LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGA
TAHUN 2018
PURBALINGGA 53316
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya maka penyusunan Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja.
Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja Instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian
sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD. Adapun Laporan Kinerja ini
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan KInerja ini masih jauh
dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat
dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang.
Purbalingga, Desember 2017
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga
Ir. GUNARTO Pembina Utama Muda Nip. 195909221988031004
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Untuk mewujudkan good governance dan terselenggaranya manajemen
pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan
bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada
seluruh jajaran aparatur negara. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.
Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan
Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) diukur
berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana
Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 yang
sejalan dengan RPJMD. Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dituangkan
dalam 3 program dan 21 kegiatan. Dari capaian terhadap tujuan dan sasaran
tersebut, secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan dengan rata-rata baik,
kecuali untuk cakupan pencari kerja yang ditempatkan masih banyak yang belum
melaporkan sehingga terkendala data untuk perhitungan, dan fasilitasi transmigrasi
tidak terealisir sesuai target karena baik Quota maupun lokasi ditentukan
Pemerintah Pusat sementara calon transmigran yang telah dipersiapkan matang
melalui pembekalan dan pelatihan ternyata mengundurkan diri setelah mengetahui
lokasi yang ditentukan Pemerintah di Sulawesi Tenggara. Pencapaian tersebut
masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang
diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat
pencapaian sasaran tersebut antara lain :
1 Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran
2 Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang
dibutuhkan pasar kerja.
3 Kurangnya SDM tenaga fungsional untuk pembinaan lembaga ketenaga kerjaan
di perusahaan
iii
4 Quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat sangat terbatas/tidak banyak.
Upaya yang dilakukan antara lain :
1 Perlu untuk menahan laju angkatan kerja dengan cara memperpanjang
kesempatan sekolah.
2 Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan lebih
diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan
pengguna dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus
3 Optimalisasi SDM tenaga fungsional yang ada. Penambahan jumlah tenaga
fungsional
4 Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI lebih diintensifkan.
Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan
masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa
prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai
pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat
diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan ini masih
memenuhi tujuan penyusunannya.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................iii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................v
DAFTAR TABEL ...................................................................................................vi
DAFTAR BAGAN ..................................................................................................vii
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang................................................................................1
1.2. Landasan Hukum.......................………………...............................1
1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................3
1.4. Gambaran Umum OPD……………................................................4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
2.1. Visi dan Misi..............................................…..................................12
2.2. Rencana Strategis………………………....…..................................14
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017..................................................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja..................................................18
3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja .........................................19
3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................................................23
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan ...................................................................................27
4.2. Saran ............................................................................................28
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Data PNS Dinnaker Berdasarkan Struktur dan Golongan... 8
Tabel 2. Data PNS Dinnaker Menurut Pendidikan................................ 9
Tabel 3. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor ........................... 11
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................ 17
Tabel 5. Sasaran 1 ................................................................................ 20
Tabel 6. Sasaran 2 ................................................................................ 22
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja .............................................. 24
Tabel 8. Analisis Efisiensi Per Sasaran ................................................ 25
vi
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi ............................................................. 6
Bagan 2. Rencana Strategis .............................................................. 16
vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ...... 10
viii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan amanat
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Entitas Akuntabilitas
Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKjIP ) atas apa yang telah dikerjakan selama 1 (satu) tahun
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja Purbalingga yang selama ini
digunakan didalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
darah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
1
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional / SSPN ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
15/Permen/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan dan Perubahannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi nomor 04/Permen/IV/2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
2
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang
RPJMD Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga;
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan
pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian para
stakeholder dapat menilai sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga dalam mengelola sumber dana dan daya yang
menjadi tanggung jawabnya.
2. Memberikan informasi yang memadai tentang kinerja Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Purbalingga
3
3. Sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan
program yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
1.4. Gambaran Umum Dinas OPD
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga selaku OPD mempunyai tugas pokok
dan fungsi serta susunan organisasi.
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang menjadi Kewenangan Daerah.
Dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Perbup Nomor
84 tahun 2016 antara lain memiliki fungsi :
1. Perumusan kebijakan dinas di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
2. Penetapan kebijakan terkait di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
3. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di
bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.
4. Pelaksanaan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
5. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
6. Pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
7. Pelaksanaan program kerja di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
4
8. Penyuluhan di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
9. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian.
10. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatalaksanaan
lainnya.
11. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
1.4.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan pada Peraturan Bupati nomor 84 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga maka Struktur Organisasi Dinas
Tenaga kerja dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini :
Struktur Organisasi ...........................
5
Lampiran : Perbup no. 84 Tahun 2016, Tanggal 25 Nopember 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
6
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA
SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA
SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKSI PENGUPAHAN, KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL
UPTD
Adapun Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi ;
1. Subbagian Perencanaan dan keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja membawahi;
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja, membawahi;
1. Seksi kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga kerja;
2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
e. UPTD
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Eselonering jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas = Eselon II.b
b. Sekretaris = Eselon III.a
c. Kepala Bidang = Eselon III.b
d. Kasi /Kasubbag = Eselon IV.a
1.4.3. Sumber Daya DINNAKER
a. Kondisi Kepegawaian
Data PNS ...........................................
7
Tabel 1.
Data PNS DINNAKER berdasarkan Struktur dan Golongan
No.
Struktur/Bag/Bidang Golongan Ket
Subag/Seksi I II III IV
1 Kepala Dinas - - - 1 1
2 Sekretaris - - - 1 1
-Subag.Perencanaan & Keu. - 0 5 1 6
- Subag. Umum & Kepeg. 1 5 1 - 7
3
Ka. Bidang Pelatihan &
Penempatan Tenaga Kerja - - - - -
- Seksi Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja - - 1 - 1
- Seksi Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi - - 4 - 4
4
Ka. Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja - - - 1 1
- Seksi Kelembagaan dan
Perselisihan Hubungan Industrial
Tenaga Kerja - - 2 - 2
- Seksi Pengupahan, kesejahteraan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - - 2 - 2
5 UPTD - - 6 - 6
JUMLAH 1 5 22 4 32
1) Data PNS DINNAKER menurut Pendidikan
Data PNS.......................................
8
Tabel.2.
Data PNS DINNAKER menurut Pendidikan
No
.
Struktur/Bag/Subag/ Pendidikan
Jml Subdin/Seksi SD
SL
TP
SL
TA D3 S1 S2
1 Kepala Dinas - - - - 1
1
2 Sekretaris - - - - 1 - 1
- Subag. Perencanaan &
Keu. - - 3 1 1 1 6
- Subag. Umum & Kepeg. 2 - 4 - - - 7
3
Ka. Bidang Pelatihan &
Penempatan Tenaga Kerja - - - - - - -
- Seksi Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja - - 1 - 1 - 2
- Seksi Penempatan
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi - - 2 - 2 - 4
4
Ka. Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja - - - - 1 - 1
- Seksi Kelembagaan dan
Perselisihan Hubungan
Industrial Tenaga Kerja - - - - 2 - 2
- Seksi Pengupahan,
kesejahteraan dan
Jaminan Sosial Tenaga
Kerja - - - - 2 - 2
UPTD - - 2 1 3 - 6
JUMLAH 2 - 12 2 15 1 32
9
Gambar I. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Keterangan :
Kualifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki : 23 orang
Perempuan : 9 orang
Total PNS : 32 orang
b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga memiliki prasarana dan sarana yang merupakan
faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang ada
pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai
berikut :
Data kondisi Sarana dan prasarana kantor ..................
10
Tabel 3.
Data kondisi Sarana dan prasarana kantor
No. NAMA BARANG JUMLAH
1. Mobil 6 unit
2. Sepeda Motor 28 unit
3. Mesin Tik 2 buah
4. Komputer 12 unit
5. Laptop 12unit
6 Printer 17 unit
7. Tape Recorder/Wireles 1 buah
8. Telepon 3 buah
9. AC 7 buah
10. Almari besi 26 buah
11. Filling cabinet 11 buah
12. Meja Kerja 48 buah
13. Kursi Kerja 80 buah
14. TV 2 buah
15. Soundsystem 1 buah
11
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
2.1. Visi dan Misi
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten
Purbalingga tahun 2016-2021, maka telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan
pembangunan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah
satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten
Purbalingga tahun 2016-2021 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN
BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 yaitu :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan
demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanann secara prima kepada
masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan beraqwa kehadirat
Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa
aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas
kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan
papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan
derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap
12
berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung
dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan
penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan
7. masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana
wilayahan yang memadai;
8. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana
pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu pada Misi ke 5 yaitu
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong
simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,
perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan
dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif .
Dan Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari
Misi ke-5 adalah meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka tujuan, visi,misi dan
sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
Tujuan
Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional
VISI
Terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional
MISI
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan perluasan
kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan terlindungi jaminan
sosial.
3. Meningkatkan pelayanan transmigrasi
sasaran :
1. Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
2. Meningkatnya pelayanan transmigrasi
13
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu dikemukakan
indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan
terlindungi jaminan sosial adalah sebagai berikut:
1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan
2. Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja
3. Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian
kerja
4. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial
5. Rasio UMK terhadap upah di atas UMK
Indikator kinerja sasaran meningkatnya pelayanan transmigrasi adalah :
1. Persentase calon transmigran yang difasilitasi
2.2. Rencana Strategis
Perencanaan Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang,
sasaran dan strategi. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyediakan kerangka
untuk rencana dan anggaran tahunan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga telah mempunyai Rencana Strategis yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun,
yaitu untuk tahun 2017 – 2021 dengan memperhitungkan perubahan
lingkungan. Guna mendukung visi dan misi kabupaten Purbalingga maka Renstra
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mencakup Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, serta strategi , kebijakan, program dan kegiatan. Strategi merupakan
cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan
kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan
14
dijabarkan sesuai dengan misi. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur
capaian kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama . Program yang disusun oleh
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga merupakan program prioritas
RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk
masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing
program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.
Perencanaan strategis ini dapat diuraikan pada bagan berikut ini.
Bagan Rencana Strategis ...............................
15
BAGAN 2. RENCANA STRATEGIS
16
MISI Kabupaten
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”
TUJUAN RPJMD Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat
SASARAN 1 Meningkatnya kesem- patan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
SASARAN 2 Meningkatnya pelayanan
transmigrasi
PROGAM 1. Pembinaan, peningkatan ketrampilan
dan penempatan kerja 2. Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Hubungan Industrial
PROGAM Ketransmigrasian
VISI Kabupaten Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia
Strategi Meningkatkan penempatan dan
perlindungan kerja
Kebijakan
1. Meningkatkan ketrampilan dan Kompetensi tenaga kerja
2. Mengembangkan Hubungan Industrial Yang Harmonis
KEGIATAN (RKT)
Strategi Meningkatkan upaya penyiapan
calon transmigran
Kebijakan Peningkatan rekrutmen dan pelatihan calon transmigran
KEGIATAN (RKT)
TUJUAN SKPD (sesuai Tupoksi) Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetetif dan profesional
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan
sosial
Cakupan pencari kerja yang
ditempatkan
persen 40 %
Cakupan pencari kerja yang
mendapatkan pelatihan kerja
Persen 2 %
Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan
industrial melalui perjanjian kinerja
persen 90 %
Cakupan tenaga kerja yang
mengikuti jaminan sosial
Persen 77 %
Rasio UMK terhadap upah
diatas UMK
Persen 85 %
2 Meningkatnya
pelayanan transmigrasi
Persentase jumlah trans-
migran yang difasilitasi
Persen 100%
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara
target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain
membandingkan capaian indikator kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran
dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,
sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan
dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan
yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran
serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk
mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan
Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan
dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Untuk
dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2017 dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran
tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-
masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada
data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut.
Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.
Skala Nilai Peringkat Kinerja urutan Rencana capaian Kategori Capaian sebagai
berikut :
18
1 91 > Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤50 Sangat Rendah
3.2. EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan
kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan
dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi
dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs
dengan outputs. Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja
masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan
dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.
a. Capaian Kinerja Masing-masing Sasaran
Capaian kinerja berdasarkan sasaran dilihat dari Indeks Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel.......................
19
Tabel 5. Sasaran 1
Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
meliputi :
Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2017
(%)
Realisasi
(%)
Tahun
2017
%
Capaian
2017
%
Capaian
Tahun
2016
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial :
Cakupan pencari kerja yang ditempatkan.
40%
41,4%
1103%1 41,24%
Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan
2 %
4,5%
225% 1,91%
Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui penyelesaian bersama.
90 %
100%
111% 77%
Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial
77%
81,0%
105% 80,18%
Rasio UMK terhadap upah diatas UMK
85%
93,5%
110% 89,85%
Rata – rata Capaian Sasaran 1 130,8%
20
Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian sasaran 1 meningkatnya
kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial adalah sebesar 130,8%
atau sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2016 maka capaian indikator kinerja per
IKU juga meningkat. Hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran tersebut
adalah kurangnya data penempatan kerja karena dari pencari kerja banyak yang tidak
melapor setelah mendapatkan pekerjaan. Solusi untuk itu dilakukan melalui pendataan
pada tiap perusahaan yang ada di Purbalingga dan pada pencari kerja itu sendiri.
Hambatan atau kendala yang lain adalah kurangnya dukungan dana untuk
melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kelancaran
pelaksananaan pelatihan di BLK. Solusi yang dilakukan adalah mengusulkan anggaran
untuk sarana dan prasara pelatihan di BLK. Sasaran 1 tersebut didukung
pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program pembinaan, peningkatan ketrampilan dan penempatan tenaga kerja.
Kegiatan :
a. Bursa kerja
b. Fasilitasi penempatan tenaga kerja AKAD
c. Fasilitasi penempatan tenaga kerja AKAN
d. Pelatihan bagi calon tenaga kerja
e. Pengelolaan BLK
f. Penyelenggaraan pelatihan di BLK
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK
i. Penyusunan DED Pengembangan BLK
2. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan hubungan industrial.
a. Fasilitasi Dewan Pengupahan dan survey kebutuhan hidup layak
b. Pelatihan produktifitas tenaga kerja
c. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja
d. Fasilitasi Penguatan hubungan industrial
e. Monitoring Pelaksanaan Penempatan AKAD
f. Peringatan Hari Buruh Internasional
g. Pemeriksaan Pekerja Pabrik
Tabel 6. Sasaran 2..........................
21
Tabel 6. Sasaran 2
Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi
Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2017
(%)
Realisasi
(%)
Tahun
2017
%
Capaian
2017
%
Capaian
Tahun
2016
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya pelayanan transmigrasi
Persentase Jumlah transmigran yang difasilitasi
100%
0%
10% 66%
Rata-rata capaian Sasaran 2
0%
Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian sasaran 2 meningkatnya
pelayanan transmigrasi adalah sebesar 0% atau sangat rendah. Dibandingkan dengan
tahun 2016 maka capaian indikator kinerja utama menurun . Hambatan atau kendala
dalam pencapaian sasaran tersebut adalah pertama terbatasnya kuota atau jatah
untuk calon transmigran yang diberikan oleh pusat, sementara animo masyarakat
cukup besar, yang kedua tidak tersosialisasinya lokasi transmigran dari Pusat dengan
baik sehingga setelah dilakukan pembekalan dan cek lokasi ternyata tidak cocok
daerah yang akan dijadikan untuk bercocok tanam dan pendaftar calon transmigran
mengundurkan diri sebagai calon transmigran. Solusi untuk itu dilakukan melalui
koordinasi dengan instansi vertikal dan Pusat.
Sasaran 2 tersebut didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
1. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigrasi
Kegiatan:
a. Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi
b. Sosialisasi Transmigrasi
22
Disamping itu guna mendukung secara umum operasional kegiatan
keseluruhan dibantu melalui Program sbb :
1. Program penguatan kelembagaan daerah
Kegiatan :
a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
b. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
e. Pendidikan dan pelatihan pegawai
f. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan secara umum baik, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan tidak
langsung) sebesar Rp 5.395.881.000,,- yang digunakan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purbalingga. Dari
jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2017 terealisasi
sebesar Rp. 5.167.698.586,- (95,77%). Selanjutnya anggaran dan realisasi
belanja Dinas Tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi.............................
23
Tabel 7.
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
1 NAMA KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI SISA %
Rp Rp
1 2 3 4 5 6
BELANJA 5.395.881.000 5.167.698.586 228.182.414 95,77
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.822.369.000 2.746.405.233 75.963.767 97,30
II BELANJA LANGSUNG 2.573.512.000 2.421.293.353 152.218.647 94,09
A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
836.059.000 801.558.456 34.500.544 95,87
01 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 248.910.000 228.633.113 20.276.887 91,85
02 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 120.000.000 119.958.143 41.857 99,97
03 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor
209.399.000 200.818.200 8.580.800 95,90
04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 237.900.000 237.885.000 15.000 99,99
05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 8.000.000 4.590.000 3.410.000 57,38
06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
11.850.000 9.674.000 2.176.000 81,64
B. Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
1.286.885.000
1.260.693.072 26.191.928 97,96
01 Bursa Kerja 31.567.000 30.000.000 1.567.000 95,04
02 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD 36.450.000 32.070.900 4.379.100 87,99
03 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN 20.591.000 20.591.000 - 100,00
04 Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja ( DBH-CHT )
75.000.000 74.838.000 162.000 99,78
05 Pengelolaan Balai Latihan Kerja 476.000.000 459.802.919 16.197.081 96,60
06 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik 62.871.000 62.265.500 605.500 100,00
07 Penyelenggaraan Pelatihan di BLK ( DBH-CHT )
410.436.000 407.969.853 2.466.147 99,04
08 Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK 123.970.000 123.970.000 - 100,00
09 Penyusunan DED Pengembangan Balai Latihan Kerja
50.000.000 49.184.900 815.100 98,37
24
C.
Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
295.616.000
290.152.225
5.463.775 98,15
01 Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak
40.000.000 38.688.000 1.312.000 96,72
02 Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja 69.500.000 69.115.850 384.150 99,45
03 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3
7.540.000 7.259.500 280.500 96,28
04 Fasilitasi Penguatan Hubungan Industrial 105.954.000 104.350.000 1.604.000 98,49
05 Monitoring Pelaksanaan Penempatan AKAD
17.155.000 16.974.875 180.125 98,95
06 Peringatan Hari Buruh Internasional 55.467.000 53.764.000 1.703.000 96,93
D. Program Penyiapan dan fasilitasi Transmigran
154.952.000 68.889.600 86.062.400 44,46
01 Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi 154.952.000 68.889.600 86.062.400 44,46
02 Sosialisasi Ketransmigrasian - -
Secara khusus anggaran per Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8. Analisis Efisiensi per Sasaran Tahun 2017
SASARAN ANGGARAN REALISASI %
ANGGARAN
%
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
1.Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
1.582.501.000
1.550.845.297 98% 130,8% Efisien
2.Meningkatnya
pelayanan
transmigrasi
154.952.000 68.889.600
44% 0% Tidak efisien,
disebabkan
calon
transmigran
mengundurkan
diri.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sasaran 1 adalah efisien
dengan realisasi anggaran sebesar 98 % capaian kinerja sebesar 130,8 %
sehingga persentase lebih tinggi untuk capaian kinerja yakni sebesar 32,8 %.
25
Sedangkan untuk sasaran 2 adalah tidak efisien dengan realisasi
anggaran 44% sedangkan capaian kinerja sebesar 0%. Sasaran 2 tidak tercapai
karena calon transmigran ternyata mengundurkan diri sebelum
pemberangkatan ke daerah transmigran disebabkan adanya ketidak cocokkan
dengan lokasi transmigran sementara penentuan lokasi dan jatah atau kuota
ditentukan oleh Pusat, sehingga sasaran 2 belum dapat tercapai dengan baik.
26
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja
tahun 2017, maka dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2017 Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021. Berdasarkan gambaran
umum, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja yang tersusun dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2017, maka dapat diambil Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu
pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders yang
bergerak di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Laporan
Akuntabilitas Kinerja diperlukan sebagai Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga yang disusun sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan
perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU). Keberhasilan instansi dilihat dari pengukuran kinerja (keberhasilan
dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian kinerja/sasaran yang tertera
pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2017-2021 serta target-target yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Setelah dilakukan
analisis maka didapatkan bahwa dari 6 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa pada umumnya kriteria baik,
kecuali untuk cakupan pencari kerja yang ditempatkan karena setelah bekerja
banyak yang tidak melaporkan sehingga tidak tersedianya data menjadi
kendala untuk perhitungan, sedangkan transmigrasi tidak tercapai karena
setelah dilakukan persiapan matang dengan pembekalan dan pelatihan
kepada calon transmigran kemudian calon transmigran tiba-tiba
mengundurkan diri menjelang keberangkatan ke lokasi transmigrasi di
27
Sulawesi Tenggara disebabkan tidak coocok dengan daerah yang akan
digunakan untuk bercocok tanam, dan sementara baik Quota atau jumlah
calon transmigran maupun lokasi transmigrasi ditentukan oleh Pusat.
Untuk akuntabilitas keuangan secara umum baik, Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran (belanja langsung
dan tidak langsung) sebesar Rp 5.395.881.000,,- yang digunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten
Purbalingga. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember
2017 terealisasi sebesar Rp. 5.167.698.586,- (95,77%).
Berdasarkan respon dan peran serta dari masyarakat, Program dan
Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sangat dibutuhkan
dan pada tahun ini meningkat sehingga banyak pendaftar pelatihan yang
belum mendapat kesempatan untuk mendapat pelatihan karena terbatasnya
anggaran yang ada. Dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas
tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga
diharapkan dapat meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif,
kompetitif dan profesional.
4.2. Saran
- Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk
lebih dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam
rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, selain itu juga perlu
peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan,
pengkajian, pengembangan dan pembinaan personil serta penggalangan
dukungan dana yang proporsional.
- Perlu lebih ditingkatkan kreativitas dalam mencermati, memahami dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tugasnya, utamanya
bahwa untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Purbalingga diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak
yang terkait.
- Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan produktif.
28
Top Related