5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 1/51
MEKANISME PENGADAAN BARANG DAERAH
Oleh
AGUSTINUS HALAN, SH
KEPALA BAGIAN PENGADAAN PADA BIRO
PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI NTT
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 2/51
A. PENGADAAN BERDASARKAN KEPMEN 152TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN KEPRES
80 TAHUN 2003
PASAL 6 DAN 7 KEPMEN152/2004 oleh KDH
PASAL 9 AYAT (3) b KEPRES80/2003 OLEH PENGGUNA
BARANG/JASA
PEMBENTUKAN PANITIA
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 3/51
USUL CALON PEMENANG
PASAL 8 KEPRES 152, OLEH PANITIA
KEPADA KDH SESUAI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
PASAL 10 AYAT (5) g DAN h OLEHPANITIA/PEJABAT PENGADAANKEPADA PENGGUNA BARANG/JASA
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 4/51
A. PENGADAAN BERDASARKAN KEPMEN 152TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN KEPRES
80 TAHUN 2003
SUSUNAN KEPANITIAAN
LAMP. KEPMEN 152 /2004. P3D KARO/BAG.PERLENGKAPAN DUDUK SEBAGAI WAKILKETUA MERANGKAP ANGGOTA .P3U KEPADA UNIT ATAU PEJABAT YANG
MEMBIDANGI DUDUK SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DALAM KEPRES 80 TIDAK MENYEBUTKANSUSUNAN KEPANITIAN, NAMUN DALAM PASAL10 AYAT (8) DISEBUTKAN BAHWA DILARANG
DUDUK SEBAGAI PANITIA/PEJABATPENGADAAN ADALAH PENGGUNA BARANG/JASA DAN BENDAHARAWAN SERTA PEGAWAI BADAN PENGAWAS DSTNYA
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA TETAP MENGACU PADA KEPRES 80 / 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 5/51
B. LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG
LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH UNIT/SATUAN
KERJA WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA KDH MELALUI BIRO/BAGIANPERLENGKAPAN DALAM BENTUK DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANGT YANG MENCANTUMKAN SELURUH BARANG YANG DIADAKAN DALAM MASA
1 TAHUN ANGGARAN
C. PERUBAHAN KE-EMPAT ATAS KEPRES 80 TAHUN 2003TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 6/51
PENGADAAN BARANG/JASA
Beberapa ketentuan dalam Kepres No.80 Tahun 2003, sebagaimana
telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan peraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2005 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 1 angka 8 dan 9 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baruyakni angka 23,24 dan 25,serta diantara angka 1 dan 2 disisipkan 3 (tiga)
angka baru yakni angka 1a,1b dan 1c dan diantara angka8 dan angka 9disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8a, serta ketentuan angka 2,4,5,6 dan 7 dihapus sehingga keseluruhan pasal berbunyi :
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 7/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :1. Pengadaan barang/jasa pemerin-
tahan adalah …. Dst….. 1. Pengadaan barang/jasa pemerin-
tahaan adalah kegiataanpengadaan barang/jasa yangdibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secaraswakelola maupun oleh penyediabarang/jasa.
1.a Pejabat pembuat komitmen adalahpejabat yang diangkat oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)
/pemimpin Badan Hukum Milik Negara(BUMN) /Direksi Badan Usaha Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 8/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :1. Pengadaan barang/jasa pemerin-
tahan adalah …..dDst…….
1.b. Pengguna anggran adalahsebagaimana demaksud dalamUndang-undang Nomor.1 Tahun 2004tantang Perbendaharaan Negara.
1.c. Kuasa pengguna anggaran adalah
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna Anggaran untuk menggunakananggaran Kementerian / lembaga /Satuan kerja perangkat daerah
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 9/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :2. Pengguna barang/jasa adalah …..dst….
3. Penyedia barang/jasa adalah badanusaha atau orang perseorangan yangkegiatan usahanya menyediakan
barang/ layanan jasa.
2. Dihapus
3. Tetaps
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 10/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :4. Kepala kantor/satuan kerja adalah
…..dst………………...
5. Pemimpin proyek/pemimpin bagianproyek adalah ….dst………….
6. Pengguna Anggara Daerah adalah….dst………..
7. Pejabat yang disamakan adalah…..dst………...
4. Dihapus
5. Dihapus
6. Dihapus
7. Dihapus
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 11/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :8. Panitia pengadaan adalah tim yang
diangkat oleh pengguna barang/jasauntuk melaksanakan pemilihanpenyedia barang/jasa.
8. Panitia pengadaan adalah tim yangdiangkat oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) /Pimpinan BHMN /
direksi BUMN /Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyediabarang/jasa.
8.a Unit layanan Pengadaan (Prosurement Unit ) adalah satu unit yang terdiri daripegawai-pegawai yang telah memilkisertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah,yang dibentuk oleh pengguna Anggaran /Gubernur/Bupati/Wali Kota DewanGubernur BI/PempinanBHMN/BUMN/BUMD.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 12/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :9. Pejabat pengadaan adalah personil yang
diangkat oleh pengguna barang/jasauntuk melaksanakan pemilihan penyediabarang/jasa dengan nilai sampaidengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah…… dst……….
11. Barang adalah benda dalam berbagaibentuk dan uraian, yang meliputi bahanbaku,setengah jadi/peralatan,yangspesifikasinya ditetapkan oleh pengguna
barang/jasa
9. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu)0rang yang diangkat oleh pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/Direksi
BUMD untuk melaksanakan pengadaanbarang/jasa dengan nilai sampaidengan Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
10. Tetap
11. Barang adalah benda dalam berbagaibentuk dan uraian, yang meliputibahan baku,setengah jadi/peralatan,yang spesifikasinyaditetapkan oleh pejabat pembuat
komitmen sesuai penugasan kuasapengguna anggran.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 13/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :
12. Jasa pemborongan adalah layananpekerjaan pelaksanaan konstruksi atauwujud fisik lainnya yang perencanaan
teknis dan spesifikasinya ditetapkanPengguna barang/jasa dan proses sertapelaksanaannya diawasi oleh pengguna
barang/jasa.
12. jasa pemborongan adalah layananpekerjaan pelaksanaan konstruksi atauwujud fisik lainnya yang perencanaan
teknis dan spesifikasinya ditetapkanpejabat pembuat komitmen sesuai
penugasan kuas Pengguna Anggaran
dan Proses serta pelaksananya diawasioleh pejabat pembuat komitmensesuai penugasan Kuasa Pengguna
Anggaran
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 14/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :13. Jasa konsultasi adalah layanan jasa
keahlian profesional dalam berbagaibidang yang meliputi jasa perencanaankonstruksi, jasa pengawasan konstruksidan keluarannya berbentuk piranti lunak
yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yangditetapkan oleh Penguna Anggaran.
14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaandan atau penyediaan jasa selain jasakonsultasi, jasa pemborongan dan
pemasokan barang
13.Jasa konsultasi adalah layanan jasakeahlian profesional dalam berbagaibidang yang meliputi Jasaperencanaan konstruksi, jasapengawasan konstruksi dan
keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematisberdasarkan kerangka acuan kerjayang ditetapkan oleh Pejabat pembuatkomitmen sesuai penugasan KuasaPenguna Anggaran.
14. tetap
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 15/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :
15. Sertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah adalah tandabukti pengakuan atas kompetensi dankemapuan profesi di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah yangmerupakan persyaratan seseoranguntuk diangkat sebagai penggunabarang/jasa atau panitia /pejabat
pengadaan.
15. Sertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah adalah tandabukti pengakuan atas kompetensi dankemapuan profesi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintahyang diperoleh melalui ujian sertifikasikeahlian pengadaan barang/jasanasional dan untuk memenuhipersyaratan seseorang menjadipejabat pembuat komitmen ataupanitia/pejabat pengadaan atau
anggota Unit Layanan Pengadaan
(Prosurement Unit ).
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 16/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :16.Dokumen pengadaan adalah dokumen
yang disiapkan oleh panitia/pejabatpengadaan sebagai pedoman dalamproses pembuatan dan penyampaianpenawaran oleh calon penyedia
barang/jasa serta pedoman evaluasipenawaran oleh panitia/pejabatpengadaan.
17.Kontrak adalah perikatan antarapengguna barang/jasa dengan penyediabarang/jasa dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa.
16.Dokumen pengadaan adalah dokumenyang disiapkan oleh panitia/pejabatpengadaan/Unit Layanan Pengadaan(Prosurement Unit )sebagai pedomandalam proses pembuatan dan
penyampaian penawaran oleh calonpenyedia barang/jasa serta pedomanevaluasi penawaran olehpanitia/pejabat pengadaan atauanggota Unit Layanan (Prosurement Unit ).
17.Kontrak adalah perikatan antara
pejabat pembuat komitmen denganpenyedia barang/jasa dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 17/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :18.Usaha kecil termasuk koperasi kecil
adalah … dst …..
19.Surat jaminan adalah jaminan
tertulis yang dikeluarkan Bank umum/lembaga keuangan lainnyayang diberikan oleh penyediabarang/jasa kepada penggunabarang/jasa untuk menjaminterpenuhinya
persyaratan/kewajiban penyediabarang/jasa.
18. Tetap
19.Surat jaminan adalah jaminantertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnyayang diberikan oleh penyediabarang/jasa kepada pejabatPembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya
persyaratan/kewajiban penyediabarang/jasa.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 18/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :20.Kemitraan adalah….dst…….
21.pakta integritas adalah surat pernyataanyang ditandatangani oleh penggunabarang/jasa/panitia pengadaan/pejabat
pengadaan/penyedia barang/jasa yangberisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,korupsi,dan nepotisme(KKN) dalam pelaksanan pengadaanbarang/jasa.
20. Tetap
21.pakta integritas adalah suratpernyataan yang ditandatanganioleh pejabat pembuatkomitmen/panitia pengadaan/pejabat pengadaan /Unit LayananPengadaan (Prosurement Uni t)/penyedia barang/jasa yangberisi ikrar untuk mencegah dantidak melakukankolusi,korupsi,dan nepotisme(KKN) dalamm pelaksanan
pengadaan barang/jasa.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 19/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :
22.Pekerjaan kompleks adalah..dst….. 22. Tetap
23.Surat kabar nasional adalah suratkabar yang beroplah besar danmemiliki peredaran luas secaranasional,yang tercantum dalamdaftar surat kabar nasional yangditetapkan oleh menteriKomunikasi dan Informatika.
24.surat kabar Provinsi adalah suratkabar yang beroplah besar danmemiliki peredaran luas di daerahprovinsi,yang tercantum dalamdaftar surat kabar yang ditetapkanoleh Gubernur.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 20/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 1 :25.Website pengadaan nasional
adalah Website yangdikoordinasikan oleh MenteriPerencenaan PembangunanNasional/Kepla Bappenas untuk
mengumumkan rencanapengadaan barang/jasa diDeprtemen/ lembaga/ Komisi/ BI/Pemerintahan Daerah/ BHMN/BUMN/ BUMD dan kegiatan
pengadaan barang/jasapemerintah.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 21/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Butir a s/d h : tetap
i. Mengumumkan kegiatan penga-daan barang/ jasa pemerintahsecara terbuka melalui surat kabarnasional dan/atau surat kabarprovinsi.
Pasal 4 A
1. Pemilihan surat kabar nasional dansurat kabar provinsi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf i ,dilakukan sesuai tatacarapemilihan penyedia barang/jasasebagaimana diatur dalamperaturan presiden ini.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 22/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
2. Pemilihan surat kabar nasional dansurat kabar provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Menteri NegaraPerencanaan PembangunanNasional/kepala Bappenas untuk
surat kabar nasional dan Gubernuruntuk surat kabar porvinsi.
3. Menteri Negara PerencenaanPembangunan Nasional/ kepalaBappenas dan Gubernurmelaksanakan pemilihan suratkabar sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berdasarkan daftarsurat kabar yang beroplah besardan memiliki peredaran luas yang
dikeluarkan oleh menteri
Komunikasi dan Informatika.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 23/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 9 :
(1)Pengguna barang/jasa harusmemenuhi persyaratan sebagai
berikut :butir a s/d e
4. Segala biaya yang timbul dalamrangka pemilihan surat kabarsebagaimana pada ayat (2),dibebabankan pada AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
(1)Pejabat pembuat komitmen harusmemenuhi persyaratan sebagai
berikut :butir a s/d e : tetap
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 24/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(2)Berdasarkan usulan pimpinan unitkerja yang bersangkutan…dst…
(3)Tugas pokok pengguna barang/jasadalam pengadaan barang/jasaadalah :
butir a, c, s/d k butir b
(2)Pejabat pembuat Komitmendiangkat dengan Surat KeputusanPengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran/DewanGubernur BI/PemimpinBHMN/Direksi BUMN/BUMD.
(3)Tugas pokok Pejabat pembuatkomitmen dalam pengadaanbarang/jasa adalah :
butir a, c, s/d k : tetapbutir b : dihapus
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 25/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(4) pengguna barang/jasa dilarang….dst….
(5)pengguna barang/jasa
bertanggung jawab ....dst....
Paragraf Kedua :
Pembentukan, persyaratan, tugaspokok dan keanggotaan panitia/pejabat pengadaan
(4)pejabat pembuat komitmendilarang …..dst : tetap
(5)pejabat pembuat komitmen
bertanggung jawab…dst : tetap
Pembentukan, persyaratan, tugaspokok dan keanggotaanpanitia/pejabat pengadaan/UnitLayanan Pengadaan (Prosurement
Unit)
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 26/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 10 : Ayat (1), dan (2)
(3) anggota panitia pengadaan….…..dst….
Ayat (1), dan (2) : tetap
(2a)pengadaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dilaksanakan oleh UnitLayanan Pengadaan (Prosurement Unit )
(3) Tetap
(3a)dalam hal pengadaan barang/jasa
dilakukan oleh badan pelaksanarehabilitasi dan rekonstruksi wilayah
dan kehidupan masyarakat ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi SumateraUtara, anggota panitia pengadaanberasal dari instansinya sendiri atauinstansi teknis pemerintah dan dapatmenyertakan pihak lain yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pelaksana.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 27/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(4)panitia/pejabat pengadaansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) di atas harusmemenuhi persyaratan sebagaiberikut :
Butir a, b, d, dan f
c. memahami jenis pekerjaan tertentuyang menjadi tugas panitia/pejabatpengadaan yang bersangkutan
e. tidak mempunyai hubungankeluarga dengan pejabat yangmengangkat dan menetapkannya
sebagai panitia/pejabat pengadaan
(4) TetapButir a, b, d, dan f : tetap
c. memahami jenis pekerjaan tertentuyang menjadi tugaspanitia/pejabat/anggota UnitLayanan Pengadaan yangbersangkutan
e. tidak mempunyai hubungankeluarga dengan pejabat yangmengangkat dan menetapkannyasebagai panitia/pejabat
pengadaan/anggota Unit LayananPengadaan
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 28/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(5)tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaanmeliputi sebagai berikut :
butir a, b, c, e, f, g , I
d.mengumumkan pengadaanbarang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum dan jikamemungkinkan melalui mediaelektronik
(5)tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabatpengadaan/Unit LayananPengadaan meliputi sebagaiberikut :
butir a, b, c, e, f, g , I : tetap
d.mengumumkan pengadaanbarang/jasa di surat kabarnasional dan/atau Provinsi
dan/atau papan pengumumanresmi untuk penerangan umumdan diupayakan diumumkan diwebsite pengadaan nasional
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 29/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
h. membuat laporan mengenai prosesdan hasil pengadaan kepadapengguna barang/jasa
Ayat (6) dan (7)
(8)dilarang duduk sebagaipanitia/pejabat pengadaan
a.pengguna barang/jasa danbendaharawan
b. pegawai pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan(BPKP)…dst….
h. membuat laporan mengenai prosesdan hasil pengadaan kepadapejabat pembuat komitmendan/atau pejabat yangmengangkatnya
Ayat (6) dan (7) : tetap
(8)dilarang duduk sebagaipanitia/pejabatpengadaan/anggota UnitLayanan Pengadaan
a. pejabat pembuat komitmen dan
bendaharawanb. Tetap
c. pejabat yang bertugasmelakukan verifikasi suratpermintaan pembayarandan/atau pejabat yang bertugas
menandatangani SPP
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 30/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 17 :(1) dalam pemilihan penyedia
barang/jasa….dst…..
(2) pelelangan umum adalah…dst…
(3) dalam hal jumlah penyedia
barang/jasa…..dst……….
(1) tetap
(2) pelelangan umum adalah metodapemilihan penyedia barang/jasayang dilakukan secara terbukadengan pengumuman secaraluas sekurang-kurangnya di satusurat kabar nasional dan/atau
satu surat kabar provinsi
(3) dalam hal jumlah penyedia
barang/jasa yang mampumelaksanakan diyakini terbatas yaituuntuk pekerjaan yang kompleks,maka pemlihan penyediabarang/jasa dapat dilakukan denganmetoda pelelangan terbatas dan
diumumkan secara luas sekurang-kurangnya disatu surat kabar
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 31/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(3) dalam hal jumlah penyediabarang/jasa…..dst………. (3) dalam hal jumlah penyediabarang/jasa yang mampumelaksanakan diyakini terbatasyaitu untuk pekerjaan yangkompleks, maka pemlihanpenyedia barang/jasa dapat
dilakukan dengan metodapelelangan terbatas dandiumumkan secara luassekurang-kurangnya disatu suratkabar Nasional dan/atau satusurat kabar propinsi dengan
mencantumkan penyediabarang/jasa yang telah diyakinimampu, guna memberikesempatan kepada penyediabarang/jasa lainnya yangmemenuhi kualifikasi
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 32/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Ayat (4) dan (5) Ayat (4) dan (5) : tetap
Pasal 20 A :
pengumuman pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya denganmetoda pelelangan umumsebagaimana dimaksud dalam pasal20 ayat (1) dan metoda pelelanganterbatas sebagaimana dimaksuddalam pasal 20 ayat (2) wajib
dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut :
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 33/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
a. untuk pengadaan denganmetode pelelangan umum yangbernilai sampai denganRp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) diumumkansekurang-kurangnya di :
1) satu surat kabar provinsi dilokasi kegiatan bersangkutan
2) satu surat kabar nasional, dalamhal jumlah penyedia barang/jasayang mampu melaksanakankegiatan tersebut yang
berdomisili di provinsi setempatkurang dari 3 (tiga) penyediabarang/jasa
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 34/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 22 :
(1)pemilihan penyedia jasa konsultasi
pada prinsipnya ......dst
b. untuk pengadaan dengan metodepelelangan umum/terbatas yangbernilai di atasRp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar
nasional dan satu surat kabarProvinsi dilokasi kegiatanbersangkutan
(1) tetap
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 35/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(2)seleksi umum adalah metodapemilihan penyedia jasakonsultasi….. Dst….
(2)seleksi umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1)merupakan metode pemilihanpenyedia jasa konsultasi yangdaftar pendek pesertanya dipilih
melalui proses prakualifikasi yangdiumumkan secara luas sekurang-kurangnya disatu surat kabar
nasional dan satu surat kabar
provinsi
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 36/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(3) seleksi terbatas adalah metodapemilihan penyedia jasa konsultasi…….dst……….
(3) seleksi terbatas sebagaimanadimaksud pada ayat (1)merupakan metode pemilihanpenyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang kompleks dandiyakini jumlah penyedia jasa
yang mampu melaksanakanpekerjaan tersebut jumlahnya
terbatas, dan diumumkan secara
luas sekurang-kurangnya di satusurat kabar nasional dan satusurat kabar provinsi denganmencantumkan penyedia jasa
yang mampu guna memberi
kesempatan kepada penyedia jasalainya yang memenuhi kualifikasi
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 37/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Ayat (4) dan (5) Ayat (4) dan (5) : tetap
Pasal 25 a :
(1)untuk pengadaanb jasa konsultasidengan metode seleksiumum/seleksi terbatas dengannilai diatas Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) wajibdiumumkan sekurang-kurangnyadi satu surat kabar nasional dan
satu surat kabar provinsi dilokasikegiatan bersangkutan.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 38/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Ayat (4) dan (5) Ayat (4) dan (5) : tetap
Pasal 25 a :
(1)untuk pengadaanb jasa konsultasidengan metode seleksiumum/seleksi terbatas dengannilai diatas Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) wajibdiumumkan sekurang-kurangnyadi satu surat kabar nasional dan
satu surat kabar provinsi dilokasikegiatan bersangkutan.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 39/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(2)untuk pengadaan jasa konsultasidengan metode seleksi umumyang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), wajib diumumkansekurang-kurangnya disatu surat
kabar provinsi dilokasi kegiatanbersangkutan atau sekurang-kurangnya disatu surat kabarnasional dalam hal untuk kegiatandimaksud tidak dapat dipenuhioleh sekurang-kurangnya 5 (lima)
penyedia jasa konsultasi diKAbupaten/Kota/Provinsi yangbersangkutan .
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 40/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 44 : Ayat (1)
(2) pengaturan mengenai daftarinventarisasi dan penyebarluasaninformasi barang/jasa produksi
dalam negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) yangdikeluarkan oleh depertemenyang membidangi perindustriandan perdagangan
(1) Tetap
(2) pengaturan mengenai daftarinventarisasi danpenyebarluasan informasi
barang/jasa produksi dalamnegeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) yang dikeluarkanoleh depertemen yangmembidangi perindustrian
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 41/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Pasal 48:
(1) pengguna barang/jasa setelahpengangkatannya…..dst…..
(2) pengguna barang/jasa wajibmelakukan pencatatan ….dst….
(3) pengguna barang/jasa wajib
menyimpan dan memelihara
…..dst……….
(1) pejabat pembuat komitmensegera setelahpengangkatannya, ……dst…..……. :tetap
(2) pejabat pembuat komitmenwajib melakukan pencatatan…..dst…..: tetap .
(3) Pejabat pembuat komitmen
wajib menyimpan danmemelihara …..dst……….
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 42/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(4)instansi pemerintah wajibmelakukan pengawasan terhadappengguna barang/jasa danpanitia/pejabat pengadaan dilingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada
aparat pengawasan fungsionaluntuk melakukan pemeriksaansesuai ketentuan yang berlaku
(5) unit pengawasan intern padainstansi pemerintah melakukanpengawasan …..dst…..
(4)instansi pemerintah wajibmelakukan pengawasan terhadappejabat pembuat komitmen danpanitia/pejabat pengadaan…..dst…. : tetap
(5) tetap(5a) dalam hal berdasarkan
tembusan laporan hasilpemeriksaan yang disampaikanoleh unit ppengawasan internsebagaimana dimaksud padaayat (5), BPKP menilai terdapatpenyimpangan dalam pengadaanbarang/jasa maka BPKP dapatmenindaklanjutinya
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 43/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(6)pengguna barang/jasa wajibmemberikan tanggapan/informasimengenai pengadaan barang/jasayang berada dalam bataskewenangannya kepada pesertapengadaan/masyarakat yang
mengajukan pengaduan atau yangmemerlukan penjelasan
(7) masyarakat yang tidak puasterhadap tanggapan/informasi…..dst………….
(6) Pejabat pembuat komitmen wajibmemberikan tanggapan/informasi …..dst……….
(7) tetap
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 44/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Lampiran I Bab I Bagian D Angka1 Huruf b :
b.Pelelangan Umum Pascakualifi-kasi :
(1) Ketentuan alokasi waktu dalam
penyusunan jadwal sebagai berikut
(a) Penayangan pengumuman lelangsekurang-kurangnya dilaksanakanselama 7 (tujuh) hari kerja dalam halpengumuman dilakukan dipapan
pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet,penayangan pengumuman lelangyang dilaksanakan melaluli mediacetak, radio atau televisi minimal
dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa
pengumuman
(b) Tetap
(1) tetap
(a) Penayangan pengumuman lelangsekurang-kurangnyadilaksanakan selama 7 (tujuh)hari kerja di Website Pengadaan
nasional, penayanganpengumuman lelang yangdilaksanakan melalui surat kabarnasional / propinsi minimaldilakukan 1 (satu) kali tayanganpada awal masa pengumuman.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 45/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(b) Pengambilan dokumen penawarandilakukan 1 (satu0 hari setelahpengumuman sampai dengan satuhari sebelum batas akhir pemasukandokumen penawaran.
(c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksa-nakan paling cepat 7 (tujuh) harikerja sejak tanggal pengumuman
(d) Pemasukan dokumen penawaran
dimulai satu hari setelah penjelasan(aanwijzing). Batas akhir pemasukandokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerjasetelah penjelasan
(b) Pendaftaran dan pengambilandokumen penawaran dilakukan 1(satu) hari setelah pengumumansampai dengan satu harisebelum batas akhir pemasukandokumen penawaran.
(c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksa-nakan paling cepat 4 (empat)hari kerja sejak tanggalpengumuman.
(d) Pemasukan dokumen penawaran
dimulai satu hari setelah penjelasan
(aanwijzing). Batas akhir pemasukandokumen penawaran harusmemperhitungkan waktu yangdiperlukan untuk mempersiapkandokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan alokasi
pekerjaan
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 46/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
(2) Pengalokasian waktu diluar prosesbutir a) s/d d diatas diserahkansepenuhnya kepada penggunabarang/jasa.
(e) Evaluasi penawaran dapat di-lakukan dalam waktu 1 (satu)hari atau sesuai dengan waktuyang diperlukan.
(2) Pengalokasian waktu diluar proses
butir a) s/d d) diatas diserahkansepenuhnya kepada pejabatpembuat komitmen, kecualiditentukan lain dalam PeraturanPresiden ini.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 47/51
KEPRES 80/2003 PERUBAHAN KE-4
Lampiran I Bab II Bagian 4 angka 1huruf f (butir 7) :
(7)SPBBJ harus dibuat paling lambat 5(lima) hari kerja setelahpengumuman penetapan
pemenang lelang dan segeradisampaikan kepada pemenanglelang
(7) Dalam hal tidak ada sanggahan,SPBBJ harus diterbitkan palinglambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapanpemenang lelang dan dalam halterdapat sanggahan, SPPBJharus diterbitkan paling lambat 1(satu) hari setelah jawaban atassemua sanggahan tersebutdijawab serta segera SPPBJtersebut disampaikan kepadapemenang lelang.
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 48/51
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
1. Sebelum pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasadapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 tetang ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasikeahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas.
2. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia / pejabatpengadaan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka
panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaanbarang/jasa pemerintah samapai dengan tanggal 31 Desember2007, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihanpengadaan barang/jasa pemerintah.
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 49/51
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
3. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan olehpejabat pembuat komitmen /panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini,dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatanpengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud
dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki buktikeikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasapemerintah.
4. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkanoleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Bappenas sebelum berlaku peraturan ini, dinyatakan berlakusebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimandiatur dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2005
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 50/51
PERUBAHAN KEPRES 80 TAHUN 2003
5. Sebelum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Gubernurmenetapkan surat kabar nasional dan surat kabar propinsisebagaimana dikasud dalam Pasal 4A, pengumuman kegiatanpengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya
di satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memilikiperedaran luas secara nasionaldan/atau wilayah propinsi.
5/11/2018 MEKANISME PENGADAAN BARNG - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-pengadaan-barng 51/51
TERIMA
KASIH
Top Related