STRATEGI NASIONALPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Implementasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK;Permen-PPN No. 1 Tahun 2013 tentang Sistem Monitoring Stranas PPK;Rencana Aksi PPK 2014
Paparan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / BAPPENASJakarta, 21 November 2013
Outline Pembahasan
Bagaimana Proses Lahirnya STRANAS PPK ?
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Permen-PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013
Manajemen Informasi Sistem STRANAS PPK
Road Map Jangka Menengah
Bagaimana Visi STRANAS PPK dapat diwujudkan ?Road Map Stranas PPK 2012-2025
Update Perkembangan Aksi PPK 2014
Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Stranas PPK
Koordinasi Tahapan Penyusunan Aksi
Tahapan Pelaksanaan Aksi Tahapan Pelaporan Aksi
Bagaimana Proses Lahirnya STRANAS PPK ?
2006 s/d
2010
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003;
- Kurun waktu ini dilakukanlah Koordinasi, serial meeting serta diskusi dalam rangka penyusunan Stranas PPK serta pembahasan strategi dan aksi Stranas PPK yang melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya;
2011
- Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011 & 2012;
- Inpres No. 9/2011 dan Inpres No. 17/2011 diterbitkan (tentang Aksi PPK 2011 & 2012)
- Dilakukan penajaman Stranas PPK
2012
- Finalisasi Dokumen Stranas PPK;- Diterbitkannya Perpres 55/2012 tentang Stranas PPK*)
- Bappenas melakukan diseminasi Perpres 55/2012 ke Kementerian/Lembaga/Pemda
- Semester kedua, disusun Rencana Aksi PPK 2013 - - - > tahun 2013 disahkan menjadi Inpres No. 1/2013 tentang Aksi PPK
- Bappenas mulai menyusun Pedoman Koordinasi, Monitoring & Evaluasi Stranas PPK (Kormonev Stranas PPK) - - - > 2013, disahkan menjadi Permen-PPN/Bappenas No. 1/2013 tg Kormonev Stranas PPK*) terbitnya Perpres 55/2012 otomatis
menyelesaikan pelaksanaan Inpres 5/2004 tg Percepatan Pemberantasan Korupsi
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Misi
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Misi
Visi Jangka Menengah 2012-2014
Visi Jangka Panjang 2012-2015
Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem
nilai budaya yang berintegritas
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Misi
• Pencegahan & Penindakan Korupsi secara terpadu & Nasional;
• Konsolidasi Sistem & mekanisme nasional penyelematan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional/internasional scr efektif;
• Mengembangkan Reformasi peraturan UU Nasional yg mendukung pencegahan & penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, sistematisasi dlm rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi;
• Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK);
• Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi;
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Misi
Pencegahan;
Penegakan Hukum
Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai UNCAC;
Mekanisme Pelaporan
Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Misi
PENCAPAIAN IPK
% KESESUAIAN (PERATURAN PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC
SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
Merupakan indeks yang dikembangkan oleh Transparancy International guna
mengukur tingkat korupsi negara-negara se-dunia
Indonesia telah sepakat untuk memasukkan beberapa rekomendasi dari
UNCAC ke dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan upaya penegakan
hukum kepada koruptor
Sistem ini adalah bagian dari PBAK yang dikembangkan oleh KPK dan rencananya akan digunakan secara massiv di seluruh
k/l dan pemda dengan tujuan mengurangi korupsi di negeri ini
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
MisiDaftar peranti anti korupsi yang dapat diadopsi oleh K/L dan Pemda dalam rangka mengimplementasikan Stranas PPK.
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Misi
FKP ditentukan berdasarkan strategi yang dipilih dan seberapa besar pengaruh kegiatan yang akan menjadi fokus utama untuk dilaksanakan dalam mengurangi angka korupsi di negeri ini
Bagaimana Visi STRANAS PPK dapat diwujudkan?
STRATEGI PENCEGAHAN
INDEKS PENCEGAHAN
KORUPSI
STRATEGI PENEGAKAN
HUKUMINDEKS
PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR
STRATEGI HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANGAN% PENYELESAIAN
REKOMENDASI HASIL REVIEW
UNCAC
STRATEGI KERJASAMA
INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKORPERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
DALAM BIDANG TIPIKOR DAN PERSENTASE
PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA
ANTI KORUPSISURVEI PERILAKU
ANTI KORUPSI
STRATEGI MEKANISME PELAPORAN
SURVEY TINGKAT KEPUASAN
STAKEHOLDERS TERHADAP
PELAPORAN PPK
VISI & MISI
INDIKATOR KEBERHASILANROAD MAP JANGKA PANJANG (2012-2025) & ROAD MAP JANGKA
MENENGAH (2012-2014)
PENCAPAIAN IPK % KESESUAIAN (PERATURAN PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC
SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
FOKUS KEGIATAN RENCANA AKSI
PERANTI ANTI KORUPSI SDM & KEBIJAKAN/REGULASI
ROAD MAP STRANAS PPK
ROAD MAP JANGKA MENENGAH (2012-2014)
ROAD MAP JANGKA PANJANG (2012-2025)
Di tahun 2014 akan disusun Road Map Jangka Menengah berikutnya, 2015-2019
ROAD MAP JANGKA MENENGAH [2012-2014]
Sasaran Prioritas
Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
Perijinan;
Pajak dan Bea Cukai;
Pertanahan;
Pengadaan Barang/Jasa;
Proses Penegakan Hukum;
Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Rekomendasi UNCAC;
Aksi PPK 2011 Aksi PPK 2012 Aksi PPK 2013 Aksi PPK 2014
Uraian Aksi PPK 2011 Aksi PPK 2012 Aksi PPK 2013 Aksi PPK 2014
Dasar Hukum Aksi
Inpres 9/2011 Inpres 17/2011 Inpres 1/2013 Dalam proses persetujuan
Waktu 12 Mei 2011 19 Desember 2011 25 Januari 2013 ???
Struktur 6 Strategi, 11 FKP, 47 isu, 102 Rencana Aksi, 142 Sub Rencana Aksi
6 Strategi, 12 Fokus, 106 Rencana Aksi, 199 Sub Rencana Aksi
Untuk K/L;6 Strategi, 44 Fokus, 251 Aksi, 374 Sub Aksi
Untuk Pemda;1 Strategi, 1 Fokus, 707 Aksi, 714 Sub Aksi
Koordinator UKP4 UKP4 Bappenas, UKP4 dan Kemendagri
Bappenas, UKP4 dan Kemendagri
Pelaksana 16 K/L 30 K/L 48 K/L, 33 Prop, 40 Kab, 33 Kota Seluruh K/L dan Pemda
Pedoman Kormonev
- - Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013
Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013
Gambaran Pelaksanaan Aksi PPK 2011 – 2013
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013Pemen-PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 dikeluarkan dalam rangka untuk menjadi pedoman dalam melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas PPK;Dalam Permen ini juga dimuat tentang prinsip-prinsip dasar dari kegiatan koordinasi serta pemantauan & Evaluasi STRANAS PPK yang dilakukan;
Prinsip Dasar Koordinasi Stranas PPK Prinsip Dasar Pemantauan & Evaluasi Stranas PPK
Terpusat dan terpadu.
Dilakukan mulai dari tahapan pelaksanaan hingga pelaporan dilaksanakan dengan
pengendalian yang jelas baik oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat;
Terus menerus dan berkesinambungan.
Artinya koordinasi dilakukan sebagai rangkaian kegiatan yang saling
menyambung, terkait sehingga berbagai benturan dan kendala segera mungkin
dapat teratasi, dan;
Pendekatan multi instansional.
Artinya koordinasi merupakan wujud saling memberikan informasi yang relevan
untuk menghindarkan tumpang tindih tugas yang satu dengan yang lain.
(a) Obyektif dan Profesional; (b) Transparan;(c) Partisipatif; (d) Pemberdayaan; (e) Akuntabel; (f) Tepat Waktu;(g) Berkesinambungan; (h) Berbasis indikator kinerja; (i) Menyelesaikan masalah.
Prinsip Dasar
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Koordinasi
1
Lembaga Penanggung Jawab/Pelaksana Aksi PPK
1. BAPPENAS selaku PENANGGUNG JAWAB Pemantauan Evaluasi & Pelaporan Aksi Stranas PPK untuk Kementerian/Lembaga (Nasional);
2. KEMENDAGRI (Inspektorat Jenderal) selaku PENANGGUNG JAWAB Pemantauan Evaluasi untuk Pemprov, Pemkab/Pemkot (Nasional);
3. INSPEKTORAT JENDERAL masing-masing K/L selaku PELAKSANA Pemantauan, Evaluasi, Aksi Stranas di Kementerian/Lembaga;
4. KEMENDAGRI (cq Inspektorat Jenderal & BINA BANGDA) selaku PELAKSANA Pemantauan, Evaluasi, Aksi Stranas Pemprov, Pemkab/Pemkot (Nasional);
5. FOCAL POINT yang ditunjuk oleh K/L dan Pemprov, Pemkab, Pemkot selaku PELAKSANA PELAPORAN Capaian Pelaksanaan Aksi PPK.
Proses Koordinasi Aksi PPK K/L dan Pemda
Tahap PELAPORAN AKSI
BAPPENAS bertanggung jawab memastikan semua K/L menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi PPK setiap tiga bulan maupun laporan hasil evaluasi tahunan
Kemendagri (Dirjen BANGDA) bertanggung jawab memastikan semua Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Aksi PPK Provinsi setiap tiga bulan dan laporan hasil evaluasi tahunan
Bappeda Provinsi memastikan agar semua Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tiga bulan dan laporan evaluasi tahunan
Kemen-PPN/BAPPENAS bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan tentang capaian pelaksaan Stranas PPk dengan didasari pada hasil pemantauan dan evaluasi tahunan Aksi PPK
K/L dan Pemda
3
Tahap PENYUSUNAN
BAPPENAS bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada semua K/L
Kemendagri (Dirjen BANGDA) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada Pemprov melalui focal point provinsi
Bappeda Provinsi mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota melalui focal point di Kabupaten/Kota
1
Tahap PELAKSANAAN
BAPPENAS bertanggung proses pemantauan tiga bulanan di semua K/L.
Kemendagri (Inspektorat Provinsi) bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pemantauan tiga bulanan di semua pemerintah propinsi.
Inspektorat Provinsimengkoordinasikan proses pemantauan tiga bulanan pada semua Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Daerah.
2
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Penyusunan Aksi
Jan-Mar
Apr-Sep
Okt-Des
Persiapan
Penyusunan
3.Penyiapan & Pembahasan Draft Aksi. a) Penyiapan & Pembahasan Draft Aksi didasarkan pada FKP Stranas PPK, b) Menggunakan Format 8 Kolom yang dikembangkan oleh UKP4 sebagai Template.
4.Kampanye & Konsultasi Publik. a) Tanggapan terhadap Draft Aksi PPK, b) Peserta dalam kegiatan adalah Unit Teknis, OMS, Akademisi, Jurnalis, Asosiasi Profesi, c) Focal Point Propinsi berkoordinasi dengan focal Point Kab./Kota, d) Focal Point Kab/Kota berkoordinasi dengan Focal Point Propinsi
Penetapan
5.Penyempurnaan Aksi PPK. a) Kemendagri melakukan Pemetaan thd Aksi Pemda dengan mempertimbangkan capaian aksi yg sebelumnya serta masukan dari masyarakat, b) Propinsi mengusulkan aksi untuk direview oleh Kemendagri, c) Kab./Kota mengusulkan aksi untuk direview Propinsi.
6.Penetapan Aksi PPK. a) Usulan Aksi PPK yang disepakati diusulkan kepada Bappenas untuk dijadikan INPRES (setiap tahun), b) Inpres Aksi PPK memuat Aksi K/L serta Pemda.
7.Sosialisasi & Penajaman Aksi PPK. a) Setelah Inpres terbit, dilakukan penajaman untuk menyepakati target capaian setiap tiga bulan, b) Kemendagri menajamkan aksi Propinsi. Dan Propinsi Menajamkan Aksi Kab./Kota, c) Sosialisasi kepada SKPD dan Masyarakat
1. Diskusi Persiapan. a) melakukan penyamaan persepsi, b) menetapkan jadwal/tahapan, c) menetapkan peserta, unit kerja, akademisi, OMS, jurnalis, asosiasi profesi, d) Sekda Propinsi berkoordinasi dengan KEMENDAGRI, e) Sekda Kab./Kota berkoordinasi dengan Sekda Propinsi
2. Penetapan Focal Point & Pembentukan Tim Penyusun. a) Sekda menunjuk staff/Pejabat di Sekda atau Bappeda untuk menjadi focal point, b) Ketua Tim Penyusun Draft Aksi PPK adalah Sekda
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Pelaksanaan Aksi
STRANAS PPK
AKSI PPK K/L AKSI PPK PEMDA
Kementerian/Lembaga BAPPENAS KEMENDAGRIPEMDA [PROP, KAB, & KOTA]
Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dari mulai tahapan perencanaan hingga evaluasi
*) Untuk Aksi PPK di K/L, Bappenas menjadi penanggung jawab untuk pemantauan, evaluasi dengan dibantu oleh inspektorat di masing-masing K/L sebagai pelaksana pemantauan serta evaluasinya;
*) Untuk Aksi PPK di Pemda, Kemendagri menjadi penanggung jawab untuk pemantauan evaluasi dengan dibantu oleh Inspektorat Propinsi sebagai pelaksana pemantauan serta evaluasi
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Pelaporan Aksi
1. Penilaian capaian kinerja/output untuk masing-masing K/L dilaporkan per-triwulan pada check point B03, B06, B09 dan B12
2. Penilaian dilakukan terhadap sub aksi yang merupakan ukuran keberhasilan dari setiap aksi (1 aksi dapat memiliki lebih dari 1 sub aksi)
3. Target capaian/ output dapat berupa dokumen, kegiatan, fisik.
4. Kategori capaian kinerja dicerminkan dari indikator warna.
5. Verifikasi capaian setiap check point didasarkan pada data/bukti pendukung capaian dan kunjungan lapangan yang dilakukan secara acak untuk memastikan validitas capaian yang dilaporkan.
perlu perhatian.
Capaian 50,01 – 75%, dimana data dukung yang disampaikan belum sempurna/belum sesuai dengan target yang telah disepakati;
sangat memuaskan.
Capaian > 100%, dimana data dukung yang disampaikan melebihi target yang telah disepakati;
Memuaskan.
Capaian 75,01 – 100% , dimana data dukung yang disampaikan sesuai/kurang sedikit dari target yang telah disepakati;
Mengecewakan.Capaian 0 – 50%, dimana data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan target yang telah disepakati atau tidak melaporkan ke dalam sistem monitoring
Yang Perlu Diperhatikan
Warna Penanda Kinerja
Pelaporan per tiga bulanan (b.03, 06, 09, 12)
Manajemen Informasi Sistem STRANAS PPK
Persiapan & Pelaksanaan INPRES (Aksi PPK)
Monitoring & Verifikasi AksiPelaporan Evaluasi Capaian Aksi
Dilaporkan ke Setwapres untuk diteruskan kepada Wakil Presiden dan Presiden guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan/program/sikap dalam menanggapi isu-isu terkait PPK
UPDATE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN STRANAS PPK
1. Draft aksi PPK Tahun 2014 sedang menunggu masukan final dari UKP4 dan KPK, untuk selanjutnya konfirmasi akhir dari masing-masing Kementerian/ Lembaga. Draft final akan disampaikan kepada Wapres, untuk dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Saat ini sedang disusun tools untuk monev partisipatif. Tim penyusun tools adalah dari masyarakat sipil dan NGO. Diharapkan tools ini nanti dapat menjadi tools bersama yang mampu memotret program-program yang sedang berjalan di Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun NGO, terutamanya yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Untuk Aksi PPK bagi Pemda, Fokus Kegiatan Prioritas masih melanjutkan Aksi PPK 2013, yaitu; 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PTSP], 2) Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Dokumen Perencanaan, 3) Pengadaan Barang dan Jasa [PBJ], dan 4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID]
KENDALA & TANTANGAN PELAKSANAAN STRANAS PPK
1. Focal Point TIDAK TETAP;
2. Aksi PPK tidak sesuai Keinginan Masyarakat/LIPS SERVICES;
3. Pelaporan tidak TEPAT WAKTU;
4. Cara pandang PNS yang OLD STYLE/BIROKRATIK, AUBJ –Ada Uang Baru Jalan;
5. EGO Sektoral Masih TINGGI;
6. Mekanisme KOORDINASI, KOMUNIKASI masih lemah;
7. Sistem Integritas Nasional Belum selesai;
8. Dilaksanakan TIDAK DENGAN HATI;
RENCANA TINDAK LANJUT
MOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRIMOHON DIISI SENDIRI
SEKRETARIAT STRANAS PPKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310TELP/FAX: 021-392 4446
EMAIL: [email protected]
Top Related