ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS PADA SEKTOR TRANSPORTASI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
www.migas.esdm.go.id
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
AGENDA
I. LATAR BELAKANG
II. DASAR HUKUM
III. UPAYA PEMERINTAH
IV. REALISASI DAN RENCANA PEMBERIAN BANTUAN CONVERTER KIT UNTUK
KENDARAAN DINAS DAN TRANSPORTASI UMUM
V. LOKASI SPBU ViGas dan CNG PERTAMINA
VI. ROADMAP SPBG DAN BENGKEL
VII. INFRASTRUKTUR DAN ALOKASI GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI
VIII. KEUNTUNGAN BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT
2
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
LATAR BELAKANG
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
LATAR BELAKANG
a. Perpindahan penggunaan BBM ke bahan bakar gas harus dikerjakan
untuk meningkatkan ketahanan energi nasional baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
b. Sumber daya minyak semakin menipis dan sumber daya gas masih
cukup besar mendorong diversifikasi energi, serta mendukung
penggunaan energi yang lebih bersih.
c. Pemanfaatan gas untuk transportasi akan didorong sesuai dengan
ketersediaan gas dan infrastruktur.
d. Untuk pelaksanaan diversifikasi BBM ke gas, Pemerintah mendorong
melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
e. Untuk angkutan umum, converter kit akan diberikan secara gratis.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DASAR HUKUM
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2007 tentang diversifikasi energi
Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang bauran energi nasional;
Permen ESDM Nomor 03 tahun 2010 tentang Alokasi pemanfatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
Permen ESDM Nomor : 12 tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak;
Berdasarkan Perpres Nomor 64 th 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;
DASAR HUKUM
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
A. Pemanfaatan gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan.
B. Alokasi pemanfaatan cadangan gas bumi yang baru diketemukan, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan setempat. Apabila terdapat kelebihan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lainnya.
C. Pemanfaatan gas bumi untuk Dalam Negeri dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur, besarnya cadangan dan keekonomian lapangan, dengan urutan prioritas:
1. Upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi;
2. Sebagai bahan baku industri pupuk;
3. Sebagai penyediaan tenaga listrik ;dan
4. Sebagai bahan bakar/ bahan baku untuk industri lainnya termasuk sektor transportasi.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN GAS NASIONAL BERDASARKAN
PERMEN ESDM No. 03/ 2010 TENTANG ALOKASI DAN
PEMANFAATAN GAS BUMI
7
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IBT = 10% NTB dan NTT
= 2% Sumatera Kota Besar
= 4%
Sumatera exc Kota Besar
= 18% Kalimantan Kota Besar
= 2% Kalimantan exc Kota Besar =
5%
Jawa – Bali =
59% (Termasuk
Jabodetabek
18% dari total atau
30% dari Jawa-Bali)
Premium
= 60 %
M. Tanah= 6 %
M. Solar
= 34 %
KONDISI BBM BERSUBSIDI 2010 KUOTA 38,38 Juta KL
Konsumsi Premium
Sektor Transportasi
Darat
Per Sektor
Pengguna
Konsumsi Premium Per
Wilayah
transportasi (darat) =
89%
transportasi (air) = 1 %
rumah tangga = 6%
usaha kecil = 1%
perikanan = 3%
Per Jenis BBM
Bersubsidi
Motor = 40%
Mobil Pribadi = 53%
Umum = 3%
Mobil Barang
= 4%
Target Pengaturan
8
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PRODUKSI MINYAK BUMI VS PRODUKSI GAS BUMI INDONESIA
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
UPAYA PEMERINTAH
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DIV
ER
SIF
IKA
SI
EN
ER
GI
DIVERSIFIKASI ENERGI (UU Energi No. 30 tahun 2007)
Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib
ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya;
Penyediaan energi dari sumber energi baru dan
sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan
usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat
memperoleh kemudahan dan/atau insentif untuk
jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai
keekonomiannya.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006)
Energi Mix Tahun 2025
Elastisitas Energi < 1
EBT MINIMUM 17 %
CO2 ~ 950 MtCO
2e
Batubara, Batubara,
33%33%
Gas,Gas,
30%30%
MinyakMinyak BumiBumi,,
20% 20%
BahanBahan BakarBakar NabatiNabati, 5%, 5%
PanasPanas BumiBumi, 5%, 5%
BiomasaBiomasa, , NuklirNuklir, , TenagaTenaga
air, air, EnergiEnergi MatahariMatahari, ,
TenagaTenaga anginangin, 5%, 5%
Batubara Batubara caircair, 2%, 2%
EBT,EBT,
17%17%
Batubara, Batubara,
33%33%
Gas,Gas,
30%30%
MinyakMinyak BumiBumi,,
20% 20%
BahanBahan BakarBakar NabatiNabati, 5%, 5%
PanasPanas BumiBumi, 5%, 5%
BiomasaBiomasa, , NuklirNuklir, , TenagaTenaga
air, air, EnergiEnergi MatahariMatahari, ,
TenagaTenaga anginangin, 5%, 5%
Batubara Batubara caircair, 2%, 2%
EBT,EBT,
17%17%
Bauran Energi (Primer)
2006
Elastisitas Energi ± 1,80
ENERGI NON FOSIL ± 4,4%
CO2 ~ 350 MtCO2e
Gas
Bumi
28.6%
Minyak
Bumi
51.7%
Batubara
15.3%
Panas
Bumi
1.3%
Air
3.1%
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Peningkatan
Kegiatan
ekonomi
Ketahanan
Nasional
P E
R A
N E
N E
R G
I
KE
TA
HA
NA
N
EN
ER
GI
EKSPLORASI
PRODUKSI
KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI)
SUBSIDI
LANGSUNG
DIVERSIFIKASI
KONSERVASI
(EFISIENSI)
SUPPLY SIDE
POLICY
DEMAND SIDE
POLICY
JAMINAN
PASOKAN
PENINGKATAN
KESADARAN
PELAKU USAHA
DAN
MASYARAKAT
HARGA ENERGI
SH
IFT
ING
PA
RA
DIG
M
MENUJU HARGA
KEEKONOMIAN
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Permen ESDM 12/2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
Peraturan ini mengatur tentang pengendalian penggunaan BBM bagi:
1. Kendaraan Dinas:
a) Dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2012 untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi
b) Untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di wilayah Jawa Bali dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2012
2. Kendaraan Sektor Perkebunan dan Pertambangan
Untuk konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) mobil barang dan kendaraan khusus untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan mineral dan batubara, dilarang menggunakan jenis BBM tertentu Minyak Solar (Oil Gas) mulai 1 September 2012
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
BBM subsidi
BBM non
subsidi
LGV
CNG
Angkutan Umum
(termasuk UMKM)
Roda 4
Mobil dinas, mobil pribadi, taksi eksekutif
Taksi
Kendaraan dengan
premium Ko
nve
rte
r
Kit
Roda 2 dan 3
SKEMA IDEAL PENGGUNAAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
REALISASI DAN RENCANA PEMBERIAN BANTUAN CONVERTER KIT UNTUK KENDARAAN DINAS DAN TRANSPORTASI UMUM
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PENYEDIAAN CONVERTER KIT • Berdasarkan Perpres 64 tahun 2012 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk
Transportasi Jalan
Pasal 9: Dalam rangka mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas
berupa CNG, Pemerintah memberikan bantuan Konverter
Kit dan pemasangannya secara gratis kepada
kendaraan bermotor angkutan penumpang umum
Pasal 10: Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Badan
Usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian.
Pasal 22: Untuk tahun 2012, pelaksanaan penyediaan dan
pemasangan Konverter Kit dilaksanakan oleh Menteri
berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KENDARAAN BERBAHAN BAKAR GAS DAN
SPBG CNG/LGV SAAT INI
Wilayah Jenis Pengguna Jumlah Kendaraan Jumlah SPBG
CNG LGV CNG LGV
Jakarta, Jawa
Barat dan
Banten
Angkot 150
11 10 Taxi 2.314 46
Taxi Eksekutif 1.193
Busway 433
Surabaya &
Sidoarjo
Angkot 440 2 -
Taxi 800
Palembang Angkutan Umum 666 5 -
Tambahan Converter Kit Tahun 2011 dari Ditjen
Migas:
CNG di Palembang : 200 unit
LGV di Jabodetabek : 300 unit
Total kendaraan berbahan bakar gas:
CNG : 5003 unit
LGV : 1539 unit
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Infrastruktur dan Alokasi Pasokan Gas Bumi untuk Sektor Transportasi
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Nama Kegiatan
TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
FEED
Pembangunan
SPBG
(CNG dan LPG)
Palembang
Surabaya
(termasuk
Gresik dan
Sidoarjo),
Bali, Medan, dan
Jabodetabek
Balikpapan,
Samarinda,
Pekanbaru,
Jogakarta,
Bandung dan
Cirebon
Sengkang Semarang
Pembangunan/ Konstruksi
-
Palembang
(4 unit SPBG
CNG)
Surabaya
(termasuk
Gresik &
Sidoarjo) dan
Jabodetabek
Kalimantan
Timur
Cirebon,
Pekanbaru
dan
Sengkang
ROAD MAP PEMBANGUNAN SPBG UNTUK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 2010 - 2014
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PEMBANGUNAN SPBG • Berdasarkan Perpres 64 tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan
Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan,
Pasal 7
(1) Untuk pertama kali sampai dengan akhir tahun 2013, PT Pertamina
(Persero) mendapat penugasan untuk melakukan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG
(2) Selain penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk Badan Usaha lain
dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG
sesuai ketentuan dalam Pasal 6
• Pemerintah mendorong percepatan pembangunan SPBG CNG dengan APBN
sampai tahun 2013 dan alokasi pasokan gas
• Pada tahun 2014 dan selanjutnya, pemerintah mendorong swasta untuk
mengembangkan SPBG CNG melalui alokasi pasokan gas
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ROADMAP PEMBANGUNAN BENGKEL KENDARAAN BERBAHAN BAKAR GAS
TAHUN 2012
1415
17
21
23 23
2526
2728
0
5
10
15
20
25
30
Eksisting Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
(KUMULATIF)
Keterangan:
- Existing : 14 bengkel
- KESDM : 8 bengkel
- KESDM : 2 bengkel (percontohan)
- APM : 4 bengkel (Hyundai, Toyota, Suzuki, Daihatsu)
serta Honda dan Nissan sedang tahap perencanaan
- Principle Converter Kit yang telah memiliki
bengkel:
• Landirenzo 1 unit bengkel
• BRC 1 unit bengkel
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Rencana Alokasi Gas Bumi untuk Sektor Transportasi
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KEBUTUHAN GAS UNTUK DIVERSIFIKASI BBM KE CNG
WILAYAH TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
Jawa-Bali (CNG hanya Jawa) 33,3 42,3 82,0
Sumatera 2,2 2,2 2,2
Kalimantan - - -
Sulawesi - - -
Maluku dan Papua - - -
Total 35,5 44,5 84,2
MMSCFD
Catatan:
1 MMSCFD gas bumi dapat dimanfaatkan untuk 1000 kendaraan dengan perkiraan penggunaan 30 liter/hari
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
RENCANA ALOKASI PASOKAN GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI
TAHUN 2012
No Lokasi Produsen Gas Volume
(MMSCFD)
1
Jabodetabek
Pertamina EP 10,1
Medco E&P Indonesia 2
PHE ONWJ 4
PGN 5
JOBP Talisman 2
Total 23,1
2 Surabaya, Gresik
dan Sidoarjo
PHE WMO 5,2
Santos (Madura Offshore) Pty Ltd 5
Total 10,2
3 Palembang
Pertamina EP 1,35
Sarana Pembangunan Palembang Jaya 0,85
Total 2,2
Total Keseluruhan 35,5
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
RENCANA ALOKASI PASOKAN GAS BUMI
UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2013
NO. LOKASI PRODUSEN GAS VOLUME (MMSCFD)
1. Jabodetabek
Pertamina EP 10,10
Medco E&P Indonesia 6,00
PT PHE ONWJ 6,00
Perusahaan Gas Negara 8,00
JOB Talisman Jambi-Merang 2,00
Total 32,10
2.
Surabaya, Gresik
dan Sidoarjo
PHE WMO 5,20
Santos (Madura Offshore) Pty Ltd. 5,00
Total 10,20
3. Palembang
Pertamina EP 1,35
Sarana Pembangunan Palembang Jaya 0,85
Total 2,20
Total Keseluruhan 44,50
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Keuntungan Penggunaan Bahan Bakar Gas
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 28
KEUNTUNGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS
KEUNTUNGAN PENGGUNAAN BBG
MASYARAKAT
PEMERINTAH
HARGA BBG LEBIH MURAH
EMISI LEBIH RENDAH
SESUAI TUNTUTAN TEKNOLOGI MESIN
PENGHEMATAN SUBSIDI BBM
PENINGKATAN JAMINAN PASOKAN ENERGI DOMESTIK
MENSUKSESKAN PROGRAM LANGIT BIRU
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
& KESEHATAN MASYARAKAT
PEMBANGUNAN NASIONAL
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ASUMSI KEUNTUNGAN DARI SISI EKONOMI
MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR GAS Pemerintah
Pengurangan Subsidi :
15.500 x 30 liter x 365 hari x (9.200 – 4.500) = 797.7 Miliar,-/ tahun
Rp. 4.700,-
Pengurangan Emisi
Diversifikasi Energi
Masyarakat
CNG untuk Angkot
30 liter x 365 hari x (4.500 – 3.100) = Rp 15.330.000,- / tahun
Rp. 1.400,-
LGV untuk Angkot/Taksi
30 liter x 365 hari x (4.500 – 3.600) = Rp 9.885.000,- / tahun
Rp. 900,-
Besar subsidi Premium / liter
CNG (BBG) Premium
Premium tanpa subsidi
Premium dengan subsidi
Selisih Harga Premium dengan CNG/ liter
Penghematan APBN / tahun
Mobil Terkonversi 2011 s.d. 2012
Asumsi Konsumsi BBM / hari
Asumsi Konsumsi BBM / hari
Asumsi Konsumsi BBM / hari
Selisih Harga Premium dengan LGV/ liter
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
TANTANGAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS
UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI
No. PERMASALAHAN INSTANSI TERKAIT USULAN SOLUSI
1. Insentif Fiskal Kendaraan
berbahan bakar gas dan
infrastruktur pendukung
Kemkeu dan Pemda • insentif pajak bagi kendaraan berbahan
bakar gas (PPN, Bea Masuk, Pajak
Kendaraan Bermotor)
• Pembangunan SPBG dan peralatan
Converter Kit (PPN, Bea Masuk, Pinjaman
Lunak)
2. Penegasan Pajak Penjualan
Bahan Bakar Gas
Kemkeu Penegasan bahan bakar gas bukan sebagai
objek PPN (tidak ada proses untuk
pertambahan nilai)
3. Rendahnya Penggunaan Bahan
Bakar Gas untuk Transportasi
umum
Kemdagri dan Pemda Peraturan Daerah untuk mewajiban angkutan
umum menggunakan bahan bakar gas
4. Rendahnya jumlah Kendaraan
Berbahan Bakar Gas
Kemperin • Mewajibkan produksi kendaraan bermotor
menggunakan dual fuel
• Revitalisasi angkutan umum dengan
kendaraan berbahan bakar gas
5. Kepercayaan masyarakat terhadap
keamanan penggunaan kendaraan
berbahan bakar gas
Kemhub, Kemnakertrans
dan Kemperin
Pemeriksaan teknis kendaraan berbahan
bakar gas secara berkala
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
www.migas.esdm.go.id
Top Related