RAKERKESNAS 2015 REGIONAL TIMUR
Makassar, 11 Maret 2015
Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku
Sekretaris Sidang : Direktur RSUD Kota Kendari
Peserta Pusat : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Dit. P2B2, Ditjen PP dan PL
5. Dit. PPTM, Ditjen PP dan PL
6. Dit. Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar Alkes
7. Pusdiklatnakes, Badan PPSDM
8. BPJS Kesehatan
DINKES PROV/KAB/KOTA RSUD PROV/KAB/KOTA UPT VERTIKAL
1. Kab. Soppeng 13. Kab. Supiori 1. RSUD Soppeng 1. BBPK Makassar
2. Kab. Polewali Mandar 14. Kab. Yahukimo 2. RS Khusus Daerah Makassar 2. Balai Litbang P2B2
Donggala
3. Kab. Mamasa 15. Kab. Membramo Raya 3. RSUD Arifin Numang Sidrap
4. Prov. Sulawesi Tengah 16. Kab. Intan Jaya 4. RSUD Selayar
5. Kota Palu 17. Kab. Yalimo 5. RSU Tolitoli
6. Kota Bau-bau 18. Kab. Manokwari 6. RSUD Talaud
7. Kota Kendari 19. Kota Sorong 7. RSUD Kab. Pohuwato
8. Kep. Talaud 20. Prov. Papua Barat 8. RSUD Zainal U.S Gor. Utara
9. Kab. Pohuwato 21. Prov. Sulawesi Tengah 9. RSU Bula
10. Kab. Seram Bagian Timur 22. Prov. Gorontalo 10. RSU PP Magreti
11. Kota Tual 23. Prov. Maluku 11. RSUD Supiori
12. Kab. Sarmi 24. Kab. Minahasa Utara 12. RS Bergerak Memberamo Raya
13. RSUD Dekai (Yahukimo)
14. RSUD Sarmi
15. RSU Prov. Sulawesi Tenggara
THEMA
“Pembangunan Kesehatan
dari Pinggir ke Tengah Dalam
Pemantapan Program
Indonesia Sehat Untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup
Masyarakat ”
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN:
Meningkatnya status kesehatan masyarakat serta meningkatnya
responsivenes dan perlindungan masyarakat terhadap resiko
sosial dan finansial di bidang kesehatan.
UNTUK MENCAPAI TUJUAN: Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Keberlanjutan pelayanan
Intervensi berbasis resiko kesehatan
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Roadmap / Strategi Penguatan Pelayanan Primer 2015-2019
Tenaga Kesehatan
Sarana dan Prasarana
Alat Kesehatan
Obat-obatan
Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Akreditasi FKTP
Manajemen Puskesmas
Pembinaan dan Pengawasan
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
1. TENAGA KESEHATAN
a. Keterbatasan tenaga
kesehatan di
DTPK/DBK
Pemenuhan dan
distribusi tenaga
kesehatan
Menunda moratorium
CPNS khusus tenaga
kesehatan
Pemetaan tenaga
kesehatan dan
redistribusi sesuai
kompetensi
Menyiapkan analisa
jabatan dan analisis
beban kerja
Kab/Kota
Memprioritaskan
pada putra daerah
utk diangkat
menjadi PTT
April’15
Maret-Mei
’15
Mengusulkan formasi
tenaga kesehatan
Kab/Kota dan Provinsi
ke Kemenkes
(berdasarkan dokumen
deskripsi tenaga
kesehatan)
April-Juni
‘15
Pemenuhan
kebutuhan tenaga
kesehatan yang
dikoordinasikan
dengan K/L terkait
- Mengusulkan &
mengkoordinasikan
penundaan
moratorium CPNS
khusus tenaga
kesehatan dgn K/L
terkait
- Regulasi dr
KemenPAN yg
mewajibkan formasi
CPNS mendapatkan
rekomendasi
Kemenkes dgn
menggunakan data
deskripsi nakes
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
1. TENAGA KESEHATAN
a. Keterbatasan tenaga
kesehatan di
DTPK/DBK
PP No. 56/2012
diperpanjang dan
diberlakukan bagi
semua tenaga
kesehatan di DTPK
Program Nusantara
Sehat
Penetapan DTPK
dengan SK
Bupati/Walikota
Mengupayakan
insentif dan
akomodasi
2015
2015
(menyesuai
kan)
Memfasilitasi
Memfasilitasi
penempatan
2015
(menyesu
aikan)
Mengusulkan perpanjangan
pelaksanaan PP No.
56/2012 dan pemberlakuan
bagi semua tenaga
kesehatan di DTPK, ke K/L
terkait
Memfasilitasi pemberian
insentif daerah dengan K/L
terkait
b.Tingkat kelulusan
sebagai CPNS tenaga
kesehatan (dokter)
sangat rendah
Kelulusan ujian materi
seleksi (MKDU) tidak
menjadi persyaratan
utama utk seleksi
penempatan di DTPK
Koordinasi dengan
Kementerian PAN-RB dan
Kemendagri
c. Masih rendahnya
anggaran utk
peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan di
puskesmas, mis. diklat
gadar
Penambahan anggaran
melalui menu DAK utk
peningkatan kapasitas
SDM di puskesmas
Magang di RS
Menyiapkan beasiswa
daerah
Melakukan pemetaan
jenis pelatihan
berdasarkan
kompetensi
Menganggarkan dana
pelatihan /
peningkatan
kompetensi melalui
APBD/DAK
Menyusun perencanaan
anggaran dana magang
di RS melalui APBD
2016 (3 bulan)
Menyusun perencanaan
anggaran beasiswa
melalui APBD 2016
Maret’15
Maret’15
2016
Juli 2015
Mengusulkan
penambahan menu
DAK disesuaikan
dengan kebutuhan
daerah
April’15 Menyiapkan modul
pelatihan
Menetapkan menu DAK
sesuai usulan daerah, dan
menyusun juknis DAK
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
d. Kurangnya integritas
tenaga kesehatan di
lapangan
Pembinaan wawasan
kebangsaan
(pengetahuan, sikap, &
prilaku) tenaga
kesehatan selama
pendidikan
Bersama K/L terkait,
membuat regulasi ttg
penguatan wawasan
kebangsaan bagi nakes,
selama pendidikan dan
sebelum penempatan
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
2 SARANA & PRASARANA
a. Pengadaan
meubelair tidak
menjadi menu
DAK/TP
Penambahan menu
meubelair pada
DAK/TP
Menyampaikan
usulan kebutuhan/
menu DAK/TP
Maret ‘15 Memfasilitasi &
memverifikasi usulan
tambahan menu DAK
ke Pusat
April ‘15 Menetapkan menu
DAK sesuai
kebutuhan daerah
b. Listrik tidak tersedia
dlm kapasitas yg
memadai dan
merata di DTPK
Pemenuhan listrik
dengan penambahan
daya, penyediaan
genset, solar cell.
Penambahan daya,
Pemeliharaan
sarana listrik
2015 Memfasilitasi
pemenuhan
kebutuhan melalui
Bantuan Keuangan
Khusus
2015 Menetapkan menu
DAK sesuai
kebutuhan
c. Keterbatasan jumlah
ambulance/
pusling/sarana
transportasi lainnya
Pengadaan ambulance,
puskesmas keliling
(darat & laut), sarana
transportasi lainnya
sesuai kondisi wilayah
Penyusunan
spesifikasi
Maret‘15 Fasilitasi dan
verifikasi
April’15 Pengadaan sesuai
kebutuhan dan
spesifikasi
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
3 ALAT KESEHATAN
a. Alkes di puskesmas
‘termutasi’ bersama
mutasi petugasnya
Membangun sistem
pemantauan aset di
puskesmas
-Melakukan
pemantauan &
pencatatan aset scr
berkala
-Menggunakan
aplikasi sarpras
alkes (ASPAK)
2015 Melakukan monev ttg
pencatatan aset,
pemantauan dan
pembinaan pelaksanaan
ASPAK
2015
b. Sensitivitas alkes
berkurang, spesifikasi
alkes tidak sesuai
peruntukan
-Kalibrasi alkes berkala
(kerjasama dengan BPFK
terdekat & RS rujukan
regional)
-Rekrutmen tenaga ATEM
utk pemeliharaan alkes
-Pengusulan
anggaran kalibrasi
pada APBD 2016
-Rencana rekrut
tenaga ATEM
Juni’15 Mengusulkan
pembentukan BPFK di
setiap Provinsi
(rekomendasi)
Pembentukan BPFK di
setiap provinsi
4 OBAT-OBATAN
a. Sulitnya akses
internet sehingga
menghambat e-
purchasing
(pengadaan obat)
-Penyediaan jaringan
internet
-Pengadaan obat secara
manual
Bila tidak ada akses
internet, melakukan
pengadaan secara
manual
2015 Bekerja sama dgn K/L
terkait utk memenuhi
akses internet
b. Penyedia obat tidak
melayani pemesanan
Pemberian sanksi secara
konsisten oleh LKPP
Melaporkan ke LKPP
cc. Kemenkes (c.q.
Binfar Alkes) bila
tidak dilayani
2015 Melaporkan ke LKPP cc.
Kemenkes (c.q. Binfar
Alkes) bila tidak
dilayani
2015 Menindaklanjuti
laporan daerah
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
5. SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN
a. Belum optimalnya
penerapan
SIMPUS/SIK
Optimalisasi
penerapan SIMPUS /
SIK
Merencanakan
penyediaan
perangkat keras
melalui APBD 2016
Juni’15 Merencanakan
penyediaan perangkat
keras melalui APBD
2016
Juni’15 Menyiapkan dan
pemeliharaan
perangkat lunak
a. Validitas data kurang Validasi data secara
akurat dengan
komputerisasi
Verifikasi data,
monitoring dan
evaluasi,
penyiapan SDM
2015 Pembinaan teknis,
monitoring dan
evaluasi
2015 Penetapan rumus
sasaran untuk
masing-masing
program
6. AKREDITASI FKTP
a. Sosialisasi Akreditasi
FKTP belum
dilaksanakan secara
menyeluruh
Sosialisasi Akreditasi
FKTP secara
menyeluruh
Menyiapkan dana
(APBDP) untuk
pelaksanaan
sosialisasi
Juli’15 Melaksanakan
sosialisasi dengan
menggunakan dana
APBDP, melalui
Rakerkesda
2015,
sesuai
jadwal
Rakerkesd
a
Menganggarkan
sosialisasi dalam
dana Dekon (menu
wajib)
7. MANAJEMEN PUSKESMAS
a. Masih rendahnya
kemampuan
manajerial Kepala
Puskesmas
Pelatihan Pemantapan
Manajemen Puskesmas
dan pelatihan
kepemimpinan
Perencanaan
anggaran pelatihan
(APBD 2016)
Juni’15 Pelaksanaan workshop
Manajemen
Puskesmas
menggunakan dana
Dekon
2015 Penyiapan modul
pelatihan
pemantapan
manajemen
Puskesmas
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
8. PEMBINAAN & PENGAWASAN
a. Belum semua
Kab/Kota memahami
dengan baik
penguatan
pelayanan primer
Pelaksanaan Rapat
Kerja Pelayanan Dasar
secara rutin
- Penyediaan dana di
Dit BUKD untuk
menyelenggarakan
Rakontek Pelayanan
Dasar
- Penyediaan
buku2/pedoman
penguatan
pelayanan primer
b. Belum optimalnya
pembinaan dari
Provinsi utk
Kab/Kota yang
terpencil (mis.
berada di
pegunungan)
Pembinaan dijadikan
tolok ukur kinerja
Dinas Kesehatan
Provinsi
Pelaksanaan
pembinaan
2015
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
9 ROADMAP PENGUATAN YANKES PRIMER
a
Belum tersosialisasinya:
- Permenkes No.
75/2014 (Puskesmas)
- Permenkes No. 5/2014
(Standar Pelayanan
Medik di Puskesmas),
- Perpres No. 4/2015
(Pengadaan Barang
dan Jasa
Sosialisasi peraturan-
peraturan tersebut
Sosialisasi tingkat
Kab./Kota
2015 Sosialisasi tingkat
Provinsi melibatkan LS
terkait
2015 Sosialisasi tingkat
Pusat dengan
Kementerian terkait
Menyusun
peraturan
Bupati/Walikota
2015 Menyusun peraturan
Gubernur
2015
b Keterbatasan tenaga
kesehatan di DTPK/DBK
Pengangkatan dokter
spesialis, dokter umum
dan tenaga kesehatan
tertentu melalui
INPRES/PTT
Menyiapkan
anggaran
penugasan dan
penarikan ke dan
dari Puskesmas,
insentif serta
akomodasi
2015 Menyiapkan anggaran
penempatan dan
pemulangan ke dan
dari Kab/Kota
2015 Pengangkatan dokter
spesialis, dokter
umum dan tenaga
kesehatan tertentu
melalui INPRES/PTT
Peninjauan kembali PP
No. 51/2009), agar
mewajibkan apoteker
di Puskesmas
Mengusulkan
apoteker sbg nakes
strategis
2015 Mengusulkan perubahan
PP No. 51/2009 agar
apoteker wajib ada di
puskesmas (diharapkan
dilaksanakan di 2016)
NO ISU/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU
PELAKS. PROVINSI
WAKTU
PELAKS. PUSAT
c Terbatasnya koneksi
internet di beberapa
Kab/Kota di kawasan
timur, shg kesulitan
mendapatkan NSPK
terbaru
Setiap NSPK diberikan
dalam bentuk cetak
sesuai kebutuhan
Menyusun
kebutuhan cetakan
NSPK (roadmap)
Mencetak NSPK sesuai
kebutuhan &
mengirim sampai ke
Puskesmas
RANGKUMAN :
Pemberi pelayanan kesehatan dasar merupakan ujung tombak
Pembangunan kesehatan Nasional, untuk mewujudkan Masyarakat Sehat
Mandiri dan berkeadilan
Penguatan/perubahan operasional yang mendasar di awali oleh pemimpin
yang berkomitmen dan berwawasan kesehatan
Mengutamakan Program Preventif, dan Promotif
Berpedoman pada konsep kewilayahan sehingga pola kegiatan pelayanan
akan lebih proaktif
Berorientasi pada upaya mencegah, menjaga dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
Menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif dan berperan aktif
(pemerintah ikut berpartisipasi) agar terhindar dari segala sesuatu yang
membahayakan kesehatannya.
19
Terima kasih
“SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”
Top Related