Memperkuat KemampuanDinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Pengembangan RS Gunung Sitoli
Laporan Kegiatan tahun p g2007
Oleh Fakultas Kedokteran Oleh Fakultas Kedokteran UGM
1
2
Isi Pemaparan Kegiatan Pengantar: Laksono TrisnantoroPengantar: Laksono Trisnantoro
Pengembangan Kemampuan Rumahsakit (Pagi)Rumahsakit (Pagi)Pengantar: Pendekatan Sistem Kesehatan Daerah dan Kesehatan Daerah dan Pengembangan Sistem Kesehatan Kab Nias (Siang dan Sore) Pengembangan Kemampuan Dinas Kesehatan
3
Pengantar
P d k t i t k h t d l Pendekatan sistem kesehatan dalam peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan Puskesmas dan RSDKesehatan-Puskesmas dan RSD
4
Sektor Kesehatan
1.Pemerintah2.Masyarakat, 2.Masyarakat, 3.Lembaga
SwastaSwasta
5
Penguatan DInas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten
Planning
:
Implementation Monitoring and
Man
Func
: Evaluation
Terlaksana
agem.
ction
Misi yang dipunyai Dinas KesehatanHuman
Resources Manageme
nya misi dan tercapainya
Manage
SupportSystem
Financial Management
System
Logistics,
SurveillanceHealth
Information
Law and Regulation,
ntp y
Visi DinKes
erial ting
Information System
etc
Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Soft Skills, dll
6
Penguatan RS
Pra Pelayanan:
Proses Pelayanan:
Proses Pelayanan
Pasca Pelayanan:
Aktif
Pelay Proses Pelayanan Klinik Follow-up
fitas yanan
Budaya Organisasi
Asumsi Bersama, Nilai-nilai bersamaStruktur Organisasi
Nilai yang didapat
Aktifita
Penduu
Struktur Organisasi
Fungsi, Divisi, Matriks
Sumber Daya Strategis
pas kung
7
Keuangan, SDM, Informasi, Teknologi
Tujuan kegiatan Capacity Building
Penguatan Kemampuan manajerial b i Di K h t d l h l bagi Dinas Kesehatan dalam hal:
Kompetensi staf Dinas Kesehatan dalam manajemen.jPenguatan Sistem pendukung Manajemen (Managerial Supporting System), danPerbaikan Kondisi Kerja. Perbaikan Kondisi Kerja.
8
P t dil k k ltiPenguatan dilakukan secara multi-years yang meliputi berbagai hal seperti disajikan pada kerangka kerja seperti disajikan pada kerangka kerja di bawah ini.
9
Rancangan PengembanganSebelum dan sesudah tanpa kontrol. Intervensi dilakukan dengan cara mengacu ke standar sistem dilakukan dengan cara mengacu ke standar sistem yang ada.
Intervensi
2007 20092008Data sebelum intervensi
Data sesudah intervensi
Data:-Data situasi sebelum intervensi: data epidemiologi, faktor risiko, pembiayaan kesehatan dan hubungan lintas sektoral.g
-Jumlah Staf -Kemampuan Perorangan untuk melakukan fungsi manajemen-Keadaan Sistem Pendukung Manajemen: : sistem manajemen SDM, sistem keuangan dan pembiayaan; sistem logistik (termasuk obat); sistem informatika dan surveillance yang baik, kemampuan menyusun aturan hukum dan regulasi
10
kemampuan menyusun aturan hukum dan regulasi,-Keadaan Kondisi Bekerja
--
Intervensi yang dilakukanPeningkatan Dilakukan untuk Peningkatan kapasitas perorangan
Dilakukan untuk Dinas Kesehatan dan Rumahsakitp g
Peningkatan kapasitas kelembagaan
11
E.1. Peningkatan Kompetensi Manajerial E.1. Peningkatan Kompetensi Manajerial bagi Staf Dinas Kesehatan
S K i tSasaran Kegiatan:Pimpinan dan Staf Dinas KesehatanPimpinan dan Staf Puskesmas
12
E.1.1. Kompeten dalam Menyusun Sistem Kesehatan dan Kemampuan S s e ese a a da e a puaAnalisis Situasi.
P Si t K h t Penyusunan Sistem Kesehatan yang mencakup berbagai komponen dalam sektor kesehatan: pemerintah sektor kesehatan: pemerintah (Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Dinas lain yang terkait Kesehatan, Dinas lain yang terkait, BRR, WHO), masyarakat, dan kelompok swasta.kelompok swasta.Analisis Situasi Sektor Kesehatan.
13
E.1.2. Kompeten dalam Proses Manajemen:
E 1 2 1 K t d l E.1.2.1. Kompeten dalam Perencanaan:P RPJM M t Pl S kt Penyusunan RPJM, Master Plan Sektor kesehatan, dan Rencana Stratejik SKPD Program program PrioritasSKPD Program-program PrioritasPerencanaan Struktur Penyusunan Rencana Program dan Anggaran berdasarkan KepMendagri
14
E.1.2.2. Kompeten dalam Pelaksanaan:Kompetensi yang diharapkan dalam Kompetensi yang diharapkan dalam
pelaksanaannya adalah aspek Soft Skills staf mencakup: Leadership Leadership, Time management, Advokasi, ,decision making, communication, resources management resources management, delegation and management change, Penyusunan Peraturan Daerah
15
y
E.1.2.3. Kompeten dalam pmelakukan monitoring dan evaluasi
Jenis kegiatan meliputi :Evaluasi Sistem Surveillance di Kepulauan NiasEvaluasi Sistem Informasi Kesehatan Evaluasi Sistem Pelatihan SDMEvaluasi Keadaan Bekerja dan Kepuasan kerja karyawan.
16
p j y
E.2. Penguatan Sistem Pendukung Manajemen
Sasaran Kegiatan:Kelengkapan Lembaga:
Soft e Kebij k n t n oft e komp te dllSoftware: Kebijakan, aturan, software komputer, dllHardware: Peralatan kantor, komputer, gedung, dll.
Jenis Managerial Supporting System yang akan dik b kdikembangkan:Sistem Pembiayaan dan Sistem Manajemen Keuangan: Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (Staff M t) Management): Sistem Manajemen Obat Surveillance dan Sistem Informasi Kesehatan
17
E.3. Perbaikan Kondisi Kerja
S K i t P d Sasaran Kegiatan: Perorangan dan Kelengkapan LembagaM kMencakup:Sistem insentif yang baikMelakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kinerja.Penataan Organisasi
18
Waktu Penyelenggaraan
P t i i dil k k ltiPenguatan ini dilakukan secara multi-years (3 tahun, 2007 - 2009) dengan pembagian tahap sebagai berikut:pembagian tahap sebagai berikut:
19
Tahun 1 (2007)
Analisis Situasi :Analisis Situasi :Analisis Situasi KesehatanBerbagai evaluasi terhadap system yang ada saat ini.An li i Pembi n Ke eh t n (He lth A o nt)Analisis Pembiayaan Kesehatan (Health Account).
Mobilisasi untuk perubahan:Peningkatan KomitmenPenyusunan Rencana Induk Kesehatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Peningkatan kerjasama lintas sector
20
Tindakan di tahun 2007:Pelatihan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan Pelatihan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan
staf dalam manajemen.Pembangunan dan pelatihan untuk berbagai Sistem:
Surveillance dan Informatika Kesehatan; Sistem SDM; Sistem Manajemen Keuangan dan Pembiayaan.
Advokasi-advokasi: Pemerintah Daerah, DInas yang lain LSM dan Mas a akatlain, LSM, dan Masyarakat.Kegiatan awal dalam penanggulangan penyakit prioritas.Di Puskesmas dilakukan perbaikan sistem diagnosis Di Puskesmas dilakukan perbaikan sistem diagnosis dan kondisi kerja (PHP2).
21
Tahun 2 (2008)Pelaksanaan Penguatan Sistem Prioritas Pelaksanaan Penguatan Sistem. Prioritas
adalah: SIstem surveillance dan informatika kesehatan; kesehatan; SIstem Sumber Daya Manusia; Sistem Manajemen Obat; dan j ;Sistem Pembiayaan dan Sistem Keuangan.Soft SKillsPelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Penyakit Prioritas: Malaria, TB, Kecelakaan Lalulintas.dll (tergantung pilihan).
22
Tahun-3 (2009)
E l i P kEvaluasi Proyek
23
Kegiatan hari ini akan diikuti dengan:
Pemahaman lebih Pemahaman lebih lanjut dalam bentuk diskusi mendalam antara konsultan dengan
it di K b t Dilanjutkan dengan mitra di Kabupaten Nias (yang akan dikembangkan)
Dilanjutkan dengan teknik komunikasi untuk dikembangkan)mengembangkan kegiatan.
24
Kegiatan Pelatihan
M k t k l i j k j hMenggunakan teknologi jarak-jauhLangsung melakukan kegiatan,
i l d k i misalnya advokasi, menyusun proposal, sampai ke meningkatkan ketrampilan pribadi dalam ketrampilan pribadi dalam komunikasi.Mengacu pada kerangka manajemenMengacu pada kerangka manajemen
25
Siapa mitra-mitra di Sektor Kesehatan
1.Pemerintah2.Masyarakat, 2.Masyarakat, 3.Lembaga
SwastaSwasta
26
Siapa mitra-mitra di DInas Kesehatan?
Planning
:
Implementation Monitoring and
Man
Func
: Evaluation
Terlaksana
agem.
ction
Misi yang dipunyai Dinas KesehatanHuman
Resources Manageme
nya misi dan tercapainya
Manage
SupportSystem
Financial Management
System
Logistics,
SurveillanceHealth
Information
Law and Regulation,
ntp y
Visi DinKes
erial ting
Information System
etc
Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Soft Skills, dll
27
Siapa mitra-mitra di RS?
Pra Pelayanan:
Proses Pelayanan:
Proses Pelayanan
Pasca Pelayanan:
Aktif
Pelay Proses Pelayanan Klinik Follow-up
fitas yanan
Budaya Organisasi
Asumsi Bersama, Nilai-nilai bersamaStruktur Organisasi
Nilai yang didapat
Aktifita
Penduu
Struktur Organisasi
Fungsi, Divisi, Matriks
Sumber Daya Strategis
pas kung
28
Keuangan, SDM, Informasi, Teknologi
Harapan:
S d t dil k k d Semoga dapat dilaksanakan dengan semangat
29
Rincian KegiatanRincian KegiatanA P t R h kit b i A. Penguatan Rumahsakit sebagai
Lembaga yang lebih bersifat lpelayanan
B. Pengembangan Sistem KesehatanC. Penguatan Dinas Kesehatan
sebagai Lembaga pemimpin sebagai Lembaga pemimpin sektor kesehatan
30
Kegiatan Pengembangan Ke depan
31
bA. Pengembangan Sistem Kesehatan Sistem Kesehatan Kabupaten Nias Kabupaten Nias
32
Kajian Hasil KegiatanPenyusunan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Nias
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK)FK - UGMFK UGM
33
O t t K i tOutput Kegiatan:R Si t K h t Rumusan Sistem Kesehatan Kabupaten Nias yang terdokumentasikan dalam dokumen terdokumentasikan dalam dokumen Sistem Kesehatan Daerah.Rancangan Draft Peraturan Daerah Rancangan Draft Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten NiasKabupaten Nias.
34
Kebijakan Alur BerfikirjDesentralisasiDalam bentuk berbagai peraturan
Alur Berfikir
Status
Bagaimana dampaknya
berbagai peraturan hukum
Lembaga Pemerintah
Status Kesehatan Masyarakat
Input
Masyarakat dan
Swasta
Faktor-faktor
Swasta
35
lain
SistemKesehatan
Desain Sistem Kesehatan
ImplementasiPP N 38/2007Daerah Kab. Nias (Sesuai karakteristik daerah) PP No. 38/2007
DokumenSKDKomponenp
Pelaku dalam SKD Kab. Nias(Pemerintah, Swasta, Masy)
Aplikasikedalam bentuk
PERDA K it Di k d lKomitmen Dinkes dalamPenerapan Controling
Pelaksanaan SKDBersama Pemerintah Kab Nias PENGAWASAN
36
Bersama Pemerintah Kab. Nias PENGAWASAN
Sistem Kesehatan Daerah Kab. Nias
Ad l h k i t b k itAdalah semua kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuansama diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatanpemeliharaan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Nias. SKD Kab Nias menjadi pedoman upayaSKD Kab. Nias menjadi pedoman upaya kesehatan bagi setiap masyarakat di wilayah Kabupaten Nias
37
wilayah Kabupaten Nias
II. Proses Penyusunan Sistem yKesehatan Daerah Kab. Nias
Tahap 1 : Memahami Konsep konsep Penting dalam Penyusunan SKD Tahap 1 : Memahami Konsep-konsep Penting dalam Penyusunan SKD Kab. Nias
STahap 2 : Memahami Pentingnya Penyusunan SKD Kab. Nias
Tahap 3 : Identifikasi hubungan antara Dinas Kesehatan dan pihak-pihak lain dalam SKD Kab. Nias (antar elemen)
Tahap 4 : Identifikasi pembagian peran antar level (Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007
Tahap 5 : Penyusunan Draft Dokumen SKD Kab. Nias
38
p y
P d k t Si t ikPendekatan SistemikDil k k d 2 Dilakukan dengan 2 cara:(1) identifikasi komponen pembentuk (1) identifikasi komponen pembentuk
sistem; dan (2) menganalisis interconnection, saling
keterkaitan antar komponen dalam pola keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu.
39
III. Situasi Kab. Nias Saat
K di i G fi
ini
Kondisi GeografisKondisi Sektor Kesehatan
40
Tujuan Analisa Data Pendukung Sektor Kesehatan :
Sebagai dasar analisa situasi sektor Sebagai dasar analisa situasi sektor kesehatanSebagai dasar penyusunan dokumen Sebagai dasar penyusunan dokumen SKD Kab. Nias, Masterplan Kesehatan Kab. Nias dan Review Renstra Dinkes Kab. NiasSebagai dasar untuk menentukan derajat kesehatan Masyarakat di Kab. Nias
41
Pola berfikir: Penentu Status Kesehatan Masyarakat
Status KesehatanKesehatan Masyarakat
Faktor Faktor Faktor Faktor Struktural
Faktor Sosial Individual
42
Hasil Analisis Data PendukungHasil Analisis Data Pendukung(Survey Pendahuluan)
43
I. Analisis Status K hKesehatan
A k K ti B i (AKB)Angka Kematian Bayi (AKB)Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita (AKABA)Angka Kematian Ibu (AKI)
44
Angka Kematian Bayi (AKB)
D t d i P fil K h t K b Ni Data dari Profil Kesehatan Kab Nias 2005 cenderung menurun 59,6 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002 1000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 51,4 per 1000 kelahiran hidup tahun 2005hidup tahun 2005
45
Angka Kematian Balita (AKABA)
T h 2002 2006 j l i Tahun 2002-2006 juga mengalami penurunan dari 72 per 1000 kelahiran hidup menjadi 65 8 per 1000 hidup menjadi 65,8 per 1000 kelahiran hidup.
46
Angka Kematian Ibu (AKI)
A k K ti Ib (AKI) t h Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2003-2005 sangat fluktuatif tetapi masih cenderung tinggi dengan masih cenderung tinggi dengan 330,20 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005pada tahun 2005.
47
II. Hasil Analisis Faktor Determinan
1 F kt D t i P1. Faktor Determinan Perorangan2. Faktor Determinan Sosial3. Faktor Determinan Struktural
48
1. Faktor Determinan PeroranganPerorangan
P il k k t k b t i Perilaku masyarakat kabupaten nias :Menjunjung tinggi adat istiadat daerah “tuak medan”/”tuak suling” penyakit gangguan hati, kecelakaan lalulintasg p y g ggTinggal berkelompokMengandalkan hasil bumi = bercocok tanam, pedagang, dan nelayan.Angka kemiskinan yang tinggiAngka kemiskinan yang tinggiKebiasaan merokokKebiasaan untuk enggan berobat ke PuskesmasMasih Banyak yang percaya dengan pengobatan secara mistik
49
Angka Kecelakaan
A k k l k di K b Ni ih Angka kecelakaan di Kab Nias masih tinggi Data Subdin P2 Dinas Kesehatan Kab Nias tahun 2004 Kesehatan Kab Nias tahun 2004 sebesar 1.780 kasus atau sekitar 1,06 persen Data tahun 2006 sampai persen. Data tahun 2006 sampai dengan Bulan Desember 2006 sebesar 1.623 kasus. 1.623 kasus.
50
Kedudukan Ekonomi Sosial:Hasil Suseda tahun 2005 diperoleh persentase penduduk Hasil Suseda tahun 2005 diperoleh persentase penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 12,55 %, sementara penduduk laki-laki 5,95% dari total penduduk berumur 10 t h k t tahun keatas. Data BPS Kabupaten Nias Tahun 2005, tingkat pendidikan di Kabupaten Nias masih sangat rendah persentase terbesar Kabupaten Nias masih sangat rendah persentase terbesar 46,07% yaitu tingkat pendidikan tamat SD dan 27,61% tidak/belum tamat SD.M t h i k t K b Ni it 87% Mata pencaharian masyarakat Kab. Nias mayoritas 87% adalah berkebun, 5% berdagang, dan sisanya adalah pegawai, nelayan, dll
51
2. Faktor Determinan SosialData Subdin KKIA DinKes Kabupaten Nias Data Subdin KKIA DinKes Kabupaten Nias tahun 2005 status gizi buruk balita 8,04%, gizi kurang 23,12 %, gizi baik 66,44%, dan i i l bih b 1 42 % P t b lit gizi lebih sebesar 1,42 %. Persentase balita
dengan gizi buruk yang dirawat pada tahun 2005 =1,31 %.,Status gizi balita tahun 2003-2005 sangat fluktuatif akibat terjadinya gempa dan tsunami di Kabupaten Nias secara tsunami di Kabupaten Nias secara keseluruhan gambaran status gizi balita masih memerlukan perbaikan lagi.
52
Lingkungan Hidup:Faktor Lingkungan Hidup di wilayah Faktor Lingkungan Hidup di wilayah kabupaten Nias belum dapat digolongkan sebagai lingkungan yang memiliki status g g g y gkesehatan baik. Hal ini disebabkan karen masih banyak RT yang tidak memenuhi persyaratan rumah sehat seperti MCK ventilasi persyaratan rumah sehat seperti MCK, ventilasi, sumur dll.Sumber air bersih terbanyak dari sumur yatau pompa air dengan kualitas yang buruk.
53
3. Faktor Determinan Struktural
Perubahan Regulasi : Adanya PP terbaru di sektor Perubahan Regulasi : Adanya PP terbaru di sektor kesehatan seperti PP No 38 dan 41 tahun 2007. Hal ini menyebabkan implikasi yang sangat signifikan terhadap fungsi dinkes dan struktur organisasi perangkat Dinas kesehatanperangkat Dinas kesehatan.Belum terlihat adanya sistem informasi yang interconnected dengan sistem surveilans di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Jejaringnnya belum
b kterbentuk.Peran serta Lintas sektor masih sangat minim sekali yang terkait dalam sektor kesehatan, dan kepentingan politik sering menjadikan kendala di lapanganpolitik sering menjadikan kendala di lapangan.
54
U H Hid (UHH) t k Umur Harapan Hidup (UHH) untuk tahun 2005 sebesar 67,19 angka tersebut sudah sesuai dengan target tersebut sudah sesuai dengan target Indonesia Sehat 2010 yaitu 67,90 dan lebih baik dibandingkan Angka lebih baik dibandingkan Angka Harapan Hidup nasional sebesar 68,23.
55
Jumlah penduduk tahun 2005 adalah 446 608 jiwa Jumlah penduduk tahun 2005 adalah 446.608 jiwa, 104.594 KK. Rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2001 – 2003 1,4%Distribusi kelompok umur didominasi kelompok umur 0 – 14 tahun dan kelompok umur diatas 60 tahun sebanyak 186 651 jiwa atau sekitar 41 8 persen yang sebanyak 186.651 jiwa atau sekitar 41,8 persen yang merupakan kelompok umur tidak produktif, sedangkan kelompok umur produktif hanya 259.957 ji a ata sebesar 58 2%jiwa atau sebesar 58,2%.
56
Kepadatan penduduk Kabupaten Nias Kepadatan penduduk Kabupaten Nias menurut data dari BPS Kabupaten Nias Tahun 2004-2005 sebesar 124 Nias Tahun 2004 2005 sebesar 124 jiwa per km2 dan meningkat menjadi 126 jiwa per km2.Kepadatan penduduk tinggi dan tidak merata paling banyak di Kecamatan Gunung Sitoli yaitu sebesar 466 65 Gunung Sitoli yaitu sebesar 466,65 jiwa per km2.
57
S b d k h t K b Sumber pendanaan kesehatan Kab. Nias (2005-2006), terdiri dari :
Peme intah Kab paten (PAD DAU)Pemerintah Kabupaten (PAD, DAU)Pemerintah Pusat (DAK, Tuban)Dana RekonstruksiDana RekonstruksiNGO Asing dan LSM
58
Komponen Sub Sistem SKD Kab. pNias
1 U K h t1. Upaya Kesehatan2. Pembiayaan Kesehatan3. SDM Kesehatan4. Logistik Obat Medik, Makanan, dan
Minuman5. Pemberdayaan Masyarakaty y6. Manajemen kesehatan (?)7. Regulasi Kesehatan
59
7. Regulasi Kesehatan
IV. Konsep dan Landasan Hukum pPenyusunan SKD Kab. Nias
Konsep L d H kKonsepDesentralisasi Kesehatan
Landasan HukumUndang-undang Dasar 1945 : Pasal 34 (3)
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
Tap MPRPeraturan Perundang-undanganPerorangan
Good GovernancePerubahan Posisi dan
Peraturan PemerintahKeputusan Menteri KesehatanPerubahan Posisi dan
Fungsi Dinas Kesehatan
Peraturan Daerah Kab. NiasPeraturan Bupati
60
Peraturan Bupati
Landasan H k mLandasan Hukumo UU Kesehatan o UU Kesehatan o UU Praktik Kedokterano UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraho UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPNo UU No. 10 Tahun 2004 tentang UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU PPP)o PP No. 38 Tahun 2007 (Pengganti PP No. 25/2000 tentang
Pembagian urusan sektor kesehatan antara pemerintah pusat-propinsi dan Kab/kota)
o PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Pengganti PP No. 8 Tahun 2000)
o KepMenKes terkait
61
po Peraturan Daerah Kab. Nias (NA)
V. Komponen Pelaku dalam SKD pKab. Nias
PemerintahPemerintahPusatProvinsiProvinsiKabupaten/KotaLintas SKPD terkait (Pemangku Kepentingan, b d k PP N 41/2007)berdasarkan PP No. 41/2007)
SwastaSarana Pelayanan Kesehatan swasta dan praktek Sarana Pelayanan Kesehatan swasta dan praktek perorangan;Dunia Usaha;
62
Donor Agency
Masyarakat dan Organisasi Profesi
• Pemerintah• Masyarakat
Sebagai pemberi dana d l kS b i l t dan pelaksana.Sebagai regulator,
pemberi dana dan pelaksana
• Usaha• UsahaProfit dan Non-profit Milik Pemerintah-Swasta Sebagai
63
pelaksana
64
Hambatan dalam Pengembangan g gSKD Kabupaten Nias
Internal EksternalInternalTerbatasnya SDM, Anggaran kesehatan serta sarana pendukung lainnya P il k k t
EksternalKurangnya peranan pelaku di dalam Sektor kesehatan;
Perilaku masyarakat yang masih susah untuk menerima perubahanRendahnya tingkat
;Kurangnya kesadaran untuk pengembangan sektor kesehatan y g
pemahaman akan arti desentralisasi sektor kesehatanMasih kurangnya kebijakan
sektor kesehatan secara bersama-sama;Nuansa Politik yang Masih kurangnya kebijakan
terkait sektor kesehatanBelum terpaparnya fungsi/peran utama Dinas kesehatan
Nuansa Politik yang masih mendominasi situasi sektor kesehatan
65
kesehatan
Rekomendasi1 Pengembangan SKD Kab Nias 4 SKD Kab Nias merupakan 1. Pengembangan SKD Kab. Nias
dilakukan secara bertahap dan komprehensif;
2. Perlu adanya komitmen
4. SKD Kab. Nias merupakan dasar atau pedoman dalam penyusunan masterplan Kesehatan Kabupaten dan diterjemahkan dalam bentuk bersama dari setiap komponen
pembentuk sistem untuk memahami fungsi dan peranannya masing-masing
diterjemahkan dalam bentuk perencanaan strategis Dinas Kesehatan.
5 Perlu adanya Pemahaman akan peranannya masing masing3. Adanya pemahaman dari setiap
pelaku di dalam SKD Kab. Nias siapa yang menjadi operator d l t
5. Perlu adanya Pemahaman akan kedudukan PP 38/2007 dan PP 41/2007 sebagai dasar dalam penetapan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kab Nias dan regulator oleh Dinas Kesehatan kab. Nias sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.
66
Alur Pembiayaan KesehatanySebagai Dasar Sub-Sistem Pembiayaan Kesehatan Daerahy
Deni HarbiantoTelp 0274-549425
67
PENGEMBANGAN District Health AccountKabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
Studi Alur Pembiayaan KesehatanSebagai Bagian Sub-Sistem Kesehatan DaerahDaerahKabupaten Nias
68
Latar BelakangLatar Belakang
Suatu sistem kesehatan yang baik adalah sistem yang dapat men”delivered” produknya berupa pelayanan kesehatan produknya berupa pelayanan kesehatan yang merata dan adil bagi setiap individu masyarakat. (konsep health equity)Sistem pembiayaan kesehatan juga harus mampu men”delivered” dana tepat Pentingnya evaluasi dan monitoring Pentingnya evaluasi dan monitoring pembiayaan Mendukung Sistem Pembiayaan Kesehatan Daerah yang
69
y y gterintegrasi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta.
Tujuan KegiatanTujuan Kegiatan
Menggambarkan sistem Alur ggPembiayaan di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan dasar data sub-sistem pembiayaan yang merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Daerah.Mendorong pemanfaatan data berbasis District Health Account untuk keperluan mapping sistem
bi k h t di K b t 70
pembiayaan kesehatan di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.
Hasil Yang Diharapkan Hasil Yang Diharapkan Tersedianya data-set Alur Pembiayaan di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, sebagai
l h l ksalah satu alat untuk perencanaan kesehatan sampai dengan evaluasi
b b bi sumber-sumber pembiayaan yang ada dan alternatif sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan pembiayaan lainnya, sesuai dengan kondisi ekonomi kab. Nias. (Dokumen)
71
(Dokumen)
Aliran Dana Pembiayaan KesehatanAliran Dana Pembiayaan Kesehatandalam Sistem Health Account
SumberDana
Pemerintah
AgenPemerintah
Provider
SumberDana Agen Swasta
d Pih k III
Kesehatan
Swasta dan Pihak III
FungsiSumber
Dana LainPembiayaan
Rumah Tangga
u gsKesehatan
72
Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Berbasis Konsep DHA
Provider(di un k n
SumberDana
Agen Pembiayaan(di hk
(digunakan oleh siapa)
Output:Kebijakan
PetaAliran Dana
(dari mana) (diserahkan melalui siapa)
Fungsi(digunakanUntuk apa)
jPembiayaanKesehatan
End Uses
PembiayaanKesehatan
End Uses
73
LANGKAH ANALISIS ALUR PEMBIAYAAN
Id tifik i K di i k k t k i Identifikasi Kondisi kekuatan ekonomi masyarakat dan kekuatan ekonomi pemerintahpemerintahIdentifikasi Sumber Pembiayaan Kesehatan dari Pemerintah Kesehatan dari Pemerintah, Masyarakat dan Swasta di Kabupaten Nias sebagai bagian dari review Nias, sebagai bagian dari review Dokumen DHA Nias.
74
Analisis Situasi Kekuatan EkonomiEkonomi
Province District Fiscal Capacity (Index) FisCap Category GDRP/capita (Rp) GDRP Category
Provinsi Sumatra Utara Kab. Nias 0.1461 rendah 4,286,182.51 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Langkat 0.2163 rendah 4,631,417.79 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Simalungun 0.2555 rendah 3,323,637.01 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Tapanuli Selatan 0.2671 rendah 3,633,121.38 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Tapanuli Tengah 0.2718 rendah 3,245,351.15 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Asahan 0.2933 rendah 4,335,749.62 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Labuhan Batu 0.2956 rendah 4,715,633.37 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Mandailing Natal 0.3192 rendah 4,088,837.68 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Tapanuli Utara 0.3483 rendah 3,851,758.23 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Dairi 0.3510 rendah 4,018,074.39 Rendah, ,
Provinsi Sumatra Utara Kab. Tanah Karo 0.3962 rendah 3,762,107.10 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Deli Serdang 0.4144 rendah 4,825,612.80 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kab. Toba Samosir 0.4277 rendah 4,680,162.91 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kota Pematang Siantar 0 7174 rendah 5 510 310 47 TinggiProvinsi Sumatra Utara Kota Pematang Siantar 0.7174 rendah 5,510,310.47 Tinggi
Provinsi Sumatra UtaraKota Padang Sidempuan 0.7221 rendah 4,703,782.97 Rendah
Provinsi Sumatra Utara Kota Medan 1.1479 tinggi 6,454,347.45 Tinggi
Provinsi Sumatra Utara Kota Tanjung Balai 1.2113 tinggi 5,200,491.36 Tinggi
75
Provinsi Sumatra Utara Kota Binjai 1.3622 tinggi 5,559,522.35 Tinggi
Provinsi Sumatra Utara Kota Tebing Tinggi 1.4540 tinggi 5,257,140.20 Tinggi
Provinsi Sumatra Utara Kota Sibolga 2.3749 tinggi 4,798,994.98 Rendah
Kondisi Saat IniKondisi Saat IniSudah tersedia data/dokumen DHA Kab paten Nias dengan standa ang Kabupaten Nias, dengan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan c q Biro KeuanganKesehatan c.q Biro Keuangan.Arahnya sudah ke Identifikasi Sumber, Agen Provider dan Fungsi KesehatanAgen, Provider dan Fungsi Kesehatan.Digunakan sebagai basis penghitungan KW SPMKW SPM.Masih menggunakan data pemerintah (di k d di k )
76
(dinkes dan non-dinkes)
Output Dari Kegiatan Saat IniOutput Dari Kegiatan Saat Ini
Identifikasi Sumber dan Agen PembiayaanIdentifikasi Sumber dan Agen Pembiayaanmelalui standar District Health Accout danInternational Classification of Health Account.Hasilnya berupa matriks.Arahnya dokumentasi situasi pembiayaankesehatan sebagai sub komponen dalamkesehatan sebagai sub komponen dalampengembangan sistem kesehatan daerah (peranmasing-masing stakeholder, pusat, propinsi,d k b t k t t k t ddan kabupaten kota, serta masyarakat danswasta).
77
Gambaran Umum Alur Pembiayaan Saat Ini
SUMBER PEMBIAYAAN TOTAL
PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT DONOR
Departamen Kesehatan/Pusat 18.39% 0.00% 0.00% 0.00% 18.39%
Dinas Kesehatan Propinsi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Dinas Kesehatan Kabupaten 30 96% 0 00% 0 00% 6 30% 37 26%
EMBI
AYAA
N
Dinas Kesehatan Kabupaten 30.96% 0.00% 0.00% 6.30% 37.26%
Non-Dinas Kesehatan 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 2.43%
ASKES 6.97% 0.00% 0.00% 0.00% 6.97%
AGEN
PE
JAMSOSTEK 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
JAMKESDA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rumah Tangga 0 00% 0 00% 34 95% 0 00% 34 95%Rumah Tangga 0.00% 0.00% 34.95% 0.00% 34.95%
Perusahaan Swasta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BUMN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
78
LSM/NGO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL 58.74% 0.00% 34.95% 6.30% 100.00%
Sumber Pembiayaan (2006)Sumber Pembiayaan (2006)
Financing AgentsSource of Finance Financing Agents
GOVERNMENT59%
EXTERNAL6%
Source of Finance
Ministry of Health18%
Provincial Health Office0%
Household35%
59%
District Health
HOUSEHOLD
35%
Office37%
Other Gov’t office 3%
Social Health
Insurane7%
79
3%
Provider Kesehatan (2001-2006) 100%
80%
90%
50%
60%
70% Gov't Health Care Unit (Hospital)
Gov't Office Provide Health Services
20%
30%
40%Other intitustions Provide health Services
0%
10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
80
Fungsi Kesehatan (2001-2006)Fungsi Kesehatan (2001 2006)
100%
80%
90%
50%
60%
70% Research+Development
Health Training+Educ
Management+Adm
Drugs+Medical Equipment
20%
30%
40%Infrastructure+Investment
Promotive Care
Prevention Programe
Curative Care
0%
10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
81
Line Items (% and juta Rp)Line Items (% and juta Rp)
100% 70,000
70%
80%
90%
50,000
60,000
,
50%
60%
70%
Operational in Health Care/Services
30 000
40,000
50,000
Operational in Health Care/Services
20%
30%
40% Infrastruktur+Investment
10 000
20,000
30,000 Infrastruktur+Investment
0%
10%
-
10,000
82
KESIMPULANKESIMPULANKomposisi bantuan untuk pemerintah Nias melalui BRR disalurkan melalui mekanisme keuangan APBN atau dianggap dana pusat Dana ini relative sangat besar sehingga keuangan APBN atau dianggap dana pusat. Dana ini relative sangat besar sehingga pembiayaan kesehatan pemerintah terlihat relative besar (Pasca Bencana). Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan dana masyarakat (60%:40%) Komposisi pembiayaan tersebut menyebabkan system pembiayaan yang ada di Nias p p y y y p y y gterlihat dominan di pemerintah pasca bencana. Pembiayaan kesehatan cenderung rendah, mengingat sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian, berkebun, nelayan, dan berdagang dalam skala kecil. Dari sisi provider kesehatan, pembiayaan kesehatan banyak yang disalurkan melalui unit pelayanan kesehatan pemerintah (data swasta masih belum valid), seperti puskesmas, pustu, dsb. Hal ini mengingat geografi pulau Nias, yang sebelum bencana tidak mudah bagi penduduk untuk mencapai RS (terdekat)di kotabencana, tidak mudah bagi penduduk untuk mencapai RS (terdekat)di kota.
83
KESIMPULAN (Lanjutan)KESIMPULAN (Lanjutan)
Dari sisi fungsi kesehatan fungsi kuratif masih memiliki proporsi yang besar (rataDari sisi fungsi kesehatan, fungsi kuratif masih memiliki proporsi yang besar (rata-rata 60%), kemudian diikuti oleh investasi infrastruktur (l.k 20%). Walaupun pasca bencana terjadi kenaikan untuk pembangunan infrastruktur sampai dengan lebih dari 30% dari total pembiayaan kesehatan (tahun 2006-2007)p y ( )Dari sisi Line Items, operasional untuk kesehatan masih memiliki proporsi lebih besar (70%) dibandingkan dengan investasi dan infrastruktur (30%). Operasional terbesar, masih digunakan untuk keperluan operasional (reccurent) dari kegiatan/program pelayanan kesehatan (30%-40%) kemudian untuk keperluan pembayaran gaji/honor/jasa medis (20%-30%), kecuali untuk tahun 2005, ketika terjadi bencana, proprosi operasional agak menurun drastis, akibat banyaknya tempat pelayanan kesehatan yang rusak sehingga operasional untuk kegiatan tempat pelayanan kesehatan yang rusak, sehingga operasional untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurun relatif drastis.
84
Health Care Line-Items (% and Juta Rp)
60,000 100%
50,000
,
Office Equipment
Others70%
80%
90%Office Equipment
Others
30,000
40,000 Others
Travelling/Transport Cost50%
60%
70% Others
Travelling/Transport Cost
10,000
20,000
Drugs+Medical Equipment
Salary/Medical fee20%
30%
40% Drugs+Medical Equipment
Salary/Medical fee
-
Reccurent in Health Care/Services 0%
10% Reccurent in Health Care/Services
85
Saran dan RekomendasiSaran dan Rekomendasi
Gambaran Alur Pembiayaan Kesehatan yang ada diharapkan bisa Gambaran Alur Pembiayaan Kesehatan yang ada, diharapkan bisa sebagai sub komponen dasar pemikiran kebijakan untuk menentukan bentuk sistem pembiayaan kesehatan di Kabupaten Nias, yang tertuang dalam Masterplan Kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah Selain itu juga gambaran ini juga harus lebih Kesehatan Daerah. Selain itu juga gambaran ini juga harus lebih dipertajam dengan data yang lebih validPerlu adanya draft rekomendasi pemantapan peran Pemerintah (Pusat, Propinsi, dan Kab/Kota sesuai dengan PP38 tahun) ( p g )2007, serta peran masyarakat dan swasta (konsep governance)dalam pembiayaan kesehatan, diharapkan mampu untuk menjadi dasar kebijakan pembiayaan kesehatan kabupaten dan sebagai bahan advokasi ke pemerintah daerah, dan lembaga bahan advokasi ke pemerintah daerah, dan lembaga kepemerintahan yang lebih tinggiPerlu adanya pengembangan institusi data manajemen pembiayaan di Kabupaten Nias (Institusionalisasi Data Pembiayaan Kesehatan).
86
Rencana Pengembangan Rencana Pengembangan Sistem Informasi K h t D h di Kesehatan Daerah di Kabupaten Niasp
87
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SDM KESEHATAN WILAYAH
dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes
88
TUJUAN & HASIL YANG DIHARAPKAN
SistemKesehatan
Daerah
RPJMDaerah
MASTER PLAN Kesehatan
RenstraRencana Induk SDMKesehatan Wilayah
SKPD (Dinkes)
89Rencana Fungsi Manajemen SDM
SKPD (Dinkes)
KERANGKA ANALISIS SITUASISDM KESEHATAN DAERAH
DisainHasil
Kesehatan
Kebutuhan
DisainSistemKeseh.
Supply Produksi
Perencanaan &Penyebar-
an & HasilKombinasi
Sumber dayaKesehatanPopulasi
Manajemen
Perencanaan &Estimasi SDM
PemanfaatanSumber
daya
HasilPenyediaLayanan
yYg efisien(SDM &
Non-SDM)Master Plan
Keseh.Manajemen,Organisatisi,
& PenyediaanYan-Kes
Sumber2Keuangan Hasil
Sistem
90Adapted from:ACHDHR, 2005
RATIO/100.000
SITUASI 2006: RATIO JENIS TENAGA/100.000
INDONESIA SEHAT2010 NIAS 2006
RATIO/100.000JENIS TENAGA
DOKTERDOKTER SPESIALIS
406
141DOKTER SPESIALIS
DOKTER KELUARGADOKTER GIGIAPOTEKER
621110
1033APOTEKER
BIDANPERAWAT
10100
117.5
33086
AHLI GIZIAHLI SANITASIAHLI KES-MAS
224040
434
91
AHLI KES-MAS 40 4
KARAKTERISTIK SDM
J l h 610 (D t 2006)Jumlah: 610 orang (Data 2006)58,85% bertugas di P k /P t /D 30 49% di RSPuskesmas/Pustu/Desa; 30,49% di RS60,77% perempuan67,95% umur <40th
92
MASALAH SDMCENDERUNG BERTUGAS DI ATAU SEKITAR CENDERUNG BERTUGAS DI ATAU SEKITAR GUNUNG SITOLIBANYAK DESA TIDAK MEMILIKI BIDAN BANYAK DESA TIDAK MEMILIKI BIDAN ATAU TENAGA KESEHATAN LAINNYATERBATASNYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN & PELATIHANKESEJAHTERAAN BELUM MEMADAIKENDALA MOTIVASI & PRODUKTIVITAS PERILAKU: MEROKOK, MINUM (?)
93
KAPASITAS MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN SDMPENGEMBANGAN SDMPERENCANAANDATADATAKEBIJAKAN & PENERAPANNYAMANAJEMEN KINERJAMANAJEMEN KINERJAPELATIHAN
MASIH BELUM SESUAI
94
VISI SDM
SDM K h t SDM Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan ykesehatan berkualitas
95
SASARAN PEMBANGUNAN SDMMeningkatnya jumlah dan jenis SDM g y j jKesehatan yang bermutu.Meningkatnya retensi SDM Kesehatan.M i k t ti i d d kti it Meningkatnya motivasi dan produktivitas SDM Kesehatan.Meningkatnya mutu manajemen SDM Meningkatnya mutu manajemen SDM Kesehatan.Meningkatnya fungsi pendukung SDM K h tKesehatan.Meningkatnya kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan SDM Kesehatan
96
dalam pengelolaan SDM Kesehatan
PROGRAM (1)Peningkatan mutu, jenis, dan jumlah SDM g , j , jkesehatanPeningkatan Administrasi SDM Kesehatan (Kerja Sama Lintas Sektor)(Kerja Sama Lintas Sektor)Pengembangan Kebijakan SDM KesehatanPeningkatan mutu Perencanaan SDM Peningkatan mutu Perencanaan SDM KesehatanPeningkatan Produksi SDM KesehatanPengembangan Kapasitas Manajemen dan Kepemimpinan SDM KesehatanPengembangan Sistem Penilaian Berbasis
97
Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja
PROGRAM (2)Pengembangan Sistem Karier SDM g gKesehatanPeningkatan Kesejahteraan SDM KesehatanP i k t S P K j SDM Peningkatan Sarana-Prasarana Kerja SDM KesehatanPengembangan Sistem Informasi SDM Pengembangan Sistem Informasi SDM KesehatanPengembangan Riset SDM KesehatanPeningkatan Supervisi dan Monitoring SDM Kesehatan.Pengembangan Evaluasi Penerapan dan
98
Pengembangan Evaluasi Penerapan dan Dampak Kebijakan SDM Kesehatan.
B. Penguatan Dinas hKesehatan
b i L bsebagai Lembaga
99
Konsep yang dipergunakan
Planning
:
Implementation Monitoring and
Man
Func
: Evaluation
Terlaksana
agem.
ction
Misi yang dipunyai Dinas KesehatanHuman
Resources Manageme
nya misi dan tercapainya
Manage
SupportSystem
Financial Management
System
Logistics,
SurveillanceHealth
Information
Law and Regulation,
ntp y
Visi DinKes
erial ting
Information System
etc
Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Soft Skills, dll
100
KEGIATANKEGIATANPenyusunan Rencana Strategik Dinas Kesehatan Kab. Nias
101
Hasil Kegiatan :Master Plan Kesehatan Master Plan Kesehatan (Rencana Pembangunan Jangka ( e ca a e a gu a a g aMenengah dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang sektor kesehatan)kesehatan)
102
OUTPUT:
D k M t Pl K h t Dokumen Master Plan Kesehatan dapat berfungsi sebagai pedoman sektor kesehatan dan dapat sektor kesehatan dan dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor pemerintah dan swasta di sektor kesehatan.
103
DASAR HUKUM :
Dasar Hukum yang dipergunakan adalah UU No. 25 Tahun 2004, RPJP ,Daerah dan RPJM Daerah. Pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP y g g pNasional.
104
UU 25/2004 Ayat (2) menyebutkan:
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM NasionalpRPJM memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan j p gKerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
105
PLATFORM Bupati
RPJM Daerah Renstra SKPD5 T����
RKPD Renja-SKPD1 T����
PAGU INDIKATIF
APBD RKA-SKPD PAGU SEMENTARA1 T����
Perincian Anggaran DOK. PELAKSANAAN
106
ggANGGARAN
Konsep Dasar:Pendekatan Model SosioPendekatan Model Sosio-epidemiologi;Teori Blumm mengenai penentu Teori Blumm mengenai penentu status kesehatan;Analisis Faktor Determinan;Analisis Faktor Determinan;Sistem Kesehatan Kabupaten Nias;Tata pamong (Good-governance) Tata pamong (Good governance).
107
Pokok-pokok Isi Masterplan mencakup:
VisiVisiMisi Pembangunan KesehatanPrioritas Pembangunan Kesehatan DaerahPrioritas Pembangunan Kesehatan DaerahProgram DinKes, lintas Pemangku KepentinganKewilayahan (Masyarakat dan Swasta), dan Kerangka Regulasi dan Anggaran.
Jangkauan waktu 5 20 tahun Jangkauan waktu 5 – 20 tahun.
108
Rencana Pembangunan Kesehatan
Scenario AScenario ASKD berjalan baik dan dalam situasi kecenderungan positif
Scenario B…
Scenario CSKD tidak berjalan dan dalam situasi kecenderungan negatifkecenderungan negatif
Scenario D……
109
RekomendasiSKD Kab Nias
Perencanaan pembangunan
SKD Kab. NiasPerencanaan Pembangunan pembangunan
kesehatan di Kabupaten
Pembangunan DaerahPerencanaan SKPDp
Nias dipengaruhi oleh
Program Prioritas Pembangunan d holeh daerah
110
Sub Kegiatan :Sub Kegiatan :
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
111
Output Kegiatan :
D k R i Dokumen Review Perencanaan Dinas Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
112
Langkah-langkah Menyusun Rencana g g yStrategis:
Merumuskan visi dan misi dinas kesehatan kabupaten=membatasi?Konsekuensi kewenangan dan peran baru dinas g pkesehatan kabupaten terhadap rumusan visi dan misi yang diembannyaSebagaimana baik rumusan visi dinas kesehatan dinilai?dinilai?Sebagaimana baik rumusan misi dinas kesehatan dinilai?Merumuskan tujuan dan sasaran yang dapat diukur.j y g p
113
Implementasi Pasca PP 38/2007 dan PP 41/2007:
R i D k R t Di k Review Dokumen Renstra Dinkes (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)R i St kt O i i Review Struktur Organisasi Kelembagaan Dinkes Struktur mengikuti Fungsimengikuti Fungsi
114
Pengaruh terhadap Program Capacity Building, antara lain:PP 38 and 41/07
Mempengaruhi Misi (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan DepKes
SKD
Strategi Baru untuk PengembanganFeed Back R t
Rancangan dan Struktur Organisasi yang baru
Feed Back Renstra
SKPDOrganisasi yang baru
Managerial Supporting System
Sistem Penghasilan
115Sistem Evaluasi Kinerja
Rekomendasi
P R i R t i i k Penyusunan Review Renstra ini akan menghasilkan suatu Usulan atau Rekomendasi terhadap Struktur Rekomendasi terhadap Struktur Dinkes dan terkait juga dengan kondisi ketenagaan yang ada di kondisi ketenagaan yang ada di lembaga ini
116
RENCANA FUNGSI SDM DINAS KESEHATAN KESEHATAN KABUPATEN NIAS
dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes
117
RENCANA FUNGSI MANAJEMEN SDM
VISIVISI:Sistem Manajemen SDM yang memungkinkan pegawai Dinas Kesehatan produktip dan berkontribusi optimal mewujudkan visi organisasij g
118
STRATEGIMemposisikan fungsi SDM sebagai Memposisikan fungsi SDM sebagai partner strategis dalam mencapai visiMeningkatkan kapasitas pelaksana Meningkatkan kapasitas pelaksana fungsi SDMMengembangkan dan menerapkan Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen SDM mutakhir
119
SASARANMeningkatnya kapasitas Meningkatnya kapasitas pengembangan SDMMeningkatnya mutu perencanaan g y ppengembangan SDMMeningkatnya mutu pengelolaan dataMeningkatnya kapasitas pengembangan kebijakan dan penerapannyaMeningkatnya manajemen kinerjaM i k t k it l l
120
Meningkatnya kapasitas pengelolaan pelatihan
ANTISIPASI PP 38 & 41/2007
PERAN FUNGSI & STRUKTUR PERAN, FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI BARU: KESIAPAN SDM?FUNGSI SDM SATU PINTUFUNGSI SDM SATU PINTUPERUBAHAN PERAN, FUNGSI & KOMPETENSI SUB BAG KEPEGAWAIANKOMPETENSI SUB BAG KEPEGAWAIANKEBUTUHAN SDM
121
ANALISIS KEBUTUHAN SDM
RASIO ESELON IV STAF (PROP DIY) RASIO ESELON IV : STAF (PROP. DIY) = 1 : 7NIAS? RASIO 1 5 7NIAS? RASIO = 1: 5-7JUMLAH ESELON IV “BARU” = 15JUMLAH KEBUTUHAN STAF= 75 – 105SECARA KUANTITATIF CUKUPSECARA KUALITATIF?
122
SEKSI BARU YANG PERLU DIPERSIAPKAN KHUSUS
SEKSI REGULASISEKSI PEMBINAAN RUMAH SAKIT & SEKSI PEMBINAAN RUMAH SAKIT & PUSKESMASSUB BAG KEPEGAWAIAN (“SATU SUB BAG KEPEGAWAIAN ( SATU PINTU”)
123
PERUBAHAN MEKANISME KEPEGAWAIAN
Penempatan pegawai ke dalam setiap seksi dan unit kerjaseksi dan unit kerjaIjin cuti untuk eselon III dan IV, serta stafstaf.Kenaikan gaji berkala (KGB)Koordinasi mutasi pegawaiKoordinasi mutasi pegawai
124
Laporan Akhir Kegiatan Capacity B ildi K b t NiBuilding Kabupaten Nias
Sub ProgramSub ProgramSistem Surveilans
125
PendahuluanAdanya perbedaan data penyakit yang terjadi pada Adanya perbedaan data penyakit yang terjadi pada masing-masing program kesehatan dapat disebabkan karena tidak ada integrasi antar program di dinas kesehatan baik kesehatan Provinsi maupun pKabupaten.Beberapa hal yang berkaitan dengan ketidak berhasilan suatu program pemberantasan penyakit d di b bk l h k k di idapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar program.Untuk mengetahui sistem surveilans yang telah berjalan selama ini maka perlu dilakukan kajian berjalan selama ini maka perlu dilakukan kajian situasi awal untuk mendapatkan gambaran sistem surveilans dalam pengumpulan data, analisis dan interprestasi data serta feed back dan diseminasi.
126
interprestasi data serta feed back dan diseminasi.
TujuanMengetahui situasi awal sistem surveilans di dinas Mengetahui situasi awal sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten niasMengetahui sistem pelaporan, dan kegiatan pelacakan kasus di dinas kesehatan kabupaten niasMengetahui sarana dan prasarana sistem surveilans di Mengetahui sarana dan prasarana sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten niasMengetahui sumber daya manusia yang mendukung sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias.M lk i t il di di Mengusulkan rencana rancangan sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias.Menyusun peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias.Menyusun rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias
127
Out putTerbentuknya Jejaring sistem surveilans di Terbentuknya Jejaring sistem surveilans di level dinas kesehatan KabupatenAdanya komitmen dari dinas kesehatan Adanya komitmen dari dinas kesehatan dan pemerintah daerah dalam penyelengaraan sistem surveilans kesehatan dalam bentuk pernyataan. Adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas surveilans dalam pengetahuan petugas surveilans dalam melakukan analisis data
128
Kerangka KerjaFase I; Kajian situasi awal sistem Fase I; Kajian situasi awal sistem surveilans (alur pelaporan data, sumber daya manusia, sarana sistem surveilans)y , )Fase II; Pengalangan Komitmen (dukungan dari pemerintah daerah dan lintas sektor terkait pelaksanaan sistem surveilans)Fase III; Penyusunan rancangan sistem surveilans rancangan anggaran dan surveilans, rancangan anggaran, dan rancangan peraturan terkait sistem surveilans
129
Implementasi surveilans
Al l d j j i ilAlur pelaporan, dan jejaring surveilasSistem (pengumpulan data, analisis d t f db k d di i i)data, feedback dan diseminasi)Aspek pendukung sistem surveilans ( k b d i k (aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi, aspek anggaran aspek peraturan)anggaran, aspek peraturan)
130
Kegiatan surveilansPengumpulan data: pengumpulan data Pengumpulan data: pengumpulan data untuk penyakit potensial KLB belum dilaksanakan.Analisis data; analisis data untuk penyakit Analisis data; analisis data untuk penyakit potensial KLB belum berjalan baik di puskesmas maupun di dinas kesehatan analisis didasarkan pada kesehatan, analisis didasarkan pada kepentingan saja.Interpretasi; tidak dilaksanakan kegiatan interpretasi datainterpretasi data.Feedback; tidak dilaksanakan feedbackDiseminasi; penyebaran informasi melalui
131
; p ybulletin epidemiologi belum berjalan.
Alur pelaporan data dinkes
Bagian Tata Usaha
Kepala dinas
Subdin Sarana dan Prasarana kesehatan
Subdin Program
Subdin Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan kesehatan
Subdin Pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak
Subdin Penyuluhan dan Pelayanan Medik
Kepala Puskesmas
Bagian tata usaha
Laboratorium Puskesmas
Klinik Puskesmas (BP, KIA, KB, PKG)
P2P KIA
PosyanduM k
132
Masyarakat
Keadaan dan Standart sistem surveilans
Indikator Unit surveilans Dinkes Nias Unit surveilans Standart depkes Indikator Unit surveilans Dinkes Nias Unit surveilans Standart depkes Input Sumber daya manusia
Tenaga epidemiologi ahli (S2): 0 Tenaga epidemiologi ahli (S1): 1
orang
Tenaga Epidemiologis ahli (S2) : 1 orang Tenaga epidemiologis ahli (S1) orang
Asisten epidemiologi : 0 orang Belum mendapat pelatihan FEILD
Tenaga epidemiologis ahli (S1) atau asisten epidemiologis : 2 orang
• Dokter umum : 1 orang gProses Kelengkapan laporan Ketepatan laporan Bulletin epidemiologi
40% 20% Belum ada
80% atau lebih 80% atau lebih 4 kali setiap tahun Bulletin epidemiologi Belum ada 4 kali setiap tahun
Output Profil dinas kesehatan
1 kali setiap tahun
1 kali setiap tahun
133
Aspek pendukung surveilansSistem informasi ; pengumpulan data Sistem informasi ; pengumpulan data selama ini dengan manual.Sumber daya Manusia: tenaga epidemiologi Sumber daya Manusia: tenaga epidemiologi S1 = 1 orangAnggaran; di tahun 2007 belum tersedia gg ;anggaran untuk pelaksanaan program surveilans
l dPeraturan; Belum ada peraturan yang mengikat penyelengaraan sistem surveilans
134
Hasil Kegiatan: Alur Pelaporan surveilans
A li iRS
Dinkes Kabupaten
Unit Surveilans Kabupaten
AnalisisProporsi, insidensi,
Graph,bivariat
Pemerintah, Swasta
Pemegang kebijakan kabupaten
Unit Surveilans
Puskesmas
Kabupaten AnalisisProporsi, insidensi, Graph
kabupaten
Bidan
Puskesmas
Dokter P kt k
MasyarakatUPK Pemerintah/Swa PraktekPemerintah/Swasta
Penderita AFP, gizi buruk, PD3I, penyakit menular, penyakit tidak menular, KIA.
135
Jejaring surveilans dan sumber daya manusia
Unit surveilans
Kepala dinas
1. Peringatan Harefa.2. Idaman Laowo3. Eferoni Mendrofa4. Ivonne Wa’u
Bagian Tata Usaha
Subdin Sarana dan Prasarana kesehatan
Subdin ProgramYulius Telaumbanua
Subdin Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan kesehatanM tili L
Subdin Pencegahan dan pemberantasan penyakitDelimayani Zega
Kesehatan Keluarga Ibu dan AnakMiniwati Zalukhu
Subdin Penyuluhan dan Pelayanan MedikSonnya E Sikumbang
Martiline Lase
136
Penyusunan anggaran
R t k k i t Rencana anggaran untuk kegiatan surveilans sebesar 387,084,200Al k i t k h Alokasi anggaran untuk honor pegawai, belanja barang dan jasa belanja jasa perawatan jasa, belanja jasa perawatan alat, makan minum perjalanan belanja modalminum, perjalanan, belanja modal.Sumber dana kegiatan rencana berasal dari anggaran APBD
137
berasal dari anggaran APBD
Penyusunan peraturanPeraturan mengenai pengumpulan dataPeraturan mengenai pengumpulan dataPeraturan mengenai analisis dataPeraturan mengenai jenis penyakit yang Peraturan mengenai jenis penyakit yang dilaporkanPeraturan mengenai ketepatan dan Peraturan mengenai ketepatan dan kelengkapan waktu pelaporan.Peraturan mengenai instansi-instansi yang terkait pelaksanaan kegiatan surveilan
138
RekomendasiMasih kurangnya pengetahuan petugas surveilans Masih kurangnya pengetahuan petugas surveilans dalam analisis data sehingga diperlukan pelatihan yang lebih mendalam.Perlu Peningkatan kemampuan petugas dalam aplikasi Perlu Peningkatan kemampuan petugas dalam aplikasi pengunaan software untuk analisis (epi info)Diperlukan tunjangan fungsional epidemiologi bagi pelaksana kegiatan surveilans.p gDiperlukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang epidemiologi.Perlu peningkatan kemampuan petugas dalam p g p p gmenyusun anggaran berbasis kinerjaPerlu peningkatan kemampuan petugas dalam penyusunan legal drafting peraturan
139
LAPORAN AKHIRLAPORAN AKHIRLAPORAN AKHIR LAPORAN AKHIR CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDINGDINAS KESEHATAN & PUSKESMASDINAS KESEHATAN & PUSKESMASKABUPATEN NIASKABUPATEN NIAS
SUBPROGRAM :SUBPROGRAM :SUBPROGRAM : SUBPROGRAM : PERENCANAAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PENGELOLAAN OBAT & LOGISTIK MEDIK (OLM)OBAT & LOGISTIK MEDIK (OLM)& L K MED K ( LM)& L K MED K ( LM)
140
INTRODUKSIINTRODUKSI--Kabupaten Nias, yang belum lama ini tertimpa bencana alamKabupaten Nias, yang belum lama ini tertimpa bencana alam--Kerusakan infrastruktur dan sistem kesehatan Kabupaten NiasKerusakan infrastruktur dan sistem kesehatan Kabupaten NiasKerusakan infrastruktur dan sistem kesehatan Kabupaten NiasKerusakan infrastruktur dan sistem kesehatan Kabupaten Nias--Dalam situasi sedang hangatnya masalah desentralisasi dengan terbitnya dan Dalam situasi sedang hangatnya masalah desentralisasi dengan terbitnya dan diberlakukannya PP tentang organisasi, tugas dan wewenang daerah yang diberlakukannya PP tentang organisasi, tugas dan wewenang daerah yang mendukung desentarlisasi mendukung desentarlisasi P t k (P t k (C it B ildiC it B ildi ) Di K h t d P K M) Di K h t d P K M--Penguatan kemampuan (Penguatan kemampuan (Capacity BuildingCapacity Building) Dinas Kesehatan dan PusKesMas ) Dinas Kesehatan dan PusKesMas
sangat diperlukan untuk menghadapi hal tersebut diatas sangat diperlukan untuk menghadapi hal tersebut diatas
Program Capacity Building Dians Kesehatan Kabupaten Nias dan Program Capacity Building Dians Kesehatan Kabupaten Nias dan g p y g pg p y g pPusKesMas merupakan kegiatan yang meliputi :PusKesMas merupakan kegiatan yang meliputi :
-- Master Plan dan Sistem Kesehatan Kabupaten NiasMaster Plan dan Sistem Kesehatan Kabupaten Nias-- Penyusunan Ren Strategis Dinas Kesehatan Nias denganPenyusunan Ren Strategis Dinas Kesehatan Nias dengan
pendukungnya :pendukungnya :pendukungnya : pendukungnya : Renstar Induk SDMRenstar Induk SDMPerencanaan Sistem Informasi KesehtanPerencanaan Sistem Informasi KesehtanPerencanaan surveilancePerencanaan surveilancePerencanaan dan analisis Sumber pembiayaanPerencanaan dan analisis Sumber pembiayaanPerencanaan Sistem Pengelolaan dan Pelayanan Obat Perencanaan Sistem Pengelolaan dan Pelayanan Obat dan Logistik Medikdan Logistik MedikPeningkatan kemampuan menyusun Perundangan dan RegulasiPeningkatan kemampuan menyusun Perundangan dan Regulasi
141
Peningkatan kemampuan menyusun Perundangan dan RegulasiPeningkatan kemampuan menyusun Perundangan dan RegulasiKesehatan Kesehatan
SUBPROGRAM :SUBPROGRAM :
PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN DAN PELAYANANPERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN DAN PELAYANANOBAT dan LOGISTIK OBAT dan LOGISTIK –– MEDIK (OLM)MEDIK (OLM)
MERUPAKAN KEGIATAN PENDUKUNG UTAMA MERUPAKAN KEGIATAN PENDUKUNG UTAMA PADA SISTEM KESEHATAN PADA SISTEM KESEHATAN
OBAT dan LOGISTIK-MEDIK:
KETERSEDIAAN ITEM denganJUMLAH YANG MENCUKUPI
OBAT & LOGISTIK MEDIK EFEKTIF, BERMANFAAT, AMAN
TERJANGKAU dan MERATA
142
TERJANGKAU dan MERATA(SKN; KONAS)
DINAS KESEHATANDINAS KESEHATANKABUPATEN NIASKABUPATEN NIAS
PELAYANANPELAYANANOBATOBAT--LOGMED/LOGMED/MAKMAK MIN dllMIN dllKABUPATEN NIASKABUPATEN NIAS
OBATLOGISTIK MEDIK
MAKMAK--MIN dllMIN dll
SUBDINAS/SUBDINAS/BAGIAN/BAGIAN/
SEKSISEKSI
LOGISTIK MEDIKKOSMETIK
OBAT TRADISIONALNARKOTIKNARKOTIK
MAKANANMAKANAN MINUMANMINUMANGFK
MAKANANMAKANAN--MINUMANMINUMAN
RUMAH-SAKIT
PUSKES-MAS
TOKOOBATAPOTIK TOKO /
WARUNG
MASYARAKAT KABUPATEN NIAS143
MASYARAKAT KABUPATEN NIAS
DINAS KESEHATANKABUPATEN NIAS
SUBDINAS/OBAT
LOGISTIK MEDIKORGANISASI & ORGANISASI & TATA KERJATATA KERJA SUBDINAS/
BAGIAN/SEKSI
LOGISTIK MEDIKKOSMETIK
OBAT TRADISIONALNARKOTIK
TATA KERJATATA KERJASDMSDM
SIMKESSIMKESPEMBIAYAANPEMBIAYAAN GFK
MAKANAN-MINUMANPEMBIAYAANPEMBIAYAAN
RUMAH-SAKIT
PUSKES-MAS
TOKOOBATAPOTIK TOKO /
WARUNG
MASYARAKAT KABUPATEN NIAS144
MASYARAKAT KABUPATEN NIAS
DINAS KESEHATANKABUPATEN NIAS
LOCAL POLICY / KEBIJAKAN DAERAHKABUPATEN NIAS KEBIJAKAN DAERAH
SISTEM KESEHATAN
ORGANISASI &ORGANISASI &
SISTEM KESEHATAN DAERAH &
MASTER PLAN
??ORGANISASI & ORGANISASI & TATA KERJATATA KERJA
SDMSDMSIMKESSIMKES
RENCANA STRATEGISDINKES KAB.NIAS
????SIMKESSIMKES
PEMBIAYAANPEMBIAYAANSUMBERDAYA MANUSIA
PEMBIAYAAN
??PEMBIAYAAN
KEBIJAKAN & REGULASIOBAT & LOGISTIK OBAT & LOGISTIK
KESEHATANKESEHATANTUGAS – FUNGSI –
WEWENANG –IMPLM PROGRAM
145
SIMKESSURVEILANS
IMPLM. PROGRAM –MONITORING –
EVALUASI
METODE DAN BAHAN:METODE DAN BAHAN:
METODE : SURVEI DAN OBSERVASIMETODE : SURVEI DAN OBSERVASIWAWANCARAWAWANCARA
ALAT : KUESIONERALAT : KUESIONERALAT : KUESIONERALAT : KUESIONERPANDUAN OBSERVASIPANDUAN OBSERVASI
SURVEYOR : 1 (satu ) orang S2 MKOSURVEYOR : 1 (satu ) orang S2 MKO--UGM (koordinator lapangan)UGM (koordinator lapangan)2 (dua) SKM dari Univesitas Sumatera Utara 2 (dua) SKM dari Univesitas Sumatera Utara
SASARAN/SAMPEL : PUSKESMAS di Kabupaten NiasSASARAN/SAMPEL : PUSKESMAS di Kabupaten Nias12 PUSKESMAS12 PUSKESMAS12 PUSKESMAS12 PUSKESMASGudang Farmasi KabupatenGudang Farmasi KabupatenDinas Kesehatan Kabupaten NiasDinas Kesehatan Kabupaten NiasDinas Kesehatan Propinsi Sumatera UtaraDinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara
146
HASIL (sementara)HASIL (sementara)SURVEISURVEI--OBSERVASIOBSERVASI--WAWANCARA WAWANCARA
--PUSKESMAS : 1. TUHEMBERUAPUSKESMAS : 1. TUHEMBERUA2. HILLIWETO2. HILLIWETO--GIDOGIDO3 GUNUNG SITOLI3 GUNUNG SITOLI3. GUNUNG SITOLI 3. GUNUNG SITOLI 4. OLORA4. OLORA5. AWAI5. AWAI6. IDANOGAWO6. IDANOGAWO7. BAWOLATO7. BAWOLATO8. TETEHOSI8. TETEHOSI--FOAFOA9. BOTOMBAWO9. BOTOMBAWO10 MOI10 MOI10. MOI10. MOI11. HILIDUHO11. HILIDUHO12. MANDREHE 12. MANDREHE
--GUDANG FARMASI KABUPATENGUDANG FARMASI KABUPATEN
--DINAS KESEHATAN KABUPATEN YANFARMAKMINDINAS KESEHATAN KABUPATEN YANFARMAKMIN
147--DINAS PROPINSI SUMATERA UTARA DINAS PROPINSI SUMATERA UTARA
HASIL SURVEYHASIL SURVEYHASIL SURVEY HASIL SURVEY (SEMENTARA)(SEMENTARA)
PELAKSANAAN : Tanggal 25 – Juli 2007 sampai dengantanggal 04 Agustus 2007 Gunung Sitoli dantanggal 10 – 16 Agustus 2007, Medan.
DAERAH CAKUPAN : 12 PUSKEMAS di KABUPATEN NIAS;GUDANG FARMASI KABUPATEN;DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS;DINAS KESEHATAN PROPINSIDINAS KESEHATAN PROPINSISUMATERA-UTARA;
SURVEYOR : STAF DINAS KESEHATAN PROPINSISURVEYOR : STAF DINAS KESEHATAN PROPINSISUMATERA – UTARA.STAF FKM – UNIV.SUMATERA UTARA
148
Penyimpanan Obat di Puskesmas
Tempat penyimpanan obat dan logistik medis (100%); luas : 2-4 m2
Kelengkapan fisik gudang Puskesmas: 80% terpenuhiKelengkapan fisik gudang Puskesmas: 80% terpenuhiKeamanan gudang (kebakaran dll) : tidak ada (0%)Seluruh Puskesmas : memiliki rak/almari penyimpanan obat ( 100%)Sumberdaya Listrik : 3 (25%) tidak memiliki; generator (0%)Sumberdaya Listrik : 3 (25%) tidak memiliki; generator (0%)Sistem FIFO ( 90%) dan FEFO (60%) telah diterapkan, cara penyimpanan obat belum memenuhi prinsip penyimpanan obat:
abjad (20%); farmakologik (0%); bentuk sediaan (30%); kartu stok (75%); buku register (60%); keluar-masuk barang (75%).
SDM pengelola Obat dan logistik medis : ada pengelola (62,5%);j l h 1 (100%) didik k f i (0%)jumlah tenaga : 1 orang (100%); pendidikan kefarmasian (0%);pelatihan pengelolaan OLM (50%); merangkap jabatan (62,5%)
149
Pelayanan OLM di Puskesmas
Pelayanan OLM : tempat tersendiri (100%)Permintaan OLM dilayani oleh tenaga khusus (100%); pengelola obat TIDAK berpendidikan kefarmasian (100%)kefarmasian (100%)
Pelayanan Obat berdasarkan: resep (62,5%); kartu obat(75%); lisan (25%).Packing / Kemasan : kantong plastik (100%); kertasbekas (25%); pot/botol (50%)
Labeling Obat: 8,3%: lengkap;100% : hanya aturanpakai;
Lama dispensing kurang dari 3 menit (75%); >3 menit (25%)L h i dib t (60%)Laporan harian : dibuat (60%);Informasi kepasien : 100% diberikanSDM dispensing : 1 orang (75%); ≥2 orang (25%)Ditarik pembayaran obat :
non JPKM :100% gratis;
150
non JPKM :100% gratis;umum : 50% ditarik pembayaran
HASIL SEMENTARAHASIL SEMENTARAHASIL SEMENTARAHASIL SEMENTARA
1 Lokasi dan Tempat penyimpanan OLM :
PUSKESMASPUSKESMAS
1. Lokasi dan Tempat penyimpanan OLM :Semua PUSKESMAS mempunyai tempat penyimpanan obatLuas ruangan rata-rata : 2 sampai 4 m2.Fasilitas ruang : tidak lengkap (Ventilasi, pendingin ruangan, exhaust fan,
almari es / kulkas, pengukur suhu dan kelembaban ruang,timbangan obat, tempat penghancur obat (mortir), alatpemadam kebakaran, dll.
2 Pengelolaan OLM : tidak menganut sistem manajemen obat yang baku2. Pengelolaan OLM : tidak menganut sistem manajemen obat yang baku3. SDM yang tersedia : tidak memadai, dirangkap dan bukan farmasist atau
asisten farmasist (AA).4. Oragnisasi dan Mekanisme kerja : Organisasi secara struktur ada,
k i k j id k j lmekanisme kerja tidak jelas5. Sistem Informasi OLM : pencatatan dan laporan tidak atas dasar bukti,
tidak memanfaatkan TI. Laporan dengan LPLPO.6. Pendanaan : dari APBD, AsKes/Askeskin.
151
6. Pendanaan : dari APBD, AsKes/Askeskin.
PelayananPelayananPelayananPelayanan
Prescriber: dokter (100%); perawat/paramedik (50%)Prescriber: dokter (100%); perawat/paramedik (50%)Prescriber pemeriksaan fisik diagnostik :Prescriber pemeriksaan fisik diagnostik :Prescriber pemeriksaan fisik diagnostik :Prescriber pemeriksaan fisik diagnostik :
dokter 100%; paramedik 50% dokter 100%; paramedik 50% Prescriber memberikan informasi: 100%Prescriber memberikan informasi: 100%Informasi yang diberikan :Informasi yang diberikan :y gy g
tentang penyakit : 66,6%tentang penyakit : 66,6%tentang obat : 25%tentang obat : 25%aturan pakai obat : 100%aturan pakai obat : 100%b h /ESO 42 5%b h /ESO 42 5%bahaya/ESO :42,5%bahaya/ESO :42,5%
Menurut prescriber:Menurut prescriber:Pemakaian antibiotika dan injeksi tidak perlu dibatasiPemakaian antibiotika dan injeksi tidak perlu dibatasi
152
Pemakaian antibiotika dan injeksi tidak perlu dibatasiPemakaian antibiotika dan injeksi tidak perlu dibatasiMonitoring efek samping obat :100% dilaksanakan Monitoring efek samping obat :100% dilaksanakan tetapi TIDAK dilaporkantetapi TIDAK dilaporkan
PASIENPASIENPASIEN PASIEN
Mendapat informasi dari prescriber : 100%Mendapat informasi dari prescriber : 100%Puas dengan pelayanan obat : 8 4%Puas dengan pelayanan obat : 8 4%Puas dengan pelayanan obat : 8,4%Puas dengan pelayanan obat : 8,4%Cukup dengan pelayanan obat : 16,7%Cukup dengan pelayanan obat : 16,7%Biasa : 8,4%Biasa : 8,4%Tidak puas : 25,0%Tidak puas : 25,0%Abstain : 41,5%Abstain : 41,5%
153
GUDANG FARMASI KABUPATENGUDANG FARMASI KABUPATEN
1. TEMPAT dan LOKASIJarak dari pusat kota Gunung Sitoli : 6.3 kmLuas bangunan > 6 m2, Dinding tembok, lantai plester, ventilasi cukup,g , g , p , p,kipas angin, suhu sekitar 27 – 30 derajat C, rak obat cukup, alat pemadamkebakaran ada.
2. Sistem penyimpanan.Tidak sistematik tidak ada dasar cara penempatanTidak sistematik, tidak ada dasar cara penempatanTiap item barang menggunakan kartu stock dan buku registerBarang keluar dengan mengacu FIFO, FEFO dan tercatat dibuku register
3. SDM. Jumlah tenaga Apoteker (1), AA (1), lainnya >5 orang.4. Organisasi dan mekanisme kerja diatur dengan SK Bupati
(060/1257/K/2002, tanggal 30 Agustus 2002 tentang : Susunan organisasi dan tata kerja UPTD GF Dinas Kesehatan Nias)
5 Sistem Informasi Manajemen OLM belum menggunakan TI berdasarakan5. Sistem Informasi Manajemen OLM belum menggunakan TI, berdasarakanLPLPO yang masuk.
6. Pendanaan : APBD, Program, ASKES/ASKESKIN.
154
FARMASI & OLMMAKANAN MINUMAN
PBF /PBF /DINKESDINKES
KAB.NIASKAB.NIAS
MAKANAN-MINUMANKOSMETIK
OBAT TRADISIONALNARKOTIK
PRODUSENPRODUSENFARMAKFARMAK
MINMIN
APOTIKRUMAH SAKITPUSKESMAS APOTIKRUMAH SAKITPUSKESMAS
TOKO OBATPP 38 & 41/2007
MASYARAKAT:-KETERSEDIAAN
TOKO OBAT
WARUNGPERIJINANPERIJINAN
41/2007
KETERSEDIAAN-EFEKTIFITAS-KEAMANAN
-KETERJANGKAUANPEMERATAAN LAIN - LAIN
PERIJINAN PERIJINAN PEMANTAUANPEMANTAUAN
PENGENDALIANPENGENDALIANPENGAMANANPENGAMANANPENINDAKANPENINDAKAN
155
-PEMERATAANPENINDAKANPENINDAKAN
DINAS KESEHATANKABUPATEN NIAS LOCAL POLICY /
KEBIJAKAN DAERAH KEBIJAKAN TTG OLM
TEMUANTEMUAN--TEMUAN: TEMUAN:
KEBIJAKAN DAERAH
SISTEM KESEHATAN
KEBIJAKAN TTG OLMPENINGKATAN YANPENINGKATAN YAN--FARFAR
ORGANISASI & ORGANISASI & TATA KERJATATA KERJA
SISTEM KESEHATAN DAERAH &
MASTER PLAN
BELUM TERTUANGDALAM SIKDA
TATA KERJATATA KERJASDMSDM
SIMKESSIMKESPEMBIAYAANPEMBIAYAAN
RENCANA STRATEGISDINKES KAB.NIAS
BELUM TERTUANGDLM RENSTRA-DA
SUMBERDAYA MANUSIAPEMBIAYAAN PROGRAM /SKPD:PROGRAM /SKPD:
-PROG. YAN KIAKEBIJAKAN & REGULASIOBAT & LOGISTIK OBAT & LOGISTIK
KESEHATANKESEHATANSIMKES
TUGAS – FUNGSI –WEWENANG –
IMPLM. PROGRAM –MONITORING
PROG. YAN KIA-PROG.GIZI MASY
-PROG. P2P-PROG.PROMKES-PROG.KES-LINGPROG DISASTER
156
SIMKESSURVEILANS
MONITORING –EVALUASI
-PROG.DISASTER-PROG. DIK-LAT SDM
--PROG.OLM (PROG.OLM (--))
Aspek organisasi dalam pengembangan SIKpengembangan SIK
157
Keterkaitan antara SIK dengan visi misi dan strategi Dinas visi,misi dan strategi Dinas Kesehatan
SIK merupakan salah satu strategi SIK merupakan salah satu strategi Dinas Kesehatan untuk mencapai visi dan misinyadan misinyaSIK harus memiliki strategi yang sejalan dengan strategi Dinas j g gKesehatanStrategi SIK meliputi:
Strategi Sistem InformasiStrategi Teknologi Informasi
158
KEGIATANKEGIATANPenyusunan Perundangan/Regulasi Bidang Kesehatan (Legal Drafting) Kab. Nias
159
C. Penguatan h kiRumahsakit
b i sebagai L bLembaga
160
PERENCANAAN STRATEGIS DENGAN PENDEKATAN DENGAN PENDEKATAN
PROGRAM KLINIK DI RSD GUNUNG SITOLI KAB DI RSD GUNUNG SITOLI, KAB.
NIAS
161
Top Related