VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KPU PROVINSI DAN
KPU KABUPATEN/KOTADisampaikan Oleh :
Agung Nugroho, S.H., M.H.
Komisioner KPU Prov. Jawa TimurKoord. Divisi Hukum &
Pengawasan
KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI JAWA TIMUR
Isu Verifikasi Partai PolitikIsu Verifikasi Partai Politik
1.1. Pelaksanaan putusan MK;Pelaksanaan putusan MK; 2. Peran KPU Provinsi dalam
supervisi & monitoring pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota;
3.3. Perbedaan data wilayah Perbedaan data wilayah administrasi & penduduk;administrasi & penduduk;
4.4. Kepengurusan parpol ganda;Kepengurusan parpol ganda;5.5. Format & bentuk KTA;Format & bentuk KTA;6.6. Mekanisme verifikasi administrasi Mekanisme verifikasi administrasi
KTA oleh KPU & KPU Kab/Kota;KTA oleh KPU & KPU Kab/Kota;
Amar Putusan Mahkamah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Konstitusi Nomor :
52/PUU-X/2012 Tgl 29 52/PUU-X/2012 Tgl 29 Agustus 2012Agustus 2012
& & Perubahan Peraturan KPUPerubahan Peraturan KPU
Putusan MKPutusan MK
Membatalkan ketentuan pasal 8 ayat Membatalkan ketentuan pasal 8 ayat (1) & penjelasannya.(1) & penjelasannya.
Membatalkan ketentuan pasal 8 ayat Membatalkan ketentuan pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa “parpol tidak (2) sepanjang frasa “parpol tidak memenuhi ambang batas perolehan memenuhi ambang batas perolehan suara sah dan parpol baru” & suara sah dan parpol baru” & penjelasannya.penjelasannya.
Membatalkan pasal 17 ayat (1) & Membatalkan pasal 17 ayat (1) & penjelasannya.penjelasannya.
Membatalkan pasal 208 & pasal 209.Membatalkan pasal 208 & pasal 209.
Parpol menjadi peserta pemilu wajib Parpol menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat sebagaimana memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 dimaksud pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 & dilakukan verifikasi tanpa Tahun 2008 & dilakukan verifikasi tanpa kecuali.kecuali.
Ambang batas parlemen hanya berlaku Ambang batas parlemen hanya berlaku untuk penetapan perolehan kursi DPR.untuk penetapan perolehan kursi DPR.
Putusan MKPutusan MK
Kebijakan KPUKebijakan KPU
• Melakukan Melakukan reschedulereschedule tahapan, tahapan, program & jadual.program & jadual.
• Masa akhir pendaftaran 7 September Masa akhir pendaftaran 7 September 2012. Bagi parpol yang memenuhi 2012. Bagi parpol yang memenuhi syarat pendaftaran, diberi waktu untuk syarat pendaftaran, diberi waktu untuk melengkapi persyaratan & KTA tanggal melengkapi persyaratan & KTA tanggal 8 s/d 29 September 2012.8 s/d 29 September 2012.
• Melakukan perubahan pedoman Melakukan perubahan pedoman pendaftaran & verifikasipendaftaran & verifikasi
Perubahan Peraturan KPU Perubahan Peraturan KPU tentang tentang
Tahapan, Program & Jadual Tahapan, Program & Jadual
KEGIATAN PKPU NO. 7/2012 PKPU NO. 11/2012PENDAFTARAN, VERIFIKASI & PENETAPAN PESERTA PEMILUa. Pengumuman 9 s/d 11 Agust 2012 9 s/d 11 Agust 2012b. Pendaftaran 10 Agust s/d 7 Sept 2012 10 Agust s/d 7 Sept 2012
c. Penyerahan KTA di KPU kab/kota10 Agust s/d 7 Sept 2012
Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan di KPU &
penerimaan KTA di KPU kab/kota 8 s/d 29 Sept 2012
d. Verifikasi administrasi di KPU11 Agust s/d 14 Sept
201211 Agust s/d 6 Okt 2012
e. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi
15 s/d 16 Sept 2012 7 s/d 8 Okt 2012
f. Perbaikan administrasi oleh partai politik
17 s/d 23 Sept 2012 9 s/d 15 Okt 2012
g. Verifikasi administrasi hasil perbaikan
18 s/d 30 Sept 2012 16 s/d 22 Okt 2012
h. Pemberitahuan verifikasi administrasi hasil perbaikan
1 s/d 3 Okt 2012 23 s/d 25 Okt 2012
i. Verifikasi faktual di tingkat KPU1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat
4 s/d 10 Okt 2012 26 Okt s/d 3 Nov 2012
2) Penyampaian hasil verifikasi 11 s/d 12 Okt 2012 4 s/d 5 Nov 20123) Perbaikan 13 s/d 19 Okt 2012 6 s/d 12 Nov 20124) Verifkasi hasil perbaikan 14 s/d 26 Okt 2012 13 s/d 19 Nov 20125) Penyusunan BA 27 s/d 28 Okt 2012 20 s/d 21 Nov 2012
KEGIATAN PKPU NO. 7/2012 PKPU NO. 11/2012j. Verifikasi faktual di tingkat KPU provinsi1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi
4 s/d 10 Okt 2012 26 Okt s/d 3 Nov 2012
2) Penyampaian hasil verifikasi 11 s/d 12 Okt 2012 4 s/d 5 Nov 20123) Perbaikan 13 s/d 19 Okt 2012 6 s/d 12 Nov 20124) Verifkasi hasil perbaikan 14 s/d 26 Okt 2012 13 s/d 19 Nov 20125) Penyusunan BA
a) Hasil verifikasi provinsi 27 s/d 28 Okt 2012 26 s/d 27 Nov 2012 b) Rekapitulasi hasil verifikasi kab/kota
1 s/d 5 Okt 2012 21 s/d 25 Des 2012
6) Penyampaian hasil verifikasi ke KPU 6 s/d 8 Des 2012 26 s/d 28 Des 2012k. Verifikasi faktual di tingkat KPU
kab/kota1)Verifikasi faktual kepengurusan & keanggotaan
4 s/d 24 Okt 2012 26 Okt s/d 20 Nov 2012
2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan & keanggotaan
25 s/d 30 Okt 2012 21 s/d 23 Nov 2012
3) Perbaikan 31 Okt s/d 7 Nov 2012 24 s/d 30 Nov 20124) Verifkasi hasil perbaikan 8 s/d 21 Nov 2012 1 s/d 14 Des 20125) Penyusunan BA 22 s/d 25 Nov 2012 15 s/d 17 Des 20126) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi
26 s/d 30 Nov 2012 18 s/d 20 Des 2012
l. Penetapan partai politik peserta Pemilu 9 s/d 15 Des 201221 Des 2012 s/d 8 Jan
2013m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu
15 s/d 16 Des 2012 9 s/d 11 Jan 2013
n. Pengundian & penetapan nomor urut 16 s/d 18 Des 2012 12 s/d 14 Jan 2013
o. Penyelesaian sengketa TUN17 Des 2012 s/d 21 Feb
201312 Jan s/d 15 Mar 2013
Perubahan Peraturan KPU Perubahan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, tentang Pendaftaran,
Verifikasi & Penetapan Verifikasi & Penetapan Parpol Peserta Pemilu Parpol Peserta Pemilu
Norma Baru Norma Baru Peraturan KPU No. 12/2012Peraturan KPU No. 12/2012
Syarat parpol peserta PemiluSyarat parpol peserta Pemilu Verifikasi berlaku untuk semua parpol Verifikasi berlaku untuk semua parpol
calon peserta Pemilucalon peserta Pemilu Hak bagi parpol yang memenuhi syarat Hak bagi parpol yang memenuhi syarat
pendaftaran untuk melengkapi pendaftaran untuk melengkapi dokumen persyaratan & KTAdokumen persyaratan & KTA
Verifikasi KTA (metode pengambilan/ Verifikasi KTA (metode pengambilan/ pencuplikan sampel & verifikasi faktual)pencuplikan sampel & verifikasi faktual)
Formulir Formulir
VERIFIKASI VERIFIKASI ADMINISTRASI ADMINISTRASI OLEH KPUOLEH KPU
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
Melakukan vermin dokumen
persyaratan 11 Agust – 6 Okt 2012
Menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol
7 – 8 Okt 2012
Parpol diberi kesempatan melengkapi dan/atau
memperbaiki 9 – 15 Okt 2012
Melakukan vermin terhadap perbaikan persyaratan
16 – 22 Okt 2012
Menyampaikan dokumen hasil vermin kepada KPU prov & KPU kab/kota
23 – 25 Okt 2012
Perbaikan persyaratan disampaikan kepada KPU,
kecuali hardcopy daftar nama anggota parpol & fotokopi KTA
disampaikan kepada KPU kab/kota
VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARPOL OLEH KPU
Melakukan vermin
keanggotaan parpol
Mencermati dugaan ganda:dugaan ganda dalam 1 partai, dihitung 1 keanggotaan;dugaan ganda antarpartai, ditindaklanjuti vertual oleh KPU kab/kota
Apabila jumlah keanggotaan kurang dari 1.000 atau 1/1.100,
parpol diminta memperbaiki pada masa perbaikan.
Softcopy disampaikan kepada KPU, hardcopy daftar nama
anggota parpol & fotokopi KTA 2 rangkap disampaikan kepada KPU
kab/kota
Mencermati dugaan ganda terhadap
keanggotaan hasil perbaikan
Apabila parpol tidak memenuhi syarat
keanggotaan minimal 1.000 atau 1/1.100, dinyatakan TMS
Apabila parpol memenuhi syarat keanggotaan, KPU menyampaikan hasilnya
kepada KPU kab/kota
Menyampaikan softcopy hasil pencermatan kepada
KPU kab/kota untuk dicocokkan dengan
hardcopy daftar nama anggota parpol & fotokopi
KTA
KPU Kab/Kota mencocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota parpol & fotokopi KTA
hasil perbaikan serta menindaklanjuti dengan vertual
VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARPOL
OLEH KPU KAB/KOTA
PERSIAPANPERSIAPAN
1.Membentuk Pokja Verifikasi Administrasi dan Faktual
2.Membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi yang bertugas mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol & fotokopi KTA
3.Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi
PELAKSANAAN
Menerima softcopy daftar nama anggota parpol
hasil pencermatan KPU
Meneliti jumlah anggota parpol pada softcopy daftar nama anggota parpol hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota parpol form. Lampiran 2 Model F2-Parpol
& fotokopi KTA
Mencocokkan softcopy daftar nama anggota parpol hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota parpol form. Lampiran 2 Model F2-Parpol &
fotokopi KTA
Menyusun BA vermin keanggotaan parpol
Melaporkan BA vermin keanggotaan parpol kepada KPU
melalui KPU prov
Menerima softcopy daftar nama anggota parpol hasil perbaikan dari KPU & melakukan mekanisme sda
APABILA:softcopy telah sesuai dengan hardcopy dan/atau KTA, KPU kab/kota memberikan keterangan berupa tanda centang () pada softcopy dimaksud.terdapat ketidaksesuaian antara softcopy dengan hardcopy, KPU kab/kota menggunakan softcopy sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan KTA.dalam softcopy tidak ditemukan fotokopi KTA, KPU kab/kota memberikan keterangan tidak ditemukan KTA pada softcopy dimaksud.
CONTOH PENGISIAN
FORM HASIL PENCERMATAN KPU KAB/KOTA
CONTOH BA
VERMIN ANGGOTA PARPOL
VERIFIKASI FAKTUAL OLEH KPU/
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
PERSIAPAN
1.KPU/KPU prov/KPU kab/kota membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Vertual
2.Khusus KPU kab/kota dalam pelaksanaan vertual keanggotaan, Anggota Pokja dibagi dalam Tim Vertual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh partai politik
3.Melaksanakan pembekalan pada Tim Vertual
lanjutan
3. Menyiapkan dokumen pendukung vertual:NO.
KPU KPU PROV KPU KAB/KOTA
1Lampiran 4 Model F1-Parpol
Lampiran 1 Model F1-Parpol
Lampiran 2 Model F1-Parpol
2Lampiran Model F5-Parpol
Lampiran Model F6-Parpol
Lampiran 1 Model F8-Parpol
3 - -Lampiran 2 Model F8-Parpol
4 Model F3-Parpol5 Model F11-Parpol
6SK partai politik tentang pengurus tingkat pusat atau prov atau
kab/kota7 bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik8 - - KTA
4. Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam, dll).
5. Menyiapkan daftar hadir & BA hasil vertual terhadap pengurus yang dihadirkan pengurus parpol di kantor KPU atau KPU prov atau KPU kab/kota
PELAKSANAAN
1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus parpol jadwal dan waktu pelaksanaan vertual
2. Melakukan vertual terhadap:a. jumlah & susunan pengurus parpol tingkat
pusat atau prov atau kab/kota;b. pemenuhan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan parpol tingkat pusat atau prov atau kab/kota;
c. domisili kantor tetap;d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol tingkat kab/kota (khusus KPU kab/kota)
3. Menyusun BA vertual & menyampaikan hasilnya kepada parpol
4. Memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil vertual
5. Melakukan vertual terhadap hasil perbaikan6. Melaksanakan rapat pleno terbuka:a. Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat prov (untuk
KPU) atau tingkat kab/kota (untuk KPU prov)b. Hasil verifikasi faktual tingkat pusat atau prov
atau kab/kota7. Menyusun BA & menyampaikan hasilnya
kepada parpol dan Bawaslu/Bawaslu prov/Panwaslu kab/kota
lanjutan
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN
1. Mendatangi kantor pengurus parpol untuk mencocokkan kebenaran dokumen di bawah ini dengan pengurus yang bersangkutan:
a. SK partai politik tentang pengurus parpol tingkat pusat atau prov atau kab/kota;
b. Daftar nama pengurus: tingkat pusat sesuai formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol
(Ketua Umum/sebutan lain, Sekjen/sebutan lain & Bendahara); atau
tingkat prov sesuai formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol (Ketua/sebutan lain, Sekretaris/sebutan lain & Bendahara); atau
tingkat kab/kota sesuai formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol (Ketua/sebutan lain, Sekretaris/sebutan lain & Bendahara);
c. Untuk keterwakilan perempuan, daftar nama pengurus pada formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
lanjutan
2. Pengurus parpol diminta menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP/KK);
3. Apabila pengurus parpol berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dll);
4. Apabila pengurus parpol berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas vertual mendatangi ybs;
5. Apabila pengurus parpol berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus ybs dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol atau Lampiran 1 Model F1-Parpol atau Lampiran 2 Model F1-Parpol dan KTA/KK;
lanjutan
6.Apabila petugas vertual tidak bertemu dengan pengurus ybs, KPU atau KPU prov atau KPU kab/kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus parpol untuk menghadirkan pengurus ybs kepada KPU atau KPU prov atau KPU kab/kota sampai dengan akhir masa vertual;
7. Vertual di kantor KPU atau KPU prov atau KPU kab/kota dilakukan dengan:
a. meminta pengurus ybs mengisi daftar hadir;b. melakukan vertual dengan mencocokkan SK,
daftar nama pengurus & KTA/KTP/KK;c. Menyusun BA vertual.
VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR
1. Mendatangi kantor pengurus parpol untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F11-Parpol dengan sertifikat hak milik/surat pinjam pakai/sewa/kontrak;
2. Masa berlaku sertifikat hak milik/surat pinjam pakai/sewa/kontrak dimaksud sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Domisili kantor tetap parpol harus:a. berada di wilayah ibukota negara (untuk
tingkat pusat);b. berada di wilayah ibukota provinsi, kec. daerah
pemekaran (untuk tingkat provinsi);c. berada di wilayah administrasi kab/kota (untuk
tingkat kab/kota);
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL OLEH KPU KAB/KOTA
Menentukan metode vertual keanggotaan parpol:
metode sensus apabila anggota parpol di kab/kota < 100 orang;metode sampel acak sederhana apabila anggota parpol di kab/kota > 100 orang
Untuk metode sampel acak sederhana, KPU kab/kota melakukan
pengambilan/pencuplikan sampel dengan supervisi KPU prov
Menuangkan hasil pengambilan/pencuplikan sampel dalam form. Lampiran 2 Model F8-
Parpol
Apabila dari hasil proyeksi keanggotaan parpol tidak memenuhi syarat minimal 1.000 atau
1/1.100, parpol diminta memperbaiki dengan menyerahkan 1.000 atau 1/1.100 data lama
atau baru kepada KPU Kab/Kota
Setelah menerima perbaikan keanggotaan parpol,
KPU kab/kota:melaporkan perbaikan keanggotaan kepada KPU melalui KPU provmelakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan keanggotaan meliputi pencermatan dugaan ganda
Apabila hasil pencermatan keanggotaan tidak
memenuhi syarat minimal 1.000 atau 1/1.000, dinyatakan
TMS
Apabila hasil pencermatan keanggotaan memenuhi syarat minimal 1.000 atau 1/1.000, ditindaklanjuti pengambilan/pencuplikan sampel
& vertual.Hasilnya dilaporkan pada KPU prov
Hasil pengambilan/pencuplikan sampel bersifat rahasia & hanya disampaikan
kepada KPU melalui KPU prov & Bawaslu prov
Melakukan vertual dengan cara bertemu langsung anggota parpol, mencocokkan
daftar nama dalam form. Lampiran 2 Model F8-Parpol, fotokopi KTA & KTA asli
Apabila setelah dilakukan vertual , parpol telah memenuhi syarat minimal
1.000/1.1000, petugas tidak melanjutkan vertual
PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SampelPengambilan atau pencuplikan sampel dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel. Langkah-langkah untuk mengeluarkan angka acak dari program tersebut adalah sebagai berikut: •Buka file Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell
Lanjutan……• Pada papan rumus/formula ketik rumus berikut:
RUMUS =RAND()*angka populasi yang dikehendakiMisalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut: RUMUS =RAND()*2000
Lanjutan… Dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan
baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik cell yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200, maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.
Lanjutan… Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, dan
dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya. (Lihat anak panah dalam cara pengambilan sampel)
CONTOH BA
PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN
SAMPEL
KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL
1. Petugas vertual bertemu secara langsung dengan anggota parpol;
2. Petugas vertual mencocokkan Form Lampiran 2 Model F8-Parpol fotokopi KTA & KTA asli. Apabila dapat menunjukkan KTA asli & ybs menyatakan sebagai anggota parpol, keanggotaannya dinyatakan MS;
3. Apabila tidak dapat menunjukkan KTA asli, dapat menunjukkan KTP/KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotokpi KTA dengan KTP/KK & ybs menyatakan sebagai anggota parpol, keanggotaannya dinyatakan MS;
4. Apabila terdapat pernyataan bukan anggota parpol, ybs diminta mengisi Formulir Model F12-Parpol; Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya dinyatakan MS;
LAMPIRAN 2 MODEL F8-
PARPOL
CONTOH PERNYATAAN
BUKAN ANGGOTA PARPOL
5. Petugas vertual tidak bertemu anggota parpol, KPU kab/kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus parpol untuk menghadirkan anggotanya kepada KPU kab/kota sampai dengan akhir masa vertual;
6. Vertual anggota parpol di kantor KPU kab/kota dilakukan dengan:
a. meminta anggota parpol mengisi daftar hadir;b. melakukan vertual dengan mencocokkan
form.Lampiran 2 Model F8-Parpol dengan fotokopi KTA, KTA asli/KK;
c. Menyusun BA vertual. 7. Apabila sampai dengan akhir masa vertual,
parpol tidak dapat menghadirkan anggotanya kepada KPU kab/kota, keanggotaannya dinyatakan TMS;
8. Apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 parpol, ybs diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 parpol & mengisi Formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya dinyatakan TMS;
CONTOH BA
VERTUAL PENGURUS/ANGGOTA PARPOL DI KANTOR
KPU/KPU PROV/
KPU KAB/KOTA
MEKANISME RAPAT PLENO TERBUKA
1. Menyampaikan undangan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota, pemantau Pemilu & pemangku kepentingan lainnya;
2. Menyampaikan proses & hasil vertual:a. KPU menyampaikan hasil verifikasi pengurus pusat & prov
serta rekapitulasi hasil verifikasi pengurus & keanggotaan parpol pada setiap kab/kota;
b. KPU prov menyampaikan hasil verifikasi pengurus provinsi serta rekapitulasi hasil verifikasi pengurus & keanggotaan parpol pada setiap kab/kota;
3. Partai politik dan/atau Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual. KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota memberikan penjelasan & menunjukkan bukti pendukung;
4. Apabila partai politik dan/atau Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota tidak dapat menerima penjelasan KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota, diminta mengisi formulir keberatan.
CONTOH PERNYATAAN KEBERATAN
HASIL VERIFIKASI
PELAYANAN DATA & INFORMASI
1. Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Akses data & informasi diberikan kepada parpol, Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya setelah setiap kegiatan dalam tahapan verifikasi partai politik berakhir yaitu:
a. Verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu oleh KPU;
b. Verifikasi faktual partai politik oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
lanjutan3. Pelayanan data kepada parpol, Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu
Kab/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan permohonan tertulis kepada KPU dengan menyebut identitas yang jelas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya;
b. KPU meneliti kelengkapan syarat permohonan data sebagaimana dimaksud huruf a;
c. Apabila syarat permohonan data belum lengkap, parpol, Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya KPU menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melengkapi;
d. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap dan data yang diminta berada pada wilayah kerja KPU Prov & KPU Kab/Kota, KPU memerintahkan KPU Prov & KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi data dimaksud dengan tembusan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya.
4. KPU Prov & KPU Kab/Kota menyampaikan laporan kepada KPU pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf d.
DATA WILAYAH ADMINISTRASI & PENDUDUK
1. Menanggapi permasalahan akurasi data wilayah administrasi & penduduk sebagaimana Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012, Menteri Dalam Negeri telah melakukan revisi melalui surat Nomor 138/3691/SJ;
2. Pelaksanaan verifikasi kepengurusan & keanggotaan partai politik berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 & surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ;
3. Apabila terdapat perbedaan jumlah penduduk antara Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ, KPU & KPU kab/kota berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012;
4. Apabila terdapat perbedaan nama wilayah administrasi antara Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ, KPU, KPU prov & KPU kab/kota berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ;
5. Pemenuhan syarat kepengurusan partai politik di seluruh provinsi, 75% kab/kota di setiap provinsi, dan 50% kec di kab/kota berdasarkan hasil verifikasi berpedoman Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012.
S E K I A N&
T E R I M A K A S I H
Top Related