BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wilayah atau tanah merupakan salah satu unsur terpenting dari terbentuknya
negara selain ada rakyat dan pemerintahan. Bisa dibayangkan apabila ada negara tapi tidak
punya wilayah, pemerintahannya pasti tidak bisa berjalan dan rakyatnya mau ditempatkan
dimana. Tanah juga merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan di dunia ini, tanah
sebagai suatu tempat untuk tinggal, tanpa tanah kita tidak dapat membangun tempat
tinggal, tanah sebagai tempat untuk mencari makan, tanpa tanah tidak ada tumbuhan yang
bisa ditanam oleh manusia.
Tanah pun menjadi salah satu sebab konflik bagi kehidupan manusia, karena
masalah tanah sebuah keluarga bisa terpecah, karena tanah orang bisa saling benci-
membenci dan perlu di ingat bahwa karena tanah bangsa kita yang tercinta ini harus
terjajah selama 350 tahun dan banyak sudah darah yang terkuras untuk
memperjuangkannya.
Karena pentingnya masalah tanah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan
bernegara dan bermasyarakat, maka perlu ada pengaturan yang baik oleh pemerintah
dalam mengurusi masalah tanah bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia
sebagai negara yang merdeka telah sejak awal terbentuknya negara ini mengantisipasi
masalah tanah.
Dengan berlakunya asas konkordansi dimana hukum negara penjajah menjadi
hukum dinegara jajahannya, maka aturan-aturan yang belum di buat oleh pemerintah
Republik Indonesia masih mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda
diantaranya yang masih berlaku sampai dengan sekarang yaitu Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Begitu pula dengan peraturan dibidang pertanahan sebelum tahun 1960 dimana
peraturan mengenai pertanahan masih mengacu pada Agrarische Wet. Seiring dengan
perkembangan jaman yang semakin kompleks peraturan demi peraturan dibuat untuk
menyeimbangkan kebutuhan zaman dan tutuntutan masyarakat.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang maka dibutuhkan
juga sumber daya yang kompitebel sesuai dengan perkembangan zaman. Maka Badan
1
Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara khusus mengadakan kegiatan orientasi
Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dan menggali pengetahuan mengenai tugas
dan fungsi Badan Pertanahan Nasional serta dalam rangka penyatuan cara pandang secara
nasional mengenai visi misi pertanahan dan dalam rangka menjawab tuntutan 11 agenda
pertanahan yang harus segera diwujudkan guna untuk menciptakan tertibnya pertanahan
di hari esok.
B. Pokok Permasalahan
Dari uraian singkat diatas kita dapat mengambil beberapa permasalahan yang akan
dibahas nanti pada Bab Pembahasan, yaitu :
1. Bagaimanakah kedudukan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam struktur
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri?
3. Apakah tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri?
4. Bagaimanakah mekanisme perencanaan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri?
5. Apa saja kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri?
2
BAB II. PEMBAHASAN
A. Kedudukan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam Struktur Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri berada dibawah Sekretaris Utama, untuk lebih jelasnya bisa dilihat
di flow chart di bawah ini.
Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam Struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
B. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh pejabat eselon dua yang membawahi 4 (empat)
bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon tiga yaitu :
1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, yang membawahi 3 (tiga) sub
bidang yang dipimpin oleh pejabat eselon empat, yaitu :
a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran I
b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran II
c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran III
2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah, yang membawahi 3 (tiga) sub
bidang yang dipimpin oleh pejabat eselon empat, yaitu :
3
a. Sub Bagian Program dan Wilayah I
b. Sub Bagian Program dan Wilayah II
c. Sub Bagian Program dan Wilayah III
3. Bagian Kerjasama Luar Negeri, yang membawahi 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh
pejabat eselon empat, yaitu :
a. Sub Bagian Kerjasama Multilateral
b. Sub Bagian Kerjasama Organisasi Internasional
c. Sub Bagian Kerjasama Bilateral
4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi, yang membawahi 2 (dua) sub bagian yang dipimpin
oleh pejabat eselon empat, yaitu :
a. Sub Bagian Pemantauan
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada flow chart dibawah ini berikut nama
pejabat eselon dua, tiga dan empat yang menduduki jabatan di Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri.
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
4
C. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
Dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
mengatur mengenai tugas dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, yaitu
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan rencana program dan
anggaran, administrasi kerjasama luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :
a. Penyusunan rencana terpadu yang meliputi kegiatan, infrastruktur, sumberdaya
manusia pertanahan dan penganggaran dalam jangka pendek, menengah dan panjang
secara nasional, regional dan sektoral;
b. Penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja di
lingkungan BPN;
c. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerjasama luar negeri;
d. Inventarisasi data dan informasi guna penyusunan rencana;
e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
Sesuai dengan pembahasan diatas pada point B, Biro Perancanaan dan Kerjasama
Luar Negeri terdiri atas :
1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat
2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah
3. Bagian Kerjasama Luar Negeri
4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
Yang tiap-tiap bagiannya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang terdapat dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, pada bagian
Perencanaan Program dan Anggaran Pusat mempunyai tugas menyusun rencana program,
kegiatan, dan penganggaran infrastruktur dan sumber daya manusia di lingkungan BPN
Pusat, dan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia;
b. Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran.
5
Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Perencanaan Program dan
Anggaran Pusat mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :
1. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya
manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat
Utama, Inspektorat utama dan Unit Pelaksana Teknis.
2. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya
manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja Deputi
II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V.
3. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya
manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja Deputi
I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian
dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan.
Pada bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah mempunyai tugas
menyusun rencana program, kegiatan, dan penganggaran infrastruktur dan sumber daya
manusia di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia;
b. Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran.
Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Perencanaan Program dan
Anggaran Wilayah mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :
1. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya
manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.
2. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas
6
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber
daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sumatera
Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan, Papua, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.
3. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber
daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Sulawesi Utara.
Pada Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama luar negeri. Dan menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
b. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi
internasional.
Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai
tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
2006, yaitu :
1. Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral.
2. Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral.
3. Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama Organisasi
Internasional.
Pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Dan melaksanakan
fungsi :
a. Pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
7
b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.
Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi
mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 2006, yaitu :
1. Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.
D. Mekanisme Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Pelaksanaan kegiatan perencanaan sangatlah penting, tanpa perencanaan kegiatan
dan anggaran tahunan sangatlah tidak mungkin BPN yang mana disini adalah Biro
Perencanaan untuk merancang alokasi dana atau anggaran yang akan dibutuhkan oleh
Kantah, Kanwil ataupun eselon II pusat. Maka dari itu di instruksikan untuk semua Kantah,
Kanwil dan eselon II pusat untuk melakukan penyiapan usulan kegiatan dan anggran T-1
sebelum tahun pelaksanaannya, dikarenakan untuk lebih mengetahui seberapa besar
anggaran yang akan dikeluarkan nantinya. Mekanisme pelaksanaannya pada awal bulan
tahun sebelumnya semua Kantah, Kanwil dan eselon II pusat melakukan penyiapan usulan
kegiatan dan anggaran tahunan, usulan kegiatan perencanaan dari kantah, kanwil, eselon II
pusat yang diterima oleh BPN.
Setelah itu BPN dalam hal ini bagian perencanaan akan mengavaluasi kinerja tahun
lalu kemudian pada bulan maret hasil susunan evaluasi dari BPN akan dibahas oleh
BAPPENAS dan Dep. Keu dalam bentuk konsep RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang
nantinya Bappenas dan Dep.Keu akan mengeluarkan pagu indikatip sebagai hasil dari
konsep RKP, hasil pagu ini akan dikoordinasikan kembali dalam bentuk penyusunan RENJA-
KL (Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga), pada bulan berikutnya atau bulan April dan
Mei hasil dari koordinasi penyusunan RENJA-KL tersebut menghasilkan RENJA-KL, yang
mana RENJA-KL yang dikeluarkan oleh BPN akan dibahas kembali oleh BAPPENAS dan Dep.
Keu dalam bentuk pembahasan RENJA-KL, pada bulan berikutnya (Juni) pembahasan
tersebut akan menghasilkan RKP Pagu Sementara, hasil Pagu Sementara ini kemudian
8
dikembalikan ke BPN untuk koordinasi penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran
Kementrian dan Lembaga), hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh BPN akan
menghasilkan pagu, setelah pagu dihasilkan oleh BPN dalam hal ini Biro Perencanaan. Hasil
pagu ini akan diinformasikan ke eselon II pusat dan Kanwil untuk melakukan penyusunan
konsep RKA-KL yang nantinya hasil dari penyusunan tersebut mengahsilkan RKA-KL Pagu
Sementara. Pada bulan Juli Hasil dari RKA-KL Pagu Sementara tersebut akan diserahkan
oleh BPN ke BAPPENAS dan Dep.keu untuk mempelajari dan menelaah RKA-KL tersebut
selama sebulan, jika hasil telaah tersebut dianggap sesuai dengan rencana semula.
Pada bulan berikutnya (Agustus) BAPPENAS dan Dep.Keu akan mengeluarkan nota
keuangan, RAPBN, dan RKA-KL sebagai hasil dari penelaahan RKA-KL tersebut. Pada bulan
yang bersamaan hasil penelaahan tersebut akan dikirimkan ke DPR, dalam hal ini DPR akan
melakukan pembahasan RAPBN selama dua bulan, hasil dari pembahasan yang dialakukan
oleh DPR menghasilkan suatu Pagu D, pada bulan berikutnya (Oktober) setelah pagu ini
dikeluarkan maka BPN, eselon II Pusat dan Kanwil untuk melakukan penyesuaian RKA-KL
pada kantor masing-masing.
Setelah penyesuain dilakukan dari Kanwil dan eselon II, sebagai hasil dari
penyesuain tersebut maka akan terbit RKA-KL Pagu D yang mana hasil tersebut nantinya
akan diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan dengan Komisi II DPR-RI, para
anggota DPR-RI Komisi II melakukan pembahasan untuk mengetahui perencanaan apa yang
dilaksanakan dan anggaran yang nantinya akan di aloksikan, jika hasil pembahasan tersebut
masih kurang maka RKA-KL Pagu D tersebut akan Dikembalikan ke BPN untuk dilakukan
perbaikan atas RKA-KL tersebut.
Perbaikan RKA-KL ini langsung ditanggapi oleh BPN yang mana hal ini adalah Biro
perencanaan, setelah dilakukan perbaikan diajukan ke Dep.Keu untuk dilakukan
penelaahan tentang hasil perbaikan RKA-KL yang dilakukan oleh BPN, Dep. Hasil dari
penelahaan tersebut akan menghasilkan SAPSK (Satuan Anggaran Persatuan Kerja), hasil
dari SAPSK di kembalikan ke BPN untuk melakukan konsep DIPA. Konsep yang dikeerjakan
oleh BPN diserahkan ke Dep.Keu untuk dialkukan telaah konsep DIPA tersebut, penelaahan
tersebut telah dlakukan atas konsep DIPA tersebut dan telah sesuai dengan anggaran yang
telah diajukan maka Dep.Keu mengesahkan DIPA tersebut, pengesahaan tersebut
9
dikembalikan ke BPN dalam bentuk DIPA. Setelah Dipa disahkan oleh Dep.Keu untuk BPN,
Dep.Keu juga mengeluarkan SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) ke daerah dalam hal ini
adalah Kanwil,di kanwil akan segera melakukan konsep SRAA/DIPA untuk dapat
pengesahan DIPA, hasil konsep tersebut kembali akan ditelaah di Dep.Keu, setelah hasil
telaah tersebut selesai maka akan mengasilkan pengesahaan DIPA yang nantinya akan
diserahkan kembali ke Kanwil berupa DIPA. Untuk lebih jelasnya lihat bagan alir di bawah
ini
E. Kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Peran serta aktif para pejabat di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam
memberikan motifasi dan pengajaran bagi kami para Calon Pegawai Neger Sipil (CPNS)
sangat kami rasakan baik itu pengajaran yang sifatnya formal (berasal dari peraturan dan
pedoman-pedoman) dan non formal (berasal dari pengalaman pribadi para pejabat),
walaupun itu semua dilakukan dalam kesibukan para pejabat dalam melaksanakan tugas
sehari-hari. Disamping itu para staf yang sangat ramah memudahkan kami untuk menggali
ilmu lebih dalam mengenai tugas dan fungsi perencanaan dan kerja sama luar negeri di
BPN RI.
Pemberian Materi Alur Perencanaan
10
Di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri para CPNS di berikan tugas rutin
yaitu mengisi jurnal kerja, jurnal kerja ini berisi uraian kegiatan harian CPNS selama
melakukan kegiatan orientasi. Jurnal harian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
kami para peserta orientasi dalam melaksanakan tugas setiap harinya, karena dengan
pemberian jurnal harian ini kami para CPNS tergerak baik secara langsung maupun tidak
langsung aktif dalam menggali pengetahuan tentang perencanaan.
Pemberian Materi Pembuatan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)
Aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga)
11
Karena kami sadar bahwa ilmu mengenai perencanaan tidak hanya kami dapat dari
para pejabat dan staf di biro ini melainkan dari buku-buku yang disediakan khusus oleh
para pejabat bagi kami para CPNS untuk menggali lebih dalam mengenai perencanaan.
Mencari Bahan Melalui Buku-Buku Yang Disediakan dan Internet
Selain tugas rutin membuat jurnal harian kami juga mengerjakan laporan kegiatan
orientasi yang yang kami kerjakan sedikit demi sedikit guna untuk mempertanggung
jawabkan apa saja yang telah kami peroleh selama melaksanakan kegiatan orientasi di biro
ini.
12
BAB III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri berada di bawah Sekretaris Utama.
Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh pejabat eselon 2 yang
membawahi 4 (empat) bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 3 yaitu :
1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat
2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah
3. Bagian Kerjasama Luar Negeri
4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
Dan tiap-tiap bagian membawahi sub bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 4.
Tugas dan fungsi Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri terdapat dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan
Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, yaitu :
Orientasi CPNS di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri di isi dengan
pengarahan dari para pejabat baik oleh Kepala Biro, para Kepala Bagian dan Sub Bagian
serta seluruh staf yang ada di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Selain
pengarahan para peserta orientasi di beri kewajiban untuk mengisi jurnal harian yang
diserahkan setiap harinya.
B. Saran
Selama menjalani kegiatan orientasi CPNS di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri ada beberapa hal yang ingin di sampaikan untuk menjadi saran :
1. Untuk lebih terarahnya proses pembelajaran mohon kiranya para pejabat di Biro
Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menjadwalkan kegiatan pemberian materi
sehingga pemanfaatan waktu orientasi dapat dipergunakan dengan lebih baik.
2. Hendaknya peserta orientasi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri diberikan
tugas mandiri ataupun kelompok yang dimaksudkan agar kami lebih giat dalam
13
mendalami mengenai apa yang dimaksud dengan perencanaan dan kerjasama luar
negeri.
3. Hendaknya seluruh pegawai harus menerapkan dispilin waktu sesuai dengan ketetapan
yang telah ditetapkan,sehingga bisa menjadi teladan bagi para CPNS.
4. Hendaknya perangkat teknologi yang sudah ada (Wifi) diperbaiki, sehingga
memudahkan para CPNS untuk dapat mendapatkan informasi lebih jauh lagi tentang
Biro ini.
14
Top Related