaman usaha dan besarnya angsuran. Hasil
penelitian yang dilakukan Himmati (2010) menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan pembiayaan diantaranya adalah bagi hasil, pendapatan
usaha keluarga, pengalaman usaha, frekuensi pinjaman, jangka waktu angsuran,
jumlah tanggungan keluarga, besar angsuran dan tingkat pendidikan. Diantara
faktor-faktor tersebut yang berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan
adalah faktor bagi hasil, pengalaman usaha, frekuensi pinjaman dan besar
angsuran. Faktor yang lain meski tidak berpengaruh secara nyata namun memiliki
pengaruh yang positif terhadap permintaan pembiayaan.
Adanya keterbatasan modal yang dialami oleh UMKM merupakan sebuah
tantangan besar yang harus ditangani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Oleh karena itu, dibutuhkan pembiayaan yang dilakukan oleh LKS terhadap
UMKM. Akan tetapi, pembiayaan yang diberikan oleh LKS terhadap usaha kecil
ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Kinerja LKS dapat dikatakan baik apabila
kinerja setiap bagian pada LKS juga baik khususnya kinerja LKS dalam hal
penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Penelitan yang dilakukan Jauhari
(2011) dalam menganalisis faktor-faktor pembiayaan yang mempengaruhi
pembiayaan bermasalah pada program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis
Masjid (KUM3) di Baitulmaal Muamalat dengan faktor faktor character yang terdiri
dari social value, theoretical value, economical value, religious value dan faktor
capacity yang terdiri dari pemasaran, financial, manajerial, dan teknis, yang
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada
program KUM3 di Baitul Maal Muamalat (BMM) hanya faktor social value dan
economic value. Sehingga BMM perlu memperhatikan dua faktor tersebut agar
penyaluran pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan seimbang antara jiwa sosial
dan usaha yang dijalankan pelaku usaha. Prinsip pembiayaan syariah yang mendasar adalah Bank Indonesia (2007) :
1. Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan
dana maupun pihak yang menyediakan dana.
2. Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan
maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang
menyertai pembiayaan tersebut.
Pembiayaan
Konsumtif Produktif
Investasi Modal Kerja
10
Untuk mendukung prinsip–prinsip tersebut agar dapat berjalan jauh dari
prasangka, manipulasi, korupsi dan kolusi maka dibutuhkan informasi
yangmemadai. Informasi ini menjadi data pendukung yang dapat digunakan untuk
mengambil keputusan yang proporsional. Jenis informasi yang dimaksud antara
lain:
1. Informasi dasar nasabah
2. Informasi data penjualan atau pembelian dan penyewaan riil
3. Proyeksi laporan keuangan
4. Akad pembiayaan.
Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba
Kinerja keuangan suatu lembaga merupakan prestasi yang diperlihatkan
oleh lembaga tersebut dari hasil usahanya yang tercermin dalam laporan
keuangan. Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan suatu lembaga
perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan dari lembaga yang
bersangkutan. Pada organisasi nirlaba, kinerja keuangan lebih memperhatikan
jumlah kas dan jumlah saldo investasi bukan memperhatikan laba yang biasa
diterapkan usaha bisnis pada umumnya. Dalam melakukan analisis terhadap
laporan keuangan diperlukan suatu ukuran tertentu. Bentuk ukuran tersebut
bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan pemakaianya, seperti analisis rasio yaitu
suatu ukuran yang sering digunakan, analisis trend, analisis presentase per
komponen dan analisis Du Point, dan analisis terhadap laporan keuangan dapat
diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu lembaga
atau organisasi.
Tujuan utama organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa kepada
masyarakat untuk mendukung atau terlibat dalam aktivitas publik tanpa
berorientasi untuk mencari keuntungan moneter maupun komersil. Organisasi
nirlaba mencakup beberapa bidang antara lain agama, isu-isu sosial, derma-derma,
pelayanan kesehatan publik, politik, kesenian, riset, olahraga, dan beberapa para
petugas pemerintah dan bukan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.
Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan organisasi
nirlaba berdasarkan rumus yang dibuat oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003) yaitu
pos-pos pada laporan keuangan yang menyusun rasio-rasio kinerja fiskal, efisiensi
program dan kinerja investasi. Besar kecilnya komponen-komponen yang terdapat
dalam laporan neraca, dan laporan arus kas untuk jangka waktu periode tertentu
akan memperlihatkan kondisi kinerja lembaga tersebut dalam mengelola aset dan
dana yang dimilikinya. Dengan metode rasio dapat dianalisis hubungan antar
akun, perbandingan dari tahun ke tahun dan perbandingan dengan instansi
eksternal. Metode rasio pada umumnya digunakan organisasi bisnis, untuk
organisasi nirlaba perlu dilakukan beberapa penyesuaian.
Pada organisasi nirlaba, penerimaan dana yang diterima digunakan untuk
melakukan program-program yang dilakukan oleh organisasi tersebut, maka
organisasi nirlaba harus membuat laporan keuangan secara detail dan terbuka
dalam melakukan penyaluran biaya tersebut serta program yang dijalankan jelas
adanya dan terbukti berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar loyalitas donatur
terjaga untuk menyalurkan dananya pada organisasi tersebut maupun untuk
11
menarik calon donatur yang baru, karena bertahanya organisasi nirlaba ditentukan
oleh donatur yang bersedia untuk menyalurkan dananya. Banyak organisasi
nirlaba yang belum dapat mengefisienkan dana untuk programnya. Penelitian
yang dilakukan Eiodia (2012) dalam menganalisis kinerja keuangan organisasi
nirlaba Yayasan Sion di Jawa Tengah Utara mengacu pada rumus analisis rasio
untuk organisasi nirlaba yang dibuat Ritchie dan Kolodinsky (2003) menjelaskan
jika kinerja keuangan Yayasan Sion dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009
tidak baik. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan analisis rasio kinerja fiskal,
kinerja investasi, efisiensi program dan rasio dukungan publik tiap tiap nilai rasio
tersebut mengalami penurunan setiap tahunya bahkan ada yang sampai minus.
Sebab penurunanya masih kurang efektif dalam mencari donator untuk
membiayai program yang dimiliki yayasan tersebut selain itu, pengeluaran untuk
membiayai program lebih besar dibandingkan penerimaan yang ada.
KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka Pemikiran Teoritis
Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan upaya yang
ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.
UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang banyak memiliki keterbatasan
dibandingkan dengan perusahaan besar. Perbedaan yang paling mendasar jika
dibandingkan dengan perusahaan besar adalah dalam hal skala usaha. Hal tersebut
menunjukkan bahwa ruang lingkup usaha UMKM sangat terbatas. Rudjito (2003)
usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin
atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga.
Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha ini adalah Rp 50 juta. Usaha
mikro ini adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi
dengan hasil penjualan Rp 100 juta.
Ciri-ciri usaha kecil, diantaranya (Suharto 2008) :
a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak
gampang berubah;
b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih
sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan
keluarga, sudah membuat neraca usaha;
Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan
oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling
banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 2.5 miliar sampai dengan paling
banyak Rp 50 miliar.
12
Produk dan Ketentuan Sistem Syariah
Padalembaga keuangan syariah hubungan antara lembaga dan nasabahnya
atau anggota, bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan
kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan
pengelola dana (mudlarib). Oleh karena itu, tingkat laba lembaga, tidak hanya
berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga
berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah atau anggota
penyimpan dana.
Adapun operasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan
memberikan pembiayaan, lembaga menggunakan piranti atau perangkat syariah
sebagai berikut (Jumanto et al 2007) :
a) Sistem Bagi Hasil
Sistem bagi hasil menggunakan perangkat syariah yang disebut Al Mudlorobah
dan Al Musyarakah
1. Al Mudlorobah yaitu sistem kerja sama antara dua belah pihak yang terdiri dari
pemilik modal (shohibul maal) dengan pengelola (mudlorib) baik bersifat
keuangan atau institusi (lembaga) dengan ketentuan bagi hasil yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu transaksi (akad), apabila
mendapat hasil atau keuntungan. Sedangkan jika rugi, ditanggung oleh pemilik
modal, selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun, apabila kelalaian
tersebut disebabkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab
atas kelalaian tersebut. Dengan kata lain dalam mudlorobah, pengelola hanya
sebagai wakil (wakalah) dari pemilik modal, untuk mengusahakan modalnya
dengan mendapat bagian dari sebagian keuntungan (hasil) yang telah
disepakati bersama. Skim Al Mudlorobah dijelaskan pada Gambar 3.
Ketentuan-ketentuan yangharus ada pada mudlorobah (BMT Network 2002):
a. Adanya kedua belah pihak yaitu shohibul maal dan mudlorib. Keduanya
disyaratkan harus cakap hukum artinya secara hukum pantas melakukan
transaksi (akad) tersebut.
b. Adanya akad, yaitu ikatan kerja atau kesepakatan bersama antara dua belah
pihak dengan ketentuan secara eksplisit menunjukkan tujuan akad dan semua
kesepakatan dilakukan saat membuat kontrak.
c. Adanya modal dengan ketentuan jelas jumlahnya, bentuk uang atau barang
yang dinilai secara tunai bukan piutang.
d. Adanya usaha. usaha hak eksklusif pengelola (mudlorib) dan yang sesuai
syariah, bukan usaha yang diharamkan.
e. Keuntungan, apabila mendapat keuntungan dibagi untuk kedua belah pihak
sesuai dengan bagian masing-masing (nisbah) yang telah disepakati bersama
waktu akad. Sedang apabila ada kerugian karena usaha ditanggung pemilik
dana.
13
Skill/usaha Modal
Sumber : Jumanto et al 2007
Gambar 3 Skim Al mudlorobah
2. Al Musyarakah atau syirkah, yaitu sistem kerja sama antara dua belah pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skim sistem Al
Musyarakah dijelaskan pada Gambar 4.
Ketentuan-ketentuan Al Musyarakah:
a. Adanya pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan syarat cakap hukum bagi
yang melakukan kontrak.
b. Adanya akad (ikatan kerja sama) antara pihak akad secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak. Kesepakatan-kesepakatan dilakukan saat kontrak.
c. Modal dengan jumlah yang jelas, bentuk uang atau barang yang dinilai. Modal
dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti. Jika modal
berbentuk aset harus terlebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para
mitra (anggota).
d. Adanya kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
e. Keuntungan dan kerugian dibagikan secara proporsional sesuai dengan
besarnya modal dan kontribusi masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
f. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
1. Negosiasi
2. Akad Mudlorobah
Anggota/calon anggota
Usaha/proyek
Keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan
LKMS
Modal
14
Sumber : Jumanto et al 2007
Gambar 4 Skim Al musyarakah
b) Sistem Jual Beli
Sistem jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan
kepemilikan barang. Keuntungan yang didapat oleh lembaga keuangan ditentukan
didepan dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual, dalam sistem ini
lembaga menggunakan perangkat syariah yang disebut Ba’i murabahah.
Ba’i murabahah yaitu jual beli barang dengan menyebutkan harga asal
ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara
lembaga dengan anggota. Skim sistem murabahah dijelaskan pada Gambar 5.
Ketentuan umum ba’i murabahah (BMT Network 2002):
a. Akad atau transaksi bebas dari riba
b. Barang yang dijualbelikan tidak barang haram
c. Lembaga keuangan membeli barang atas nama lembaga dengan sah bebas riba
d. Lembaga keuangan harus jujur tentang harga pokok pembelian
e. Anggota membayar harga yang telah disepakati dan dalam waktu yang telah
disepakati pula
f. Boleh mengadakan perjanjian khusus misalnya meminta jaminan dan lain
sebagainya
5. Bayar
4.Terima Barang
3. Beli barang
Sumber : Jumanto et al 2007
Gambar 5 Skim Murabahah
1. Negosiasi
2. Akad Musyarakah
Anggota/calon anggota LKMS
Usaha/Proyek
3. Negosiasi
4. Akad Musyarakah
1. Negosiasi
2. Akad Ba’i Murabahah
LKMS Anggota/Calon anggota
Modal usaha
toko/produsen
15
c) Sewa Menyewa
Kegiatan sewa menyewa dalam syariah menggunakan akad Al-ijarah. Al
Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan
jalan penggantian. Beberapa contoh kontrak ijarah (pemilikan manfaat) seperti
manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk
dikendarai, manfaat yang berasal karya seperti hasil karya seorang insinyur
bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dan lain sebagainya. Skim
sistem Ijarah dijelaskan pada Gambar 6. Dalam Hukum Islam ada dua jenis
ijarah, yaitu :
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang
dibayarkan disebut ujrah.
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada
orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan
leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee)
disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebutmu’jir/muajir
dan biaya sewa disebut ujrah.
Ketentuan-ketentuan akad Al-ijarah diantaranya adalah :
Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan
dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa:
1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
Kewajiban penerima manfaat barang atau jasa:
1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan
barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan
yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
16
B. Milik
1. Sewa beli
2.Beli objek sewa A. Milik 1. Pesan objek sewa
Sumber : Antonio 2001
Gambar 6 Skim Al – ijarah
d) Jasa
Kegiatan jasa dalam sistem syariah, salah satunya menggunakan akad Al-
Qardh. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan
imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui
atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Skim Al-
Qardh dijelaskan pada Gambar 7. Ketentuan umum Al-Qardh :
1. Pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah
disepakati.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.
4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada
LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya
saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya,
maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
menghapus sebagian seluruh kewajibannya.
Perjanjian Qardh
Tenaga Modal
Kerja 100%
100% Kembali
modal
Sumber : Antonio 2001
Gambar 7 Skim Al- Qardh
Penjual Suplier Objek Sewa
LKMS
Nasabah
Nasabah LKMS
Proyek Usaha
Keuntungan
17
Pembiayaan Syariah Untuk UMKM
Program pembiayaan syariah untuk UMKM merupakan suatu program
pembiayaan yang bertujuan untuk mengayomi dan mengangkat kaum usaha mikro
untuk menjadi lebih baik dalam melakukan usahanya. Dengan demikian, kriteria
efisiensi dalam pengertian ekonomis tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam
mengevaluasi program pembiayaan sejenis ini. Kriteria efektivitas dirasakan lebih
tepat dibandingkan dengan kriteria efisiensi, dalam arti sejauh mana program
pembiayaan tersebut dapat dengan cepat dan luas menjangkau sasaran mereka.
Penilaian yang dilakukan terhadap permohonan pembiayaan, pemberian dana
harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi
secara keseluruhan calon peminjam. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:
1) Character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam
dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat
memenuhi kewajibannya.
2) Capacity yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan peminjam
untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi
peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas
sarana usahanya.
3) Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon
peminjam, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang
ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya
4) Collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini
bertujuan untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan pembayaran
terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.
5) Conditions yaitu pihak pemberi dana melihat kondisi ekonomi yang terjadi di
masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha
yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi
eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam.
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Pada dasarnya, praktek akuntansi untuk organisasi nirlaba tidak jauh
berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini terlihat jelas bahwa aturan akuntansi
organisasi nirlaba diatur sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 : Pelaporan
keuangan organisasi nirlaba. Sehingga yang diatur adalah pelaporannya, teknis
akuntansinya diatur secara mandiri diserahkan kepada entitas masing-masing.
Dengan bentuk pelaporan yang sudah diatur dalam PSAK 45, secara tidak
langsung pencatatan transaksi akan dibuat oleh entitas mengikuti format laporan
yang telah ada. Prinsipnya, pencatatan transaksi organisasi nirlaba dari
penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan produk jasa, penyusutan,
dan transaksi reguler lainnya tidak ada perbedaan dengan organisasi bisnis,
namun yang membuat berbeda adalah organisasi nirlaba tidak ada pihak yang
menjadi pemilik, sehingga tidak ada transaksi yang berhubungan dengan
penjualan atau perubahan kepemilikan, atau tidak adanya alokasi dana atau
sumber daya hasil likuidasi (pembubaran organisasi) kepada orang-orang tertentu.
Informasi keuangan dari suatu organisasi nirlaba kepada pihak eksternal terdiri
18
dari (PSAK No.45) :
1. Laporan posisi keuangan
Tujuan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai
aset, kewajiban serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara
unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi
keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam
laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota
organisasi, kreditor dan pihak-pihak lain untuk menilai :
a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
b. Likuiditas, fleksibilitas, keuangan,untuk memenuhi kewajibannya dan
kebutuhan pendanaan eksternal.
2. Laporan aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah meyediakan informasi mengenai :
a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset
bersih,
b. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program
atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama
dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya,
dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan
pihak-pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai
upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan
jasa serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
3. Laporan arus kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas
disajikan sesuai PSAK No.2 tentang laporan arus kas dengan tambahan
berikut ini: aktivitas pendanaan, pengungkapan informasi mengenai aktivitas
investasi dan pendanaan non kas, sumbangan berupa bangunan atau aset
investasi.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas
yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan perkiraan
yang dinyatakan dalam laporan keuangan.
Kerangka Pemikiran Operasional
UMKM memiliki peran penting dalam proses pembangunan perekonomian
di Indonesia. Usaha dengan skala sangat terbatas ini mencakup berbagai sektor
usaha, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan sebagainya
sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan UMKM berkontribusi dalam
pertumbuhan berbagai sektor tersebut. Oleh sebab itu, unit usaha ini perlu
mendapat perhatian khusus dalam perkembangan dan kemajuannya karena
perannya sangat penting bagi perekonomian. Perkembangan dan kemajuan
UMKM ditentukan oleh stakeholder UMKM sendiri, tapi dukungan dari pihak
eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas
kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan
keberlangsungannya. Berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi UMKM
19
untuk melangsungkan aktivitas dan perkembangan usahanya adalah lemahnya
permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta
kemampuan manajemen dan pemasaran masih sangat terbatas. Lemahnya
kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat
kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan
dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga
keuangan disamping upaya dari pelaku UMKM sendiri. Pemerintah dan lembaga
keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan
tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini. Wujud solusi ini adalah
pemberian kredit bagi UMKM sebagai sumber modal dalam menjalankan
aktivitas usaha maupun pengembangannya.
Akses UMKM untuk mendapatkan fasilitas pinjaman modal dari perbankan
terhambat sehingga tidak semua UMKM mendapat fasilitas kredit. Keterbatasan
akses tersebut dikarenakan anggapan pihak perbankan jika UMKM tidak
bankable atau tidak layak diberikan kredit. Seiring perkembangan ekonomi di
Indonesia pembiayaan dengan pola syariah mulai banyak diterapkan oleh lembaga
keuangan bank dan non bank. Nilai tambah dari prinsip syariah terletak pada
sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antara peminjam
dan yang meminjamkan diganti menjadi wujud kemitraan. Selain itu prinsip
syariah yang tidak membebankan bunga dapat membuat pelaku UMKM menjadi
leluasa dalam melakukan pinjaman modal.
Selain dalam bentuk perbankan, prinsip syariah juga di terapkan oleh
lembaga non bank seperti koperasi, BMT dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pun
turut menjadi lembaga penunjang dalam memberikan pinjaman untuk UMKM.
Perbedaan mekanisme penyaluran pinjaman modal usaha yang diterapkan oleh
LAZ adalah penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad qordul hasan
dimana pelaku UMKM tidak perlu membagi keuntungan kepada LAZ. Pelaku
UMKM hanya mengganti pokok pinjaman yang di berikan oleh LAZ sehingga
diharapkan pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mengurangi
masalah kemiskinan serta pengangguran di Indonesia.
Salah satu perbankan yang memfasilitasi dalam penambahan modal usaha,
investasi maupun jasa simpanan dengan prinsip syariah adalah Bank Muamalat.
Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dan
Bank syariah yang satu-satunya membuat LAZ yang dinamakan Baitulmaal
Muamalat untuk membantu nasabahnya serta masyarakat umum dalam
memfasilitasi penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedakah dan Wakaf) kepada
yang berhak, kegiatan sosial serta membidik para pelaku UMKM yang ingin
mengembangkan usahanya denganpemberian modal dengan prinsip syariah,
pendampingan, dan pelatihan usaha.
Pada peneliatan ini akan menjelaskan mekanisme skim penyaluran dan
pengembalian pembiayaan untuk UMKM di Indonesia yang dilakukan oleh
Baitulmaal Muamalat. Dengan melihat tahapan-tahapan penyaluran pembiayaan,
realisasi pencairan dan pengangsuran dana serta realisasi dalam memonitoring
ibadah. Sebagai LAZ yang merupakan lembaga nonprofit, dimana lembaga
tersebut dapat betahan untuk kedepanya melalui dana yang berasal dari donatur
bukan dari keuntungan usaha, maka yang akan dibahas selanjutnya dalam
penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat (BMM)
pada periode tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dengan perhitungan analisis rasio
20
organisasi nirlaba yang mengacu pada jurnal Ritchie dan Kolodinsky (2003)
mencakup rasio kinerja fiskal, rasio efisiensi program, dan rasio kinerja investasi.
Kemudian hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut akan menjelaskan dan
memberikan gambaran kepada BMM tentang baik atau buruknya keadaan atau
posisi keuangan BMM dari suatu periodeke periode berikutnya. Kerangka
pemikiran operasional penelitian ini dapat terlihat pada Gambar 8.
Gambar 8 Kerangka Pemikiran Operasional Mekanisme Penyaluran Pembiayaan
UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat.
Mendeskripsikan skim penyaluran
dan pengembalian pembiayaan
untuk UMKM mencakup :
a. Tahap-tahap penyaluran
pembiayaan
b. Realisasi pencairan
pengangsuran pembiayaan
c. Realisasi monitoring ibadah.
Menilai Kinerja Keuangan di
Baitulmaal Muamalat sebagai
lembaga nonprofit dengan
menggunakan analisis :
Rasio kinerja fiskal
Rasioefisiensi program,
Rasio kinerja investasi
Lembaga amil zakat membantu pinjaman modal UMKM
dengan konsep syariah, pendampingan usahadan ibadah.
Masalah atau kendala
1. Lemahnya permodalan
untuk mengembangkan
UMKM.
2. Keterbatasan akses
UMKM dalam pinjaman
modal di lembaga
perbankan.
Potensi
1. UMKM membantu
perekonomian negara,
penyerapan tenaga kerja,
pemenuhan kebutuhan
masyarakat, dan solusi
mengatasi kemiskinan.
Baitulmaal Muamalat
Menganalisis penyaluran pembiayaan UMKM
dan memberikan gambaran posisi keuangan
BMM.
21
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu
Penelitian mengenai Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan
Kinerja Keuangan dilakakuan di Baitulmaal Muamalat. Pemilihan lokasi tersebut
dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan keberadaan Bank
Muamalat sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah pertama di Indonesia
yang mendirikan lembaga amil zakat untuk menghimpun dana ZIS dan dana
sosial. Kegiatan penelitian dan pengumpulan serta pengolahan data dilaksanakan
selama tiga bulan dari bulan Juni sampai Agustus 2013.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan yaitu
dengan melakukan diskusi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-
pihak terkait seperti pihak dari Baitulmaal Muamalat dalam menangani program
pemberdayaan ekonomi, dan kepala bagian operasional pada Baitulmaal
Muamalat sebagai narasumber.
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai literatur
seperti buku, internet, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan data dari
Kementrian Koperasi dan UMKM yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini,
data tersebut digunakan sebagai data pendukung dan pembanding penelitian
ini.Data yang digunakan terdiri atas data laporan keuangan Baitulmaal Muamalat
empat tahun terakhir dari tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 pada laporan
keuangan tahun 2012 dan 2013 belum di audit oleh pihak BMM sehingga yang
digunakan hanya priode empat tahun terakhir. Data rekap penyaluran pembiayaan
UMKM, dan data pelaku UMKM yang mengikuti program KUM3 di BMM.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data
yang diperlukan melalui suatu prosedur secara sistematis. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data
kualitatif yaitu berupa:
1. Studi lapang (Field research)
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan
dengan melakukan wawancara pada beberapa informan dan mencari data yang
mendukung objek pembahasan yang terjadi di lapangan. Wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur dimana peneliti telah
mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan diajukan
dan kemudian membacakan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan.
Namun peneliti tidak membatasi jawaban informan, sehingga informan dalam
penelitian ini mampu menjawab bebas sesuai dengan pendapatnya.
22
2. Studi kepustakaan (Library research)
Studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dalam mengumpulkan
data penelitian ini adalah mempelajari beberapa literatur seperti buku, skripsi
atau tesis terdahulu, majalah, artikel, penulusuran internet serta dokumen lain
yang mendukung untuk mendapatkan data sekunder dan tulisan yang relevan
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Metode Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
dan analisis kuantitatif melalui tahap pengolahan, deskripsi dan interpretasi data
secara deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran
penyaluran dan pengembalian pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat.
Analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif adalah
metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu
sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 2009). Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada
Baitulmaal Muamalat menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan
alat bantu software komputer Microsoft Excel 2010. Model pengolahan dan
analisis data secara rinci teridentifikasi pada Tabel 2.
Tabel 2 Metode pengolahan dan analisis data
Metedologi Tujuan Jenis Data Alat analisis
Mengetahui skim
penyaluran dan
pengembalian pembiayaan
yang diterapkan oleh
Baitulmaal Muamalat
terhadap UMKM.
Data primer : Observasi langsung di
lapangan, diskusi dan wawancara.
Data Sekunder : Jurnal, hasil
penelitian sebelumnya dan data dari
Kementrian Koperasi dan UMKM
data rekap penyaluran pembiayaan
UMKM, dan data pelaku UMKM
yang mengikuti program KUM3 di
BMM
Analisis
Deskriptif
Menilai kinerja keuangan
Baitulmaal Muamalat dalam
melakukan kegiatan sosial
yang tidak berorientasi pada
laba
Data primer : Observasi langsung di
lapangan, diskusi dan wawancara.
Data Sekunder : Data laporan
keuangan Baitulmaal Muamalat
empat tahun terakhir, internet, arsip,
artikel,jurnal, hasil penelitian
sebelumnya.
Analisis Rasio:
Kinerja fiskal,
Efisiensiprogram
Kinerja investasi
23
Rasio KeuanganOrganisasi Nirlaba
Analisis rasio merupakan suatu analisis laporan keuangan yang umum
digunakan karena analisis rasio sebagai alat paling cepat untuk menilai kinerja
keuangan perusahaan. Selain itu, analisis rasio dapat memberikan wawasan
jangka menengah dan panjang bagi kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan
yang merupakan indikator keuangan pada organisasi nirlaba merupakan rumus
yang dibuat oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003) dalam jurnalnya untuk
mengidentifikasi rasio keuangan organisasi nirlaba (yayasan universitas) di
Amerika. Pada penelitian ini, untuk menganalisis laporan keuangan Baitulmaal
Muamalat mengacu pada Ritchie dan Kolodinsky (2003). Analisis rasio
digunakan untuk menguji apakah rasio-rasio tersebut relevan untuk digunakan
dalam konteks Indonesia dan lembaga amil zakat. Pengukuran nilai pada rasio
tersebut dikatan baik jika nilai rasio satu atau lebih. Analisis rasio tersebut terdiri
atas :
Rasio Kinerja Fiskal
Rasio kinerja fiskal merupakan suatu rasio untuk mengukur kinerja fiskal
(penerimaan dan pengeluaraan dana) suatu organisasi nirlaba. Berikut ini adalah
beberapa perhitungan dalam kinerja fiskal yang relevan untuk konteks Indonesia
dan organisasi nirlaba yang bergerak diluar sektor pendidikan :
a. Total pendapatan dibagi total aset
b. Total pendapatan dibagi total biaya
c. (Total pendapatan dikurangi total biaya) dibagi total pendapatan
d. (total pendapatan kurang total biaya) dibagi total aset
e. Aset bersih dibagi total aset.
Rasio Kinerja Investasi
Rasio kinerja investasi merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur seberapa efektif investasi yang dilakukan oleh organisasi nirlaba.
Rasio kinerja investasi merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan
total aset. Semakini tinggi nilai analisis rasio ini maka semakin efektif. Komponen
dari rasio kinerja investasi adalah: Kas dan setara kas dibagi dengan total aset
Rasio Efisiensi Program
Rasio efisiensi program adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa efisiensi penggunaan dana yang dicairkan untuk membiayai pelaksanaan
program (misalnya kampanye, program pemberdayaan, program bantuan
kemanusiaan). Rasio efisiensi program merupakan perbandingan antara biaya
program dengan total biaya. Biaya program adalah biaya-biaya yang digunakan
untuk membiayai aktivitas program utama dari organisasi nirlaba.
24
Tabel 3 Analisis rasio keuanganorganisasi nirlaba
No. Rasio Keterangan
Rasio Kinerja Fiskal
1. Total pendapatan dibagi total aset Pada beberapa organisasi, istilah
pendapatan diganti penghasilan
atau penerimaan
2. Total pendapatan dibagi total biaya Pada beberapa organisasi, istilah
biaya diganti menjadi
pengeluaran rasio ini sebagai
surplus margin, analog dengan
profit margin pada organisasi
bisnis Analog dengan ROA
(Return On Asset ) pada
organisasi bisnis.
3. (Total pendapatan minus total biaya)
dibagi total pendapatan
4. (Total pendapatan minus total biaya)
dibagi
total aset.
5. Aset bersih dibagi total aset
Rasio Kinerja Investasi
6. Kas dan setara kas dibagi dengan total aset
Rasio Efisiensi Program
7. Biaya program dibagi dengan total biaya
Sumber: Ritchie dan Kolodinsky 2003
Tabel 3 adalah rasio keuangan yang akan digunakan dalam menilai kinerja
keuangan Baitulmaal Muamalat. Rasio keuangan ini merupakan modifikasi dari
15 rasio keuangan yang dibuat oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003). Rasio
keuangan 15 tersebut dimodifikasi menjadi tujuh yang digunakan dalam
menganalisis kinerja keuangan di BMM karena aktivitas yang terkait dengan rasio
tersebut dilakukan oleh organisasi nirlaba diluar pendidikan di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah dan Perkembangan Baitulmaal Muamalat
Bank Muamalat pada tahun 1994 membentuk unit pengelola dana ZIS
(Zakat, Infaq dan Sedekah) dan sosial kebajikan yang kemudian disebut
baitulmaal. Latar belakang Bank Muamalat membentuk Baitulmaal Muamalat
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Bank Muamalat sebagai lembaga bisnis
yang usahanya tidak diperkenankan melakukan kegiatan sosial secara bersamaan.
Sehingga dibentuklah lembaga yang khusus menangani kegiatan sosial Bank
25
Muamalat yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM). Unit yang awalnya didirikan atas
dasar tanggung jawab Bank Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro
ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
(LAZNAS) oleh Menteri Agama RI. Kemudian sesuai tuntutan masyarakat akan
lembaga amil zakat yang independen dan profesional dan UU No.38 Tahun 1999,
pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Baitulmaal Muamalat resmi
didirikan yaitu Yayasan Baitulmaal Muamalat. Yayasan Baitulmaal Muamalat
didirikan di Jakarta berdasarkan akte notaris Drs. Atrino Leswara, SH, No. 76
tanggal 22 Desember 2000.Anggaran dasar BMM telah mengalami perubahan,
terakhir dengan akte notaris Arry Supratno, S.H No. 121 tanggal 18 Juni 2007.
BMM telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri
Agama Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 481 tahun 2001 tanggal 7
November 2001. Sebelum berbadan hukum tersebut BMM merupakan badan
eksekutif dari Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Perbankan dan Lembaga
Keuangan Syariah (YP3KS).
BMM (Baitulmaal Muamalat) adalah lembaga non profit yang menjalankan
peran sosial perbankan syariah, berkonsentrasi pada program pemberdayaan
kelompok (community development), Pembiayaan mikro (micro finance), dan
Pengelolaan dana sosial Islam (islamic social security fund).
1. Program pemberdayaan kelompok (community development)
Program pemberdayaan kelompok terdiri atas :
a. Dana yatim (Daya)
Program beasiswa pendidikan berprestasi bagi anak yatim dengan jenjang
pendidikan SMP, SMA dan sederajat, yang bertujuan untuk memberikan
jaminan keberlangsungan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan
mampu mandiri.
b. B-share
Merupakan program beasiswa pendidikan berprestasi bagi anak-anak yang
tidak mampu dengan jenjang pendidikan SMP, SMA dan sederajat, yang
bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan mereka
hingga lulus SMA dan mampu mandiri.
c. B-smart
Program santunan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa berprestasi
dan tidak mampu, diutamakan adalah mereka yang berstatus yatim dengan
jenjang pendidikan S1.
d. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3)
Program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mustahik (yang
menerima zakat) menjadi muzaki (yang memberi zakat) melalui modal
usaha, dan membangun keimanan serta ketaqwaan dalam beribadah.
e. Orphan Kafala
Program pemberdayaan masyarakat, khususnya anak yatim dan keluarga
korban musibah gempa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam yang
merupakan program kerjasama antara Islamic Development Bank (IDB)
dengan BMM.
f. Berbagi cahaya ramadhan
Berbagi kebahagiaan dibulan Ramadhan dalam bentuk pemberian paket
sembako : Sahur, Berbuka dan Lebaran (SBL) kepada keluarga miskin,
26
anak yatim dan komunitas pengusaha mikro binaan BMM seluruh
Indonesia.
g. Berbagi cahaya qurban
Program rutin yang dilakukan setiap tahun dengan menyalurkan hewan
qurban kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di seluruh
Indonesia.
2. Pembiayaan mikro (micro finance)
Pembiayaan mikro terdiri atas :
h. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Mencakup pemberian modal pendampingan, pelatihan, sampai dukungan
teknologi.
i. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS KUM3)
Merupakanlembagakeuangan formal yang didirikan melalui
pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid yang bertujuan
untuk menjaga keberlangsungan program.
3. Pengelolaan dana sosial Islam (Islamic social security fund)
Pengelolaan dana sosial Islam terdiri atas :
j. Aksi Tanggap Muamalat (ATM)
ATM merupakan kegiatan kemanusiaan BMM sebagai tanggung jawab
membantu korban musibah bencana alam.
k. Santunan tunai (Santun)
Program penyaluran dana zakat bagi mustahik yang membutuhkan dan
tersebar di seluruh Indonesia. Santunan tersebut berupa kesehatan,
pendidikan,bantuan sosial dan kemanusiaan.
l. Islamic Solidarity School (ISS)
ISS adalah fasilitas pendidikan terpadu yang diperlukan bagi anak yatim
korban tsunami Aceh. Sekolah ini dibangun oleh Islamic Devlopment
Bank (IDB) bekerja samadengan pemerintah daerah Aceh Besar.
Pengelolaan sekolah ini berada dibawah manajemen dan supervisi BMM
yang didukung oleh Bank Muamalat Indonesia.
Visi Misi dan Tujuan Baitulmaal Muamalat
a. Visi
Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya
tatanan masyarakat yang peduli (a carring society).
b. Misi
1. Menyusun dan menjalankan program-program peberdayaan ekonomi dan
sosial masyarakat secara integral dan komprehensip.
2. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-
luasnya.
c. Tujuan
1. Meningkatkan jumlah muzaki dan mengurangi jumlah mustakhik dan
mustakhik produktif sehingga diharapkan pada tahun berikutnya bisa
menjadi muzaki.
2. Menghimpun dana ZIS dan dana-dana kebijakan lainnya yang dibenarkan
oleh syariat dan memanfaatkanya melalui pola pemberdayaan masyarakat
lemah.
27
Sasaran Baitulmaal Muamalat
a. Sasaran jangka pendek
1. Baitulmaal memiliki identitas diri serta mulai membenahi sarana dan
prasarana sistem manajemen dan organisasi
2. Baitulmaal Muamalat dioptimalkan dengan cara membuat jaringan kerja
seluas-luasnya (network) baik sebagai segmen pasar konsumen maupun
segmen pasar kekuatan lainnya.
3. Untuk meningkat efesiensi dan efektivitas diupayakan dengan menyusun
rencana anggaran dan mengaudit seluruh aktifitas yang berhubungan
dengan operasional.
4. Diarahkan mampu mempertahankan eksistensinya dalan usaha yang
dijalankan serta berupaya agar mulai merencanakan pengelolaan dan
pribadi.
b. Sasaran jangka menengah
1. Memperluas dan mengembangkan sarana dan fasilitas sistem manajemen
dan organisasi
2. Membuka diri dan bersaing secara positif dalam kegiatan sejenis yang
bersekala nasional dan internasional.
3. Merintis dan merencanakan usaha-usaha baru yang layak, berkaitan
dengan identitas dan misi lembaga.
c. Sasaran jangka panjang
1. Memiliki investasi dana amilin yang bertambah melalui kegiatan
penghimpunan dana-dana bergulir.
2. Mengembangkan diri dengan membuat spesialisai parsial melalui anak-
anak kegiatan yang dibuat atau dengan menghidupkan lembaga-lembaga
swadaya masyarakat yang ada.
Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat
Struktur organisasi BMM terpisah dengan struktur organisasi Bank
Muamalat. Kaitan kinerja operasional antara Bank Muamalat dengan Baitulmaal
Muamalat adalah Baitulmaal Muamalat melakukan kegiatan sosial yang
mendukung GCG (Good Corporate Governance) Bank Muamalat.
28
Sumber : Company profil Baitulmaal Muamalat
Gambar 9 Struktur organisasi Baitulmaal Muamalat
Dewan Pembina :
1. Ketua : H. Achmad Riawan Amin Nasution, MSc
2. Anggota : Ir. H. Arviyan Arifin
3. Anggota : Drs. U Saefudin Noer
4. Anggota : Herudi Setiotomo
Dewan Pengawas :
1. Ketua : Muhammad Hidayat
2. Anggota : Ir. H. Andi Buchari
3. Anggota : Oktavian P. Zamani
Badan Pengurus :
1. Ketua : Bambang Kusnadi.
2. Sekretaris : Iwan Agustiawan Fuad.
3. Bendahara : Yayan Daryunanti.
Manajer
Prograss
Khusus
Manajer
Administrasi
dan umum
Manajer
Pemberdayaan
ekonomi
Manajer
Perencanaan
komunikasi
dan
standarisasi
operasional
Manajer
Progras
Khusus
Wakil manajemen
mutu.
Document
Controller
Internal Quality
auditor
Manajer Umum
Direktur Eksekutif
29
Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat
Salah satu program yang dibuat oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) dalam
penyaluran dana sosialnya untuk membantu mengembangkan UMKM di
Indonesia adalah program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid
(KUM3). Program ini didirikan sejak tahun 2006. Pendekatan pemberdayaan
masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dibidang ekonomi
haruslah dimulai dari pembangunan aspek maknawiyah masyarakat. Maknawiyah
adalah kesadaran yang kuat jika keimanan dan ketaqwaan kepada Allah akan
mendatangkan keberkahan hidup. Salah satu media yang dapat digunakan dalam
membangun aspek maknawiyah adalah masjid. Masjid merupakan sarana strategis
untuk membangun aspek maknawiyah mengingat perannya dalam pembinaan
(dakwah). Masjid juga merupakan wahana sosialisasi dan mobilisasi umat.
Didalamnya berhimpun berbagai komunitas dan pemimpin opini. Sehingga masjid
merupakan media atau sarana strategis membangun kesadaran kolektif umat.
Pemusatan aktivitas di masjid akan mencegah munculnya peserta program dengan
mental negatif.
Program ini telah mendapat penghargaan berturut-turut sejak tahun 2010
sampai dengan tahun 2012 dari Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)
sebagai "The Best Community Economic Development Program". Prestasi ini
menunjukkan bahwa Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3)
terbukti nyata menjalankan programnya dengan baik. Tahap-tahap yang dilakukan
oleh BMM dalam pengguliran pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dijelaskan
pada Gambar 10.
Ya
Tidak
Gambar 10 Tahap-tahap penyaluran pembiayaan untuk UMKM
Melakukan
Sosialisasi
Survey calon
peserta
Melakukan seleksi
peserta
Traning wajib
kelompok usaha
Tidak diberikan
pinjaman
modalLKMS
Pemberian
pinjaman
modal
usahaToko/pr
odusen
30
Keterangan Gambar 10:
1. Sosialisasi
Tahapan pertama dalam melakukan perguliran dana untuk peserta UMKM
yaitu melakukan sosialisasi terhadap tokoh masyarakat di daerah tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMM diantaranya adalah pengenalan
institutsi, menjelaskan tujuan dan manfaat program serta meminta dukungan
dan izin dari tokoh masyarakat sekitar dan calon peserta yang akan di bantu
usahanya.
2. Survey calon peserta
Setelah melakukan sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan survey
peserta. Dalam mensurvey peserta BMM memiliki kriteria calon usaha yang
akan dibantu. Kriteria yang dimaksud diantaranya adalah muslim, sudah
menetap didaerah tersebut minimal satu tahun, memiliki usaha sendiri sudah
berjalan minimal satu tahun, maksimal umur 55 tahun, hasil pendapatan
usaha di bawah UMR (Upah Minimum Regional), dan jarak tempat tinggal
tidak jauh dari masjid dan bersedia mengisi scoring board yang diberikan
oleh BMM. Scoring board merupakan penilaian kelayakan usaha. Contoh
scoring board terdapat pada Lampiran 1. Apabila peserta memenuhi kriteria
dan hasil scoring boardnya sesuai peserta UMKM akan mengikuti langkah
selanjutnya
3. Traning wajib kelompok
Apabila peserta telah sesuai kriteria yng di tetapkan oleh BMM langkah
selanjutnya adalah dengan mentraning peserta usaha. Traning tersebut
dilakukan agar peserta mengetahui aturan dan tata tertib, simulasi kegiatan
serta ketentuan yang dilakukan oleh BMM dalam programnya. Selain itu,
dalam traning wajib kelompok, peserta harus membuat kelompok terdiri atas
lima orang secara bebas. Hal ini dilakukan agar peserta usaha belajar untuk
kompak, mengurangi sifat keegoisan serta memudahkan pendamping usaha
dalam mengordinir peserta usaha. Kegiatan traning wajib kelompok
dilakukan selama lima hari selama satu jam.
4. Pemberian pinjama modal usaha
Setelah di traning wajib kelompok peserta mendapatkan bantuan pinjaman
modal dari BMM. Akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan
adalah akad Al-Qardrul hasan. Akad Al-Qardrul hasan adalah pemberian
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata
lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau bagi hasil. Dalam
pemberian modal, berdaasarkan prinsip 5C namun hanya jaminan
(Collateral) yang tidak dinilai oleh BMM pada calon peserta usaha, hal ini
dikarenakan BMM merupakan lembaga non perbankan yang tidak
berorientasi laba. Selain itu, BMM menerapkan dua pola dalam penyaluran
pembiayaanya yaitu pola mandiri dan pola MPZ (Mitra Pengelola Zakat).
Pola mandiri adalah pemberian modal untuk UMKM dimana BMM
melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan MPZ,
BMM melakukan kerja sama dengan KJKS atau BMT setempat untuk
memberikan fasilitas dalam pemberdayaan UMKM dan pengelolaan zakat
secara bersama-sama. Besar biaya pinjaman yang akan diberikan oleh BMM
untuk peserta UMKM tidak lebih dari Rp 2 000 000. Berdasarkan hasil
nilaiscoring boardakan terlihat berapa pengeluaran dan pendapat peserta
31
dalam kegiatanya usahanya. Apabila besar pengeluaran sebesar Rp 1 500 000
atau Rp 1 800 000 BMM tetap membulatkannya menjadi Rp 2000 0000
dalam penyaluran pinjaman modalnya. Selain itu, peserta di haruskan
membayaran iuran minimal Rp 1000 dan maksimal Rp 3000 yang akan
dikelola oleh pendamping usaha. Iuran tersebut dilakukan untuk keperluan di
luar usaha. Seperti kegiatan sosial, mengadakan lomba 17 Agustus, untuk
biaya berobat peserta apabila ada yang sakit dan lain sebagainya.
Pemberdayaan pengembangan UMKM melalui program KUM3 di
Baitulmaal Muamalat telah tersebar di 16 provinsi di Indonesia diantaranya adalah
Padangsidempuan, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Bogor
(Domba), Garut, Tasikmalaya, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda,
Pekalongan, DI Yogyakarta, Makassar, Jayapura, Sukabumi, Bogor
(Tajurhalang). Penjelasan lebih jelas mengenai target dari program KUM3 dan
karakteristik peserta UMKM dalam program KUM3 dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Target program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesiaa
Wilayah Target Program KUM3
Masjid Kelompokb
Mustahikc
Plafondd
Padang 5 25 125 250
Bangka Belitung 5 25 125 250
Palembang 5 25 125 250
Lampung 5 25 125 250
DKI Jakarta 3 15 75 150
Bogor (Domba) 2 10 50 100
Garut 5 25 125 250
Tasikmalaya 5 25 125 250
Palangkaraya 5 25 125 250
Balikpapan 5 25 125 250
Samarinda 5 25 125 250
Pekalongan 5 25 125 250
DI Yogyakarta 5 25 125 250
Makassar 5 25 125 250
Jayapura 5 25 125 250
Sukabumi 3 15 75 125
Bogor 2 (Tajur halang) 2 10 50 100
Total 75 375 1875 3 725 aSumber :Data sekunder 2011;
b,c Orang;
d Juta rupiah (Rp)
Tabel 4 merupakan target yang ingin dicapai oleh BMM dalam
memperdayakan UMKM di 16 provinsi Indonesia. Target yangingin dicapai oleh
BMM ditiap daerah rata-rata lima masjid yang akan di jadikan sebagai media
dalam memperdayakan UMKM. BMM menargetkan dalam satu masjid dibuat
empat kelompok masing-masing satu kelompok terdiri atas lima orang sehingga
secara keseluruhan dalam satu daerah BMM membantu 125 peserta usaha
UMKM. Wilayah Jakarta, Bogor dan Sukabumi target yang akan di capai oleh
BMM lebih rendah yaitu dibawah 125 orang dibanding wilayah lainnya. Hal ini
disebabkan BMM beranggapan mustahik (fakir miskin) yang memiliki usaha
untuk dibantu di daerah luar Jakarta dan sekitarnya besar, selain itu kebanyakan
mustahik di wilayah Jakarta dan sekitarnya kebanyakan mustahik memilih
mencari mata pencaharian dibandingkan untuk buka usaha. Wilayah yang di bantu
32
oleh BMM saat ini di tentukan berdasarkan pendamping yang bersedia untuk
membantu mustahik dalam memonitoring ibadah dan usahanya.
Realisasi pada target yang ingin dicapain oleh BMM dalam pemberdayaan
UMKM sudah teralisasi dengan baik sesuai dengan yang di harapkan. Hanya
beberapa wilayah yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh BMM
yaitu wilayah di Jayapura, realisasi target yang telah di capai oleh BMM di
jelaskan pada Tabel 5.
Tabel 5 Realisasi penyerapan program KUM3 dalam pemberdayaan
UMKM di Indonesiaa
Wilayah Realisasi penyerapan program KUM3
Masjid Capaianb
Kelompokc
Capaiand
Mustahike
Capaianf
Padang 4 80 25 100 125 0
Bangka Belitung 6 120 25 100 125 0
Palembang 5 100 25 100 125 0
Lampung 5 100 25 100 125 0
DKI Jakarta 3 100 15 100 75 0
Bogor (Domba) 3 150 10 100 50 0
Garut 5 100 25 100 125 0
Tasikmalaya 5 100 25 100 125 0
Palangkaraya 5 100 25 100 125 0
Balikpapan 7 140 25 100 125 0
Samarinda 5 100 28 112 140 12
Pekalongan 5 100 26 104 130 4
DI Yogyakarta 5 100 25 100 125 0
Makassar 5 100 25 100 125 0
Jayapura 4 80 15 60 75 -40
Sukabumi 3 100 15 100 75 0
Bogor
(Tajur halang) 2 100 11 110 55 10
Total 77 3 370 -1 1850 -1 aSumber : Data Sekunder (diolah) 2011
Keterangan : b,d,f
Presentase (%); c,e
Orang
Pada Tabel 5 terlihat jika realisasi target program KUM3 dari jumlah masjid
yang dijadikan media BMM dalam memonitoring usaha dan ibadah para peserta
UMKM mencapai lebih dari target yang diharapkan BMM, wilayah yang
memiliki jumlah masjid yang lebih banyak dari target yang ditetapkan yaitu
wilayah Balikpapan, sedangkan kelompok peserta dan jumlah mustahik (fakir
miskin) yang dibantu realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan. Selisih
target jumlah kelompok yang terbentuk dan jumlah mustahik adalah lima dan dua
puluh lima peserta. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa peserta yang
meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikan serta sebagian peserta yang
mengundurkan diri dalam menjalankan kegiatan di KUM3, selain itu BMM
membuat kebijakan jika satu orang mengundurkan diri maka satu kelompok yang
terdiri atas lima orang tersebut juga harus mengundurkan diri atau mengganti
peserta yang mengundurkan diri tersebut. Hal ini dilakukan akan agar peserta
belajar mengenai kekompakan dan kebersamaan dalam mewujudkan tujuan yang
ingin dicapai.
33
Penjelasan mengenai karakteristik peserta UMKM pada program KUM3 di
Baitulmaal Muamalat dijelaskan pada Tabel 6.
Tabel 6 Karakteristik UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalata
No. Karakteristik Jumlahb
Presentase (%)
1. Jenis Usaha
Budidaya
Pengolahan
Perdagangan
Jasa
155
407
710
578
8
22
39
31
Jumlah 1 850 100
2. Usia
20 tahun-40 tahun
> 40 tahun
725
1124
40
60
Jumlah 1850 100
3. Lama usaha jijalankan
< 1 tahun – 2 tahun
> 2 tahun
726
1124
40
60
Jumlah 1850 100
4. Provinsi
Pulau jawa
Diluar pulau jawa
8
9
48
52
Jumlah 17 100
5. Menggunakan tenaga kerja
Ada
Tidak ada
640
1147
27
73
Jumlah 2427 100
6. Pola penyaluran
Mandiri
MPZ (Mitra Penghimpunan Zakat)
6
11
36
64
Jumlah 17 100 aSumber : Data sekunder 2011 (diolah);
b Orang
Berdasarkan Tabel 6, karakteristik peserta UMKM terbagi menjadi enam,
diantaranya adalah jenis usaha, usia, lama usaha yang dijalankan, provinsi,
penggunaan tenaga kerja dan pola penyaluran pembiayaan yang digunakan. Jenis
usaha yang banyak dijalankan oleh peserta KUM3 adalah disektor perdagangan.
Perdagangan yang dilakukan peserta terdiri atas perdagangan dalam bentuk
komoditi pertanian, membuka warung sembako, menjual pakaian maupun
peralatan rumaha tangga. Rata-rata peserta yang mengikuti program KUM3 di 16
provinsi di Indonesia memiliki umur di atas 40 tahun, lebih banyak berada di
wilayah luar pulau jawa, usaha yang dijalankan telah dilakukan lebih dari dua
tahun, tidak menggunakan tenaga kerja dan pola penyaluran yang digunakan
adalah MPZ dimana peserta usaha melakukan kerja sama dengan KJKS maupun
BMT di wilayah tersebut.
Selain memberikan pinjaman modal untuk peningkatan pendapatan UMKM,
peserta juga diberikan fasilitas pendampingan usaha, pembinaan agama, dan
34
monitoring aktivitas usaha. Berikut penjelasan fasilitas yang diberikan untuk
peserta KUM3 BMM :
1. Pembinaan Agama
Hal terpenting dalam pembinaan adalah mampu menanamkan nilai-nilai dan
konsep pembinaan, khususnya dalam hal pembinaan akhlak melalui pengawasan
yang intensif dalam merubah kebiasaan sehari-hari khususnya dalam hal
beribadah. Parameter kekuatan iman dan taqwa yang dimaksud adalah terwujud
dengan aqidah yang baik (salimul aqidah), ibadah yang baik (solihul ibadah), dan
akhlaq yang baik (matinul khuluk). Model yang sedang diterapkan saat ini adalah
dengan membina ibadah yang diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
Pemberdayaan secara bertahap kepada peserta mulai dari memberikan modal
yang bersifat shodaqoh, Pinjaman (tanpa bagi hasil), sampai pembiayaan
(Financing). Segala bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BMM terhadap
para pesertanya harus berdasarkan akhlaq yang baik sehingga tidak terjadi saling
mendzolimi diantara kedua belah pihak. Setiap modal yang diberikan kepada
peserta (fakir atau miskin) akan diberi pendamping (Strategic Partnership) yang
tugasnya untuk pembinaan mustahik. Sedangkan untuk pengembangan usaha akan
bekerja sama dengan Bank Muamalat langsung. Setelah program sudah berjalan
maka pendamping usaha akan memberikan laporan tentang pengembalian modal
dari para peserta yang kemudian laporan ini akan menjadi data untuk report
kepada muzaki dari pihak BMM.
Pembinaan yang dilakukan oleh program KUM3 ini adalah untuk
meghasilkan peserta yang bisa lebih taat dan sholeh dalam menjalankan syariat
islam dan juga mempunyai usaha yang semakin berkembang sehingga
kesejahtraan para peserta dapat tercapai. Pembinaan yang dilakukan perlu adanya
kesinambungan, sehingga perlu melakukan pertemuan bersama yang rutin untuk
menguatkan tali silahturahmi, dimana pembahasan dari pembinaan tersebut adalah
tentang ibadah dan usaha. Dalam proses pembinaan perlu adanya perencanaan dan
target yang ingin dicapai bagi para peserta, adapun target untuk pertemuan antara
pendamping usaha dengan para mustahiknya dijelaskan pada Tabel 7 :
Tabel 7 Target pencapaian partisipasi ibadah pesertaa
No. Kegiatan
Pencapaian ibadahb
Juni July Agust Sep Okt Nov Des Jan Feb
1. Pertemuan 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. Pelatihan 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. Pengajian 4 4 4 4 4 4 4 4 4 aSumber : Data primer, 2012;
b Kali/bulan
Realisasi partisipasi peserta KUM 3 dalam memonitoring ibadah pada 16
provinsi di Indonesia di jelaskan pada Tabel 8.
35
Tabel 8 Realisasi kehadiran ibadah peserta KUM3a
No. Wilayah Jumlah
Mustahikb
Rata-rata per minggu hadir dan skor ibadah
Hadirc
(%) Hadir (%) Ibadah
1 Padang 125 106 85 111
2 Bangka Belitung 125 48 38 51
3 Palembang 125 86 69 100
4 Lampung 125 102 81 68
5 DKI Jakarta 75 49 65 50
6 Bogor (Domba) 50 26 53 26
7 Garut 125 117 94 74
8 Tasikmalaya 125 80 64 51
9 Palangkaraya 125 81 65 44
10 Balikpapan 125 113 90 61
11 Samarinda 125 117 84 68
12 Pekalongan 125 100 77 64
13 DI Yogyakarta 125 79 63 38
14 Makasar 125 36 28 16
15 Jayapura 125 49 65 63
16 Sukabumi 75 47 63 71
17 Bogor 2 (Tajurhalang) 50 46 83 53
Total 1875 75 69 1 aSumber : Data sekunder (diolah) 2011;
b,c Orang.
Tabel 8 menunjukkan realisasi peserta terhadap monitoring ibadah, masih
banyak peserta yang kurang berpartisipasi. Wilayah yang kelompok pesertanya
masih rendah untuk hadir di pembinaan agama adalah wilayah Makassar dari 125
jumlah mustahik rata-rata yang hadir hanya 36 peserta. Sedangkan wilayah yang
paling tinggi rata-rata kehadiranya dalam pembinaan agama adalah wilayah Garut
dan Samarinda. Jumlah mustahik yang ada di wilayah tersebut masing-masing
125 mustahik dan rata-rata yang hadir adalah 117 peserta. Sisanya relatif stabil
artinya rata-rata standard tidak terlalu rendah dan tindak terlalu tinggi. Peserta
yang memiliki rata-rata kehadiran monitoring ibadahnya rendah dikarenakan
banyak peserta yang merasa sibuk dengan urusan yang lain di luar menjalankan
usaha. Sehingga peserta tersebut enggan untuk berpartisipasi.
Penyaluran dan Pengembalian Pembiayaan UMKM
Penyaluran pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat (BMM) tidak
menggunakan jaminan maupun anggunan. Peserta UMKM hanya harus mematuhi
tata tertib dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BMM. Lama pencarian dana
satu sampai tiga bulan. Adapun skim pembiayaan dari program KUM3 untuk
peserta UMKM dijelaskan pada Gambar 11.
36
Muzaki
Laporan Ziswaf
Pembinaan Islam
Modal Usaha
Pendampingan usaha
Pengembangan usaha
Data base koordinasi
Gambar 11 Skim penyaluran pembiayaan di Baitulmaal Muamalat
Pada Gambar 11 penyaluran pembiayaan untuk peserta KUM3 yaitu BMM
menerima ziswaf dari muzaki (orang yang membayar zakat, infak, dan wakaf)
kemudian menyalurkannya kepada mustahik (orang yang menerima zakat,infak
dan wakaf) melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid
(KUM3) dengan menggunakan sarana masjid sebagai basis pembinaan dan
pemgawasanya, kemudian fasilitas yang diberikan kepada peserta diantaranya
adalah pembinaan Islam, modal usaha, pendampingan usaha dan pengembangan
usaha.
Penjelasan mengenai penyaluran dan pengengembalian pembiayaan UMKM
di program KUM3 Baitulmaal Muamalat Tahun 2011 dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Pengajuan dan pencairan pembiayaan peserta UMKM pada program
KUM3 di Baitulmaal Muamalata
Wilayah Tgl
pengajuan
Tgl
Pencairan
Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan
BMM
Dana danb
realisasi Mustahik
Alokasi
c
Padangsidempuan 28/11/11 27/01/12 233820800 125 100
Bangka Belitung 24/10/11 03/11/11 198506 800 125 100 Palembang 16/12/11 25/03/12 205256 000 125 100 Lampung 13/12/11 15/03/12 232 968 000 125 100 DKI Jakarta 24/10/11 28/11/11 130 790 600 75 100 Bogor (Domba) 28/10/11 09/11/11 100 000 000 50 100 Garut 10/11/11 30/11/11 186 321 000 125 100 Tasikmalaya 13/11/11 27/01/12 242 052 000 125 100 Palangkaraya 25/12/11 10/04/12 242 505 000 125 100 Balikpapan 10/11/11 27/01/12 223 102 000 125 100 Samarinda 24/10/11 10/11/11 238 672 000 140 100 Pekalongan 09/06/11 24/08/11 250 000 000 130 100 DI Yogyakarta 2810/11 29/11/11 244 330 000 125 100 Makasar 05/12/11 07/02/12 207 670 800 125 100 Jayapura 24/10/11 03/11/11 136 428 000 75 100 Sukabumi 13/11/11 28/11/11 147 550 000 75 100
Bogor (Tajurhalang) 13/11/11 07/02/12 90 000 000 55 100
Total 3 309 973 000 850 100 aSumber : Data sekunder (diolah) 2011
Keterangan :b Juta Rupiah (Rp);
c Presentase (%)
Masjid
Mustahik BMM
37
Berdasarkan Tabel 9, pada Tahun 2011 total pengajuan dana untuk peserta
KUM3 di BMM sebesar 3 309 973 000. Wilayah yang paling besar pengajuan
pembiayaan adalah Pekalongan. Hal ini dikarenakan jenis usaha di wilayah
pekalongan selain berdagang adalah industri batik. Lama pencairan dana sesuai
dengan yang ditetapkan yaitu sekitar satu sampai dengan tiga bulan. Alokasi dana
100% diberikan kepada peserta usaha sesuai yang diajukan. Dalam penyaluran
pembiayaan untuk UMKM, peserta diwajibkan untuk melakukan iuran wajib,
infaq dan diharapkan dapat melakukan angsuran untuk mengganti pinjaman
pokok modal yang diberikan oleh BMM tanpa bagi hasil. Iuran wajib peserta
usaha nantinya akan digunakan untuk keperluan lain diluar usaha seperti untuk
mengadakan acara sosial, untuk biaya pengobatan peserta dan biaya tak terduga
lainnya. Sedangkan infaq dilakukan pada KJKS maupun BMT yang bermitra
dengan BMM di wilayah peserta, hal ini dilakukan agar peserta belajar untuk
berbagi, iuran dan infaq tersebut sebagai berkontribusi peserta KUM3 dengan
KJKS dan BMT setempat. Penjelasan mengenai realisasi angsuran pengembalian
pinjaman, iuran dan infaq yang dilakukan peserta KUM3 dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10 Pencairan dan angsuran pengembalian pembiayaan UMKM pada
program KUM3a
Wilayah Pencairan danab
Angsuranc
Sisa angsurand
Persentase(%)
Padangsidempuan 233 820 800 139 570 800 94 250 000 60
Bangka Belitung 198 506 800 83 071 000 115 435 800 42
Palembang 205 256 000 75 285 700 129 970 300 37
Lampung 232 968 000 57 187 500 175 780 500 25
DKI Jakarta 130 790 600 34 405 000 96 385 600 26
Bogor (Domba) 100 000 000 - 100 000 000 0
Garut 186 321 000 33 416 850 152 904 150 18
Tasikmalaya 242 052 000 33 336 700 208 715 300 14
Palangkaraya 242 505 000 9 425 000 233 080 000 4
Balikpapan 223 102 000 18 993 500 204 108 500 9
Samarinda 238 672 000 103 325 875 135 346 125 43
Pekalongan 250 000 000 13 700 000 236 300 000 5
DI Yogyakarta 244 330 000 7 022 000 237 308 000 3
Makasar 207 670 800 3 600 000 204 070 800 2
Jayapura 136 428 000 27 121 500 109 306 500 20
Sukabumi 147 550 000 42 312 500 105 237 500 29
Bogor
(Tajurhalang) 90 000 000 8 194 500 81 805 500 9
Total 3309 973 000 689 968 425 262 000 4575 20.25 aSumber : Data Sekunder (diolah) 2011;
Keterangan :b,c,d
Juta rupiah (Rp)
Tabel 10 menunjukkan peserta UMKM yang mengikuti program KUM3
dalam melakukan pinjaman modal masih belum efektif dalam mengangsur
pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini terlihat pada wilayah Bogor yang
peserta mustahiknya berjumlah 110 tidak melakukan angsuran sama sekali. Selain
itu, usaha peserta dalam mengangsur pembiayaan menjadi penialaian bagi BMM
dalam menilai wilayah mana yang pesertanya aktif dalam melakukan angsuran
pinjaman modal. Untuk mengatisispasi ketidakefektifan peserta dalam
mengangsur, peran aktif pendamping sangat diperlukan. Pendamping harus
38
memberikan masukan maupun motivasi, pengontrolan pengeluaran dalam
menjalankan usaha dan pengajaran terhadap usaha yang dijalankan oleh perserta
KUM3 agar peserta dapat mengangsur biaya pinjaman modal yang telah diberikan
oleh BMM. Gambaran mengenai kemampuan peserta KUM3 mengangsur
pinjaman modal yang diberikan BMM dijelaskan pada Gambar 12.
Gambar 12 Grafik presentase kemampuan peserta KUM3 dalam pengembalian
Pembiayaan.
Gambar 12 terlihat jika kemampuan peserta UMKM pada program KUM3
di tiap daerah masih belum stabil. Hanya beberapa wilayah yang dapat
mengangsur pinjaman modal dengan baik. Wilayah yang aktif membayar
angsuran dari 16 provinsi yang di bidik oleh BMM yaitu hanya wilayah
Padangsidempuan dan Samarinda. Walaupun BMM tidak mempermasalahkan
peserta mengangsur tidak tepat waktu, bukan berarti BMM mendiamkannya
begitu saja. BMM tetap melatih peserta berusaha untuk mengangsur pinjaman
modal yang diberikan. BMM tidak memberikan sangsi atau denda terhadap
peserta yang tidak aktif mengangsur, namun BMM lebih menekankan manfaat
yang akan didapat peserta apabila kelompoknya aktif untuk membayar angsuran
pinjaman modal usaha.
Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Baitulmaal Muamalat
Kondisi Keuangan Baitulmaal Muamalat
Sistem informasi akuntansi di Baitulmaal Muamalat merupakan sistem
akuntansi yang berbasis akuntansi dana. Hal ini terjadi karena Baitulmaal
Muamalat adalah lembaga nonprofit yang mengelola keuangannya berdasarkan
dana-dana yang diperoleh. Melalui metode observasi di Baitulmaal Muamalat
pusat dan studi pustaka bahan-bahan yang terkait, dikembangkan sebuah sistem
akuntansi yang berupaya untuk menyajikan laporan keuangan berkala seperti
0
10
20
30
40
50
60
70
Prese
nta
se (
%)
Wilayah
Kemampuan Peserta KUM3 mengangsur pinjaman modal
39
laporan neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas.
Sistem Informasi Akuntansi ini dikembangkan dengan memperhatikan masalah
keamanan, kemudahan dan integritas data.
Iktisar kebijakan akuntansi
a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan BMM disusun atas modifisasi basis kas (modified cash
basis), yang merupakan bais akuntansi akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pengakuan penerimaan dicatat
sebagai penerimaan saat kas diterima dan pengeluaran saat kas dikeluarkan
untuk laporan sumber dan penggunaan dana. Sedangkan aktiva dan kewajiban
serta saldo dana dicatat berdasarkan akrual (accrual basis) yakni diakui saat
terjadinya transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan yang
mempengaruhi laporan posisi keuangan.
b) Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Dalam laporan ini, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah
berikut :
1. Perusahaan yang melalui satu atau perantara (intermediaries),
mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah
pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding
companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries).
2. Perusahaan asosiasi
3. Perusahaan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak
langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang
berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari
perorangan tersebut. Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga
dekat adalah mereka yang diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi
perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor.
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab untukmerencanakan, memimpin, dan mengendalikan
kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris,
direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga.
5. Perusahaan bilamana suatu kepentingan substansial dalam hak suara
dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang
yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham
utama dari perusahaan pelaporan dan perusahaanperusahaan yang
mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan
pelaporan.
c) Transaksi dengan mata uang asing
Transaksi dengan mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku
pada saat transaksi dilakukan.Pada tanggal laporan posisi keuangan, aktiva
dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah.
Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dibebankan dalam laporan perubahan
dana termanfaatkan pada operasi tahun berjalan.
d) Kas dan setara kas
40
Kas dan setara kas didefinisikan sebagai saldo kas dan bank, serta investasi
jangka pendek yang sangat likuid dan dengan segera dapat dijadikan kas
dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai
yang signifikan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari
saldo kas dan bank, serta investasi jangka pendek dan jangka waktunya
kurang dari tiga bulan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi
penggunaanya, serta dikurangi cerukan.
e) Piutang usaha
Piutang dicantumkan dengan nilai nominalnya.Yayasan tidak melakukan
penyisihan atas piutang atau cadangan untuk kemungkinan adanya piutang tak
tertagih.Apabila terdapat piutang yang benar-benar tak tertagih dihapus
bukukan pada periode yang bersangkutan.
f) Aktiva tetap
Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehannya (atau nilai revaluasi) setelah
dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan
menggunakan metode garis lurus (straight line method ), sebagai berikut :
Umur ekonomis
- Kendaraan 5 Tahun
- Inventaris kantor 4 Tahun
Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya
pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva dikapitalisasikan dan
disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai. Apabila aktiva tetap
tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi
penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau
kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan dana termanfaatkan pada
operasi tahun berjalan.
g) Kewajiban
Kewajiban (hutang) dicantumkan dengan nilai nominalnya.Setiap
pembayaran (angsuran) hutangdialokasikan sebagai pelunasan hutang dan
pembayaran bunga atau bagi hasil.
h) Penerimaan dan penggunaan dana
Penerimaan dana diakui pada saat sejumlah kas dan setara kas atau dalam
bentuk lain. Penggunaan dana diakui berdasarkan masa manfaatnya atau basis
aktual.
41
Rasio Kinerja Fiskal
Terdapat lima macam rasio keuangan yang ditunjukkan di Tabel 11.
Tabel 11 Rasio kinerja fiskal Baitulmaal Muamalat Tahun 2008 – 2011a
aSumber : Data sekunder (diolah) 2011
Tabel 11, terlihat hasil perhitungan analisis rasio secara keseluruhan
berfluktuasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan namun juga mengalami
penurunan. Penjelasan mengenai tiap-tiap komponen dari kinerja fiskal yaitu :
1. Komponen pendapatan terhadap aset yaitu dimana 1 aset dibiayai oleh 0.35
rupiah di tahun 2008, 0.5 rupiah di tahun 2009, 0.8 rupiah di tahun 2010 dan
1.0 rupiah di tahun 2011 secara keseluruhan total mengalami kenaikan dari
0.35 sampai dengan satu. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pendapatan
(penerimaan) dana yang didapat meningkat di tiap tahunnya, tahun 2008
penerimaan 11 082 551 787 meningkat menjadi 17 602 115 136 tahun 2009
meningkat menjadi 27 709 149 088 di tahun 2010, di tahun 2011 meningkat
jauh menjadi 32 963 485 441. Kinerja ada komponen pendapatan dan asset
yang di miliki BMM adalah baik.
2. Komponen pendapatan (penerimaan dana) terhadap biaya (beban) yaitu 1
biaya dibiayai oleh pendapatan (penerimaan). Tahun 2008 dimana 1 biaya
dibiayai oleh 1.19 rupiah pendapatan, 1 biaya dibiayai oleh 7.86 rupiah
pendapatan tahun 2009, 1 biaya dibiayai oleh 20.0 rupiah pendapatan tahun
2010, 1 biaya dibiayai oleh 24.0 rupiah tahun 2011. Berdasarkan hasil tersebut
secara keseluruhan nilainya meningkat setiap tahunya sehingga, kinerja pada
komponen ini baik. Peningkatan yang terjadi ada pada komponen pendapatan.
3. Komponen (Total pendapatan minus total biaya) dibagi dengan total
pendapatan dan (Total pendapatan minus total biaya) dibagi dengan total aset
merupakan profit dibagi biaya dan aset. Tren pada selisih dibagi pendapatan
mengalami kenaikan ditiap tahunnya. Hal ini menandakan kinerjanya baik
peningkatan tren tersebut dikarenakan peningkatan pendapatan. Pada selisih di
bagi total aset mengalami fluktuasi namun nilai tersebut relatif stabil. Hal ini
disebabkan jumlah pendapatan yang meningkat tiap tahunnya sedangkan
asetnya berfluktuasi.
4. Komponen aset bersih dibagi total aset adalah sebagai pembanding antara aset
bersih dan total aset. Hasil pada perhitungan tersebut mengalami penurunan
dari tahun 2008 sampai dengan 2010, tetapi di tahun 2011 mengalami
kenaikan. Berdasarkan tren tersebut, perbandingan antara aset tetap bersih dan
total aset tidak sebanding dimana aset bersih memiliki nilai lebih rendah dari
total aset yang ada.
Rasio Kinerja Fiskal 2008 2009 2010 2011
Total pendapatan dibagi total aset 0.35 0.5 0.8 1.0
Total pendapatan dibagi total biaya 1.19 7.86 20.0 24.0
(Total pendapatan minus total biaya) dibagi
total pendapatan 0.16 0.87 0.95 0.96
(Total pendapatan minus total biaya) dibagi
total aset 0.057 0.46 0.72 0.95
Aset tetap bersih dibagi dengan total aset 0.012 0.008 0.006 0.0031
42
Rasio Efisiensi Program
Rasio ini terdapat satu macam rasio keuangan seperti yang ditunjukkan
dalam Tabel 12.
Tabel 12 Rasio efisiensi program Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011a
aSumber : Data sekunder (diolah) 2011
Tabel 12 tampak bahwa dalam rasio efisiensi program secara keseluruhan
mengalami kenaikan, penurunan tidak terlalu rendah. Pada organisasi nirlaba,
nilai tersebut sudah efisien. Kenaikan yang terjadi menandakan jika
penghimpunan dana untuk memfasilitasi program yang di jalankan BMM
meningkat, hal ini membuktikan semakin banyak donator atau partisipasi
masyarakat yang menyalurkan ZISnya ke BMM. Kesimpulanya, BMM sudah
efisien dalam mengelola dana yang ada untuk kegiatan program.
Rasio Kinerja Investasi
Rasio ini terdapat satu macam rasio keuangan seperti yang ditunjukkan
dalam Tabel 13.
Tabel 13 Rasio kinerja investasi Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011a
aSumber : Data sekunder (diolah) 2011
Pada Tabel 13 komponen kas dan setara kas dibagi dengan total aset
merupakan kemampuan BMM dalam membuat dana cadangan untuk berjaga-jaga
apabila ada biaya yang tidak terduga. Sehingga apabila ada pengeluaran yang
tidak terduga, akan menggunakan dana dari setara kas tersebut. Pada Tabel 13,
tren hasil dari perhitungan tersebut adalah stabil, setelah mengalami penurunan di
Tahun 2010 dan 2011 naik kembali. Hal ini menandakan jika BMM memiliki
dana cadangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan aset maupun hal-hal yang
tidak terduga.
Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio kinerja fiskal,efisiensi
program dan kinerja investasi, ketiga rasio tersebut trenya cenderung meningkat,
kalaupun menurun tidak meurun terlalu rendah. Secara keseluruhan, kinerja
keuangan BMM baik dan terbuka. Selain menjalin kerja sama dengan Bank
Muamalat Indonesia, BMM mempunyai cara-cara khusus dalam menarik donator
untuk menambah penerimaan dana dan mengelolanya. BMM harus
mempertahankan kinerja keuanganya dalam pengelolaan dana dan penyaluranya.
Melakukan inovasi dan terus melakukan program-program yang kreatif dan
berbeda dengan LAZ yang sudah ada. Penerimaan ZISWAF yang kemudian di
salurkan kepada yang berhak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 di
jelaskan pada Gambar 13.
Rasio Efisiensi Program 2008 2009 2010 2011
Biaya program dibagi total biaya
0.81 0.79 0.98 1.0
Rasio Kinerja Investasi 2008 2009 2010 2011
Kas dan setara kas dibagi total aset 0.70 0.28 0.94 0.95
43
Gambar 13 Grafik penyalurandana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat
Gambar 13 terlihat jika penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal
Muamalat mengalami kenaikan ditiap tahunya. Hal ini di dapat dari jumlah
penyaluran dana dibagi dengan penerimaan dana yang ada. Tren peningkatan
tersebut menggambarkan penyaluran dana yang dimiliki oleh BMM telah
terdistribusi dengan baik.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Tahap-tahap yang dilakukan oleh BMM dalam pengguliran pembiayaan
untuk UMKM dalam program KUM3 yaitu sosialisasi, survey calon
peserta, Traning wajib kelompok dan pemberian pinjama modal usaha.
Selain memberikan pinjaman modal untuk peningkatan pendapatan UMKM,
peserta juga diberikan fasilitas pendampingan usaha, pembinaan agama, dan
monitoring aktivitas usaha. Realisasi target program KUM3 dari jumlah
masjid yang dijadikan media BMM dalam memonitoring usaha dan ibadah
para peserta UMKM mencapai lebih dari target yang ditargetkan BMM,
wilayah yang memiliki jumlah masjid yang lebih banyak dari target yang di
0.33
0.54
0.80
0.98
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2008 2009 2010 2011
Penyaluran dana terhimpun
44
tetapkan yaitu wilayah Balikpapan, sedangkan kelompok peserta dan jumlah
mustahik (fakir miskin) yang dibantu realisasinya tidak mencapai target
yang diharapkan. Selisih target jumlah kelompok yang terbentuk dan jumlah
mustahik adalah lima dan dua puluh lima peserta. Realisasi peserta terhadap
monitoring ibadah, masih banyak peserta yang kurang berpartisipasi.
Wilayah yang kelompok pesertanya masih rendah untuk hadir di pembinaan
agama adalah wilayah Makassar dari 125 jumlah mustahik rata-rata yang
hadir hanya 36 peserta. Sedangkan wilayah yang paling tinggi rata-rata
kehadiranya dalam pembinaan agama adalah wilayah Garut dan Samarinda.
Realisasi kemampuan pengembalian modal pinjaman pada program KUM3
di tiap daerah masih belum stabil. Hanya beberapa wilayah yang dapat
mengangsur pinjaman modal dengan baik. Wilayah yang aktif membayar
angsuran dari 16 provinsi yang di bidik oleh BMM yaitu hanya wilayah
Padangsidempuan dan Samarinda.
2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio kinerja fiskal, efisiensi program
dan kinerja investasi, ketiga rasio tersebut trenya cenderung meningkat,
kalaupun menurun tidak meurun terlalu rendah. Secara keseluruhan, kinerja
keuangan BMM baik dan terbuka penyaluran dana yang terhimpun di
Baitulmaal Muamalat mengalami kenaikan ditiap tahunya. Hal ini di dapat
dari jumlah penyaluran dana dibagi dengan penerimaan dana yang ada. Tren
peningkatan tersebut menggambarkan penyaluran dana yang dimiliki oleh
BMM telah terdistribusi dengan baik.
Saran
Beberapa saran yang dapat dijadikan masukan antara lain :
1. Sebaiknya dalam memonitoring usaha dan ibadah peserta program KUM3,
pendamping memberikan contoh atau panutan dari kelompok di wilayah lain
yang aktif dalam ibadah dan melakukan angsuran pembiayaan pinjaman agar
kelompok lain termotivasi serta memberikan penjelasan yang mudah diterima
oleh peserta seperti memberikan penjelasan acara yang menarik dantidak
monoton, menjelaskan manfaat dari kegiatan tersebut agar peserta aktif untuk
hadir dalam ibadah maupun aktif dalam mengembangkan usaha untuk
melakukan pengembalian angsuran pinjaman.
2. Pada kinerja keuangan BMM sudah baik dalam menghimpun dan penyaluran
dana sehingga BMM harus mempertahankan kinerjanya tersebut. Tetapi,
semakin banyaknya LAZ di Indonesia maka semain banyak pula pesaing dari
BMM. Untuk itu sebaiknya BMM melakukan kegiatan promosi yang lebih
kreatif, lebih banyak dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan, sekolah,
yayasan maupun universitas agar dapat mengembangkan promosi lebih luas
lagi dengan media TV maupun media cetak. Membuat Tagline yang mudah
45
diingat, membuat kegiatan secara langsung maupun tidak langsung ilmu
tentang ZISWAF agar masyarakat lebih mengerti dan memahami pentingnya
ZISWAF sehingga masyarakat mau menyalurkan sebagian hartanya pada
LAZ BMM.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, S. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani, Jakarta.
[BI] Bank Indonesia. 2007. Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan
Ekonomi Negeri.Laporan Perekonomian Indonesia 2007.Jakarta :
BankIndonesia.
BMT Network.2002.Aplikasi Konsep Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah.
BMT Network, Ungaran.
Eiodia Sharon CS. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. [Skripsi].
Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya
Wacana.
Eriyanto. 2005. Pembiayaan Alternatif Sektor Agribisnis. Bogor : Seminar
Nasional Pengembangan Jarak Pagar Untuk Biodiesel dan Minyak Bakar.
Himmati A. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya
Pengambilan Pembiayaan dan Pembiayaan Macet pada KBMT Madani
Pulo Empang Bogor.[skripsi]. Bogor :Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Institut Pertanian Bogor.
Jauhari, Adi Ahmadi. 2011. Analisis Faktor-faktor pembiayaan yang
Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Program Komunitas Usaha
Mikro Muamalat Berbasis Masjid. [tesis]. Jakarta : Program Studi Kajian
Timur Tengah Dan Islam Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah,
Universitas Indonesia.
Jumanto, J.Supeno, dan A.Mustofa. 2007. Ikhtiar Tiada Batas: Refleksi Perjalanan
Pemikiran Manajemen Qur’ani H. Abdullah Yazid. BUS Graphic Lasem,
Lasem.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2012.
Data Statistik atau Informasi UMKM 2012.
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=ca
tegory&id=124:statistik-ukm-2012&Itemid=93 diakses tanggal 20 Agustus
2013.
Makhalul, Ilmi. 2002. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah.
Jakarta : UI Press.
Nawawi H. 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan
dan Industri. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Nazir M. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
46
Official Website diakses tanggal 2 Mei 2013 dengan alamat link
http://www.baitulmaal.net
Pratomo D. 2007.Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam
Mengembangkan Usaha Mikro kasus LKMS BMT Kube Sejahtera Unit
20, Sleman-Yogyakarta [tesis].Bogor :Sekolah Pascasarjana, Institut
Pertanian Bogor.
Ritchie, William J. and Robert W.Kolodinsky.2003.Nonprofit Organization
Financial Performance Measurement : An Evaluation of New and
Existing Financial Performance Measures,Volume13 No.4 page :367-381.
Wiley Periodical, Inc.
Rivai V & Andria PV. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta : Raja
Grafindo Persada
Rodoni, Ahmad. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : PT. Bestari Buana
Murni.
Rudjito.2003. Sinergi Kebijakan dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM.
http//www.apindo.or.id. [5 Mei 2013].
Saadah H. 2009. Penyaluran dan Pengembalian Kredit Pada Usaha Mikro Kecil
dan MenengahMelalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[skripsi].
Bogor: Ektensi Manajemen Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Soeharjo, A. 1991. Konsep dan Ruang Lingkup Agroindustri dalam Kumpulan
Makalah Seminar Agribisnis. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi
Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Suharto, S. 2008. Peran Permodalan BMT dalam Pemberdayaan Sektor UKM.
http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/peranan-permodalan-bmt-
dalam.html [4 Juni 2013]
Toto Tohir. 2004. Eksistensi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga
keuangan syariah di Indonesia. Jurnal hukum Pro Justitia.Volume XXII
FH Unisba.
Widodo H, Asmeldi M, dan Rimon. 1999. Bandung: Panduan Praktis
Operasional Baitul Maal wat Tamwil. Mizan.
47
LAMPIRAN
Lampiran 1 Scoring board Program KUM3
Lampiran 2 Hasil perhitungan analisis rasio dan perhitungan dana terhimpun
Jenis
Rasio
Rumus Tahun
2008 2009 2010 2011
Rasio
Kinerja
Fiskal
Total
pendapatan
dibagi total
aset
= 0.35
= 0.5
= 0.8
= 1.0
Total
pendapatan
dibagi total
biaya
= 1.19
= 7.86
= 20.0
= 24.0
(Total
pendapatan
minus total
biaya)
dibagi total
pendapatan
= 0.16
= 0.87
= 0.95
= 0.96
(Total
pendapatan
minus total
biaya)
dibagi total
aset
= 0.057
= 0.46
= 0.72
= 0.95
Aset tetap
bersih
dibagi total
asset
= 0.012
= 0.008
= 0.006
= 0.0031
48
49
Jenis
Rasio
Rumus Tahun
2008 2009 2010 2011
Rasio
efisiensi
program
Biaya
program
dibagi total
biaya
= 0.81
=0.79
= 0.98
= 1.0
Rasio
kinerja
investasi
Kas dan
setara kas
dibagi total
aset
= 0.70
= 0.28
= 0.94
= 0.95
Lampiran 3 Perhitungan penyaluran dana terhimpun
No Rumus Tahun
2008 2009 2010 2011
1. jumlah penyaluran
dana dibagi dengan
penerimaan dana
= 0.33
= 0.54
= 0.80
= 0.98
Lampiran 4 Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat 2008-2011
52
53
54
55
56
57
RIWAYAT HIDUP
Tria Lestari dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1990. Penulis
merupakan anak ke tiga dari pasangan Bapak Zulkifli Nampira dan Ibu Andi
Duraibah. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 252 Jakarta Timur pada
tahun 2002 dan lulus pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama penulis
melanjutkan pendidikan di SMAN 59 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2008.
Pada tahun 2008 penulis diterima menjadi mahasiswa pada Program Keahlian
Manajemen Agribisnis Program Diploma Institut Pertanian Bogor melalui Jalur
Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Tahun 2011 penulis melanjutkan studi ke
jenjang strata satu program Alih Jenis Departemen Agribisnis IPB.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif menjadi anggota Agrimovie
dan kepanitiaan fieldtrip di Diploma IPB tahun ajaran 2009/2010. Bulan April
2011 penulis melaksanakan Praktek Lapang di Peternakan Primafit Bogor dengan
membuat laporan kajian perkembangan bisnis dengan judul Pembukaan Lahan
Hijauan Makanan Ternak.