LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI JANTHO Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho
Email : [email protected]. Website : www.pn-jantho.go.id
TAHUN
2016
LKjIP
mailto:[email protected]://www.pn-jantho.go.id/
i
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat
rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016, yang intinya memuat laporan
pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jantho selama kurun
waktu 1 (satu) tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu
perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi, karena pada LKjIP 2016 ini juga
melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2016 dibandingkan dengan rencana kerja
yang mengacu pada Rencana Strategis/RENSTRA Pengadilan Negeri Jantho.
Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Jantho ini tentunya
masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun
bersifat membangun kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jantho
dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu
langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Jantho.
Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 ini Semoga dengan tersusunnya LKjIP ini akan
memacu kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jantho.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho
MUHIFUDDIN, S.H,. M.H.
NIP. 19721212 199403 1 004
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1
C. Struktur Organisasi ............................................................................... 2
D. Sistematika Penyajian ........................................................................... 3
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................... 5
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ............................................................ 14
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja .............................................................................. 19
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................................. 21
C. Akutabilitas Keuangan .......................................................................... 45
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 47
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi PN Jantho
2. SK Penunjukan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Satker Pengadilan Negeri
Jantho
3. Matrik Review Renstra 2015 – 2019
4. Rencana Kinerja Tahunan 2016
5. Penetapan Kinerja Tahunan 2016
EXECUTIVE SUMMARY
Pengadilan Negeri Jantho sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan
kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam
melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2015-2016, yaitu dibidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh
program kerja Pengadilan Negeri Jantho didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target
kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana
Pembangun Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang di tetapkan
dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %
1
Peningkatan kinerja
penyelesaian perkara
tingkat pertama
a. Prosentase sisa
perkara yang
diselesaikan
100 % 100 % 100 %
b. Prosentase perkara
yang diselesaikan 100 % 96 % 96 %
c. Prosentase perkara
yang di putus
tingkat banding
kurang dari 6
(enam) bulan
100 % 95.8 % 95.8 %
d. Prosentase perkara
yang diminutasi 100 % 97.4 % 97.4 %
e. Prosentase putusan
tingkat banding
yang tidak kasasi
80 % 85.3 % 85.3 %
2 Peningkatan tertib
administrasi perkara
a. Prosentase berkas
yang di register dan
siap didistribusikan
ke Majelis
100 % 100 % 100 %
b. Prosentase
ketetapan laporan
perkara yang dibuat
100 % 100 % 100 %
c. Prosentase berkas
perkara yang masuk
box arsip
100 % 92.8 % 92.8 %
3 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase
pembinaan Teknis
Yustisial
100 % 100 % 100 %
b. Prosentase
Pembinaan Teknis
Non Yustisial
100 % 100 % 100 %
4 Peningkatan Kualitas
Pengawasan
a. Prosentase
pengaduan
masyarakat yang di
tindak lanjuti
100 % 0 % 0 %
b. Prosentase temuan
hasil pemeriksaan
yang ditindak
lanjuti
100 % 100 % 100 %
c. Prosentase
pelaksanaan sistem
pengendalian
internal
100 % 100 % 100 %
5 Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
Prosentase putusan
yang di
publikasikan
100 % 92.4 % 92.4 %
6 Peningkatan dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tupoksi
Pengadilan Negeri Jantho
a. Prosentase realisasi
pelaksanaan
anggaran layanan
perkantoran dalam
satu tahun
100 % 83.94 % 83.94 %
b. Prosentase
ketepatan
penyelesaian
laporan keuangan
yang dibuat
100 % 100 % 100 %
c. Prosentase
ketepatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian yang
dilaksanakan
100 % 100 % 100 %
d. Prosentase
ketepatan
penyelesaian
laporan BMN yang
dibuat
100 % 80 % 80 %
7 Peningkatan sarana dan
prasarana dalam
menunjang pelaksanaan
tupoksi pengadilan Negeri
Jantho
e. Prosentase realisasi
pelaksanaan
anggaran
pengadaan dalam
satu tahun anggaran
100 % 99.68 % 99.68 %
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan
capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan
peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Negeri Jantho dalam memenuhi target
kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih
produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaan pelaksanaanya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan
tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2015 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden
nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, maka untuk
penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan
mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung,
Pengadilan Negeri Jantho berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.
Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jantho dalam melaksanakan
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik
yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Lembaga
Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang
ada yang dipercayakan kepada publik.
Pengadilan Negeri Jantho sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah
Agung yang berkedudukan di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh juga
berkewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Pengadilan Negeri Jantho merupakan lembaga peradilan di lingkungan
peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Jantho bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Jantho.
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 maret 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretaris
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
1. Kedudukan
Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit Eselon I yang berada di lingkungan
Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Tugas Pokok
Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat Mahkamah
Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan
tenaga teknis, Pembinaan Administrasi Peradilan, Pranata dan tatalaksana perkara
dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung.
3. Fungsi
Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jantho mempunyai
fungsi, sebagai berikut ini :
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga teknis,
pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari
lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di
lingkungan Mahkamah Agung.
b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan teknis,
pembinaan administrasi peradilan pramata dan tata laksana perkara dari
lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua
lingkungan peradilan umum.
c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
d. Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,
kepegawaian dan perencanaan IT dan pelaporan serta lainnya untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
e. Fungsi lainnya yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan, riset/penelitian,
pelayanan public dan sebagainya (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No :
KMA/004/SK/II/1991, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144
tahun 2007).
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jantho mengacu pada Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999 tentang perkara umum dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan
organisasi Pengadilan Negeri Jantho sebagai berikut :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Pidana
8. Panitera Muda Perdata
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
12. Fungsional Panitera Pengganti
13. Fungsional Jurusita
Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Jantho terdapat pada lampiran 1.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan
penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016. Capaian
kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan
Kinerja (performance agreement) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016, sebagai
berikut :
BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jantho; dan Struktur Organisasi.
BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana
Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Negeri Jantho; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jantho; Rencana Kinerja
Pengadilan Negeri Jantho; dan Penetapan Kinerja.
BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menguraikan mengenai Realisasi
Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016; dan Analisis
Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Jantho.
BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016 dan rekomendasi yang diperlukan untuk
perbaikan kinerja di masa mendatang.
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
Rencana Strategis (renstra) Pengadilan Negeri Jantho 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan
Negeri Jantho yang berisi tentang gambar sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Jantho beserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang di
amanahkan.
Selanjutnya Penyususnan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jantho telah
diselelaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional
Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas
pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama
pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang Hukum dan aparatur
diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka
tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia
serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah
yang baik (good governance). Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana
Strategis (Restra) Pengadilan Negeri Jantho dapat diuraikan sebagai berikut :
1. VISI
Visi Badan Pengadilan Negeri Jantho adalah :
“Pelayanan Hukum yang prima, profesional, berkualitas dan mewujudkan
Pengadilan Negeri bermartabat dan mandiri, demi terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung”.
Adapun makna perkata dari Visi Pengadilan NegeriJantho tersebut adalah:
1. Prima mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho memberikan pelayanan yang
terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
2. Profesioal mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho menjalankan
pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki
kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya;
3. Berkualitas mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho memberikan pelayanan
yang efektif dan efisien sehingga pelayanan yang diberikan secara tepat guna dan
tepat waktu sesuai target yang ditetapkan;
4. Bermartabat mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Jantho menjalankan
kehidupannya dalam kemulian akhlak, keluhuran budipekerti, iman dan taqwa,
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mempunyai kedudukan yang sangat
terhormat dan disegani masyarakat;
5. Mandiri mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam
melaksanakan tugas sehari-hari berada dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak
bergantung pada orang lain serta mampu memberikan keputusan terhadap suatu
masalah dalam usahanya
2. MISI
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan
pihak lain serta professional berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat yang prima,
transparan, adil dan bermanfaat.
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Jantho yang
bermartabat, integritas dan dedikasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri
Jantho
3. TUJUAN
1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Jantho sebagai lembaga penegak hukum yang
bersih dan berwibawa dengan diterapkannya system peradilan yang sederhana,
cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public terhadap masyarakat pencari
keadilan.
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
3. Mewujudkan Birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independesi,
integritas dan budaya pada Pengadilan Negeri Jantho
4. SASARAN STRATEGIS
1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara tingkat pertama.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kualitas SDM.
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
6. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri
Jantho.
7. Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi pengadilan
Negeri Jantho.
Untuk memudahkan dalam pengukuran dan keberhasilan dan menjelaskan kualitas
antara Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2016
dapat dideskripsiakn sebagai berikut :
TUJUAN
STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Mewujudkan
Pengadilan
Negeri Jantho
sebagai lembaga
penegak hukum
yang bersih dan
berwibawa
1. Peningkatan kinerja
penyelesaiana perkara pada
Pengadilan Negeri Jantho
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
Prosentase perkara yang
diselesaikan
Prosentase perkara yang diputus
tingkat pertama kurang dari 6
(enam) bulan
Prosentase perkara yang di
minutasi
Prosentase putusan tingkat
pertama yang kasasi
2 Peningkatan tertib
administrasi perkar pada
Pengadilan Negeri Jantho
2.1
2.2
Prosentase berkas yang di
register dan siap didistribusikan
ke Majelis
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
2.3
Prosentase ketepatan laporan
perkara yang di buat
Prosentase berkas perkara yang
masuk box arsip
3 Peningkatan kualitas
pengawasan pada Pengadilan
Negeri Jantho
3.1
3.2
3.3
Prosentase pengaduan yang di
tindak lanjuti
Prosentase temuan yang di
tindak lanjuti
Prosentase pelaksanaan sistem
pengedalian internal
Mewujudkan
Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik terhadap
masyarakat
pencari
keadailan
1 Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
Pengdailan Negeri Jantho
1.1 Prosentase Putusan yang di
publikasikan
Mewujudkan
birokrasi yang
modern dengan
mengedepankan
dimensi
independensi,
integritas dan
budaya pada
Pengadilan
Negeri Jantho
1 Peningkatan kualitas SDM
pada Pengadilan Negeri Jantho
1.1
1.2
Prosentase pembinaa Teknis
Yustisial
Prosentase pembinaan non
Yustisial
2 Peningkatan Dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tupoksi
Pengadilan Negeri Jantho
2.1
2.2
2.3
2.4
Prosentase realisasi Pelaksanaan
anggaran layanan perkantoran
dalam satu tahun anggaran
Prosentase ketepatan
penyelesaian laporam keuangan
yang di buat
Prosentase ketepatan pelayanan
administrasi kepegawaian yang
di laksanakan
Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan BMN yang
dibuat
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
3 Peningkatan sarana prasarana
dalam menunjang pelaksanaan
tupoksi Pengadilan Negeri
Jantho
3.1 Prosentase realisasi pelaksanaan
anggaran pengadaan dalam satu
tahun anggaran
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Negeri Jantho telah menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
ukuran keberhasilan dalm mencapai sasaran strategis Organisasi. Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Restra) Pengdilan Negeri
Jnatho dan RPJM 2015 -2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan
Negeri Jantho No. W1.U18/718/KP.04.6/I/2015 tanggal 28 Januari 2015. Indakator Kinerja
Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada
Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Jantho. Adapun Indikator Kinerja Utama
sebagai berikut :
NO Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja Utama
Penjelasan Penanggung
Jawab
Sumber Dana
1 Peningkatan
Kinerja
Penyelesaian
Perkara
Tingkat
Pertama
a Prosentase sisa
perkara yang
diselesaikan
a Perbandingan
antara sisa
perkara yang di
minutasi dengan
jumlah sisa
perkara
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
b Prosentase
perkara yang
diselesaikan
b Perbandingan
anatra perkara
yang diminutasi
dengan jumlah
perkara
diregister
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
c Prosentase
perkara yang
diputus Tingkat
Pertama kurang
c Perbandingan
perkara yang
diputus kurang
ari 6 (enam)
bulan dengan
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
dari 6 (enam)
bulan
perkara yang
diputus lebih
dari 6 (enam)
bulan
d Prosentase
perkara yang
diminutasi
d Perbandingan
perkara yang
putus telah
diminutasi dan
yang belum
diminutasi
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
e Prosentase
putusan
Tingkat
Pertama yang
tidak banding
e Perbandingan
antra perkara
yang diputus
pada tingkat
pertama dengan
perkara yang
dimohonkan
banding
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
2 Peningkatan
Tertib
Administrasi
Perkara
a Prosentase
berkas yang
diregister dan
siap
didistribusikan
ke Majelis
a Perbandingan
antara berkas
perkara yang
diterima
Pengadilan
Tingkat Pertama
dengan berkas
perkara yang
didistribusikan
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
b Prosentase
ketepatan
laporan perkara
yang di buat
b Perbandingan
antara standar
operasional
prosedur laporan
perkara dengan
ketepatan
penyelesaian
laporan perkara
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
yang telah di
susun
c Prosentase
berkas perkara
yang masuk
box arsip
c Perbandingan
jumlah perkara
yang sudah
diminutasi
dengan jumlah
perkara yang
masuk di box
arsip
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
3 Peningkatan
Kualitas
SDM
a Prosentase
Pembinaan
teknis Yustisial
a Perbandingan
antara SDM
yang mengikuti
bimbingan
teknis dengan
jumlah rill yang
mengikuti
Sekretaris
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
b Prosentase
Pembinaan Non
Yustisial
b Perbandingan
antara SDM
yang mengikuti
bimbingan
teknis dengan
jumlah rill yang
mengikuti
Sekretaris
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
4 Peningkatan
kualitas
pengawasan
a Prosentase
pengaduan
yang di
tindaklanjuti
a Perbandingan
jumlah
pengaduan yang
di tindak lanjuti
mengenai
perilaku
aparatur
peradilan (teknis
dan non teknis)
dengan jumlah
pengaduan yang
di laporkan
Tim
Pengawas
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
b Prosentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang di
tindaklanjuti
b Perbandingan
jumlah temuan
yang di
tindaklanjuti
hasil
pengawasan
internal (Tim
Pengawasan
Pengadilan
Tingkat
Pertama) dan
eksternal
pengawasan dari
Pengadilan
Tingkat Banding
dengan temuan
yang di laporkan
Tim
Pengawas
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
c Prosentase
pelaksanaan
sistem
pengendalian
internal
c Perbandingan
antara SOP
sistem
pengendalian
internal dengan
sistem
pengendalian
internal yang
telah
dilaksanakan
Tim
Pengawas
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
5 Peningkatan
Aksesibilitas
Masyarakat
Terhadap
Peradilan
(Acces
Justice)
a Prosentase
putusan yang
dipublikasikan
a Perbandingan
putusan perkara
yang sudah
diminutasi dan
dapat di
download
website
Pengadilan
Tingkat Pertama
Panitera
Pengadilan
Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
(sesuai SK
KMA NO 144
th 2007 tentang
keterbukaan
informasi
peradilan)
dengan perkara
yang diputus
6 Peningkatan
Dukungan
Manajemen
Dalam
Pelaksanaan
Tupoksi
Pengadilan
Negeri Jantho
a Prosentase
realisasi
pelaksanaan
anggaran
layanan
perkantoran
dalam satu
tahun anggaran
a Perbandingan
antara jumlah
anggaran yang
tersedia dengan
realisasi
kebutuhan
pegawai dalam
pelaksanaan
tupoksi
Pengadilan
Negeri Jantho
Sekretaris
Pengadilan
Negeri
Jantho
Laporan
Keuangan
b Prosentase
ketepatan
penyelesaian
laporan
keuangan yang
di buat
b Perbandingan
antara SOP
laporan
keuangan
dengan
ketepatan
penyelesaian
laporan keuangn
yang telah di
susun
Sekretaris
Pengadilan
Negeri
Jantho
Laporan
Keuangan
c Prosentase
ketepatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang di
laksanakan
c Perbandingan
antara jumlah
layanan
administrasi
kepegawaian
dengan layanan
administrasi
Data Base
Kepegawaian
(Sistem
Informasi
Manajemen
Kepegawaian/SI
MPEG)
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
kepegawaian
yang telah di
laksanakan
d Prosentase
ketepatan
penyelesaian
laporan BMN
yang di buat
d Perbandingan
antara SOP
laporan BMN
dengan
ketepatan
penyelesaian
laporan BMN
yang telah di
susun
Sekretaris
Pengadilan
Negeri
Jantho
Laporan BMN
7 Peningkatan
Sarana
Prasarana
dalam
menunjang
pelaksanaan
tupoksi
Pengadilan
Negeri Jantho
a Prosentase
realisasi
pelaksanaan
anggaran
pengadaan
dalam satu
tahun anggaran
a Perbandingan
jumlah anggaran
yang tersedia
dalam satu tahun
anggaran
dengan realisasi
pelaksanaan
kegiatan
pengadaan yang
ada
Sekretaris
Pengadilan
Negeri
Jantho
Laporan
Keuangan
Laporan BMN
Dan
Dokumen
Pengadaan
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016
Pengadilan Negeri Jantho dalam melaksanakan Rencana Startegi (Renstra) 2015 –
2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk
Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai berikut :
NO Sasaran Startegi Indikator Kinerja Target
1 Peningkatan Kinerja
Penyelesaian perkara tingkat
Pertama
a Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
100 %
b Prosenatse Perkara yang
diselesaikan
100 %
c Prosentase perkara yang diputus
tingkat banding kurang dari 6
(enam) bulan
100 %
15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
d Prosentase perkara yang di
minutasi
100 %
e Prosentase perkara yang tidak
banding
80 %
2 Peningkatan tertib
administrasi perkara
a Prosentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke
Majelis
100 %
b Prosentase ketepatan laporan
perkara yang dibuat
100 %
c Prosentase berkas perkara yang
masuk box arsip
100 %
3 Peningkatan Kualitas SDM a Prosentase Pembinaan Teknis
Yustisial
100 %
b Prosentase Pembinaan Teknis
Non Yustisial
100 %
4 Peningkatan Kualitas
Pengawasan
a
Prosentase pengaduan yang di
tindaklanjuti
100 %
b
Prosentase temuan hasil
pemeriksaan yang di tindaklanjuti
100 %
c Prosentase pelaksanaan sistem
pengendalian internal
100 %
5 Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a Prosentase putusan tingkat
pertama yang di publikasikan
100 %
6 Peningkatan Dukungan
Manajemen Dalam
Pelaksanaan Tupoksi
Pengadilan Negeri Jantho
a Prosentase realisasi pelaksanaan
anggaran layanan perkantoran
dalam satu tahun anggran
100 %
b Prosentase katapatan
penyelesaian laporan keuangn
yang di buat
100 %
c Prosentase ketepatan pelayanan
adminsitrasi kepegawaian yang
dilaksanakan
100 %
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
d Prosentase ketepetan
penyelesaian laporan BMN yang
dibuat
100 %
7 Peningkatan sarana dan
prasarana dan prasarana
dalam menunjang
pelaksanaan tupoksi
Pengadilan Negeri Jantho
a Prosentase realisasi pelaksanaan
anggaran pengadaan dalam satu
tahun anggaran
100 %
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitemen yang mempresentasikan tekad
dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja yang
dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Meneteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja anatra lain adalah meningkatkan akuntanbilitas,
tranparansi dan Kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen anatra penerima amanah
dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan penacapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagi dasar evaluasi kinerja
aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.
Pengadilan Negeri Jantho telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 sesuai
dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jantho dan RPJM 2015 – 2016. Adapun
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Peningkatan Kinerja
penyelesaian Perkara
tingkat Pertama
a Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
100 %
b Prosentase perkara yang
diselesaikan
100 %
c Prosentase perkara yang di
putus tingkat pertama kurang
dari 6 (enam) bulan
100 %
17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
d Prosentase perkara yang
diminutasi
100 %
e Prosentase putusan tingkat
pertama yang tidak banding
80 %
2. Peningkatan tertib
administrasi perkara
a Prosentase berkas yang di
register dan siap di
distribusikan ke Majelis
100 %
b Prosentase ketepatan laporan
perkara yang dibuat
100 %
c Prosentase berkas perkara
yang masuk box arsip
100 %
3 Peningkatan kualitas SDM a Prosentase Pembinaan Teknis
Yustisial
100 %
b Prosentase pembinaan Teknis
Non Yustisial
100 %
4 Peningkatan kualitas
pengawasan
a Prosentase pengaduan yang di
tindaklanjuti
100 %
b Prosentase temuan hasil
pemeriksaan yang di
tindaklanjuti
100 %
c Prosentase pelaksanaan sistem
pengendalian internal
100 %
5 Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a Prosentase putusan tingkat
pertama yang dipublikasi
100 %
6 Peningkatan dukungan
manajeman dalam
pelaksanaan tupoksi
Pengadian Negeri Jantho
a Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran layanan
perkantoran dalam satu tahun
anggaran
100 %
b Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan
keuangan yang dibuat
100 %
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
c Prosentase ketepatan
pelayanan administrasi
kepegawaian yang di
laksanakan
100 %
d Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan BMN
yang dibuat
100 %
7 Peningkatan sarana dan
prasarana dalam
menunjang pelaksanaan
tupoksi Pengadilan Negeri
Jantho
a Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran
pengadaan dalam satu tahun
anggaran
100 %
19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran capapan kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kin erja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 dengan realisasinya.
Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 berdasarkan
pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
%
1. Peningkatan
kinerja
penyelesaian
perkara
tingkat
pertama
a. Prosentase sisa perkara
yang diselesaikan 100% 100% 100%
b. Prosentase perkara yang
diselesaikan 100% 96% 96%
c. Prosentase perkara yang
diputus tingkat pertama
kurang dari 6 (enam) bulan
100% 95,8% 95,8%
d. Prosentase perkara yang
diminutasi 100% 97,4% 97,4%
e. Prosentase putusan tingkat
pertama yang tidak
mengajukan upaya banding 80% 85,3% 85,3%
2. Peningkatan
tertib
administrasi
perkara
a. Prosentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100%
b. Prosentase ketepatan
laporan perkara yang dibuat 100% 100% 100%
c. Prosentase berkas perkara
yang masuk box arsip 100% 92,8% 92,8%
3. Peningkatan
kualitas SDM
(Sumber daya
manusia)
a. Prosentase pembinaan
Teknis Yustisial. 100% 100% 100%
b. Prosentase pembinaan
Teknis Non Yustisial. 100% 100% 100%
4. Peningkatan
kualitas
a. Prosentase pengaduan
masyarakat yang ditindak 100% 0% 0%
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
pengawasan
lanjuti
b. Prosentase temuan hasil
pemeriksaan yang ditindak
lanjuti. 100% 100% 100%
c. Prosentase pelaksanaan
sistem pengendalian
internal 100% 100% 100%
5. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
Prosentase putusan yang
dipublikasikan
100% 92,4% 92,4%
6. Peningkatan
dukungan
manajemen
dalam
pelaksanaan
tupoksi
Pengadilan
Negeri Jantho
a. Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran
layanan perkantoran dalam
satu tahun anggaran
100% 83,94% 83,94%
b. Prosentase ketetapan
penyeleaian laporan
keuangan yang dibuat 100% 100% 100%
c. Prosentase ketepatan
pelayanan administrasi
kepegawaian yang
dilaksanakan
100% 100% 100%
d. Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan BMN
yang dibuat 100% 80% 80%
7. Peningkatan
sarana dan
prasarana
dalam
menunjang
pelaksanaan
tupoksi
Pengadilan
Negeri Jantho
Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran
pengadaan dalam satu
tahun anggaran 100% 99,68% 99,68%
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5
1 Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
2 Prosentase perkara yang diselesaikan 100% 96% 96%
3 Prosentase perkara yang diputus tingkat
pertama kurang dari 6 (enam) bulan 100% 95,8% 95,8%
4 Prosentase perkara yang diminutasi 100% 97,4% 97,4%
5 Prosentase putusan tingkat pertama yang
tidak mengajukan upaya banding 80% 85,3% 85,3%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
1. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun
2016 telah memenuhi target. Dalam penjelasan Laporan Tahunan tersebut telah
diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2015 sebanyak 44 Perkara dan telah diselesaikan
pada tahun 2016. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase
sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 terpenuhi 100%. Dan hal ini berbanding
sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa perkara
yang diselesaikan pada tahun 2015, hal ini dikarenakan sisa perkara tahun sebelumnya
akan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada awal tahun berikutnya. Adapun data
keadaan perkara tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut :
KEADAAN PERKARA TAHUN 2015
Jenis Perkara Sisa Awal Diterima Putus Sisa
Akhir
1 2 3 4 5
Gugatan Perdata
2 16 11 7
Permohonan Perdata
1 58 58 1
Pidana Biasa
48 294 306 36
Pidana Pra Peradilan 0 1 1 0
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Pidana Cepat
0 7 7 0
PIdana Lalu Lintas
0 1.108 1.108 0
Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 dapat terpenuhi sebesar
100%. Dan hal tersebut berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada
indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016.
Sebagaimana table dan grafik berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase sisa
perkara yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100%
TAHUN 2013 2014 2015 2016
Sisa Perkara 65 38 51 44
Sisa Perkara Diputus 65 38 51 55
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015 2016
SISA PERKARA SISA PERKARA DIPUTUS
23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
2. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016
tidak memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diterima (1.588 perkara),
sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 sebesar 96% (1.525 perkara).
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan
pada tahun 2016 tidak terpenuhi dikarenakan adanya putusan sela (pemeriksaan
tambahan pada Pengadilan Negeri Jantho) dan perkara diterima pada akhir tahun.
Adapun data penyelesaian perkara tersebut dapat dilihat pada table berikut :
Jenis Perkara Sisa Awal Diterima Putus Sisa Akhir
1 2 3 4 5
Gugatan Perdata
7 18 13 12
Permohonan Perdata
1 113 114 0
Pidana Biasa
36 251 237 50
Pidana Pra Peradilan
0 1 1 0
Pidana Anak
0 11 10 1
Pidana Cepat
0 3 3 0
Pidana Lalu Lintas
0 1.150 1.150 0
Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 tidak dapat terpenuhi sebesar
100%. Pencapaian target pada indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan
pada tahun 2016 berbanding sama Pencapaian target pada indikator kinerja Prosentase
perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 96%. Pencapaian pada tahun
2013, tahun 2014 tahun 2015 dan tahun 2016. Lihat table dan grafik berikut ini :
No Tahun Sisa Awal Diterima Putus Sisa Akhir
1 2 3 4 5 6
1 2013 65 2.649 2.676 38
2 2014 38 1.153 1.107 51
3 2015 51 1.484 1.488 44
4 2016 44 1.547 1.528 63
24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
3. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diputus tingkat pertama
kurang dari 6 (enam) bulan pada tahun 2016 tidak memenuhi target sebesar 100%,
namun hanya tercapai 95.8%. Sebagaimana table berikut :
Sisa Awal Diterima
Jangka Waktu Penyelesaian
Ket < 3 Bulan
>3 bulan s/d 5
bulan >5 bulan
1 2 3 4 5 6
44
1.544 1.486 36 6
Penyelesaian perkara kurang dari 6 (enam) bulan pada tahun 2016 hanya terealisasi
sejumlah 1.522 perkara atau sebesar 95.8%. Sehingga pencapaian target kinerja pada
indikator kinerja prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 6 (enam)
bulan pada tahun 2016 tidak dapat tercapai. Oleh karena adanya putusan sela, dimana
pada putusan sela tersebut memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk
mengadakan pemeriksaan tambahan dan memakan waktu yang relative lama.
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara yang diputus tingkat
pertama kurang dari 6 (enam) bulan mengalami kenaikan sebesar 3,2% jika
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
Sisa Awal
Diterima
Putus
Sisa Akhir
25 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
diperbandingkan dengan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada table
dan grafik berikut :
No. Tahun Sisa
Awal Diterima
Jangka Waktu Penyelesaian
Ket < 3 Bulan
>3 bulan
s/d 5
bulan
>5 bulan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2013 65 2.649 2.633 18 12
2 2014 38 1.153 1.081 38 13
3 2015 51 1.484 1.405 17 3
4 2016 44 1.544 1.486 36 6
4. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diminutasi pada tahun 2016
tidak memenuhi target sebesar 100%. Tidak tercapainya target kinerja pada indikator
kinerja tersebut diatas, dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jantho
tahun 2016, sebagaimana table berikut ini :
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
Sisa Awal
Diterima
< 3 Bulan
>3 bulan s/d 5 bulan
>5 bulan
26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sisa tahun 2015
Perkara
putus tahun
2016
Jumlah Telah
diminutasi
Belum
diminutasi Ket.
1 2 3 (1+2) 4 5 6
2016
76
1.528 1.604 1.563
Dalam laporan tahunan tersebut diatas dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus
pada tahun 2016 sebanyak 1.528 perkara dan telah diminutasi sebanyak 1.604 perkara.
Dan hal tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja prosentase perkara yang diminutasi pada tahun 2015 mengalami penurunan
sebesar 2.2%, karena pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase
perkara yang diminutasi pada tahun 2016 sebesar 97.4%. Hal tersebut dapat dilihat pada
table dan grafik berikut :
No. Tahun Sisa
tahun lalu
Perkara
putus Jumlah
Telah
diminutasi
Belum
diminutasi Ket.
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8
1
2013 63 2.676 2.739 2.670 69
2
2014 69 1.107 1.176 1.030 146
3
2015 146 1.488 1.634 1.558 76
4
2016 76 1.528 1.604 1.563 41
27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
5. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase putusan tingkat pertama yang tidak
mengajukan upaya banding pada tahun 2016 telah memenuhi target. Hal tersebut
dikarenakan target perkara yang tidak mengajukan upaya banding sebesar 80% dari
yang diputus (260 perkara) yaitu sejumlah 38 perkara yang mengajukan banding.
Namun demikian pada tahun 2016 ini realisasi yang tidak mengajukan upaya banding
sejumlah 222 perkara atau sebesar 85.3%, sebagaimana tergambar pada table berikut ini
:
80% dari perkara diputus tahun
2016
Perkara tidak banding ket
1 2 3
208 222
Perkara banding dihitung
berdasarkan perhitungan
perkara pidana biasa,
pidana anak dan perkara
Gugatan perdata
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
Sisa tahun Sebelumnya
Perkara putus
Jumlah
Telah diminutasi
Belum diminutasi
28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Dengan demikian, pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase putusan
tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya banding pada tahun 2016 telah
memenuhi target (perbandingan target perkara tidak banding 2016 dengan target
realisasi perkara yang tidak banding). Jika dibandingkan dengan pencapaian target
kinerja pada indikator kinerja prosentase putusan tingkat pertama yang tidak
mengajukan upaya banding pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,1% dari
tahun 2015. Perbandingannya dapat dilihat pada table dan grafik berikut :
No. Tahun
80% dari perkara
diputus tahun
berjalan
Perkara tidak
banding ket
1 2 3 4 5
1 2013 240 280
Perkara banding (pidana
biasa dan perkara Gugatan
perdata)
2 2014 217 185
3 2015 251 287
4 2016 208 222
Grafik : Perkara diputus dan tidak banding.
0
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016
80% dari perkara diputus tahunberjalan
Perkara tidak banding
29 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan tertib administrasi perkara.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5
1 Prosentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
2 Prosentase ketepatan
laporan perkara yang
dibuat
100% 100% 100%
3 Prosentase berkas perkara
yang masuk box arsip 100% 92,8% 92,8%
1. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase berkas yang diregistrasi dan siap
didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 memenuhi target sebesar 100%. Perkara
yang diterima pada tahun 2016 sejumlah 1.547 perkara, semua telah diregistrasi dan
telah didistribusikan ke Majelis Hakim. Data tersebut dapat dilihat pada table berikut ini
:
Sisa tahun 2015 Diterima
tahun 2016 Jumlah
Perkara yang
telah di PMH
Perkara yang
belum di
PMH
Ket.
1 2 3 4 5 6
0
1.547 1.547 1.547 0 0
Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase berkas
yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 berbanding sama
dengan pencapaian target kinerja indikator kinerja prosentase berkas yang diregistrasi
dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015.
Adapun perbandingannya dapat dilihat pada table dan grafik berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase berkas yang
diregistrasi dan siap
didistribusikan ke
100% 100% 100% 100%
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Majelis
No Tahun Sisa
Awal
Perkara
yang
diterima
Perkara yang
telah di
PMH
Perkara yang
belum di PMH Ket
1 2 3 4 5 6 7
1
2013 0 2.649 2.649 0
2
2014 0 1.153 1.153 0
3
2015 0 1.484 1.484 0
4
2016 0 1.547 1.547 0
2. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat
pada tahun 2016 telah memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
Sisa Awal
Perkara yang diterima
Perkara yang telah di PMH
Perkara yang belum di PMH
31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
tersebut dapat dilihat dari ketepatan penyelesaian perkara perkara yang dibuat sudah
sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan perkara kepada Direktoran Jenderal
Badan Umum dan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditentukan sebelum tanggal
5 bulan berikutnya. Dan jika hal itu diperbandingkan dengan pencapaian target kinerja
pada indikator kinerja prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat pada tahun
2013, tahun 2014 dan 2015 adalah sama. Adapun rincian data sebagaimana table
dibawah ini :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Pe
nurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase ketepatan
laporan perkara yang
dibuat
100% 100% 100% 100%
3. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase berkas perkara yang masuk box arsip pada
tahun 2016 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja tersebut
dapat dilihat dari buku register arsip perkara tahun 2016. Perkara yang diputus tahun
2016 sejumlah 378 perkara (1.150 perkara Lalu lintas diputus tidak masuk box) dan 100
perkara belum masuk dalam box arsip perkara karena perkara tersebut baru diputus
pada akhir tahun tanggal 30 dam 31 Desember 2016 serta belum diminutasi. Adapun
rincian data sebagaimana table dibawah ini :
Sisa berkas perkara
diminutasi belum
masuk box arsip tahun
2015
Berkas
perkara
diminutasi
tahun 2016
Berkas perkara
diminutasi
tahun 2016
sudah masuk
box arsip
Berkas perkara
diminutasi tahun
2016 belum
masuk box arsip
Ket.
1 2 3 4 5
14
378 278 100
Dan jika hal itu diperbandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja prosentase berkas perkara diminutasi belum masuk box arsip pada tahun 2016
mengalami penurunan sebesar 6,2% dari tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat
dilihat pada table dan grafik berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Pe
nurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase berkas perkara 98,7% 98,3% 99,2% 92,8%
32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
diminutasi belum masuk
box arsip
No. Tahun
Sisa berkas
perkara
diminutasi belum
masuk box arsip
tahun sebelumnya
Berkas
perkara
masuk
diminutasi
Berkas
perkara
diminutasi
sudah masuk
box arsip
Berkas
perkara
diminutasi
belum masuk
box arsip
Ket.
1 2 3 4 5 6 7
1
2013 18 2.664 2.631 33
2
2014 33 1.106 1.088 18
3
2015 18 1.488 1.477 14
4
2016 14 1.528 1.419 109
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
Sisa berkas perkara diminutasibelum masuk box arsip tahunsebelumnya
Berkas perkara masukdiminutasi
Berkas perkara diminutasisudah masuk box arsip
Berkas perkara diminutasibelum masuk box arsip
33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5
1 Prosentase
pembinaan Teknis
Yustisial. 100% 100% 100%
2 Prosentase
pembinaan Teknis
Non Yustisial.
100% 100% 100%
1. Tingkat capaian indikator kinerja pembinaan teknis yustisial pada tahun 2016 melebihi
target. Pada tahun 2016 ini untuk pembinaan teknis yustisial ditargetkan 2 kegiatan,
namun dalam tahun anggaran berjalan dapat dioptimalkan, sehingga menjadi 3 kegiatan
bimbingan teknis sebagaimana data berikut :
Kegiatan Bimbingan
Teknis
Rencana Peserta
Kegiatan Bimtek
Peserta yang
Mengikuti Kegiatan
Bimtek
Ket.
1 2 3 4
Bimbingan teknis
yustisial Hakim 12 2
Bimbingan teknis
Kejuruan (Sita Eksekusi) - -
Jumlah
12 2
Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase pembinaan teknis
yustisial tahun 2016 terpenuhi 100%. Dan hal itu jika dibandingkan dengan pencapaian
target kinerja pada indikator Prosentase pembinaan Teknis Yustisial pada tahun 2013,
tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat
dilihat pada table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase pembinaan
Teknis Yustisial 100% 100% 100% 100%
34 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
2. Tingkat capaian indikator kinerja pembinaan teknis non yustisial pada tahun 2016
memenuhi target. Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Prosentase pembinaan Teknis Non Yustisial pada tahun 2015 adalah sama
sebesar 100%. Untuk lebih jelas melihat perbandingannya dapat dilihat pada table
grafik berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase pembinaan
Non Teknis Yustisial 100% 100% 100% 100%
35 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No. Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5
1 Prosentase
pengaduan
masayarakat
yang ditindak
lanjuti
100% 0% 0%
2 Prosentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang ditindak
lanjuti
100% 100% 100%
3 Prosentase
pelaksanaan
sistem
pengendalian
internal
100% 100% 100%
1. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti pada
tahun 2016 tidak memenuhi target. Pengaduan yang diterima tahun 2016 adalah 0
(nihil). Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase pengaduan yang
ditindak lanjuti tahun 2016 tidak tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan pencapaian
target kinerja pada indikator kinerja Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti pada
tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama. Untuk lebih jelas melihat
perbandingannya dapat dilihat pada table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2011 2012 2013 2014
Prosentase pengaduan
yang ditindak lanjuti 0% 0% 0% 0%
2. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase temuan yang ditindak lanjuti pada tahun
2016 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan karena pada waktu
pengawasan yang dilaksanakan, ditarget untuk pengawasan berikutnya sudah
ditindaklanjuti. Dapat dicontohkan pada pengawasan pertama oleh Tim Pengawas
36 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
didapatkan temuan, maka pada pengawasan kedua sudah harus ditindaklanjuti oleh
satker yang diperiksa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kegiatan monitoring dan
pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang didampingi oleh
Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera untuk melihat ditindaklanjuti hasil temuan
pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus dilakukan pembinaan setempat.
Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase temuan yang ditindak
lanjuti tahun 2016 tercapai 100%. Dan hal itu juga dibandingkan dengan pencapaian
target kinerja pada indikator kinerja Prosentase temuan yang ditindak lanjuti pada
tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama sebesar 100%. Adapun
perbandingannya dapat dilihat pada table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase temuan yang
ditindak lanjuti 100% 100% 100% 100%
3. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal
pada tahun 2016 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,
pada bulan Agustus 2016 telah dilaksanakan pengawasan bidang oleh Hakim
Pengadilan Negeri Jantho pada unit kerja kepaniteraan dan kesekretariatan. Kegiatan
tersebut merupakan representasi salah satu bagian dari pelaksanaan system
pengendalian Satker. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2016 tercapai 100%.
Dan hal itu jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2013, tahun 2014 dan
tahun 2015 adalah sama sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada
table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase pelaksanaan
sistem pengendalian
internal
100% 100% 100% 100%
37 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
(acces to justitice).
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5
1 Prosentase
putusan yang
dipublikasikan
100% 92,4% 92,4%
Tingkat capaian indikator Prosentase Putusan yang dipublikasikan tahun 2016 telah
memenuhi target. Putusan perkara pada tahun 2016 sebanyak 1.528 perkara dan ada 116
putusan perkara belum dianonimisasi serta dipublikasikan dalam website Pengadilan
Negeri Jantho. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase
Putusan yang dipublikasikan tahun 2016 tercapai 92.4%. Dan hal itu juga dibandingkan
dengan pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase Putusan yang dipublikasikan
pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Adapun
perbandingannya dapat dilihat pada table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase
Putusan yang
dipublikasikan
78,3 86,4% 84,6% 92.4%
No. Tahun Sisa
awal Perdata
Pidana
Khusus
Pidana
Umum
Pemalsuan
uang
Lalu
Lintas Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2013 2 8 29 24 0 2.033
2
2014 4 10 99 81 0 763
3
2015 1 8 98 44 0 1.108
4
2016 0 7 143 111 1 1.150
38 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Grafik : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justitice)
0
500
1000
1500
2000
2500
2013 2014 2015 2016
Sisa awal
Perdata
Pidana Khusus
Pidana Umum
Pemalsuan uang
Lalu Lintas
39 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan
Tupoksi Pengadilan Negeri Jantho.
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5
1 Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran layanan
perkantoran dalam satu tahun
anggaran
100%
0%
0%
2 Prosentase ketetapan
penyeleaian laporan keuangan
yang dibuat
100%
0%
0%
3 Prosentase ketepatan
pelayanan administrasi
kepegawaian yang
dilaksanakan
4 Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan BMN
yang dibuat
1. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan
perkantoran dalam satu tahun anggaran tahun 2016 tidak mencapai target. Hal tersebut
dapat dilihat pada laporan keuangan tahun 2016. Untuk realisasi anggaran output
layanan perkantoran telah terserap Rp. 4.018.275.957,- atau 77,42% dari pagu anggaran
sebesar Rp. 5.009.798.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja out put layanan
perkatoran pada tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini:
Uraian Pagu Realisasi Prosentase
1 2 3 4
Belanja Pegawai
4.345.069.000,- 3.333.806.192,- 77,42%
Belanja Barang
664.729.000,- 654.469.765,- 98,45%
Jumlah Belanja Output
Layanan Perkantoran
5.009.798.000,- 4.018.275.957,- 80,21%
40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Penyerapan anggaran untuk output layanan perkantoran tidak mencapai target 98%, hal
itu terjadi karena adanya anggaran belanja pegawai yang direvisi. Sehingga pencapaian
target kinerja pada indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan
perkantoran dalam satu tahun anggaran pada tahun 2016 terealisasi sebesar 83,94%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran pada tahun 2015
mengalami penurunan sebsar 10,08%. Untuk lebih jelas perbandingannya dapat dilihat
pada table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Penurunan
2013 2014 2015 2016
Prosentase realisasi
pelaksanaan
anggaran layanan
perkantoran dalam
satu tahun anggaran
99,52% 99,24% 94,02% 83,94%
-
500000000.0
1000000000.0
1500000000.0
2000000000.0
2500000000.0
3000000000.0
3500000000.0
4000000000.0
4500000000.0
Belanja Pegawai Belanja Barang
Pagu
Realisasi
41 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Komposisi perbandingan target kinerja realisasi belanja anggaran out put layanan perkantoran
dapat dilihat pada grafik berikut ini :
2. Tingkat capaian indikator Prosentase ketetapan penyeleaian laporan keuangan yang
dibuat telah memenuhi target. Pencapaian target indikator Prosentase ketetapan
penyeleaian laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan batas waktu penyampaian
laporan keuangan kepada instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Banda Aceh, Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Banda Aceh
dan BUA Mahkamah Agung RI. Adapun rincian batas waktu penyampaian laporan
kepada instansi terkait sebagai berikut :
1) Untuk penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan rekonsiliasi dengan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh batas akhir penyampaiannya adalah 7
hari kerja bulan berikutnya setiap bulan.
2) Untuk penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan rekonsiliasi tingkat wilayah
dengan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Banda Aceh
setiap triwulan.
075%
080%
085%
090%
095%
100%
2013 2014 2015 2016
Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun
anggaran
42 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
3) Untuk penyampaian laporan keuangan ke Eselon 1 (BUA MARI) setiap semesteran.
Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase ketetapan penyeleaian
laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2016 tercapai 100%. Jika dibandingkan
dengan pencapaian target kinerja indikator Prosentase ketetapan penyeleaian laporan
keuangan yang dibuat pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama.
Dengan demikian untuk perbandingannya dapat disampaikan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase
ketetapan
penyeleaian laporan
keuangan yang
dibuat
100% 100% 100% 100%
3. Tingkat capaian Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang
dilaksanakan telah memenuhi target. hal tersebut dapat dilihat pada database kepegawaian
sebagai sumber data yang berkaitan dengan pelayanan bidang kepegawaian. Dalam
database tersebut telah memuat semua bentuk pelayanan bidang administrasi
kepegawaian, sehingga cukup memudahkan dalam memberikan pelayanan administarsi
kepegawaian. Database kepegawaian tersebut diperbaharui atau di update pada setiap
tahunnya. Sehingga pencapaian Prosentase ketepatan pelayanan administrasi
kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2016 tercapai sebesar 100%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase
ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2013, tahun
2014 dan tahun 2015 adalah sama. Dengan demikian untuk perbandingannya dapat
disampaikan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase ketepatan
pelayanan administrasi
kepegawaian yang
dilaksanakan
100% 100% 100% 100%
4. Tingkat capaian indikator Prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat
tidak memenuhi target. Pencapaian target kinerja tersebut dikarenakan penghapusan
inventaris barang kantor yang telah rusak belum seluruhnya diadakan penghapusan.
Penyampaian ketepatan dapat dilihat dari penyelesaian BMN kepada instansi terkait,
43 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh dan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung R.I. adapaun rincian batas waktu penyampaian laporan BMN kepada
instansi terkait sebagai berikut :
1) Untuk penyampaian laporan BMN berkaitan degan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banda Aceh setiap semester.
2) Untuk penyampaian laporan BMN berkaitan degan rekonsiliasi tingkat wilayah
dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh setiap
semester setelah rekonsiliasi dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banda Aceh.
3) Untuk penyampaian laporan BMN ke Eselon I (Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung R.I.) setiap semesteran setelah rekonsiliasi dengan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh.
Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan BMN yang dibuat pada tahun 2016 tercapai 100%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian target kinerja Prosentase ketepatan penyelesaian laporan
BMN yang dibuat 2015 dan tahun 2016 adalah sama. Dengan demikian untuk
perbandingannya dapat disampaikan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase ketepatan
penyelesaian laporan
BMN yang dibuat
80% 80% 80% 80%
44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Sasaran Strategis 7 : Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang
pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Jantho.
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5
1 Prosentase realisasi pelaksanaan
anggaran pengadaan dalam satu
tahun anggaran
100% 99,68% 99,68%
Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan
dalam satu tahun anggaran tahun 2016 tidak memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan
perencanaan untuk pengadaan tahun 2016 tidak disetujui oleh Mahkamah Agung RI.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan gedung lanjutan. Untuk
indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun
anggaran pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2015. Untuk lebih jelas melihat perbandingannya dapat
dilihat pada table berikut :
Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/
Penurunan 2013 2014 2015 2016
Prosentase realisasi
pelaksanaan anggaran
pengadaan dalam satu
tahun anggaran
99,33% 96,15% 100% 99,68%
Komposisi perbandingan target kinerja realisasi belanja modal dapat dilihat pada grafik
berikut :
094%
096%
098%
100%
2013 2014 2015 2016
Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun
anggaran
45 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
C. Akuntabilitas keuangan.
Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil diatas, maka
diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program
kerja Pengadilan Negeri Jantho adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan
oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus
dilaksanakan oleh satker Pengadilan Negeri Jantho, antara lain sebagai berikut :
1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Mahkamah Agung.
Program kerja diatas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah
direncanakan dalam APBN Tahun 2016. Sehingga program kerja tersebut harus dapat
dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil
outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2016 yang mendukung
program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam table dan grafik berikut :
No. Program Kerja Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5
1 Program peningkatan
Manajemen Peradilan Umum 27.635.000,- 25.293.000,- 91,53%
2 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
- - -
3 Program Peningkatan Sarana
dan Prasaranan Aparatur
Mahkamah Agung
- - -
Penyerapan Anggaran Per-Program
No. Program Kerja Realiasasi %
2013 2014 2015 2016
1 Program peningkatan
Manajemen Peradilan Umum 99,69 100 86,34 91,53
2 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
0 0 0 0
3 Program Peningkatan Sarana
dan Prasaranan Aparatur
Mahkamah Agung
0 0 0 0
46 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Komposisi perbandingan target kinerja realisasi Penyerapan Anggaran Per-Program dapat
dilihat pada grafik berikut :
000%
010%
020%
030%
040%
050%
060%
070%
080%
090%
100%
2013 2014 2015 2016
Program peningkatanManajemen Peradilan Umum
Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana danPrasaranan Aparatur MahkamahAgung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
47
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
1. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 ini
mengupayakan melaporkan suatu capiaan kinerja (performance result)
dibandingkan dengan rencana kerja (perfomance plan) dari core bussines (ciri khas)
yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh
kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk
administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Jantho.
2. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 ini
menyapaikan berbagia keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang
ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Jantho pada tahun anggaran 2016. Berbagai
capaian strategis tersebut tercermin dalam capiaan Indikator Kinerja Utama( IKU),
maupun analis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capian kinerja sasaran yang ditetapakan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan
capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian
perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.
B. SARAN
1. Perlu Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntanbilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan
transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya
manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jantho.
2. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan akhir dari
sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan
pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Jantho dan
dapat memberikan dampak yang positif bagi Pengadilan Negeri diwilayah hukum
Pengadilan Tinggi Aceh.
3. Menjadikan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instasi Pemerintah sebagai ukuran
kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan
fungsi reward and punisment.
LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI JANTHO
KETUA
MUHIFUDDIN, SH.,MH. WAKIL KETUA
HAKIM 1. Inda Rufiedi, SH. 2. Mustabsyirah, SH,.MH. 3. Saptika Handhini, SH. 4. Andriyansyah, SH.
T. ISKANDAR SEKRETARIS
JUMRAINI KASUBAG KEPEGAWAIAN
MUHAMMADDAN, SH. KASUBAG PERENCANAAN, IT &
PELAPORAN
M. YUNUS KASUBAG UMUM DAN
KEUANGAN
AMIR DAHYAR, SH. PANITERA
SOFYAN, SH. PANMUD PIDANA
SYAFRIL, SH. PANMUD HUKUM
M. NATSIR, SH. PANMUD PERDATA
Staf Panmud Perdata
Safriadi, SH.
Faizah
Azmi
Staf Panmud Pidana
Junaidi
Reni Ohvianti, SH
Raudhatunnur, SH.
Agus Widodo
Staf Panmud Hukum
Maya Defiana, SH
Nabhan Sabran, A.md.
Staf Subbag Umum & Keuangan
Putri Maysarah, SE
Azizah
Abdul Munir
Andri Budiawan, SH.
Staf Subbag Kepegawaian
Muhammad, SH
Mutia, S.Si
Staf Subbag Perencanaan, IT & Pelaporan
Cut Safrika, A.Md
Furqan Safrullah, A.Md
JURUSITA
1. Darmawan A 2. Azmi 3. Basri
PANITERA PENGGANTI
1. Syahbuddin 7. Maya Defiana, SH 2. Junaidi 8. Reni Ohvianti, SH 3. Faizah 4. Mustari, SH. 5. T. Bustami, SH. 6. Safriadi, SH.
T. Syandra Raisal
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
NOMOR : WI.418/ /OT.01.2/XII/2016
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SATKER PENGADILAN NEGERI JANTHO
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
:
:
:
a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi;Bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
b. Bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan system pelaporan akuntabilitas kinerja
yang mencakup indicator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan
kinerja instansi pemerintah, serta monitoring dan evaluasi (monev)
terhadap pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker Pengadilan
Negeri Jantho.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menimbang
: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN
EVALUASI (MONEV) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SATKER PENGADILAN NEGERI
JANTHO.
PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor :
W1.U18/716/KP.04.6/V/2016 Tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan
Akuntanbiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri
Jantho tahun 2015.
KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat pejabat dan staff pelaksana yang namanya
tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagi TIM Penyusun, Monitoring
dan Evaluasi (Monev) Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi, Pemerintah
(LAKIP) Satker Pengadilan Negeri Jantho
KETIGA : Bahwa hal-hal ang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila
anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut
peraturan undang-undang terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan
Negeri Jantho
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
maka akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya
KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Jantho
Pada tanggal : 12 Desember 2016
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho
MUHIFUDDIN, SH., MH
NIP. 19721212 199403 1 004
Tembusan Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh ;
7. Pertinggal ;
Lampiran
Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho
Nomor : W1.U18/ /OT.01.2/XII/2016
DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
NO NAMA / NIP PANGKAT /
GOLONGAN
JABATAN SEBAGAI TIM
1 MUHIFUDDIN, SH. MH
19721212 199403 1004
Pembina (IV/a) Wakil Ketua Ketua TIM
2 MUSTABSYIRAH, SH. MH
19831121 200704 2 001
Penata (III/c) Hakim Pengawas Sekretaris TIM
3 AMIR DAHYAR, SH
19580929 198203 1 002
Penata Tk. I
(III/d)
Panitera Koordinator
Teknis/ Perkara
4 T. ISKANDAR
19590117 198303 1 006
Penata (III/c) Sekretaris Koordinator
Administrasi
5 SOFYAN, SH
19600501 198303 1 005
Penata Tk.I
(III/d)
Panitera Muda
Pidana
Penginput data
Perkara Pidana
6 M. NATSIR, SH
19630514 198503 1 005
Penata Tk.I
(III/d)
Panitera Muda
Perdata
Penginput data
Perkara Perdata
7 SYAFRIL, SH
19671214 198903 1 003
Penata Tk.I
(III/d)
Panitera Muda
Hukum
Penginput data
Perkar
Top Related