Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun
sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2013, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta cara pencapaian
tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Tahun 2009 – 2014.
Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian
kinerja pembangunan ketahanan pangan yang tentunya disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Timur.
Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit
mengenai kinerja pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur.
Surabaya, Februari 2014
Kepala Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur
Dra. Hj. Tutut Herawati, MM. Pembina Utama Madya
NIP. 19560228 198409 2 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR............................................................................... i DAFTAR ISI......................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................... iii I. Pendahuluan............................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................... 3 1.3. Tujuan .............................................................................. 4 1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan ......................... 4 II. Rencana Strategis....................................................................... 8 2.1. Visi.............................................................. 8 2.2. Misi.................................................................................... 8 2.3. Motto................................................................................. 8 2.4. Tujuan................................................................................ 8 2.5. Program dan Kegiatan......................................................... 8 2.6 Penetapan Kinerja .............................................................. 9 III Akuntabilitas Kinerja .................................................................. 12 3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................ 12 3.2. Evaluasi Kinerja ................................................................. 13 3.3. Telaahan Renstra ............................................................... 24 3.4. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 33 3.5. Penghargaan Ketahanan Pangan ......................................... 37 IV Penutup..................................................................................... 43 4.1. Kesimpulan ....................................................................... 43 4.2. Saran .................................................................................
44
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan Tahun 2013 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang telah dicapai Badan
Ketahanan Pangan selama tahun 2013. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di
bidang ketahanan pangan dan fungsi penyusunan dan perumusan program serta
rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pemberian
dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan dan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur,
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 dan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 107 Tahun 2008.
Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan Jawa
Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki
arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka
pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur
keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan
demikian setiap pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka
ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau
perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya.
Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2009-2014 sebagai
tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Timur. Jangka waktu pelaksanaan renstra
selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan
Penetapan Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama 1 tahun.
Dari target kinerja program/kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam
penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran akan di evaluasi capaian kinerjanya
sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
iv
Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013 menunjukkan hasil
yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target
indikator kinerja kegiatan dan sasaran, serta diperolehnya penghargaan Tingkat
Nasional berupa Adhi Karya Pangan Nusantara dari berbagai macam kategori.
Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar
pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal.
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana
strategis telah ditetapkan 5 sasaran yang tingkat capaiannya dapat digambarkan
sebagai berikut :
Capaian 5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut :
- Capaian ketersediaan pangan (beras) 7.832.027 Ton dari Target 7.252.008
Ton atau 108,00%, sedangkan ketersediaan energi mencapai 6.671
kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr.
- Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor
PPH 81,1 (98,90%) dari Target Skor PPH 82,20.
- Capaian Penanganan Keamanan Pangan Segar 108,70%.
- Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg.
(112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).
- Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan 141,22%.
Dari hasil pengukuran pencapaian 5 (lima) indikator telah melebihi target,
sedangkan 1 indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (skor PPH) masih
dibawah target, hal ini disebabkan penurunan konsumsi beras tidak diimbangi
dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-
kacangan, sayur dan buah-buahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan merupakan
tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat sesuai amanat UU No. 18
tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar
manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban mewujudkan
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional
maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah
berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian
dan pengamanan ketersediaan pangan yang cukup dalam hal : jumlah dan
mutunya, aman, beragam, bergizi, aman, merata dan terjangkau oleh daya
beli masyarakat. Sedangkan masyarakat mempunyai peran serta dalam
penyelenggaraan produksi, perdagangan, distribusi dan cadangan pangan
masyarakat, serta pencegahan maupun penanggulangan masalah pangan.
Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan
pangan yaitu : “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan”. Definisi ketahanan pangan ini secara luas, diartikan
bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup,
I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2
yang diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup
pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi
kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta
turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, (2)
terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,
merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari
kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yang
diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh
tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yang
diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang
terjangkau.
Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus
dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan
pangan nasional. Jawa Timur sebagai wilayah yang surplus pangan telah
menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan nasional. Oleh karena
itu pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu pembangunan
ketahanan pangan melalui program–program yang benar-benar mampu
memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan
Jawa Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif
manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-
program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu
(integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan
berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaan
program-program pembangunan dalam rangka ketahanan pangan dapat
diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan
selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 3
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2014 dengan agenda revitalisasi
pertanian yang dijabarkan melalui program prioritas Peningkatan
Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan
ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.
1.2. Landasan hukum
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan,
sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, yang
dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008
tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub
Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) didasarkan pada :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
- Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
- Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 4
- Peraturan MENPAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja
Utama;
- Peraturan MENPAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan MENPAN Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Organisasi;
- Peraturan MENPAN Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- Permentan No. 65/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
1.3. Tujuan
Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun
2013 adalah sebagai berikut.
- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja program/kegiatan
dan sasaran;
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
- Menilai keberhasilan organisasi;
- Sebagai pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi.
1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan
Tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan,
sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 5
organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan
dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008 tanggal
25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian,
Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai
berikut :
a. Tugas Pokok
Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang
ketahanan pangan
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi :
- penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan
kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan;
- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10
Tahun 2008 jumlah aparat yang menduduki jabatan pada Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 17 orang pejabat
struktural dan 4 orang pejabat fungsional dengan rincian struktur
organisasi sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 6
Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur
KEPALA BADAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BIDANG CADANGAN PANGAN
SUB BIDANG KETERSEDIAAN
PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI
PANGAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN
BIDANG KEWASPADAAN
PANGAN
BIDANG PENGANEKARAGAMAN & KONSUMSI PANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG AKSES PANGAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN
HARGA
SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN
SUB BIDANG PENGANEKARAGAMAN
PANGAN
SUB BIDANG KEAMANAN
PANGAN
SUB BIDANG KERAWANAN
PANGAN
U P T B
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 7
c. Kekuatan sumberdaya.
- Jumlah aparat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
sebanyak 134 orang dengan rincian : 1 orang eselon II (Kepala
Badan), 5 orang eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang), 11
orang eselon IV (3 kepala sub bagian dan 8 kepala sub bidang), 14
orang penyuluh pertanian, 91 orang staf, serta 12 tenaga kontrak.
- Institusi Ketahanan Pangan di 38 Kabupaten/Kota dengan rincian :
Badan 14 Institusi, Kantor 19 Institusi, lain-lain (subdin, bidang) 5
institusi.
- Dewan Ketahanan Pangan sebagai penyusun kebijakan ketahanan
pangan di Jawa Timur.
- Kelompok lumbung yang diberdayakan sebanyak 347 kelompok.
- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 560 desa.
- Lembaga pembeli gabah/pangan lain 198 lembaga, Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan sebanyak 148
Gapoktan.
- Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di 38 kab./kota.
- Jumlah Asset yang dimiliki SKPD berupa : tanah 1 bidang,
gedung/bangunan 7 buah, peralatan & mesin 1.098 buah, asset
tetap lainnya 239 buah/set.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 8
RENCANA STRATEGIS
Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2013,
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, dimana
didalamnya terdapat visi, misi, moto, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan yang
dilaksanakan 5 tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.
2.1. V I S I
”Menuju masyarakat Jawa Timur Tahan Pangan”.
Pengertian yang terkandung dalam Visi ini adalah : Sasaran pembangunan
ketahanan pangan adalah masyarakat Jawa Timur, sehingga masyarakat
jawa timur tahan pangan artinya mampu mengakses pangan setiap saat
dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman.
2.2. M I S I
Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut Badan Ketahanan Pangan
menetapkan 3 (tiga) misi yaitu :
a). Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan pangan berbasis
kemandirian pangan sesuai potensi sumberdaya alam.
b). Meningkatkan distribusi dan aksesibilitas pangan masyarakat secara
berkelanjutan, serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan
pangan.
c). Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan
yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis
sumberdaya pangan lokal.
II
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 9
2.3. M O T T O
“Panganku Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Bekualitas”
2.4. T U J U A N
Sebagai implementasi atau penjabaran dari misi Badan Ketahanan
Pangan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun
waktu tertentu dalam pembangunan ketahanan pangan serta
menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang akan
dicapai dalam tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk
lebih fokus pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sesuai
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah
sebagai berikut :
Tujuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai
berikut :
1) Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, Distribusi dan
Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal dan;
2) Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sesuai
dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan maka disusun sasaran
strategis sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 10
TUJUAN 1 : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan,
Distribusi dan Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.
dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah :
a) Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian untuk
mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilo
kalori/hari, dan penyediaan protein per-kapita minimal 63 gram/hari
dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : Peningkataan ketersediaan
pangan setara beras dengan target 7.309.527 ton.
b) Stabilisasi harga komoditas pangan pokok pada saat panen raya
minimal sama/diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan
Coefisien Variasi (CV) ≤ 10% dari HPP, dengan Indikator Kinerja
Utama sebagai berikut :
1. % Harga Gabah Kering Panen (GKP) dari HPP.
2. % Harga Gabah Kering Giling (GKG) dari HPP.
c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan
(PPH) mencapai kondisi ideal sebesar 95 pada tahun 2015. Dengan
Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Hasil Susenas.
2. % Keamanan pangan segar yang dikonsumsi.
TUJUAN 2 : Mengantisipasi dan Penangan daerah rawan pangan.
dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah :
a). Terimplementasikannya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
untuk mengantipasi kerawanan pangan, dan
b). Turunnya jumlah penduduk rawan pangan menimal 1% pertahun
khususnya prevalensi penduduk sangat rawan pangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 11
Dalam mencapai sasaran tersebut, melalui strategi pengembangan
Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Meningkatkan
skses ekonomi masyarakat terhadap pangan melalui peningkatan daya beli
masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama : % Penanganan daerah
rawan pangan.
2.5. PROGRAM/KEGIATAN
Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut maka pada tahun 2013, Badan
Ketahanan Pangan didukung melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan program/kegiatan
prioritas sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rapat Koordinasi dan
Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan Perikanan.
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan.
11. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/
Peternakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 12
Sedangkan dukungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun 2013 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan melalui
Pemberdayaan Gapoktan, Peningkatan Lumbung Pangan dan
Pemantauan Harga Pangan Pokok.
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan melalui
Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Sistem Kerawanan
Pangan dan Gizi dalam rangka mengantisipasi dan penanganan daerah
rawan pangan.
3. Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan
Peningkatan Keamanan Pangan Segar.
4. Dukungan Menejemen dan Teknis Lainnya.
2.6. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja merupakan dokumen untuk mewujudkan target kinerja
pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan sumberdaya yang ada pada Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada tabel dibawah
ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 13
Tabel : Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal
1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.
Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok.
7.309.527 Ton
2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok.
Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG
≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan
- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)
- % Penanganan Keamanan Pangan Segar
- Skor PPH 82,2
- 76 %
2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
% Penurunan daerah rawan pangan
45 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 14
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENGUKURAN KINERJA
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur sesuai dengan RPJMD 2009-2014, Pengukuran kinerja
adalah dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah
yaitu : (1). Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian untuk
mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilo
kalori/hari, dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari. (2).
Stabilnya harga komoditas pangan pokok berkisar antara 10%–25% dari
harga normal. (3). Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan
masyarakat per-kapita yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan
(PPH) mencapai kondisi ideal sebesar 95 pada Tahun 2015 dan
Meningkatnya kualitas keamanan pangan segar. (4). Penanganan daerah
rawan pangan.
Capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator dapat
diilustrasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel pengukuran kinerja
strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2013 dibawah ini :
III
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 15
Tabel : Pengukuran Kinerja Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALS CAPIAN
% 1. Memantapkan
dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal
1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.
Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok.
TON 7.309.527 7.832.027 107,15
2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok.
Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG
% %
≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg
Rp. 3.737 Rp. 4.531
112,94 109,18
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan
- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)
- % Penanganan Keamanan Pangan Segar
Skor
%
82,0
76
81.1
82,61
98,90
108,70
2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
% Penurunan daerah rawan pangan
% 45
63,55 141,22
3.2. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator
kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal
yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu
program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian
Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013 dengan tahun sebelumnya.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai
dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa
yang akan datang.
Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 16
3.2.1. KETERSEDIAAN PANGAN
TUJUAN 1 Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.
SASARAN 1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan
INDIKATOR Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok
Keberhasilan sasaran strategis ketersediaan pangan ini diukur
melalui indikator kinerja yaitu jumlah ketersediaan pangan dengan target
7.252.008 Ton di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu)
program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja,
target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALS CAPIAN %
1. Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal
1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.
Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok.
TON 7.252.008 7.832.027 108,00
Ketersedian pangan pokok Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013
dapat terlihat pada tabel berikut :
No. Komoditas/Pangan 2009 2010 2011 2012 2013
- Produksi (GKG) 11.259.085 11.643.773 10.576.543 12.198.707 11.688.899
- Produksi 7.318.405 7.568.452 6.874.753 7.929.160 7.832.072
- Ketersediaan 6.727.318 6.957.323 6.315.925
1. Beras - Konsumsi 3.531.753 3.421.560 3.339.123 3.350.161 3.395.045
- Surplus kotor 3.786.652 4.146.893 3.535.630 4.578.999 4.437.027
- Surplus bersih 3.195.564 3.535.764 2.976.801
- Produksi 5.266.720 5.587.318 5.443.705 6.295.301 5.760.959
- Ketersediaan 4.651.119 4.937.497 4.811.184
2. Jagung - Konsumsi 93.216 86.195 139.444 139.905 141.780
- Surplus kotor 5.173.504 5.501.123 5.304.261 6.155.396 5.619.179
- Surplus bersih 4.557.903 4.851.302 4.671.739
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 17
No. Komoditas/Pangan 2009 2010 2011 2012 2013
- Produksi 355.260 339.491 366.999 361.986 329.461
- Ketersediaan 279.159 263.210 296.291
3. Kedelai - Konsumsi 400.081 367.265 467.327 468.871 475.153
- Surplus kotor (44.821) (27.774) (100.328) (106.885) (145.692)
- Surplus bersih (120.923) (104.055) (171.036)
- Produksi 216.474 207.796 211.416 213.831 207.971
- Ketersediaan 198.336 190.416 194.164
4. Kacang Tanah - Konsumsi 24.609 22.486 15.075 18.844 15.328
- Surplus kotor 191.865 185.310 196.341 194.987 192.643
- Surplus bersih 173.727 167.931 179.089
- Produksi 83.629 79.878 80.329 63.809 57.686
- Ketersediaan 75.985 72.590 72.990
5. Kacang Hijau - Konsumsi 14.914 11.243 7.538
7.562 7.664
- Surplus kotor 68.715 68.635 72.791 56.247 50.022
- Surplus bersih 61.071 61.347 65.453
- Produksi 3.222.636 3.667.058 4.032.081 4.245.984 3.601.074
- Ketersediaan 3.089.541 3.515.609 3.865.556
6. Ubi Kayu - Konsumsi 578.310 989.367 550.239 552.058 559.454
- Surplus kotor 2.644.326 2.677.691 3.481.842 3.693.926 3.041.620
- Surplus bersih 2.511.231 2.526.242 3.315.317
- Produksi 162.607 141.103 217.545 411.781 393.199
- Ketersediaan 143.094 124.171 191.440
7. Ubi Jalar - Konsumsi 68.234 44.971 71.606 71.843 72.806
- Surplus kotor 94.373 96.132 145.939 339.938 320.393
- Surplus bersih 74.860 79.199 119.833
- Produksi (Karkas) 316.818 339.055 345.377
- Produksi 204.314 217.437 221.865 351.433 350.613
- Ketersediaan 194.098 206.565 210.771
8. Daging - Konsumsi 182.330 142.409 237.432 226.873 299.913
- Surplus kotor 21.984 75.028 (15.567) 124.560 120.700
- Surplus bersih 11.768 64.156 (26.661)
- Produksi 251.413 257.528 285.567 317.673 340.232
- Ketersediaan 237.125 242.968 269.969
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 18
No. Komoditas/Pangan 2009 2010 2011 2012 2013
9. Telur - Konsumsi 202.837 228.604 271.351 272.248 275.895
- Surplus kotor 48.576 28.924 14.217 45.425 64.337
- Surplus bersih 34.288 14.364 (1.382)
- Produksi 461.880 528.100 566.062 1.093.525 420.992
- Ketersediaan 389.365 445.188 477.190
10. Susu - Konsumsi 65.251 63.709 71.606 71.843 72.806
- Surplus kotor 396.629 464.391 494.456 1.021.682 348.186
- Surplus bersih 324.114 381.479 405.584
- Produksi 914.088 1.113.394 1.227.569 1.294.652 1.362.812
- Ketersediaan 886.666 1.079.992 1.190.742
11. Ikan - Konsumsi 525.363 502.179 629.383 631.464 639.924
- Surplus kotor 388.725 611.215 598.186 663.188 722.889
- Surplus bersih 361.303 577.813 561.359
- Produksi 1.096.000 1.014.273 1.047.776 1.252.788
- Ketersediaan 1.096.000 1.014.273 1.047.776 1.252.788
12. Gula - Konsumsi 496.000 335.429 384.414 385.684
- Surplus kotor 600.000 678.844 663.362 867.104
- Surplus bersih 600.000 678.844 663.362 867.104
13. Jumlah Penduduk 7.286.246 37.476.011 37.687.622 37.812.200 38.318.791
Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman
dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber
yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan
cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai
tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan
nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi
penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar
sepanjang sejarah kehidupan.
Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari
jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan
maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 19
oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut
dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan
penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan
kestabilan pangan.
Berdasarkan angka sasaran data produksi pangan Jawa Timur Tahun
2013, kita telah mengalami surplus beras sebesar 4.437.027 ton; jagung
surplus 5.949.179 ton; daging surplus 120.700 ton; telur surplus 64.337
ton.
Situasi ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa
Timur pada tahun 2013 sebesar 6.671 kkal/kap/hr atau 277,96% dari
Angka Kecukupan Energi (AKE) 2400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional
Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2013 didominasi oleh
pangan nabati 98,10% sedangkan pangan hewani 1,90%. Apabila
dibandingkan dengan AKE tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 2.115,25
kkal/kap/hr (31,71%).
Demikian juga total ketersediaan protein untuk di konsumsi
penduduk Jawa Timur sebesar 156,76 gram/kap/hari atau 248,83% dari
Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional
Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2013 masih didominasi
oleh pangan nabati 92,64% sedangkan pangan hewani 7,36%. Apabila
dibandingkan dengan AKP tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar
25,74 gr/kap/hr (16,42%).
Ketersediaan energi dan protein penduduk Jawa Timur tahun 2011–
2013 dapat digambarkan sbb :
Tabel 1. Ketersediaan Energi, Protein Penduduk Jawa Timur Tahun 2011 – 2013.
No. Uraian
Tahun 2011 2012 2013
Energi Protein Energi Protein Energi Protein
Kkal/kap/hr % Gr/kap/hr % Kkal/kap
/hr % Gr/kap /hr % Kkal/kap
/hr % Gr/kap /hr %
1 Proporsi Nabati 4.426,85 97,06 118,84 88,75 4,397,98 96,54 113,63 86,73 6.544,00 98,10 145,22 92,64
2 Proporsi Hewani 134,14 2,94 15,06 11.25 3,46 3,46 17,39 13,27 127,00 1,90 11,54 7,36
Total 4.560,98 100 133,9 100 4.555,75 100 131,02 100 6.671,00 100 156,76 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 20
Untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan untuk
mengantisipasi kondisi terjadinya daerah rawan pangan juga perlu adanya
cadangan pangan disamping juga untuk memperkuat stabilisasi harga
pangan pokok khususnya komoditi beras dan jagung.
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
Dalam rangka peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah
yang rentan terhadap kerawanan pangan telah dilakukan kegiatan yaitu
pengembangan lumbung pangan baik dari APBD maupun APBN. Mulai tahun
2009 – 2013 telah dilaksanakan pembangunan fisik lumbung pangan
sebanyak 347 unit lumbung, terdiri dari 162 unit lumbung dari APBD Provinsi
dan 185 unit lumbung dari APBN maupun DAK, Tahun 2013 melalui APBD
dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk pembangunan fisik dan
pengisian 102 unit lumbung dan dari APBN dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 2.540.000.000,- untuk pengisian.
Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah pangan
pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi
keterlambatan pasokan pangan dari luar.
Di Jawa Timur selama tahun 2009-2013 telah dikembangkan sebanyak
388 lumbung pangan baik dari APBD Provinsi maupun APBN. Kegiatan
pengembangan lumbung pangan meliputi pembangunan fisik lumbung,
pengisian (penyimpanan), pendistribusian serta perdagangan bahan pangan
pokok yang dikelola oleh kelompok lumbung.
Secara rinci pengembangan lumbung pangan di Jawa Timur mulai
tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada gambar berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 21
Dalam upaya mengoptimalkan fungsi lumbung pangan di Jawa Timur
selain pembangunan fisik serta bantuan modal dilaksanakan sosialisasi,
pelatihan manajemen, pembinaan serta evaluasi.
Tabel 2. Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Lumbung Pangan
Tahun 2011 dan 2013 serta bantuan pengisian Th. 2012 dari APBD Provinsi.
No Kab./Nama Kelompok
Jumlah unit
lumbung
2011 2012 2013 Fisik lumbung Pengisian Fisik lumbung
1. Kab. Jombang 5 250.000.000 100.000.000 - 2. Kab. Madiun 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 3. Kab. Ngawi 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 4. Kab. Ponorogo 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 5. Kab. Tulungagung 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 6. Kab. Blitar 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 7. Kab. Lamongan 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 8. Kab. Bojonegoro 10 250.000.000 100.000.000 250.000.000 9. Kab. Pasuruan 6 250.000.000 100.000.000 50.000.000 10. Kab. Lumajang 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 11. Kab. Bondowoso 8 250.000.000 100.000.000 150.000.000 12. Kab. Situbondo 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 13. Kab. Sidoarjo 3 - - 150.000.000 14. Kab. Gresik 5 - - 250.000.000 15. Kab. Mojokerto 4 - - 200.000.000 16. Kab. Tuban 5 - - 250.000.000 17. Kab. Nganjuk 5 - - 250.000.000 18. Kab. Kediri 4 - - 200.000.000 19. Kab. Trenggalek 5 - - 250.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 22
No Kab./Nama Kelompok
Jumlah unit
lumbung
2011 2012 2013
Fisik lumbung Pengisian Fisik lumbung
20. Kab. Magetan 5 - - 250.000.000 21. Kab. Pacitan 4 - - 200.000.000 22. Kab. Malang 5 - - 250.000.000 23. Kab. Probolinggo 5 - - 250.000.000 24. Kab. Banyuwangi 4 - - 200.000.000 25. Kab. Jember 4 - - 200.000.000 26. Kab. Bangkalan 4 - - 200.000.000 27. Kab. Sampang 4 - - 200.000.000 28. Kab. Pamekasan 4 - - 200.000.000 29. Kab. Sumenep 4 - - 200.000.000 30. Kota Batu 1 - - 50.000.000
J u m l a h 162 3.000.000.000 1.200.000.000 5.000.000.000
Tabel 3. Penerima Bantuan Lumbung Pangan dari APBN No. Jml unit
lumbung Jml. Bantuan Pengisian Ket.
2010 2011 2012 2013 1 Th. 2009 : 17 unit 340.000.000 340.000.000 Diisi 2 kali 2 Th. 2010 : 50 unit
Diisi 2 kali 24 unit 480.000.000 480.000.000 14 unit 280.000.000 280.000.000 Diisi 1 kali 12 unit Belum diisi 3 118 unit th. 2011
48 unit 960.000.000 960.000.000 Diisi 1 kali 70 unit 1.300.000.000 Belum diisi Total : 185 unit 340.000.000 820.000.000 1.720.000.000 2.540.000.000
Disamping pengembangan lumbung pangan dliaksanakan juga
Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang bertujuan
untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/ pemasaran/pengolahan dan
unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan
pembelian-penjualan gabah/ beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan
pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik yang
dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan).
Selama tahun 2009 – 2013 telah dibangun 148 unit gudang dan
dialokasikan dana untuk cadangan pangan sebesar Rp. 3.463.478.600,- Pada
akhir Desember 2013, jumlah cadangan pangan yang berada di kelompok
lumbung pangan dan Gapoktan pelaksana LDPM binaan Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur ± sebesar 3.085,80 ton GKG.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 23
Tabel 4. Jumlah gapoktan penerima bantuan th. 2009 - 2013
NO KABUPATEN 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH
1 Malang 3 3 1 1 1 9
2 Situbondo 2 - 1 1 1 5
3 Mojokerto 2 2 - 1 - 5 4 Trenggalek 2 - 1 1 1 5
5 Ngawi 3 3 1 1 - 8 6 Banyuwangi 4 - 2 2 - 8
7 Lamongan 4 3 1 1 - 9
8 Ponorogo 3 3 2 2 - 10 9 Tulungagung 3 3 1 1 - 8
10 Lumajang 3 3 1 1 - 8 11 Blitar 2 - 1 1 1 5
12 Bondowoso 2 2 1 1 1 7 13 Jombang 3 2 2 2 - 9
14 Pasuruan 3 3 2 1 - 9
15 Magetan 3 1 1 1 - 6 16 Gresik 2 1 1 1 - 5
17 Bangkalan 2 1 1 2 - 6 18 Madiun 3 2 1 1 - 7
19 Sidoarjo 2 - - 2 - 4
20 Nganjuk 3 2 1 1 1 8 21 Bojonegoro - - 2 1 - 3
22 Kediri - - - 2 1 3 23 Probolinggo - - - 1 - 1
Jumlah 54 34 24 29 7 148
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 24
3.2.2. DISTRIBUSI PANGAN
TUJUAN 1 Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.
SASARAN 2 Stabilisasi Harga Pangan Pokok
INDIKATOR Stablisasi Harga Pangan Pokok Terhadap HPP
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator
kinerja yaitu stabilitas harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering
Giling (GKG) minimal diatas Harga Pembelian Pemerintah, di mana dalam
upaya pencapaiannya didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Progrm Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Indikator kinerja, target
dan realisasinya disajikan sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALS CAPIAN %
1. Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal
2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok.
Stabilisasi Harga Pangan Pokok pada saat panen terhadap HPP. - % Harga GKP
THD HPP - % Harga GKG
THD HPP
%
%
≥ 3.300/kg ≥ 4.150/kg
3.727/kg 4.531/kg
112,94 109.18
Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan
pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses
pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu,
terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan
pangan cukup aman dan distribusi lancar.
Hasil pemantauan harga gabah ditingkat petani dan harga beras
ditingkat penggilingan padi selama tahun 2013 sebagaimana dijelaskan
pada grafik di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 25
Perkembangan harga rata-rata GKP selama bulan Maret - Desember
2013 relatif stabil. Kenaikan harga terjadi dibulan-bulan pacekilk dan harga
tertinggi terjadi
pada Oktober
mencapai Rp.
4.206,- per kg
GKP. Sedangkan
harga terendah
terjadi pada bulan
April mencapai
Rp. 3.237,- per kg
GKP. Begitu pula dengan harga GKG, kenaikan harga terjadi pada saat
paceklik dan harga turun terjadi dibulan-bulan panen raya. Harga GKG
tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai Rp. 4.905,- per kg GKG
dan terendah pada bulan April mencapai Rp. 4.180,- per kg GKG.
Dalam rangka stabilisasi harga dilaksanakan kegiatan – kegiatan
sebagai berikut :
1. Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya
Dalam rangka stabilisasi harga jual gabah/bahan pangan lain
terutama pada saat panen raya, dilaksanakan kegiatan pembelian
gabah/bahan pangan lain oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG).
Kegiatan tersebut meliputi penyaluran, pembelian dan penjualan.
-‐ Penyaluran
Sampai dengan Bulan Desember 2012 penyaluran dagulir
kegiatan pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain mencapai
Rp. 29.475.000.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh
puluh lima juta rupiah) dengan rincian : penyaluran tahap pertama
sebesar Rp. 17.825.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua
puluh lima juta rupiah) dan penyaluran tahap kedua sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 26
Rp. 11.650.000.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh juta
rupiah).
Penyaluran tahap I
Pada awal tahun 2012 Sekretariat Dagulir melakukan
seleksi administrasi terhadap usulan dari 13 kabupaten calon
penerima dagulir pembelian gabah/bahan pangan lain. Seleksi tahap
pertama ini dilakukan untuk merespon usulan kabupaten yang telah
melunasi kerdit dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan
lain lebih awal guna menghadapi panen raya padi tahun 2012. Dari
81 usulan yang lulus seleksi administrasi, Sekretariat Dagulir
menindaklanjuti berkas permohonan tersebut untuk diproses lebih
lanjut oleh bank pelaksana (Bank Jatim). Setelah dilakukan bank
checking dan survey lapangan, maka 81 berkas permohonan dagulir
pembelian gabah hanya disetujui sebanyak 72 pemohon, dengan
jumlah dagulir yang disalurkan mencapai Rp. 17.825.000.000,-
(tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
Kesembilan berkas permohonan yang ditolak tersebut
karena dinilai tidak memenuhi persyaratan seperti : debitur memiliki
kredit macet, debitur sulit ditemui pada saat petugas bank
melakukan survey lapangan serta agunan yang tidak memenuhi
syarat. Secara rinci penyaluran kredit dagulir pembelian gabah/beras
dan bahan pangan lain tahap I sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut :
Tabel : Penyaluran Kredit Dagulir Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2012-2014 Tahap I.
NO KABUPATEN JUMLAH
ALOKASI (Rp.) PEMOHON DISETUJUI
1 GRESIK 9 9 1.650.000.000 2 PASURUAN 5 3 500.000.000
3 SIDOARJO 6 5 1.000.000.000
4 MAGETAN 12 12 1.775.000.000 5 BLITAR 10 9 2.150.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 27
NO KABUPATEN JUMLAH
ALOKASI (Rp.) PEMOHON DISETUJUI
6 PONOROGO 12 12 4.150.000.000
7 BANGKALAN 6 4 800.000.000 8 LUMAJANG 8 8 3.200.000.000
9 PROBOLINGGO 2 1 350.000.000 10 MADIUN 2 2 500.000.000
11 JOMBANG 3 3 700.000.000
12 BONDOWOSO 1 1 300.000.000 13 SITUBONDO 5 3 750.000.000
JUMLAH... 81 72 17.825.000.000
Penyaluran tahap II
Pada pertengahan tahun 2012 Sekretariat Dagulir kembali
melakukan seleksi administrasi terhadap usulan dari 9 kabupaten
yang mengembalikan kredit dagulir periode Pebruari-Juli 2012. Dari
seleksi administrasi sebanyak 48 berkas diteruskan ke bank
pelaksana untuk dilakukan bank checking dan survey lapangan. Hasil
bank checking dan survey lapangan 1 pemohon, yaitu UD. Menir Sari
Kabupaten Madiun di tolak oleh bank. Dengan demikian penyaluran
dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain tahap kedua
sebesar Rp. 12.400.000.000,- di 9 kabupaten.
Pada tahap 2 ini terdapat terdapat 4 kabupaten, yaitu
Kabupaten Lumajang, Madiun, Situbondo dan Probolinggo yang
memperoleh alokasi kredit dagulir tahap pertama dan tahap kedua.
Hal ini disebabkan keempat kabupaten tersebut mengajukan usulan
pada tahap ke 2 mengingat pada tahap pertama tidak semua LPG
nya memperoleh alokasi dagulir. Pada tahap kedua ini, Kabupaten
Kediri kembali memperoleh alokasi kredit dagulir karena telah
melunasi tunggakan kredit dagulir pembelian gabah tahun 2007-
2008. Namun demikian, sampai dengan akhir Desember 2012,
alokasi dagulir pembelian gabah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1,7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 28
milyar hanya terserap Rp. 1 milyar untuk 5 LPG, sementara Rp. 700
juta dikembalikan karena 3 debitur melakukan penggantian agunan.
Secara rinci penyaluran kredit dagulir pembelian gabah tahap 2
sebagaimana tabel berikut :
Tabel : Penyaluran Kredit Dagulir Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2012-2014 Tahap II.
NO KABUPATEN JUMLAH
ALOKASI (Rp.) PEMOHON DISETUJUI
1 LUMAJANG 1 1 250.000.000 2 MADIUN 3 2 400.000.000
3 PROBOLINGGO 1 1 350.000.000
4 MALANG 6 6 1.750.000.000 5 TRENGGALEK 8 8 2.350.000.000
6 JEMBER 8 8 2.500.000.000 7 KEDIRI 8 4 950.000.000
8 NGANJUK 10 10 2.800.000.000
9 SITUBONDO 3 2 300.000.000 JUMLAH 48 44 11.475.000.000
-‐ Pembelian
Sampai dengan Bulan Desember 2012, dari total dagulir yang
yang dimanfaatkan oleh LPG sebesar Rp. 29.475.000.000,-
pembelian tahun 2012 mencapai Rp. 149.021.749.821 (seratus
empat puluh sembilan milyar dua puluh satu juta tujuh ratus empat
puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau
berputar 5,06 kali, berarti berada diatas target indikator output
sebesar 4 kali putaran.
Secara umum realisasi pembelian gabah/beras dan bahan
pangan lain oleh LPG sampai dengan posisi Desember 2012 dapat
digambarkan sebagai berikut : Dari nilai pembelian tahun 2012
sebesar Rp. 149.021.749.821,- dapat dirinci pembelian oleh LPG
adalah : 18.620 ton GKP; 12.700 ton GKG; 1.952 ton beras; 1.091
ton jagung dan 162 ton kedele sedangkan dari angka diatas terlihat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 29
bahwa dana yang dioperasionalkan rata-rata mampu berputar
sebanyak 5,06 kali. Dilihat dari kualitas gabah yang dibeli oleh
lembaga pembeli gabah menunjukkan bahwa pembelian dilakukan
dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling
(GKG). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pada dasarnya
kegiatan ini bersentuhan langsung dengan petani/kelompok tani,
yang biasanya menjual produksi usaha taninya dalam bentuk gabah,
baik dalam bentuk kering panen ataupun kering giling.
-‐ Penjualan
Nilai penjualan gabah/beras dan bahan pangan lain yang
dilakukan oleh LPG sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar
Rp. 155.496.488.792,- (seratus lima puluh lima milyar empat ratus
sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu
tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Nilai penjualan tersebut
merupakan penjualan : 2.077 ton GKG, 19.268 ton beras, 1.052 ton
jagung dan 153 ton kedele. Data tersebut menunjukkan bahwa
lembaga penerima dagulir kegiatan pembelian gabah/beras dan
bahan pangan lain menjalankan fungsi bisnisnya dengan membeli
dalam bentuk gabah, dikeringkan dan digiling untuk kemudian dijual
dalam bentuk beras. Hanya sebagian saja yang dijual dalam bentuk
gabah kering giling. Sementara untuk jagung dan kedele, umumnya
pembelian dan penjualan dalam bentuk pipilan kering, dimana
lembaga hanya melakukan sortir kualitas dan pengemasan.
Dari laporan yang masuk, maka gambaran nilai penjualan
gabah dan beras dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 30
Tabel : Nilai Penjualan Gabah dan Beras oleh LPG Tahun 2011.
No KABUPATEN KOMODITAS
GKG BERAS
Ton Rp Ton Rp PENYALURAN 2011
1 BANYUWANGI 470 2.068.102.321 3.402 24.625.460.877
2 JOMBANG 55 240.662.418 415 3.020.080.546
3 BOJONEGORO 122 537.462.776 1.027 7.489.951.890
4 BANGKALAN 21 92.928.000 142 1.047.121.920
5 BONDOWOSO 34 150.523.032 230 1.680.118.325
6 PASURUAN 10 42.178.858 65 474.629.796
7 BLITAR 25 109.252.352 167 1.211.666.839
8 MADIUN 34 149.106.848 295 2.157.736.278
JUMLAH I 771 3.390.216.604 5.745 41.706.766.470 PENYALURAN 2012
1 GRESIK 64 275.773.687 1.016 7.400.657.281
2 PASURUAN 14 62.532.800 517 3.818.299.046
3 SIDOARJO 59 258.396.936 886 6.592.965.845
4 MAGETAN 175 771.332.795 1.673 12.272.472.219
5 BLITAR 118 518.653.045 945 6.982.566.423
6 PONOROGO 463 2.037.844.938 4.150 30.566.373.462
LPG penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain
tahun 2013 melakukan pembelian lebih kecil dibandingkan LPG
penerima Dagulir tahun 2012. LPG tahun 2013, di tahun pertama
pemanfaatan Dagulir telah melakukan pembelian sebesar Rp.
72.972.703.925,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh
dua juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
atau berputar 5,51 kali dari alokasi awal yang diterima sebesar Rp.
13.250.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
Masih kecilnya perputaran pembelian LPG tahun 2013 karena
sebanyak 22 LPG baru mendapat alokasi Dagulir pada tahap II
sekitar bulan Oktober 2013, sehingga pemanfaatannya masih belum
optimal untuk tahun ini dimana rata-rata perputaran pembeliannya
masih dibawah 4 kali.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 31
Secara umum realisasi pembelian gabah/beras/jagung/
kedele oleh LPG tahun 2013 posisi sampai dengan bulan Desember
2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Dari nilai pembelian di tahun 2013, dapat dirinci pembelian oleh
LPG berupa : 7.122 ton GKP; 3.819 ton GKG dan 4.441 ton
beras. Tidak ada pembelian dalam bentuk jagung dan kedele.
2. Pembelian terbesar yang dilakukan LPG masih dalam bentuk
gabah baik GKP (46,3%) maupun GKG (24,8%). Hal ini
menunjukkan semakin banyak gabah petani yang terserap oleh
LPG melalui kegiatan ini, sehingga petani tidak merasa kesulitan
dalam memasarkan hasil usaha taninya.
3. Prosentase pembelian di tahun 2013 oleh LPG penyaluran tahun
2013 dapat terlihat pada grafik berikut :
4. Perbandingan alokasi Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan
Lainnya penyaluran tahun 2013 dengan total pembelian pada
tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 32
Dari 49 LPG penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan
Pangan Lainnya tahun 2013 perputaran pembelian tertinggi
dilakukan oleh UD Sukron Jaya Kab. Tulungagung dengan putaran
pembelian mencapai 12,54 putaran dengan nilai pembelian sebesar
Rp. 2.507.190.600,- (dua milyar lima ratus tujuh juta seratus
sembilan puluh juta enam ratus rupiah). Selain UD Sukron Jaya, ada
3 LPG dari Kab. Tulungagung yang putaran pembeliannya diatas 10
kali yaitu UD Abadi dengan 12,19 kali, UD Al-Ikhlas dengan 11,89
kali dan UD Sumber Tani dengan 10,26 kali putaran.
Sementara itu, dari kinerja per kabupaten diperoleh
gambaran bahwa kinerja pembelian tertinggi adalah Kab. Ngawi (12
LPG) dengan total pembelian mencapai Rp. 28.406.449.500,- (dua
puluh delapan milyar empat ratus enam juta empat ratus empat
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau mampu berputar 7,89
kali dari alokasi kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam
ratus juta rupiah). Putaran pembelian tertinggi berikutnya adalah
Kab. Tulungagung (7 LPG) sebesar 7,53 putaran dengan total
pembelian sebesar Rp. 13.546.996.850,- (tiga belas milyar lima ratus
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 33
empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
delapan ratus lima puluh rupiah), kemudian di urutan ketiga adalah
Kab. Lamongan (13 LPG) dengan putaran sebanyak 6,74 kali dan
total pembelian sebesar Rp. 23.267.889.150,- (dua puluh tiga milyar
dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
Secara urutan perputaran pembelian di tahun 2013 per
kabupaten peserta Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya
tahun 2013 dari yang terbesar dapat dilihat pada tabel berikut (s.d.
Desember 2013):
No Kabupaten Jmlh LPG Alokasi Total Pembelian Perpu
taran 1 Ngawi 12 3.600.000.000 28.406.449.500 7,89 2 Tulungagung 7 1.800.000.000 13.546.996.850 7,53
3 Lamongan 13 3.450.000.000 23.267.889.150 6,74
4 Ponorogo 3 950.000.000 1.945.716.000 2,05 5 Bangkalan 1 450.000.000 892.400.000 1,98
6 Lumajang 1 250.000.000 422.820.000 1,69 7 Jombang 12 2.750.000.000 4.490.432.425 1,63
JUMLAH 49 13.250.000.000 72.972.703.925 5,51
Untuk Kab. Ponorogo (3 LPG), Kab. Bangkalan (1 LPG), Kab.
Lumajang (1 LPG) dan Kab. Jombang (12 LPG) perputaran
pembelian masih dibawah 4 putaran karena baru mendapat alokasi
kredit pada penyaluran tahap II sekitar bulan Oktober 2013.
Rendahnya putaran pembelian ini disebabkan pemanfaatan dana
belum optimal karena penyaluran tidak tepat dengan musim panen
raya padi, sehingga diharapkan pada saat musim panen raya padi
tahun depan LPG penyaluran tahap II ini dapat memanfaatkan
alokasi kredit yang diperoleh untuk meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan tabel diatas, secara rata-rata perputaran
pembelian di tahun 2013 oleh keseluruhan LPG penerima Dagulir
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 34
Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun 2013 sebesar 5,51
kali.
Nilai penjualan gabah dan beras yang dilakukan oleh LPG
tahun 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp.
95.033.280.900,- (sembilan puluh lima milyar tiga puluh tiga juta
dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Nilai tersebut
merupakan penjualan dari: 2.900 ton GKG dan 10.485 ton beras. Bila
dibandingkan dengan nilai pembeliannya, keuntungan yang diperoleh
LPG 2013 dari aktivitas penjualan tersebut sebesar Rp.
22.060.576.975,- (dua puluh dua milyar enam puluh juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau
30,2%. Secara prosentase, keuntungan yang diperoleh LPG tahun
2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan dari LPG
tahun 2012 (22,7%). Hal ini berarti LPG tahun 2013 lebih bisa
mengoptimalkan kegiatan pemasaran hasil produksinya untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Prosentase penjualan di tahun 2013 oleh LPG penyaluran
tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 35
Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa penjualan lebih
dominan dalam bentuk beras (78,3%) dibandingkan dalam bentuk
gabah (21,7%). Apabila dilihat dari penjualan yang lebih dominan
dalam bentuk gabah (baik GKP maupun GKG), maka dapat
disimpulkan bahwa LPG tahun 2013 juga telah menjalankan fungsi
bisnisnya dengan membeli dalam bentuk gabah kemudian
dikeringkan dan digiling menjadi beras.
Tujuan pemasaran hasil produksi LPG tahun 2013 pun masih
lebih dominan ke pasaran umum dibandingkan ke Bulog, dengan
pasar umum dalam kabupaten menguasai tujuan pemasaran
gabah/beras yaitu 82,6%. Pasar umum luar kabupaten sebesar
13,9%, kemudian 2,8% ke pasar umum luar provinsi dan sisanya
baru ke Bulog yang hanya menguasai 0,7% dari tujuan pemasaran
gabah/beras milik LPG. Kecilnya penjualan ke Bulog ini, tidak
terlepas dari harga beli yang ditawarkan oleh Bulog jauh lebih kecil
bila dibandingkan dengan harga di pasaran umum.
Berdasarkan data laporan yang masuk, maka gambaran nilai
penjualan per kabupaten peserta Dagulir Pembelian Gabah/Bahan
Pangan Lainnya tahun 2012 dari yang terbesar dapat dilihat pada
tabel berikut:
No Kabupaten Jmlh LPG
Total Penjualan (Rp.)
GKG (Ton)
Beras (Ton)
1 Ngawi 12 41.649.158.450 1.009 4.194 2 Lamongan 13 26.547.881.075 939 3.370 3 Tulungagung 7 15.838.146.200 526 1.845 4 Jombang 12 6.170.078.250 239 610 5 Ponorogo 3 2.882.802.225 115 278 6 Bangkalan 1 1.265.113.875 40 129 7 Lumajang 1 680.100.825 32 59
JUMLAH 49 95.033.280.900 2.900 10.485
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 36
Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari 7 kabupaten
penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun
2013, Kab. Ngawi (12 LPG) memiliki total penjualan terbesar yaitu
Rp. 41.649.158.450,- (empat puluh satu milyar enam ratus empat
puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima
puluh rupiah) yang terdiri dari: penjualan GKG sebesar 1.009 ton dan
penjualan beras sebesar 4.194 ton. Urutan kedua adalah Kab.
Lamongan (13 LPG) dengan nilai penjualan Rp. 26.547.881.075,-
(dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) untuk
penjualan 939 ton GKG dan 3.370 ton beras. Selanjutnya di urutan
ketiga penjualan terbesar adalah Kab. Tulungagung (7 LPG) dengan
nilai total penjualan Rp. 15.838.146.200,- (lima belas milyar delapan
ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua
ratus rupiah) dari penjualan GKG sebesar 526 ton dan 1.845 ton
beras.
Sementara itu untuk Kab. Jombang, Kab. Ponorogo, Kab.
Bangkalan dan Kab. Lumajang yang baru mendapatkan alokasi kredit
pada penyaluran tahap kedua di bulan Oktober 2013 masih belum
optimal pemanfaatannya, baik dari aktivitas pembelian maupun
penjualan. Sehingga nilai penjualan untuk ke empat kabupaten ini
masih jauh lebih kecil dibandingkan ketiga kabupaten diatas yang
memperoleh alokasi kredit pada tahap pertama di bulan Februari
2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 37
2. Pengembangan Sistim Tunda Jual
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
kelompok tani dalam mengembangkan system tunda jual sesuai
dengan kondisi wilayahnya, meningkatkan posisi tawar dan nilai jual
hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Bantuan dana
bergulir pengembangan kelompok tunda jual dilaksanakan mulai tahun
2004 – 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
-‐ Penyaluran Dana
Dana penguatan modal kelembagaan kelompok sistem tunda
jual pada tahun 2004 sampai dengan 2005 merupakan dana
pinjaman lunak tanpa adanya jaminan yang pengelolaannya dibuat
secara bergulir di kelompok, perguliran dana dikelola oleh Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam waktu 1
(satu) tahun kelompok yang mendapatkan dana penguatan modal
wajib mengembalikan dana tersebut ke rekening Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur.
Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan
penerapan Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2006 tentang
pengelolaan dana bergulir maka pelaksanaan kegiatan
pengembangan kelembagaan kelompok sistem tunda jual melalui
penguatan modal ini harus mengacu pada perda tersebut dan
dikategorikan dalam kegiatan sosial dengan penyaluran dana secara
channeling. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah bank
pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai
penyalur (channeling) dan penerima pengembalian pinjaman dana
bergulir peserta kegiatan penguatan modal kelembagaan sistem
tunda jual. Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan modal
kelembagaan kelompok tunda jual mulai tahun 2006 telah dikenakan
jasa/bunga selama 1 (satu) tahun sebesar 3% dengan pembayaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 38
dilakukan 1% dipotong didepan dan 2% dibayarkan pada saat
bersamaan dengan pelunasan dana pinjaman. Rincian bunga 3%
untuk peruntukan : a) Kontribusi PAD sebesar 1%; b). Kontribusi
Pokjanis sebesar 1% dan c). Kontribusi Bank Jatim sebesar 1%.
Pada tahun 2009, kegiatan penyaluran dana bergulir sistem
tunda jual tidak dilaksanakan oleh karena adanya penyempurnaan
Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2006 yang diganti menjadi
Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009
kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 66
Tahun 2009 pada tanggal 4 Nopember 2009. Perubahan tersebut
bertujuan untuk penyempurnaan Manajemen Keuangan Pengelolaan
Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007. Pada Tahun 2012
mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa
Timur.
Secara terinci penyaluran dan pengalokasian dana penguatan modal
kepada kelompok setiap tahunnya sebagai berikut :
No. TA. JMLH KAB.
JML ANGGARAN
JML KELOMPOK KETERANGAN
1. 2004 16 500.000.000 20 2. 2005 11 250.000.000 11 3. 2006 16 350.000.000 35 4. 2007 10 250.000.000 10
5. 2008 15 1.100.000.000 46 Dana 2008 + dana perguliran thn sblmnya
6. 2010 7 550.000.000 22 Dana 2010 + dana perguliran thn sblmnya
7. 2011 - - - 8. 2012 1 250.000.000 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 39
Dana pengembangan sistim tunda jual tahun 2004-2005
sudah dikembalikan melalui rekening Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur sedangkan tahun 2006-2008 sudah
dikembalikan melalui rekening Bank Jatim.
-‐ Perkembangan modal usaha.
Pada tahun 2010, alokasi dana yang digulirkan ke kelompok
sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus Lima Puluh Juta rupiah)
dengan penerima sejumlah 22 kelompok pada 7 kabupaten sentra
produksi. Usaha pengembangan sistem tunda jual yang dilakukan
oleh kelompok adalah komoditas padi/gabah/jagung dengan realisasi
volume pembelian sebesar 625 ton Gabah Kering Panen atau senilai
Rp 1.650.000.000. Gabah Kering Panen yang telah dibeli kelompok
tidak langsung dijual kembali akan tetapi disimpan dan diproses
terlebih dahulu melalui pengeringan sehingga menjadi Gabah Kering
Giling. Kemudian Gabah Kering Giling akan dijual dengan nilai yang
lebih tinggi sehingga ada margin keuntungan kelompok yang dapat
meningkatkan modal usaha kelompok tersebut.
Perkembangan modal usaha kelompok rata-rata mengalami
peningkatan sebesar 15-20% per tahun dari modal awal yang dimiliki
kelompok.
-‐ Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian dan pengawasan terhadap kelompok dilakukan
oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerja sama
dengan petugas kabupaten yang menangani ketahanan pangan, baik
pemantauan kegiatan melalui mekanisme pelaporan maupun
kunjungan langsung ke kelompok.
Pengendalian dilakukan dengan mewajibkan kelompok
sasaran membuat laporan kemajuan kegiatan setiap 2 bulan dan
dikirimkan ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 40
Pemantauan kegiatan kelembagaan kelompok distribusi pangan
salah satunya dilakukan melalui mekanisme pelaporan berkala setiap
2 bulan yang dilakukan kelompok, dengan sistem pelaporan melalui
faximile maupun surat. Namun demikian didalam pelaksanaannya
kedua sistem pelaporan tersebut belum berjalan dengan baik.
-‐ Analisa Usaha Sistem Tunda Jual
Pengembangan sistem tunda jual dalam meningkatkan posisi
tawar hasil produk pertanian membei manfaat bagi peningkatan
pendapatan anggota kelompok tani karena dapat menaikkan harga
jual komoditas pertanian pada posisi yang lebih baik dan
menguntungkan dibandingkan tanpa sistem tunda jual. Peningkatan
nilai tambah beberapa komoditas setelah melalui sistem tunda jual
disajikan pada tabel berikut :
Tabel : Model Analisis Nilai Tambah Tunda Jual Beberapa komoditas Pangan.
No. Komoditas
Harga Sebelum
Tunda Jual Rata2
(Rp./Kg)
Harga Setelah Tunda Jual
(Rp./Kg)
Biaya Tunda Jual
Rata2 (Rp./Kg)
Nilai Tambah (Rp./Kg)
1. Gabah
a. GKP 2.650
b. GKG 3.300 200 350 2. Jagung
a. Jagung tongkol 1.350 b. Pipilan kering 2.900 180 200
c. Pakan ternak 3.000 25 75
Dari tabel diatas terlihat adanya nilai tambah yang akan diterima
petani apabila mereka melakukan tunda jual antara lain dengan
melakukan penyimpanan, pengolahan dan merencanakan pemasaran
pada waktu yang tepat untuk memperoleh harga jual yang lebih
tinggi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 41
3.2.3. KONSUMSI PANGAN
TUJUAN 1 Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.
SASARAN 3 Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan
INDIKATOR Meningkatnya Kualitas Konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator
kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam,
bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan SKOR
PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan
utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi
lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang
didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok
pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan
mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi,
budaya dan agama. Upaya pencapaian Skor PPH didukung oleh 6 (enam)
program yaitu : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program
Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Program Pengembangan
Kawasan Agropolitan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan/Peternakan.
Kualitas Konsumsi Pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALS CAPIAN
% 1. Memantapkan
dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan
- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor
82,0
81.1
98,90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 42
Capaian skor PPH Tahun 2013 sebesar 81,1 terjadi peningkatan
dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,1 namun masih dibawah target
yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak
diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani,
kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Skor PPH Nasional Tahun 2013
sebesar 75,4.
Tabel 5. Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2013.
No Kelompok Pangan
Skor PPH Nasional Skor PPH Prov. Jatim
Kalori % Skor PPH Kalori % Skor
AKE Skor Max
Skor PPH
1 Padi-padian 1167 58,4 25 1121 60,7 28 25,0 25,0 2 Umbi-umbian 40 2 1 88 4,4 2,2 2,5 2,2
3 Pangan Hewani
165 8,2 16,5 133 6,6 13,3 24,0 13,3
4 Minyak dan lemak 212 10,6 5 213 10,7 5,3 5,0 5,0
5 Buah/biji berminyak 30 1,5 0,7 38 1,9 0,9 1,0 0,9
6 Kacang-kacangan 54 2,7 5,4 68 3,4 6,8 10,0 6,8
7 Gula 70 3,5 1,8 80 4,0 2,0 2,5 2,0
8 Sayur dan buah 80 4 20 103 5,2 25,9 30,0 25,9
9 Lain-lain 35 1,7 0 45 2,3 0 0,0 0,0
1853 92,6 75,4 1935 94,5 84,5 100,0 81,1
Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus
menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan
industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi,
Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi,
Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak usia sekolah, TP-PKK,
Pengusaha pangan, Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat
luas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 43
Tabel 6 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2009-2013.
No. Kelompok Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) Bahan Pangan 2009 2010 2011 2012 2013
I Padian-padian
1.159,3
1.141,0
1.103,7
1.121,4
1.121,0
II Umbi-Umbian
45,1
42,6
87,0
44,9
88,0
III Pangan Hewani
119,3
124,7
155,4
133,2
133,2
IV Minyak dan Lemak
185,2
195,5
197,6
213,1
213,1
V Buah/Biji Berminyak
42,9
40,9
39,2
37,5
37,5
VI Kacang -Kacangan
85,4
84,0
81,1
67,8
67,8
VII Gula
93,8
90,5
89,6
80,1
80,1
VIII Sayuran dan Buah
84,9
83,0
82,5
103,4
103,4
IX Lain-Lain
40,9
42,0
42,0
45,4
45,4
Total 1.856,70
1.844,1
1.878,4
1.846,9
1.846,9
Skor PPH
75,7
76,9
79,6
80,0
81,1 Dalam rangka mendukung pencapaian skor Pola Pangan Harapan tersebut
telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan meliputi :
1. Sosialisasi, Edukasi, Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
2. Pengembangan Pangan Alternatif pengganti beras dan pangan lokal.
3. Fasilitasi terhadap pengembangan usaha pangan olahan berbasis
sumberdaya lokal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 44
Penjabaran Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi, Edukasi, Advokasi Konsumsi Pangan Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA Bagi Pengelola Kantin Sekolah,
Guru, Pengelola Warung Desa, Tim Penggerak PKK pada 38 Kab/Kota
sebanyak 1500 orang.
b. Sosialisasi Pengenalan Pangan Olahan Lokal pada siswa/siswi Sekolah
Dasar sebanyak 3000 orang pada 10 Kabupaten/Kota.
c. Bantuan Hibah Bahan Pangan Lokal dan Peralatan pada 75 Kantin
Sekolah di 15 Kab/Kota, 145 Warung Desa di 29 Kab/Kota, 15
Posyandu di 15 Kab/Kota.
d. Pameran Pangan dan Bazaar produk pangan olahan dalam rangka
Hari Pangan Sedunia, Event Tk.Nasional dan regional serta kegiatan
promosi, publikasi melalui media elektronik dan media cetak.
e. Lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah Berbahan Pangan Lokal
yang diikuti oleh ibu-ibu Tim Penggerak PKK pada 38 Kabupaten/Kota
se Jawa Timur.
f. Lomba Cipta Kreasi Resep Tingkat SLTP yang diikuti oleh pelajar SLTP
pada 38 Kab/Kota.
g. Survey konsumsi Pangan yang dilakukan dengan menggunakan
sampling pada 8 Kabupaten/Kota.
h. Analisis Konsumsi Pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan
4. Pengembangan Pangan Alternatif pengganti beras dan pangan
lokal.
Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
a. Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pembuatan Beras cerdas yang
diberikan kepada Kelompok Usaha Pangan Olahan Tani Sejahtera,
Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 45
b. Workshop pembuatan beras cerdas dengan peserta sebanyak 86
orang petugas yang menangani ketahanan pangan pada 38
Kab/Kota.
c. Sosialisasi Menu Makanan Tradisional kepada Pengusaha Hotel dan
Restoran dengan peserta sebanyak 86 orang.
5. Fasilitasi terhadap pengembangan usaha pangan olahan
berbasis sumberdaya lokal.
Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
a. Pelatihan bagi Kelompok Usaha Pangan di Kawasan Agropolitan
dengan peserta 90 orang pada 10 Kab/Kota.
b. Bantuan Hibah Alat Pengolahan Pangan pada 50 Kelompok Usaha
Kecil Menengah di Kawasan Agropolitan.
c. Pemasyarakatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Ibu
Hamil (Bumil) dan Ibu Menyusui (Busui) pada 750 orang 15 Kab/Kota.
d. Bantuan Hibah Alat Pengolahan dan Bahan Pangan untuk MP-ASI,
Bumil,Busui pada 15 Posyandu di 15 Kab/Kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 46
Tabel : Kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penurunan Konsumsi Beras.
NO Kegiatan Sasaran
Keterangan 2011 2012 2013
1 Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pangan.
- 3 unit alat pengaolahan beras cerdas & bahan pangan utk kelp. Pangan olahan di Kab. Blitar,Jember dan Ponorogo.
1 unit alat pengaolahan beras cerdas & bahan pangan utk kelp. Pangan olahan di Kab. Tulungagung
Beras Cerdas adalah produk pangan olahan non beras yang dapat dikonsumsi dengan pangan alternatif pangganti beras/padi.
75 Kantin Sekolah Sehat di 15 Kab/Kota.
75 Kantin Sekolah Sehat di 15 Kab/Kota.
Bahan bantuan berupa : Beras cerdas, Tiwul instan, Gerit Jagung, Gatot Instan dan pangan lokal lainnya.
15 Posyandu di 15 Kab/Kota.
15 Posyandu di 15 Kab/Kota.
145 Warung Desa di 29 Kab/Kota.
45 Alat pengolahan pangan untuk industri rumah tangga di kawasan agropolitan
55 Alat pengolahan pangan untuk industri rumah tangga di kawasan agropolitan
2 Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal & Pangan non beras.
- 5000 anak sekolah SD/MI di Jatim
5000 anak sekolah SD/MI di Jatim
400 anggota PKK di 38 Kab/Kota
600 anggota PKK di 38 Kab/Kota
300 orang pengelola kantin sekolah/warung desa dan guru.
86vorang pengusaha perhotelan
3 Promosi Pangan Olahan Lokal, Tradisional non beras.
5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur
5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur
5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 47
Gambar : Program internalisasi P2KP berbahan baku lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan konsumsi pangan 3B-A, promosi, serta kampanye.
Sosialisasi P2KP bagi kelompok
wanita dan SD/MI
Sosialisasi P2KP dalam rangka
pemantapan konsumsi pangan masyarakat
Sosialisasi Pangan Lokal
Bagi Siswa SD/MI
Sosialisasi menu makanan
tradisional
Peningkatan pengetahuan dan
kesadaran konsumsi pangan 3B-A berbahan
lokal
Promosi audio visual
Promosi melalui pameran
Kampanye penganekaragaman
pangan
SOSIALISASI
PROMOSI
KAMPANYE
Demo masak
PENDIDIKAN KONSUMSI
PANGAN 3B-A
Pelatihan Teknologi MP-ASI
Sosialisasi menu 3B-A
Bansos untuk optimalisasi
pekarangan serta pengadaan KIT dan
kebun sekolah
Lomba Cipta Menu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 48
Penanganan Keamanan Pangan Segar
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator
kinerja yaitu prosentase jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi
ditingkat pedagang pengumpul dibanding jumlah total sample pangan yang
diambil dipedagang pengumpul, di mana dalam upaya pencapaiannya
didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan
Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALS CAPIAN %
1. Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan
- % Penanganan Keamanan Pangan Segar
% 70
82,61 118,10
Tahun 2013 jumlah pengambilan sample pangan sebanyak 46 sample terdiri
dari 35 sample sayuran dan 11 sample buah-buahan, dari sample yang
diambil 38 sample (82,61) dinyatakan aman.
Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan, telah diamanatkan bahwa masalah Keamanan Pangan salah satunya
menjadi tanggung jawab Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya
berbagai regulasi yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pemerintah, namun disisi
lain permasalahan keamanan pangan selalu ada & muncul di Masyarakat.
Pembangunan Keamanan Pangan merupakan bagian integral
Pembangunan Ketahanan Pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting
untuk dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini karena
keamanan pangan sangat dapat berpengaruh baik positif maupun negatif
terhadap kesehatan tubuh manusia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 49
Dewasa ini masih banyak ditengarahi makanan jajanan/kudapan
maupun olahan yang beredar/diperdagangkan di masyarakat yang kurang
aman/ mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan
(BTP) melebihi dosis takaran, di lapangan kondisinya sangat
memprihatinkan.
Pada tahun 2011 - 2013, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi
Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Angler Biochemlab Surabaya menguji
kandungan residu pestisida, logam berat, dan mikrobia pada produk pangan
segar (buah dan sayuran). Berdasarkan hasil pengujian tahun 2011 terhadap
40 sampel Pangan Segar (khususnya buah dan sayuran), terdapat 1 sampel
yang dinyatakan tidak aman dari residu pestisida, sehingga pada tahun 2011,
persentase pangan aman untuk produk pangan segar adalah 97,5%.
Sedangkan tahun 2012, persentase produk pangan segar sebanyak 75%,
menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uji laboratorium terhadap
produk pangan olahan secara sampling, sebanyak 3 dari 33 sampel atau
persentase aman produk pangan olahan sebanyak 90,9%. Produk pangan
olahan yang tidak aman dikarenakan mengandung bahan kimia berbahaya
(formalin dan rhodamin) dan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis
(Sakarin). Pada tahun 2013, persentase pangan segar yang aman meningkat
lagi dari tahun sebelumnya (2012) sebanyak 82,6%.
Oleh karena pentingnya keamanan pangan, perlu adanya jaminan
mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu dan keamanan pangan
merupakan program yang harus diwujudkan, mulai dari penyediaan bahan
baku, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian, sampai dengan
penyajian memenuhi memenuhi standard keamanan pangan suatu produk
dan diharapkan dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat berkeyakinan
bahwa produk yang dikonsumsi, bermutu dan aman bagi kesehatan.
Metode yang digunakan meliputi hal sebagai berikut :
a. Penyampaian materi keamanan pangan.
b. Diskusi/ pembahasan dan perumusan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 50
c. Uji Laboratorium
d. Pembinaan/ Pemantauan dan Pengawasan.
e. Menampung saran dan masukan dari Wilayah Kabupaten/ Kota.
Mutu dan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis,
kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan telah
dilaksanakan berbagai upaya yaitu :
- Uji laboratorium terhadap pangan segar
Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan
yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat manjadi bahan baku
pengolahan pangan.
Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 8 sampel komoditas
pangan segar (apel, jeruk, tomat, kacang panjang bayam, sawi, brokoli,
cabe merah besar) yang dilaksanakan di Pasar Besar Kota Batu, 6
komoditas (75%) apel, jeruk, tomat, kacang panjang bayam, sawi,
brokoli, cabe merah besar aman untuk dikonsumsi sedangkan 2 komoditas
yaitu bayam dan sawi diindikasikan mengandung E. Coli dan coliform,
sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.
No. Kab/Kota Jenis Sampel
Jenis Pengujian
Hasil Analisa Kadar Kesimpulan
Pangan Segar
1 Kota Batu Apel Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
2 Kota Batu Jeruk Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
3 Kota Batu Tomat Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
4 Kota Batu Kacang Panjang
Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
5 Kota Batu Bayam Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
E. Coli Terdeteksi 96,8 Memenuhi Syarat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 51
No. Kab/Kota Jenis Sampel
Jenis Pengujian
Hasil Analisa Kadar Kesimpulan
Coliform Terdeteksi 117,5 Tidak Memenuhi Syarat
Salmonella Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
6 Kota Batu Sawi Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
E. Coli Terdeteksi 36,6 Tidak Memenuhi Syarat
Coliform Terdeteksi 148 Tidak Memenuhi Syarat
Salmonella Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
7 Kota Batu Brokoli Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
8 Kota Batu Cabe Merah Segar
Pestisida Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
- Uji laboratorium terhadap pangan olahan
Sedangkan Pangan Olahan adalah pangan yang sudah mengalami
pengolahan dan biasanya pada prosesnya dicampur dengan Bahan
Tambahan Pangan (BPT). Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang
ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk
pewarna pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 33 sampel pangan
olahan (mie basah, getuk pisang, tahu pong, pentol bakso dll.) yang
dilaksanakan di Kab. Malang, Kediri, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu
dan Kota Surabaya, 30 pangan lokal (91%) aman dikonsumsi sedangkan
3 pangan lokal diindikasikan tidak aman dikonsumsi karena mengandung
formalin, sakarin, dan rhodamin B.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 52
No. Kab/Kota Jenis Sampel
Jenis Pengujian
Hasil Analisa Kadar Kesimpulan
Pangan Olahan
1 Kab. Malang Mie Basah Formalin Terdeteksi 5,3 Tidak Memenuhi Syarat
2 Kab. Kediri Gethuk Pisang
Sakarin Terdeteksi 81,9 Tidak Memenuhi Syarat
3 Kab. Sidoarjo Kerupuk Upil
Rhodamin B Terdeteksi 58,8 Tidak Memenuhi Syarat
4 Kab. Kediri Tahu Pong Formalin Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
5 Kab. Kediri Tahu Pong Formalin Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
6 Kab. Tulungagung
Tahu Pentol
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
7 Kab. Tulungagung
Tahu Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
8 Kab. Tulungagung
Pentol Bakso
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
9 Kab. Tulungagung
Pentol Bakso
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
10 Kab. Tulungagung
Mie Basah Formalin Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
11 Kab. Tulungagung
Mie Basah Formalin Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
12 Kab. Tulungagung
Sosis Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
Formalin Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
13 Kab. Kediri Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
14 Kab. Tulungagung
Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
15 Kab. Tulungagung
Sambal Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
16 Kab. Tulungagung
Krupuk Rambak
Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
17 Kab. Tulungagung
Krupuk Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
18 Kab. Tulungagung
Krupuk Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
19 Kab. Tulungagung
Krupuk Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
20 Kab. Tulungagung
Krupuk Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
21 Kab. Tulungagung
Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 53
No. Kab/Kota Jenis Sampel
Jenis Pengujian
Hasil Analisa Kadar Kesimpulan
22 Kab. Malang Pentol Bakso
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
Formalin Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
23 Kota Batu Cilok Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
24 Kota Batu Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
25 Kab. Malang Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
26 Kota Batu Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
27 Kota Mojokerto Krupuk Rambak
Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
28 Kota Batu Cilok Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
29 Kab. Sidoarjo Kerupuk Uyel
Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
30 Kab. Sidoarjo Krupuk Rambak
Pemutih (TiO2)
Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
31 Kota Surabaya Pentol Bakso
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
32 Kota Surabaya Pentol Bakso
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
33 Kota Surabaya Tahu bakso
Boraks Tidak Terdeteksi
- Memenuhi Syarat
Tabel 7 : Kegiatan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun 2013 :
No. Kegiatan Tempat Pelaksanaan
Jumlah Peserta
1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Segar
The Sun Hotel 90
2 Workshop Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
Hotel Pelangi, Malang 76
3 Workshop Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
Hotel Pelangi, Malang 76
4 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Ikan
Hotel Aria Gajayana 80
5 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Ternak
Hotel Aria Gajayana 110
6 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Skala Industri Rumah Tangga dan
Hotel Pelangi, Malang 70
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 54
Makanan Jajanan Anak Sekolah
7 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Buah dan Sayuran
Hotel Kusuma Agro Wisata
120
8 Workshop Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah
Hotel Pelangi, Malang 50
9 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Produsen dan Pedagang Pangan Olahan
Hotel Pelangi, Malang 114
10 Rapat Koordinasi Peningkatan Keamanan Pangan
Hotel Pelangi, Malang 76
11 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Bagi Guru
Hotel Kusuma Agro Wisata
114
12 Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
Hotel Kusuma Agro Wisata
76
13 Workshop Implementasi Teknologi Keamanan Pangan Tingkat Provinsi
Hotel Kusuma Agro Wisata
50
14 Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Provinsi I
Hotel Kusuma Agro Wisata
76
15 Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Tingkat Provinsi
Hotel Kusuma Agro Wisata
90
16 Sosialisasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Provinsi Jawa Timur
Hotel Kusuma Agro Wisata
76
17 Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Provinsi II
Hotel Kusuma Agro Wisata
76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 55
3.2.4. PENANGANAN RAWAN PANGAN
TUJUAN 2 Mengantisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
SASARAN Penanganan Daerah Rawan Pangan INDIKATOR % Penurunan Penduduk Rawan Pangan
Keberhasilan sasaran penanganan daerah rawan pangan ini diukur
melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase penurunan jumlah
penduduk rawan pangan, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung
oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALS CAPIAN %
2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan (tersedianya bahan pangan pokok)
% Penurunan penduduk rawan pangan
% 1,50
1,53 102,00
Pada tahun 2013 berdasarkan angka jumlah penduduk rawan
pangan menurut keluarga prasejahtera dan sejahtera I sejumlah 4.869.376
orang, dan penanganan jumlah penduduk rawan pangan mencapai 74.340
orang atau 1,53%. Capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bantuan melalui Desa Mandiri Pangan di 34 Kab/Kota sejumlah 888
kelompok di 176 desa dengan jumlah 26.640 orang.
2. Bantuan melalui Pemberdayaan Lahan Kering di 6 Kabupaten dengan
jumlah 990 kelompok di 99 desa dengan jumlah 29.700 orang.
3. Bantuan melalui Penangan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui
kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kegiatan Hari Pangan Sedunia
(HPS) pada 55 kelompok dengan jumlah 18.000 orang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 56
4. Dari kegiatan tersebut diatas sehingga dapat ditangani jumlah penduduk
rawan pangan sebesar 74.340 orang, berdasarkan angka penduduk Jawa
Timur jumlah rawan pangan/pra-sejahtera dan sejahtera I Tahun 2013
sebesar 4.869.376 orang.
PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) merupakan upaya untuk
menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah,
masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi
standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
Komponen penanganan daerah rawan pangan meliputi antara lain : 1).
Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang menghasilkan
analisis/peta situasi pangan dan gizi digunakan untuk rekomendasi bagi
pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. 2).
Investigasi yang merupakan kegiatan peninjauan ketempat kejadian rawan
pangan untuk melihat langsung dan melakukan Cross Check terhadap
kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi
guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat. 3).
Intervensi yang dilakukan adalah pemerintah bersama-sama masyarakat
dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis.
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Penanganan
Daerah Rawan Pangan antara lain:
- Indikator Output : tersalurkannya dana Bansos untuk bencana
- Indikator Outcome : terlaksananya intervensi pencegahan dan
penanggulangan rawan pangan.
- Indikator Impact : teratasinya kerawanan pangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 57
Penanganan Daerah Rawan Pangan secara umum dapat dilakukan melalui
survey/kajian per 3 tahun sekali yang dinamakan FSVA (Food Security and
Vuluerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan, ada 17
indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan antara lain :
No. Dimensi Kelompok Indikator
Indikator
a. Ketersediaan Pangan 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
b. Akses Pangan dan Mata pencaharian
1. Prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
2. Prosentase desa yang tidak bisa dilalui roda 4.
3. Prosentase rumah tangga tanpa akses listrik.
4. Dependency ratio 5. Rata-rata ukuran rumah tangga.
c. Pemanfaatan Pangan 6. Angka harapan hidup pada saat lahir.
7. Berat badan balita dibawah standard.
8. Angka kematian bayi 9. layanan posyandu 10. Perempuan buta huruf 11. Prosentase penduduk tanpa akses
ke air bersih 12. Prosentase penduduk yang tinggal
> 5 km dari Puskesmas d. Kerentanan trhdp Kerawanan
Pangan Transien 14.Bencana alam 15.Penyimpangan curah hujan 16.Prosentase daerah puso 17.Deforestasi hutan
Keterangan : Indikator FSVA yang digunakan Nasional
Sedangkan untuk tahun 2013 kegiatan yang mendukung program
Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) adalah :
1. Bansos (pemberian beras) terdapat pada 16 Kabupaten
2. Pelatihan/Workshop untuk mendukung program tersebut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 58
a. Peningkatan Kapasitas LKD dan TPD Desa Mandiri Pangan
b. Workshop Pengembangan Usaha Kelompok Afinitas Desa mandiri
Pangan
c. Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Non Pangan Olahan Desa
Mandiri Pangan
d. Workshop Penanganan Daerah Rawan pangan
e. Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Pangan Olahan Desa Mandiri
Pangan
f. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan
SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
Salah satu Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang sampai dengan saat ini masih dirasakan
sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 38
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dimana sebagian aspek-aspek Penanganan Kerawanan Pangan merupakan
unsur daerah.
Tugas dari Pemerintah Provinsi adalah :
1. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya
ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab.
2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat
menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
3. Peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat.
4. Penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di Provinsi.
Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :
1. Melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten/kota.
2. Melakukan penanganan penyaluran untuk kelompok rawan pangan
tingkat kabupaten/kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 59
3. Melakukan pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan
masalah pangan akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi,
ketersediaan dan keamanan pangan
4. Melakukan pengumpulan dan analisis informasi Ketahanan Pangan
kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan Ketahanan pangan Provinsi
dan nasional
Dari program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) ini keluaran
yang diharapkan adalah :
- Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.
- Tersedianya informasi hasil investigasi daerah/desa yang diindikasikan
rawan pangan.
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi
penanganan kerawanan pangan dan gizi.
- Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan serta perencanaan
program yang berkaitan dengan pangan dan gizi.
Data bulanan terkait kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) :
Kelompok Data Keterangan A. Ketersediaan Pangan a. Luas Tanam
b. Luas Puso c. Luas Panen d. Cadangan Pangan
Padi, Palawija Diperta
Bulog
B. Akses terhadap pangan Harga komoditas pangan (beras, jagung, gula, minyak goreng, daging ayam, telur )
Disperindag / BKP
C. Pemanfaatan Pangan a. Angka Balita ditimbang b. Angka Balita Naik Berat
Badan c. Balita yang tidak naik
Berat Badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut ( 2T )
Dinas Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 60
d. Angka Balita dengan Berat Badan dibawah garis merah ( BGM )
e. Kasus Gizi Buruk yang ditemukan
D. Spesifik Lokal - Jumlah Tindak Kejahatan - Jumlah KK yang menjadi
TKI
Kepolisian Disnaker
Program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) didukung kegiatan
sebagai berikut :
1. Bantuan Sosial :
a. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka
Bulan Bhakti Gotong Royong.
b. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka
mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia.
2. Bantuan Alat :
a. Alat Olahan Pangan :
1) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Pengembangan
Desa Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota
2) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Kemandirian Desa
Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota
3) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Inti Desa Mandiri
Pangan di 20 kabupaten/kota
b. Alat Non Olahan Pangan :
1) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8
kabupaten/kota bagi Tahap Penumbuhan
2) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8
kabupaten/kota bagi Tahap Pengembangan Bantuan Sosial bahan
pangan untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan di 8 kabupaten
(Probolinggo, Pamekasan, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 61
Ponorogo, Sampang dan Sumenep) masing-masing kabupaten 2
(dua) paket.
3) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8
kabupaten/kota bagi Tahap Kemandirian
3. Pelatihan / Workshop :
a. Pertemuan penguatan kapasitas aparat kab dalam analisis SKPG
(APBN )
b. Pelatihan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).
c. Rapat Koordinasi Investigasi SKPG
Pengembangan Usaha pada Lahan Kering
Kegiatan Lahan Kering diarahkan pada penguatan dan pengembangan
usaha ekonomi masyarakat melalui kelembagaan yang telah dibutuhkan,
dengan komponen pengembangan taraf hidup secara berkelanjutan, yang
terdiri dari pengembangan kelembagaan masyarakat dan gender,
pengembangan usaha mikro dan pengelolaan sumber daya alam berbasis
masyarakat; utamanya difokuskan pada masyarakat miskin untuk
meningkatkan taraf hidup di lahan kering serta mewujudkan lingkungan
yang kondusif.
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah :
1. Meningkatkan kemampuan mereka melalui pengembangan lembaga-
lembaga masyarakat berdasarkan afinitas yang merupakan wadah
untuk pengembangan modal dan keuangan.
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan
asset dan pendapatan secara berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan kesempatan-kesempatan dalam bidang social,
ekonomi, hokum dan lingkungan melalui kegiatan pengembangan
usaha mikro, pengembangan Infrastruktur, pengelolaan sumberdaya
alam berbasis masyarakat, serta melalui peningkatan kapasitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 62
manajemen dan ketrampilan individu maupun kelompok. Kegiatan
tersebut dimulai tahun 2006 dengan pemberian bantuan peralatan
olahan pangan dan pelatihan serta workshop terkait peningkatan
pengetahuan Sumberdaya Manusia (SDM) kelompok usaha pada lahan
kering.
Sedangkan untuk mendukung kegiatan lahan kering pada tahun 2013
adalah:
1. Bantuan Alat Pengolahan Pangan Kelompok Usaha Pangan Lahan
Kering di 6 (enam) kabupaten (Kabupaten Pacitan, Ponorogo,
Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kabupaten Lumajang).
2. Pelatihan Manajemen dan Ketrampilan Kelompok Usaha Pangan Lahan
Kering.
3. Temu Usaha Pangan di Wilayah Lahan Kering.
4. Pertemuan Evaluasi Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering.
3.3. TELAAHAN RENSTRA
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014
RENSTRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014
dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2014.
V i s i
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah
sebagaimana berikut :
“Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” ,bahwa Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 63
dicita-citakan sebagai provinsi yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur
dan sejahtera merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai
penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang
telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan
kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
M i s i
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang
merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi
PemerintahProvinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 sebagaimana berikut :
“Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD Untuk
Rakyat“, bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur diarahkan
pada Agenda dan Prioritas Pembangunan.
Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
isu-isu dan analisis strategis.
Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang
tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah
kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Wong cilik atau rakyat kecil
merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi
dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 64
Yang dimaksud rakyat dan wong cilik dalam rumusan misi
pembangunan Jawa Timur 2009 – 2014 ini adalah mereka yang mengalami
ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized),
terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta
pembungkaman (silencing). Mereka yang karena berbagai alasan terlempar
ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-
besarnya untuk belanja pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan,
kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja yang
berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan, dengan tujuan akhir, dijabarkan ke kesejahteraan seluruh
rakyat Jawa Timur.
Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 mendatang
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan
pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
2. Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
3. Meningkatnya percepatan pemerataan & pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya
perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
5. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya
pelayanan publik.
6. Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
7. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta
terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta
berkembangnya dan memasyarakatnya olahraga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 65
8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan
penghormatan hak asasi manusia.
9. Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial
ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.
S a s a r a n
Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2009 – 2014),
dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu :
Tujuan-1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
dan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin. Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan.
b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
Tujuan-2 : Keberdayaan Ekonomi Rakyat,meningkatnya efektivitas
penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan sosial
rakyat. Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.
Tujuan-3 : Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Sasarannya adalah :
a. Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan
Agroindustri/Agrobisnis.
b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
c. Meningkatnya Investasi, Ekspor Non Migas, dan Pariwisata.
d. Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur.
e. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 66
Tujuan-4 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta
meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan
ruang. Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan
Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang.
Tujuan-5 : Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan
meningkatnya pelayanan publik. Sasarannya adalah :
a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi,dan Meningkatnya Pelayanan Publik.
Tujuan-6 : Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya
harmoni sosial. Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmoni
Sosial.
Tujuan-7 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta
terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta
mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua
Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender.
b. Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga.
Tujuan-8 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum,
dan penghormatan hak asasi manusia. Sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Pene-gakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
b. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan
Kriminalitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 67
Tujuan-9 : Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan
rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Sasarannya
adalah :
a. Terwujudnya Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian RI.
Visi
Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan
dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan
waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai
dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan
pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2010-
2014, yaitu:
“Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam
pemantapan ketahanan pangan”
-‐ Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab
berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.
-‐ Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas
saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat.
-‐ Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan
teknologi yang terbaru.
-‐ Pemantapan ketahanan pangan adalah upaya mewujudkan kondisi
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 68
-‐ Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu eselon I di lingkungan
Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian
Pertanian tahun 2010-2014 terutama pada aspek ketahanan pangan.
Misi Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi
dalam tahun 2010-2014, yaitu :
-‐ Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan
pembangunan ketahanan pangan;
-‐ Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat,
daerah, dan nasional;
-‐ Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
-‐ Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan
ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
Tujuan
Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan
secara berkelanjutan, dengan cara:
-‐ Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan
sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
-‐ Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi
kerawanan pangan;
-‐ Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
-‐ Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi
seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan
konsumsi beras perkapita;
-‐ Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 69
Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan
pangan Tahun 2010-2014 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi:
-‐ Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200
kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
-‐ Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
-‐ Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi
minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
-‐ Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang
diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein
hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas
konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola
Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
-‐ Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga
stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
-‐ Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan
cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota,
serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
-‐ Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan
partisipasi masyarakat;
-‐ Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui
Dewan Ketahanan Pangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 70
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi belanja pembangunan bersumber Anggaran Pembangunan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 63.295.725.534,67 (95,89%) realisasi fisik sebesar 99,58% dari
pagu sebesar Rp. 66.007.292.000,-, sedangkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terealisasi Rp. 1.230.015.136,40. terdiri dari Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir sebesar Rp. 1.228.815.136,40. dan Pendapatan Sewa Gedung dan
Bangunan sebesar Rp. 1.200.000,- secara rinci realisasi program/kegiatan
dapat diuraikan sebagai berikut :
NO Uraian
Pagu Anggaran Setelah P.APBD
REALISASI
KEUANGAN FISIK
Rp. % %
PENDAPATAN DAERAH 1.171.200.000,00
1.230.015.136,40
105,02
I PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.171.200.000,00
1.230.015.136,40
105,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.171.200.000,00
1.230.015.136,40
105,02
Pendapatan Sewa 1.200.000,00
1.200.000,00
100,00
003 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan 1.200.000,00
1.200.000,00
100,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.170.000.000,00
1.228.815.136,40
105,03
001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.170.000.000,00
1.228.815.136,40
105,03
BELANJA DAERAH 66.007.292.000,00
63.295.725.534,67
95,89 100 ,00
II BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.407.292.000,00
7.239.654.752,00
97,74 100 ,00
BELANJA PEGAWAI (Gaji dan Tunjangan Pegawai) 7.407.292.000,00
7.239.654.752,00
97,74
III BELANJA LANGSUNG 58.600.000.000,00
56.056.070.782,67
95,66 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 972.000.000,00
795.614.200,00
81,85
100,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.463.000.000,00
1.382.054.583,00
94,47
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.148.400.000,00
1.090.440.528,00
94,95
100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur 141.900.000,00
116.632.525,00
82,19
100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 71
NO Uraian
Pagu Anggaran Setelah P.APBD
REALISASI
KEUANGAN FISIK
Rp. % %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang – undangan 325.000.000,00
309.304.400,00
95,17
100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 602.300.000,00
541.045.635,00
89,83
100,00
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 1.022.400.000,00
1.007.368.704,00
98,53
100,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur
225.000.000,00
224.330.000,00
99,70
100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional 3.080.000.000,00
2.658.527.170,00
86,32
100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
40.500.000.000,00
39.083.635.112,67
96,50
100,00
Penanganan daerah rawan pangan 3.750.000.000,00
3.619.206.375,00
96,51
100,00
Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi
1.150.000.000,00
1.133.362.490,00
98,55
100,00
Pengembangan lumbung pangan desa 1.500.000.000,00
1.491.018.166,67
99,40
100,00
Pengembangan Sistem Tunda Jual 1.447.500.000,00
1.285.120.772,00
88,78
100,00
Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya 3.127.500.000,00
2.714.168.080,00
86,78
100,00
Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan
1.620.000.000,00
1.558.918.431,00
96,23
100,00
Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan 1.300.000.000,00
1.210.356.195,00
93,10
100,00
Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga
2.950.000.000,00
2.889.284.310,00
97,94
100,00
Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering 700.000.000,00
685.704.843,00
97,96
100,00
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca-Panen dan Pengolahan Hasil
700.000.000,00
605.352.800,00
86,48
100,00
Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 1.750.000.000,00
1.747.702.100,00
99,87
100,00
Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 3.755.000.000,00
3.634.178.810,00
96,78
100,00
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 6.750.000.000,00
6.581.602.200,00
97,51
100,00
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 10.000.000.000,00
9.927.659.540,00
99,28
100,00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Revitalisasi Penyuluhan Ketahanan Pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 72
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara th. 2012 kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Istana Negara Desember 2012.
NO Uraian
Pagu Anggaran Setelah P.APBD
REALISASI
KEUANGAN FISIK
Rp. % % 4.850.000.000,00 4.708.969.175,00 97,09 100,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan
620.000.000,00
578.014.250,00
93,23
100,00
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan 850.000.000,00
836.236.500,00
98,38
100,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan
Pengembangan Teknologi Pangan Olahan 950.000.000,00
874.946.000,00
92,10
100,00
3.5. PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN
Tingkat Nasional
Pelaksanaan pem-
bangunan ketahanan
pangan di Jawa Timur tahun
2012 dan 2013 mendapat
apresiasi dari pemerintah
pusat dengan diterimanya
penghargaan Adhi Karya
Pangan Nusantara yang
diperoleh dari berbagai
macam kategori, sebagaimana tabel berikut : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) sesuai dengan
Keputusan menteri Pertanian No. 5993/Kpts/KP.450/11/2012.
I. KATEGORI PEMBINA KETAHANAN PANGAN
NO NAMA PENERIMA
1 Dr. H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur 2 H. Muhtarom, S.Sos. Bupati Madiun, Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 73
3 Eko Budi Santoso
Kepala Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Prov. Jatim
II. KATEGORI PELOPOR KETAHANAN PANGAN (PENYULUH/PENDAMPING)
NO NAMA KETERANGAN
1 Jumari
III. KATEGORI PELAYANAN KETAHANAN PANGAN
NAMA/KELOMPOK KETERANGAN
1 Pi'i, S.P. Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
2 Gapoktan Sri Makmur Desa Sumberwindhu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
3 Kelompok Itik Sumber Rejeki, Ketua Hj. Musyarofah
Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Prov. Jatim
4 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Subur Makmur *)
Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
5 UD Riang Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 5992/Kpts/KP.450/11/2012
Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat Menurut Eselon I, Lingkup Kementerian Pertanian
NAMA/KELOMPOK KETERANGAN 1 KELOMPOK TANAMAN
HORTIKULTURA
Kategori Perorangan : Endro Puji Astoko, Champion
Jl. Kelud No. 84, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar. Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
2 KELOMPOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kategori Perorangan : Mahfudon, Inseminator
Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
Agus Sholehul Huda, S.Pt., Sarjana Membangun Desa (SMD)
Desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Kategori Kelompok : Kelompok Anggrek Jingga (Ayam Lokal)
Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur
3 KELOMPOK PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
GP3A Delta Sapta Tirta Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
UPJA Serasi Jaya Tani Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 74
Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2013
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 4908/Kpts/KP.450/11/2013
No Nama/Kelompok Jabatan/Alamat Katagori 1
Dr. H. Soekarwo
Gubernur Jawa Timur
Pembina Ketahanan Pangan
2
H. Fadeli, SH. MM.
Bupati Lamongan Prov. Jawa Timur
Pembina Ketahanan Pangan
3 Titik Sriyani, SP. Penyuluh Pertanian, Kec. Sumber Gempol Tulungagung
Pelayan Ketahanan Pangan - Penyuluh
Pendamping 4 Supriyatno, SP. M.MA. Mantri Tani Kabupaten Kediri Pelayan Ketahanan
Pangan - Penyuluh
Pendamping 5 Dr. M. Muchlish Adie Peneliti Balai Penelitian Aneka
Kacang dan Umbi Malang Pelayan Ketahanan Pangan - Peneliti
6 Rohmad Ketua Kelompok Tani “Budi Margo Mulyo II”, Kec. Ambulu Jember
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembangan
Produksi 7 H. Maniran Ketua Kelompok Tani “Taman
Makmur” Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang
Produksi
8 Slamet Yacob Ketua Gapoktan “Tani Makmur Santosa” Desa Oro-oro Ombo Wetan Kec. Rembang Pasuruan
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang
Produksi 9 Abdul Holik, S.Ag. Ketua Kelompok Tani Ternak
“Pancong Jaya Madura” Desa Waru Timur Kec. Waru Pamekasan
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang
Produksi 10 H. Salim Ketua Kelompok Tani Ternak
“Karya Tani” Desa Pungging Kec. Pungging Kab. Mojokerto
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang
Produksi 11 Lusiadi Ketua Kelompok Tani Makmur,
Jl. Darmo 177 Pamotan Kec. Dampit Malang
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan
Masyarakat 12 Susanti Ketua KWT “Sumber Rejeki”
Kabupaten Trenggalek Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembangan
Industri dan Perakit Teknologi Pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 75
13 Budiono, S.Pd. Ketua Gapoktan “Harapan Makmur”
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan
Masyarakat 14 Sarana, S.Pd. Desa Asmoro Bangun
Kecamatan Puncu Kab. Kediri Pemangku Ketahanan Pangan
Disamping itu, dalam
Lomba Cipta Menu Tingkat
Nasional yang diselenggarakan
oleh Badan Ketahanan Pangan
Kementrian Pertanian bekerja
sama dengan Tim Penggerak
PKK (TP-PKK) Pusat yang
diselenggarakan pada
peringatan Hari Pangan
Sedunia (HPS) Tingkat Nasional Tahun 2013 di Padang, Sumatera Barat
pada tanggal 31 Oktober 2013 yang diikuti oleh 33 peserta wakil dari
Provinsi seluruh Indonesia, Jawa Timur berhasil menjadi juara I untuk
kategori Kreasi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis
pangan lokal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 76
Tingkat Regional
Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kategori Petani, Kelompok Tani,
Penyuluh, Aparat Menurut Eselon II, Lingkup Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur
Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Tk. Provinsi Jawa Timur.
No. Penerima Penghargaan Penghargaan
Kelompok Kategori 1 Endro Puji Astoko (Champion) Ds. Ngancar
Kec. Ngancar Kab. Kediri Kel. Tanaman Hortikultura
Perorangan
2 Mahfudon (Inseminator) Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno Jombang
Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan
Perorangan
3 Agus Sholehul Huda (SMD) Ds. Purwosari Gumukmas Jember
Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan
Perorangan
4 Kel. Anggrek Jingga (Ayam Lokal) Ds. Gadu Barat Ganding Sumenep
Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kelompok
5 GP3A Delta Sapta Tirta Ds. Singogalih Kec Tarik Sidoarjo
Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian
Perorangan
6 UPJA Serasi Jaya Tani Ds. Kendit Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian
Perorangan
Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Tk. Provinsi Jawa Timur. A. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan
Yang Memproduksi Pangan.
No. Nama Kelompok Alamat Keterangan
1 Kelompok Tani “Makmur”
Jl. Darmo No. 177 Pamotan Dampit Malang
Peringkat I
2 Kelompok Tani “Barokah” Desa Bunbarat Kec. Rubaru Sumenep
Peringkat II
3 KUB Manunggal Lestari Desa Duwet Kec. Wates Kediri
Peringkat III
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 77
B. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan Kelompok Pemberdayaan Dalam Pengembangan Usaha Produktif/ Kesehatan/Gizi Masyarakat.
No. Nama Kelompok Alamat Keterangan
1 Gabungan Kelompok “Harapan Makmur”
Desa Wates Kec. Sumbergempol Tulung Agung
Peringkat I
2 Gapoktan “Sambirejo” Desa Sambirejo Kec. Saradan Madiun
Peringkat II
3 Gapoktan PLDPM Desa Pojokkulon Kec. Kesamben Jombang
Peringkat III
C. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan dan Perakitan Teknologi Pangan.
No. Nama Kelompok Alamat Keterangan
1 Kelompok “Sumber Rejeki”
Desa Tasik Madu Kec. Watulimo Kec. Menganti Trenggalek
Peringkat I
2 Kelompok Tani “Ambudi Makmur II”
Desa Kramat Kec. Bangkalan Bangkalan
Peringkat II
3 Kelompok Wanita Tani (KWT) Jaya Nata
Desa Tiris Kec. Tiris Probolinggo
Peringkat III
D. Katagori Pemangku Ketahanan Pangan.
No. Nama Alamat Keterangan
1 Sarana, S.Pd.
Ketua Poktan Gangsar Makmur Desa Asmorobangun Kec. Puncu Kediri
Peringkat I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 78
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan laporan
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan
yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.
Capaian 5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut :
- Capaian ketersediaan pangan (beras) 7.832.027 Ton dari Target 7.252.008
Ton atau 108,00%, sedangkan ketersediaan energi mencapai 6.671
kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr.
- Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor
PPH 81,1 (98,90%) dari Target Skor PPH 82,00.
- Capaian Penanganan Keamanan Pangan Segar 118,01%.
- Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg.
(112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).
- Capaian Penurunan Penduduk Rawan Pangan yang tertangani sebesar 74.340
orang (102%).
Hampir semua capaian indikator sasaran telah melebihi target, kecuali 1
(satu) indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (Skor PPH) masih dibawah
target, hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi
dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-
kacangan, sayur dan buah-buahan.
IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 79
4.2. Saran
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sarana
evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan
pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan
berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu
(integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan
(sustainability).
Demikian laporan ini, semoga bermanfaat.
Surabaya, Februari 2014
FORM PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
No. Tujuan Sasaran Satuan2009 2010 2011 2012 TARGET REALS CAPAIAN
1 2 3 5 6 7 8 9
1 1. Meningkatkan Ketersediaan - Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok (Beras) Ton 6,727,318 6,957,323 6,315,925 7,291,033 7,252,008 7,832,072 108.00 Pangan
2. Stabilisasi harga Pangan - Stabilisasi Harga Pangan Pokok - GKP petani terhadap HPP Gabah Kering Panen % 2,640.00 119.21 115.28 102.76 3,350.00 3,727.00 111.25
- GKG petani terhadap HPP Gabah Kering Giling % 3,300.00 118.70 121.00 102.99 4,150.00 4,531.00 109.18
3. Peningkatan kualitas konsumsi a. Meningkatnya Kualitas Konsumsi berbasis Pola Skor 75.80 76.80 79.30 80.00 82.00 81.10 98.90 dan Keamanan pangan . Pangan Harapan (PPH)
b. % Penanganan Keamanan Pangan % 79.16 87.30 97.50 82.60 70.00 82.61 118.01
2 Mengantisipasi & penanganan - Penanganan daerah rawan - % Penurunan Daerah Rawan Pangan % 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.53 102.00 daerah rawan pangan pangan
Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdaya lokal.
Indikator Kinerja Realisasi 2013
4 10
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSTANSI : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR VISI : MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN MISI : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi,dan konsumsi pangan berbasis
sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang
ketahanan pangan. FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai
fungsi : - penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang
ketahanan pangan; - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.
TUJUAN : 1. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis
sumberdaya lokal. 2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.
TUJUAN (1) : Memantapkan dan Mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal. Indikator Kinerja (1) : 1. Meningkatkan ketersediaan pangan. 2. Stabilisasi Harga Pangan Strategis. 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat
No. SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatkan Ketersedian
Pangan - Peningkatan
Ketersediaan Pangan Jml Ketersediaan Pangan Th N – (Th. N-‐1)x
100% Jml Ketersediaan Pangan Th. N-‐1
Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan
2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok - % Harga
Gabah Kering Panen (GKP) GKP pada saat panen raya x 100%
HPP GKP Bidang Distribusi
Pangan - % Harga
Gabah Kering Giling (GKG) GKG pada saat panen raya x 100%
HPP GKG 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi
dan Keamanan pangan. - Meningkatnya
Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Hasil Susenas diolah)
Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
- % Keamanan Pangan yang dikonsumsi
Jml sample pangan yg aman x 100% Jml sample pangan yg dipantau
Bidang Kewaspadaan Pangan
TUJUAN (2) : Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. Indikator Kinerja : % Penurunan penduduk rawan pangan.
No. SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Penanganan daerah rawan pangan - %
Penurunan jumlah pendudk rawan pangan
Jml Penduduk Rawan Pangan yang di intervensi x 100%
Jumlah Penduduk Rawan Pangan
Bidang Kewaspadaan Pangan
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dra. Hj. TUTUT HERAWATI, MM. Pembina Utama Madya
NIP. 19560228 198409 2 001
VISI : MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN
MISI : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal,serta mengantisipasi dan penanganan derah rawan pangan.
TUJUAN : 1. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.
TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan.
FUNGSI : a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Tujuan 1 : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
Indikator Kinerja : 1. Peningkatan ketersediaan pangan Pokok 7,252,008 2. Stabilisasi harga pangan pokok -‐ Harga GKP terhadap HPP ≥ Rp. 3,300.0
-‐ Harga GKG terhadap HPP ≥ Rp. 4,150.0 3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan 82.0
70.0
TAHUN DASAR2010 2011 2012 2013 2014 PROGRAM/Target Target Target Target Target KEGIATAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 131. -‐ Peningkatan ketersediaan
pangan pokok Jml Ketersediaan Pangan Th N – (Th. N-‐1) x 100% 6,277,646 6,503,378 7,041,706 7,262,862 7,252,008 7,582,870 -‐ Program PeningkatanJml Ketersediaan Pangan Th. N-‐1 Ketahanan Pangan
2. -‐ % Harga Gabah Kering GKP pada saat panen raya X 100% 2,640.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -‐ Program Peningkatan Panen (GKP) HPP GKP Ketahanan Pangan
-‐ % Harga Gabah Kering GKG pada saat panen raya X 100% 3,300.0 83.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Giling (GKG) HPP GKG
-‐ Program Peningkatan3. -‐ Meningkatnya kualitas SKOR Pola Pangan Harapan (PPH) 75.7 76.0 80.2 81.0 82.0 84.0 Ketahanan Pangan
konsumsi pangan
-‐ Program Pngkatan-‐ Meningkatnya keamanan Jml sampel pangan yang aman x 100% 60 65 65 70 70 75 Kesejahteraan pangan Jmlh sampel pangan yg dipantau Petani
Bidang Penganekaragaman & konsumsi pangan.
Bidang Kewaspadaan & Keamananpangan.
Bidang ketersediaan pangan
Bidang Distribusi Pangan
SUMBER DATAURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2009SASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
Stabilisasi harga pangan Pokok
2
Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan
Meningkatnya Ketersediaan pangan
MATRIK RENSTRABADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009 -‐ 2014
SatuanTon
Skor PPH
NO
%
Top Related