• Contoh Kasus
• Pengusaha memberi hadiah pernikahan ke sanak keluarga PNS ?
• Perlukah memberi cinderamata kepada Guru sekolah?
• Bolehkah Bantuan Fasilitas Diberikan kepada PNS untuk melakukan inspeksi ?
• Bolehkah seorang PNS menerima tawaran perjalanan wisata ?
GRATIFIKASIGRATIFIKASI& ANTI KORUPSI& ANTI KORUPSI
Direktorat GratifikasiKomisi Pemberantasan Korupsi
Disampaikan Pada Perkuliahan SPEAKTangerang, 12 Feb 2010
Pelaporan Gratifikasi Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari
oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, Misal: penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi, menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan.
Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja.
Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi.
Karena itulah Undang-undang mengatur tentang Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara.
PENGERTIAN GRATIFIKASI
Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah :Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah :
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.elektronik.
Pemberian hadiah (Gratifikasi)
Uang ( dalam segala bentuk dan semua jenis mata uang ).
Barang yang mempunyai nilai ( misal : Perhiasan, rumah, mobil, HP, dll), termasuk Perjalanan Wisata (Tour), barang promosi, discount terhadap pembelian barang tertentu, saham, dll.
Pinjaman : berupa rumah, mobil, uang, dll.Pengobatan : rawat jalan, rawat inap & pengobatan gigi.
Keanggotaan dalam club-club OR atau Sosial.Asuransi : Jiwa, Kecelakaan, Pendidikan, dll.
( c s/d f, biasanya juga disebut “benefit non tunai” )
Budaya Tata Krama & Sopan Santun
Agama : Hadiah Lebaran/Natal. Etnik : Pendirian sekolah di daerah asal. Komunitas : Hadiah perkawinan. Keluarga : Hadiah ulangtahun atau uang saku tour. Jabatan : Keuntungan bisnis. Tekanan : Pengaruh jabatan
Ucapan terima kasih : Pekerjaan sudah dibantu.
EMPIRIS
Ada yang berpendapat bahwa penerimaan Gratifikasi tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan penghasilan PN atau Pegawai Negeri yang “belum cukup”, sehingga sangat terbuka kemungkinan PN masih menerima gratifikasi tersebut.
Dilemma
Pejabat/Pegawai Negeri Kami tidak mempunyai anggaran untuk
lembur Kami telah membantu perusahaan anda Kami tidak mempunyai
anggaran/anggaran habis
Perusahaan Kami perlu segera menyelesaikan pekerjaan Kami akan membayar selama itu legal Hal ini bertentangan dengan prinsip kami Kode etik melarang kami untuk melakukan
hal seperti itu Kami sangat concern terhadap reputasi
perusahaan Kantor Pusat/Manajemen tidak akan
menyetujuinya Hal ini telah dilakukan selama bertahun-tahun
Pemerasan dalam JabatanPasal 12 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat Pengusaha/
MasyarakatPenyuapan
Pasal 5,6, & 11 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat
Pengusaha/ Masyarakat
Gratifikasi Pasal 12B,12C & 13 UU No. 31/99 jo. UU No.
20/2001
Pejabat
Pengusaha/ Masyarakat
Dasar Hukum : UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1)
berbunyi :Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sbb. : Yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (Pembalikan beban pembuktian)Yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan
peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Duta Besar; Wakil Gubenur; Bupati/Walikota.
7. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis: Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural
pada BUMN & BUMD; Pimpinan BI; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang
disamakan pada lingkungan sipil dan militer;
Jaksa; Penyidik;1. Panitera Pengadilan;2. Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek
PENYELENGGARA NEGARA(UU No.28 Tahun 1999)
Asas Umum Penyelenggaraan
Negara :•Asas Kepastian Hukum•Asas Tertib Penyelenggaraan Negara•Asas Kepentingan Umum•Asas Keterbukaan•Asas Proporsionalitas•Asas Profesionalitas•Asas Akuntabilitas
PEGAWAI NEGERIsesuai dengan UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU No.20/2001.
Pegawai pada MA, MK.Pegawai pada KEM/ DEPARTEMEN & LPND.Pegawai pada KejagungPegawai pada BIPimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Prop./Dati II.
Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri.Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP.
Pimpinan dan Pegawai pada Sekr.Presiden, Sekretariat Wk.Presiden, Sekkab dan Sekmil.
Pegawai pada BUMN, BUMD.Pegawai pada badan Peradilan.Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI & POLRIPimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II
Wajib Lapor GratifikasiUU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001
Pasal 1 huruf d dan e :
Yang dimaksud pegawai Negeri :
“Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atauOrang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat “
Uang dan Benda Uang dan Benda BerhargaBerharga
HadiahHadiah
Kendaraan BermotorKendaraan Bermotor
FasilitasFasilitas
TeknologiTeknologi
SanksinyaSanksinya
Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4
tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Pengecualian Ketentuan Pidana
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketentuan Tentang Gratifikasi Bagi Pemberi
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 13 :
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi
30
HARI
KERJA
7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya
Pasal 16, 17 & 18 UU No. 30 th. 2002
Waktu 30 hari kerja
sejak diterima
Pasal 12C UU
No. 20 th
2001
Penerima Gratifikasi
Laporan Tertulis kepada KPK
Dapat memanggil Penerima Gratifikasi
SK Pimpinan KPK ttg
Status Gratifikasi
Proses Penetapan Status
Pimpinan KPK melakukan penelitian
Penerima Gratifikasi
Menteri Keuangan
KESIMPULAN
Pelanggaran terhadap penerimaan Gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menurut UU 31/1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (2) adalah :
TINDAK PIDANA KORUPSI
Anda Penyelenggara Negara atau Pegawai NegeriMenerima gratifikasi ?
Apabila Anda mengetahui adanya pemberian gratifikasi atau suap kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, laporkan kepada KPKTelp. (021) 2557 8440Fax. (021) 5289 2448 Attn: Direktorat GratifikasiEmail : [email protected]
Terima Kasih
Top Related