LOGO
BALAI PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DI YOGYAKARTA
MEKANISME KERJA SAMA DESA
Setelah penyajian materi ini, diharapkan peserta dapat :
• Memahami mekanisme Kerja Sama Desa;
• Mampu menyusun rancangan Peraturan Bersama
Kepala Desa.
Waktu : 2 JP @ 45 menit = 90 menit
TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA DESA
KERJA SAMA ANTAR DESA
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
ATAS PRAKARSA DESA
PRAKARSA PIHAK KETIGA
a.Persiapan b.Penawaran c. Penyusunan
rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
d.Penandatanganan e.Pelaksanaan f. Pelaporan
a.Persiapan b.Penawaran c. Penyusunan
Perjanjian Bersama
d.Penandatanganan e.Pelaksanaan f. Pelaporan
a.Penawaran Rencana Kerja Sama kepada Pemdes
b.Musdes oleh BPD
c. Penetapan Hasil Musdes
MEKANISME
KERJA SAMA ANTAR-DESA
TAHAPAN PERSIAPAN KERJA SAMA ANTAR DESA
Kades melakukan
inventarisasi bidang/potensi yg akan dikerja
samakan
Bidang/potensi yang akan
dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas
dalam Musdes
BPD menyelenggara
kan Musdes setelah Kades nyusun skala
prioritas kerja sama Desa
Menyiapkan informasi & data yg lengkap mengenai
Bidang/ potensi Desa yg akan
dikerjasamakan
Bidang/potensi yg disepakati dicantumkan dalam RPJM
Desa dan RKP Desa
Hasil Musdes dapat
menyepakati atau tidak untuk melakukan kerja
sama
TAHAPAN PENAWARAN KERJA SAMA ANTAR DESA
Kades menawarkan rencana kerja sama kepada Kades lain dgn surat penawaran kerja sama
Surat Penawaran kerja sama memuat : 1. Bidang dan/ atau potensi Desa 2. Ruang lingkup kerja sama 3. Tata cara & ketentuan pelaksanaan kerjasama 4. Jangka waktu 5. Hak & kewajiban 6. Pendanaan 7. Tata cara perubahan, penundaan & pembatalan 8. Penyelesaian perselisihan
Kades memberikan jawaban secara tertulis kepada Kades yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil Musdes
Hasil Musdes dapat menyepakati atau tidak menyepakati utk melakukan kerja sama
BPD menyelenggarakan Musdes setelah Kades menerima penawaran kerja sama
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
1. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
2. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa;
3. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dibawa dalam forum Musyawarah Antar-Desa;
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
1. Rancangan Permakades yang telah disepakati dikonsultasikan kpd
bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan; 2. Rancangan Permakades yang dikonsultasikan kepada bupati/wali
kota melalui camat, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
3. Masukan rancangan Permakades dari bupati/wali kota melalui camat, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
4. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan, tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa;
5. Masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Permakades untuk disepakati bersama.
Peraturan Bersama
Paling sedikit memuat :
a. Ruang lingkup kerjasama b. Bidang kerjasama c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan
kerjasama d. Jangka waktu e. Hak dan Kewajiban f. Pendanaan g. Tata cara perubahan, penundaan, dan
pembatalan h. Penyelesaian perselisihan.
TAHAPAN PENANDATANGANAN
KERJA SAMA ANTAR DESA
Kades yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan
rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati.
Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA
Melaksanakan kegiatan2 yg tertuang dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa oleh BKAD.
Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
PELAPORAN KERJASAMA ANTAR DESA
• BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Antar_Desa;
• BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati/Walikota melalui Camat;
• Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen terkait kerja sama desa;
• Berdasarkan laporan dari BKAD, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi, hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat;
• Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama desa kepada Bupati/Walikota dan Camat, yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
MEKANISME
KERJA SAMA DENGAN
PIHAK KETIGA
ATAS PRAKARSA
DESA
TAHAPAN PERSIAPAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pemerintah Desa
melakukan inventarisasi
bidang/potensi yg akan dikerja
samakan
Bidang/potensi yang akan
dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas
dalam Musdes
Menyiapkan informasi & data yg lengkap mengenai
Bidang/ potensi Desa yg akan
dikerjasamakan
Bidang/potensi yg disepakati dicantumkan dalam RPJM
Desa dan RKP Desa
Menganalisis manfaat dan biaya kerja
sama yg terencana &
terukur
Membuat Kerangka
Acuan Kerja
TAHAPAN PENAWARAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ke3 dgn melampirkan kerangka acuan kerja
Pihak ke3 menyampaikan penawaran kepada pemerintah desa yg mengacu pada kerangka acuan kerja
Hasil Musdes menetapkan pihak ke3 yang akan melakukan kerja sama
BPD menyelenggarakan Musdes setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ke3
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERJANJIAN BERSAMA
1. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
2. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dalam forum Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kpd bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan;
3. Rancangan Perjanjian Bersama yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
4. Masukan rancangan Perjanjian Bersama dari bupati/wali kota melalui camat, diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
5. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan, tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama;
6. Masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama untuk disepakati bersama.
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERJANJIAN BERSAMA
Perjanjian Bersama
Paling sedikit memuat :
a. Ruang lingkup kerjasama b. Bidang kerjasama c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan
kerjasama d. Jangka waktu e. Hak dan Kewajiban f. Pendanaan g. Tata cara perubahan, penundaan, dan
pembatalan h. Penyelesaian perselisihan.
TAHAPAN PENANDATANGANAN
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Kades menandatangani rancangan Perjanjian Bersama
paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati.
Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
TAHAPAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam
Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga.
Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga.
PELAPORAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
• Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dalam forum Musyawarah Desa; dan
• Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada camat dan bupati/wali kota, yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Laporan dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.
MEKANISME
KERJA SAMA DENGAN
PIHAK KETIGA
ATAS PRAKARSA
PIHAK KETIGA
Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desasebagaimana
Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
PERUBAHAN ATAU
BERAKHIRNYA KERJA
SAMA DESA
(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai
dengan kesepakatan para pihak.
(2) Kerja sama Desa berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang
ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan
kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat
dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar
ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang
menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat
Desa, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.
HASIL KERJA SAMA DESA
(1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa
uang merupakan pendapatan Desa dan wajib
masuk ke rekening kas Desa.
(2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa
barang menjadi aset Desa.
(3) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa, digunakan
untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat Desa.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda
Prov. terkait pelaksanaan kerja sama desa dan lembaga kerja
sama Desa;
(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda
Kab/Kota terkait pelaksanaan kerja sama desa dan
peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa;
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilakukan melalui
fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan
pihak ketiga;
(4) Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk
mendampingi Desa dalam penyelenggaraan kerja sama
Desa.
26
Top Related