Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
iiRingkasan Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF
encana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang telah disusun oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta
rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014.
Sebagaimana visi BPKP, visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2013 adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah kerja Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpijak pada visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sertamendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2010-2014.
Untuk mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai
empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2)
membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3)
mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah.
Dalam mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014,
yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata
pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan danmemudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya
efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya
kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6)
terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah.
Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas
surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November
2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP.
Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.
R
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
iiRingkasan Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF
encana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang telah disusun oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta
rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014.
Sebagaimana visi BPKP, visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2013 adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah kerja Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpijak pada visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sertamendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2010-2014.
Untuk mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai
empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2)
membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3)
mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah.
Dalam mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014,
yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata
pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan danmemudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya
efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya
kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6)
terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah.
Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas
surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November
2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP.
Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.
R
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
iiRingkasan Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF
encana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang telah disusun oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta
rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014.
Sebagaimana visi BPKP, visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2013 adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah kerja Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpijak pada visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sertamendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2010-2014.
Untuk mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai
empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2)
membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3)
mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah.
Dalam mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014,
yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata
pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan danmemudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya
efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya
kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6)
terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah.
Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas
surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November
2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP.
Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.
R
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
iiiRingkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentukpertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja tahun 2013 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 merupakan
kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara– BPKP.
Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Capaian Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Capaian Sasaran
1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tercapai 120%2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar
87,50%
Tercapai 100%
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada
60% IPD dan terselenggaranaya GG pada 75%BUMN/BUMD
Tercapai 120%
4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,
BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi menjadi 80%
Tercapai 120%
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Tercapai 83,33%6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%
Pemda
Tercapai 71,43%
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar
90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Tercapai 104%
8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
Tercapai 100%
Pengukuran capaian sasaran strategis dilakukan menggunakan indikator kinerja
utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran
strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling mempengaruhi
capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis,khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target.
Realisasi capaian delapan sasaran strategis tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
iiiRingkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentukpertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja tahun 2013 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 merupakan
kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara– BPKP.
Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Capaian Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Capaian Sasaran
1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tercapai 120%2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar
87,50%
Tercapai 100%
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada
60% IPD dan terselenggaranaya GG pada 75%BUMN/BUMD
Tercapai 120%
4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,
BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi menjadi 80%
Tercapai 120%
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Tercapai 83,33%6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%
Pemda
Tercapai 71,43%
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar
90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Tercapai 104%
8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
Tercapai 100%
Pengukuran capaian sasaran strategis dilakukan menggunakan indikator kinerja
utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran
strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling mempengaruhi
capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis,khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target.
Realisasi capaian delapan sasaran strategis tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
iiiRingkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentukpertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja tahun 2013 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 merupakan
kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara– BPKP.
Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Capaian Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Capaian Sasaran
1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tercapai 120%2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar
87,50%
Tercapai 100%
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada
60% IPD dan terselenggaranaya GG pada 75%BUMN/BUMD
Tercapai 120%
4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,
BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi menjadi 80%
Tercapai 120%
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Tercapai 83,33%6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%
Pemda
Tercapai 71,43%
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar
90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Tercapai 104%
8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
Tercapai 100%
Pengukuran capaian sasaran strategis dilakukan menggunakan indikator kinerja
utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran
strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling mempengaruhi
capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis,khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target.
Realisasi capaian delapan sasaran strategis tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
ivRingkasan Eksekutif
1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini. Realisasi
tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan.
Dalam tahun 2013 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan
keuangan sebanyak 32 IPP tingkat wilayah (UAW) atau tercapai maksimal sebesar
120% dari 12 IPP tingkat wilayah (UAW) di wilayah kerja Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta yang ditargetkan dalam tahun 2013.
b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam
tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP
sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%
Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh IKU dominan berupa “Persentase temuanhasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. Pada
tahun 2013 terdapat 19 saran/rekomendasi hasil audit operasional PNBP yang telah
ditindaklanjuti atau 90% dari jumlah saran/rekomendasi, capaian IKU ini sebesar 100%
dari target sebesar 90%.
3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75%
BUMN/BUMD
Keberhasilan sasaran strategis ini diindikasikan oleh pencapaian dua IKU dominan yaitu
“Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM” dan “Persentase
BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Dari hasil audit pelayanan
tahun 2013, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM sebanyak 4 IPD atau
100% dari 4 IPD yang diaudit. Dibandingkan targetnya, maka IKU ini tercapai
maksimal sebesar 120%. Sementara itu, jumlah BUMN/BUMD yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI sebanyak 13 BUMN/BUMD atau tercapai 163% dari target.
Sehingga IKU ini tercapai maksimal sebesar 120% dari target yang ditetapkan.
4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebesar 80%
Pencapaian sasaran strategis ini diindikasikan oleh capaian IKU dominan berupa
“Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi”. Dalam
tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompokmasyarakat atau tercapai maksimal sebesar 120% dari target, sehingga capaian IKU
adalah 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
ivRingkasan Eksekutif
1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini. Realisasi
tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan.
Dalam tahun 2013 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan
keuangan sebanyak 32 IPP tingkat wilayah (UAW) atau tercapai maksimal sebesar
120% dari 12 IPP tingkat wilayah (UAW) di wilayah kerja Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta yang ditargetkan dalam tahun 2013.
b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam
tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP
sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%
Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh IKU dominan berupa “Persentase temuanhasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. Pada
tahun 2013 terdapat 19 saran/rekomendasi hasil audit operasional PNBP yang telah
ditindaklanjuti atau 90% dari jumlah saran/rekomendasi, capaian IKU ini sebesar 100%
dari target sebesar 90%.
3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75%
BUMN/BUMD
Keberhasilan sasaran strategis ini diindikasikan oleh pencapaian dua IKU dominan yaitu
“Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM” dan “Persentase
BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Dari hasil audit pelayanan
tahun 2013, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM sebanyak 4 IPD atau
100% dari 4 IPD yang diaudit. Dibandingkan targetnya, maka IKU ini tercapai
maksimal sebesar 120%. Sementara itu, jumlah BUMN/BUMD yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI sebanyak 13 BUMN/BUMD atau tercapai 163% dari target.
Sehingga IKU ini tercapai maksimal sebesar 120% dari target yang ditetapkan.
4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebesar 80%
Pencapaian sasaran strategis ini diindikasikan oleh capaian IKU dominan berupa
“Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi”. Dalam
tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompokmasyarakat atau tercapai maksimal sebesar 120% dari target, sehingga capaian IKU
adalah 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
ivRingkasan Eksekutif
1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini. Realisasi
tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan.
Dalam tahun 2013 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan
keuangan sebanyak 32 IPP tingkat wilayah (UAW) atau tercapai maksimal sebesar
120% dari 12 IPP tingkat wilayah (UAW) di wilayah kerja Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta yang ditargetkan dalam tahun 2013.
b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam
tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP
sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%
Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh IKU dominan berupa “Persentase temuanhasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. Pada
tahun 2013 terdapat 19 saran/rekomendasi hasil audit operasional PNBP yang telah
ditindaklanjuti atau 90% dari jumlah saran/rekomendasi, capaian IKU ini sebesar 100%
dari target sebesar 90%.
3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75%
BUMN/BUMD
Keberhasilan sasaran strategis ini diindikasikan oleh pencapaian dua IKU dominan yaitu
“Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM” dan “Persentase
BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Dari hasil audit pelayanan
tahun 2013, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM sebanyak 4 IPD atau
100% dari 4 IPD yang diaudit. Dibandingkan targetnya, maka IKU ini tercapai
maksimal sebesar 120%. Sementara itu, jumlah BUMN/BUMD yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI sebanyak 13 BUMN/BUMD atau tercapai 163% dari target.
Sehingga IKU ini tercapai maksimal sebesar 120% dari target yang ditetapkan.
4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebesar 80%
Pencapaian sasaran strategis ini diindikasikan oleh capaian IKU dominan berupa
“Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi”. Dalam
tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompokmasyarakat atau tercapai maksimal sebesar 120% dari target, sehingga capaian IKU
adalah 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
vRingkasan Eksekutif
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Sasaran strategis ini dindikasikan oleh IKU dominan berupa “Persentase Pemda yang
menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. Capaian IKU diukur
berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP
sebanyak 6 Pemda atau 50% dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 12 Pemda.
Dibandingkan target sebesar 60% maka capaian IKU sebesar 83,33%.
6. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dankompeten pada 80% K/L/Pemda
Satu-satunya IKU yang mengindikasikan capaian sasaran strategis ini adalah “Persentase
Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” yang diukur dengan jumlah Pemda
yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak enam Pemda atau 50% dari jumlah
Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu
sebanyak dua belas Pemda. Dengan target 60%, maka capaian IKU ini adalah sebesar
71,43%.
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%
Dua IKU dominan yang menunjukkan capaian sasaran strategis ini terdiri dari
“Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisir” dan “Persentase kesesuaian
laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP”. IKU
dominan pertama diukur dari jumlah rencana pengawasan yang terealisasidibandingkan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan. Jumlah rencana
pengawasan tahun 2013 yang terealisasi sebanyak 331 PP atau 97,06% dari rencananya
sebanyak 341 PP. Dengan target 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 107,84%. IKU
dominan kedua diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan
perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada
catatan. Hasil reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta tahun 2013 tidak terdapat catatan dari Inspektorat, sehingga tercapai 100%.
Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai sebesar 100%.
8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
IKU ini diukur dari jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah sistem
informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak
sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target.
Selain pencapaian sasaran strategis tersebut, prestasi Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2013 adalah menjadi juara kedua lomba kehumasan
BPKP tahun 2013 dengan memperoleh tiga kategori juara yaitu sebagai juara terbaik 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
vRingkasan Eksekutif
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Sasaran strategis ini dindikasikan oleh IKU dominan berupa “Persentase Pemda yang
menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. Capaian IKU diukur
berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP
sebanyak 6 Pemda atau 50% dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 12 Pemda.
Dibandingkan target sebesar 60% maka capaian IKU sebesar 83,33%.
6. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dankompeten pada 80% K/L/Pemda
Satu-satunya IKU yang mengindikasikan capaian sasaran strategis ini adalah “Persentase
Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” yang diukur dengan jumlah Pemda
yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak enam Pemda atau 50% dari jumlah
Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu
sebanyak dua belas Pemda. Dengan target 60%, maka capaian IKU ini adalah sebesar
71,43%.
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%
Dua IKU dominan yang menunjukkan capaian sasaran strategis ini terdiri dari
“Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisir” dan “Persentase kesesuaian
laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP”. IKU
dominan pertama diukur dari jumlah rencana pengawasan yang terealisasidibandingkan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan. Jumlah rencana
pengawasan tahun 2013 yang terealisasi sebanyak 331 PP atau 97,06% dari rencananya
sebanyak 341 PP. Dengan target 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 107,84%. IKU
dominan kedua diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan
perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada
catatan. Hasil reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta tahun 2013 tidak terdapat catatan dari Inspektorat, sehingga tercapai 100%.
Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai sebesar 100%.
8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
IKU ini diukur dari jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah sistem
informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak
sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target.
Selain pencapaian sasaran strategis tersebut, prestasi Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2013 adalah menjadi juara kedua lomba kehumasan
BPKP tahun 2013 dengan memperoleh tiga kategori juara yaitu sebagai juara terbaik 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
vRingkasan Eksekutif
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Sasaran strategis ini dindikasikan oleh IKU dominan berupa “Persentase Pemda yang
menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. Capaian IKU diukur
berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP
sebanyak 6 Pemda atau 50% dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 12 Pemda.
Dibandingkan target sebesar 60% maka capaian IKU sebesar 83,33%.
6. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dankompeten pada 80% K/L/Pemda
Satu-satunya IKU yang mengindikasikan capaian sasaran strategis ini adalah “Persentase
Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” yang diukur dengan jumlah Pemda
yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak enam Pemda atau 50% dari jumlah
Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu
sebanyak dua belas Pemda. Dengan target 60%, maka capaian IKU ini adalah sebesar
71,43%.
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%
Dua IKU dominan yang menunjukkan capaian sasaran strategis ini terdiri dari
“Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisir” dan “Persentase kesesuaian
laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SAP”. IKU
dominan pertama diukur dari jumlah rencana pengawasan yang terealisasidibandingkan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan. Jumlah rencana
pengawasan tahun 2013 yang terealisasi sebanyak 331 PP atau 97,06% dari rencananya
sebanyak 341 PP. Dengan target 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 107,84%. IKU
dominan kedua diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan
perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada
catatan. Hasil reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta tahun 2013 tidak terdapat catatan dari Inspektorat, sehingga tercapai 100%.
Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai sebesar 100%.
8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
IKU ini diukur dari jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah sistem
informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak
sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target.
Selain pencapaian sasaran strategis tersebut, prestasi Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2013 adalah menjadi juara kedua lomba kehumasan
BPKP tahun 2013 dengan memperoleh tiga kategori juara yaitu sebagai juara terbaik 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
viRingkasan Eksekutif
kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori pengelola daily news, dan juara terbaik 3kategori pengelolaan website.
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam mencapai sasaran strategis tahun 2013 menggunakan dana
sebesar Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp18.685.873.700,00.
Sebagian besar sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa faktorsebagai berikut:
a. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders.
b. Kapabilitas, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas.
c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan baik
diantara pegawai.
d. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakartaserta stakeholder lainnya.
Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih
belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja
yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan
datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personilPerwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan
kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain
sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan
dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untukmenyelesaikan permasalahan yang dijumpai.
b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses
bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya
pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.
c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge basedmanagement dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalammelaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
viRingkasan Eksekutif
kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori pengelola daily news, dan juara terbaik 3kategori pengelolaan website.
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam mencapai sasaran strategis tahun 2013 menggunakan dana
sebesar Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp18.685.873.700,00.
Sebagian besar sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa faktorsebagai berikut:
a. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders.
b. Kapabilitas, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas.
c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan baik
diantara pegawai.
d. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakartaserta stakeholder lainnya.
Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih
belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja
yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan
datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personilPerwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan
kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain
sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan
dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untukmenyelesaikan permasalahan yang dijumpai.
b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses
bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya
pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.
c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge basedmanagement dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalammelaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
viRingkasan Eksekutif
kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori pengelola daily news, dan juara terbaik 3kategori pengelolaan website.
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam mencapai sasaran strategis tahun 2013 menggunakan dana
sebesar Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp18.685.873.700,00.
Sebagian besar sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa faktorsebagai berikut:
a. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders.
b. Kapabilitas, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas.
c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan baik
diantara pegawai.
d. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakartaserta stakeholder lainnya.
Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih
belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja
yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan
datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personilPerwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan
kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain
sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun kegagalan
dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untukmenyelesaikan permasalahan yang dijumpai.
b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses
bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta terwujudnya
pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.
c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge basedmanagement dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalammelaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis (penunjang).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
viiDaftar Isi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Halaman
i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi vii
BAB I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Aspek Strategis 2
D. Kegiatan dan Layanan Produk 3
E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 4
F. Sistematika Penyajian 6
BAB II Rencana dan Perjanjian Kinerja 8
A. Rencana Strategis 2010-2014 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 20
Bab III Akuntabilitas Kinerja 24
A. Capaian Kinerja 24
B. Analisis Capaian Kinerja 26
Sasaran Strategis 1 27
Sasaran Strategis 2 33
Sasaran Strategis 3 35
Sasaran Strategis 4 37
Sasaran Strategis 5 43
Sasaran Strategis 6 46
Sasaran Strategis 7 48
Sasaran Strategis 8 58
Bab IV Penutup 60
Lampiran :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012dan Target Tahun 2014
Opini BPK atas LKPD Tahun 2012
Capaian Kinerja BUMD Tahun Buku 2012
Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2013
Perbandingan Realisasi Tahun 2013 dengan Tahun 2012 danTarget Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
viiDaftar Isi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Halaman
i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi vii
BAB I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Aspek Strategis 2
D. Kegiatan dan Layanan Produk 3
E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 4
F. Sistematika Penyajian 6
BAB II Rencana dan Perjanjian Kinerja 8
A. Rencana Strategis 2010-2014 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 20
Bab III Akuntabilitas Kinerja 24
A. Capaian Kinerja 24
B. Analisis Capaian Kinerja 26
Sasaran Strategis 1 27
Sasaran Strategis 2 33
Sasaran Strategis 3 35
Sasaran Strategis 4 37
Sasaran Strategis 5 43
Sasaran Strategis 6 46
Sasaran Strategis 7 48
Sasaran Strategis 8 58
Bab IV Penutup 60
Lampiran :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012dan Target Tahun 2014
Opini BPK atas LKPD Tahun 2012
Capaian Kinerja BUMD Tahun Buku 2012
Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2013
Perbandingan Realisasi Tahun 2013 dengan Tahun 2012 danTarget Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
viiDaftar Isi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Halaman
i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi vii
BAB I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Aspek Strategis 2
D. Kegiatan dan Layanan Produk 3
E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 4
F. Sistematika Penyajian 6
BAB II Rencana dan Perjanjian Kinerja 8
A. Rencana Strategis 2010-2014 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 20
Bab III Akuntabilitas Kinerja 24
A. Capaian Kinerja 24
B. Analisis Capaian Kinerja 26
Sasaran Strategis 1 27
Sasaran Strategis 2 33
Sasaran Strategis 3 35
Sasaran Strategis 4 37
Sasaran Strategis 5 43
Sasaran Strategis 6 46
Sasaran Strategis 7 48
Sasaran Strategis 8 58
Bab IV Penutup 60
Lampiran :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012dan Target Tahun 2014
Opini BPK atas LKPD Tahun 2012
Capaian Kinerja BUMD Tahun Buku 2012
Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2013
Perbandingan Realisasi Tahun 2013 dengan Tahun 2012 danTarget Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
1Bab I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 guna mewujudkan sasaran
strategis yang ditetapkan.
LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30
Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan
akuntabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan
barang milik/kekayaan negara.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan
atau lintas departemen/lembaga/wilayah.
5. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
good governance.
L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
1Bab I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 guna mewujudkan sasaran
strategis yang ditetapkan.
LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30
Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan
akuntabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan
barang milik/kekayaan negara.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan
atau lintas departemen/lembaga/wilayah.
5. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
good governance.
L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
1Bab I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 guna mewujudkan sasaran
strategis yang ditetapkan.
LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30
Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan
akuntabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan
barang milik/kekayaan negara.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan
atau lintas departemen/lembaga/wilayah.
5. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
good governance.
L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
2Bab I Pendahuluan
6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
7. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu
pengawasan.
8. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP.
9. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah,
BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
10. Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU).
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
C. ASPEK STRATEGIS
1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012,
wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disamping meliputi 6
Pemerintah Daerah di wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga meliputi 6
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kota
Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan
Kabupaten Cilacap.
2. Peran Strategis Perwakilan BPKP
Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendukung pemerintah
dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas
dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah tersebut,
maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memposisikan diri untuk lebih
memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat
makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan
dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check and
balance atas pelaksanaan program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena proses
suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain, menetapkan,
mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
2Bab I Pendahuluan
6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
7. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu
pengawasan.
8. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP.
9. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah,
BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
10. Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU).
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
C. ASPEK STRATEGIS
1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012,
wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disamping meliputi 6
Pemerintah Daerah di wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga meliputi 6
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kota
Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan
Kabupaten Cilacap.
2. Peran Strategis Perwakilan BPKP
Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendukung pemerintah
dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas
dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah tersebut,
maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memposisikan diri untuk lebih
memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat
makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan
dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check and
balance atas pelaksanaan program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena proses
suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain, menetapkan,
mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
2Bab I Pendahuluan
6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
7. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu
pengawasan.
8. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP.
9. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah daerah,
BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
10. Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU).
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
C. ASPEK STRATEGIS
1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012,
wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disamping meliputi 6
Pemerintah Daerah di wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga meliputi 6
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kota
Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan
Kabupaten Cilacap.
2. Peran Strategis Perwakilan BPKP
Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendukung pemerintah
dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas
dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah tersebut,
maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memposisikan diri untuk lebih
memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat
makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan
dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check and
balance atas pelaksanaan program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena proses
suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain, menetapkan,
mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
3Bab I Pendahuluan
Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung fungsi dan
peran negara dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan adanya peningkatan
pemahaman dari pejabat fungsional auditor mengenai konsep pelayanan publik. Dalam
menjalankan fungsi dan perannya, negara/pemerintah membutuhkan informasi-
informasi yang dapat membantu dalam mendesain, menetapkan, mengimplementasikan
dan meningkatkan hasil kinerja kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional
auditor harus memfokuskan diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan
publik, harus mampu melakukan analisis kebijakan, harus mampu menjadi agen
perubahan (agent of change) dari setiap perkembangan pelayanan publik, harus mampu
menjalankan peran sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam
menerapkan SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap
menjalankan peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian organisasi BPKP
berperan penting dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai ““AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn
yyaanngg RReessppoonnssiiff,, IInntteerraakkttiiff,, ddaann TTeerrppeerrccaayyaa,, uunnttuukk MMeewwuujjuuddkkaann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann
NNeeggaarraa yyaanngg BBeerrkkuuaalliittaass..”” BPKP sebagai auditor presiden yang bersifat proaktif
merupakan resultan dari daya antisipasi, responsi, dan persuasi untuk menciptakan iklim
kerja partisipatoris yang tentunya akan menjadi kunci bagi peningkatan peran BPKP.
Untuk mencapai visi tersebut, BPKP perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada
yaitu sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana secara optimal, efisien
dan efektif. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, wajib meningkatkan peran dalam mendukung BPKP melaksanakan
misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.
D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengawasan
intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan meliputi:
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektor
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
3. Pengawasan atas penugasan presiden
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
3Bab I Pendahuluan
Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung fungsi dan
peran negara dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan adanya peningkatan
pemahaman dari pejabat fungsional auditor mengenai konsep pelayanan publik. Dalam
menjalankan fungsi dan perannya, negara/pemerintah membutuhkan informasi-
informasi yang dapat membantu dalam mendesain, menetapkan, mengimplementasikan
dan meningkatkan hasil kinerja kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional
auditor harus memfokuskan diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan
publik, harus mampu melakukan analisis kebijakan, harus mampu menjadi agen
perubahan (agent of change) dari setiap perkembangan pelayanan publik, harus mampu
menjalankan peran sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam
menerapkan SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap
menjalankan peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian organisasi BPKP
berperan penting dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai ““AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn
yyaanngg RReessppoonnssiiff,, IInntteerraakkttiiff,, ddaann TTeerrppeerrccaayyaa,, uunnttuukk MMeewwuujjuuddkkaann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann
NNeeggaarraa yyaanngg BBeerrkkuuaalliittaass..”” BPKP sebagai auditor presiden yang bersifat proaktif
merupakan resultan dari daya antisipasi, responsi, dan persuasi untuk menciptakan iklim
kerja partisipatoris yang tentunya akan menjadi kunci bagi peningkatan peran BPKP.
Untuk mencapai visi tersebut, BPKP perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada
yaitu sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana secara optimal, efisien
dan efektif. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, wajib meningkatkan peran dalam mendukung BPKP melaksanakan
misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.
D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengawasan
intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan meliputi:
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektor
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
3. Pengawasan atas penugasan presiden
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
3Bab I Pendahuluan
Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung fungsi dan
peran negara dalam memberikan pelayanan publik membutuhkan adanya peningkatan
pemahaman dari pejabat fungsional auditor mengenai konsep pelayanan publik. Dalam
menjalankan fungsi dan perannya, negara/pemerintah membutuhkan informasi-
informasi yang dapat membantu dalam mendesain, menetapkan, mengimplementasikan
dan meningkatkan hasil kinerja kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional
auditor harus memfokuskan diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan
publik, harus mampu melakukan analisis kebijakan, harus mampu menjadi agen
perubahan (agent of change) dari setiap perkembangan pelayanan publik, harus mampu
menjalankan peran sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam
menerapkan SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap
menjalankan peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian organisasi BPKP
berperan penting dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai ““AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn
yyaanngg RReessppoonnssiiff,, IInntteerraakkttiiff,, ddaann TTeerrppeerrccaayyaa,, uunnttuukk MMeewwuujjuuddkkaann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann
NNeeggaarraa yyaanngg BBeerrkkuuaalliittaass..”” BPKP sebagai auditor presiden yang bersifat proaktif
merupakan resultan dari daya antisipasi, responsi, dan persuasi untuk menciptakan iklim
kerja partisipatoris yang tentunya akan menjadi kunci bagi peningkatan peran BPKP.
Untuk mencapai visi tersebut, BPKP perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada
yaitu sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana secara optimal, efisien
dan efektif. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, wajib meningkatkan peran dalam mendukung BPKP melaksanakan
misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.
D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengawasan
intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan meliputi:
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektor
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
3. Pengawasan atas penugasan presiden
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
4Bab I Pendahuluan
4. Pendampingan Reviu LKPP/LKPD
5. Pengawasan penerimaan negara
6. Pengawasan PHLN
7. Assessment, Evaluasi GCG, KPI, Manajemen Risiko
8. Pengawasan Investigatif
9. Bimbingan teknis dan pengembangan sistem pelaporan keuangan
10. Sosialisasi SPIP
11. Diklat SPIP
12. Bimbingan teknis SPIP
E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
1. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala BPKP
Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Perwakilan
BPKP yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :
Bagian Tata Usaha
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
2. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang tersedia per 31 Desember 2013 sebanyak 146 orang,
berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci sebagai berikut:
Jenis Jabatan Jumlah
Struktural 10 orang
Fungsional Auditor 96 orang
Fungsional Arsiparis - orang
Fungsional Analis Kepegawaian 1 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
4Bab I Pendahuluan
4. Pendampingan Reviu LKPP/LKPD
5. Pengawasan penerimaan negara
6. Pengawasan PHLN
7. Assessment, Evaluasi GCG, KPI, Manajemen Risiko
8. Pengawasan Investigatif
9. Bimbingan teknis dan pengembangan sistem pelaporan keuangan
10. Sosialisasi SPIP
11. Diklat SPIP
12. Bimbingan teknis SPIP
E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
1. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala BPKP
Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Perwakilan
BPKP yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :
Bagian Tata Usaha
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
2. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang tersedia per 31 Desember 2013 sebanyak 146 orang,
berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci sebagai berikut:
Jenis Jabatan Jumlah
Struktural 10 orang
Fungsional Auditor 96 orang
Fungsional Arsiparis - orang
Fungsional Analis Kepegawaian 1 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
4Bab I Pendahuluan
4. Pendampingan Reviu LKPP/LKPD
5. Pengawasan penerimaan negara
6. Pengawasan PHLN
7. Assessment, Evaluasi GCG, KPI, Manajemen Risiko
8. Pengawasan Investigatif
9. Bimbingan teknis dan pengembangan sistem pelaporan keuangan
10. Sosialisasi SPIP
11. Diklat SPIP
12. Bimbingan teknis SPIP
E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
1. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala BPKP
Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Perwakilan
BPKP yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :
Bagian Tata Usaha
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
2. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang tersedia per 31 Desember 2013 sebanyak 146 orang,
berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci sebagai berikut:
Jenis Jabatan Jumlah
Struktural 10 orang
Fungsional Auditor 96 orang
Fungsional Arsiparis - orang
Fungsional Analis Kepegawaian 1 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
5Bab I Pendahuluan
Jenis Jabatan Jumlah
Fungsional Umum 37 orang
Pranata Komputer 2 orang
Total 146 orang
Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai
berikut:
Jenjang Pendidikan Jumlah
Pasca Sarjana 9 orang
Sarjana/Diploma IV 64 orang
Diploma III 46 orang
Diploma I - orang
SLTA 25 orang
SLTP 1 orang
SD 2 orang
Total 146 orang
Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2012 sebanyak 152 orang,
jumlah pegawai per 31 Desember 2013 berkurang sebanyak 6 orang disebabkan adanya
pegawai yang pensiun selama tahun 2013 sebanyak 10 orang, mutasi
keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak 19 orang, dan mutasi masuk dari unit lain
sebanyak 22 orang, serta aktif kembali sebagai PNS sebanyak 1 orang.
3. Sumber Daya Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran
2013 dibiayai dari DIPA Tahun 2013 dan dari dana yang disediakan oleh pihak ketiga.
Jumlah anggaran selama tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp18.685.873.700,00 sedangkan
realisasinya mencapai Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran.
Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
5Bab I Pendahuluan
Jenis Jabatan Jumlah
Fungsional Umum 37 orang
Pranata Komputer 2 orang
Total 146 orang
Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai
berikut:
Jenjang Pendidikan Jumlah
Pasca Sarjana 9 orang
Sarjana/Diploma IV 64 orang
Diploma III 46 orang
Diploma I - orang
SLTA 25 orang
SLTP 1 orang
SD 2 orang
Total 146 orang
Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2012 sebanyak 152 orang,
jumlah pegawai per 31 Desember 2013 berkurang sebanyak 6 orang disebabkan adanya
pegawai yang pensiun selama tahun 2013 sebanyak 10 orang, mutasi
keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak 19 orang, dan mutasi masuk dari unit lain
sebanyak 22 orang, serta aktif kembali sebagai PNS sebanyak 1 orang.
3. Sumber Daya Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran
2013 dibiayai dari DIPA Tahun 2013 dan dari dana yang disediakan oleh pihak ketiga.
Jumlah anggaran selama tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp18.685.873.700,00 sedangkan
realisasinya mencapai Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran.
Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
5Bab I Pendahuluan
Jenis Jabatan Jumlah
Fungsional Umum 37 orang
Pranata Komputer 2 orang
Total 146 orang
Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai
berikut:
Jenjang Pendidikan Jumlah
Pasca Sarjana 9 orang
Sarjana/Diploma IV 64 orang
Diploma III 46 orang
Diploma I - orang
SLTA 25 orang
SLTP 1 orang
SD 2 orang
Total 146 orang
Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2012 sebanyak 152 orang,
jumlah pegawai per 31 Desember 2013 berkurang sebanyak 6 orang disebabkan adanya
pegawai yang pensiun selama tahun 2013 sebanyak 10 orang, mutasi
keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak 19 orang, dan mutasi masuk dari unit lain
sebanyak 22 orang, serta aktif kembali sebagai PNS sebanyak 1 orang.
3. Sumber Daya Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran
2013 dibiayai dari DIPA Tahun 2013 dan dari dana yang disediakan oleh pihak ketiga.
Jumlah anggaran selama tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp18.685.873.700,00 sedangkan
realisasinya mencapai Rp18.426.886.112,00 atau 98,61% dari anggaran.
Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
6Bab I Pendahuluan
URAIANAnggaran Realisasi
%(Rp) (Rp)
Bagian Anggaran BPKP (DIPA) 17.500.000.000,00 17.240.992.412,00 98,51
Di luar Bagian Anggaran BPKP 1.185.873.700,00 1.185.873.700,00 100,00
Jumlah 18.685.873.700,00 18.426.886.112,00 98,61
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
NO URAIANPer 31 Des 2013
(Rp)Per 31 Des 2012
(Rp)
%Naik/
(Turun)
1 Tanah 30.030.260.000 30.030.260.000 -
2 Peralatan dan Mesin 11.845.907.374,00 11.620.041.272 1,94
3 Gedung dan Bangunan 20.970.330.188,00 20.448.905.888 2,54
4 Aset tetap lainnya 141.001.981 141.001.981 -
5 Konstruksi Dlm Pengerjaan - - -
6 Akum Penyusutan (15.455.522.388,00) - -
Jumlah 47.531.522.388,00 62.240.209.141 (23,57)
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 terdiri dari empat bab.
Bab I Pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LAKIP/’, tugas
dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan produk layanan, serta struktur organisasi
dan sumber daya.
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun
2010 - 2014 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
6Bab I Pendahuluan
URAIANAnggaran Realisasi
%(Rp) (Rp)
Bagian Anggaran BPKP (DIPA) 17.500.000.000,00 17.240.992.412,00 98,51
Di luar Bagian Anggaran BPKP 1.185.873.700,00 1.185.873.700,00 100,00
Jumlah 18.685.873.700,00 18.426.886.112,00 98,61
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
NO URAIANPer 31 Des 2013
(Rp)Per 31 Des 2012
(Rp)
%Naik/
(Turun)
1 Tanah 30.030.260.000 30.030.260.000 -
2 Peralatan dan Mesin 11.845.907.374,00 11.620.041.272 1,94
3 Gedung dan Bangunan 20.970.330.188,00 20.448.905.888 2,54
4 Aset tetap lainnya 141.001.981 141.001.981 -
5 Konstruksi Dlm Pengerjaan - - -
6 Akum Penyusutan (15.455.522.388,00) - -
Jumlah 47.531.522.388,00 62.240.209.141 (23,57)
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 terdiri dari empat bab.
Bab I Pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LAKIP/’, tugas
dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan produk layanan, serta struktur organisasi
dan sumber daya.
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun
2010 - 2014 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
6Bab I Pendahuluan
URAIANAnggaran Realisasi
%(Rp) (Rp)
Bagian Anggaran BPKP (DIPA) 17.500.000.000,00 17.240.992.412,00 98,51
Di luar Bagian Anggaran BPKP 1.185.873.700,00 1.185.873.700,00 100,00
Jumlah 18.685.873.700,00 18.426.886.112,00 98,61
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
NO URAIANPer 31 Des 2013
(Rp)Per 31 Des 2012
(Rp)
%Naik/
(Turun)
1 Tanah 30.030.260.000 30.030.260.000 -
2 Peralatan dan Mesin 11.845.907.374,00 11.620.041.272 1,94
3 Gedung dan Bangunan 20.970.330.188,00 20.448.905.888 2,54
4 Aset tetap lainnya 141.001.981 141.001.981 -
5 Konstruksi Dlm Pengerjaan - - -
6 Akum Penyusutan (15.455.522.388,00) - -
Jumlah 47.531.522.388,00 62.240.209.141 (23,57)
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 terdiri dari empat bab.
Bab I Pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LAKIP/’, tugas
dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan produk layanan, serta struktur organisasi
dan sumber daya.
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun
2010 - 2014 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
7Bab I Pendahuluan
tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta program dan
kegiatan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis dan
indikator kinerja utama beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan
mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian, hambatan tidak
tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi indikator kinerja
utama tahun 2013 dengan tahun 2012, dan perbandingan realisasi indikator kinerja utama
tahun 2013 dengan target indikator kinerja utama pada akhir periode Renstra tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
7Bab I Pendahuluan
tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta program dan
kegiatan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis dan
indikator kinerja utama beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan
mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian, hambatan tidak
tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi indikator kinerja
utama tahun 2013 dengan tahun 2012, dan perbandingan realisasi indikator kinerja utama
tahun 2013 dengan target indikator kinerja utama pada akhir periode Renstra tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
7Bab I Pendahuluan
tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta program dan
kegiatan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis dan
indikator kinerja utama beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan
mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian, hambatan tidak
tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi indikator kinerja
utama tahun 2013 dengan tahun 2012, dan perbandingan realisasi indikator kinerja utama
tahun 2013 dengan target indikator kinerja utama pada akhir periode Renstra tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
8Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BAB II
RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA
ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BPKP.
Program pada Renstra BPKP periode 2010-1014 telah diselaraskan dengan program
yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut,
program-program BPKP meliputi satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPKP.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan
penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal
yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga
sejak tahun 2012 dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan
tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit
jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud
agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-KL
S
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
8Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BAB II
RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA
ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BPKP.
Program pada Renstra BPKP periode 2010-1014 telah diselaraskan dengan program
yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut,
program-program BPKP meliputi satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPKP.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan
penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal
yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga
sejak tahun 2012 dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan
tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit
jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud
agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-KL
S
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
8Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BAB II
RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA
ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BPKP.
Program pada Renstra BPKP periode 2010-1014 telah diselaraskan dengan program
yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut,
program-program BPKP meliputi satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPKP.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan
penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal
yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga
sejak tahun 2012 dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan
tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit
jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud
agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-KL
S
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
9Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian
program-program prioritas pemerintah.
Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Visi :
Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
Visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden
merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact
maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan
pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh
pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.
Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan
perannya, Auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap terhadap
permasalahan yang dihadapi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di wilayah
kerjanya dan segera memberikan respon/ masukan kepada pengambil kebijakan.
Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/ kebutuhan stakeholders
di wilayah kerjanya. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan stakeholders haruslah selalu terjalin dengan baik dan
efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuka
saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP
lain dalam menjalankan perannya di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi
para auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan sebagai guru,
expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
9Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian
program-program prioritas pemerintah.
Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Visi :
Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
Visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden
merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact
maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan
pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh
pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.
Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan
perannya, Auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap terhadap
permasalahan yang dihadapi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di wilayah
kerjanya dan segera memberikan respon/ masukan kepada pengambil kebijakan.
Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/ kebutuhan stakeholders
di wilayah kerjanya. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan stakeholders haruslah selalu terjalin dengan baik dan
efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuka
saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP
lain dalam menjalankan perannya di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi
para auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan sebagai guru,
expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
9Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian
program-program prioritas pemerintah.
Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Visi :
Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
Visi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden
merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact
maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan
pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh
pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.
Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan
perannya, Auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap terhadap
permasalahan yang dihadapi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di wilayah
kerjanya dan segera memberikan respon/ masukan kepada pengambil kebijakan.
Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/ kebutuhan stakeholders
di wilayah kerjanya. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan stakeholders haruslah selalu terjalin dengan baik dan
efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuka
saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP
lain dalam menjalankan perannya di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi
para auditor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan sebagai guru,
expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
10Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan dalam visinya
sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi
sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat
bagi shareholders dan stakeholders di wilayah kerjanya.
Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan
keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu,
pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti
dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden, berperan membantu pengawasan
dalam bidang keuangan negara di wilayah kerjanya agar akuntabilitas Presiden dapat
memuaskan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat di wilayah kerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu
akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban
keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang
material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak
terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.
2. Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa
yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan
kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.
Misi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang
mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten
d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
10Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan dalam visinya
sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi
sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat
bagi shareholders dan stakeholders di wilayah kerjanya.
Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan
keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu,
pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti
dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden, berperan membantu pengawasan
dalam bidang keuangan negara di wilayah kerjanya agar akuntabilitas Presiden dapat
memuaskan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat di wilayah kerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu
akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban
keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang
material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak
terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.
2. Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa
yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan
kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.
Misi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang
mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten
d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
10Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan dalam visinya
sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi
sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat
bagi shareholders dan stakeholders di wilayah kerjanya.
Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan
keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu,
pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti
dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden, berperan membantu pengawasan
dalam bidang keuangan negara di wilayah kerjanya agar akuntabilitas Presiden dapat
memuaskan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat di wilayah kerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu
akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban
keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang
material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak
terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.
2. Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa
yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan
kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.
Misi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang
mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten
d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
11Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Auditor Presiden yang melaksanakan pengawasan intern atas
akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan enam
kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menegaskan bahwa misi ini
dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini
terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan
memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance
dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi
Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan
pengelolaan keuangan negara di wilayah kerjanya dan memberikan rekomendasi perbaikan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam
mencapai tujuannya.
Dalam misi pertama ini juga tercakup kegiatan dalam rangka membantu aparat
penegak hukum dan pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk
pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
memperkuat dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat, Inspektorat
Kabupaten/Kota.
Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan
pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh
instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60
Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP
yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu
kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada
seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
11Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Auditor Presiden yang melaksanakan pengawasan intern atas
akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan enam
kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menegaskan bahwa misi ini
dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini
terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan
memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance
dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi
Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan
pengelolaan keuangan negara di wilayah kerjanya dan memberikan rekomendasi perbaikan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam
mencapai tujuannya.
Dalam misi pertama ini juga tercakup kegiatan dalam rangka membantu aparat
penegak hukum dan pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk
pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
memperkuat dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat, Inspektorat
Kabupaten/Kota.
Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan
pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh
instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60
Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP
yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu
kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada
seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
11Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Auditor Presiden yang melaksanakan pengawasan intern atas
akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan enam
kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menegaskan bahwa misi ini
dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini
terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan
memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance
dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi
Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan
pengelolaan keuangan negara di wilayah kerjanya dan memberikan rekomendasi perbaikan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam
mencapai tujuannya.
Dalam misi pertama ini juga tercakup kegiatan dalam rangka membantu aparat
penegak hukum dan pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk
pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
memperkuat dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat, Inspektorat
Kabupaten/Kota.
Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan
pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh
instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60
Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP
yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu
kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada
seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
12Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Misi ketiga adalah misi pengimbang bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak
mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja
sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis
diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban
atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi
nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan
kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan
pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas
Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat
kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam
pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang
menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas
Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian
kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang
cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
3. Tujuan Strategis
Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan
kasus yang merugikan keuangan negara
d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
12Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Misi ketiga adalah misi pengimbang bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak
mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja
sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis
diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban
atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi
nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan
kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan
pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas
Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat
kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam
pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang
menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas
Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian
kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang
cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
3. Tujuan Strategis
Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan
kasus yang merugikan keuangan negara
d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
12Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Misi ketiga adalah misi pengimbang bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak
mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja
sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis
diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban
atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi
nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan
kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan
pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas
Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat
kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam
pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang
menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas
Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian
kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang
cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
3. Tujuan Strategis
Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan
kasus yang merugikan keuangan negara
d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
13Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/Pemerintah.
4. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan
penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama
satu tahun. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD;
b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%;
c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan
terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD;
d. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%;
e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda;
f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten pada 80% Pemda;
g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan
h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada perspektif manfaat, baik yang bersifat
outward looking maupun inward looking. Perspektif pertama, outward looking yaitu
perpektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal. Sedangkan perspektif kedua, inward
looking yaitu perspektif manfaat bagi stakeholders internal BPKP.
Penetapan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan
sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
13Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/Pemerintah.
4. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan
penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama
satu tahun. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD;
b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%;
c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan
terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD;
d. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%;
e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda;
f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten pada 80% Pemda;
g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan
h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada perspektif manfaat, baik yang bersifat
outward looking maupun inward looking. Perspektif pertama, outward looking yaitu
perpektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal. Sedangkan perspektif kedua, inward
looking yaitu perspektif manfaat bagi stakeholders internal BPKP.
Penetapan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan
sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
13Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/Pemerintah.
4. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan
penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama
satu tahun. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD;
b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%;
c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan
terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD;
d. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%;
e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda;
f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten pada 80% Pemda;
g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan
h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada perspektif manfaat, baik yang bersifat
outward looking maupun inward looking. Perspektif pertama, outward looking yaitu
perpektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal. Sedangkan perspektif kedua, inward
looking yaitu perspektif manfaat bagi stakeholders internal BPKP.
Penetapan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan
sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
14Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).
Tabel 2.1. di bawah ini menyajikan indikator-indikator kinerja utama Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014.
Tabel 2.1.Indikator Kinerja Utama
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
1. Meningkatnyakualitasakuntabilitaskeuangannegara
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunanLaporan Keuangan
90
Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP
100
Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar
100
Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yangdisampaikan ke BPKP Pusat
100
Persentase hasil pengawasanatas permintaan presidenyang disampaikan ke BPKPPusat
100
Persentase hasil pengawasanatas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusan olehstakeholders
90
Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
50
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Persentase temuan hasilpengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti
90
Persentase laporanpengawasan BUN yangdisampaikan tepat waktu
90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
14Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).
Tabel 2.1. di bawah ini menyajikan indikator-indikator kinerja utama Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014.
Tabel 2.1.Indikator Kinerja Utama
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
1. Meningkatnyakualitasakuntabilitaskeuangannegara
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunanLaporan Keuangan
90
Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP
100
Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar
100
Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yangdisampaikan ke BPKP Pusat
100
Persentase hasil pengawasanatas permintaan presidenyang disampaikan ke BPKPPusat
100
Persentase hasil pengawasanatas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusan olehstakeholders
90
Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
50
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Persentase temuan hasilpengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti
90
Persentase laporanpengawasan BUN yangdisampaikan tepat waktu
90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
14Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).
Tabel 2.1. di bawah ini menyajikan indikator-indikator kinerja utama Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014.
Tabel 2.1.Indikator Kinerja Utama
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
1. Meningkatnyakualitasakuntabilitaskeuangannegara
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunanLaporan Keuangan
90
Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP
100
Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar
100
Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yangdisampaikan ke BPKP Pusat
100
Persentase hasil pengawasanatas permintaan presidenyang disampaikan ke BPKPPusat
100
Persentase hasil pengawasanatas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusan olehstakeholders
90
Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
50
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Persentase temuan hasilpengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti
90
Persentase laporanpengawasan BUN yangdisampaikan tepat waktu
90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
15Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
2. Meningkatnyatatapemerintahanyang baik
1. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanansesuai Standar PelayananMinimal
60
Persentase BUMN/D/BLU/Dyang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
100
Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja
100
3. Terciptanyaiklim yangmencegahkecurangandanmemudahkanpengungkapankasus yangmerugikankeuangannegara
1. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi80%
Kelompok masyarakat yangmendapat sosialisasi ProgramAnti Korupsi
9
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisai/DA/asistensi/evaluasiFCP
8
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensiTPK
1
Persentase pelaksanaanpenugasan audit HKP,Eskalasi, dan Klaim
90
Persentase pelaksanaan auditinvestigasi, perhitungankerugian negara, danpemberian keterangan ahli
90
Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
80
Persentase laporankeinvestigasian yang sesuaistandar
100
Persentase hasil telaahanpengaduan masyarakat
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
15Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
2. Meningkatnyatatapemerintahanyang baik
1. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanansesuai Standar PelayananMinimal
60
Persentase BUMN/D/BLU/Dyang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
100
Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja
100
3. Terciptanyaiklim yangmencegahkecurangandanmemudahkanpengungkapankasus yangmerugikankeuangannegara
1. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi80%
Kelompok masyarakat yangmendapat sosialisasi ProgramAnti Korupsi
9
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisai/DA/asistensi/evaluasiFCP
8
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensiTPK
1
Persentase pelaksanaanpenugasan audit HKP,Eskalasi, dan Klaim
90
Persentase pelaksanaan auditinvestigasi, perhitungankerugian negara, danpemberian keterangan ahli
90
Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
80
Persentase laporankeinvestigasian yang sesuaistandar
100
Persentase hasil telaahanpengaduan masyarakat
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
15Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
2. Meningkatnyatatapemerintahanyang baik
1. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanansesuai Standar PelayananMinimal
60
Persentase BUMN/D/BLU/Dyang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
100
Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja
100
3. Terciptanyaiklim yangmencegahkecurangandanmemudahkanpengungkapankasus yangmerugikankeuangannegara
1. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi80%
Kelompok masyarakat yangmendapat sosialisasi ProgramAnti Korupsi
9
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisai/DA/asistensi/evaluasiFCP
8
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensiTPK
1
Persentase pelaksanaanpenugasan audit HKP,Eskalasi, dan Klaim
90
Persentase pelaksanaan auditinvestigasi, perhitungankerugian negara, danpemberian keterangan ahli
90
Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
80
Persentase laporankeinvestigasian yang sesuaistandar
100
Persentase hasil telaahanpengaduan masyarakat
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
16Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
4. Terciptanyaefektivitaspenyelenggaraan SPIP
1. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIP di70% K/L/Pemda
Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008
60
Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP 60 Tahun 2008
6
Jumlah Pemda yang dilakukanmonitoring SistemPengendalian Intern
8
5. Meningkatnyakapasitasaparatpengawasaninternpemerintahyangprofesionaldan kompeten
1. Meningkatnyakapasitas aparatpengawasanintern pemerintahyang profesionaldan kompetenpada 80% Pemda
Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA
70
2. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Persentase jumlah rencanapengawasan yang terealisasi
90
Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakartadengan SAP
100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta terhadaplayanan kepegawaian
7,40
Persentase Pagu Dana yangtidak diblokir dalam DIPA
100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta ataspencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
7,40
Jumlah publikasi kegiatanPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta di mediamassa
24
Persentase pemanfaatan asset 100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta terhadap
7,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
16Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
4. Terciptanyaefektivitaspenyelenggaraan SPIP
1. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIP di70% K/L/Pemda
Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008
60
Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP 60 Tahun 2008
6
Jumlah Pemda yang dilakukanmonitoring SistemPengendalian Intern
8
5. Meningkatnyakapasitasaparatpengawasaninternpemerintahyangprofesionaldan kompeten
1. Meningkatnyakapasitas aparatpengawasanintern pemerintahyang profesionaldan kompetenpada 80% Pemda
Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA
70
2. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Persentase jumlah rencanapengawasan yang terealisasi
90
Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakartadengan SAP
100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta terhadaplayanan kepegawaian
7,40
Persentase Pagu Dana yangtidak diblokir dalam DIPA
100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta ataspencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
7,40
Jumlah publikasi kegiatanPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta di mediamassa
24
Persentase pemanfaatan asset 100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta terhadap
7,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
16Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
4. Terciptanyaefektivitaspenyelenggaraan SPIP
1. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIP di70% K/L/Pemda
Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008
60
Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP 60 Tahun 2008
6
Jumlah Pemda yang dilakukanmonitoring SistemPengendalian Intern
8
5. Meningkatnyakapasitasaparatpengawasaninternpemerintahyangprofesionaldan kompeten
1. Meningkatnyakapasitas aparatpengawasanintern pemerintahyang profesionaldan kompetenpada 80% Pemda
Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA
70
2. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Persentase jumlah rencanapengawasan yang terealisasi
90
Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakartadengan SAP
100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta terhadaplayanan kepegawaian
7,40
Persentase Pagu Dana yangtidak diblokir dalam DIPA
100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta ataspencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
7,40
Jumlah publikasi kegiatanPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta di mediamassa
24
Persentase pemanfaatan asset 100
Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta terhadap
7,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
17Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
layanan sarpras
Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
100
Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan ataudiassessment tata kelola APIP
9
6. Terselenggaranya sistemdukunganpengambilankeputusanyang andalbagipresiden/pemerintah
1. Terselenggaranya100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah sistem informasi yangdimanfaatkan secara efektif
10
6. Program dan Kegiatan
Kebijakan dan program serta kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada
mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan
perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Kebijakan dan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan
negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing
House, dan Check and Balance.
Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta 2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP 2010-2014
yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan
dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai instrumen
kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program
generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
17Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
layanan sarpras
Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
100
Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan ataudiassessment tata kelola APIP
9
6. Terselenggaranya sistemdukunganpengambilankeputusanyang andalbagipresiden/pemerintah
1. Terselenggaranya100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah sistem informasi yangdimanfaatkan secara efektif
10
6. Program dan Kegiatan
Kebijakan dan program serta kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada
mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan
perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Kebijakan dan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan
negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing
House, dan Check and Balance.
Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta 2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP 2010-2014
yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan
dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai instrumen
kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program
generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
17Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tujuan Strategis Sasaran StrategisUraian Indikator Kinerja
UtamaTarget2013
layanan sarpras
Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
100
Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan ataudiassessment tata kelola APIP
9
6. Terselenggaranya sistemdukunganpengambilankeputusanyang andalbagipresiden/pemerintah
1. Terselenggaranya100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah sistem informasi yangdimanfaatkan secara efektif
10
6. Program dan Kegiatan
Kebijakan dan program serta kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada
mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan
perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Kebijakan dan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan
negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing
House, dan Check and Balance.
Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta 2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP 2010-2014
yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan
dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai instrumen
kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program
generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
18Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik
merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang
bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi
pemerintahan (pelayanan internal).
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas
dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-
2014 berisi tiga program sebagai berikut:
1. Program Teknis : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan
anggaran sebesar Rp3.745.746.000,00.
2. Program Generik
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan
anggaran sebesar Rp13.070.946.000,00.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan anggaran
sebesar Rp683.308.000,00.
Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2
yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran strategis tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2.Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan
Program Sasaran Strategis Kegiatan
1. ProgramPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaan
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Pendampingan reviu terhadap LKKL/LKPD
Pendampingan penyusunan LKKL/LKPD
Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknispenyusunan APBD, asistensi SAKD, danasistensi SIMDA pada Pemda
Audit keuangan proyek PHLN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
18Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik
merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang
bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi
pemerintahan (pelayanan internal).
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas
dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-
2014 berisi tiga program sebagai berikut:
1. Program Teknis : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan
anggaran sebesar Rp3.745.746.000,00.
2. Program Generik
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan
anggaran sebesar Rp13.070.946.000,00.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan anggaran
sebesar Rp683.308.000,00.
Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2
yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran strategis tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2.Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan
Program Sasaran Strategis Kegiatan
1. ProgramPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaan
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Pendampingan reviu terhadap LKKL/LKPD
Pendampingan penyusunan LKKL/LKPD
Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknispenyusunan APBD, asistensi SAKD, danasistensi SIMDA pada Pemda
Audit keuangan proyek PHLN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
18Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik
merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang
bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi
pemerintahan (pelayanan internal).
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas
dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-
2014 berisi tiga program sebagai berikut:
1. Program Teknis : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan
anggaran sebesar Rp3.745.746.000,00.
2. Program Generik
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan
anggaran sebesar Rp13.070.946.000,00.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan anggaran
sebesar Rp683.308.000,00.
Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2
yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran strategis tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2.Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan
Program Sasaran Strategis Kegiatan
1. ProgramPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaan
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Pendampingan reviu terhadap LKKL/LKPD
Pendampingan penyusunan LKKL/LKPD
Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknispenyusunan APBD, asistensi SAKD, danasistensi SIMDA pada Pemda
Audit keuangan proyek PHLN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
19Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Program Sasaran Strategis Kegiatan
PenyelenggaraanSistemPengendalianInternPemerintah
Audit kinerja PPIP
Quality Assurance pelaksananaan AuditPNPM Mandiri
Evaluasi Penyerapan Anggaran
Verifikasi lokasi dan alokasi dana BLMPNPM Mandiri Perkotaan
Pendampingan penyelesaian tindak lanjuthasil audit BPK RI
Pendampingan penyusunan LK BUMD
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Audit PNBP
Evaluasi penyerapan anggaran
3. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Supervisi/pengamatan atas pelayananpublik
Audit kinerja pelayanan
Bimtek SAK ETAP pada PDAM
Asistensi implementasi SIA pada PDAM
Penyusunan profil BUMD
4. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi80%
Sosialisasi Program Anti Korupsi
Sosialisasi/asistensi FCP
Audit Investigatif
Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara
Pemberian Keterangan Ahli
Kajian peraturan yang berpotensi TPK
Audit penyesuaian harga dan klaim
Penyelesaian hambatan pembangunan
5. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIPdi 60%K/L/Pemda
Sosialisai SPIP
Bimtek perbaikan pelaksanaan SPIP
Monitoring perbaikan pelaksanaan SPIP
Pendampingan riviu pelaksanaan SPIP
2. ProgramDukungan
6. Meningkatnyakapasitas aparat
Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
19Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Program Sasaran Strategis Kegiatan
PenyelenggaraanSistemPengendalianInternPemerintah
Audit kinerja PPIP
Quality Assurance pelaksananaan AuditPNPM Mandiri
Evaluasi Penyerapan Anggaran
Verifikasi lokasi dan alokasi dana BLMPNPM Mandiri Perkotaan
Pendampingan penyelesaian tindak lanjuthasil audit BPK RI
Pendampingan penyusunan LK BUMD
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Audit PNBP
Evaluasi penyerapan anggaran
3. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Supervisi/pengamatan atas pelayananpublik
Audit kinerja pelayanan
Bimtek SAK ETAP pada PDAM
Asistensi implementasi SIA pada PDAM
Penyusunan profil BUMD
4. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi80%
Sosialisasi Program Anti Korupsi
Sosialisasi/asistensi FCP
Audit Investigatif
Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara
Pemberian Keterangan Ahli
Kajian peraturan yang berpotensi TPK
Audit penyesuaian harga dan klaim
Penyelesaian hambatan pembangunan
5. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIPdi 60%K/L/Pemda
Sosialisai SPIP
Bimtek perbaikan pelaksanaan SPIP
Monitoring perbaikan pelaksanaan SPIP
Pendampingan riviu pelaksanaan SPIP
2. ProgramDukungan
6. Meningkatnyakapasitas aparat
Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
19Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Program Sasaran Strategis Kegiatan
PenyelenggaraanSistemPengendalianInternPemerintah
Audit kinerja PPIP
Quality Assurance pelaksananaan AuditPNPM Mandiri
Evaluasi Penyerapan Anggaran
Verifikasi lokasi dan alokasi dana BLMPNPM Mandiri Perkotaan
Pendampingan penyelesaian tindak lanjuthasil audit BPK RI
Pendampingan penyusunan LK BUMD
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Audit PNBP
Evaluasi penyerapan anggaran
3. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Supervisi/pengamatan atas pelayananpublik
Audit kinerja pelayanan
Bimtek SAK ETAP pada PDAM
Asistensi implementasi SIA pada PDAM
Penyusunan profil BUMD
4. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi80%
Sosialisasi Program Anti Korupsi
Sosialisasi/asistensi FCP
Audit Investigatif
Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara
Pemberian Keterangan Ahli
Kajian peraturan yang berpotensi TPK
Audit penyesuaian harga dan klaim
Penyelesaian hambatan pembangunan
5. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIPdi 60%K/L/Pemda
Sosialisai SPIP
Bimtek perbaikan pelaksanaan SPIP
Monitoring perbaikan pelaksanaan SPIP
Pendampingan riviu pelaksanaan SPIP
2. ProgramDukungan
6. Meningkatnyakapasitas aparat
Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
20Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Program Sasaran Strategis Kegiatan
Manajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya BPKPdan ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur NegaraBPKP
pengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Sosialisasi dan bimtek penerapan APIP
Evaluasi penerapan tata kelola APIP
7. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Penyusunan rencana dan laporan hasilpengawasan
Pengelolaan kepegawaian
Pengelolaan anggaran dan sistemakuntansi pemerintah
Pengelolaan sarana dan prasarana
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi.
Penetapan Kinerja (Tapkin) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan BPKP untuk
memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan
atau kegagalan organisasi.
Penetapan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja
merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.
Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang
memuat 35 indikator kinerja utama tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
20Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Program Sasaran Strategis Kegiatan
Manajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya BPKPdan ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur NegaraBPKP
pengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Sosialisasi dan bimtek penerapan APIP
Evaluasi penerapan tata kelola APIP
7. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Penyusunan rencana dan laporan hasilpengawasan
Pengelolaan kepegawaian
Pengelolaan anggaran dan sistemakuntansi pemerintah
Pengelolaan sarana dan prasarana
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi.
Penetapan Kinerja (Tapkin) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan BPKP untuk
memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan
atau kegagalan organisasi.
Penetapan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja
merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.
Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang
memuat 35 indikator kinerja utama tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
20Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Program Sasaran Strategis Kegiatan
Manajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya BPKPdan ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur NegaraBPKP
pengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Sosialisasi dan bimtek penerapan APIP
Evaluasi penerapan tata kelola APIP
7. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Penyusunan rencana dan laporan hasilpengawasan
Pengelolaan kepegawaian
Pengelolaan anggaran dan sistemakuntansi pemerintah
Pengelolaan sarana dan prasarana
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi.
Penetapan Kinerja (Tapkin) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan BPKP untuk
memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan
atau kegagalan organisasi.
Penetapan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013
memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja
merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.
Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang
memuat 35 indikator kinerja utama tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
21Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tabel 2.3.Penetapan Kinerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2013
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunan LaporanKeuangan
% 90
Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP
% 100
Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukunganWajar
% 100
Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke BPKP Pusat
% 100
Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke BPKP Pusat
% 100
Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahanpengambilan keputusan oleh stakeholders
% 90
Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi
% 50
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Persentase hasil pengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
% 90
Persentase laporan pengawasan BUN yangdisampaikan tepat waktu
% 90
3. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Persentase IPD yang melaksanakanpelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
% 60
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 100
Persentase BUMD yang dilakukan auditkinerja
% 100
4. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan dan
Kelompok masyarakat yang mendapatsosialisasi Program Anti Korupsi
Pokmas 9
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD IPP/IPD/ 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
21Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tabel 2.3.Penetapan Kinerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2013
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunan LaporanKeuangan
% 90
Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP
% 100
Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukunganWajar
% 100
Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke BPKP Pusat
% 100
Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke BPKP Pusat
% 100
Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahanpengambilan keputusan oleh stakeholders
% 90
Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi
% 50
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Persentase hasil pengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
% 90
Persentase laporan pengawasan BUN yangdisampaikan tepat waktu
% 90
3. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Persentase IPD yang melaksanakanpelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
% 60
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 100
Persentase BUMD yang dilakukan auditkinerja
% 100
4. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan dan
Kelompok masyarakat yang mendapatsosialisasi Program Anti Korupsi
Pokmas 9
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD IPP/IPD/ 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
21Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tabel 2.3.Penetapan Kinerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2013
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
1. Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunan LaporanKeuangan
% 90
Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP
% 100
Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukunganWajar
% 100
Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke BPKP Pusat
% 100
Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke BPKP Pusat
% 100
Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahanpengambilan keputusan oleh stakeholders
% 90
Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi
% 50
2. Tercapainyaoptimalisasipenerimaannegara sebesar87,50%
Persentase hasil pengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
% 90
Persentase laporan pengawasan BUN yangdisampaikan tepat waktu
% 90
3. TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
Persentase IPD yang melaksanakanpelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
% 60
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 100
Persentase BUMD yang dilakukan auditkinerja
% 100
4. Meningkatkankesadaran danketerlibatanK/L/Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan dan
Kelompok masyarakat yang mendapatsosialisasi Program Anti Korupsi
Pokmas 9
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD IPP/IPD/ 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
22Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
pemberantasankorupsi menjadi80%
yang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
BUMD/BLUD
Persentase pelaksanaan penugasan auditHKP, Eskalasi, dan Klaim
% 90
Persentase pelaksanaan audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli
% 90
Persentase TL hasil audit investigasi non TPKoleh instansi berwenang
% 80
Persentase laporan keinvestigasian yangsesuai standar
% 100
Persentase hasil telaahan pengaduanmasyarakat
% 100
5. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIPdi 60%K/L/Pemda
Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
% 60
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun2008
Pemda 6
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern
Pemda 8
6. Meningkatnyakapasitas aparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA
% 70
7. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Persentase jumlah rencana pengawasan yangterealisasi
% 90
Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta dengan SAP
% 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta terhadaplayanan kepegawaian
SkalaLikert1 sd 10
7,40
Persentase Pagu Dana yang tidak diblokirdalam DIPA
% 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan
SkalaLikert
7,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
22Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
pemberantasankorupsi menjadi80%
yang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
BUMD/BLUD
Persentase pelaksanaan penugasan auditHKP, Eskalasi, dan Klaim
% 90
Persentase pelaksanaan audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli
% 90
Persentase TL hasil audit investigasi non TPKoleh instansi berwenang
% 80
Persentase laporan keinvestigasian yangsesuai standar
% 100
Persentase hasil telaahan pengaduanmasyarakat
% 100
5. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIPdi 60%K/L/Pemda
Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
% 60
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun2008
Pemda 6
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern
Pemda 8
6. Meningkatnyakapasitas aparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA
% 70
7. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Persentase jumlah rencana pengawasan yangterealisasi
% 90
Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta dengan SAP
% 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta terhadaplayanan kepegawaian
SkalaLikert1 sd 10
7,40
Persentase Pagu Dana yang tidak diblokirdalam DIPA
% 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan
SkalaLikert
7,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
22Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
pemberantasankorupsi menjadi80%
yang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
BUMD/BLUD
Persentase pelaksanaan penugasan auditHKP, Eskalasi, dan Klaim
% 90
Persentase pelaksanaan audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli
% 90
Persentase TL hasil audit investigasi non TPKoleh instansi berwenang
% 80
Persentase laporan keinvestigasian yangsesuai standar
% 100
Persentase hasil telaahan pengaduanmasyarakat
% 100
5. Meningkatnyakualitaspenerapan SPIPdi 60%K/L/Pemda
Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
% 60
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun2008
Pemda 6
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern
Pemda 8
6. Meningkatnyakapasitas aparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA
% 70
7. Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaankeuangan sebesar100%
Persentase jumlah rencana pengawasan yangterealisasi
% 90
Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta dengan SAP
% 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta terhadaplayanan kepegawaian
SkalaLikert1 sd 10
7,40
Persentase Pagu Dana yang tidak diblokirdalam DIPA
% 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan
SkalaLikert
7,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
23Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
anggaran yang diajukan sesuai prosedur 1 sd 10
Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta di media massa
Kali 24
Persentase pemanfaatan asset % 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta terhadaplayanan sarpras
SkalaLikert1 sd 10
7,40
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasilaudit Inspektorat
% 100
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasidan atau diassessment tata kelola APIP
Instansi 9
8. Terselenggaranya100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkansecara efektif
Sistem 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
23Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
anggaran yang diajukan sesuai prosedur 1 sd 10
Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta di media massa
Kali 24
Persentase pemanfaatan asset % 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta terhadaplayanan sarpras
SkalaLikert1 sd 10
7,40
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasilaudit Inspektorat
% 100
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasidan atau diassessment tata kelola APIP
Instansi 9
8. Terselenggaranya100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkansecara efektif
Sistem 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
23Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target
anggaran yang diajukan sesuai prosedur 1 sd 10
Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta di media massa
Kali 24
Persentase pemanfaatan asset % 100
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta terhadaplayanan sarpras
SkalaLikert1 sd 10
7,40
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasilaudit Inspektorat
% 100
Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasidan atau diassessment tata kelola APIP
Instansi 9
8. Terselenggaranya100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkansecara efektif
Sistem 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
24Bab III Akuntabilitas Kinerja
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
kuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013diketahui berdasarkan hasil dari pengukuran capaian kinerja. Pengukuran
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang
diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2013. Ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP menitikberatkan pada pengukuran
pencapaian tujuan/sasaran strategis. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis
secara langsung.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU
dominan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukananalisis yang lebih mendalam terhadap capaian yang di bawah target untuk mengetahui
faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2014
dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).
Untuk menghindari distorsi perhitungan, pengukuran capaian sasaran strategisdihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKUdominan.
Hasil pengukuran terhadap 35 IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2013 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan
menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD
1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunanLaporan Keuangan
% 90 266,67 120
2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opiniminimal WDP
% 100 100 100
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukungan Wajar
% 100 100 100
A
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
24Bab III Akuntabilitas Kinerja
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
kuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013diketahui berdasarkan hasil dari pengukuran capaian kinerja. Pengukuran
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang
diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2013. Ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP menitikberatkan pada pengukuran
pencapaian tujuan/sasaran strategis. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis
secara langsung.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU
dominan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukananalisis yang lebih mendalam terhadap capaian yang di bawah target untuk mengetahui
faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2014
dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).
Untuk menghindari distorsi perhitungan, pengukuran capaian sasaran strategisdihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKUdominan.
Hasil pengukuran terhadap 35 IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2013 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan
menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD
1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunanLaporan Keuangan
% 90 266,67 120
2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opiniminimal WDP
% 100 100 100
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukungan Wajar
% 100 100 100
A
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
24Bab III Akuntabilitas Kinerja
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
kuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013diketahui berdasarkan hasil dari pengukuran capaian kinerja. Pengukuran
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang
diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2013. Ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP menitikberatkan pada pengukuran
pencapaian tujuan/sasaran strategis. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis
secara langsung.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU
dominan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukananalisis yang lebih mendalam terhadap capaian yang di bawah target untuk mengetahui
faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2014
dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).
Untuk menghindari distorsi perhitungan, pengukuran capaian sasaran strategisdihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKUdominan.
Hasil pengukuran terhadap 35 IKU Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2013 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan
menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD
1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunanLaporan Keuangan
% 90 266,67 120
2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opiniminimal WDP
% 100 100 100
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukungan Wajar
% 100 100 100
A
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
25Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke
Pusat% 100 163,00 120,00
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
% 100 111,76 111,76
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 90 95,00 105,56
7 Persentase BUMD yang mendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
% 50 50,00 100,00
Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
8 Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaannegara/daerah yang ditindaklanjuti
% 90 90,00 100,00
9 Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu % 90 90,91 101,01
Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis 2.1 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai StandarPelayanan Minimal
% 60 100 120,00
11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 100 163 120,00
12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 100
Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklaim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang MerugikanKeuangan NegaraSasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi Menjadi 80%13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program
Anti KorupsiPokmas 9 21 120,00
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 120,00
15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
1 6 120,00
16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaianharga
% 90 100 111,11
17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA % 90 92,31 102,56
18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansiberwenang
% 80 28 35,00
19 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar % 100 100 100
20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 100 100 100
Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008
% 60 50 83,33
22 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda 6 12 120,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
25Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke
Pusat% 100 163,00 120,00
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
% 100 111,76 111,76
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 90 95,00 105,56
7 Persentase BUMD yang mendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
% 50 50,00 100,00
Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
8 Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaannegara/daerah yang ditindaklanjuti
% 90 90,00 100,00
9 Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu % 90 90,91 101,01
Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis 2.1 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai StandarPelayanan Minimal
% 60 100 120,00
11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 100 163 120,00
12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 100
Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklaim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang MerugikanKeuangan NegaraSasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi Menjadi 80%13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program
Anti KorupsiPokmas 9 21 120,00
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 120,00
15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
1 6 120,00
16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaianharga
% 90 100 111,11
17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA % 90 92,31 102,56
18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansiberwenang
% 80 28 35,00
19 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar % 100 100 100
20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 100 100 100
Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008
% 60 50 83,33
22 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda 6 12 120,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
25Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke
Pusat% 100 163,00 120,00
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
% 100 111,76 111,76
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 90 95,00 105,56
7 Persentase BUMD yang mendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
% 50 50,00 100,00
Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
8 Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaannegara/daerah yang ditindaklanjuti
% 90 90,00 100,00
9 Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu % 90 90,91 101,01
Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis 2.1 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai StandarPelayanan Minimal
% 60 100 120,00
11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 100 163 120,00
12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 100
Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklaim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang MerugikanKeuangan NegaraSasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi Menjadi 80%13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program
Anti KorupsiPokmas 9 21 120,00
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 120,00
15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
1 6 120,00
16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaianharga
% 90 100 111,11
17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA % 90 92,31 102,56
18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansiberwenang
% 80 28 35,00
19 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar % 100 100 100
20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 100 100 100
Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008
% 60 50 83,33
22 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda 6 12 120,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
26Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian
InternPemda 8 12 120,00
Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%Pemda24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA % 70 50 71,43
Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangansebesar 100%25 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang
terealisasi% 90 97,06 107,84
26 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKPdengan SAP
% 100 100 100
27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanankepegawaian
Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,42 100,27
28 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 100 100 100
29 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur
Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,80 105,41
30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Kali 24 53 120,00
31 Persentase pemanfaatan asset % 100 100 100
32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,70 104,05
33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat % 100 100 100
34 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Instansi 9 10 111,11
Tujuan Strategis 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah
Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
35 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Sistem 10 10 100
Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya
dapat dilihat pada Lampiran 1.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran
strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung
capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
26Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian
InternPemda 8 12 120,00
Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%Pemda24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA % 70 50 71,43
Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangansebesar 100%25 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang
terealisasi% 90 97,06 107,84
26 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKPdengan SAP
% 100 100 100
27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanankepegawaian
Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,42 100,27
28 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 100 100 100
29 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur
Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,80 105,41
30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Kali 24 53 120,00
31 Persentase pemanfaatan asset % 100 100 100
32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,70 104,05
33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat % 100 100 100
34 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Instansi 9 10 111,11
Tujuan Strategis 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah
Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
35 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Sistem 10 10 100
Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya
dapat dilihat pada Lampiran 1.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran
strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung
capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
26Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(%)23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian
InternPemda 8 12 120,00
Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%Pemda24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA % 70 50 71,43
Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangansebesar 100%25 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang
terealisasi% 90 97,06 107,84
26 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKPdengan SAP
% 100 100 100
27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanankepegawaian
Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,42 100,27
28 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 100 100 100
29 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur
Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,80 105,41
30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Kali 24 53 120,00
31 Persentase pemanfaatan asset % 100 100 100
32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Skalalikert
1 sd 10
7,40 7,70 104,05
33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat % 100 100 100
34 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Instansi 9 10 111,11
Tujuan Strategis 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah
Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
35 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Sistem 10 10 100
Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya
dapat dilihat pada Lampiran 1.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran
strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung
capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
27Bab III Akuntabilitas Kinerja
Analisis tentang enam sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir
masa Renstra, disajikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terus
mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan berbagai upaya strategis yang dilaksanakan. Di antaranya dengankomunikasi yang intensif dengan para mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pendampingan
penyusunan atau reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda.
Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disusun sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal
WDP.
Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikanoleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D.
Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2013 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase IPP yang mendapat pendampinganpenyusunan Laporan Keuangan
% 100 266,67 166,67 95 280,70
2 Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP
% 100 100 0 100 100
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
% 100 100 0 100 100
4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat
% 88,24 163 74,76 95 171,58
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke Pusat
% 92,86 111,76 18,90 95 117,64
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders
% 52,00 95 43,00 95 100
7 Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi
% 55,56 50 (5,56) 75 66,67
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana padaTabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
27Bab III Akuntabilitas Kinerja
Analisis tentang enam sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir
masa Renstra, disajikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terus
mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan berbagai upaya strategis yang dilaksanakan. Di antaranya dengankomunikasi yang intensif dengan para mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pendampingan
penyusunan atau reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda.
Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disusun sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal
WDP.
Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikanoleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D.
Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2013 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase IPP yang mendapat pendampinganpenyusunan Laporan Keuangan
% 100 266,67 166,67 95 280,70
2 Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP
% 100 100 0 100 100
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
% 100 100 0 100 100
4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat
% 88,24 163 74,76 95 171,58
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke Pusat
% 92,86 111,76 18,90 95 117,64
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders
% 52,00 95 43,00 95 100
7 Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi
% 55,56 50 (5,56) 75 66,67
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana padaTabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
27Bab III Akuntabilitas Kinerja
Analisis tentang enam sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir
masa Renstra, disajikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terus
mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan berbagai upaya strategis yang dilaksanakan. Di antaranya dengankomunikasi yang intensif dengan para mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pendampingan
penyusunan atau reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda.
Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disusun sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal
WDP.
Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikanoleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D.
Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2013 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase IPP yang mendapat pendampinganpenyusunan Laporan Keuangan
% 100 266,67 166,67 95 280,70
2 Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP
% 100 100 0 100 100
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
% 100 100 0 100 100
4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat
% 88,24 163 74,76 95 171,58
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke Pusat
% 92,86 111,76 18,90 95 117,64
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders
% 52,00 95 43,00 95 100
7 Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi
% 55,56 50 (5,56) 75 66,67
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana padaTabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
28Bab III Akuntabilitas Kinerja
maksimal sebesar 120%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran108,19%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mendorong peningkatan
kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Hal tersebut ditunjukkan dengan
menetapkan salah satu IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa
“Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan
target sebesar 90%.” Penetapan IKU tersebut dimaksudkan agar dapat membantuterlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil pendampingan penyusunan
laporan keuangan berkontribusi menentukan kualitas dari laporan keuangan yang akan
diberikan opini oleh BPK RI.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal
tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangandibandingkan dengan target dalam PKPT.
Dalam tahun 2013 jumlah IPP tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan
dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 32 IPP atau tercapai maksimal sebesar
266,67% dari jumlah IPP yang ditargetkan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta sebanyak 12 IPP. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%,
maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan
dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL” dengan target tahun
2013 sebanyak 7 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 38 laporan atau tercapai
maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp168.555.000,00 atau
94,40% dari anggarannya sebesar Rp178.555.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp94.715.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp73.840.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 941 OH atau 270,40% dari rencananya
sebanyak 348 OH.
2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Sama halnya dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta juga bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dengan menetapkan IKU dominan kedua berupa “Persentase IPD
yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”. Keberhasilan pencapaian
IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
28Bab III Akuntabilitas Kinerja
maksimal sebesar 120%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran108,19%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mendorong peningkatan
kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Hal tersebut ditunjukkan dengan
menetapkan salah satu IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa
“Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan
target sebesar 90%.” Penetapan IKU tersebut dimaksudkan agar dapat membantuterlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil pendampingan penyusunan
laporan keuangan berkontribusi menentukan kualitas dari laporan keuangan yang akan
diberikan opini oleh BPK RI.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal
tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangandibandingkan dengan target dalam PKPT.
Dalam tahun 2013 jumlah IPP tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan
dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 32 IPP atau tercapai maksimal sebesar
266,67% dari jumlah IPP yang ditargetkan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta sebanyak 12 IPP. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%,
maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan
dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL” dengan target tahun
2013 sebanyak 7 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 38 laporan atau tercapai
maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp168.555.000,00 atau
94,40% dari anggarannya sebesar Rp178.555.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp94.715.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp73.840.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 941 OH atau 270,40% dari rencananya
sebanyak 348 OH.
2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Sama halnya dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta juga bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dengan menetapkan IKU dominan kedua berupa “Persentase IPD
yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”. Keberhasilan pencapaian
IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
28Bab III Akuntabilitas Kinerja
maksimal sebesar 120%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran108,19%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mendorong peningkatan
kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Hal tersebut ditunjukkan dengan
menetapkan salah satu IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa
“Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan
target sebesar 90%.” Penetapan IKU tersebut dimaksudkan agar dapat membantuterlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil pendampingan penyusunan
laporan keuangan berkontribusi menentukan kualitas dari laporan keuangan yang akan
diberikan opini oleh BPK RI.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal
tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangandibandingkan dengan target dalam PKPT.
Dalam tahun 2013 jumlah IPP tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan
dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 32 IPP atau tercapai maksimal sebesar
266,67% dari jumlah IPP yang ditargetkan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta sebanyak 12 IPP. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%,
maka IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan
dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL” dengan target tahun
2013 sebanyak 7 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 38 laporan atau tercapai
maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp168.555.000,00 atau
94,40% dari anggarannya sebesar Rp178.555.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp94.715.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp73.840.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 941 OH atau 270,40% dari rencananya
sebanyak 348 OH.
2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Sama halnya dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta juga bertekad mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dengan menetapkan IKU dominan kedua berupa “Persentase IPD
yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”. Keberhasilan pencapaian
IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
29Bab III Akuntabilitas Kinerja
minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal
WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%,
maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Peroleh opini LKPD di wilayah kerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada tabel 3.3 di bawah ini.
Tabel 3.3Perkembangan Opini LKPD
No OpiniJumlah LKPD
2012 2011
1 Wajar Tanpa Pengecualian 6 32 Wajar Dengan Pengecualian 6 93 Tidak Wajar - -4 Tidak Memberi Pendapat - -
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telahmemenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD” dengan target
tahun 2013 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 172 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp657.216.000,00 atau101,55% dari anggarannya sebesar Rp647.216.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp290.491.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp366.725.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 3.001 OH atau
1.163,18% dari rencananya sebanyak 258 OH.
3. Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
IKU selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase jumlah laporan
keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” dengan target sebesar100%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN yang memperoleh simpulan Wajar dengan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN.
Pada tahun 2013 realisasi IKU ini sebanyak 50 laporan atau 100% dari seluruh laporan
keuangan proyek PHLN. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian
IKU ini adalah sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
29Bab III Akuntabilitas Kinerja
minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal
WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%,
maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Peroleh opini LKPD di wilayah kerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada tabel 3.3 di bawah ini.
Tabel 3.3Perkembangan Opini LKPD
No OpiniJumlah LKPD
2012 2011
1 Wajar Tanpa Pengecualian 6 32 Wajar Dengan Pengecualian 6 93 Tidak Wajar - -4 Tidak Memberi Pendapat - -
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telahmemenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD” dengan target
tahun 2013 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 172 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp657.216.000,00 atau101,55% dari anggarannya sebesar Rp647.216.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp290.491.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp366.725.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 3.001 OH atau
1.163,18% dari rencananya sebanyak 258 OH.
3. Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
IKU selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase jumlah laporan
keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” dengan target sebesar100%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN yang memperoleh simpulan Wajar dengan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN.
Pada tahun 2013 realisasi IKU ini sebanyak 50 laporan atau 100% dari seluruh laporan
keuangan proyek PHLN. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian
IKU ini adalah sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
29Bab III Akuntabilitas Kinerja
minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam tahun 2013 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal
WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%,
maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Peroleh opini LKPD di wilayah kerja
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada tabel 3.3 di bawah ini.
Tabel 3.3Perkembangan Opini LKPD
No OpiniJumlah LKPD
2012 2011
1 Wajar Tanpa Pengecualian 6 32 Wajar Dengan Pengecualian 6 93 Tidak Wajar - -4 Tidak Memberi Pendapat - -
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telahmemenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD” dengan target
tahun 2013 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 172 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp657.216.000,00 atau101,55% dari anggarannya sebesar Rp647.216.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp290.491.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp366.725.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 3.001 OH atau
1.163,18% dari rencananya sebanyak 258 OH.
3. Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
IKU selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase jumlah laporan
keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” dengan target sebesar100%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN yang memperoleh simpulan Wajar dengan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN.
Pada tahun 2013 realisasi IKU ini sebanyak 50 laporan atau 100% dari seluruh laporan
keuangan proyek PHLN. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian
IKU ini adalah sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
30Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 danmemenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN” dengan target tahun
2013 sebanyak 39 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 50 laporan atau tercapai
maksimal yaitu 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp517.123.000,00 atau100% dari anggarannya sebesar Rp517.123.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp314.931.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp202.192.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.794 OH atau 131,24% dari
rencananya sebanyak 1.367 OH.
4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) memberikan mandat
kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk melaksanakan mandat tersebut
dan sekaligus mencapai sasaran strategis 1, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang
Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target sebesar 100%. IKU ini diukur dengan
membandingkan jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke BPKP
Pusat dengan jumlah target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Pada tahun 2013, realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang diserahkan ke
BPKP Pusat sebanyak 99 laporan atau 163% dibandingkan target sebanyak 35 laporan.
Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar
120%.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan cukup signifikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor” dengan target tahun 2013
sebanyak 35 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 99 laporan atau tercapai
maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp747.862.000,00 atau
97,73% dari anggarannya sebesar Rp765.253.000,00. Realisasi dana tersebut terdiridari dana DIPA sebesar Rp547.426.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp200.436.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 2.553 OH atau
202,94% dari rencananya sebanyak 1.258 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
30Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 danmemenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN” dengan target tahun
2013 sebanyak 39 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 50 laporan atau tercapai
maksimal yaitu 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp517.123.000,00 atau100% dari anggarannya sebesar Rp517.123.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp314.931.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp202.192.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.794 OH atau 131,24% dari
rencananya sebanyak 1.367 OH.
4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) memberikan mandat
kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk melaksanakan mandat tersebut
dan sekaligus mencapai sasaran strategis 1, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang
Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target sebesar 100%. IKU ini diukur dengan
membandingkan jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke BPKP
Pusat dengan jumlah target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Pada tahun 2013, realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang diserahkan ke
BPKP Pusat sebanyak 99 laporan atau 163% dibandingkan target sebanyak 35 laporan.
Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar
120%.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan cukup signifikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor” dengan target tahun 2013
sebanyak 35 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 99 laporan atau tercapai
maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp747.862.000,00 atau
97,73% dari anggarannya sebesar Rp765.253.000,00. Realisasi dana tersebut terdiridari dana DIPA sebesar Rp547.426.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp200.436.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 2.553 OH atau
202,94% dari rencananya sebanyak 1.258 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
30Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 danmemenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN” dengan target tahun
2013 sebanyak 39 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 50 laporan atau tercapai
maksimal yaitu 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp517.123.000,00 atau100% dari anggarannya sebesar Rp517.123.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp314.931.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp202.192.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.794 OH atau 131,24% dari
rencananya sebanyak 1.367 OH.
4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) memberikan mandat
kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk melaksanakan mandat tersebut
dan sekaligus mencapai sasaran strategis 1, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang
Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target sebesar 100%. IKU ini diukur dengan
membandingkan jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke BPKP
Pusat dengan jumlah target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Pada tahun 2013, realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang diserahkan ke
BPKP Pusat sebanyak 99 laporan atau 163% dibandingkan target sebanyak 35 laporan.
Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka IKU ini tercapai maksimal sebesar
120%.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan cukup signifikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor” dengan target tahun 2013
sebanyak 35 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 99 laporan atau tercapai
maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp747.862.000,00 atau
97,73% dari anggarannya sebesar Rp765.253.000,00. Realisasi dana tersebut terdiridari dana DIPA sebesar Rp547.426.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp200.436.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 2.553 OH atau
202,94% dari rencananya sebanyak 1.258 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
31Bab III Akuntabilitas Kinerja
5. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) juga memberikan
mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas permintaan Presiden. Dalam melaksanaan mandat tersebut,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase
Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan
target 100%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah laporan yang
dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan dan dikirim laporan hasil pengawasan atas
permintaan presiden sebanyak 19 laporan atau 111,76% dari target sebanyak 9 laporan.
Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai adalah sebesar
111,76%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden” dengan target
tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 19 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp164.565.000,00 atau
96,54% dari anggarannya sebesar Rp170.466.000,00 yang seluruhnya merupakan danaDIPA dan menggunakan SDM sebanyak 588 OH atau 75,68% dari rencananya
sebanyak 777 OH.
6. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan BahanPengambilan Keputusan oleh Stakeholders
IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase Hasil Pengawasan
atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh
Stakeholders” dengan target sebesar 90%. Pengukuran capaian IKU ini berupapersentase laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL dalam KM4.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden
dan dikirim secara tepat waktu sebanyak 19 laporan atau 95% dari target sebanyak 20
laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar
105,56%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders” dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
31Bab III Akuntabilitas Kinerja
5. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) juga memberikan
mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas permintaan Presiden. Dalam melaksanaan mandat tersebut,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase
Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan
target 100%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah laporan yang
dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan dan dikirim laporan hasil pengawasan atas
permintaan presiden sebanyak 19 laporan atau 111,76% dari target sebanyak 9 laporan.
Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai adalah sebesar
111,76%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden” dengan target
tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 19 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp164.565.000,00 atau
96,54% dari anggarannya sebesar Rp170.466.000,00 yang seluruhnya merupakan danaDIPA dan menggunakan SDM sebanyak 588 OH atau 75,68% dari rencananya
sebanyak 777 OH.
6. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan BahanPengambilan Keputusan oleh Stakeholders
IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase Hasil Pengawasan
atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh
Stakeholders” dengan target sebesar 90%. Pengukuran capaian IKU ini berupapersentase laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL dalam KM4.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden
dan dikirim secara tepat waktu sebanyak 19 laporan atau 95% dari target sebanyak 20
laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar
105,56%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders” dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
31Bab III Akuntabilitas Kinerja
5. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) juga memberikan
mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas permintaan Presiden. Dalam melaksanaan mandat tersebut,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase
Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan
target 100%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah laporan yang
dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan dan dikirim laporan hasil pengawasan atas
permintaan presiden sebanyak 19 laporan atau 111,76% dari target sebanyak 9 laporan.
Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka IKU ini tercapai adalah sebesar
111,76%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden” dengan target
tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 19 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp164.565.000,00 atau
96,54% dari anggarannya sebesar Rp170.466.000,00 yang seluruhnya merupakan danaDIPA dan menggunakan SDM sebanyak 588 OH atau 75,68% dari rencananya
sebanyak 777 OH.
6. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan BahanPengambilan Keputusan oleh Stakeholders
IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase Hasil Pengawasan
atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh
Stakeholders” dengan target sebesar 90%. Pengukuran capaian IKU ini berupapersentase laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL dalam KM4.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden
dan dikirim secara tepat waktu sebanyak 19 laporan atau 95% dari target sebanyak 20
laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar
105,56%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders” dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
32Bab III Akuntabilitas Kinerja
target tahun 2013 sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20 laporan atautercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp45.372.000,00 atau
120,02% dari anggarannya sebesar Rp37.782.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp39.830.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp5.542.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 173 OH atau 617,86%
dari rencananya sebanyak 28 OH.
7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi
Secara periodik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri
dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya
pada sebagian besar BUMD, mendorong Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
untuk berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Upaya pendampingan tersebutdianggap mendukung pencapaian sasaran strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD
yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”.
IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang mendapat pendampingan
penyelenggaraan akuntansi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan.
Dalam tahun 2013 sebanyak 8 BUMD telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan
akuntansi atau 50% dari jumlah BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 16 BUMD. Dibandingkan dengan target IKU
sebesar 50%, maka capaian kinerja IKU ini tercapai 100%.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya secara aktif meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Hasilnya terlihat dari
perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan sebagian besar BUMD di wilayah kerja
Perwakilan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.
Tabel 3.4Perkembangan Opini LK BUMD
No OpiniJumlah BUMD
2013 2012
1 Wajar Tanpa Pengecualian 14 152 Wajar Dengan Pengecualian - -3 Tidak Wajar - -4 Tidak Memberi Pendapat - -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
32Bab III Akuntabilitas Kinerja
target tahun 2013 sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20 laporan atautercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp45.372.000,00 atau
120,02% dari anggarannya sebesar Rp37.782.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp39.830.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp5.542.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 173 OH atau 617,86%
dari rencananya sebanyak 28 OH.
7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi
Secara periodik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri
dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya
pada sebagian besar BUMD, mendorong Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
untuk berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Upaya pendampingan tersebutdianggap mendukung pencapaian sasaran strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD
yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”.
IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang mendapat pendampingan
penyelenggaraan akuntansi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan.
Dalam tahun 2013 sebanyak 8 BUMD telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan
akuntansi atau 50% dari jumlah BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 16 BUMD. Dibandingkan dengan target IKU
sebesar 50%, maka capaian kinerja IKU ini tercapai 100%.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya secara aktif meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Hasilnya terlihat dari
perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan sebagian besar BUMD di wilayah kerja
Perwakilan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.
Tabel 3.4Perkembangan Opini LK BUMD
No OpiniJumlah BUMD
2013 2012
1 Wajar Tanpa Pengecualian 14 152 Wajar Dengan Pengecualian - -3 Tidak Wajar - -4 Tidak Memberi Pendapat - -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
32Bab III Akuntabilitas Kinerja
target tahun 2013 sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20 laporan atautercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp45.372.000,00 atau
120,02% dari anggarannya sebesar Rp37.782.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp39.830.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp5.542.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 173 OH atau 617,86%
dari rencananya sebanyak 28 OH.
7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi
Secara periodik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri
dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya
pada sebagian besar BUMD, mendorong Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
untuk berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Upaya pendampingan tersebutdianggap mendukung pencapaian sasaran strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD
yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”.
IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang mendapat pendampingan
penyelenggaraan akuntansi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan.
Dalam tahun 2013 sebanyak 8 BUMD telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan
akuntansi atau 50% dari jumlah BUMD yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 16 BUMD. Dibandingkan dengan target IKU
sebesar 50%, maka capaian kinerja IKU ini tercapai 100%.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya secara aktif meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan BUMD di wilayah kerja Perwakilan. Hasilnya terlihat dari
perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan sebagian besar BUMD di wilayah kerja
Perwakilan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.
Tabel 3.4Perkembangan Opini LK BUMD
No OpiniJumlah BUMD
2013 2012
1 Wajar Tanpa Pengecualian 14 152 Wajar Dengan Pengecualian - -3 Tidak Wajar - -4 Tidak Memberi Pendapat - -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
33Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamipenurunan dan belum berhasil memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014
sebesar 75 %.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD” dengan target
tahun 2012 sebanyak 12 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 29 laporan atau
tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp197.983.000,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp197.983.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp121.853.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp76.130.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.148 OH atau 83,31% dari rencananya
sebanyak 1.378 OH.
Sasaran Strategis 2Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah
sebesar 87,50%
Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, pemerintah sangat
membutuhkan dukungan dana yang cukup. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta turut mendorong peningkatan penerimaan negara/daerah.
Upaya yang dilaksanakan berupa pendampingan OPAD pada pemerintah daerah dan audit
operasional PNBP pada beberapa UPT PNBP.
Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%”
diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi penerimaan
negara/daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini.
Tabel 3.5Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase temuan hasil pengawasanoptimalisasi penerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
% 85,71 90,00 4,29 90 100
2 Persentase laporan pengawasan BUNdisampaikan tepat waktu
% 89,87 90,91 1,04 95 95,69
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 100%. Secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
33Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamipenurunan dan belum berhasil memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014
sebesar 75 %.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD” dengan target
tahun 2012 sebanyak 12 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 29 laporan atau
tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp197.983.000,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp197.983.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp121.853.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp76.130.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.148 OH atau 83,31% dari rencananya
sebanyak 1.378 OH.
Sasaran Strategis 2Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah
sebesar 87,50%
Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, pemerintah sangat
membutuhkan dukungan dana yang cukup. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta turut mendorong peningkatan penerimaan negara/daerah.
Upaya yang dilaksanakan berupa pendampingan OPAD pada pemerintah daerah dan audit
operasional PNBP pada beberapa UPT PNBP.
Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%”
diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi penerimaan
negara/daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini.
Tabel 3.5Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase temuan hasil pengawasanoptimalisasi penerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
% 85,71 90,00 4,29 90 100
2 Persentase laporan pengawasan BUNdisampaikan tepat waktu
% 89,87 90,91 1,04 95 95,69
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 100%. Secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
33Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamipenurunan dan belum berhasil memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014
sebesar 75 %.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD” dengan target
tahun 2012 sebanyak 12 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 29 laporan atau
tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp197.983.000,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp197.983.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp121.853.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp76.130.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.148 OH atau 83,31% dari rencananya
sebanyak 1.378 OH.
Sasaran Strategis 2Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah
sebesar 87,50%
Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, pemerintah sangat
membutuhkan dukungan dana yang cukup. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta turut mendorong peningkatan penerimaan negara/daerah.
Upaya yang dilaksanakan berupa pendampingan OPAD pada pemerintah daerah dan audit
operasional PNBP pada beberapa UPT PNBP.
Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%”
diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi penerimaan
negara/daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini.
Tabel 3.5Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase temuan hasil pengawasanoptimalisasi penerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
% 85,71 90,00 4,29 90 100
2 Persentase laporan pengawasan BUNdisampaikan tepat waktu
% 89,87 90,91 1,04 95 95,69
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 100%. Secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
34Bab III Akuntabilitas Kinerja
keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 100,51%. Uraian masing-masingcapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
8. Persentase Temuan Hasil Pengawasan Optimalisasi penerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
IKU ini merupakan IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 2 yang diukur
dengan membandingkan jumlah tindak lanjut atas saran/rekomendasi dengan jumlah
saran/rekomendasi hasil audit OPN/OPAD.
Dalam tahun 2013 sebanyak 19 saran/rekomendasi hasil pengawasan OPN/OPAD telahditindaklanjuti atau 90% dari total saran/rekomendasi. Dibandingkan dengan target IKU
sebesar 90%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 90%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara” dengan targettahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau
tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp54.590.000,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp54.590.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 161 OH atau 277,59% dari rencananya
sebanyak 58 OH.
9. Persentase laporan hasil pengawasan BUN disampaikan tepat waktu
IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah “Persentase laporan hasil
pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu”. Indikator tepat waktu dirasa penting
untuk memberikan penekanan tentang nilai manfaat dari informasi yang disampaikan
dalam laporan hasil pengawasan tergantung pada ketepatannya dalam penyampaian
informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. IKU ini diukur dengan membandingkan
realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu dengan jumlahjumlah laporan hasil pengawasan BUN.
Dalam tahun 2013 realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat
waktu sebanyak 40 laporan atau 90,91% dari total realisasi laporan hasil pengawasan
BUN sebanyak 44 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90%, maka
capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 101,01%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan BUN” dengan target tahun 2013 sebanyak
80 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 158 laporan atau tercapai 197,50%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
34Bab III Akuntabilitas Kinerja
keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 100,51%. Uraian masing-masingcapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
8. Persentase Temuan Hasil Pengawasan Optimalisasi penerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
IKU ini merupakan IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 2 yang diukur
dengan membandingkan jumlah tindak lanjut atas saran/rekomendasi dengan jumlah
saran/rekomendasi hasil audit OPN/OPAD.
Dalam tahun 2013 sebanyak 19 saran/rekomendasi hasil pengawasan OPN/OPAD telahditindaklanjuti atau 90% dari total saran/rekomendasi. Dibandingkan dengan target IKU
sebesar 90%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 90%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara” dengan targettahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau
tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp54.590.000,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp54.590.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 161 OH atau 277,59% dari rencananya
sebanyak 58 OH.
9. Persentase laporan hasil pengawasan BUN disampaikan tepat waktu
IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah “Persentase laporan hasil
pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu”. Indikator tepat waktu dirasa penting
untuk memberikan penekanan tentang nilai manfaat dari informasi yang disampaikan
dalam laporan hasil pengawasan tergantung pada ketepatannya dalam penyampaian
informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. IKU ini diukur dengan membandingkan
realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu dengan jumlahjumlah laporan hasil pengawasan BUN.
Dalam tahun 2013 realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat
waktu sebanyak 40 laporan atau 90,91% dari total realisasi laporan hasil pengawasan
BUN sebanyak 44 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90%, maka
capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 101,01%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan BUN” dengan target tahun 2013 sebanyak
80 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 158 laporan atau tercapai 197,50%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
34Bab III Akuntabilitas Kinerja
keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 100,51%. Uraian masing-masingcapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
8. Persentase Temuan Hasil Pengawasan Optimalisasi penerimaan negara/daerah yangditindaklanjuti
IKU ini merupakan IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 2 yang diukur
dengan membandingkan jumlah tindak lanjut atas saran/rekomendasi dengan jumlah
saran/rekomendasi hasil audit OPN/OPAD.
Dalam tahun 2013 sebanyak 19 saran/rekomendasi hasil pengawasan OPN/OPAD telahditindaklanjuti atau 90% dari total saran/rekomendasi. Dibandingkan dengan target IKU
sebesar 90%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 90%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara” dengan targettahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau
tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp54.590.000,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp54.590.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 161 OH atau 277,59% dari rencananya
sebanyak 58 OH.
9. Persentase laporan hasil pengawasan BUN disampaikan tepat waktu
IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah “Persentase laporan hasil
pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu”. Indikator tepat waktu dirasa penting
untuk memberikan penekanan tentang nilai manfaat dari informasi yang disampaikan
dalam laporan hasil pengawasan tergantung pada ketepatannya dalam penyampaian
informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. IKU ini diukur dengan membandingkan
realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu dengan jumlahjumlah laporan hasil pengawasan BUN.
Dalam tahun 2013 realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat
waktu sebanyak 40 laporan atau 90,91% dari total realisasi laporan hasil pengawasan
BUN sebanyak 44 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90%, maka
capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 101,01%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan BUN” dengan target tahun 2013 sebanyak
80 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 158 laporan atau tercapai 197,50%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
35Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp293.439.000,00 atau94,86% dari anggarannya sebesar Rp309.345.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp274.739.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp18.700.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 942 OH atau
36,50% dari rencananya sebanyak 2.581 OH.
Sasaran Strategis 3Terselenggaranya SPM pada 60% IPD
dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata
dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah daerah
menyusun suatu standar yang disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu,
BUMN/BUMD wajib menyelenggarakan prinsip tata kelola yang baik (good governance)
dalam upaya mencapai sasaran usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagistakeholders. Sejalan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
terpanggil untuk mendorong segera terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan minimal
pada pemerintah daerah dan good governance pada BUMN/BUMD dengan menetapkan
sasaran strategis 3 berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG
pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis 3 ini diindikasikan oleh dua IKU dominan
yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan goodgovernance. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut ini.
Tabel 3.6
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanansesuai Standar Pelayanan Minimal
% 88,89 100 11,11 60 166,67
2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 100 163 63 100 163
3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 0 100 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai maksimal
sebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 113,33%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
35Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp293.439.000,00 atau94,86% dari anggarannya sebesar Rp309.345.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp274.739.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp18.700.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 942 OH atau
36,50% dari rencananya sebanyak 2.581 OH.
Sasaran Strategis 3Terselenggaranya SPM pada 60% IPD
dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata
dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah daerah
menyusun suatu standar yang disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu,
BUMN/BUMD wajib menyelenggarakan prinsip tata kelola yang baik (good governance)
dalam upaya mencapai sasaran usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagistakeholders. Sejalan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
terpanggil untuk mendorong segera terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan minimal
pada pemerintah daerah dan good governance pada BUMN/BUMD dengan menetapkan
sasaran strategis 3 berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG
pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis 3 ini diindikasikan oleh dua IKU dominan
yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan goodgovernance. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut ini.
Tabel 3.6
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanansesuai Standar Pelayanan Minimal
% 88,89 100 11,11 60 166,67
2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 100 163 63 100 163
3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 0 100 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai maksimal
sebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 113,33%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
35Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp293.439.000,00 atau94,86% dari anggarannya sebesar Rp309.345.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp274.739.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp18.700.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 942 OH atau
36,50% dari rencananya sebanyak 2.581 OH.
Sasaran Strategis 3Terselenggaranya SPM pada 60% IPD
dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata
dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah daerah
menyusun suatu standar yang disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu,
BUMN/BUMD wajib menyelenggarakan prinsip tata kelola yang baik (good governance)
dalam upaya mencapai sasaran usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagistakeholders. Sejalan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
terpanggil untuk mendorong segera terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan minimal
pada pemerintah daerah dan good governance pada BUMN/BUMD dengan menetapkan
sasaran strategis 3 berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG
pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis 3 ini diindikasikan oleh dua IKU dominan
yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal dan goodgovernance. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut ini.
Tabel 3.6
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3
No Indikator KinerjaSatuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanansesuai Standar Pelayanan Minimal
% 88,89 100 11,11 60 166,67
2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 100 163 63 100 163
3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 0 100 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai maksimal
sebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 113,33%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
36Bab III Akuntabilitas Kinerja
10. Persentase IPD yang melaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
IKU dominan pertama dalam mencapai sasaran strategis 3 ini mengukur sejauhmana
IPD telah menerapkan SPM dalam pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SPM
tersebut dicerminkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor BPKP atas
capaian pelaksanaan SPM yang dilaporkan oleh IPD. Suatu IPD dikategorikan telah
melaksanakan SPM apabila capaian penerapan SPM sebesar 70% atau lebih.
Keberhasilan capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah IPD yang telah
melaksanakan SPM dengan jumlah IPD yang dilakukan audit kinerja pelayanan.
Dalam tahun 2013 sebanyak 4 IPD telah melaksanakan SPM atau 100% dari 4 IPD yang
dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 60%, maka kinerja
IKU ini tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 60%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik”
dengan target tahun 2012 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20
laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp225.777.000,00 atau
95,76% dari anggarannya sebesar Rp235.777.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp220.737.000,00 dan dana mitra kerja sebesarRp5.040.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 949 OH atau
104,17% dari rencananya sebanyak 911 OH.
11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
IKU dominan berikutnya dalam rangka mencapai sasaran strategis 3 adalah “Persentase
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Semakin banyak
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI diharapkan semakin baik
penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN/D/BLU/D.Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dengan target
PKPT.
Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 163% dari target PKPT sebanyak
8 BUMN/D/BLU/D dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI. Dibandingkan
dengan target IKU sebesar 100%, maka kinerja IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
36Bab III Akuntabilitas Kinerja
10. Persentase IPD yang melaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
IKU dominan pertama dalam mencapai sasaran strategis 3 ini mengukur sejauhmana
IPD telah menerapkan SPM dalam pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SPM
tersebut dicerminkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor BPKP atas
capaian pelaksanaan SPM yang dilaporkan oleh IPD. Suatu IPD dikategorikan telah
melaksanakan SPM apabila capaian penerapan SPM sebesar 70% atau lebih.
Keberhasilan capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah IPD yang telah
melaksanakan SPM dengan jumlah IPD yang dilakukan audit kinerja pelayanan.
Dalam tahun 2013 sebanyak 4 IPD telah melaksanakan SPM atau 100% dari 4 IPD yang
dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 60%, maka kinerja
IKU ini tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 60%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik”
dengan target tahun 2012 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20
laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp225.777.000,00 atau
95,76% dari anggarannya sebesar Rp235.777.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp220.737.000,00 dan dana mitra kerja sebesarRp5.040.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 949 OH atau
104,17% dari rencananya sebanyak 911 OH.
11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
IKU dominan berikutnya dalam rangka mencapai sasaran strategis 3 adalah “Persentase
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Semakin banyak
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI diharapkan semakin baik
penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN/D/BLU/D.Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dengan target
PKPT.
Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 163% dari target PKPT sebanyak
8 BUMN/D/BLU/D dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI. Dibandingkan
dengan target IKU sebesar 100%, maka kinerja IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
36Bab III Akuntabilitas Kinerja
10. Persentase IPD yang melaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
IKU dominan pertama dalam mencapai sasaran strategis 3 ini mengukur sejauhmana
IPD telah menerapkan SPM dalam pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SPM
tersebut dicerminkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor BPKP atas
capaian pelaksanaan SPM yang dilaporkan oleh IPD. Suatu IPD dikategorikan telah
melaksanakan SPM apabila capaian penerapan SPM sebesar 70% atau lebih.
Keberhasilan capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah IPD yang telah
melaksanakan SPM dengan jumlah IPD yang dilakukan audit kinerja pelayanan.
Dalam tahun 2013 sebanyak 4 IPD telah melaksanakan SPM atau 100% dari 4 IPD yang
dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 60%, maka kinerja
IKU ini tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 60%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik”
dengan target tahun 2012 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 20
laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp225.777.000,00 atau
95,76% dari anggarannya sebesar Rp235.777.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp220.737.000,00 dan dana mitra kerja sebesarRp5.040.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 949 OH atau
104,17% dari rencananya sebanyak 911 OH.
11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
IKU dominan berikutnya dalam rangka mencapai sasaran strategis 3 adalah “Persentase
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Semakin banyak
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI diharapkan semakin baik
penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN/D/BLU/D.Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dengan target
PKPT.
Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 163% dari target PKPT sebanyak
8 BUMN/D/BLU/D dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI. Dibandingkan
dengan target IKU sebesar 100%, maka kinerja IKU ini tercapai maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
37Bab III Akuntabilitas Kinerja
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat”
dengan target tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 28
laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp196.975.000,00 atau
92,32% dari anggarannya sebesar Rp213.364.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp143.785.000,00 dan dana mitra kerja sebesarRp53.190.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 854 OH atau
63,64% dari rencananya sebanyak 1.342 OH.
12. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja
IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” merupakan IKU lainnya dalam
mencapai sasaran strategis 3 yang capaiannya diukur dari jumlah BUMN/D/BLU/D yang
dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT.
Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telahdilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka capaian
kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 telah
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD” dengantarget tahun 2012 sebanyak 31 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 54 laporan
atau tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp529.016.000,00 atau
99,92% dari anggarannya sebesar Rp498.234.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp412.877.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp116.139.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.899 OH atau77,89% dari rencananya sebanyak 2.438 OH.
Sasaran Strategis 4Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mewajibkan para Menteri dan seluruh kepala lembagatinggi negara, termasuk lembaga pemerintah non kementerian untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan
dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
37Bab III Akuntabilitas Kinerja
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat”
dengan target tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 28
laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp196.975.000,00 atau
92,32% dari anggarannya sebesar Rp213.364.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp143.785.000,00 dan dana mitra kerja sebesarRp53.190.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 854 OH atau
63,64% dari rencananya sebanyak 1.342 OH.
12. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja
IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” merupakan IKU lainnya dalam
mencapai sasaran strategis 3 yang capaiannya diukur dari jumlah BUMN/D/BLU/D yang
dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT.
Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telahdilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka capaian
kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 telah
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD” dengantarget tahun 2012 sebanyak 31 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 54 laporan
atau tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp529.016.000,00 atau
99,92% dari anggarannya sebesar Rp498.234.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp412.877.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp116.139.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.899 OH atau77,89% dari rencananya sebanyak 2.438 OH.
Sasaran Strategis 4Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mewajibkan para Menteri dan seluruh kepala lembagatinggi negara, termasuk lembaga pemerintah non kementerian untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan
dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
37Bab III Akuntabilitas Kinerja
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat”
dengan target tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 28
laporan atau tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp196.975.000,00 atau
92,32% dari anggarannya sebesar Rp213.364.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp143.785.000,00 dan dana mitra kerja sebesarRp53.190.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 854 OH atau
63,64% dari rencananya sebanyak 1.342 OH.
12. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja
IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” merupakan IKU lainnya dalam
mencapai sasaran strategis 3 yang capaiannya diukur dari jumlah BUMN/D/BLU/D yang
dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT.
Dalam tahun 2013 sebanyak 13 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telahdilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka capaian
kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 telah
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD” dengantarget tahun 2012 sebanyak 31 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 54 laporan
atau tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp529.016.000,00 atau
99,92% dari anggarannya sebesar Rp498.234.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp412.877.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp116.139.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 1.899 OH atau77,89% dari rencananya sebanyak 2.438 OH.
Sasaran Strategis 4Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mewajibkan para Menteri dan seluruh kepala lembagatinggi negara, termasuk lembaga pemerintah non kementerian untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan
dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
38Bab III Akuntabilitas Kinerja
strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalamUpaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Sasaran strategis 4 ini
diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan
keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan
dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini.
Tabel 3.7Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkanSosialisasi Program Anti Korupsi
Pokmas 12 21 9 6 350
2 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisikofraud yang mendapatkanSosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 2 9 111,11
3 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisikofraud yang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
3 6 3 1 600
4 Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP,Klaim dan Penyesuaian Harga
% 100 100 0 100 100
5 Persentase Pelaksanaan AuditInvestigasi/PKKN/PKA
% 103,03 92,31 (10,72) 100 92,31
6 Persentase TL Hasil Audit Investigasi NonTPK oleh Instansi Berwenang
% 66,67 28,00 (38,67) 80 35,00
7 Persentase Laporan Keinvestigasian yangsesuai standar
% 100 100 0 100 100
8 Persentase Hasil Telaahan PengaduanMasyarakat
% 100 100 0 100 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai maksimalsebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 101,08%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan korupsi perlu
ditingkatkan mengingat upaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik dan bersih memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Kelompok Masyarakat yang
mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”. IKU ini diharapkan dapat mengukur
seberapa luas cakupan masyarakat yang telah memahami dan mempunyai kesadaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
38Bab III Akuntabilitas Kinerja
strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalamUpaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Sasaran strategis 4 ini
diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan
keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan
dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini.
Tabel 3.7Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkanSosialisasi Program Anti Korupsi
Pokmas 12 21 9 6 350
2 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisikofraud yang mendapatkanSosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 2 9 111,11
3 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisikofraud yang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
3 6 3 1 600
4 Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP,Klaim dan Penyesuaian Harga
% 100 100 0 100 100
5 Persentase Pelaksanaan AuditInvestigasi/PKKN/PKA
% 103,03 92,31 (10,72) 100 92,31
6 Persentase TL Hasil Audit Investigasi NonTPK oleh Instansi Berwenang
% 66,67 28,00 (38,67) 80 35,00
7 Persentase Laporan Keinvestigasian yangsesuai standar
% 100 100 0 100 100
8 Persentase Hasil Telaahan PengaduanMasyarakat
% 100 100 0 100 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai maksimalsebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 101,08%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan korupsi perlu
ditingkatkan mengingat upaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik dan bersih memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Kelompok Masyarakat yang
mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”. IKU ini diharapkan dapat mengukur
seberapa luas cakupan masyarakat yang telah memahami dan mempunyai kesadaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
38Bab III Akuntabilitas Kinerja
strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalamUpaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Sasaran strategis 4 ini
diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan
keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan
dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini.
Tabel 3.7Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkanSosialisasi Program Anti Korupsi
Pokmas 12 21 9 6 350
2 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisikofraud yang mendapatkanSosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 2 9 111,11
3 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisikofraud yang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
3 6 3 1 600
4 Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP,Klaim dan Penyesuaian Harga
% 100 100 0 100 100
5 Persentase Pelaksanaan AuditInvestigasi/PKKN/PKA
% 103,03 92,31 (10,72) 100 92,31
6 Persentase TL Hasil Audit Investigasi NonTPK oleh Instansi Berwenang
% 66,67 28,00 (38,67) 80 35,00
7 Persentase Laporan Keinvestigasian yangsesuai standar
% 100 100 0 100 100
8 Persentase Hasil Telaahan PengaduanMasyarakat
% 100 100 0 100 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai maksimalsebesar 120%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 101,08%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan korupsi perlu
ditingkatkan mengingat upaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik dan bersih memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut Perwakilan BPKPDaerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Kelompok Masyarakat yang
mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”. IKU ini diharapkan dapat mengukur
seberapa luas cakupan masyarakat yang telah memahami dan mempunyai kesadaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
39Bab III Akuntabilitas Kinerja
tentang bahaya yang timbul dari praktik korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlahkelompok masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi program anti korupsi.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompok
masyarakat. Dibandingkan dengan target sebanyak 9 kelompok masyarakat, maka
kinerja IKU tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 6Pokmas.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi” dengan target
tahun 2013 sebanyak 10 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp198.763.000,00 atau
105,30% dari anggarannya sebesar Rp188.763.000,00 yang seluruhnya merupakandana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 544 OH atau 113,81% dari rencananya
sebanyak 478 OH.
14. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Selain kepada masyarakat luas, pemahaman dan kesadaran adanya risiko terjadi
kecurangan (fraud) maupun tindakan melawan hukum lainnya juga harus ditanamkankepada para pejabat dan pegawai IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Oleh karena itu,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menetapkan IKU
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/
asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian
yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan
pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP
terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, StrukturPertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggaran
dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada
pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin.
Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang berisiko fraud yang
mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP).
Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan(FCP) kepada 10 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target
sebanyak 8 kelompok masyarakat, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
39Bab III Akuntabilitas Kinerja
tentang bahaya yang timbul dari praktik korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlahkelompok masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi program anti korupsi.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompok
masyarakat. Dibandingkan dengan target sebanyak 9 kelompok masyarakat, maka
kinerja IKU tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 6Pokmas.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi” dengan target
tahun 2013 sebanyak 10 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp198.763.000,00 atau
105,30% dari anggarannya sebesar Rp188.763.000,00 yang seluruhnya merupakandana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 544 OH atau 113,81% dari rencananya
sebanyak 478 OH.
14. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Selain kepada masyarakat luas, pemahaman dan kesadaran adanya risiko terjadi
kecurangan (fraud) maupun tindakan melawan hukum lainnya juga harus ditanamkankepada para pejabat dan pegawai IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Oleh karena itu,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menetapkan IKU
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/
asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian
yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan
pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP
terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, StrukturPertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggaran
dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada
pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin.
Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang berisiko fraud yang
mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP).
Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan(FCP) kepada 10 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target
sebanyak 8 kelompok masyarakat, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
39Bab III Akuntabilitas Kinerja
tentang bahaya yang timbul dari praktik korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlahkelompok masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi program anti korupsi.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 21 kelompok
masyarakat. Dibandingkan dengan target sebanyak 9 kelompok masyarakat, maka
kinerja IKU tercapai secara maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 6Pokmas.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi” dengan target
tahun 2013 sebanyak 10 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp198.763.000,00 atau
105,30% dari anggarannya sebesar Rp188.763.000,00 yang seluruhnya merupakandana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 544 OH atau 113,81% dari rencananya
sebanyak 478 OH.
14. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Selain kepada masyarakat luas, pemahaman dan kesadaran adanya risiko terjadi
kecurangan (fraud) maupun tindakan melawan hukum lainnya juga harus ditanamkankepada para pejabat dan pegawai IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Oleh karena itu,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menetapkan IKU
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/
asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian
yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan
pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP
terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, StrukturPertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggaran
dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada
pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin.
Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang berisiko fraud yang
mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP).
Dalam tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan(FCP) kepada 10 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target
sebanyak 8 kelompok masyarakat, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
40Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9
instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control
Plan (FCP)” dengan target tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya
sebanyak 10 laporan atau tercapai 111,11%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp128.825.000,00 atau
107,87% dari anggarannya sebesar Rp119.421.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 416 OH atau 102,72% dari rencananya
sebanyak 405 OH.
15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang BerpotensiTPK
Tindak pidana korupsi bisa terjadi akibat masih adanya celah atau kelemahan peraturanperundang-undangan yang menjadi dasar bagi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD
dalam pelaksanaan kegiatan. Guna memberikan masukan terhadap peraturan yang
berpotensi TPK, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU
berupa IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang
Berpotensi TPK. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang dilakukan
kajian peraturan yang berpotensi TPK.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK terhadap 6
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 1
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 1
instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Kajian Pengawasan” dengan target tahun 2013
sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 12 laporan atau tercapai maksimal
sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp74.295.000,00 atau
100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan
SDM sebanyak 274 OH atau 652,38% dari rencananya sebanyak 42 OH.
16. Persentase Pelaksanaan Penugasan Audit HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga
Pelaksanaan Audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan
Penyesuaian Harga merupakan bagian dari upaya Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
40Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9
instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control
Plan (FCP)” dengan target tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya
sebanyak 10 laporan atau tercapai 111,11%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp128.825.000,00 atau
107,87% dari anggarannya sebesar Rp119.421.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 416 OH atau 102,72% dari rencananya
sebanyak 405 OH.
15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang BerpotensiTPK
Tindak pidana korupsi bisa terjadi akibat masih adanya celah atau kelemahan peraturanperundang-undangan yang menjadi dasar bagi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD
dalam pelaksanaan kegiatan. Guna memberikan masukan terhadap peraturan yang
berpotensi TPK, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU
berupa IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang
Berpotensi TPK. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang dilakukan
kajian peraturan yang berpotensi TPK.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK terhadap 6
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 1
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 1
instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Kajian Pengawasan” dengan target tahun 2013
sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 12 laporan atau tercapai maksimal
sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp74.295.000,00 atau
100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan
SDM sebanyak 274 OH atau 652,38% dari rencananya sebanyak 42 OH.
16. Persentase Pelaksanaan Penugasan Audit HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga
Pelaksanaan Audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan
Penyesuaian Harga merupakan bagian dari upaya Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
40Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9
instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control
Plan (FCP)” dengan target tahun 2013 sebanyak 9 laporan. Sedangkan realisasinya
sebanyak 10 laporan atau tercapai 111,11%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp128.825.000,00 atau
107,87% dari anggarannya sebesar Rp119.421.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 416 OH atau 102,72% dari rencananya
sebanyak 405 OH.
15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang BerpotensiTPK
Tindak pidana korupsi bisa terjadi akibat masih adanya celah atau kelemahan peraturanperundang-undangan yang menjadi dasar bagi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD
dalam pelaksanaan kegiatan. Guna memberikan masukan terhadap peraturan yang
berpotensi TPK, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU
berupa IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang
Berpotensi TPK. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang dilakukan
kajian peraturan yang berpotensi TPK.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK terhadap 6
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 1
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD, maka IKU tercapai maksimal sebesar 120%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 1
instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Kajian Pengawasan” dengan target tahun 2013
sebanyak 1 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 12 laporan atau tercapai maksimal
sebesar 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp74.295.000,00 atau
100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan
SDM sebanyak 274 OH atau 652,38% dari rencananya sebanyak 42 OH.
16. Persentase Pelaksanaan Penugasan Audit HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga
Pelaksanaan Audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan
Penyesuaian Harga merupakan bagian dari upaya Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
41Bab III Akuntabilitas Kinerja
Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran IKU
dilakukan dengan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi
dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi syarat dan
diterbitkan surat tugas.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 4 laporan hasil audit Kasus Hambatan Kelancaran
Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga atau 100% dari jumlah permintaansebanyak 4 permintaan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU
adalah sebesar 111,11%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telah
mencapai target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan
Klaim” dengan target tahun 2013 sebanyak 5 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak4 laporan atau tercapai 80%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau
103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya
sebanyak 805 OH.
17. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA
Peningkatan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui audit
investigasi/PKKN/PKA. IKU ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan audit investigasi/PKKN/PKA
dari instansi penegak hukum.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil audit investigasi/PKKN/PKA atautercapai maksimal sebesar 100% dari jumlah permintaan sebanyak 52 laporan.
Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 111,11%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
penurunan namun telah mendekati pememenuhan target yang akan dicapai pada tahun
2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan KerugianKeuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik”
dengan target tahun 2012 sebanyak 43 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52
laporan atau tercapai 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
41Bab III Akuntabilitas Kinerja
Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran IKU
dilakukan dengan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi
dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi syarat dan
diterbitkan surat tugas.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 4 laporan hasil audit Kasus Hambatan Kelancaran
Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga atau 100% dari jumlah permintaansebanyak 4 permintaan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU
adalah sebesar 111,11%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telah
mencapai target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan
Klaim” dengan target tahun 2013 sebanyak 5 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak4 laporan atau tercapai 80%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau
103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya
sebanyak 805 OH.
17. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA
Peningkatan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui audit
investigasi/PKKN/PKA. IKU ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan audit investigasi/PKKN/PKA
dari instansi penegak hukum.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil audit investigasi/PKKN/PKA atautercapai maksimal sebesar 100% dari jumlah permintaan sebanyak 52 laporan.
Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 111,11%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
penurunan namun telah mendekati pememenuhan target yang akan dicapai pada tahun
2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan KerugianKeuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik”
dengan target tahun 2012 sebanyak 43 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52
laporan atau tercapai 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
41Bab III Akuntabilitas Kinerja
Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran IKU
dilakukan dengan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi
dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi syarat dan
diterbitkan surat tugas.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 4 laporan hasil audit Kasus Hambatan Kelancaran
Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga atau 100% dari jumlah permintaansebanyak 4 permintaan. Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU
adalah sebesar 111,11%.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012 dan telah
mencapai target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan
Klaim” dengan target tahun 2013 sebanyak 5 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak4 laporan atau tercapai 80%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau
103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya
sebanyak 805 OH.
17. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA
Peningkatan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui audit
investigasi/PKKN/PKA. IKU ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan audit investigasi/PKKN/PKA
dari instansi penegak hukum.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil audit investigasi/PKKN/PKA atautercapai maksimal sebesar 100% dari jumlah permintaan sebanyak 52 laporan.
Dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU adalah sebesar 111,11%.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
penurunan namun telah mendekati pememenuhan target yang akan dicapai pada tahun
2014 sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan KerugianKeuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik”
dengan target tahun 2012 sebanyak 43 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 52
laporan atau tercapai 120%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
42Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau82,77% dari anggarannya sebesar Rp147.952.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 43,26% dari rencananya
sebanyak 1.165 OH.
Sampai dengan 31 Desember 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melaksanakan tugas perbantuan kepada instansi penyidik berupa Bantuan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara sebanyak 64 laporan senilai Rp50.237.355.207,87 danAudit Investigasi sebanyak 80 laporan senilai Rp39.782.575.795,30 dengan rincian
sebagai berikut :
NoInstansiPenyidik
BPKN Audit Investgsi JumlahLaporan
Nilai KerugianLaporan
JumlahLaporan
Jumlah
1. Kejaksaan 37 16.318.511.589,48 33 22.499.224.959,11 70 38.817.736.548,59
2. Kepolisian 27 33.918.843.618,39 17 13.043.666.223,19 44 46.962.509.841,58
3. Instansi Lain 0 0 30 4.239.684.613,00 30 4.239.684.613,00
Jumlah 64 50.237.355.207,87 80 39.782.575.795,30 144 90.019.931.003,17
18. Persentase Tindak Lanjut hasil audit investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang
Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk mengukur tindak lanjut hasil auditinvestigasi berupa rekomendasi non TPK pada suatu instansi pemerintah/BUMN/D.
Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan
kepada instansi berwenang.
Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak 25
rekomendasi, yang semuanya merupakan saldo rekomendasi yang belumditindaklanjuti tahun 2012. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 rekomendasi telah
ditindaklanjuti dalam tahun 2013, sehingga realisasi IKU sebesar 28%. Saldo
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tahun 2013 sebanyak 18 rekomendasi.
Dibandingkan target sebesar 80%, capaian IKU tahun 2013 adalah sebesar 35%.
Lambatnya tindak lanjut atas hasil audit investigasi non TPK disebabkan karena para
pihak yang bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut sudah tidak aktif pada instansi
obyek pemeriksaan dan pihak manajemen yang baru mengalami kesulitan untukmenghubungi para pihak tersebut.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar
80%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana maupun SDM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
42Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau82,77% dari anggarannya sebesar Rp147.952.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 43,26% dari rencananya
sebanyak 1.165 OH.
Sampai dengan 31 Desember 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melaksanakan tugas perbantuan kepada instansi penyidik berupa Bantuan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara sebanyak 64 laporan senilai Rp50.237.355.207,87 danAudit Investigasi sebanyak 80 laporan senilai Rp39.782.575.795,30 dengan rincian
sebagai berikut :
NoInstansiPenyidik
BPKN Audit Investgsi JumlahLaporan
Nilai KerugianLaporan
JumlahLaporan
Jumlah
1. Kejaksaan 37 16.318.511.589,48 33 22.499.224.959,11 70 38.817.736.548,59
2. Kepolisian 27 33.918.843.618,39 17 13.043.666.223,19 44 46.962.509.841,58
3. Instansi Lain 0 0 30 4.239.684.613,00 30 4.239.684.613,00
Jumlah 64 50.237.355.207,87 80 39.782.575.795,30 144 90.019.931.003,17
18. Persentase Tindak Lanjut hasil audit investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang
Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk mengukur tindak lanjut hasil auditinvestigasi berupa rekomendasi non TPK pada suatu instansi pemerintah/BUMN/D.
Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan
kepada instansi berwenang.
Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak 25
rekomendasi, yang semuanya merupakan saldo rekomendasi yang belumditindaklanjuti tahun 2012. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 rekomendasi telah
ditindaklanjuti dalam tahun 2013, sehingga realisasi IKU sebesar 28%. Saldo
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tahun 2013 sebanyak 18 rekomendasi.
Dibandingkan target sebesar 80%, capaian IKU tahun 2013 adalah sebesar 35%.
Lambatnya tindak lanjut atas hasil audit investigasi non TPK disebabkan karena para
pihak yang bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut sudah tidak aktif pada instansi
obyek pemeriksaan dan pihak manajemen yang baru mengalami kesulitan untukmenghubungi para pihak tersebut.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar
80%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana maupun SDM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
42Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau82,77% dari anggarannya sebesar Rp147.952.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 43,26% dari rencananya
sebanyak 1.165 OH.
Sampai dengan 31 Desember 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melaksanakan tugas perbantuan kepada instansi penyidik berupa Bantuan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara sebanyak 64 laporan senilai Rp50.237.355.207,87 danAudit Investigasi sebanyak 80 laporan senilai Rp39.782.575.795,30 dengan rincian
sebagai berikut :
NoInstansiPenyidik
BPKN Audit Investgsi JumlahLaporan
Nilai KerugianLaporan
JumlahLaporan
Jumlah
1. Kejaksaan 37 16.318.511.589,48 33 22.499.224.959,11 70 38.817.736.548,59
2. Kepolisian 27 33.918.843.618,39 17 13.043.666.223,19 44 46.962.509.841,58
3. Instansi Lain 0 0 30 4.239.684.613,00 30 4.239.684.613,00
Jumlah 64 50.237.355.207,87 80 39.782.575.795,30 144 90.019.931.003,17
18. Persentase Tindak Lanjut hasil audit investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang
Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk mengukur tindak lanjut hasil auditinvestigasi berupa rekomendasi non TPK pada suatu instansi pemerintah/BUMN/D.
Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan
kepada instansi berwenang.
Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak 25
rekomendasi, yang semuanya merupakan saldo rekomendasi yang belumditindaklanjuti tahun 2012. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 rekomendasi telah
ditindaklanjuti dalam tahun 2013, sehingga realisasi IKU sebesar 28%. Saldo
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tahun 2013 sebanyak 18 rekomendasi.
Dibandingkan target sebesar 80%, capaian IKU tahun 2013 adalah sebesar 35%.
Lambatnya tindak lanjut atas hasil audit investigasi non TPK disebabkan karena para
pihak yang bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut sudah tidak aktif pada instansi
obyek pemeriksaan dan pihak manajemen yang baru mengalami kesulitan untukmenghubungi para pihak tersebut.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalami
penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar
80%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana maupun SDM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
43Bab III Akuntabilitas Kinerja
19. Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar
Kesesuaian dengan standar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam penugasan
investigatif yang berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus
yang berindikasi KKN.
Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan penugasan
investigatif yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal dengan jumlah laporan
investigatif.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil penugasan investigasi/pemberianketerangan ahli/bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak
dikembalikan oleh Deputi Rendal atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target
sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sama
dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun
2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya
sebanyak 805 OH.
20. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus disambut
dengan pro aktif dengan melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat yangdisampaikan kepada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Capaian IKU
diukur dengan membandingkan jumlah hasil telaahan dengan jumlah pengaduan yang
masuk.
Seluruh pengaduan yang masuk sebanyak 15 pengaduan telah dilakukan penelaahan
atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU
adalah sebesar 100%.
Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi targetyang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana dan hanya menggunakan
SDM sebanyak 153 OH yang tidak direncanakan dalam tahun 2013.
Sasaran Strategis 5Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab untuk
menyelenggarakan SPIP pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah.
Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
43Bab III Akuntabilitas Kinerja
19. Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar
Kesesuaian dengan standar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam penugasan
investigatif yang berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus
yang berindikasi KKN.
Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan penugasan
investigatif yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal dengan jumlah laporan
investigatif.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil penugasan investigasi/pemberianketerangan ahli/bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak
dikembalikan oleh Deputi Rendal atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target
sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sama
dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun
2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya
sebanyak 805 OH.
20. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus disambut
dengan pro aktif dengan melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat yangdisampaikan kepada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Capaian IKU
diukur dengan membandingkan jumlah hasil telaahan dengan jumlah pengaduan yang
masuk.
Seluruh pengaduan yang masuk sebanyak 15 pengaduan telah dilakukan penelaahan
atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU
adalah sebesar 100%.
Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi targetyang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana dan hanya menggunakan
SDM sebanyak 153 OH yang tidak direncanakan dalam tahun 2013.
Sasaran Strategis 5Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab untuk
menyelenggarakan SPIP pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah.
Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
43Bab III Akuntabilitas Kinerja
19. Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar
Kesesuaian dengan standar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam penugasan
investigatif yang berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus
yang berindikasi KKN.
Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan penugasan
investigatif yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal dengan jumlah laporan
investigatif.
Dalam tahun 2013 telah diterbitkan 52 laporan hasil penugasan investigasi/pemberianketerangan ahli/bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak
dikembalikan oleh Deputi Rendal atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target
sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sama
dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun
2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp122.459.000,00 atau103,67% dari anggarannya sebesar Rp118.127.000,00 yang seluruhnya merupakan
dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 62,61% dari rencananya
sebanyak 805 OH.
20. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus disambut
dengan pro aktif dengan melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat yangdisampaikan kepada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Capaian IKU
diukur dengan membandingkan jumlah hasil telaahan dengan jumlah pengaduan yang
masuk.
Seluruh pengaduan yang masuk sebanyak 15 pengaduan telah dilakukan penelaahan
atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU
adalah sebesar 100%.
Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan realisasi tahun 2012, dan telah memenuhi targetyang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini tidak menggunakan dana dan hanya menggunakan
SDM sebanyak 153 OH yang tidak direncanakan dalam tahun 2013.
Sasaran Strategis 5Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab untuk
menyelenggarakan SPIP pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah.
Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
44Bab III Akuntabilitas Kinerja
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sasaran strategis 5 ini diindikasikan oleh satu IKUdominan yang terkait langsung dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada
K/L/Pemda. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini.
Tabel 3.8Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
% 33,33 50 16,67 70 71,43
2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60Tahun 2008
Pemda 6 12 6 8 150
3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern
Pemda 5 12 7 9 133,33
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai sebesar
83,33%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 107,78%. Uraian
masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
21. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Sebelum dapat dilaksanakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, IKU“Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”
diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya mendapat
opini WTP dari BPK dengan jumlah seluruh laporan keuangan Pemda.
Dari dua belas Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebanyak enam Pemda yang LKPDnya mendapat opini WTP atau 50%.
Dibandingkan dengan target 60%, maka capaian IKU adalah sebesar 83,33%.Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan namun belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar70%.
Upaya pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP” dengan target
tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 63 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Upaya yang dilaksanakan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dalam mencapai target IKU
tersebut adalah dengan memberikan pendampingan dalam pengelolaan aset tetap dan
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Pemerintah Daerah yang
masih belum meraih opini WTP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
44Bab III Akuntabilitas Kinerja
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sasaran strategis 5 ini diindikasikan oleh satu IKUdominan yang terkait langsung dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada
K/L/Pemda. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini.
Tabel 3.8Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
% 33,33 50 16,67 70 71,43
2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60Tahun 2008
Pemda 6 12 6 8 150
3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern
Pemda 5 12 7 9 133,33
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai sebesar
83,33%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 107,78%. Uraian
masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
21. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Sebelum dapat dilaksanakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, IKU“Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”
diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya mendapat
opini WTP dari BPK dengan jumlah seluruh laporan keuangan Pemda.
Dari dua belas Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebanyak enam Pemda yang LKPDnya mendapat opini WTP atau 50%.
Dibandingkan dengan target 60%, maka capaian IKU adalah sebesar 83,33%.Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan namun belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar70%.
Upaya pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP” dengan target
tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 63 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Upaya yang dilaksanakan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dalam mencapai target IKU
tersebut adalah dengan memberikan pendampingan dalam pengelolaan aset tetap dan
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Pemerintah Daerah yang
masih belum meraih opini WTP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
44Bab III Akuntabilitas Kinerja
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sasaran strategis 5 ini diindikasikan oleh satu IKUdominan yang terkait langsung dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada
K/L/Pemda. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini.
Tabel 3.8Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
% 33,33 50 16,67 70 71,43
2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60Tahun 2008
Pemda 6 12 6 8 150
3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern
Pemda 5 12 7 9 133,33
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai sebesar
83,33%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 107,78%. Uraian
masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
21. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Sebelum dapat dilaksanakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, IKU“Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”
diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya mendapat
opini WTP dari BPK dengan jumlah seluruh laporan keuangan Pemda.
Dari dua belas Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebanyak enam Pemda yang LKPDnya mendapat opini WTP atau 50%.
Dibandingkan dengan target 60%, maka capaian IKU adalah sebesar 83,33%.Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi IKU tahun 2013 mengalamikenaikan namun belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar70%.
Upaya pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan
(output) berupa “Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP” dengan target
tahun 2013 sebanyak 13 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 63 laporan atau
tercapai maksimal sebesar 120%.
Upaya yang dilaksanakan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dalam mencapai target IKU
tersebut adalah dengan memberikan pendampingan dalam pengelolaan aset tetap dan
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Pemerintah Daerah yang
masih belum meraih opini WTP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
45Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp64.587.000,00 atau98,56% dari anggarannya sebesar Rp65.530.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya
sebanyak 220 OH.
22. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun2008
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan
amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahapan
implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan
yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi,
workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta
monitoring penerapan SPIP. Sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta memandang penting untuk menetapkan IKU “JumlahPemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun
2008”. IKU tersebut harus dicapai untuk dapat merealisasikan sasaran strategis
meningkatnya kualitas penerapan SPIP. Capaian IKU dihitung dari jumlah Pemda yang
telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun berjalan.
Sebanyak 12 pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan asistensi
penyelenggaraan SPIP atau tercapai secara maksimal sebesar 120% dari target sebanyakenam pemda.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 8
pemda.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan
membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan
Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP.Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa
Yogyakarta dan K/L.
Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi
dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dankonsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan
area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan
dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan
rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
45Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp64.587.000,00 atau98,56% dari anggarannya sebesar Rp65.530.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya
sebanyak 220 OH.
22. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun2008
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan
amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahapan
implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan
yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi,
workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta
monitoring penerapan SPIP. Sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta memandang penting untuk menetapkan IKU “JumlahPemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun
2008”. IKU tersebut harus dicapai untuk dapat merealisasikan sasaran strategis
meningkatnya kualitas penerapan SPIP. Capaian IKU dihitung dari jumlah Pemda yang
telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun berjalan.
Sebanyak 12 pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan asistensi
penyelenggaraan SPIP atau tercapai secara maksimal sebesar 120% dari target sebanyakenam pemda.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 8
pemda.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan
membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan
Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP.Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa
Yogyakarta dan K/L.
Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi
dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dankonsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan
area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan
dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan
rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
45Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp64.587.000,00 atau98,56% dari anggarannya sebesar Rp65.530.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya
sebanyak 220 OH.
22. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun2008
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan
amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahapan
implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan
yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi,
workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta
monitoring penerapan SPIP. Sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta memandang penting untuk menetapkan IKU “JumlahPemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun
2008”. IKU tersebut harus dicapai untuk dapat merealisasikan sasaran strategis
meningkatnya kualitas penerapan SPIP. Capaian IKU dihitung dari jumlah Pemda yang
telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun berjalan.
Sebanyak 12 pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan asistensi
penyelenggaraan SPIP atau tercapai secara maksimal sebesar 120% dari target sebanyakenam pemda.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 8
pemda.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan
membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan
Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP.Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa
Yogyakarta dan K/L.
Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi
dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dankonsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan
area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan
dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan
rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
46Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp94.577.000,00 atau99,01% dari anggarannya sebesar Rp95.520.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp29.990.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya
sebanyak 220 OH.
23. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern
Selain dengan cara melakukan asistensi, upaya mendorong penerapan SPIP juga
dilakukan dengan monitoring terhadap penyelenggaraan SPI oleh Pemda. IKU “JumlahPemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan
menghitung jumlah Pemda yang telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPI
sampai dengan tahun berjalan.
Sebanyak 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakartatelah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPIP atau tercapai maksimal sebanyak120% dari target sebanyak delapan pemda.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9
pemda.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp102.537.000,00 atau
99,09% dari anggarannya sebesar Rp103.480.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp37.950.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau183,18% dari rencananya sebanyak 220 OH.
Sasaran Strategis 6Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh seberapabaik kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP.
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan
pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku
umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang
mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlikan
tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui programpendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar.
Untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina JFA , dipandang perlu menetapkan sasaran
strategis berupa “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
46Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp94.577.000,00 atau99,01% dari anggarannya sebesar Rp95.520.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp29.990.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya
sebanyak 220 OH.
23. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern
Selain dengan cara melakukan asistensi, upaya mendorong penerapan SPIP juga
dilakukan dengan monitoring terhadap penyelenggaraan SPI oleh Pemda. IKU “JumlahPemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan
menghitung jumlah Pemda yang telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPI
sampai dengan tahun berjalan.
Sebanyak 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakartatelah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPIP atau tercapai maksimal sebanyak120% dari target sebanyak delapan pemda.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9
pemda.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp102.537.000,00 atau
99,09% dari anggarannya sebesar Rp103.480.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp37.950.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau183,18% dari rencananya sebanyak 220 OH.
Sasaran Strategis 6Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh seberapabaik kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP.
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan
pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku
umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang
mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlikan
tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui programpendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar.
Untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina JFA , dipandang perlu menetapkan sasaran
strategis berupa “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
46Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp94.577.000,00 atau99,01% dari anggarannya sebesar Rp95.520.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri dari
dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp29.990.000,00.
Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau 183,18% dari rencananya
sebanyak 220 OH.
23. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern
Selain dengan cara melakukan asistensi, upaya mendorong penerapan SPIP juga
dilakukan dengan monitoring terhadap penyelenggaraan SPI oleh Pemda. IKU “JumlahPemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan
menghitung jumlah Pemda yang telah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPI
sampai dengan tahun berjalan.
Sebanyak 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakartatelah dilakukan monitoring penyelenggaraan SPIP atau tercapai maksimal sebanyak120% dari target sebanyak delapan pemda.
Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dari realisasi tahun
2012 dan telah melampaui target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9
pemda.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp102.537.000,00 atau
99,09% dari anggarannya sebesar Rp103.480.000,00. Realisasi dana tersebut terdiri
dari dana DIPA sebesar Rp64.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar
Rp37.950.000,00. Kegiatan tersebut menggunakan SDM sebanyak 403 OH atau183,18% dari rencananya sebanyak 220 OH.
Sasaran Strategis 6Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh seberapabaik kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP.
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan
pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku
umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang
mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlikan
tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui programpendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar.
Untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina JFA , dipandang perlu menetapkan sasaran
strategis berupa “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
47Bab III Akuntabilitas Kinerja
profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini diindikasikan olehsatu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA. Realisasi IKU tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA
% 41,67 50 8,33 80 62,50
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 hanya tercapai 71,43%.Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
24. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA
Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah; c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Untuk dapat melaksanakan peran tersebut APIP harus didukung dengan SDM yang
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sekaligus sebagai konsekuensi
dari peran dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern, maka setiap aparat
pengawasan mengimplementasikan jabatan fungsional auditor (JFA).
IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” diukur dengan
membandingkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dengan jumlah
Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan asistensi terhadap enam pemda atau 50% dari dua
belas pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dibandingkan dengan target sebesar 70%, maka capaian IKU adalah
sebesar 71,43%.
Belum tercapainya target IKU tersebut akan menjadi perhatian Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta agar meningkatkan capaian kinerja pada tahun
berikutnya.
Realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 dan
belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 80%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
47Bab III Akuntabilitas Kinerja
profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini diindikasikan olehsatu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA. Realisasi IKU tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA
% 41,67 50 8,33 80 62,50
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 hanya tercapai 71,43%.Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
24. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA
Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah; c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Untuk dapat melaksanakan peran tersebut APIP harus didukung dengan SDM yang
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sekaligus sebagai konsekuensi
dari peran dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern, maka setiap aparat
pengawasan mengimplementasikan jabatan fungsional auditor (JFA).
IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” diukur dengan
membandingkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dengan jumlah
Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan asistensi terhadap enam pemda atau 50% dari dua
belas pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dibandingkan dengan target sebesar 70%, maka capaian IKU adalah
sebesar 71,43%.
Belum tercapainya target IKU tersebut akan menjadi perhatian Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta agar meningkatkan capaian kinerja pada tahun
berikutnya.
Realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 dan
belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 80%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
47Bab III Akuntabilitas Kinerja
profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini diindikasikan olehsatu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA. Realisasi IKU tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA
% 41,67 50 8,33 80 62,50
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 hanya tercapai 71,43%.Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
24. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA
Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah; c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Untuk dapat melaksanakan peran tersebut APIP harus didukung dengan SDM yang
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sekaligus sebagai konsekuensi
dari peran dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern, maka setiap aparat
pengawasan mengimplementasikan jabatan fungsional auditor (JFA).
IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” diukur dengan
membandingkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dengan jumlah
Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam tahun 2013 telah dilakukan asistensi terhadap enam pemda atau 50% dari dua
belas pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dibandingkan dengan target sebesar 70%, maka capaian IKU adalah
sebesar 71,43%.
Belum tercapainya target IKU tersebut akan menjadi perhatian Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta agar meningkatkan capaian kinerja pada tahun
berikutnya.
Realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 dan
belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 80%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
48Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output)berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah” dengan
target tahun 2013 sebanyak 4 laporan dan tercapai seluruhnya atau 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp43.498.000,00 atau
100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan
SDM sebanyak 123 OH atau 90,44% dari rencananya sebanyak 136 OH.
Sasaran Strategis 7Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai aparat
pengawasan, perencanaan pengawasan mempunyai fungsi untuk mengarahkan kegiatan
pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP. Perencanaan pengawasan juga
berfungsi sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP yangterkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan
penganggaran.
Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, Perwakilan BPKP DIY mempunyai kewajiban
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran
“Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas PengelolaanKeuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung
dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama
delapan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun
2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10.
Tabel 3.10Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase jumlah rencana penugasanpengawasan yang terealisasi
% 90,43 97,06 6,63 90 107,84
2 Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP DIY dengan SAP
% 100 100 0 100 100
3 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY terhadap layanan kepegawaian
SkalaLikert1-10
7,41 7,42 0,01 7,50 98,93
4 Persentase pagu dana yang tidak diblokirdalam DIPA
% 100 100 0 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
48Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output)berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah” dengan
target tahun 2013 sebanyak 4 laporan dan tercapai seluruhnya atau 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp43.498.000,00 atau
100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan
SDM sebanyak 123 OH atau 90,44% dari rencananya sebanyak 136 OH.
Sasaran Strategis 7Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai aparat
pengawasan, perencanaan pengawasan mempunyai fungsi untuk mengarahkan kegiatan
pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP. Perencanaan pengawasan juga
berfungsi sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP yangterkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan
penganggaran.
Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, Perwakilan BPKP DIY mempunyai kewajiban
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran
“Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas PengelolaanKeuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung
dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama
delapan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun
2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10.
Tabel 3.10Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase jumlah rencana penugasanpengawasan yang terealisasi
% 90,43 97,06 6,63 90 107,84
2 Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP DIY dengan SAP
% 100 100 0 100 100
3 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY terhadap layanan kepegawaian
SkalaLikert1-10
7,41 7,42 0,01 7,50 98,93
4 Persentase pagu dana yang tidak diblokirdalam DIPA
% 100 100 0 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
48Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan (output)berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah” dengan
target tahun 2013 sebanyak 4 laporan dan tercapai seluruhnya atau 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp43.498.000,00 atau
100% dari anggarannya yang seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan
SDM sebanyak 123 OH atau 90,44% dari rencananya sebanyak 136 OH.
Sasaran Strategis 7Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%
dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai aparat
pengawasan, perencanaan pengawasan mempunyai fungsi untuk mengarahkan kegiatan
pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP. Perencanaan pengawasan juga
berfungsi sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP yangterkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan
penganggaran.
Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, Perwakilan BPKP DIY mempunyai kewajiban
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran
“Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas PengelolaanKeuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung
dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama
delapan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun
2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10.
Tabel 3.10Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
1 Persentase jumlah rencana penugasanpengawasan yang terealisasi
% 90,43 97,06 6,63 90 107,84
2 Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP DIY dengan SAP
% 100 100 0 100 100
3 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY terhadap layanan kepegawaian
SkalaLikert1-10
7,41 7,42 0,01 7,50 98,93
4 Persentase pagu dana yang tidak diblokirdalam DIPA
% 100 100 0 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
49Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
5 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY atas pencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
SkalaLikert1-10
7,38 7,77 0,39 7,50 103,60
6 Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKPDIY di media massa
Kali 33 53 20 30 176,67
7 Persentase pemanfaatan aset % 100 100 0 100 100
8 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY terhadap layanan sarpras
SkalaLikert1-10
7,68 7,70 (0,02) 7,50 102,67
9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasilaudit inspektorat
% 100 100 0 100 100
10 Jumlah APIP yang telah disosialisasi danatau diassessment tata kelola APIP
Instansi 6 9 3 12 75
Dari Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai masing-sebesar 107,84% dan 100%. Secara keseluruhan, dengan sepuluh IKU, rata-rata capaian
sasaran 103,76%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
25. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
Mempertimbangkan besarnya manfaat dari perencanaan yang baik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi, dalam mencapai sasaran strategis 7, BPKP
menetapkan IKU berupa “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yangTerealisasi”. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan
terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2013
sebesar 90%.
Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 97,06% atau mencapai 107,84% dari target,
dengan rincian realisasi penugasan sebanyak 331 PP dari 341 PP yang direncanakan.
Perkembangan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2011 sampaidengan 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
49Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
5 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY atas pencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
SkalaLikert1-10
7,38 7,77 0,39 7,50 103,60
6 Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKPDIY di media massa
Kali 33 53 20 30 176,67
7 Persentase pemanfaatan aset % 100 100 0 100 100
8 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY terhadap layanan sarpras
SkalaLikert1-10
7,68 7,70 (0,02) 7,50 102,67
9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasilaudit inspektorat
% 100 100 0 100 100
10 Jumlah APIP yang telah disosialisasi danatau diassessment tata kelola APIP
Instansi 6 9 3 12 75
Dari Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai masing-sebesar 107,84% dan 100%. Secara keseluruhan, dengan sepuluh IKU, rata-rata capaian
sasaran 103,76%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
25. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
Mempertimbangkan besarnya manfaat dari perencanaan yang baik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi, dalam mencapai sasaran strategis 7, BPKP
menetapkan IKU berupa “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yangTerealisasi”. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan
terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2013
sebesar 90%.
Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 97,06% atau mencapai 107,84% dari target,
dengan rincian realisasi penugasan sebanyak 331 PP dari 341 PP yang direncanakan.
Perkembangan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2011 sampaidengan 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
49Bab III Akuntabilitas Kinerja
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2012 2013
5 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY atas pencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
SkalaLikert1-10
7,38 7,77 0,39 7,50 103,60
6 Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKPDIY di media massa
Kali 33 53 20 30 176,67
7 Persentase pemanfaatan aset % 100 100 0 100 100
8 Persepsi kepuasan pegawai PerwakilanBPKP DIY terhadap layanan sarpras
SkalaLikert1-10
7,68 7,70 (0,02) 7,50 102,67
9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasilaudit inspektorat
% 100 100 0 100 100
10 Jumlah APIP yang telah disosialisasi danatau diassessment tata kelola APIP
Instansi 6 9 3 12 75
Dari Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai masing-sebesar 107,84% dan 100%. Secara keseluruhan, dengan sepuluh IKU, rata-rata capaian
sasaran 103,76%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
25. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
Mempertimbangkan besarnya manfaat dari perencanaan yang baik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi, dalam mencapai sasaran strategis 7, BPKP
menetapkan IKU berupa “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yangTerealisasi”. IKU ini diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan
terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2013
sebesar 90%.
Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 97,06% atau mencapai 107,84% dari target,
dengan rincian realisasi penugasan sebanyak 331 PP dari 341 PP yang direncanakan.
Perkembangan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2011 sampaidengan 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
50Bab III Akuntabilitas Kinerja
Grafik 3.1PerkembanganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang TerealisasiTahun 2011 – 2013
Dari grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran mengalami naik turun.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 97,06% mengalami kenaikan sebesar 6,63%
dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,43%, atau mencapai 107,84% dari target
akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 90%.
Selain itu, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP DIY telah melaksanakan penugasan di luaryang direncanakan (non PKPT), khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholderssebanyak 506 PP atau 60,45% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak
837 PP.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Penyusuan Rencana dan Laporan Hasil Pengawasan” dengan
target tahun 2013 sebanyak 21 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 21 laporanatau tercapai 100,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
26. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan SAP
Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah kesesuaian
laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). IKU “Persentase
Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur
0,0050,00
100,00150,00200,00250,00300,00350,00400,00
2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
50Bab III Akuntabilitas Kinerja
Grafik 3.1PerkembanganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang TerealisasiTahun 2011 – 2013
Dari grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran mengalami naik turun.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 97,06% mengalami kenaikan sebesar 6,63%
dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,43%, atau mencapai 107,84% dari target
akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 90%.
Selain itu, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP DIY telah melaksanakan penugasan di luaryang direncanakan (non PKPT), khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholderssebanyak 506 PP atau 60,45% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak
837 PP.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Penyusuan Rencana dan Laporan Hasil Pengawasan” dengan
target tahun 2013 sebanyak 21 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 21 laporanatau tercapai 100,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
26. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan SAP
Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah kesesuaian
laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). IKU “Persentase
Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur
20112012
2013
89,60 90,43 97,07
298
397
341267
359331
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
50Bab III Akuntabilitas Kinerja
Grafik 3.1PerkembanganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang TerealisasiTahun 2011 – 2013
Dari grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran mengalami naik turun.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 97,06% mengalami kenaikan sebesar 6,63%
dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,43%, atau mencapai 107,84% dari target
akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 90%.
Selain itu, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP DIY telah melaksanakan penugasan di luaryang direncanakan (non PKPT), khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholderssebanyak 506 PP atau 60,45% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak
837 PP.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Penyusuan Rencana dan Laporan Hasil Pengawasan” dengan
target tahun 2013 sebanyak 21 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 21 laporanatau tercapai 100,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
26. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan SAP
Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah kesesuaian
laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). IKU “Persentase
Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk mengukur
Prosentase
Rencana
Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
51Bab III Akuntabilitas Kinerja
apakah penyusunan laporan keuangan pada tingkat perwakilan telah sesuai denganSAP.
Realisasi tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan sudah
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,35% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak1.053 OH.
27. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Layanan Kepegawaian
Keberhasilan pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP sebagai quality assurance dan
consulting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat
kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha sebagai
unit pendukung. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai Bagian TataUsaha yang dilakukan secara terus menerus merupakan sebuah keharusan agar
pelayanan yang diberikan betul-betul dapat mendukung pelaksanaan tugas utama
Perwakilan BPKP.
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.
Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada parapenerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan
terhadap layanan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner
kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY.
Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian”
pada tahun 2013 adalah sebesar 7,40 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini
menunjukkan tingkat kepuasan pegawai perwakilan atas pelayanan kepegawaian,antara lain: (a) Pengusulan kenaikan pangkat dilaksanakan tepat waktu; (b) Pelayanan
pengajuan cuti dilaksanakan dengan baik; (c) Peraturan kepegawaian sudah diterapkan
secara konsisten; (d) Penerbitan PAK dilaksanakan tepat waktu; dan (e) Berkas pegawai
telah dikelola dengan baik.
Realisasi IKU ini dalam tahun 2013 adalah sebesar 7,42 dari skala Likert 1-10 atau
mencapai 100,27%, mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012, dan mencapai
98,93% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala likert 1-10.Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Kepegawaian” dengan target tahun 2013
sebanyak 18 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 18 laporan atau tercapai
100,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
51Bab III Akuntabilitas Kinerja
apakah penyusunan laporan keuangan pada tingkat perwakilan telah sesuai denganSAP.
Realisasi tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan sudah
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,35% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak1.053 OH.
27. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Layanan Kepegawaian
Keberhasilan pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP sebagai quality assurance dan
consulting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat
kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha sebagai
unit pendukung. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai Bagian TataUsaha yang dilakukan secara terus menerus merupakan sebuah keharusan agar
pelayanan yang diberikan betul-betul dapat mendukung pelaksanaan tugas utama
Perwakilan BPKP.
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.
Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada parapenerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan
terhadap layanan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner
kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY.
Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian”
pada tahun 2013 adalah sebesar 7,40 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini
menunjukkan tingkat kepuasan pegawai perwakilan atas pelayanan kepegawaian,antara lain: (a) Pengusulan kenaikan pangkat dilaksanakan tepat waktu; (b) Pelayanan
pengajuan cuti dilaksanakan dengan baik; (c) Peraturan kepegawaian sudah diterapkan
secara konsisten; (d) Penerbitan PAK dilaksanakan tepat waktu; dan (e) Berkas pegawai
telah dikelola dengan baik.
Realisasi IKU ini dalam tahun 2013 adalah sebesar 7,42 dari skala Likert 1-10 atau
mencapai 100,27%, mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012, dan mencapai
98,93% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala likert 1-10.Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Kepegawaian” dengan target tahun 2013
sebanyak 18 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 18 laporan atau tercapai
100,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
51Bab III Akuntabilitas Kinerja
apakah penyusunan laporan keuangan pada tingkat perwakilan telah sesuai denganSAP.
Realisasi tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan sudah
memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,35% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak1.053 OH.
27. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Layanan Kepegawaian
Keberhasilan pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP sebagai quality assurance dan
consulting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat
kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha sebagai
unit pendukung. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai Bagian TataUsaha yang dilakukan secara terus menerus merupakan sebuah keharusan agar
pelayanan yang diberikan betul-betul dapat mendukung pelaksanaan tugas utama
Perwakilan BPKP.
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.
Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada parapenerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan
terhadap layanan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner
kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY.
Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian”
pada tahun 2013 adalah sebesar 7,40 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini
menunjukkan tingkat kepuasan pegawai perwakilan atas pelayanan kepegawaian,antara lain: (a) Pengusulan kenaikan pangkat dilaksanakan tepat waktu; (b) Pelayanan
pengajuan cuti dilaksanakan dengan baik; (c) Peraturan kepegawaian sudah diterapkan
secara konsisten; (d) Penerbitan PAK dilaksanakan tepat waktu; dan (e) Berkas pegawai
telah dikelola dengan baik.
Realisasi IKU ini dalam tahun 2013 adalah sebesar 7,42 dari skala Likert 1-10 atau
mencapai 100,27%, mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2012, dan mencapai
98,93% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala likert 1-10.Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Kepegawaian” dengan target tahun 2013
sebanyak 18 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 18 laporan atau tercapai
100,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
52Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
28. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan
fungsi Perwakilan BPKP DIY melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkandokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana
dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk
kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum
dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.
Realisasi IKU diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak
diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp17.500.000.000,00, dengan jumlah dana
DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp17.500.000.000,00, atau 100% dari total pagu
dana DIPA Tahun 2013.
Target IKU sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah
sebesar 100%. Realisasi tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi tahun 2012, dan
mencapai 100% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100%.Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00, yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
29. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secarakeseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang
harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, agar para pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan keuangan yang
mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran
harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu
penyediaan dana memerlukan kerja sama dari pengguna dalam penyampaian berkas
permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan
prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas
pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang
telah dianggarkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
52Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
28. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan
fungsi Perwakilan BPKP DIY melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkandokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana
dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk
kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum
dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.
Realisasi IKU diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak
diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp17.500.000.000,00, dengan jumlah dana
DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp17.500.000.000,00, atau 100% dari total pagu
dana DIPA Tahun 2013.
Target IKU sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah
sebesar 100%. Realisasi tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi tahun 2012, dan
mencapai 100% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100%.Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00, yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
29. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secarakeseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang
harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, agar para pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan keuangan yang
mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran
harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu
penyediaan dana memerlukan kerja sama dari pengguna dalam penyampaian berkas
permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan
prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas
pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang
telah dianggarkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
52Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
28. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan
fungsi Perwakilan BPKP DIY melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkandokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana
dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk
kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum
dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.
Realisasi IKU diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak
diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp17.500.000.000,00, dengan jumlah dana
DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp17.500.000.000,00, atau 100% dari total pagu
dana DIPA Tahun 2013.
Target IKU sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah
sebesar 100%. Realisasi tahun 2013 tersebut sama dengan realisasi tahun 2012, dan
mencapai 100% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100%.Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00, yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau 111,40% dari rencana sebanyak
1.053 OH.
29. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secarakeseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang
harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, agar para pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan keuangan yang
mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran
harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu
penyediaan dana memerlukan kerja sama dari pengguna dalam penyampaian berkas
permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan
prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas
pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang
telah dianggarkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
53Bab III Akuntabilitas Kinerja
Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,80 dari skala likert 1-10 atau105,41% dari target sebesar 7,40 dari skala likert 1-10.
Realisasi sasaran tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun
2012, dan melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode renstra tahun 2014
sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan,
antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukandalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan,
monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan
penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan
perbendaharaan anggaran.
Untuk meningkatkan layanan keuangan, pada tahun anggaran 2013 terdapat beberapa
peningkatan sistem dan administrasi serta output laporan yang dihasilkan oleh
subbagian keuangan yaitu:
1. Melanjutkan penggunaan sistem EXIS pada pengelolaan administrasi perjalanan dinas
mulai tanggal 1 Oktober 2012
2. Adanya kewajiban untuk menyusun disbursement plan/penyerapan anggaran dan
penggunaan aplikasi Monreal sebagai tool monitoring evaluasi penyerapan
anggaran secara realtime.
3. Kewajiban penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaransecara berkala (bulanan) maupun insidental.
4. Kewajiban penyampaian laporan realisasi anggaran beban mitra kerja secara berkala
(bulanan).
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintahan”
dengan target tahun 2013 sebanyak 17 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 17laporan atau tercapai 100,00%.
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp2.520.797.000,00 atau 98,35% dari
anggaran sebesar Rp2.563.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari
sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 1.173 OH atau
111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH.
30. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di Media
Massa
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP perlu dikomunikasikan
dengan baik kepada para stakeholders dan para pimpinan BPKP. Oleh karena itu,
diperlukan adanya fungsi kehumasan yang profesional yang akan menjadi media untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
53Bab III Akuntabilitas Kinerja
Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,80 dari skala likert 1-10 atau105,41% dari target sebesar 7,40 dari skala likert 1-10.
Realisasi sasaran tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun
2012, dan melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode renstra tahun 2014
sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan,
antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukandalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan,
monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan
penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan
perbendaharaan anggaran.
Untuk meningkatkan layanan keuangan, pada tahun anggaran 2013 terdapat beberapa
peningkatan sistem dan administrasi serta output laporan yang dihasilkan oleh
subbagian keuangan yaitu:
1. Melanjutkan penggunaan sistem EXIS pada pengelolaan administrasi perjalanan dinas
mulai tanggal 1 Oktober 2012
2. Adanya kewajiban untuk menyusun disbursement plan/penyerapan anggaran dan
penggunaan aplikasi Monreal sebagai tool monitoring evaluasi penyerapan
anggaran secara realtime.
3. Kewajiban penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaransecara berkala (bulanan) maupun insidental.
4. Kewajiban penyampaian laporan realisasi anggaran beban mitra kerja secara berkala
(bulanan).
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintahan”
dengan target tahun 2013 sebanyak 17 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 17laporan atau tercapai 100,00%.
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp2.520.797.000,00 atau 98,35% dari
anggaran sebesar Rp2.563.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari
sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 1.173 OH atau
111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH.
30. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di Media
Massa
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP perlu dikomunikasikan
dengan baik kepada para stakeholders dan para pimpinan BPKP. Oleh karena itu,
diperlukan adanya fungsi kehumasan yang profesional yang akan menjadi media untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
53Bab III Akuntabilitas Kinerja
Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,80 dari skala likert 1-10 atau105,41% dari target sebesar 7,40 dari skala likert 1-10.
Realisasi sasaran tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun
2012, dan melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode renstra tahun 2014
sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan,
antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukandalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan,
monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan
penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan
perbendaharaan anggaran.
Untuk meningkatkan layanan keuangan, pada tahun anggaran 2013 terdapat beberapa
peningkatan sistem dan administrasi serta output laporan yang dihasilkan oleh
subbagian keuangan yaitu:
1. Melanjutkan penggunaan sistem EXIS pada pengelolaan administrasi perjalanan dinas
mulai tanggal 1 Oktober 2012
2. Adanya kewajiban untuk menyusun disbursement plan/penyerapan anggaran dan
penggunaan aplikasi Monreal sebagai tool monitoring evaluasi penyerapan
anggaran secara realtime.
3. Kewajiban penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaransecara berkala (bulanan) maupun insidental.
4. Kewajiban penyampaian laporan realisasi anggaran beban mitra kerja secara berkala
(bulanan).
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintahan”
dengan target tahun 2013 sebanyak 17 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 17laporan atau tercapai 100,00%.
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp2.520.797.000,00 atau 98,35% dari
anggaran sebesar Rp2.563.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari
sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 1.173 OH atau
111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH.
30. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta di Media
Massa
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP perlu dikomunikasikan
dengan baik kepada para stakeholders dan para pimpinan BPKP. Oleh karena itu,
diperlukan adanya fungsi kehumasan yang profesional yang akan menjadi media untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
54Bab III Akuntabilitas Kinerja
menjembatani pertukaran informasi antara Perwakilan BPKP dengan pihak eksternal.Salah satu sub kegiatan kehumasan adalah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media
massa baik berupa media cetak maupun situs internet. Untuk itu, kinerja IKU kehumasan
pada Perwakilan BPKP DIY diukur dengan jumlah/banyaknya publikasi kegiatan BPKP
yang dimuat di media massa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas
layanan tersebut adalah “Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa”.
Target IKU tahun 2013 sebanyak 24 kali publikasi kegiatan Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta dengan realisasi sebanyak 53 kali atau tercapai maksimal sebesar
120%. Dibandingkan dengan tahun 2012, capaian IKU ini mengalami kenaikan dan
mencapai 176,67% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebanyak 30 kali.
Selain itu, kegiatan-kegiatan Perwakilan juga dipublikasikan melalui media website BPKP
pusat maupun website Perwakilan. Dalam tahun 2013 telah dimuat berita sebanyak 72
kali dalam daily news Perwakilan dan 36 kali dalam website BPKP Pusat dengan rincian
perbulan sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.Grafik 3.2
Perkembangan Upload Berita Melalui WebsiteTahun 2013
0
10
20
30
40
Triwulan ITriwulan II
Pengelolaan kehumasan dan website pada Perwakilan BPKP D. I. Yogyakartatelah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti dengan diraihnyagelar juara umum lomba kehumasan sejak tahun 2011 dan 2012. Sedangkanpada lomba kehumasan tahun 2013 Perwakilan BPKP D. I. Yogyakartaditetapkan sebagai juara II, setelah menyabet 3 kategori juara yaitu sebagaijuara terbaik 1 kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori upload dailynews, dan juara terbaik 3 kategori pengelolaan website.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
54Bab III Akuntabilitas Kinerja
menjembatani pertukaran informasi antara Perwakilan BPKP dengan pihak eksternal.Salah satu sub kegiatan kehumasan adalah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media
massa baik berupa media cetak maupun situs internet. Untuk itu, kinerja IKU kehumasan
pada Perwakilan BPKP DIY diukur dengan jumlah/banyaknya publikasi kegiatan BPKP
yang dimuat di media massa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas
layanan tersebut adalah “Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa”.
Target IKU tahun 2013 sebanyak 24 kali publikasi kegiatan Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta dengan realisasi sebanyak 53 kali atau tercapai maksimal sebesar
120%. Dibandingkan dengan tahun 2012, capaian IKU ini mengalami kenaikan dan
mencapai 176,67% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebanyak 30 kali.
Selain itu, kegiatan-kegiatan Perwakilan juga dipublikasikan melalui media website BPKP
pusat maupun website Perwakilan. Dalam tahun 2013 telah dimuat berita sebanyak 72
kali dalam daily news Perwakilan dan 36 kali dalam website BPKP Pusat dengan rincian
perbulan sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.Grafik 3.2
Perkembangan Upload Berita Melalui WebsiteTahun 2013
Triwulan ITriwulan II
Triwulan IIITriwulan IV
Pengelolaan kehumasan dan website pada Perwakilan BPKP D. I. Yogyakartatelah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti dengan diraihnyagelar juara umum lomba kehumasan sejak tahun 2011 dan 2012. Sedangkanpada lomba kehumasan tahun 2013 Perwakilan BPKP D. I. Yogyakartaditetapkan sebagai juara II, setelah menyabet 3 kategori juara yaitu sebagaijuara terbaik 1 kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori upload dailynews, dan juara terbaik 3 kategori pengelolaan website.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
54Bab III Akuntabilitas Kinerja
menjembatani pertukaran informasi antara Perwakilan BPKP dengan pihak eksternal.Salah satu sub kegiatan kehumasan adalah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media
massa baik berupa media cetak maupun situs internet. Untuk itu, kinerja IKU kehumasan
pada Perwakilan BPKP DIY diukur dengan jumlah/banyaknya publikasi kegiatan BPKP
yang dimuat di media massa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas
layanan tersebut adalah “Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa”.
Target IKU tahun 2013 sebanyak 24 kali publikasi kegiatan Perwakilan BPKP DaerahIstimewa Yogyakarta dengan realisasi sebanyak 53 kali atau tercapai maksimal sebesar
120%. Dibandingkan dengan tahun 2012, capaian IKU ini mengalami kenaikan dan
mencapai 176,67% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebanyak 30 kali.
Selain itu, kegiatan-kegiatan Perwakilan juga dipublikasikan melalui media website BPKP
pusat maupun website Perwakilan. Dalam tahun 2013 telah dimuat berita sebanyak 72
kali dalam daily news Perwakilan dan 36 kali dalam website BPKP Pusat dengan rincian
perbulan sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.Grafik 3.2
Perkembangan Upload Berita Melalui WebsiteTahun 2013
Daily News
Website Perwakilan
Total
Pengelolaan kehumasan dan website pada Perwakilan BPKP D. I. Yogyakartatelah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti dengan diraihnyagelar juara umum lomba kehumasan sejak tahun 2011 dan 2012. Sedangkanpada lomba kehumasan tahun 2013 Perwakilan BPKP D. I. Yogyakartaditetapkan sebagai juara II, setelah menyabet 3 kategori juara yaitu sebagaijuara terbaik 1 kategori majalah internal, juara terbaik 1 kategori upload dailynews, dan juara terbaik 3 kategori pengelolaan website.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
55Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaransebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari sisi SDM,
pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89%
dari rencana sebanyak 360 OH.
31. Persentase Pemanfaatan Aset
Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yangdilaksanakan melalui pengelolaan urusan Subbag Umum Bagian Tata Usaha.
Dalam tahun 2013, seluruh aset telah dikelola dan dimanfaatkan atau mencapai 100%
dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pada Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan meskipun beberapa aset
berada pada kondisi yang kurang baik.
IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan
perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset,inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan akan
terus dipertahankan hingga akhir periode renstra tahun 2014.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM 2.160 OH atau 123,71% dari rencana sebanyak 1.746OH.
32. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Layanan Sarpras
Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan
kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras” merupakan
indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,40 dari
skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan
pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab
atas pengelolaan sarpras.
Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2013, capaian IKU atas
pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,77 dari skala likert 1-10 atau104,05% dari target sebesar 7,40.
Realisasi IKU tahun 2013 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
2012 sebesar 7,68 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode
renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 102,67% dari target sebesar 7,50.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
55Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaransebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari sisi SDM,
pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89%
dari rencana sebanyak 360 OH.
31. Persentase Pemanfaatan Aset
Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yangdilaksanakan melalui pengelolaan urusan Subbag Umum Bagian Tata Usaha.
Dalam tahun 2013, seluruh aset telah dikelola dan dimanfaatkan atau mencapai 100%
dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pada Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan meskipun beberapa aset
berada pada kondisi yang kurang baik.
IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan
perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset,inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan akan
terus dipertahankan hingga akhir periode renstra tahun 2014.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM 2.160 OH atau 123,71% dari rencana sebanyak 1.746OH.
32. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Layanan Sarpras
Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan
kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras” merupakan
indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,40 dari
skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan
pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab
atas pengelolaan sarpras.
Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2013, capaian IKU atas
pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,77 dari skala likert 1-10 atau104,05% dari target sebesar 7,40.
Realisasi IKU tahun 2013 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
2012 sebesar 7,68 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode
renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 102,67% dari target sebesar 7,50.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
55Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaransebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana DIPA. Dari sisi SDM,
pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89%
dari rencana sebanyak 360 OH.
31. Persentase Pemanfaatan Aset
Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yangdilaksanakan melalui pengelolaan urusan Subbag Umum Bagian Tata Usaha.
Dalam tahun 2013, seluruh aset telah dikelola dan dimanfaatkan atau mencapai 100%
dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pada Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan meskipun beberapa aset
berada pada kondisi yang kurang baik.
IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan
perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset,inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2012, dan akan
terus dipertahankan hingga akhir periode renstra tahun 2014.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.430.425.000,00 atau
98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.327.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM 2.160 OH atau 123,71% dari rencana sebanyak 1.746OH.
32. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Layanan Sarpras
Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan
kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras” merupakan
indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,40 dari
skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan
pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab
atas pengelolaan sarpras.
Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2013, capaian IKU atas
pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,77 dari skala likert 1-10 atau104,05% dari target sebesar 7,40.
Realisasi IKU tahun 2013 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
2012 sebesar 7,68 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode
renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 102,67% dari target sebesar 7,50.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
56Bab III Akuntabilitas Kinerja
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Pengelolaan Sarana dan Prasarana” dengan target tahun
2012 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai
100,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00 yang
seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH.
33. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP
Salah satu upaya penguatan lingkungan pengendalian adalah melalui perwujudan peran
aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kegiatan pengawasan internal yang
dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan
kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalampengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
BPKP, termasuk pada Perwakilan BPKP DIY.
IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP” merupakan
IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini
diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh
satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasidari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil evaluasi/reviu/audit.
Dalam tahun 2013, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau IKU tercapai 100%.
Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan
dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai target sebesar
100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp340.053.000,00 atau99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89% dari rencana sebanyak
360 OH.
34. Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Diassessment Tata Kelola APIP
Berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang
JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN,
Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP
mempunyai peran sebagai Instansi Pembina JFA guna mewujudkan manajemen SDM
berbasis kompetensi dan kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
56Bab III Akuntabilitas Kinerja
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Pengelolaan Sarana dan Prasarana” dengan target tahun
2012 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai
100,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00 yang
seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH.
33. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP
Salah satu upaya penguatan lingkungan pengendalian adalah melalui perwujudan peran
aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kegiatan pengawasan internal yang
dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan
kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalampengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
BPKP, termasuk pada Perwakilan BPKP DIY.
IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP” merupakan
IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini
diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh
satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasidari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil evaluasi/reviu/audit.
Dalam tahun 2013, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau IKU tercapai 100%.
Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan
dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai target sebesar
100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp340.053.000,00 atau99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89% dari rencana sebanyak
360 OH.
34. Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Diassessment Tata Kelola APIP
Berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang
JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN,
Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP
mempunyai peran sebagai Instansi Pembina JFA guna mewujudkan manajemen SDM
berbasis kompetensi dan kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
56Bab III Akuntabilitas Kinerja
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerjakegiatan (output) berupa “Pengelolaan Sarana dan Prasarana” dengan target tahun
2012 sebanyak 4 laporan. Sedangkan realisasinya sebanyak 4 laporan atau tercapai
100,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp1.430.425.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1452.327.000,00 yang
seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.173 OH atau111,40% dari rencana sebanyak 1.053 OH.
33. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP
Salah satu upaya penguatan lingkungan pengendalian adalah melalui perwujudan peran
aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kegiatan pengawasan internal yang
dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan
kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalampengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
BPKP, termasuk pada Perwakilan BPKP DIY.
IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP” merupakan
IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini
diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh
satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasidari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil evaluasi/reviu/audit.
Dalam tahun 2013, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau IKU tercapai 100%.
Realisasi IKU tahun 2013 sama dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan
dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai target sebesar
100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp340.053.000,00 atau99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yang seluruhnya merupakan dana
DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 86 OH atau 23,89% dari rencana sebanyak
360 OH.
34. Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Diassessment Tata Kelola APIP
Berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang
JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN,
Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP
mempunyai peran sebagai Instansi Pembina JFA guna mewujudkan manajemen SDM
berbasis kompetensi dan kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
57Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakanbahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi,
dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung
terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan
bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan denganbantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan,
pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan
hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan.
Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin
banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin
meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.
IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelolaAPIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target
sebanyak 9 instansi. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang
dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi Pembina JFA
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan auditor yang profesional
dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP.
Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakantata kelola APIP yang baik untuk tahun 2013 adalah berdasarkan hasil assessment(evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal AuditCapability Model (IACM).
Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 10 instansi atau tercapai 111,11% dari target. Realisasi
IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Jika
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini belum mencapaitarget sebanyak 12 instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola
APIP Daerah” dengan target tahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya
sebanyak 3 laporan atau tercapai 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yangseluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 186 OH atau
51,67% dari rencana sebanyak 360 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
57Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakanbahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi,
dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung
terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan
bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan denganbantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan,
pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan
hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan.
Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin
banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin
meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.
IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelolaAPIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target
sebanyak 9 instansi. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang
dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi Pembina JFA
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan auditor yang profesional
dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP.
Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakantata kelola APIP yang baik untuk tahun 2013 adalah berdasarkan hasil assessment(evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal AuditCapability Model (IACM).
Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 10 instansi atau tercapai 111,11% dari target. Realisasi
IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Jika
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini belum mencapaitarget sebanyak 12 instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola
APIP Daerah” dengan target tahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya
sebanyak 3 laporan atau tercapai 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yangseluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 186 OH atau
51,67% dari rencana sebanyak 360 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
57Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakanbahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi,
dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung
terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan
bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan denganbantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan,
pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan
hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan.
Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin
banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin
meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.
IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelolaAPIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target
sebanyak 9 instansi. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang
dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi Pembina JFA
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan auditor yang profesional
dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP.
Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakantata kelola APIP yang baik untuk tahun 2013 adalah berdasarkan hasil assessment(evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal AuditCapability Model (IACM).
Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 10 instansi atau tercapai 111,11% dari target. Realisasi
IKU tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Jika
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini belum mencapaitarget sebanyak 12 instansi.
Keberhasilan pencapaian target IKU ini didukung oleh capaian indikator kinerja
kegiatan (output) berupa “Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola
APIP Daerah” dengan target tahun 2013 sebanyak 2 laporan. Sedangkan realisasinya
sebanyak 3 laporan atau tercapai 120%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp340.053.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp341.654.000,00 yangseluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 186 OH atau
51,67% dari rencana sebanyak 360 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
58Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis 8Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusanbagi PimpinanKecepatan pemrosesan dan penyampaian laporan hasil pengawasan maupun
kegiatan Perwakilan dan penyampaian informasi secara cepat menjadi kebutuhan yang
tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat
mendukung kelancaran pemrosesan dan penyampaian laporan maupun informasi tersebut.
Untuk mengukur sejauh mana Perwakilan BPKP memanfaatkan sistem aplikasi yang telahdibangun oleh BPKP, dipandang perlu menetapkan sasaran strategis “Terselenggaranya
100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”.
Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung
dengan terselenggaranya sistem dukungan. Realisasi IKU tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2011 2012
1 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkansecara efektif
sistem 10 10 0 10 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai 100%. Uraiancapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
35. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif
IKU ini dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan/implementasi sistem informasi yang
telah dibangun oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
pimpinan. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah sistem informasi
yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta dengan jumlah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP.
Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara
efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari
target. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2012. Jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini juga telah mencapai 100% target
sebanyak 10 sistem informasi. Kesepuluh sistem informasi tersebut meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
58Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis 8Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusanbagi PimpinanKecepatan pemrosesan dan penyampaian laporan hasil pengawasan maupun
kegiatan Perwakilan dan penyampaian informasi secara cepat menjadi kebutuhan yang
tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat
mendukung kelancaran pemrosesan dan penyampaian laporan maupun informasi tersebut.
Untuk mengukur sejauh mana Perwakilan BPKP memanfaatkan sistem aplikasi yang telahdibangun oleh BPKP, dipandang perlu menetapkan sasaran strategis “Terselenggaranya
100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”.
Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung
dengan terselenggaranya sistem dukungan. Realisasi IKU tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2011 2012
1 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkansecara efektif
sistem 10 10 0 10 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai 100%. Uraiancapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
35. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif
IKU ini dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan/implementasi sistem informasi yang
telah dibangun oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
pimpinan. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah sistem informasi
yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta dengan jumlah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP.
Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara
efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari
target. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2012. Jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini juga telah mencapai 100% target
sebanyak 10 sistem informasi. Kesepuluh sistem informasi tersebut meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
58Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis 8Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusanbagi PimpinanKecepatan pemrosesan dan penyampaian laporan hasil pengawasan maupun
kegiatan Perwakilan dan penyampaian informasi secara cepat menjadi kebutuhan yang
tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat
mendukung kelancaran pemrosesan dan penyampaian laporan maupun informasi tersebut.
Untuk mengukur sejauh mana Perwakilan BPKP memanfaatkan sistem aplikasi yang telahdibangun oleh BPKP, dipandang perlu menetapkan sasaran strategis “Terselenggaranya
100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”.
Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung
dengan terselenggaranya sistem dukungan. Realisasi IKU tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8
No Indikator Kinerja Satuan
KinerjaKenaikan/(Penuru
nan)
TargetKinerja2014
Capaian2012 thdTarget2014
2011 2012
1 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkansecara efektif
sistem 10 10 0 10 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2013 telah tercapai 100%. Uraiancapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
35. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif
IKU ini dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan/implementasi sistem informasi yang
telah dibangun oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
pimpinan. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah sistem informasi
yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah IstimewaYogyakarta dengan jumlah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP.
Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara
efektif oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari
target. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2012. Jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini juga telah mencapai 100% target
sebanyak 10 sistem informasi. Kesepuluh sistem informasi tersebut meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
59Bab III Akuntabilitas Kinerja
Aplikasi SispedapAplikasi Sispeka
Aplikasi SIM RKT
Aplikasi Simonev RKT
Aplikasi Sim HP
Aplikasi PP 39
Aplikasi RKKL/DIPAAplikasi SAI
Aplikasi SIMAK BMN
Aplikasi SPM
Selain itu, sejak tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mengembangkan aplikasi Paris Update, yaitu aplikasi berbasis web sebagai media
storing dan sharing knowledge untuk mengembangkan knowledge based management.Sejak akhir tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga telahmenerapkan aplikasi EXIS yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat pengelolaan perencanaan penugasan
maupun keuangan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp1.430.377.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.329.000,00 yang
seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.174 OH atau110,86% dari rencana sebanyak 1.059 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
59Bab III Akuntabilitas Kinerja
Aplikasi SispedapAplikasi Sispeka
Aplikasi SIM RKT
Aplikasi Simonev RKT
Aplikasi Sim HP
Aplikasi PP 39
Aplikasi RKKL/DIPAAplikasi SAI
Aplikasi SIMAK BMN
Aplikasi SPM
Selain itu, sejak tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mengembangkan aplikasi Paris Update, yaitu aplikasi berbasis web sebagai media
storing dan sharing knowledge untuk mengembangkan knowledge based management.Sejak akhir tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga telahmenerapkan aplikasi EXIS yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat pengelolaan perencanaan penugasan
maupun keuangan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp1.430.377.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.329.000,00 yang
seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.174 OH atau110,86% dari rencana sebanyak 1.059 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
59Bab III Akuntabilitas Kinerja
Aplikasi SispedapAplikasi Sispeka
Aplikasi SIM RKT
Aplikasi Simonev RKT
Aplikasi Sim HP
Aplikasi PP 39
Aplikasi RKKL/DIPAAplikasi SAI
Aplikasi SIMAK BMN
Aplikasi SPM
Selain itu, sejak tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mengembangkan aplikasi Paris Update, yaitu aplikasi berbasis web sebagai media
storing dan sharing knowledge untuk mengembangkan knowledge based management.Sejak akhir tahun 2012 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga telahmenerapkan aplikasi EXIS yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat pengelolaan perencanaan penugasan
maupun keuangan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp1.430.377.000,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp1.452.329.000,00 yang
seluruhnya merupakan dana DIPA serta menggunakan SDM sebanyak 1.174 OH atau110,86% dari rencana sebanyak 1.059 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
60Bab IV Penutup
BAB IV
PENUTUP
AKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menyajikan informasi
kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan disertaianalisis yang memadai dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan
datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013.
Laporan kinerja juga menggambarkan sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja telah
diimplementasikan dalam penyelenggaraan kinerja. Beberapa perbaikan telah dilakukan
terhadap seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja meliputi perbaikan kualitas dokumen renstra,
rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Dalam Renstra
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-1014 telah ditambahkan sasaran
strategis, IKU dan target tahunan. Target kinerja jangka menengah dalam renstra telah
dirinci dalam target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja tahunan yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. Sasaran strategis diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki
hubungan kausalitas dengan sasaran.
Dalam hal pengukuran kinerja, perbaikan dilakukan pada mekanisme pengumpulan
data kinerja menggunakan sistem aplikasi dan melakukan pengukuran melalui
pembandingan realisasi dengan target tahun berjalan.
Perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan perkembangan pencapaiankinerja dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan tindakan
yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.
Sebagian besar sasaran strategis telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan
dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan 35 IKU, telah ditetapkan 11 IKU
dominan sebagai ukuran untuk menilai capaian tujuan/sasaran. Dalam tahun 2013, enam
dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, serta 9 dari 11 IKU dominan
telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120%
Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120%
Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 120%
L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
60Bab IV Penutup
BAB IV
PENUTUP
AKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menyajikan informasi
kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan disertaianalisis yang memadai dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan
datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013.
Laporan kinerja juga menggambarkan sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja telah
diimplementasikan dalam penyelenggaraan kinerja. Beberapa perbaikan telah dilakukan
terhadap seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja meliputi perbaikan kualitas dokumen renstra,
rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Dalam Renstra
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-1014 telah ditambahkan sasaran
strategis, IKU dan target tahunan. Target kinerja jangka menengah dalam renstra telah
dirinci dalam target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja tahunan yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. Sasaran strategis diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki
hubungan kausalitas dengan sasaran.
Dalam hal pengukuran kinerja, perbaikan dilakukan pada mekanisme pengumpulan
data kinerja menggunakan sistem aplikasi dan melakukan pengukuran melalui
pembandingan realisasi dengan target tahun berjalan.
Perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan perkembangan pencapaiankinerja dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan tindakan
yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.
Sebagian besar sasaran strategis telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan
dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan 35 IKU, telah ditetapkan 11 IKU
dominan sebagai ukuran untuk menilai capaian tujuan/sasaran. Dalam tahun 2013, enam
dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, serta 9 dari 11 IKU dominan
telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120%
Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120%
Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 120%
L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
60Bab IV Penutup
BAB IV
PENUTUP
AKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menyajikan informasi
kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan disertaianalisis yang memadai dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan
datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013.
Laporan kinerja juga menggambarkan sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja telah
diimplementasikan dalam penyelenggaraan kinerja. Beberapa perbaikan telah dilakukan
terhadap seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja meliputi perbaikan kualitas dokumen renstra,
rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Dalam Renstra
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-1014 telah ditambahkan sasaran
strategis, IKU dan target tahunan. Target kinerja jangka menengah dalam renstra telah
dirinci dalam target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja tahunan yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. Sasaran strategis diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki
hubungan kausalitas dengan sasaran.
Dalam hal pengukuran kinerja, perbaikan dilakukan pada mekanisme pengumpulan
data kinerja menggunakan sistem aplikasi dan melakukan pengukuran melalui
pembandingan realisasi dengan target tahun berjalan.
Perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan perkembangan pencapaiankinerja dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan tindakan
yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.
Sebagian besar sasaran strategis telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan
dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan 35 IKU, telah ditetapkan 11 IKU
dominan sebagai ukuran untuk menilai capaian tujuan/sasaran. Dalam tahun 2013, enam
dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, serta 9 dari 11 IKU dominan
telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120%
Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 120%
Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 120%
L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
61Bab IV Penutup
Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 83,33%
Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 71,43%
Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 104%
Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Identifikasi terhadap beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 belumtercapai 100%, karena pada sebagian besar Pemda dalam mengimplementasikan SPIP
belum secara integral menyatu dengan kegiatan operasional instansi, melainkan baru
pada tahap pemetaan/penilaian risiko dan pengembangan infrastruktur pengendalian
berupa penetapan dan pengembangan kebijakan/SOP.
2. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA masih harus ditingkatkan
pada tahun-tahun berikutnya.
Informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akandimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.
Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun
kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.
b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses
bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta
terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.
c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge basedmanagement dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam
melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis
(penunjang).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
61Bab IV Penutup
Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 83,33%
Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 71,43%
Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 104%
Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Identifikasi terhadap beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 belumtercapai 100%, karena pada sebagian besar Pemda dalam mengimplementasikan SPIP
belum secara integral menyatu dengan kegiatan operasional instansi, melainkan baru
pada tahap pemetaan/penilaian risiko dan pengembangan infrastruktur pengendalian
berupa penetapan dan pengembangan kebijakan/SOP.
2. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA masih harus ditingkatkan
pada tahun-tahun berikutnya.
Informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akandimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.
Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun
kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.
b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses
bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta
terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.
c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge basedmanagement dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam
melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis
(penunjang).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
61Bab IV Penutup
Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 83,33%
Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 71,43%
Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 104%
Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Identifikasi terhadap beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 belumtercapai 100%, karena pada sebagian besar Pemda dalam mengimplementasikan SPIP
belum secara integral menyatu dengan kegiatan operasional instansi, melainkan baru
pada tahap pemetaan/penilaian risiko dan pengembangan infrastruktur pengendalian
berupa penetapan dan pengembangan kebijakan/SOP.
2. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA masih harus ditingkatkan
pada tahun-tahun berikutnya.
Informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akandimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.
Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun
kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.
b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi
Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja terutama berkaitan dengan penyempurnaan proses
bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif serta
terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko operasional.
c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge basedmanagement dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam
melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis
(penunjang).
Lampiran 1 1/19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH %Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yangmendapatpendampinganpenyusunan LaporanKeuangan
% 90 266,67 120,00 104.715 73.840 178.555 94.715 73.840 168.555 94,40 348 941 270,40
Persentase IPD yanglaporan keuangannyamemperoleh opiniminimal WDP
% 100 100 100,00 280.491 366.725 647.216 290.491 366.725 657.216 101,55 258 3.001 1.163,18
Persentase jumlahlaporan keuanganproyek PHLN yangmemperoleh opinidukungan Wajar
% 100 100 100,00 314.931 202.192 517.123 314.931 202.192 517.123 100,00 1.367 1.794 131,24
Persentase hasilpengawasan lintassektoral yangdisampaikan ke Pusat
% 100 163 120,00 564.817 200.436 765.253 547.426 200.436 747.862 97,73 1.258 2.553 202,94
Persentase hasilpengawasan ataspermintaan presidenyang disampaikan kePusat
% 100 111,76 111,76 170.466 0 170.466 164.565 0 164.565 96,54 777 588 75,68
Persentase hasilpengawasan ataspermintaanstakeholders yangdijadikan bahanpengambilankeputusan olehstakeholders
% 90 95,00 105,56 32.240 5.542 37.782 39.830 5.542 45.372 120,09 28 173 617,86
Persentase BUMD yangmendapatpendampinganpenyelenggaraanakuntansi
% 50 50,00 100,00 121.853 76.130 197.983 121.853 76.130 197.983 100,00 1.378 1.148 83,31
KEUANGAN SDM (OH)
PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
ANGGARAN REALISASI RENCANA
REALISASI %
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET PROGRAM
%CAPAI
AN
REALISASI
Lampiran 1 2/19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH %
KEUANGAN SDM (OH)
ANGGARAN REALISASI RENCANA
REALISASI %
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET PROGRAM
%CAPAI
AN
REALISASI
TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegara sebesar87,50%
Persentase temuan hasilpengawasanoptimalisasi penerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti
% 90 90 100,00 PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
54.590 0 54.590 54.590 0 54.590 100,00 58 161 277,59
Persentase laporanpengawasan BUNdisampaikan tepat waktu
% 90 90,91 101,01 290.645 18.700 309.345 274.739 18.700 293.439 94,86 2.581 942 36,50
Persentase IPD yangmelaksanakanpelayanan sesuaiStandar PelayananMinimal
% 60 100 120,00 230.737 5.040 235.777 220.737 5.040 225.777 95,76 911 949 104,17
PersentaseBUMN/D/BLU/D yangdilakukansosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 100 163 120,00 160.174 53.190 213.364 143.785 53.190 196.975 92,32 1.342 854 63,64
Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja
% 100 100 100,00 413.315 116.139 529.454 412.877 116.139 529.016 99,92 2.438 1.899 77,89
Kelompok Masyarakatyang mendapatkanSosialisasi ProgramAnti Korupsi
Pokmas 9 21 120,00 188.763 0 188.763 198.763 0 198.763 105,30 478 544 113,81
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraudyang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
8 10 120,00 119.421 0 119.421 128.825 0 128.825 107,87 405 416 102,72
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
1 6 120,00 74.295 0 74.295 74.295 0 74.295 100,00 42 274 652,38
PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
Terselenggaranya SPM pada60% IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDDalam UpayaPencegahan danPemberantasanKorupsi Menjadi80%
Lampiran 1 3/19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH %
KEUANGAN SDM (OH)
ANGGARAN REALISASI RENCANA
REALISASI %
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET PROGRAM
%CAPAI
AN
REALISASI
Persentase Pelaksanaanpenugasan HKP, klaimdan penyesuaian harga
% 90 100 111,11 118.127 0 118.127 122.459 0 122.459 103,67 805 504 62,61
Persentase pelaksanaanaudit investigasi/PKKN/PKA
% 90 100,00 111,11 147.952 0 147.952 122.459 0 122.459 82,77 1.165 504 43,26
Persentase TL hasilaudit investigasi nonTPK oleh instansiberwenang
% 80 28 35,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Persentase laporankeinvestigasian yangsesuai standar
% 100 100 100,00 118.127 0 118.127 122.459 0 122.459 103,67 805 504 62,61
Persentase hasiltelaahan pengaduanmasyarakat
% 100 100 100,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 153 100,00
MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIPdi 70%K/L/Pemda
Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIPsesuai PP Nomor 60Tahun 2008
% 60 50 83,33 PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
65.530 0 65.530 64.587 0 64.587 98,56 220 403 183,18
Jumlah Pemda yangdilakukan asistensipenyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun2008
Pemda 6 12 120,00 65.530 29.990 95.520 64.587 29.990 94.577 99,01 220 403 183,18
Jumlah Pemda yangdilakukan monitoringSistem PengendalianIntern
Pemda 8 12 120,00 65.530 37.950 103.480 64.587 37.950 102.537 99,09 220 403 183,18
Meningkatnyakapasitas aparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Persentase Pemda yangdilakukan asistensipenerapan JFA
% 70 50 71,43 PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
43.498 0 43.498 43.498 0 43.498 100,00 136 123 90,44
Lampiran 1 4/19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH %
KEUANGAN SDM (OH)
ANGGARAN REALISASI RENCANA
REALISASI %
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET PROGRAM
%CAPAI
AN
REALISASI
Persentase jumlahrencana penugasanpengawasan yangterealisasi
% 90 97,06 107,84 1.452.327 0 1.452.327 1.430.425 0 1.430.425 98,49 1.053 1.173 111,40
Persentase kesesuaianlaporan keuanganPerwakilan BPKPdengan SAP
% 100 100 100,00 1.452.327 0 1.452.327 1.430.425 0 1.430.425 98,49 1.053 1.173 111,40
Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanankepegawaian
SkalaLikert
1 sd 10
7,40 7,42 100,27 1.452.327 0 1.452.327 1.430.425 0 1.430.425 98,49 1.053 1.173 111,40
Persentase Pagu Danayang tidak Diblokir dalamDIPA
% 100 100 100,00 1.452.327 0 1.452.327 1.430.425 0 1.430.425 98,49 1.053 1.173 111,40
Persepsi kepuasanpegawai perwakilan ataspencairan anggaranyang diajukan sesuaiprosedur
SkalaLikert
1 sd 10
7,40 7,8 105,41 2.563.000 0 2.563.000 2.520.797 0 2.520.797 98,35 1.053 1.173 111,40
Jumlah publikasikegiatan perwakilanBPKP di media massa
Kali 24 53 120,00 341.654 0 341.654 340.053 0 340.053 99,53 360 86 23,89
Persentasepemanfaatan asset
% 100 100 100,00 1.452.327 0 1.452.327 1.430.425 0 1.430.425 98,49 1.746 2.160 123,71
Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanansarpras
SkalaLikert
1 sd 10
7,40 7,7 104,05 1.452.327 0 1.452.327 1.430.425 0 1.430.425 98,49 1.053 1.173 111,40
Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
% 100 100 100,00 341.654 0 341.654 340.053 0 340.053 99,53 360 86 23,89
Jumlah instansi APIPyang telah disosialisasidan atau di-assessmenttata kelola APIP
Instansi 9 10 111,11 341.654 0 341.654 340.053 0 340.053 99,53 360 186 51,67
Terselenggaranya 100% sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
Jumlah SistemInformasi yangdimanfaatkan secaraefektif
Sistem 10 10 100,00 DukunganManajemenPengawasandanPelaksanaanTugas TeknisLainnya BPKP
1.452.329 0 1.452.329 1.430.377 0 1.430.377 98,49 1.059 1.174 110,86
Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90%dan kualitaspengelolaaankeuangansebesar 100%.
DukunganManajemenPengawasandanPelaksanaanTugas TeknisLainnya BPKPsertaPeningkatanSarana danPrasaranaAparaturNegara BPKP
Lampiran 2 5/19
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7
Meningkatnya kualitas95% LKKL dan 95%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunan LaporanKeuangan
% 266,67 100 166,67 95 280,70
Persentase IPD yang laporankeuangannya memperoleh opiniminimal WDP
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Persentase jumlah laporan keuanganproyek PHLN yang memperoleh opinidukungan Wajar
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Persentase hasil pengawasan lintassektoral yang disampaikan ke Pusat
% 163,00 88,24 74,76 95 171,58
Persentase hasil pengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
% 111,76 92,86 18,90 95 117,64
Persentase hasil pengawasan ataspermintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders
% 95,00 52 43,00 95 100,00
Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraanakuntansi
% 50,00 55,56 (5,56) 75 66,67
TercapainyaOptimalisasi
Persentase temuan hasil pengawasanoptimalisasi penerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti
% 90,00 85,71 4,29 90 100,00
Persentase laporan pengawasan BUNdisampaikan tepat waktu
% 90,91 89,87 1,04 95 95,69
Terselenggaranya SPMpada 60% IPD danterselenggaranya GGpada 75% BUMN/BUMD
Persentase IPD yang melaksanakanpelayanan sesuai Standar PelayananMinimal
% 100,00 88,89 11,11 60 166,67
% CAPAIAN TH 2013THD TARGET TH 2014
PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATU AN KINERJA TH
2013KINERJA TH
2012KENAIKAN/PENURUN AN
TARGETKINERJA TH
2014
Lampiran 2 6/19
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7
% CAPAIAN TH 2013THD TARGET TH 2014
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATU AN KINERJA TH
2013KINERJA TH
2012KENAIKAN/PENURUN AN
TARGETKINERJA TH
2014
Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 163,00 100 63,00 100 163,00
Persentase BUMD yang dilakukan auditkinerja
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Kelompok Masyarakat yangmendapatkan Sosialisasi ProgramAnti Korupsi
Pokmas 21,00 12 9,00 6 350,00
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
IPP/IPD/BUMD/BLUD
10,00 8 2,00 9 111,11
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yangdilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
IPP/IPD/BUMD/BLUD
6,00 3 3,00 1 600,00
Persentase Pelaksanaan penugasanHKP, klaim dan penyesuaian harga
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/PKA
% 100,00 103,03 (3,03) 100 100,00
Persentase TL hasil audit investigasinon TPK oleh instansi berwenang
% 28,00 66,67 (38,67) 80 35,00
Persentase laporan keinvestigasianyang sesuai standar
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Persentase hasil telaahan pengaduanmasyarakat
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP di 70%K/L/Pemda
Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008
% 50,00 33,33 16,67 70,00 71,43
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP No60 Tahun 2008
Pemda 12,00 6 6,00 8 150,00
Jumlah Pemda yang dilakukanmonitoring Sistem Pengendalian Intern
Pemda 12,00 5 7,00 9 133,33
MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda, BUMN/BUMDDalam UpayaPencegahan danPemberantasan KorupsiMenjadi 80%
Lampiran 2 7/19
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7
% CAPAIAN TH 2013THD TARGET TH 2014
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATU AN KINERJA TH
2013KINERJA TH
2012KENAIKAN/PENURUN AN
TARGETKINERJA TH
2014
Meningkatnya kapasitasaparat pengawasanintern pemerintah yangprofesional dankompeten pada 80%Pemda
Persentase Pemda yang dilakukanasistensi penerapan JFA
% 50,00 41,67 8,33 80 62,50
Persentase jumlah rencana penugasanpengawasan yang terealisasi
% 97,06 90,43 6,63 90 107,84
Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKP denganSAP
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Persepsi kepuasan pegawai perwakilanterhadap layanan kepegawaian
SkalaLikert 1
sd 10
7,42 7,41 0,01 7,50 98,93
Persentase Pagu Dana yang tidakDiblokir dalam DIPA
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Persepsi kepuasan pegawai perwakilanatas pencairan anggaran yang diajukansesuai prosedur
SkalaLikert 1
sd 10
7,77 7,38 0,39 7,50 103,60
Jumlah publikasi kegiatan perwakilanBPKP di media massa
Kali 53,00 33 20,00 30 176,67
Persentase pemanfaatan asset % 100,00 100 0,00 100 100,00Persepsi kepuasan pegawai perwakilanterhadap layanan sarpras
SkalaLikert 1
sd 10
7,70 7,68 0,02 7,5 102,67
Persentase tindak lanjut rekomendasihasil audit Inspektorat
% 100,00 100 0,00 100 100,00
Jumlah instansi APIP yang telahdisosialisasi dan atau di-assessmenttata kelola APIP
Instansi 9,00 6 3,00 12 75,00
Terselenggaranya 100%sistem dukunganpengambilan keputusanbagi pimpinan
Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif
Sistem 10,00 10 0,00 10 100,00
Meningkatnya efektifitasperencanaanpengawasan sebesar90% dan kualitaspengelolaaan keuangansebesar 100%.
Lampiran 3/8 - 19
1. Provinsi D. I. Yogyakarta WTP2. Kota Yogyakarta WTP3. Kabupaten Bantul WDP4. Kabupaten Sleman WTP5. Kabupaten Kulonprogo WDP6. Kabupaten Gunungkidul WDP7. Kabupaten Klaten WDP8. Kabupaten Purworejo WDP9. Kota Magelang WDP
10. Kabupaten Magelang WDP11. Kabupaten Kebumen WTP12. Kabupaten Cilacap WDP
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No Pemerintah Daerah Opini BPK
Lampiran 4/9 - 19
1. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Sehat2. PDAM Kabupaten Sleman Kurang Sehat3. PDAM Kabupaten Gunungkidul Kurang Sehat4. PDAM Kabupaten Kulon Progo Sehat5. PDAM Kabupaten Bantul Sehat6. PDAM Kabupaten Purworejo Sehat7. PDAM Kabupaten Klaten Sehat8. PDAM Kabupaten Sragen Sehat9. PDAM Kabupaten Banyumas Sehat
10. PDAM Kabupaten Karanganyar Sehat
CAPAIAN KINERJA BUMD TAHUN BUKU 2013DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No Nama BUMD Predikat Kinerja
Lampiran 5/ 10 -19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH % RENCANA
REALISASI %
Meningkatnyakualitas 95%LKKL dan 95%LKPD
Laporan HasilBimtek/AsistensiPenyusunan LKKL
Lap 7 38 120,00 104.715 73.840 178.555 94.715 73.840 168.555 94,40 348 941 270,40
Laporan HasilBimtek/AsistensiPenyusunan LKPD
Lap 4 172 120,00 280.491 366.725 647.216 290.491 366.725 657.216 101,55 258 3.001 1.163,18
Laporan HasilPengawasan atasProyek PHLN
Lap 39 50 120,00 314.931 202.192 517.123 314.931 202.192 517.123 100,00 1.367 1.794 131,24
Laporan HasilPengawasan LintasSektor
Lap 35 99 120,00 564.817 200.436 765.253 547.426 200.436 747.862 97,73 1.258 2.553 202,94
Laporan HasilPengawasan ataspermintaan Presiden
Lap 9 19 120,00 170.466 0 170.466 164.565 0 164.565 96,54 777 588 75,68
Laporan HasilPengawasan ataspermintaanStakeholders
Lap 1 20 120,00 32.240 5.542 37.782 39.830 5.542 45.372 120,09 28 173 617,86
Laporan HasilBimtek/AsistensiPenyusunan LKBUMD
Lap 12 29 120,00 121.853 76.130 197.983 121.853 76.130 197.983 100,00 1.378 1.148 83,31
Laporan HasilPengawasan ataspenerimaan negara
Lap 2 4 120,00 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan Pembinaan SPIP
54.590 0 54.590 54.590 0 54.590 100,00 58 161 277,59
Laporan HasilPengawasan BUN
Lap 50 106 120,00 290.645 18.700 309.345 274.739 18.700 293.439 94,86 2.581 942 36,50
REALISASI
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJAOUTPUT
SATUAN
TARGET
REALISASI PROGRAM
KEUANGAN SDM (OH)
KEGIATAN%
CAPAIAN
ANGGARAN
Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan Pembinaan SPIP
TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegarasebesar87,50%
PelaksanaanPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
PelaksanaanPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
Lampiran 5/ 11 -19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH % RENCANA
REALISASI %
REALISASISASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJAOUTPUT
SATUAN
TARGET
REALISASI PROGRAM
KEUANGAN SDM (OH)
KEGIATAN%
CAPAIAN
ANGGARAN
Laporan HasilPengawasan atasKinerja PelayananPublik
Lap 9 20 120,00 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan Pembinaan SPIP
230.737 5.040 235.777 220.737 5.040 225.777 95,76 911 949 104,17
Laporan HasilBimtek/AsistensiGCG/KPI sektorKorporat
Lap 13 28 120,00 160.174 53.190 213.364 143.785 53.190 196.975 92,32 1.342 854 63,64
Laporan HasilPengawasan atasKinerja BUMD
Lap 31 54 120,00 413.315 116.139 529.454 412.877 116.139 529.016 99,92 2.438 1.899 77,89
Laporan Hasilsosialisasi masalahkorupsi
Lap 10 52 120,00 188.763 0 188.763 198.763 0 198.763 105,30 478 544 113,81
Laporan HasilBimtek/AsistensiImplementasi FraudControl Plan (FCP)
Lap 9 10 111,11 119.421 0 119.421 128.825 0 128.825 107,87 405 416 102,72
Laporan Hasil Kajianpengawasan
Lap 1 12 120,00 74.295 0 74.295 74.295 0 74.295 100,00 42 274 652,38
Laporan Hasil AuditInvestigasi atas HKP,Eskalasi, dan Klaim
Lap 5 4 80,00 68.400 0 68.400 61.570 0 61.570 90,01 404 344 85,15
Laporan Hasil AuditInvestigasi,Perhitungan kerugiankeuangan negara,dan pemberianketerangan ahli ataspermintaan instansipenyidik
Lap 43 52 120,00 315.806 0 315.806 305.806 0 305.806 96,83 2.370 1.332 56,20
MeningkatkanKesadaran danKeterlibatanK/L, Pemda,BUMN/BUMDDalam UpayaPencegahandanPemberantasan KorupsiMenjadi 80%
Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan Pembinaan SPIP
PelaksanaanPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
PelaksanaanPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
Terselenggaranya SPM pada60% IPD danterselenggaranya GG pada75%BUMN/BUMD
Lampiran 5/ 12 -19
DIPA MITRA JUMLAH DIPA MITRA JUMLAH % RENCANA
REALISASI %
REALISASISASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJAOUTPUT
SATUAN
TARGET
REALISASI PROGRAM
KEUANGAN SDM (OH)
KEGIATAN%
CAPAIAN
ANGGARAN
Laporan hasil reviuatas pengaduanmasyarakat
Lap 0 15 120,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 153 100,00
MeningkatnyaKualitasPenerapanSPIP di 70%K/L/Pemda
PelaksanaanPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
Laporan dukunganpembinaanpenyelenggaraanSPIP
Lap 3 63 120,00 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan Pembinaan SPIP
196.589 67.940 264.529 193.760 67.940 261.700 98,93 658 1.044 158,66
Laporan hasilsosialisasi danBimtek PenerapanJFA APIP Daerah
Lap 4 4 100,00 15.557 0 15.557 15.557 0 15.557 100,00 64 55 85,94
Laporan hasilsosialisasi danBimtek PenerapanTata Kelola APIPDaerah
Lap 2 3 120,00 18.936 0 18.936 18.936 0 18.936 100,00 57 53 92,98
Laporan hasilevaluasi penerapanJFA APIP Daerah
Lap 1 1 100,00 9.005 0 9.005 9.005 0 9.005 100,00 15 15 100,00
Penyusunan rencanadan laporan hasilpengawasan
Lap 21 21 100,00 4.901.605 0 4.901.605 4.827.686 0 4.827.686 98,49 3.554 3.960 111,43
Pengelolaankepegawaian
Lap 18 18 100,00 4.201.376 0 4.201.376 4.138.016 0 4.138.016 98,49 3.046 3.394 111,43
Pengelolaananggaran dan sistemakuntansipemerintahan
Lap 17 17 100,00 3.967.966 0 3.967.966 3.908.127 0 3.908.127 98,49 2.877 3.205 111,43
Pengelolaan saranadan prasarana
Lap 4 4 100,00 683.308 0 683.308 680.106 0 680.106 99,53 720 172 23,89
DukunganManajemenPengawasan danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya BPKPserta PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur NegaraBPKP
Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan Pembinaan SPIP
PelaksanaanDukunganManajemenPengawasandan TugasTeknis lainnyaBPKP danPelaksanaanPengadaanSarana danPrasaranaAparaturNegara BPKP
PelaksanaanPengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanSPIP
Meningkatnyakapasitasaparatpengawasaninternpemerintahyangprofesional dankompeten pada80% Pemda
Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90%dan kualitaspengelolaaankeuangansebesar 100%.
Lampiran 6/13 - 19
Laporan Hasil Bimtek/AsistensiPenyusunan LKKL
Lap 38 35 108,57 6 633,33
Laporan Hasil Bimtek/AsistensiPenyusunan LKPD
Lap 172 112 153,57 30 573,33
Laporan Hasil Pengawasanatas Proyek PHLN
Lap 50 47 106,38 35 142,86
Laporan Hasil PengawasanLintas Sektor
Lap 99 56 176,79 35 282,86
Laporan Hasil Pengawasanatas permintaan Presiden
Lap 19 15 126,67 1 1.900,00
Laporan Hasil Pengawasanatas permintaan Stakeholders
Lap 20 24 83,33 24 83,33
Laporan Hasil Bimtek/AsistensiPenyusunan LK BUMD
Lap 29 51 56,86 6 483,33
Laporan Hasil Pengawasanatas penerimaan negara
Lap 4 2 200,00 4 100,00 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
Laporan Hasil PengawasanBUN
Lap 106 158 67,09 33 321,21
TerselenggaranyaSPM pada 60%IPD danterselenggaranyaGG pada 75%BUMN/BUMD
PelaksanaanPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanSPIP
Laporan Hasil Pengawasanatas Kinerja Pelayanan Publik
Lap 20 16 125,00 13 153,85 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2013 DENGAN REALISASI 2012 DAN TARGET 2014PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SASARANSTRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUTSATU
ANREALI SASI
2012REALI SASI
2013KENAIKAN/PENURUN AN TARGET 2014
% REALISASI2012
DIBANDINGTARGET 2014
TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegara sebesar87,50%
Meningkatnyakualitas 95% LKKLdan 95% LKPD
PROGRAM
PelaksanaanPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanSPIP
Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
PelaksanaanPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanSPIP
Lampiran 6/14 - 19
SASARANSTRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUTSATU
ANREALI SASI
2012REALI SASI
2013KENAIKAN/PENURUN AN TARGET 2014
% REALISASI2012
DIBANDINGTARGET 2014
PROGRAM
Laporan Hasil Bimtek/AsistensiGCG/KPI sektor Korporat
Lap 28 9 311,11 15 186,67
Laporan Hasil Pengawasanatas Kinerja BUMD
Lap 54 21 257,14 26 207,69
Laporan Hasil sosialisasimasalah korupsi
Lap 52 28 185,71 5 1.040,00 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
Laporan Hasil Bimtek/AsistensiImplementasi Fraud ControlPlan (FCP)
Lap 10 16 62,50 7 142,86
Laporan Hasil Kajianpengawasan
Lap 27 30 90,00 1 2.700,00
Laporan Hasil Audit Investigasiatas HKP, Eskalasi, dan Klaim
Lap 4 13 30,77 8 50,00
Laporan Hasil AuditInvestigasi, Perhitungankerugian keuangan negara,dan pemberian keterangan ahliatas permintaan instansipenyidik
Lap 52 36 144,44 50 104,00
MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIP di70% K/L/Pemda
PelaksanaanPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanSPIP
Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP
Lap 63 47 134,04 29 217,24 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDDalam UpayaPencegahan danPemberantasanKorupsi Menjadi80%
PelaksanaanPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanSPIP
Lampiran 6/15 - 19
SASARANSTRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUTSATU
ANREALI SASI
2012REALI SASI
2013KENAIKAN/PENURUN AN TARGET 2014
% REALISASI2012
DIBANDINGTARGET 2014
PROGRAM
Meningkatnyakapasitas aparatpengawasan internpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
PelaksanaanPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanSPIP
Laporan hasil sosialisasi danBimtek Penerapan JFA APIPDaerah
Lap 4 5 100,00 5 80,00 Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
Laporan hasil sosialisasi danBimtek Penerapan Tata KelolaAPIP Daerah
Lap 3 10 100,00 5 60,00
Laporan hasil evaluasipenerapan JFA APIP Daerah
Lap 1 2 50,00 3 33,33
Penyusunan rencana danlaporan hasil pengawasan
Lap 21 19 110,53 19 110,53
Pengelolaan kepegawaian Lap 18 20 90,00 20 90,00Pengelolaan anggaran dansistem akuntansi pemerintahan
Lap 17 17 100,00 17 100,00
Pengelolaan sarana danprasarana
Lap 4 4 100,00 4 100,00
Dukungan ManajemenPengawasan danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya BPKPserta PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Negara BPKP
Meningkatnyaefektivitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaaankeuangan sebesar100%.
PelaksanaanDukunganManajemenPengawasan danTugas Teknislainnya BPKP danPelaksanaanPengadaan Saranadan PrasaranaAparatur NegaraBPKP
Top Related