8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
1/14
Tugas Pajak Bumi Dan Bangunan
“ Pajak Dan Retribusi Daerah ”
Disusun oleh:
Kelas : Pajak 1 B
Nama :
Ilham (015-04-027)
Dian Kurniasari (015-04-025)
Rosiana !s"ar (015-04-02#)
Kiki $ari%an&i Danial (015-04-02')
Poli&eknik Bosoa
!$*N !K!D+,IK
2015 201#
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
2/14
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan petunjukNya,
alhamdulillah tugas makalah pajak bumi dan bangunan ini dapat diselesaikan
tepat pada waktunya.
Makalah PAJAK dan RETRIBUSI DAERAH ini diajukan sebagai salah
satu tugas pada mata kuliah pajak bumi dan bangunan. Makalah ini memuat
tentang Pajak Retribusi aerah sebagai Sumber Pendapatan aerah, Prinsip dan
!riteria Perpajakan aerah, dan !etentuan Pungutan Pajak aerah dan Retribusi
aerah. Tujuan saya membuat makalah ini adalah untuk menambah nilai dari
mata kuliah pajak bumi dan bangunan.
Pada makalah ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Atas segala
kelebihan dan kekurangannya, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT.
!arena kekurangan hanya milik saya semata. M"h"n saran dan kritiknya untuk
penyenpurnaan dalam pembuatan makalah ini dan berikutnya dan terima kasih.
Makassar, # April $%&'
!el"mp"k $
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
3/14
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan
daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan
berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya denganmenetapkan ndang!ndang "omor #$ tahun %&&& tentang
perubahan atas ndang!ndang "omor 1' tahun 1(() tentang
pajak daaerah dan retribusi daerah. Pemberian ke*enangan
dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat
lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya
mengoptimalkan P+D, khususnya yang berasal dari pajak daerah
dan retribusi daerah. ebijakan pungutan pajak daerahberdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan
pungutan pusat -pajak maupun bea dan ukai/ karena hal
tersebut akan menimbulakan duplikasi pungutan yang pada
akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. 0al tersebut
sebetulnya sudah diantisipasi dalam ndang!ndang "omor 1'
tahun 1(() tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana di ubah dengan ndang!ndang "omor #$ tahun%&&& pasal % ayat -$/ yang antara lain menyatakan bah*a objek
pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Di negara!
negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang
menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang!
undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat
tentunya harus diseratai dengan perangkat peraturan
perundang!undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
4/14
ndonesia, ndang!ndang Dasar 1($2 Pasal %#+ mengatur
dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini
menyatakan bah*a pajak dan pungutan lain bersi3at memaksa
untuk keperluan negara di atur dengan ndang!ndang.
Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan
dengan baik apabila didikung sumber!sumber pembiayaan yang
memadai. 4alahsatunya adalah dengan meningkatkan
kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah
tangganya. 4ekalipun demikian, otonomi daerah dalam kerangka
"egara Republik ndonesia, bukan hanya diukur dari jumlah P+D
yang dapat diapai, tetapilebih dari itu yaitu sejauh mana pajak
daerah dan retribusi daerah dapat berperan dalam mengatur
perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah.
1.% Rumusan 5asalaha. +pa saja yang menjadi sumber pendapatan daerah
b. +pa saja jenis pajak yang dapat ditarik pemerintahan daerah
. +pa man3aat dari pajak daerah dan retribusi daerah
1.#
Tujuan
a. 5engetahui apa saja sumber pendapatan daerah
b. 5engetahui perundang!undangan tentang pajak daerah dan
retribusi daerah
. Dapat mengetahui apa man3aat dari pajak daerah dan retribusi
daerah
d. Dapat mengaetahui jenis, kriteria pajak daerah
e.
Dapat mengetahui siapa saja yang harus membayar pajak
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
5/14
BAB II
PEMBAHASAN
2 .1 Pengertian Pajak Daerah dan Retri!"i Derah
Pajak aerah adalah k"ntribusi wajib kepada aerah yang terutang
"leh "rang pribadi atau badan yang bersi(at memaksa berdasarkan
)ndang*)ndang, dengan tidak mendapatkan imbalan se+ara langsung dan
digunakan untuk keperluan aerah bagi sebesar*besarnya kemakmuran
rakyat.
Retribusi aerah adalah pungutan aerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danatau
diberikan "leh Pemerintah aerah untuk kepentingan "rang pribadi atau
-adan. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
6/14
pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan
desentralisasi. )ntuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan
pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan (ungsinya.
2.2 JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
&. Pajak Daerah diantaranya
a/ P a. Pajak !endaraan -erm"t"r dan !endaraan di Atas Air0
b.-ea -alik Nama !endaraan -erm"t"r
+. Pajak -ahan -akar !endaraan -erm"t"r
d.Pajak Pengambilan dan Peman(aatan Air -awah Tanah dan Air Permukaan.
$. Pajak !abupaten!"ta
&. Pajak 1"tel0
$. Pajak Rest"ran0
2. Pajak 1iburan0
3. Pajak Reklame0
4. Pajak Penerangan 5alan0
'. Pajak Pengambilan -ahan 6alian 6"l"ngan 70 dan
#. Pajak Parkir.
-esarnya tari(, untuk pajak pr"8insi ditetapkan se+ara seragam di
seluruh 9nd"nesia sebagaimana diatur dalam PP N". '4 Tahun $%%&.
-esarnya tari( de(initi( untuk pajak kabupatenk"ta ditetapkan dengan
Peraturan aerah :Perda/, namun tidak b"leh lebih tinggi dari tari(
maksimum yang telah ditentukan dalam )).
$. Retri!"i Daerah
Retribusi daerah terdiri atas 2 g"l"ngan, yaitu
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan "leh pemerintah daerah :pemda/ untuk tujuan
kepentingan dan keman(aatan umum serta dapat dinikmati "leh
"rang pribadi atau badan0
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
7/14
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan
"leh pemda dengan menganut prinsip k"mersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan "leh sekt"r swasta0 dan
+. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan
tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada "rang pribadi
atau badan yangdimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasanatas kegiatan peman(aatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana, atau
(asilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
2.# UU PDRD ini $e$%!n&ai t!j!an "eagai erik!t'
&. Me$erikan ke(enangan &ang )eih
e"ar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin
besarnya tanggung jawab aerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat.
$. Meningkatkan ak!ntai)ita" daerah dalam
penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus
memperkuat "t"n"mi daerah.
2. Me$erikan ke%a"tian agi d!nia
!"aha mengenai jenis*jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar
hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang
dipergunakan dalam penyusunan UU yaitu:
&. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
tidak ter)a)! $e$eani rak&at dan re)ati* netra) terhada% *i"ka)
na"i+na).
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
8/14
$. 5enis pajak dan retribusi yang dapat dipungut "leh daerah han&a &ang
diteta%kan dalam )ndang*undang :Closed-List /.
2. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tari( pajak
daerah dalam batas tari( minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam
)ndang*undang.
3. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang
ter+antum dalam undang*undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
4. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan
se+ara %re,enti* dank+rekti* . Ran+angan Peraturan aerah yang mengatur
pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum
ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan
sanksi.
2.- Materi &ang diat!r da)a$ UU PDRD &ang di"ahkan ada)ah "eagai
erik!t'
1. Pena$ahan jeni" %ajak daerah
Terdapat penambahan 3 jenis pajak daerah, yaitu & jenis pajak pr"8insi dan
2 jenis pajak kabupatenk"ta. engan tambahan tersebut, se+ara keseluruhan
terdapat &' jenis pajak daerah, yaitu 4 jenis pajak pr"8insi dan && jenis pajak
kabupatenk"ta.
5enis pajak pr"8insi yang baru adalah Pajak Rokok , sedangkan 2 jenis
pajak kabupatenk"ta yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan,
BPHTB, dan Pajak Sarang Burung alet . Sebagai +atatan, untuk kabupatenk"ta
ada penambahan & jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan
pajak pr"8insi.
a. Pajak R+k+k
Pajak R"k"k dikenakan atas +ukai r"k"k yang ditetapkan "leh Pemerintah.
1asil penerimaan Pajak R"k"k tersebut sebesar #%; dibagihasilkan kepada
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
9/14
kabupatenk"ta di pr"8insi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan
jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak R"k"k tidak terlalu
membebani masyarakat karena r"k"k bukan merupakan barang kebutuhan p"k"k
dan bahkan pada tingkat tertentu k"nsumsinya perlu dikendalikan. i pihak lain,
pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri r"k"k karena beban
Pajak R"k"k akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang +ukai nasi"nal
dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri r"k"k mengikutinatural
gro!th :pertumbuhan alamiah/ dari industri tersebut.
Selain itu, penerimaan Pajak R"k"k dial"kasikan minimal 4%; untuk mendanai pelayanan kesehatan :pembangunanpengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang
memadai bagi per"k"k : smoking area/, kegiatan memasyarakatkan tentang
bahaya mer"k"k, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya mer"k"k/ serta
penegakan hukum :pemberantasan peredaran r"k"k ilegal dan penegakan aturan
mengenai larangan mer"k"k/.
. PBB Perde"aan dan Perk+taan
Selama ini P-- merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh
penerimaannya diserahkan kepada daerah. )ntuk meningkatkan akuntabilitas
pengel"laan keuangan daerah, khusus P-- sekt"r perdesaan dan perk"taan
dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan P-- sekt"r perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. engan dijadikannya P--
Perdesaan dan Perk"taan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini
akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah :PA/.
. Bea Per+)ehan Hak ata" Tanah dan Bang!nan /BPHTB0
Selama ini -P1T- merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya
diserahkan kepada daerah. )ntuk meningkatkan akuntabilitas pengel"laan
keuangan daerah, -P1T- dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan -P1T-
sebagai pajak daerah akan meningkatkan PA.
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
10/14
d. Pajak Sarang B!rng a)et
Pajak Sarang -urung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang
dapat dipungut "leh daerah untuk memper"leh man(aat ek"n"mis dari keberadaan
dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. -agi daerah yang
memiliki p"tensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PA.
2. Pena$ahan Jeni" Retri!"i Daerah
Terdapat penambahan 3 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera Tera
)lang, Retribusi Pengendalian Menara Telek"munikasi, Retribusi Pelayanan
Pendidikan, dan Retribusi 9zin )saha Perikanan. engan penambahan ini, se+arakeseluruhan terdapat 2% jenis retribusi yang dapat dipungut "leh daerah yang
dikel"mp"kkan ke dalam 2 g"l"ngan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi
jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
A" Retribusi Tera # Tera Ulang
Pengenaan Retribusi TeraTera )lang dimaksudkan untuk membiayai
(ungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya "leh masyarakat. engan pengendalian tersebut, alat ukur, takar,
dan timbang akan ber(ungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak
merugikan masyarakat.
B" Retribusi Pengendaliaan $enara Telekomunikasi
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telek"munikasi ditujukan
untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan
dan pemeliharaan menara telek"munikasi. engan pengendalian ini, keberadaan
menara telek"munikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan
keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.
)ntuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tari( retribusi
pengendalian menara telek"munikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak
melampaui $; dari Nilai 5ual
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
11/14
%" Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan
pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan
pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan "leh pemerintah daerah
dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai
kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.
D" Retribusi &'in Usaha Perikanan
Pengenaan Retribusi 9zin )saha Perikanan tidak akan memberikan beban
tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telahdipungut "leh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana
halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi 9zin )saha Perikanan
dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan
dapat terlaksana se+ara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.
3. Perluasan Basis Pajak aerah
Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah
&. P!- dan --N!-, termasuk kendaraan pemerintah
$. Pajak 1"tel, men+akup seluruh persewaan di h"tel, dan
2. Pajak Rest"ran, termasuk kateringjasa b"ga.
!. Perluasan Basis Retribusi aerah
Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan meng"ptimalkan pengenaan
Retribusi 9zin 6angguan, sehingga men+akup berbagai retribusi yang berkaitan
dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi 9zin
Pembuangan =imbah 7air, Retribusi AMA=, serta Retribusi Pemeriksaan
!esehatan dan !eselamatan !erja.
". #enaikan Tari$ %aksimum Pajak aerah
)ntuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam
rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
12/14
energi, dan pelestarianperbaikan lingkungan, tari( maksimum beberapa jenis
pajak daerah dinaikkan, antara lain
&. Tari( maksimum Pajak !endaraan -erm"t"r, dinaikkan dari 4; menjadi
&%;. !husus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tari( pr"gresi(.
$. Tari( maksimum -ea -alik Nama !endaraan -erm"t"r, dinaikkan dari
&%; menjadi $%;.
2. Tari( maksimum Pajak -ahan -akar !endaraan -erm"t"r, dinaikkan dari
4; menjadi &%;. !husus untuk kendaraan angkutan umum, tari( dapat
ditetapkan lebih rendah.
3. Tari( maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari $%; menjadi 2%;.
4. Tari( maksimum Pajak Mineral -ukan ="gam dan -atuan :sebelumnya
Pajak Pengambilan -ahan 6alian 6"l"ngan 7/, dinaikkan dari $%; menjadi
$4;.
&. Ba'i (asil Pajak Pro)insi
alam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan
kabupatenk"ta dalam membiayai (ungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak
pr"8insi dibagihasilkan kepada kabupatenk"ta, dengan pr"p"rsi sebagai berikut
&. Pajak !enderaan -erm"t"r Pr"8insi #%;, !ab!"t 2%;.
$. -ea -alik Nama !endaraan -erm"t"r Pr"8insi #%;, !ab!"t 2%;.
2. Pajak -ahan -akar !end. -erm"t"r Pr"8insi 2%;, !ab!"t #%;.
3. Pajak Air Permukaan Pr"8insi 4%;, !ab!"t 4%;.
4. Pajak R"k"k Pr"8insi 2%;, !ab!"t #%;.
*. +armarkin'
)ntuk meningkatkan kualitas pelayanan se+ara bertahap dan terus menerus dan
sekaligus men+iptakan good go(ernan)e dan )lean go(ernment , penerimaan
beberapa jenis pajak daerah wajib dial"kasikan :di*earmark / untuk mendanai
pembangunan sarana dan prasarana yang se+ara langsung dapat dinikmati "leh
pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
13/14
• &%; dari penerimaan Pajak !endaraan -erm"t"r wajib dial"kasikan untuk
pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transp"rtasiumum.
• 4%; dari penerimaan pajak r"k"k dial"kasikan untuk mendanai pelayanan
kesehatan dan penegakan hukum.
• Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan
penerangan jalan.
engan penetapan )) PR ini, diharapkan struktur AP- menjadi lebih baik,
iklim in8estasi di daerah menjadi lebih k"ndusi( karena Perda*Perda pungutan
daerah yang membebani masyarakat se+ara berlebihan dapat dihindari, serta
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
BAB III
PENUTUP
#.1 Ke"i$%!)an
retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danatau diberikan "leh
pemerintah daerah untuk kepentingan "rang pribadi atau badan. "bjek dari
retribusi daerah yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu.
8/18/2019 Makalah Pajak Dan Retribusi Daerah (Ilham)
14/14
#.2 Saran
-erdasarkan "bjek jenis sumber*sumber retribusi daerah, pemerintah harus
mampu mengel"la sumber*sumber retribusi daerah dengan baik agar berdampak
pada penerimaan Pendapatan Asli aerah yang "ptimal.
bagi masyarakat hendaknya selalu mengawasi pr"ses penerimaan retribusi
agar tidak terdapat penyelewengan saat pr"ses pungutan retribusi daerah.
Top Related