MEKANISME DISTRIBUSI BAGI HASIL TABUNGAN BERJANGKA PADA
BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh:
Ahmad Gifari
NIM : 206046103800
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011M
LEMBAR PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Gifari
NIM : 206046103800
Prodi/Jurusan : Muamalat/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Pada
BMT Al-Fath IKMI Pamulang
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 28 Februari 2011
Ahmad Gifari
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’aalamin, penulis menyampaikan segala puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya
kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam senantiasa kita
curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap
keluarganya, sahabatnya serta ummatnya sepanjang zaman, yang Insya Allah kita ada
didalamnya.
Proses perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak
hambatan dan rintangan yang penulis temui dan alami. Berkat ridha-Nya, berkat doa,
kesungguhan hati dan kerja keras, akhirnya penulis sampai titik proses akhir
penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari betapa sederhana karya tulis ini dan jauh dari sempurna.
Namun penulis juga tidak menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah
banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankanlah penulis
untuk mengucapkan kata terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM., selaku Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Euis Amalia, M.Ag., dan Bapak. Ah. Azharuddin Latif, M.Ag., selaku Ketua
Program Studi Muamalat dan Sekertaris Konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan
ii
Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Dr. H. Hasanuddin, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan, pengarahan, pemikiran dan semangat kepada penulis di
tengah kepadatan kegiatan beliau, semoga Allah SWT mempermudah setiap
gerak langkah perjuangan beliau dan senantiasa melimpahkan kebaikan, amin.
sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah,
semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.
5. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama, Perputakaan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat penulis memperoleh berbagai
informasi dan sumber-sumber referensi sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Pimpinan dan Staf BMT Al Fath IKMI, yang telah menerima penulis untuk
melakukan riset dan membantu data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi
ini.
7. Yang tercinta Ayahanda Syaiful dan Ibunda Argadis, engkaulah Ayah dan Ibunda
yang bijaksana, yang dengan ikhlas memotivasi dengan moril maupun materil
serta mencurahkan kasih sayang buat Ananda, yang tidak henti mendoakan, dan
memberikan motivasi buat Ananda, Amin. Dan yang tersayang adik-adikku (Raisa
Madani, Felicia Rahmah, Zahid Akbar).
iii
8. Buat Meisya D.M., tersayang, yang selalu mendoakan, menemani dan memotivasi
penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpa dirimu, aku tak mungkin dapat
menyelesaikan skripsi.
9. Buat orang-orang yang telah membantu saya Lukman, Jajang, Arie, Jodie, Rizky,
Bongas, Robby dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
terimakasih banyak atas semuanya, saya takkan bisa tanpa kalian.
10. Buat sahabat-sahabatku angkatan 2006, khususnya PS-A ekstensi yaitu My Best
Friend yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menggoreskan
banyak kenangan manis, canda dan tawa selama menjalani perkuliahan, semoga
tali silaturahmi kita selalu terjalin.
Akhirnya tiada ucapan kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillahi
Robbil ‘Alamin atas Rahmat dan Karunia serta Ridha Allah SWT. Demikian ucapan
terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan
kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah SWT. Penulis
berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi
pengembangan ilmu ekonomi Islam.
Jakarta, 02 Maret 2011
Penulis
Ahmad Gifari
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL......................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Perumusan Masalah ................................................................ 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 6
D. Review Studi Pustaka ............................................................. 7
E. Metodologi Penelitian ............................................................ 9
F. Sistematika Penulisan ............................................................. 12
BAB II LANDASAN TEORI
A. Definisi Tabungan .................................................................. 14
B. Mudharabah ............................................................................ 16
C. Distribusi ................................................................................ 27
D. Bagi Hasil ............................................................................... 31
v
BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
A. Sejarah Singkat BMT Al-Fath IKMI Pamulang ..................... 37
B. Landasan Hukum BMT Al-Fath IKMI Pamulang.................. 38
C. Dasar Hukum BMT…………………………………………. 38
D. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Fath IKMI Pamulang ........... 39
E. Budaya Kerja BMT Al-Fath IKMI Pamulang ........................ 40
F. Produk-Produk BMT Al-Fath IKMI Pamulang ..................... 40
G. Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI Pamulang ............... 44
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-
Fath (TABAH)........................................................................ 47
B. Analisis Penulis ...................................................................... 51
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................. 55
B. Saran ....................................................................................... 56
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 58
LAMPIRAN
vi
DAFTAR TABEL DAN SKEMA
1. Skema 2.1 : Skema Mekanisme Distribusi ..................................................... 30
2. Tabel 4.1 : Tabel Nisbah Bagi Hasil ............................................................. 48
3. Tabel 4.2 : Tabel Jumlah Dana dan Mitra BMT Al-Fath IKMI Pamulang ... 52
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian
masyarakat khususnya di Indonesia. Ditandai dengan semakin berkembangnya
institusi keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana
Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Koperasi Syariah (Baitul Maal
Wat Tamwil), maupun lembaga yang berorientasi pada fungsi sosial LAZ,
Baznas, dan lembaga pengelola wakaf.
Diantara lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga pendukung
kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah (golongan ekonomi mikro dan kecil)
dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan
sistem ekonomi berbasis Islam.
Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang
isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan
usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu,
Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah,
serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
2
Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu
sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq,
shodaqoh, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak
di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada
fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga
keuangan, BMT berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga
keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT)
yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkan dana
tersebut kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pembiayaan oleh
BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan
ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.1
Tujuan BMT, adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk
kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya.
Visi BMT, adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan
kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga
mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan
anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
Misi BMT, adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan
masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan
pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan
kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan
1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 448.
3
gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil,
berkemakmuran dan berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan
ridho Allah SWT.
Landasan utama BMT secara umum dalam segala operasinya baik dalam
produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya memakai konsep
bagi hasil dengan menghindari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi
Islam yaitu sistim bunga karena terdapat unsur riba (bunga), gharar
(ketidakpastian), dan maysir (judi).
Produk dan jasa BMT menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan
kegiatan usaha KJKS adalah penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip
wadi’ah, mudharabah, dan penyaluran dana dengan prinsip mudharabah,
musyarakah, murabahah, salam, ishtisna, ijarah, dan qard. Inilah yang
kemudian menjadi fungsi dari aspek Baitul Mal Wat Tamwail. Sementara fungsi
dari aspek Baitul Mal Wat Tamwil dapat menggunakan prinsip zakat, infaq, dan
shadaqah.2
Karakteristik bagi hasil pada produk maupun jasa layanan yang disalurkan
oleh BMT Al-Fath kepada masyarakat, terlihat dari produk-produknya. Salah
satu produk BMT Al-Fath IKMI yang menggunakan konsep bagi hasil adalah
tabungan berjangka atau biasa disebut dengan tabungan mudharabah. Tabungan
2 Muhammad Budi Setiawan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan
Nasabah BMT (Studi Empiris Pada Tiga BMT Mitra dan BMT Center),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.32
4
ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah yang penarikannya dilakukan
secara berjangka dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu.
Tabungan mudharabah merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk
berinvestasi secara syariah, karena dengan sistim bagi hasil yang ditetapkan
sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang
berlaku dengan sistim bunga.3
BMT menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi
atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah
mutlaqah (unrestricted investment account). Simpanan diperjanjikan untuk
jangka waktu tertentu. BMT dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka
waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai
mudharib dan nasabah bertindak sebagai shahibul maal, dan kedua belah pihak
menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana
tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah
menanggung kerugian tersebut dan BMT kehilangan keuntungan.4
Kontrak mudharabah juga merupakan suatu bentuk equity financing, tetapi
mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dari musyarakah. Pada mudharabah,
hubungan kontrak bukan antara pemberi modal, melainkan antara penyedia dana
(shahibul maal) dengan entrepreneur (mudharib). Pada kontrak mudharabah,
seorang mudharib dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan atau suatu
3 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek,
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 58 4 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006),
h. 49
5
unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam
kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut.5
BMT Al-Fath IKMI dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil,
telah dijadikan contoh referensi bagi masyarakat dalam mempraktekkan ekonomi
berdasarkan syariah. Seberapa besarkah BMT AL-Fath IKMI dalam
mengembangkan ekonomi umat melalui tabungan mudharabah ini.
Dalam mengelola dana nasabah, BMT menutupi biaya operasionalnya
tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di
samping itu, BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah
penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening
tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.6
Pada pembagian nisbah keuntungan, salah satu hal yang menentukan besar
keuntungan mitra adalah equivalent rate. Equivalent rate adalah hasil dari
perhitungan nisbah yang telah direalisasikan sebelumnya.
Pada BMT Al-Fath nilai equivalent rate tersebut telah ditentukan
sebelumnya yang terlihat pada tabel distribusi bagi hasil BMT Al-Fath IKMI.
Namun pada hakikatnya nilai equivalent rate tersebut didasarkan pada
pendapatan yang didapatkan oleh BMT. Jadi nilai equivalent itu sendiri tidak
5 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, h. 19
6 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 274
6
dapat ditentukan begitu saja, melainkan dengan pendapatan yang didapatkan oleh
BMT.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam
tentang mekanisme distribusi bagi hasil produk penghimpunan dana pada BMT
Al-Fath. Sehingga penulis akan mencoba melakukan penelitian dan akan dibahas
dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Mekanisme
Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Pada BMT Al-Fath IKMI
Pamulang”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan judul skripsi tersebut maka masalah yang akan dibahas
penulis pada perumusan masalah adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil tabungan berjangka (Tabah) pada
BMT Al-Fath IKMI Pamulang?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara umum tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk
mengetahui jawaban dari masalah diatas, namun secara khusus dikemukakan
sebagai berikut :
1. Mengetahui mekanisme distribusi bagi hasil produk tabungan berjangka
(Tabah) pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang
7
Adapun hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi BMT Al-Fath IKMI Pamulang, pembaca maupun
pribadi, selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat :
1. Secara akademis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang
Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang perbankan syariah.
2. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi bank dalam
meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi nasabah.
3. Penulis memperoleh pengetahuan berharga tentang tabungan berjangka
(Tabah) Al-Fath pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang.
4. Masyarakat dapat mengetahui tabungan berjangka (Tabah) yang diterapkan
oleh BMT Al-Fath IKMI Pamulang sehingga dapat membantu mempermudah
masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan agar putra-putrinya
sukses dalam pendidikan.
5. Hasil penelitian dapat digunakan para mahasiswa sebagai bahan perkuliahan
untuk menambah pengetahuan, khususnya mahasiswa Jurusan Perbankan
Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.
D. Review Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan
gambaran dalam menyusun kerangka pikir mengenai penelitian ini adalah:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taqwa Audiansyah pada tahun
2008 dengan judul “Pengaruh Equivalen Rate Terhadap Penghimpun
8
Tabungan Mudharabah pada BTN Syariah Cabang Jakarta”. Disini penulis
membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecendurangan nasabah
menggunakan produk dengan analisis statistik.
2. Penelitian yang diilakukan oleh Iing Rohiman pada tahun 2003 dengan judul “
Format Bagi Hasil Produk Al-Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk)”. Disini
penulis membahas tentang format bagi hasil pada produk mudharabah dari
sistim bagi hasil.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Pujihadi pada tahun 2010 dengan judul
“Pengaruh Pendapatan Mudharabah Terhadap Total Pendapatan Opersional
Bank (Studi Kasus Pada UUS Bank BNI). Permasalahan yang dibahas oleh
penulis adalah tentang pendapatan pembiayaan mudharabah sekaligus nisbah
bagi hasil dengan menggunakan analisis regresi pendapatan mudharabah.
Dari skripsi-skripsi diatas hanya membahas tentang kecenderungan
nasabah menggunakan produk tabungan mudharabah, format bagi hasil pada
produk mudharabah dari sistim bagi hasil, dan tentang pendapatan
pembiayaan mudharabah serta nisbah bagi hasil. Disini penulis membahas
tentang bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil pada tabungan berjangka.
karena mekanisme distribusi bagi hasil sangat penting bagi mitra dan BMT
Al-Fath IKMI dikarenakan dengan adanya mekanisme distribusi yang baik
maka perhitungan dan pembagian bagi hasil akan jelas baik dalam keadaan
9
untung maupun keadaan rugi dan terciptanya transparansi dalam bagi hasil
antara BMT Al-Fath IKMI dengan mitranya.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan
Penulis melakukan pendekatan dengan cara kualitatif yang bersifat
deskriptif. Bersifat deskritif artinya sekedar untuk menggambarkan sejumlah
variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa
mempersoalkan hubungan antar variabel (jalin menjalinnya antar variabel).7
Yang dimaksud kualitatif adalah data yang tidak menjelaskan keterikatan
antara satu variabel dengan variabel lain, tetapi kualitatif hanya menjelaskan
secara gambaran dari data yang diperoleh.
2. Jenis Penelitian
a. Library Research (Studi Pustaka) Yaitu dengan mengumpulkan dan
menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan analisis
yang akan digunakan yaitu artikel, buku-buku, majalah-majalah serta
situs internet yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.
b. Field Research (Penelitian Lapangan) yang diperoleh melalui pusat
referensi dengan cara terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian)
untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung.
7 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001),
Cet. V, Ed. 1, h.16.
10
3. Data Penelitian
Sumber data yang digunakan adalah :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau
hasil penelitian lapangan. Untuk memperoleh data primer ini, penulis
secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak BMT Al-Fath IKMI
Pamulang Terkait dengan permasalahan yang dibahas.
b. Data sekunder, yaitu data yang diterima melalui studi dokumentasi
(Library Research) yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan
melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan data dari
berbagai literatur.
4. Subjek-Objek Penelitian
Subjek-Objek penelitian ini menjelaskan sebagai berikut:
a. Yang menjadi sumber informasi untuk mendapatkan data yang ingin
diperoleh adalah dari BMT Al-Fath IKMI Pamulang yang terkait dan
berkompoten dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang tepat
mengenai Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath
yang dilakukan BMT Al-Fath IKMI Pamulang (Rumusan Masalah
Penelitian Ini). Objek yang menjadi sumber informasi mendapatkan data
adalah BMT Al-Fath IKMI Pamulang.
11
b. Level analisis yang akan dilakukan adalah deskriptif, yaitu sekedar
menggambarkan sejumlah permasalahan dan unit yang diteliti, tanpa
mempersoalkan hubungan antarvariabel.
c. Pertimbangan ini diperkirakan kurang lebih satu bulan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. Observasi
Untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke
tempat penelitian yaitu BMT Al-Fath IKMI Pamulang untuk mendapatkan
data yang tepat.
b. Wawancara
Dilakukan penulis secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan
berpengalaman dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tepat.
c. Studi Kepustakaan
Dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam
penelitian ini. Pengumpulan data berasal artikel, buku-buku, majalah-
majalah, serta informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan
dengan pembahasan dalam skripsi ini.
12
6. Teknik Analisis Data
Teknik ini hanya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan
data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif maka
disebut penelitian deskriptif kualitatif.
F. Sistematika Penelitian
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu menetapkan
suatu kerangka dasar penulisan. Secara garis besar dapat memberikan gambaran
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang
masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, review studi terdahulu, metodologi penelitian,
dan sistematika Penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan
pustaka dan literatur mengenai distribusi bagi hasil serta tabungan
berjangka (Tabah)
BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
Dalam bab ini akan dijelaskan secara terperinci tentang BMT AL-
FATH IKMI PAMULANG mengenai sejarah singkat, visi, misi,
13
landasan hukum, produk-produk yang terdapat di BMT Al-Fath
IKMI, dan struktur organisasi.
BABIV MEKANISME DISTRIBUSI BAGI HASIL TABUNGAN
BERJANGKA AL-FATH IKMI PAMULANG
Bab ini akan dijelaskan mengenai masalah yang diteliti yaitu
Spesifikasi Tabungan Berjangka Al-Fath IKMI Pamulang,
Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath
(Tabah), dan Analisa Penulis.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini akan disimpulkan jawaban dari perumusan masalah
yang ada dan disertai dengan pemberian saran-saran yang tepat
sehubungan dengan adanya permasalahan yang ditemukan selama
penelitian untuk perbaikan lebih lanjut.
14
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Definisi Tabungan
Menurut undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008,
tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wad’iah atau investasi dana
berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu
yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya
yang dipersamakan dengan itu.
Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini
memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah
membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung
kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk
penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang
ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan
tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.1
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02./DSN-MUI/IV/2000,
tabungan ada dua jenis, yaitu: Pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara
prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
1 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung : Alfabeta,
2010), h.34.
15
Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang
berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.2
Tabungan dalam ekonomi Islam tidak begitu kuat dihubungkan dengan
investasi. Karena ketika tabungan dimotivasi oleh alasan berjaga-jaga, hidup
hemat dan sederhana, maka tidak relevan akumulasi tabungan ini kemudian
digunakan untuk investasi yang mekanismenya dalam Islam menggunakan skema
bagi hasil yang memiliki risiko rugi. Risiko yang dimiliki investasi bagi hasil
tidak begitu sinkron dengan alasan para pemilik uang untuk menahan uangnya
berupa tabungan. Selain itu, berdasarkan motif dan realita masyarakat Islam,
bahwa masyarakat Islam terdiri dari masyarakat muzakki, mid-income, dan
mustahiq, dapat disimpulkan bahwa mereka yang aktif dalam menabung adalah
mereka yang masuk dalam golongan muzakki dan mid-income. Dan akumulasi
tabungan secara teori akan relatif kecil jika dibandingkan dengan akumulasi
investasi, yang berarti juga peran tabungan dalam perekonomian akan relatif
kecil. Dengan demikian tabungan tergantung pada besarnya pendapatan yang
porsinya ditentukan oleh kebutuhan berjaga-jaganya.3
Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan
2 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang
Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 78 3 Ali Sakti, Ekonomi Islam:Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Cet. 1, (Jakarta:
Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 153
16
Syariah Nasional ditetapkan tentang ketentuan berdasarkan tabungan mudharabah
sebagai berikut:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai Shahibul Mal dan Bank
Bertindak sebagai Mudharib
2. Dalam kapasitasnya sebagai Mudharib, bank dapat melakukan berbagai
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan
piutang
4. Pemberian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.4
B. Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk
perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama
antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal)
4 Budi Rahmwardana, “Efektifitas Modal Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus
Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h.27
17
mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu
perjanjian pembagian keuntungan.5
Mudharabah dapat dilakukan secara terbuka maupun secara terbatas.
Dalam mudhrabah terbuka, kerjasama tidak dibatasi oleh waktu, tempat, jenis
usaha, jenis industri, pasar, customer, supplier, dsb. Apabila ada satu saja
pembatas, maka mudharabah demikian disebut sebagai mudharabah terbatas.
Dalam hal mudharabah dilakukan secara terbatas, maka mudharib harus
mematuhi batasan-batasan yang disepakatinya dengan Shahibul Maal.
Mudharib dapat membebankan biaya-biaya yang langsung terkait
dengan usaha yang di-mudharabahkan sebagai beban account mudharabah.
Persentase pembagian keuntungan di sepakati didepan antara Mudharib dan
Shahibul Mal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ini terlebih dahulu
akan mengurangi cadangan keuntungan sebelumnya (kalau ada), setelah itu
kerugian ini menjadi pengurang modal yang disetor oleh Shahibul Maal. Pada
umumnya, Mudharib menanggung kerugian dari sisi waktu dan usaha (tanpa
memperoleh hasil). Tanggung jawab Shahibul Maal dalam akad Mudharabah
terbatas pada modal yang disetornya dan tidak lebih dari ini.6
5 Ahmad Rodoni, Investasi Syariah, Cet.1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009),
h.35. 6 Muhammad Iqbal, Dinar Solution (Dinar Sebagai Solusi), Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani,
2008), h. 84.
18
2. Landasan Hukum Mudharabah
Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling
membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang.7
a. Berikut dalil-dalil Al-Quran yang berkenaan dengan mudharabah :
1) Firman Allah QS. Al-Muzzammil [73]:20:
( :انمزمم )...أخرن يضربن في األرض يبتغن مه فضم اهلل
“Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi
mencari sebagian karunia Allah.” (QS.73:20)
Ayat tersebut menerangkan bahwasannya mereka bepergian
meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari sebagian karunia
Allah baik keuntungan perniagaan atau memperoleh ilmu. Aka tetapi
yang kita bahas ini adalah mengenai konsep mudharabah dalam
mencari keuntungan.8
2) Firman Allah QS. Al-Jumuah [62]:10:
ابتغا مه فضم اهلل فإرا قضيت انصالة فاوتشرا في األرض
ن ا اهلل كثيرا نعهكم تفهح (: انجمعت )اركر
“Apabila telah selesai solat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi
(untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia
Allah.” (Qs.62:10)
7 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Islam, jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), h. 1196. 8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume
14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 537
19
Ayat diatas menyatakan: hai orang-orang beriman, apabila diseru
yakni dikumandangkan adzan oleh siapapun untuk sholat pada Zuhur
hari Jumat, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan
bermalas-malasan apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah
menghadiri shalat dan khutbah Jumat, dan tinggalkanlah jual beli
yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun
bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara
Jumat. Demikian itulah yakni menghadiri acara Jumat, yang baik buat
kamu, jika kamu mengetahui kebaikannya pastilah kamu
mengindahkan perintah ini.
Untuk mengindahkan kesan bahwa perintah ini adalah sehari penuh,
sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang yahudi pada hari
Sabtu, ayat diatas melanjutkan dengan menegaskan: Lalu apabila telah
ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebarlah di muka
bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah, karena karunia
Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil
seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai
kesungguhan kamu mencari karunia-nya itu melengahkan kamu.
Berdzikirlah dari saat ke saat dan disetiap tempat dengan hati atau
20
bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang
kamu dambakan.9
3) Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 198:
(۹۸: انبقرة )...نيس عهيكم جىاح أن تبتغا فضال مه ربكم
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia
Tuhanmu.” (QS. 2:198).
Ayat ini menerangkan bahwasannya kita sebagai umat Islam
Dianjurkan mencarikan anugerah (keuntungan) dari Allah berupa rizki
dari perniagaan dan usaha halal lainnya.10
b. Berikut hadits-hadits yang berkaitan dengan mudharabah :
1) Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud
فإرا خاو ما صاحب ل اوا ثانث انشريكيه مانم يخه أحذ إن اهلل يق
ما (راي أب داد)خرجت مه بيى
“Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah pihak ketiga (yang
akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan selama salah
seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah
seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya maka aku
keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud).
9 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume
14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 230 10
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 1,
(Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 436
21
Dari Hadits diatas dapat di ketahui bahwasannya adanya perintah
untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Kita bisa
mengetahui bahwa Allah SWT akan memberkahi orang yang
bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan
atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya.
Hal ini menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambanya
yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat
kerjasama dan menjauhi pengkhiatan.
Dalam kerjasama bagi hasil harus jujur sebagaimana kita ketahui
bahwasannya kerjasama dalam bisnis Rasulullah SAW dilandasi oleh
dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta
keahlian yang memadai.11
3. Rukun dan Syarat Mudharabah
Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa rukun mudharabah adalah ijab
dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ada tiga, yaitu: orang yang berakad
(1) Shahibul Mal dan Mudharib, (2) obyek akad yaitu Modal, Pekerjaan, dan
keuntungan, dan (3) Shighat (Ijab qabul).
Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang
dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:
11
Ilfi Nurdiana, Hadits-Hadits Ekonomi, Cet 1 (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h.
149
22
a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang cakap
hukum, cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang
yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itu
sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal
dalam akad mudharabah.
b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan seperti: berbentuk uang, jelas
jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola
modal. Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang, menurut mayoritas
ulama tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungan yang
cenderung menimbulkan gharar. Ulama Hanafiah, Hambaliah, Ibnu Abi
laila dan Al-Auza’i berpendapat bahwa diperbolehkan modal itu berupa
apapun yang dapat dinilai dan dapat diperhitungkan dengan uang. Nilai
itulah yang dihitung sebagai modal. Demikian juga halnya dengan
piutang, tidak boleh dijadikan modal mudharabah. Akan tetapi, jika modal
itu berupa wadi’ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh
dijadikan modal mudharabah. Apabila modal itu tetap dipegang
sebagiannya oleh pemilik modal dalam artian tidak diserahkan seluruhnya,
menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, akad mudharabah
tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian
modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak menggangu
kelancaran usaha itu. Di sini pendapat Jumhur kiranya lebih tepat
dijadikan pegangan sebab mudharabah itu sendiri adalah akad
23
kepercayaan yang didasarkan atas kualitas dan kapabilitas mudharib yang
sebelumnya telah diketahui oleh shahibul mal, selain itu lebih memberikan
kemudahan dan kebebasan bagi mudharib dalam mengalokasikan dana
dalam investasi. Akan tetapi sekiranya shahibul maal belum sepenuhnya
mengetahui kredibilitas mudharib dapat saja pendapat Hanabilah dijadikan
pegangan misalnya pemberian modal secara bertahap selama hal tidak
menggangu kelancaran bisnis.
c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian
keuntungan harus jelas dan porsi masing-masing diambilkan dari
keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut ulama Hanafiah,
akad itu fasid (rusak). Pembagian keuntungan tidak boleh berupa nominal
tertentu atau prosentase dari modal.
d. Yang terkait dengan ijab qabul, harus diucapkan oleh kedua pihak guna
menunjukkan kemauan mereka untuk melaksanakan kontrak. Shighat
harus sesuai dengan hal-hal berikut: Secara eksplisit dan implisit
menunjukkan tujuan kontrak, Shighat dianggap tidak sah jika salah satu
pihak menolak syarat-syarat yang diajukan penawaran atau salah satu
pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negoisasi tersebut, sebelum
kontrak disempurnakan.12
12 Ah. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalat (Prinsip Dasar Transaksi Bisnis Dalam Islam),
Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 135-137
24
4. Jenis-Jenis Al Mudharabah
Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu:
a. Mudharabah Muthlaqah
Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk
kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat
luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah
bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash-shalih seringkali
dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari
shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
b. Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha. Adanya pembatasan seringkali mencerminkan
kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia
usaha.13
5. Keunggulan Sistem Mudharabah
Salah satu keistimewaan dari sistem mudharabah adalah pada peran ganda
dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah
wakil dari rabb al-mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta
mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal ketika ada
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia
Institute, 1999), h. 137
25
keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan,
dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia
setelah munculnya keuntungan. Tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi
ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan.
Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep
mudharabah yang diterapkan dalam bank yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah:
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha
nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan
secara tetap. Tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank,
sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas
usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan prudent “hati-hati” mencari usaha yang
benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang
konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan
prinsip bunga tetap dimana bank akan tetap menagih penerima
26
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan
yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.14
6. Kerugian dan Berakhirnya Akad Mudharabah
Kerugian dalam mudharabah adalah ketidakmampuan mudharib dalam
membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau
jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya.
Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:
a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati
b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya;15
Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk
menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang
mendapatkan amanah (amin) sedangkan orang yang mendapatkan amanah
tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang
demikian, maka akad mudharabah menjadi rusak (fasid) karena menyalahi
aturan dalam qiradh.16
Akad mudharabah dinyatakan berakhir atau batal dalam hal sebagai
berikut:
14 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem
Operasional, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.337 15
Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 74. 16
Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, Penerjemah: A. Syakur, Fatwa-Fatwa Muamalah
Kontemporer, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 98.
27
a. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk
bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal
menarik modalnya.
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi
bertindak hukum.
d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama islam), menurut Imam Abu
Hanifah, akad mudharabah batal. 17
e. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh mudharib.
C. Distribusi
1. Definisi Distribusi
Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari
produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau
jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan
faedah (utility) waktu, tempat, pengalihan hak milik. Dalam menciptakan
ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat didalamnya,
yaitu: lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of
17
AbdulAzis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), h.1198.
28
distibution/Marketing channel), aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang
(Phisycal distribution).18
Di antara persoalan mendasar yang terkait erat dengan ekonomi mikro
adalah produksi, distribusi dan konsumsi. Paling tidak menurut ahli, di
antaranya M.A. Mannan, dalam ekonomi Islam, distribusilah sesungguhnya
yang harus menggiatkan produksi dan konsumsi. Menurut Mannan, persoalan
distribusi menjadi inti sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ekonomi, mengingat
proses konsumsi, produksi dan distribusi sesungguhnya menjadi terjalin dan
terpadu sedemikian rupa.
Atas dasar ini maka dalam ekonomi Islam, terdapat kebersamaan
pemberlakuan hukum terhadap ketiga aktifitas ekonomi ini (produksi,
distribusi, dan konsumsi). Maksudnya bila Islam mengharamkan seseorang
mengkonsumsi barang/jasa maka hukum yang sama (pengharaman
barang/jasa itu) juga berlaku bagi produksi dan distribusi.19
2. Mekanisme Distribusi
Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara
garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu:
apa yang disebut mekanisme ekonomi, dan mekanisme non ekonomi.
Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan
mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Namun
18 (http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/). 19 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi dan Keuangan Islam,
(Jakarta, Kholam Publishing, 2008), h. 179-180
29
jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk
mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang
menimbulkan kesenjangan, ataupun kondisi-kondisi khusus seperti karena
bencana alam, kerusuhan, dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah
mekanisme non ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan
distribusi kekayaan tersebut.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem ekonomi Islam sangat
berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya dan sangat
mengandalkan mekanisme harga (pasar) dalam mendistribusikan kekayaan
ditengah masyarakat.20
20 M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.
206-207
30
Skema 2.1
Mekanisme Distribusi
1. Bekerja Sama
2. Pengembangan kegiatan investasi
3. larangan menimbun harta benda
4. Membuat kebijakan harta dan
menggalakan kegiatan syirkah
5. Larangan kegiatan monopoli dan
berbagai penipuan
6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian
kepada penguasa
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari
barang-barang milik umum
1. Pemberian negara kepada rakyat
yang membutuhkan
2. Zakat
3. Distribusi Pendapatan
Dalam hukum Islam ada yang dinamakan distribusi pendapatan, dalam
hal ini distribusi pendapatan yang sumbernya berdasarkan nash Al-Quran dan
As-Sunnah.
Mekanisme
Distribusi
Ekonomi
Non Ekonomi
31
Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya
diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam Islam
juga akan bernuansa hukum. (wajib-sunnah).
Distribusi pendapatan yang wajib dalam konteks Islam adalah zakat
seperti zakat fitrah dan zakat maal. Sedangkan distribusi pendapatan yang
sunnah adalah shodaqoh.21
D. Bagi Hasil
1. Definisi bagi hasil
Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit
and sharing. Profit and Sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian
laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari
laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa
hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada
laba yang diperoleh pada tahun sebelum-sebelumnya, atau dapat berbentuk
pembayaran mingguan atau bulanan.22
Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke
waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu
bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian,
21
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007),
h. 135 22
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPn, 2005), h. 105
32
dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu praktik
perbankan syariah.23
Bank islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank islam harus
terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga
lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.24
2. Sistem Bagi Hasil Vs Sistem Bunga
Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional,
ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika
pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha
(deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan
usaha menghasilkan sebuah keuntungan maka keuntungan yang didapat dibagi
dua, dan apabila kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian
tersebut menjadi tanggung jawab debitur.
Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang
terekploitasi (didzolimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah dan
mudharabah dengan berbagi variasinya.25
Saat ini lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum dan Syariah,
Bank Konvensional yang mempunyai cabang syariah, Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Māl Tamwil (BMT) di Indonesia, dalam
melakukan distribusi hasil usaha antara shāhibul māl (deposan) dengan
23 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cet.III, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 191. 24
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta:Kencana, 2005),
h.41 25 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 26
33
lembaga keuangan syariah sebagai mudhārib masih mempergunakan prinsip
bagi hasil (revenue sharing) belum ada yang mempergunakan metode
pembagian laba (profit sharing).26
Uni-unit Syariah (UUS) Saat ini adalah perwujudan dari peranakan
Bank-Bank Konvensional, dan melakukan bagi hasil dengan konsep
mudharabah atau revenue sharing bukan semata-mata mencari keuntungan
saja.
3. Nisbah Keuntungan
Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua
belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas
kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan
modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya
perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah
keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.27
26 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT.
Grasindo, 2005), h. 120. 27
Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Ed.3-4, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2007), h. 206-207
34
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil
a. Faktor Langsung
Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi
perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan
nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).
1) Investment rate, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan
dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal
ini berarti 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi
likuiditas.
2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah
dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
a) Rata-rata saldo minimum bulanan
b) Rata-rata total saldo harian
3) Nisbah (profit sharing ratio)
a) Salah satu ciri mudhārabah adalah nisbah yang harus ditentukan
dan disetujui pada awal perjanjian.
b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
c) Nisbah juga dapat berbeda dari segi waktu ke waktu dalam satu
bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account
lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
35
b. Faktor tidak langsung
1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhārabah
a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya
(profit and sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan
pendapatan diterima dikurangi biaya-biaya.
b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue
sharing.
2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting), bagi hasil secara
tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan,
terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.28
c. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan
Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam
usaha berbasis penanaman modal ini diringkas sebagai berikut:
1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun kerugian
hanya ditanggung oleh pemilik modal saja.
Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang terlibat usaha
penanaman modal itu adalah berdasarkan kesepakatan mereka berdua,
namun hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola
modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena
kerugian itu ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal, dan itu
adalah persoalan pemilik modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan
28
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), h. 237-238.
36
dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik
modal saja, tidak oleh pihal lain.
2) Keuntungan dijadikan cadangan modal.
Artinya, pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia
menyerahkan kembali modal yang ada, karena keuntungan itu adalah
kelebihan dari modal.
3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.
Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari
keuntungan kecuali setelah masa pembagian. Bisa jadi terjadinya kerugian
setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya,
sebagaimana telah dijelaskan fungsi keuntungan itu sebagai cadangan
modal. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja hak masing-masing
dari kedua belah pihak terjaga. Pemilik modal adalah mitra usaha
pengelola, sehingga tidak ada hak baginya untuk mengambil bagian
keuntungannya tanpa izin dari mitra usahanya itu atau tanpa kehadirannya.
4) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak
sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.29
29
Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Darul Haq, 2004),
h. 177-178.
37
BAB III
GAMBARAN UMUM BMT AL FATH IKMI PAMULANG
A. Sejarah Singkat BMT AL Fath IKMI
BMT AL FATH IKMI berdiri pada tahun 1996 (13 Oktober 1996), sebagai
koperasi primer dengan anggota awal 25 orang badan pendiri dengan modal awal
Rp 400.000,- per sendiri dan kini bertambah menjadi 36 anggota badan pendiri.
Ide pendirian BMT AL FATH IKMI bermula dari para pengurus IKMI (Ikatan
Masjid Indonesia) yang tergabung dalam kegiatan ta’lim. Gagasan untuk
mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah didasari oleh idealisme yang
kuat untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang bergerak
dibidang usaha, tetapi sulit untuk berkembang, banyaknya praktek rentenir, sistem
ekonomi liberal yang melahirkan kaum kapitalis sehingga distribusi pendapatan
tidak merata. Disamping itu keinginan mengembangkan pola dakwah yang
selama ini lebih banyak dibidang dakwah bil lisan, dicoba dibarengi dengan
dakwah bilhal sehingga harapan besar dimasa mendatang sistem ekonomi Islam
dapat diterapkan di bumi Indonesia.
Pada tahun 1998, BMT AL FATH IKMI resmi mendaftarkan diri pada
departemen koperasi untuk mendapatkan badan hukum. Maka BMT AL FATH
IKMI mendapatkan legal hukum dengan Nomor: 650/BH/kwk.10/VI/1998
dengan nama “koperasi simpan pinjam Pamulang”.
38
Pada tahun 2005, berdasarkan hasil kesepakatan RAT tahun 2004, BMT AL
FATH IKMI mengajukan perubahan badan hukum, maka lahirlah akte perubahan
dengan Nomor: 518/BH/PAD/koperasi/2005 dengan nama Koperasi BMT AL
FATH IKMI”.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum BMT AL FATH IKMI sebagai koperasi primer adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia Nomor
650/KEP/KWK.10/VI/1998
C. Dasar Hukum BMT
Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan
Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga
sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT
dituntut untuk daapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan
penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang
39
paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat.
Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak
dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai
lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada
koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam
kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil,
namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.1
D. Visi, Misi dan Tujuan
1. Visi
Meningkatkan kualitas anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan
sebagai khalifah Allah.
2. Misi
Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan
pengusaha kecil dan menengah, serta membina kepedulian kepada dhuafa
secara terpola dan berkesinambungan.
1 http://greenzonekampus.blogspot.com/2010/12/manajemen-dan-operasional-baitul-mal-wa.html
40
3. Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi
tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya
melalui kegiatan pendukung lainnya.
E. Budaya Kerja
1. Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas dan Kerja Keras,
2. Menjunjung tinggi sifat Amanah, Sidiq, Tabligh dan Fathonah,
3. Selalu berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan
menyenangkan,
4. Memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan profesional.
F. Produk-Produk BMT AL Fath IKMI
1. Produk Penghimpunan Dana
a. Tawakal (Tabungan Wadiah BMT Al Fath IKMI)
Merupakan simpanan lancar mitra yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah / titipan. Dalam
tabungan ini BMT Al Fath IKMI tidak wajib memberikan hasil kepada
penabung. BMT Al Fath IKMI boleh memberikan bonus setiap bulan
sesuai dengan kebijakan BMT Al Fath IKMI.
b. Tabah (Tabungan Berjangka AL Fath)
Merupakan tabungan atau investasi dengan menggunakan prinsip
mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan
41
jangka waktu yang dikehendaki. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih:
3 Bulan, 6 Bulan, 9 Bulan, 12 Bulan dengan nisbah bagi hasil yang
kompetitif.
c. Sidik (Simpanan Pendidikan)
Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana
pendidikan bagi putra putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali
dalam satu tahun, yaitu: penarikan pertama pada saat tahun ajaran baru,
dan penarikan kedua pada saat semester. Mendapatkan bagi hasil sesuai
dengan nisbah.
d. Simpanan Qurban
Yaitu produk simpanan yang memberikan kemudahan dalam perencanaan
ibadah qurban bagi mitra. Dengan mitra bebas menentukan setoran
sehingga cukup membantu pelaksanaan qurban mitra. Penarikan dilakukan
satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip
mudharabah muthlaqah dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah.
e. SIFITRI (Simpanan Idul Fitri)
Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Seperti
mudik lebaran, belanja kebutuhan lebaran dan lain-lain. Penarikan
dilakukan menjelang satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini
42
menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, dan mendapatkan bagi hasil
sesuai dengan nisbah.
f. Simpanan Nikah
Yaitu produk simpanan yang diperuntukkan bagi mereka para pemuda-
pemudi yang merencanakan pernikahan. Banyak pemuda-pemudi
menunda nikah salah satu faktornya adalah biaya. Produk tabungan ini
sangat efektif untuk membantu perencanaan keuangan pernikahan mitra.
Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan.
Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, dan
mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah.
g. Simpanan Haji
Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan untuk
menunaikan haji. Penarikan dilakukan satu kali. Simpanan ini
menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan
bagi hasil sesuai dengan nisbah.
2. Produk Penyaluran Dana
a. Piutang Murabahah
Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT Al Fath IKMI
dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/harga pokok ditambah
keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak.
43
BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT
memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan
mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan
harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati
bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.
b. Piutang Ijarah
Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT Al Fath IKMI
dan mitra.
BMT Al Fath IKMI menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan
harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu
tertentu. Akan tetapi mitra memiliki otoritas sepenuhnya atas kepemilikan
dan manfaat barang yang disewa tersebut untuk dimiliki.
c. Pembiayaan Mudharabah
Yaitu akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal)
dengan mitra selaku pengelola usaha (Mudharib) untuk mengelola usaha
yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan
nisbah yang disepakati kedua belah pihak.
d. Pembiayaan Musyarakah
Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra
dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi
44
sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan
kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal
masing-masing.
G. Struktur Organisasi
Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang tidak memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS), tetapi di BMT Al-Fath IKMI hanya memiliki Badan Pengawas
yang berfungsi dan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah.2 Dibawah ini
terdapat susunan Badan Pengawas dan Pengurus BMT Al-Fath IKMI Pamulang
adalah sebagai berikut:
Badan Pengawas :
Ketua : Drs. H. Farid Hidayat
Anggota : Drs. Mustakim Kurdi
Anggota : H. Faridi Syahdana, SE
Pengurus :
1. Ketua : Drs. Budiyono, M.pd
2. Wkl Ketua Bdg Pendanaan : H. Z. Arifin Listanto
3. Wkl Ketua Bdg SDM & Legal : Drs. R. Prastowo Sidhi, SH,MH
4. Wkl Ketua Bdg bina Mitra : H. Abdul Rahim
5. Wkl Ketua Bdg Pembiayaan : Opan Sopyan Sauri, S.Ag
2 Wawancara Pribadi dengan Bapak Saimin-Manajer BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Ciputat.
22 Maret 2011
45
6. Sekretaris : Drs. H. AR Sirath
7. Bendahara : Drs. H. Bambang Hermadi
Pengelola :
Manager Maal : H. Imam Turmudi, M.si
Manager Tamwil : Saimin
Kabag Operasional : H. Djaelani
Kabag Marketing : Drs. H. Moch Abduh Atmadiwirya
Account Officer : Robi Sugara
Pembiayaan : Cecep Nurjaya
Dodi Kurniawan
Pendanaan : Suheri Junianto
Parjan
Naufal Safiq
Pembukuan : Neneng Syarifah
Head Teller : Harum Sulitio Rini
Teller : Nurmilati
Adm Pembiayaan : Salahudin Arief
Customer Service : Rika Nurlaila
Security : Opik TR
OB : Ardiansyah
Suport IT : M. Yusuf
46
Kantor kas :
Kepala Kantor Kas : Supriyanto
Kabag Operasional : Suryadi, ST
Account Officer : Herdy Rusmantoro
Teller : Aisah
47
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath
Tabah adalah tabungan berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah
muthlaqah dimana tabungan diperlakukan sebagai investasi dan dana tersebut
dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada mitra lain. Sehingga
dapat menumbuhkan peluang usaha dan dapat menghidupkan sektor riil.
Penarikan pada tabungan berjangka tidak bisa dilakukan setiap saat tetapi
berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu untuk tabungan
berjangka pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang telah ditentukan dalam waktu 3
bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
Tabungan berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai
dengan perjanjian, apabila mitra tidak mengambil tabungannya beserta bagi hasil
yang telah disepakati, maka tabungan tersebut akan diperpanjang secara otomatis
oleh BMT Al-Fath IKMI Pamulang.
Bila ada mitra yang memiliki rekening tabungan berjangka yang ingin
mencairkan rekening tabungannya sebelum jatuh tempo (untuk kodisi tertentu
misalnya kebutuhan yang sangat mendesak) maka BMT Al-Fath IKMI Pamulang
membolehkan kepada mitranya untuk mengambil dana tabungannya yang
disimpan di produk Tabah, akan tetapi mitra yang mengambil tabungannya
48
sebelum jatuh tempo, maka mitra tersebut tidak akan mendapatkan bagi hasil
pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan BMT Al-Fath IKMI Pamulang.
Pada BMT Al-Fath IKMI tabungan berjangka Al-Fath terbagi menjadi tiga
jenis yaitu: tabah 3 bulan, tabah 6 bulan, tabah 12 bulan. Dalam mekanisme
penyaluran dananya (dalam bentuk produk pembiayaan) BMT A-Fath IKMI
menyalurkannya ke semua kalangan tetapi yang lebih banyak mengajukan
pembiayaan adalah pedagang, ibu rumah tangga. Di bawah ini adalah tabel
informasi Nisbah produk tabungan berjangka Al-Fath Tahun 2009.
Tabel. 4.1 Tabel Nisbah Bagi Hasil
No. Jangka Waktu
Nisbah Baru
Mitra BMT
1. TABAH 3 Bulan 28 72
2. TABAH 6 Bulan 29 71
3. TABAH 12 Bulan 37 63
Tabel di atas pada tabungan berjangka 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan,
pembagian pendapatan nisbah antara Mitra dan BMT Al-Fath IKMI Pamulang,
ini berdasarkan dari hasil yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Fath IKMI
Pamulang dari pertimbangan kompetitor yang esensinya dari pendapatan
operasional.
Untuk mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdapat pada tabungan
berjangka Al-Fath ditentukan dengan cara presentase yang sesuai dengan jangka
49
waktu dan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI dengan
ketentuan sebagai berikut:
𝐒𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐑𝐚𝐭𝐚−𝐑𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐮𝐚𝐧 𝐀
Saldo rata-rata
Seluruh Penabung Tabah
x Pendapatan Operasional x Nisbah
Dalam perumusan di atas tersebut, saldo rata-rata tuan A yang ditabung
pada BMT Al-Fath IKMI dalam produk tabungan berjangka dibagi dengan saldo
rata-rata seluruh penabung TABAH baik yang berjangka 3 bulan, 6 bulan,
maupun 12 bulan. Setelah itu hasil dari pembagian tersebut dikalikan dengan
pendapatan operasional yang didapatkan oleh BMT Al-Fath IKMI dalam kurun
waktu satu tahun. Setelah hasil diketahui dari penghitungan pendapatan, maka
hasil tersebut dikalikan tersebut lagi dengan nisbah. Dari situlah ditemukan bagi
hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI dengan ketentuan jangka bulan
tertentu. Dibawah ini adalah contoh penghitungan bagi hasil yang berjangka 3
bulan, 6 bulan, dan 12 bulan:
1. Contoh penghitungan bagi hasil 3 Bulan
Tabungan berjangka Pak Hafidz sebesar Rp. 6.500.000,- jangka waktu 3
bulan . Nisbah bagi hasil antara BMT Al-Fath dengan Pak Hafidz 72:28. Bila
dianggap saldo tabungan berjangka seluruh penabung TABAH adalah Rp.
274.400.000,- dan bagi hasil yang akan dibagikan untuk tabungan berjangka
50
adalah Rp.5.527.472,- maka bagi hasil yang didapat Pak Hafidz sebagai
Berikut:
Rp.6.500.000,-
Rp.274.400.000,- x Rp. 5.527.472,- x 28% = Rp. 36.661,-
Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hafidz adalah sebesar Rp. 36.661,-
2. Contoh penghitungan bagi hasil 6 Bulan
Tabungan berjangka Pak Hafidz sebesar Rp. 5.000.000,- jangka waktu 6
bulan. Nisbah bagi hasil antara BMT Al-Fath dengan Pak Hafidz 71:29. Bila
dianggap saldo tabungan berjangka seluruh penabung TABAH adalah Rp.
166.000.000,- dan bagi hasil yang akan dibagikan untuk tabungan berjangka
adalah Rp.3.343.879,- maka bagi hasil yang didapat Pak Hafidz sebagai
Berikut:
Rp.5.000.000,-
Rp.166.000.000,- x Rp. 3.343.879,- x 29% = Rp. 29.208,-
Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hafidz adalah sebesar Rp. 29.208,-
3. Contoh penghitungan bagi hasil 12 Bulan
Tabungan berjangka Pak Hafidz sebesar Rp. 4.500.000,- jangka waktu
12 bulan. Nisbah bagi hasil antara BMT Al-Fath dengan Pak Hafidz 63:37.
Bila dianggap saldo tabungan berjangka seluruh penabung TABAH adalah
Rp. 216.312.000,- dan bagi hasil yang akan dibagikan untuk tabungan
51
berjangka adalah Rp. 4.357.356,- maka bagi hasil yang didapat Pak Hafidz
sebagai Berikut:
Rp.4.500.000,-
Rp.216.312.000,- x Rp. 4.357.356,- X 37% = Rp. 33.539,-
Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hafidz adalah sebesar Rp. 33.539,-
B. Analisis Penulis
Menurut analisis penulis bahwa yang dimaksud dengan tabungan berjangka
Al-Fath (Tabah) adalah tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah
muthlaqah, dimana tabungan diperlakukan sebagai investasi dan dana tersebut
dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada mitra lain. Sehingga
dapat menumbuhkan peluang usaha dan dapat menghidupkan sektor riil.
Pendistribusian bagi hasil pada dana Tabah yang dilakukan oleh pihak BMT
Al-Fath IKMI kepada mitranya tergantung dari pendapatan yang diperoleh BMT
Al-Fath IKMI dan sesuai dengan waktu jatuh tempo Tabah yang dipilih oleh
mitra.
Dalam mekanisme penyaluran dananya (dalam bentuk produk pembiayaan)
BMT A-Fath IKMI menyalurkannya ke semua kalangan tetapi yang lebih banyak
mengajukan pembiayaan adalah pedagang dan ibu rumah tangga.
Dalam penghimpunan dana dan jumlah data mitra yang menabung pada
Tabungan Berjangka, dilakukan dengan perhitungan tahunan. Berikut ini jumlah
dana dan mitra tabah yang didapatkan pada periode 2009 sampai 2010:
52
1. Jumlah Dana dan Mitra TABAH BMT Al-Fath
Tabel. 4.2 Jumlah Dana dan Mitra Tabah BMT Al-Fath
Tahun 2009 sd Tahun 2010
Tahun Tabah Jumlah Mitra Jumlah Dana Tabah
2009
3 Bulan 18 Orang Rp. 316.800.000,-
6 Bulan 9 Orang Rp. 159.100.000,-
12 Bulan 5 Orang Rp. 182.100.000,-
Jumlah 32 Orang Rp. 658.000.000,-
Tahun Tabah Jumlah Mitra Jumlah Dana Tabah
2010
3 Bulan 27 Orang Rp. 274.400.000,-
6 Bulan 7 Orang Rp. 166.000.000,-
12 Bulan 22 Orang Rp. 216.312.000,-
Jumlah 56 Orang Rp. 656. 712.000,-
Pada tahun 2009 jumlah keseluruhan dana TABAH yang dikelola oleh
BMT Al-Fath IKMI mencapai sebesar Rp. 658.000.000,- dan jumlah mitranya
sebanyak 32 orang. adapun perincian dari keseluruhan jumlah dana dan mitra
TABAH sebagai berikut: TABAH 3 Bulan sebesar Rp.316.800.000,- dan
mitra yang menabung pada TABAH 3 Bulan ini adalah sebanyak 18 orang,
TABAH 6 Bulan sebesar Rp. 159.100.000,- dan mitra yang menabung pada
TABAH 6 Bulan sebanyak 9 orang, dan TABAH 12 Bulan sebesar Rp.
182.100.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 12 Bulan sebanyak 5
orang. Sedangkan pada tahun 2010 Jumlah dana TABAH yang dikelola BMT
Al-Fath IKMI mencapai sebesar Rp. 656.712.000,- dan jumlah mitranya
53
sebanyak 56 orang, adapun perincian dari keseluruhan jumlah dana dan mitra
TABAH sebagai berikut: TABAH 3 Bulan Rp. 274.400.000,- dan mitra yang
menabung pada TABAH 3 Bulan sebanyak 27 orang, TABAH 6 Bulan Rp.
166.000.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 6 Bulan sebanyak 7
orang, dan TABAH 12 Bulan Rp. 216.312.000,- dan mitra yang menabung
pada TABAH 12 Bulan sebanyak 22 orang.1
Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 jumlah dana dan mitra
TABAH mengalami perubahan. Pada tahun 2009 jumlah dana mitra TABAH
sebesar Rp. 658.000.000,- dan jumlah mitra TABAH sebanyak 32 orang.
Sedangkan tahun 2010 jumlah dana mitra TABAH sebesar Rp. 656.712.000,-
dan jumlah mitranya sebanyak 56 orang. Jadi pada tahun 2009 sampai dengan
tahun 2010 jumlah dana mitra TABAH mengalami penurunan sebesar
Rp.1.288.000,-. Sedangkan jumlah mitra pada tahun 2009 sampai 2010
mengalami peningkatan sebanyak 24 orang.
2. Penentuan Equivalen Rate
Cara menentukan Equivalen Rate dalam setahun pada tabungan
berjangka Al-Fath ditentukan dengan cara presentase yang sesuai dengan hasil
perhitungan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI dengan
ketentuan sebagai berikut:
1.Wawancara Pribadi dengan Bapak Djaelani Kabag Operasional BMT Al-Fath IKMI.
Ciputat. 21 Januari 2011
54
Hasil dari perhitungan nisbah/bulan
Total tabungan Tuan A x 100% x 12 Bulan =
a. Contoh penghitungan Equivalen Rate 3 Bulan
Rp.36.661,-
Rp.6.500.000,- x 100% x 12 Bulan = 6,7 %/tahun
b. Contoh penghitungan Equivalen Rate 6 Bulan
Rp.29.208,-
Rp.5.000.000,- x 100% x 12 Bulan = 7,0%/tahun
c. Contoh penghitungan Equivalen Rate 12 Bulan
Rp.33.539,-
Rp.4.500.000,- X 100% X 12 Bulan= 8,9%/tahun
Catatan:
Equivalen Rate yang berdasarkan realisasi bulan yang telah berjalan.
Adapun untuk bulan yang belum berjalan, masih bersifat perkiraan dengan
dasar equivalen rate bulan yang sudah berjalan
55
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath
Pada BMT Al-Fath IKMI tabungan berjangka Al-Fath terbagi menjadi
tiga jenis yaitu: tabah 3 bulan, tabah 6 bulan, tabah 12 bulan. Dalam
mekanisme penyaluran dananya (dalam bentuk produk pembiayaan) BMT Al-
Fath IKMI menyalurkannya ke semua kalangan tetapi yang lebih banyak
mengajukan pembiayaan adalah pedagang, ibu rumah tangga.
Untuk mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdapat pada tabungan
berjangka Al-Fath ditentukan dengan cara presentase yang sesuai dengan
jangka waktu dan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI
Pamulang.
Pendistribusian bagi hasil pada dana Tabah yang dilakukan oleh pihak
BMT Al-Fath IKMI cenderung lebih besar kepada mitranya dikarenakan dari
produk-produk lainnya seperti: Simpanan Wadiah, Simpanan Haji, Simpanan
Nikah, Simpanan Qurban, dan Simpanan Pendidikan sehingga banyak mitra
yang merespon dari produk Tabah tersebut untuk menabung dananya.
Tabungan berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo
sesuai dengan perjanjian, untuk tabungan berjangka yang telah jatuh tempo
56
(tidak diperpanjang secara otomatis dan tidak ada kesepakatan untuk
dipindahkan ke rekening tabungan) maka akan dipindahkan keperkiraan
titipan tabungan berjangka jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis oleh
BMT Al-Fath IKMI Pamulang.
B. Saran
Adapun saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian pada
BMT Al-Fath IKMI pamulang adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah hendaknya dapat memberikan bantuan dana kepada setiap BMT
termasuk BMT Al-Fath IKMI, sehingga akan dapat membantu kelancaran
operasionalnya serta dapat membantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan
yang bersifat sosial kepada masyarakat
2. Para Ulama hendaknya berpartisipasi dengan memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang Tabungan Berjangka yang sesuai dengan prinsip syariah
seperti yang diterapkan oleh BMT Al-Fath.
3. Bagi mitra yang ingin menabung hendaknya memilih produk Tabungan
Berjangka dengan prinsip syariah seperti yang diterapkan pada BMT Al-Fath.
4. BMT Al-Fath IKMI harus lebih meningkatkan strategi promosinya dengan
ide-ide kreatif supaya tidak hanya terbatas pada brosur dan internet saja. Dan
hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kecamatan
Pamulang baik berupa kegiatan penyuluhan, membentuk kader-kader syariah
di ta’lim ataupun karang taruna, dan meningkatkan mutu sumber daya
57
manusia dalam pengaplikasian produk-produk yang terdapat pada BMT Al-
Fath IKMI Pamulang.
5. BMT Al-Fath IKMI harus lebih berhati-hati dalam memberikan penjelasan
kepada masyarakat tentang produk-produk baik melalui brosur maupun secara
langsung untuk menghindari masyarakat yang ingin menjadi mitra salah
menafsirkan arti dari penjelasan produk tersebut.
6. Bagi Peneliti dalam penditribusian bagi hasil tabungan berjangka, khususnya
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Konsentrasi
Perbankan Syariah agar melakukan tinjauan terhadap hasil penentuan dari
pendistribusian bagi hasil dan dalam hal penentuan equivale rate.
58
DAFTAR PUSTAKA
Al Arif, M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung :
Alfabeta, 2010).
Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman, Penerjemah: A. Syakur, Fatwa-Fatwa
Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004).
Al-Mushlih, Abdullah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Darul Haq,
2004).
Anshori, Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di
Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia),
(Yogyakarta: UII Press, 2007).
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:
Tazkia Institute, 1999).
_________, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet,
2006).
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
Dahlan, Abdul Aziz, et.al., Ensiklopedi Islam, jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996).
Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,
2001).
Iqbal, Muhammad, Dinar Solution (Dinar Sebagai Solusi), Cet. 1 (Jakarta: Gema
Insani, 2008).
Karim, Adiwarman A., Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Ed.3-4, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
Lathif, Ah. Azharuddin, Fiqih Muamalat (Prinsip Dasar Transaksi Bisnis Dalam
Islam), Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).
59
Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik,
dan Prospek, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007).
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPn, 2005).
___________, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2004).
Nasution, Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,
2007).
Nurdiana, Ilfi, Hadits-Hadits Ekonomi, Cet 1 (Malang: UIN-MALANG PRESS,
2008).
Rahmwardana, Budi, “Efektifitas Modal Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi
Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).
Rodoni, Ahmad, Investasi Syariah, Cet.1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,
2009). Sakti, Ali, Ekonomi Islam:Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Cet. 1,
(Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007).
Setiawan, Muhammad Budi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan
Kepuasan Nasabah BMT (Studi Empiris Pada Tiga BMT Mitra dan BMT
Center),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran,
Volume 14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002).
Sholahuddin, M., Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007).
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).
Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem
Operasional, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004).
Suma, Muhammad Amin, Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi dan Keuangan
Islam, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008).
60
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta:Kencana,
2005).
Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta:
PT. Grasindo, 2005).
http://greenzonekampus.blogspot.com/2010/12/manajemen-dan-operasional-baitul-
mal-wa.html
http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/).
Wawancara Pribadi dengan Bapak Djaelani Kabag Operasional BMT Al-Fath IKMI.
Ciputat. 21 Januari 2011
Wawancara Pribadi dengan Bapak Saimin-Manajer BMT Al-Fath IKMI Pamulang.
Ciputat. 22 Maret 2011