LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Ikhtisar Eksekutif
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka KPU sebagai pengemban
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk
menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.
Laporan Kinerja KPU tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang
disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam
mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan
tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.
Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur
dan Adil (JURDIL).
Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang
demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon Anggota DPR,
DPD dan DPRD, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik
lain sesuai Undang-undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang
efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Ikhtisar Eksekutif
didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai
berikut :
1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih
pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk
masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan
masing-masing daerah
Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula
indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat
mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu,
jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan lain-lain
Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU akan
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat
direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang
telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Ikhtisar Eksekutif
Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR
memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja.
IKHTISAR EKSEKUTIF
memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.
BAB I PENDAHULUAN
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Ikhtisar Eksekutif
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum wr.wb
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004
tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang
Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan
Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan
KPU pada Tahun 2015 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja
utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2014-2019.
Penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2015 dimaksudkan sebagapi wujud nyata
pelaksanaan dari Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU
selama tahun anggaran berjalan.
Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini
informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami
menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan,
untuk itu diperlukan kritik dan
ii
saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang
telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Wonosari, Januari 2016
Sekretaris,
Drs. Budi Hartono, SH
NIP: 19630914 198602 1 002
v
Daftar Isi
Halaman
Kata Pengantar . i
Ikhtisar Eksekutif .................................................................................... ii
Daftar Isi ................................................................................................. iii
Bab I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Penjelasan Umum Organisasi .............................................. 1
B. Permasalahan Utama yang Dihadapi ...................................... 4
Bab II PERENCANAAN KINERJA........................................................... 5
A. Perjanjian Kinerja .................................................................. 5
B. Perjanjian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 .................. 5
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .. ....................................................... 7
A. Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 ..................... 7
1. Target dan Realisasi Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015...... 7
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPU
Gunungkidul Tahun 2015 dengan Tahun 2014....................... 10
3. Perbandingan Realisasi Kerja KPU Gunungkidul Tahun 2015
dengan Target Jangka Menengah KPU.................................. 11
4. Analisis Kinerja, Solusi yang Telah Dilakukan, Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang
Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja........................... 13
B. Realisasi Anggaran ................................................................. 29
Bab IV PENUTUP ..................................................................................... 33
Lampiran :
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Penjelasan Umum Organisasi
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan
secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,
Bupati dan Walikota.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU
terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:
1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam
Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat
Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat
hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.
Sekretariat KPU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Pendahuluan 2
4. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan
Keputusan KPU;
5. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu;
6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan
Pertanggungjawaban KPU; dan
7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan
Perundangan-undangan.
Sekretariat KPU dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:
1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU
menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor
22 Tahun 2008.
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, dibantu
seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama
membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Data;
b. Subbagian Hukum;
c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
d.Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
a. Subbagian Program dan Data
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah
bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Pendahuluan 3
b. Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian,
dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan
Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan
, dan dana kampanye .
c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses
administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota,
pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah
pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD
Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan,
bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta
pendidikan pemilih.
d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan
pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah
tangga,perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, kepegawaian serta dokumentasi.
Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai berikut:
Sekretaris KPU
Kabupaten
Sekretaris KPU
Kabupaten
Kasubag Program dan
Data
Kasubag Program dan Data
Kasubag Hukum
Kasubag Hukum
Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi
Masyarakat
Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi
Masyarakat
Kasubag Keuangan,Umum,
Logistik, Logistik
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Pendahuluan 4
B. Permasalahan Utama yang Dihadapi
Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh KPU Gunungkidul selama
pelaksanaan kegitan tahun 2015 adalah :
- Plafon anggaran dari KPU sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan usulan di
KPU Gunungkidul sehingga harus ada perubahan mata anggaran/ revisi DIPA dan
POK, sistem pengganggaran yang seharusnya Bottom-Up tidak dapat dijalankan
secara maksimal.
- Pada pelaksanaan kegiatan sepanjang 2015, sering tidak
adanya/terlambatnya/perubahan KPU RI dalam menerbitkan SE, Juknis maupun
Juklak yang menyebabkan kegiatan tertunda, mengalami revisi anggaran bahkan
tidak dapat terlaksana sama sekali.
- Juga dalam penerapan kegiatan, sering timbul perbedaan persepsi dasar hukum
dan aturan penggunaan anggaran antara KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota dengan Dirjen Perbendaharaan tentang efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan suatu kegiatan.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Perencanaan Kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah pernyataan Kinerja/kesepakatan Kinerja/PK antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja.
Secara umum, Perjanjian Kinerja KPU Gunungkidul telah direvisi atau disesuaikan
karena terjadi kondisi sebagai berikut::
a. Perubahan kebijakan dari KPU yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran selama tahun 2015 (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
b. Perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dalam
hal efektivitas dan efisiensi penganggaran yang berakibat dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.
c. Perubahan kebutuhan anggaran dalam kegiatan rutin yang harus
disesuaikan dengan keadaan yang terjadi sehingga harus dilakukan
penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran.
d. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2015 yang
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran dalam kegiatan dan alokasi
anggaran.
Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul disusun berdasarkan
tahapan :
1. Persiapan
Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan yang telah
ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.
2. Indentifikasi
Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan identifikasi
Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja.
3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka
2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan Perjanjian Kinerja.
B. Perjanjian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015.
Dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan sepanjang Tahun 2015,
KPU Gunungkidul berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan
disepakati antara KPU Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Gunungkidul yang
dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yang
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Perencanaan Kinerja
disesuaikan dengan perubahan DIPA yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul yang
disusun dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan.
Adapun Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Gunungkidul adalah
sebagai berikut :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 KPU Gunungkidul dan Sekretaris KPU
Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 1 Mei 2015.
Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA awal 2015 yang diterima oleh
KPU Gunungkidul dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar
Rp.1.582.168.000 (satu milyar lima ratus delapan delapan puluh dua juta
seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 20 output kegiatan
dalam 96 volume kegiatan.
Naskah Perjanjian Kinerja 2015 terlampir.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 KPU Gunungkidul dan Sekretaris KPU
Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 10 Juli 2015.
Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan pertama yang
diterima oleh KPU Gunungkidul dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar
Rp.1.687.297.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 22 output kegiatan dalam 99
volume kegiatan;
Perubahan atas Perjanjian Kinerja ini disebabkan adanya perubahan/revisi
DIPA karena ada penambahan Output Kegiatan sebagai berikut :
- Pemuktahiran Daftar Pemilih, dari yang semula tidak ada output kegiatan
menjadi ada dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.157.000;
- Tahapan Pemilihan, dari yang semula tidak ada output kegiatan menjadi
ada dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.972.000.
Naskah Perjanjian Kinerja 2015 Perubahan Pertama terlampir.
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 KPU Gunungkidul dan Sekretaris KPU
Gunungkidul berdasarkan DIPA Perubahan 2 Tahun 2015 yang ditandatangani
tanggal 1 Desember 2015.
Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kedua yang
diterima oleh KPU Gunungkidul dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar
Rp.18.846.717.000 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta
tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari 22 output kegiatan dalam 100
volume kegiatan;
Perubahan atas Perjanjian Kinerja ini disebabkan adanya perubahan/revisi
DIPA karena ada perubahan alokasi anggaran pada Output Kegiatan Tahapan
Pemilihan, dari yang semula sebesar Rp. 62.972.000 menjadi Rp.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Perencanaan Kinerja
17.222.392.000 (bertambah sebesar Rp. 17.159.420.000 yang berasal dari
anggaran Hibah APBD untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015).
Naskah Perjanjian Kinerja 2015 Perubahan Kedua terlampir.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam tahun anggaran 2015, KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan 8 (delapan)
sasaran yang akan dicapai. Kedelapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 22 (dua
puluh dua) indikator kinerja outcomes. Realisasi sampai akhir tahun 2015 menunjukkan
bahwa dari sasaran yang ditetapkan tidak semuanya dapat terlaksana dan beberapa kegiatan
yang pencapaiannya belum optimal.
Output Kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara umum disebabkan karena Pada
pelaksanaan kegiatan sepanjang 2015, sering tidak adanya/terlambatnya/perubahan KPU RI
dalam menerbitkan SE, Juknis maupun Juklak yang menyebabkan kegiatan tertunda,
mengalami revisi anggaran bahkan tidak dapat terlaksana sama sekali, juga disebabkan
kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kejadian khusus yang
membuat kegiatan harus dilaksanakan. Output yang dimaksud adalah Pengelolaan
Persediaan, Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN, Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
Sedangkan pencapaian yang kurang optimal disebabkan oleh karena kegiatan tergantung
dengan instansi atau satker lain di luar KPU Kabupaten Gunungkidul terutama KPU DIY
dan KPU (terkait harus adanya undangan atau Surat Edaran sebagai dasar pelasanaan
Kegiatan), juga karena bersamaan dengan pelaksanaan Pikada Gunungkidul tahun 2015
yang menyebabkan beberapa kegiatan sudah/dapat memakai anggaran Hibah APBD.
Namun hal yang telah tersebut diatas tidak mempengaruhi secara signifikan realisasi
dan target pelaksanaan kegiatan secara umum karena jumlah pagu anggarannya realtif kecil.
A. Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015
1. Target dan Realisasi Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015
Realisasi Kinerja KPU Tahun 2015 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari
proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum 2014-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2015
akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 8
dalam Renstra tersebut. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan
pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran
Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan
dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.
Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya
yang dapat dilihat dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1 : Tabel Perbandingan Sasaran Kegiatan, Target, Realisasi dan Prosentase
Capaian KPU Gunungkidul 2015.
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentas
e
1 Tersedianya laporan
pertanggungan jawab
dan laporan SAI
UAKPA
Tersedianya laporan
pertanggungjawaban dan
laporan di UAKPA
12 Dokumen 12 Dokumen 94 %
2 Tersedianya laporan
pertanggungan jawab
pengguna anggaran
Tersedianya laporan
pertanggungjawaban
pengguna anggaran
1 Laporan 1 Laporan 63 %
3 Terpenuhinya
kebutuhan operasional
dan dukungan layanan
administrasi
perkantoran
-Terbayarnya
Pembayaran
Gaji/Honor/Tunjangan
12 Bulan
layanan
12 Bulan
layanan
95 %
4 Tersedianya evaluasi
kebutuhan logistik dan
pemetaan distribusi
logistik keperluan
Pemilu 2014
Tersedianya evaluasi
kebutuhan logistik pemilu
2014 dan peta distribusi
logistik Pemilu 2014
1 Dokumen 1 Dokumen 17 %
5 Tersedianya dokumen
perencanaan dan data
kepemiluan dalam
bentuk Program/Renja
dan RKA-KL 2016
Tersusunnya Renja dan
RKAKL 2016
1 Dokumen 1 Dokumen 62 %
6 Terselesainya kegiatan
monitoring dan
evaluasi kegiatan,
TAPKIN dan PP 39
tahun 2006 serta
penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP KPU
Kab.Gunungkidul
1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 9
7 Terselesainya
pembinaan pegawai
tentang
ketatalaksanaan
sumber daya manusia
Terselesaikannya
pelaksanaan pembinaan
tentang ketatalaksanaan
SDM pegawai
1 Laporan 1 Laporan 56 %
8 Terpenuhinya
pengelolaan persediaan
atau stock opname
Terpenuhinya
pengelolaan persediaan
1 Laporan 0 Laporan 0 %
9 Terlaksanannya
evaluasi tindak lanjut
hal pemeriksaan BMN
Terpenuhinya
inventarisasi BMN
4 Laporan 4 Laporan 78 %
10 Terlaksanannya
Penataan, pendataan,
dan penilaian arsip
Terpenuhinya
pengarsipan data pemilu
1 Laporan 1 Laporan 41 %
11 Terciptanya ketepatan
layanan perkantoran
(ketatausahaan dan
perlengkapan rumah
tangga)
Terwujudnya ketepatan
waktu layanan
Perkantoran
12 Bulan
layanan
12 Bulan
layanan
87 %
12 Terlaksanannya hasil
reviu keuangan Satker
Terlaksananya laporan
keuangan yang sesuai dg
SAP
1 Laporan 1 Laporan 100 %
13 Tersedianya format
penyelesaian masalah
dn bantuan hukum
terhadap sengketa
Pemilu
Terwujudnya format
penyelesaian masalah dan
bantuan hukum
1 Kasus 1 Kasus 49 %
14 Terselesainya proses
Pergantian Antar
Waktu Anggota dan
terpenuhinya jumlah
Anggota DPRD
Kabupaten Malang
Terselesaikannya proses
PAW Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul
periode 2014-2019
50 orang 1 orang 32 %
15 Terselesainya
pembuatan rancangan
petunjuk penyusunan
standar operasional
prosedur teknis Pemilu
Terselesaikannya
penyusunan juknis
tentang pencalonan dan
penetapan
DPR,DPD,DPRD
1 Dokumen 1 Dokumen 32 %
16 Tersedianya data
pemilih
Pemilu/Pemilukada di
KPU Kab.
Gunungkidul
Tersusunnya Dokumen
data Pemilih
1 Laporan 1 Laporan 31 %
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 10
17 Terselesainya kegiatan
peliputan, penerbitan
,dokumentasi
penyelenggaraan
Pemilu dan sosialisasi
guna meningkatkan
peran serta masyarakat
dalam
Pemilu/Pemilukada
Terlaksananya
peliputan,penerbitan
dokumentasi Pemilu
1 Laporan 1 Laporan 38 %
20 Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati
Gunungkidul 2015
Terlaksananya Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Gunungkidul 2015
1 Kegiatan 1 Kegiatan 91 %
Dari Tabel 3.1 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015, KPU
Gunungkidul berhasil melaksanakan 51 Target dalam bentuk Laporan, Dokumen, Layanan
Per Bulan, Kegiatan, Jumlah Orang dan Kasus dari 101 Target yang ditetapkan, dengan
prosentase capaian 50 %.
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun
2015 dengan Tahun Sebelumnya.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015
dengan Tahun 2014 dapat dilihat dari Tabel 3.2 Berikut.
Tabel 3.2 : Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014
dengan Tahun 2015.
Uraian Tahun 2014 Tahun 2015
Jumlah Program 2 2
Jumlah Kegiatan 7 8
Jumlah Sub Kegiatan 34 23
Jumlah Output Kegiatan dalam Bentuk
Dokumen,Laporan,Kegiatan,Paket,Bulan
Layanan,Orang
100 101
Jumlah Anggaran (Berdasarkan DIPA terakhir) Rp 34,023,102,000 Rp 18,846,717,000
Jumlah Realisasi Capaian Output Kegiatan dalam
Bentuk Dokumen,Laporan,Kegiatan,Paket,Bulan
Layanan,Orang
99 51
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 11
Prosentase Realisasi Capaian Output Kegiatan dalam
Bentuk Dokumen,Laporan,Kegiatan,Paket,Bulan
Layanan,Orang
99% 50%
Prosentase Realisasi Anggaran 74% 83%
Dari Tabel 3.2 tersebut diatas walaupun ada penurunan anggaran dari Rp.
34.023.102.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 18.846.717.000 pada tahun 2015 dan
penurunan capaian output dari 99 pada tahun 2014 menjadi 51 pada tahun 2015, KPU
Gunungkidul berhasil memaksimalkan capaian anggaran yang ada dari 74 % pada tahun
2014 menjadi 83 % pada tahun 2015.
KPU Gunungkidul juga berhasil memaksimalkan perencanaan anggaran selama Tahun
2015 sehingga sepanjang tahun 2015 KPU Gunungkidul hanya melakukan 2 kali Revisi
DIPA, sedangkan pada tahun 2014 dilakukan 5 kali revisi DIPA.
Penurunan Realisasi Capaian Output dari 99 pada tahun 2014 menjadi 51 pada tahun
2015 lebih banyak disebabkan oleh komponen Jumlah Output pada Kegiatan Pergantian
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2019 hanya
terpenuhi 1 orang dari target 50 orang, sehingga sebab ini lebih merupakan faktor
eksternal yang melibatkan instansi luar bukan karena kurangnya perencanaan.
3. Perbandingan Realisasi Kerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 dengan Target
Jangka Menengah KPU.
Berdasarkan Target Realisasi Kerja Jangka Menengah KPU yang dituangkan dalam
Rencana Strategis KPU Tahun 2014-2019 yang disesuaikan dengan Target Realisasi
Kinerja tingkat Satker, KPU Gunungkidul berhasil melaksanakan hampir seluruh target
Jangka Menengah yang telah ditetapkan KPU. Untuk lebih jelasnya seperti tampak pada
tabel 3.3 berikut ini :
Tabel 3.3 : Tabel Perbandingan Target Realisasi Jangka Menengah KPU untuk tahun
2015 dengan Realisasi Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015.
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 12
Uraian Indikator Kinerja
Kegiatan KPU
Target
Kinerja
KPU untuk
Tahun 2015
Capaian Kinerja
KPU
Gunungkidul
Tahun 2015
Keterangan/Alasan
Persentase meningkatnya kapasitas
pengetahuan/pemahaman para
pejabat perbendaharaan pada KPU,
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
dalam pengelolaan keuangan
60% 75% Target Terpenuhi
Jumlah laporan system akuntansi
dan pelaporan keuangan
2 Laporan 1 Laporan Satker Tingkat
Kabupaten/Kota hanya 1
Laporan
Persentase penyelesaian
permasalahan dalam pengelolaan
keuangan pada satker KPU, KPU
Provinsi, KPU Kab/Kota
75% 80% Target Terpenuhi
Persentase pola pengelolaan
logistik Pemilu di tingkat Satker
70% 70% Target Terpenuhi, pada
Pilkada tidak ada kendala
logistik yang berarti
Persentase penyusunan
administrasi pengelolaan logistik
Pemilu
70% 85% Target Terpenuhi, pada
Pilkada tidak ada kendala
logistik yang berarti
Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu
75% 75% Target Terpenuhi
Persentase pemutakhiran data
pemilih di tingkat kelurahan di
seluruh
100% 80% Target Belum Terpenuhi
karena kendala infrastruktur
jaringan internet di
Kecamatan, kurang aktifnya
masyarakat dalam mencermati
daftar pemilih,perpidahan
penduduk yang tinggi
Penataan organisasi, pembinaan
dan pengelolaan administrasi SDM
90% 80% Target belum terpenuhi karena
kegiatan ini dapat
dilaksanakan setelah ada
Undangan atau SE dari
KPU/KPU Provinsi
Layanan peningkatan kompetensi
SDM
100% 70% Target belum terpenuhi karena
kegiatan ini dapat
dilaksanakan setelah ada
Undangan atau SE dari
KPU/KPU Provinsi
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 13
Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai
90% 70% Target tidak terpenuhi karena
belum tersedianya falisitas
absensi elektronik penunjang
kinerja pegawai
Persentase pengadministrasian
BMN KPU Daerah (Prov, Kab,
Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
80% 90% Target Terpenuhi
Persentase jumlah arsip yang
dikelola sesuai dengan penerapan
kaidah kearsipan
75% 80% Target Terpenuhi
Persentase Ketepatan Waktu
Penyelesaian Sengketa Hukum
yang dimenangkan
80% - Tidak ada sengketa Hukum
selama 2015
Prosentase proses PAW Anggota
DPRD
80% Target Tidak terpenuhi karena
hanya ada 1 orang dari target
50 Anggota DPRD yang
melakukan PAW sehingga
target tidak terpenuhi karena
faktor eksternal.
Jumlah kegiatan Pendidikan
Pemilih
9 Kegiatan 5 Kegiatan Target tidak Terpenuhi karena
kegiatan disesuaikan dengan
Anggaran Hibah APBD
4. Analisis Kinerja, Solusi yang Telah Dilakukan, Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan
sesuai skala penilaian capaian seperti Tabel 3.4 berikut :
Tabel 3.4 : Rentang Capaian dan Kategori Capaian
NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1. Kurang dari 5 % Gagal
2. 55 % sampai 75 % Cukup Baik
3. 76 % sampai 100 % Baik
4. Lebih dari 100 % Sangat Baik
Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:
Realisasi
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 14
% Pencapaian = ____________ X 100 %
Rencana
Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.
KPU Gunungkidul Pada Tahun 2015 melaksanakan 3 (tiga) indikator kinerja utama
program, yaitu :
a. Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel
(sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna);
b. Prosentase Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan
Peraturan Perundangan).
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Dari tiga indikator kinerja utama KPU Gunungkidul dijabarkan dalam 23 (indikator
kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya.
Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi
dibandingkan dengan target.
Dari Tabel 3.1 (Tabel Perbandingan Sasaran Kegiatan, Target, Realisasi dan
Prosentase Capaian KPU Gunungkidul 2015) diatas menunjukan bahwa rata-rata
pencapaian kinerja kegiatan KPU Gunungkidul sebesar 83%, sehingga bisa diambil
kesimpulan bahwa kegiatan KPU Gunungkidul berada dalam skala 76 % sampai dengan
100 % atau dalam skala penilaian capaian “Baik”
KPU Gunungkidul secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah
ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2015
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran 1 : Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan,
yaitu :
- Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan,
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 15
- Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan dan
- Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai.
Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2015 sebagaian dapat tercapai. Untuk
mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2015 Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
adalah Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan yang terdiri dari sub kegiatan
Gaji/Honor/Tunjangan pegawai.
Capaian kinerja yang berhasil dari sasaran terjadi antara lain disebabkan oleh :
1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomi, sehingga
kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar bagian antar sub.bag dan instansi yang
terkait berjalan baik;
3. Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan;
4. Mekanisme penyelesaian dokumen pembayaran SPM/SP2D berjalan lancar;
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan
Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Arsip Data Komputer. Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan
Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa
anggaran pada Pos Belanja Perjalanan Lainnya dikarenakan realisasi telah sesuai dengan
kebutuhan. Untuk Pos Belanja Bahan dirasa sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan
sehingga bisa diserap dengan maksimal.
Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan adinistrasi keuangan di lingkungan
setjen KPU terdiri dari 3 output/ keluaran yaitu:
1. Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran
sebesar Rp. 29.593.000 dengan realisasi sebesar Rp. 27.845.850 atau 94,10 %
2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA), tersedia alokasi pagu
anggaran sebesar Rp. 14.767.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.400.000 atau 63,12
%.
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 16
3. Layanan perkantoran, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp.884.693.000
dengan realisasi sebesar Rp. 843.947.814 atau 95,39 %.
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) hanya teralisasi sebesar
63,12% dikarenakan adanya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015
sehingga kegiatan perjalanan koordinasi ke propinsi berkurang
Sasaran 2 :
Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi,
pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra
sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja
kegiatan,sebagai berikut :
- Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu
- Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu
- Tingkat Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2015
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pengelolaan informasi
kebutuhan pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Perencanaan kebutuhan logistik Pemilu 2015;
b. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu;
c. Menghadiri rapat koordinasi kebijakan pengadaan logistik Pemilu di KPU D.I
Yogyakarta.
d. Menghadiri rapat koordinasi manajemen distribusi logistik Pemilu di KPU KPU D.I
Yogyakarta.
e. Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengelolaan kebutuhan Pemilu 2015
KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu;.
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 17
b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu;
c. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu;
d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU D.I Yogyakarta didalam
pengadaan logistik Pemilu 2015;
e. Monitoring pengiriman logistik Pemilu 2015;
f. Bimbingan teknis pengelolaan aset logistik Pemilu 2015;
g. Penghapusan logistik eks Pemilu 2014;
h. Stock Opname logistik Pemilu
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu
2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul
Tahun 2015;
b. Koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU D.I Yogyakarta.
Kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi
sarana dan pra sarana pemilu terdiri dari 1 output/keluaran yaitu:
1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen
Logistik Pemilu Rp. 9.865.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.650.000 atau 16,73 %
Masih kecilnya capaian untuk sasaran ini disebabkan adanya anggaran Hibah APBD
karena kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2015 sehingga
sebagian besar anggaran untuk sasaran ini memakai dana Hibah APBD.
Selain itu ada anggaran untuk honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi
duplikasi dengan ketugasan rutin sudah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut.
Kedepannya, agar realisasi Otput Kegiatan dapat lebih baik perlu koordinasi dengan
pihak-pihak terkait terkait mekanisme pemakaian dana untuk kegiatan Pemilu,
terutama jika Pemilu didanai dengan anggaran Hibah APBD.
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 18
Sasaran 3 :
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut :
- Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dengan RKA K/KL.
- Tingkat Ketepatan dan Tertib Administrasi Pelaksanaan Penyusunan LAKIP dan
TAPKIN.
- Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu
- Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Pemilu 2015.
- Frekuensi Pemuktahiran Daftar Pemilih di Tingkat PPS
- Kemajuan Pengembangan Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2015.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kesesuaian antara Renstra dan
Renja K/L dengan RKA K/L, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Rapat Koordinasi dengan KPU D.I Yogyakarta dalam rangka Penyusunan RKA-KL
Tahun 2015;
b. Penyusunan program dan rencana kerja Tahun 2015.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan
TAPKIN, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2014
dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015.
Dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran
kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2015.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kajian/monitoring dan evaluasi
Pemilu 2014, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan
kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014.
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 19
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilu 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain
a. Sosialisasi dan implementasi PKPU pemutakhiran data pemilih Pilkada 2015
dengan Pemangku Kepentingan Lainnya. dan aplikasi Sidalih dengan PPK.
b. Sosialisasi dan implementasi PKPU pemutakhiran data pemilih Pilkada 2015
dengan PPK.
c. Updating dan kompilasi data pemilih Pilkada 2015.
d. Penyusunan rekapitulasi daftar pemilih Pilkada 2015.
e. Monitoring dan supervisi pemutahiran daftar pemilih.
f. Bimtek pemutakhiran data pemilih.
g. Rapat koordinasi dengan PPK dalam rangka pemutakhiran data pemilih.
h. Rapat koordinasi dengan KPU D.I Yogyakarta.
i. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih.
j. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPTb-1).
k. Penyusunan Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Tekhnologi Informasi
Pemilu 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Pembangunan infrastruktur jaringan.
b. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) Suara Pemilu Tahun
2015.
c. Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) melalui Portal pilkada2015.kpu.go.id.
Kegiatan pelaksanaan manajemen dan data kepemiluan terdiri dari 3 output/keluaran yaitu:
1. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan, tersedia pagu anggaran sebesar
Rp.21.272.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.550.000 atau 61,94 %.
2. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU, tersedia pagu anggaran
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 20
sebesar Rp.6.540.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.220.000 atau 33,94 %.
3. Dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu 2015, tersedia pagu anggaran sebesar
Rp.42.157.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.222.000 atau 31,36 %.
Untuk Ketiga Output Kegiatan ini, capaian relatif sedang, Hal ini disebabkan ada
ada anggaran untuk honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi dengan
ketugasan rutin sudah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut.
Sedangkan untuk dokumen pemutakhiran data pemilih, anggaran baru disediakan
pada bulan Juli 2015 serta juga disediakan anggaran melalaui hibah pilkada 2015 sehingga
tidak semua kegiatan dibiayai dari APBN.
.Sasaran 4 : Terselenggaranya pembinaan Sumber Daya Manusia,
Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut :
- Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM
- Layanan peningkatan kompetensi SDM
- Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2015
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Penataan organisasi, pembinaan,
dan pengelolaan SDM, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan , yaitu
mengirimkan beberapa Staf untuk mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
Kasubbag melakukan Kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan peningkatan kompetensi
SDM, KPU Gunungkidul mengirim 2 orang PNS Organik untuk mengikuti kegiatan
Diklat Perbendaharaan .
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 21
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis penyelenggara Pemilu
2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh PPK
dan PPS
Kegiatan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian
terdiri dari 2 output/keluaran yaitu:
1. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, tersedia
pagu anggaran sebesar Rp. 1.560.000 dengan realisasi sebesar Rp. 525.000 atau
56,09 %
2. Layanan kompetensi SDM, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 2.880.000 dengan
realisasi sebesar Rp. 2.850.000 atau 98,56 %.
Untuk Output Kegiatan pada sasaran ini sudah baik yang antara lain disebabkan oleh :
Tersedianya Anggaran;
1. Adanya petugas pelaksana kegiatan;
2. Kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah memadai;
3. Adanya surat undangan dan edaran dari KPU dan KPU DIY sehingga kegiatan bisa
dilaksanakan.
Sasaran 5 :
Terselenggaranya dukungan operasional dan
pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU
Kabupaten Gunungkidul
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut :
- Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran
- Dokumen Barang Milik Negara
- Layanan Perkantoran
Pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Dukungan Administrasi
Perkantoran, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan pembinaan tata usaha,
kearsipan dan perpustakaan.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumen Barang Milik Negara,
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 22
KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. pengelolaan SIMAK BMN tahun 2015.
b. Penghapusan BMN.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran, KPU
Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
b. Pelayanan daya dan jasa
c. Pemeliharan perkantoran
d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
Secara keseluruhan, Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah
dilaksanakan secara rutin, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kegiatan,
mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran sehingga dapat menunjang dan
menjamin kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan program dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya. Adapun adanya relisasi belanja yang belum maksimal dikarenakan
proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum sempurna.
Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) terdiri dari
5 output/ keluaran yaitu:
1. Penatausahaan BMN, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 16.208.000 dengan
realisasi Rp. 12.519.550 atau 79,69 %.
2. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), tersedia pagu anggaran sebesar Rp.
1.950.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0 %.
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN, tersedia pagu
anggaran sebesar Rp. 2.550.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0 %.
4. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.
9.754.000 dengan realisasi Rp. 3.988.000 atau 40,89 %.
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 23
5. Layanan Perkantoran, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 387.167.000 dengan
realisasi Rp. 337.845.951 atau 87,56 %.
Penatausahaan BMN bisa direalisasikan dengan baik karena adanya surat
edaran/ surat undangan dari KPU dan KPU DIY serta adanya koordinasi rutin keKantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) tidak dapat dilaksanakan
berupa anggaran honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi dengan
ketugasan rutin.
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN tidak dilaksanakan
karena tidak adanya laporan kehilangan atau kerusakan barang yang disengaja sehingga
tidak perlu ada proses tuntutan ganti rugi.
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip hanya terealisasi sebesar 40,89 %
berupa anggaran honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi dengan
ketugasan rutin.
Sasaran 6 : Terselenggaraanya penyiapan Penyusunan rancangan
peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut :
- Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu;
- Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu;
- Laporan Auit Dana Kampanye Pilkada 2015;
- Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pilkada 2015.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan Penyelesaian dan Bantuan Hukum
Terkait Sengketa Pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan identifikasi dan rumusan
masalah hukum.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumentasi dan Identifikasi
Bidang Hukum Terkait Pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 24
dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan
Pengadilan/Putusan ML/Putusan MA).
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Audit Dana Kampanye
Pilkada 2015, KPU Gunungkidul mengikuti Bimtek Audit Laporan Dana Kampanye
peserta Pilkada 2015 di KPU D.I Yogyakarta.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian
Kasus Pilkada 2015, KPU Gunungkidul mengirimkan satu PNS Organik untuk
mengikuti Bimtek Penanganan Gugatan Pilkada 2015 yang diselenggarakan bersama
Mahkamah Konstitusi.
Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa
dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu terdiri dari 3 output/keluaran yaitu:
1. Advokasi dan Sengketa Hukum, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 1.620.000
dengan realisasi sebesar Rp. 800.000 atau 49,38 %.
2. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, tersedia pagu anggaran sebesar
Rp.1.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.080.000 atau 100 %.
3. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, tersedia pagu
anggaran sebesar Rp. 620.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
Advokasi dan Sengketa Hukum hanya terealisasi sebesar 49,38 % karena
kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan sumber dana hibah pilkada, sehingga tidak
semua dibiayai dengan APBN.
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada tidak
terealisasi karena kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan sumber dana hibah pilkada,
sehingga tidak dibiayai dengan APBN.
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 25
Sasaran 7 :
Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/
sosialiasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan
sebagai berikut :
- Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
- Publikasi Informasi Pilkada 2015;
- Laporan kegiatan Kampanye Pilkada 2015;
- Bimtek Penyelenggaraan Pilkada di KPU;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan adanya Kegiatan Pendidikan
Pemilih;
- Laporan Pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Dokumen Rekap Pilkada 2015;
- Laporan Pelaksanaan Pilkada 2015;
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Proses Pergantian Antar Waktu
Anggota Dewan, KPU Gunungkidul telah melaksanakan kegiatan ini dengan
penyiapan dokumen PAW untuk 1 anggota Dewan.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Publikasi Informasi Pemilu, KPU
Gunungkidul mengikuti kegiatan Pembuatan Pusat Informasi Pemilu/Media Centre.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Kampanye Pilkada 2015, KPU
Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Memfasilitasi kegiatan kampanye Pilkada 2015 kepada Tim Calon Bupati dan
Wakil Bupati peserta Pilkada 2015.
b. Rapat koordinasi dengan Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2015 dan
Instansi terkait.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis
penyelenggaraan pemilu, Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2015
melaksanakan kegiatan antara lain :
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 26
a. bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan KPPS.
b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
c. Rapat konsolidasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah
d. Rapat konsolidasi dengan PPK
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat,
pendidikan pemilih, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Penyebaran informasi Pemilu melalui Media Massa dan Elektronik.
- Pengadaan bahan penyebaran informasi Pilkada 2015.
- Fasilitasi Media dan Media Centre.
b. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan Pilkada 2015;.
- Penyusunan dan pembuatan Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada 2015.
- Pembuatan Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2015-2019.
c. Pendidikan Pemilih.
- Konsolidasi Nasional menjelang penyelenggaraan Pilkada 2015.
- Kirab/Karnaval menjelang penyelenggaraan Pilkada 2015.
- Pembentukan relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat.’
- Gerak jalan sehat menuju Pilkada yang jujur dan adil.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pilkada 2015, KPU
Gunungkidul melaksanakan kegiatan monitoring ke PPK dan PPS dalam rangka persiapan
pemungutan suara Pilkada 2015.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pilkada 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 27
b. Fasilitasi data hasil Pilkada 2015.
c. Penyampaian dokumen data hasil penghitungan suara kepada KPU D.I Yogyakarta.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan laporan kampanye Pilkada 2015,
KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan fasilitasi persiapan dalam rangka
kampanye Pilkada 2015, diantaranya rapat koordinasi dengan Tim Pemenangan Calon
Bupati dan Wakil Bupat Gunungkidul, Panwaslu Gunungkidul dan Pemda dalam
rangka pemasangan alat peraga kampanye serta penyusunan jadwal kampanye.
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pilkada 2015,
KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :
a. penyusunan substansi materi tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi
hasil perolehan suara Pilkada 2015.
b. Rapat konsolidasi dengan KPU D.I Yogyakarta.
c. Rapat koordinasi dengan PPK
Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pilkada 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara
lain :
a. Membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015.
b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015
c. Rapat konsolidasi dengan KPU D.I Yogyakarta
d. Rapat konsolidasi dengan PPK.
e. Pengelolaan data hasil Pilkada 2015.
Kegiatan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/
sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih terdiri dari 5
output/keluaran yaitu:
1. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota., tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 12.570.000 dengan
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 28
realisasi sebesar Rp. 4.050.000 atau 32,22 %.
2. Bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah., tersedia pagu anggaran sebesar Rp.
10.948.000. dengan realisasi sebesar Rp. 8.455.000 atau 77,23 %.
3. Pusat Pendidikan Pemilih, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 151.641.000
dengan realisasi sebesar Rp. 122.410.000 atau 74,13%
4. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada, tersedia pagu
anggaran sebesar Rp. 13.650.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.140.980 atau
37,66 %.
5. Tahapan Pemilihan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 17.222.392 dengan
realisasi sebesar Rp. 15.634.167.746 atau 90,78 %.
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 32,22 % disebabkan dari target PAW yang
ditetapkan sebanyak 50 orang hanya terealisasi sebanyak 1 orang sehingga
honorarium kegiatan yang disediakan untuk 3 bulan hanya terealisasi untuk satu
bulan.
Pusat Pendidikan Pemilih hanya terealisasi sebanyak 74,13% dikarenakan
terlambatnya petunjuk teknis tentang pelaksanakan pusat pendidikan pemilih.
Kegiatan pusat pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU RI baru
dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sehingga kegiatan lainnya juga baru bisa
dilaksanakan pada triwulan IV sehingga tidak optimal.
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada hanya
terealisasi sebanyak 37,66% dikarenakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pilkada
2015 sehingga tidak semua kegiatan menggunakan APBN.
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 29
B. Realisasi Anggaran.
Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2015 merupakan unsur penunjang pelaksanaan
kegiatan Komisi Pemilihan Umum Gunungkidu Tahun 2015.
Total anggaran yang dikelola KPU Gunungkidul Tahun 2015 setelah direvisi sebesar Rp.
18.846.717.000,- (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus
tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 1.687.297.000 (satu
milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan
dana Hibah APBD sejumlah Rp. 17.222.392.000 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh
dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 17,035,959,791,-(Tujuh belas milyar tiga
puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu
rupiah) atau sebesar 83 %.
Secara Rinci, realisasi Anggaran KPU Gunungkidul selama 2015 dapat dilihat
dalam Tabel 3.5 Berikut :
Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran KPU Gunungkidul Tahun 2015
Kegiatan Sub Kegiatan Vol Anggaran (Rp) Realisasi dan Prosentase
3355.Pelaksanaan
Akuntabilitas
Pengelolaan Adm
Keuangan di
Lingkungan
Setjen KPU
3355.003.Laporan
sistem akuntansi
dan pelaporan
keuangan
1 29,593,000 27,845,850 94.10%
3355.007.Laporan
Pertanggungjawab
an Penggunaan
Anggaran (LPPA)
2 14,767,000 9,320,900 63.12%
3355.994.Layanan
Perkantoran
12 884,693,000 843,947,814 95.39%
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 30
3356.Pengelolaan
Dat,Dokumentasi,
Pengadaan,Pendis
tribusian dan
Inventarisasi
Sarana dan
Prasarana Pemilu
3356.008.Perencan
aan Kebutuhan
Logistik, Pedoman
dan Evaluasi
Manajemen
Logistik Pemilu
1 9,865,000 1,650,000 16.73%
3357.Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan dan
Data
3357.001.Dokume
n Perencanaan dan
data kepemiluan
1 21,272,000 13,175,000 61.94%
3357.018.Monitori
ng dan Supervisi
Pelaksanaan
Kegiatan KPU
1 6,540,000 2,220,000 33.94%
3357.010.Dokume
n Pemutakhiran
Data Pemilih
(Dokumen)
1 42,157,000 13,222,000 31.36%
3358.Pembinaan
SDM, Pelayanan
dan Adm
Kepegawaian
3358.001.Penataan
Organisasi,Pembin
aan dan
pengelolaan SDM
1 1,560,000 875,000 56.09%
3358.003.Layanan
Peningkatan
Kompetensi SDM
2 2,880,000 2,850,000 98.96%
3360.Penyelengga
raan Operasional
dan Pemeliharaan
Perkantoran
(KPU)
3360.008.Penataus
ahaan BMN
3 16,208,000 12,915,550 79.69%
3360.009.Pengelol
aan Persediaan
(Stock Opname)
1 1,950,000 0 0.00%
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 31
3360.010.Evaluasi
Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
Laporan BMN
4 2,550,000 0 0.00%
3360.015.Penataan
, Pendataan dan
Penilaian Arsip
1 9,754,000 3,988,000 40.89%
3360.994.Layanan
Perkantoran
12 387,167,000 337,845,951 87.26%
3363.Penyiapan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KPU,Advokasi,Pe
nyelesaian
sengketa dan
penyuluhan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan
Pemilu
3363.010.Advokas
i dan Sengketa
Hukum
1 1,620,000 800,000 49.38%
3363.012.Dokume
ntasi dan Informasi
Produk Hukum
1 1,080,000 1,080,000 100.00%
3363.013.Penyuluh
an Peraturan
Perundang-
undangan Pemilu
dan Pemilukada
1 620,000 0 0.00%
3364.Pedoman,Pe
tunjuk Teknis dan
Bimbingan
Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialis
asi
Penyelenggaraan
3364.004.Penggant
ian Antar Waktu
Anggota DPR,
DPD, DPRD
Provinsi, dan
DPRD
Kabupaten/Kota.
50 12,570,000 4,050,000 32.22%
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 32
Pemilu dan
Pendidikan
Pemilih
3364.006.Bimbing
an teknis Pemilu
Kepala Daerah.
1 10,948,000 8,455,000 77.23%
3364.032.Pusat
Pendidikan
Pemilih
1 151,641,000 112,410,000 74.13%
3364.033.Informas
i dan Publikasi
serta Sosialisasi
Pemilu dan
Pemilukada
1 13,650,000 5,140,980 37.66%
3364.034.Tahapan
Pemilihan
(LAPORAN)
1 17,222,392,000 15,634,167,746 90.78%
TOTAL 101 18.846.717.000 17,035,959,791 83 %
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Penutup
33
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU telah berhasil mencapai semua sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 melalui pencapaian
target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari
dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
Gunungkidul.Adanya kerjasama KPU dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan
kinerja KPU antara lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan sharing informasi
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dapat dijadikan bahan studi banding
oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU di masa yang akan datang,
Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul secara konsisten akan melaksanakan berbagai
kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin
berkualitas..
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena
masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Disamping itu, pada Program
Penguatan Kelembagaan Demokrasi berhasil mengeluarkan rekomendasi bahwa seluruh
unsur KPU Kabupaten Gunungkidul dapat memahami dan melaksanakan Peraturan KPU no:
no. 21 Tentang perubahan Peraturan KPU no: 5 tentang Tata kerja dan wewenang KPU dan
Peraturan KPU no: 22 Tentang perubahan Peraturan KPU no: 6 tentang Tata kerja dan
wewenang sekretariat KPU.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul menggambarkan pencapaian yang belum optimal. Kendala
dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkab karena,
program dan kegiatan masih bersifat top down sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak
dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/ POK, atau sebaliknya di dalam DIPA
seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi yang lebih
tinggi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekertaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Moh. Zaenuri Ikhsan
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama melakukan perjanjian kinerja yang pada tanggal 1 Mei 2015. Perjanjian
kinerja dilaksanakan karena adanya anggaran terhadap Rencana Kegiatan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Yogyakarta, 1 Mei 2015
Pihak Kedua,
Moh. Zaenuri Ikhsan
Pihak Pertama,
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya laporanpertanggungan jawab danlaporan SAI UAKPA
Tersedianya laporanpertanggungjawaban dan laporan diUAKPA
12 Dokumen
2 Tersedianya laporanpertanggungan jawabpengguna anggaran
Tersedianya laporanpertanggungjawaban penggunaanggaran
1 Laporan
3 Terpenuhinya kebutuhanoperasional dan dukunganlayanan administrasiperkantoran
-Terbayarnya PembayaranGaji/Honor/Tunjangan
12 Bulan
4 Tersedianya evaluasikebutuhan logistik danpemetaan distribusi logistikkeperluan Pemilu 2014
Tersedianya evaluasi kebutuhanlogistik pemilu 2014 dan petadistribusi logistik Pemilu 2014
1 Dokumen
5 Tersedianya dokumenperencanaan dan datakepemiluan dalam bentukProgram/Renja dan RKA-KL2016
Tersusunnya Renja dan RKAKL 2016 1 Dokumen
6 Terselesainya kegiatanmonitoring dan evaluasikegiatan, TAPKIN dan PP 39tahun 2006 serta penyusunanLAKIP
Tersusunnya LAKIP KPUKab.Gunungkidul
1 Dokumen
7 Terselesainya pembinaanpegawai tentangketatalaksanaan sumber dayamanusia
Terselesaikannya pelaksanaanpembinaan tentangketatalaksanaan SDM pegawai
1 Laporan
8 Terpenuhinya pengelolaanpersediaan atau stock opname
Terpenuhinya pengelolaanpersediaan
1 Unit
9 Terlaksanannya evaluasitindak lanjut hal pemeriksaanBMN
Terpenuhinya inventarisasi BMN 4 Laporan
10 Terlaksanannya Penataan,pendataan, dan penilaianarsip
Terpenuhinya pengarsipan datapemilu
1 Laporan
11 Terciptanya ketepatanlayanan perkantoran(ketatausahaan danperlengkapan rumah tangga)
Terwujudnya ketepatan waktulayanan Perkantoran
12 Bulan
12 Terlaksanannya hasil reviukeuangan Satker
Terlaksananya laporan keuanganyang sesuai dg SAP
1 Laporan
13 Tersedianya formatpenyelesaian masalah dnbantuan hukum terhadapsengketa Pemilu
Terwujudnya format penyelesaianmasalah dan bantuan hukum
1 Kasus
16 Terselesainya prosesPergantian Antar WaktuAnggota dan terpenuhinyajumlah Anggota DPRDKabupaten Malang
Terselesaikannya proses PAWAnggota DPRD KabupatenGunungkidul periode 2014-2019
1 Kegiatan
17 Terselesainya pembuatanrancangan petunjukpenyusunan standaroperasional prosedur teknisPemilu
Terselesaikannya penyusunanjuknis tentang pencalonan danpenetapan DPR,DPD,DPRD
1 Dokumen
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
18 Tersedianya data pemilihPemilu/Pemilukada di KPUKab. Gunungkidul
Tersusunnya Dokumen data Pemilih 1 Satker
19 Terselesainya kegiatanpeliputan, penerbitan,dokumentasipenyelenggaraan Pemilu dansosialisasi guna meningkatkanperan serta masyarakat dalamPemilu/Pemilukada
Terlaksananya peliputan,penerbitandokumentasi Pemilu
1 Laporan
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 29.593.000
2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 14.767.000
3 Layanan Perkantoran 884.693.000
4
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi
manajemen
logistik Pemilu
9.865.000
5 Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih 42.157.000
6
Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi
Pemilihan
Umum
6.540.000
7Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya
manusia.1.560.000
8 Layanan peningkatan kompetensi SDM 2.880.000
9 Penatausahaan Barang Milik Negara 16.280.000
10 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 1.950.000
11 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 2.550.000
12 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 9.754.000
13 Layanan Perkantoran 387.167.000
14 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1.240.000
15 Advokasi dan Sengketa Hukum 1.620.000
16 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1.080.000
17Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
Pemilukada620.000
18
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan
DPRD Kabupaten/Kota.
12.570.000
19 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada 10.948.000
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
20 Pusat pendidikan pemilih 151.641.000
21 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 13.650.000
22 Tahapan Pemilihan 62.972.000
JUMLAH 1.687.297.000
Yogyakarta, 1 Mei 2015
KETUA,
Moh.Zaenuri Ikhsan
SEKRETARIS
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekertaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Moh. Zaenuri Ikhsan
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama melakukan perjanjian kinerja yang pada tanggal 10 Juli 2015. Perjanjian
kinerja dilaksanakan karena adanya anggaran terhadap Rencana Kegiatan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Yogyakarta, 10 Juli 2015
Pihak Kedua,
Moh. Zaenuri Ikhsan
Pihak Pertama,
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya laporanpertanggungan jawab danlaporan SAI UAKPA
Tersedianya laporanpertanggungjawaban dan laporan diUAKPA
12 Dokumen
2 Tersedianya laporanpertanggungan jawabpengguna anggaran
Tersedianya laporanpertanggungjawaban penggunaanggaran
1 Laporan
3 Terpenuhinya kebutuhanoperasional dan dukunganlayanan administrasiperkantoran
-Terbayarnya PembayaranGaji/Honor/Tunjangan
12 Bulan
4 Tersedianya evaluasikebutuhan logistik danpemetaan distribusi logistikkeperluan Pemilu 2014
Tersedianya evaluasi kebutuhanlogistik pemilu 2014 dan petadistribusi logistik Pemilu 2014
1 Dokumen
5 Tersedianya dokumenperencanaan dan datakepemiluan dalam bentukProgram/Renja dan RKA-KL2016
Tersusunnya Renja dan RKAKL 2016 1 Dokumen
6 Terselesainya kegiatanmonitoring dan evaluasikegiatan, TAPKIN dan PP 39tahun 2006 serta penyusunanLAKIP
Tersusunnya LAKIP KPUKab.Gunungkidul
1 Dokumen
7 Terselesainya pembinaanpegawai tentangketatalaksanaan sumber dayamanusia
Terselesaikannya pelaksanaanpembinaan tentangketatalaksanaan SDM pegawai
1 Laporan
8 Terpenuhinya pengelolaanpersediaan atau stock opname
Terpenuhinya pengelolaanpersediaan
1 Unit
9 Terlaksanannya evaluasitindak lanjut hal pemeriksaanBMN
Terpenuhinya inventarisasi BMN 4 Laporan
10 Terlaksanannya Penataan,pendataan, dan penilaianarsip
Terpenuhinya pengarsipan datapemilu
1 Laporan
11 Terciptanya ketepatanlayanan perkantoran(ketatausahaan danperlengkapan rumah tangga)
Terwujudnya ketepatan waktulayanan Perkantoran
12 Bulan
12 Terlaksanannya hasil reviukeuangan Satker
Terlaksananya laporan keuanganyang sesuai dg SAP
1 Laporan
13 Tersedianya formatpenyelesaian masalah dnbantuan hukum terhadapsengketa Pemilu
Terwujudnya format penyelesaianmasalah dan bantuan hukum
1 Kasus
16 Terselesainya prosesPergantian Antar WaktuAnggota dan terpenuhinyajumlah Anggota DPRDKabupaten Malang
Terselesaikannya proses PAWAnggota DPRD KabupatenGunungkidul periode 2014-2019
1 Kegiatan
17 Terselesainya pembuatanrancangan petunjukpenyusunan standaroperasional prosedur teknisPemilu
Terselesaikannya penyusunanjuknis tentang pencalonan danpenetapan DPR,DPD,DPRD
1 Dokumen
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
18 Tersedianya data pemilihPemilu/Pemilukada di KPUKab. Gunungkidul
Tersusunnya Dokumen data Pemilih 1 Satker
19 Terselesainya kegiatanpeliputan, penerbitan,dokumentasipenyelenggaraan Pemilu dansosialisasi guna meningkatkanperan serta masyarakat dalamPemilu/Pemilukada
Terlaksananya peliputan,penerbitandokumentasi Pemilu
1 Laporan
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 29.593.000
2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 14.767.000
3 Layanan Perkantoran 884.693.000
4
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi
manajemen
logistik Pemilu
9.865.000
5 Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih 42.157.000
6
Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi
Pemilihan
Umum
6.540.000
7Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya
manusia.1.560.000
8 Layanan peningkatan kompetensi SDM 2.880.000
9 Penatausahaan Barang Milik Negara 16.280.000
10 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 1.950.000
11 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 2.550.000
12 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 9.754.000
13 Layanan Perkantoran 387.167.000
14 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1.240.000
15 Advokasi dan Sengketa Hukum 1.620.000
16 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1.080.000
17Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
Pemilukada620.000
18
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan
DPRD Kabupaten/Kota.
12.570.000
19 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada 10.948.000
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
20 Pusat pendidikan pemilih 151.641.000
21 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 13.650.000
22 Tahapan Pemilihan 62.972.000
JUMLAH 1.687.297.000
Yogyakarta, 10 Juli 2015
KETUA,
Moh.Zaenuri Ikhsan
SEKRETARIS
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekertaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Moh. Zaenuri Ikhsan
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama melakukan perjanjian kinerja yang pada tanggal 1 Desember 2015.
Perjanjian kinerja dilaksanakan karena adanya anggaran terhadap Rencana Kegiatan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Yogyakarta, 1 Desember 2015
Pihak Kedua,
Moh. Zaenuri Ikhsan
Pihak Pertama,
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya laporan pertanggunganjawab dan laporan SAI UAKPA
Tersedianya laporanpertanggungjawaban danlaporan di UAKPA
12 Dokumen
2 Tersedianya laporan pertanggunganjawab pengguna anggaran
Tersedianya laporanpertanggungjawaban penggunaanggaran
1 Laporan
3 Terpenuhinya kebutuhan operasionaldan dukungan layanan administrasiperkantoran
-Terbayarnya PembayaranGaji/Honor/Tunjangan
12 Bulan
4 Tersedianya evaluasi kebutuhanlogistik dan pemetaan distribusilogistik keperluan Pemilu 2014
Tersedianya evaluasi kebutuhanlogistik pemilu 2014 dan petadistribusi logistik Pemilu 2014
1 Dokumen
5 Tersedianya dokumen perencanaandan data kepemiluan dalam bentukProgram/Renja dan RKA-KL 2016
Tersusunnya Renja dan RKAKL2016
1 Dokumen
6 Terselesainya kegiatan monitoring danevaluasi kegiatan, TAPKIN dan PP 39tahun 2006 serta penyusunan LAKIP
Tersusunnya LAKIP KPUKab.Gunungkidul
1 Dokumen
7 Terselesainya pembinaan pegawaitentang ketatalaksanaan sumber dayamanusia
Terselesaikannya pelaksanaanpembinaan tentangketatalaksanaan SDM pegawai
1 Laporan
8 Terpenuhinya pengelolaan persediaanatau stock opname
Terpenuhinya pengelolaanpersediaan
1 Unit
9 Terlaksanannya evaluasi tindak lanjuthal pemeriksaan BMN
Terpenuhinya inventarisasiBMN
4 Laporan
10 Terlaksanannya Penataan, pendataan,dan penilaian arsip
Terpenuhinya pengarsipan datapemilu
1 Laporan
11 Terciptanya ketepatan layananperkantoran (ketatausahaan danperlengkapan rumah tangga)
Terwujudnya ketepatan waktulayanan Perkantoran
12 Bulan
12 Terlaksanannya hasil reviu keuanganSatker
Terlaksananya laporankeuangan yang sesuai dg SAP
1 Laporan
13 Tersedianya format penyelesaianmasalah dn bantuan hukum terhadapsengketa Pemilu
Terwujudnya formatpenyelesaian masalah danbantuan hukum
1 Kasus
14 Terselesainya proses Pergantian AntarWaktu Anggota dan terpenuhinyajumlah Anggota DPRD KabupatenMalang
Terselesaikannya proses PAWAnggota DPRD KabupatenGunungkidul periode 2014-2019
1 Kegiatan
15 Terselesainya pembuatan rancanganpetunjuk penyusunan standaroperasional prosedur teknis Pemilu
Terselesaikannya penyusunanjuknis tentang pencalonan danpenetapan DPR,DPD,DPRD
1 Dokumen
16 Tersedianya data pemilihPemilu/Pemilukada di KPU Kab.Gunungkidul
Tersusunnya Dokumen dataPemilih
1 Satker
17 Terselesainya kegiatan peliputan,penerbitan ,dokumentasipenyelenggaraan Pemilu dan sosialisasiguna meningkatkan peran sertamasyarakat dalam Pemilu/Pemilukada
Terlaksananyapeliputan,penerbitandokumentasi Pemilu
1 Laporan
20 Penyelenggaraan Pemilihan Bupati danWakil Bupati Gunungkidul 2015
Terlaksananya Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Gunungkidul2015
1 Kegiatan
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 29.593.000
2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 14.767.000
3 Layanan Perkantoran 884.693.000
4Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen
logistik Pemilu9.865.000
5 Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih 42.157.000
6Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan
Umum6.540.000
7Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya
manusia.1.560.000
8 Layanan peningkatan kompetensi SDM 2.880.000
9 Penatausahaan Barang Milik Negara 16.280.000
10 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 1.950.000
11 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 2.550.000
12 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 9.754.000
13 Layanan Perkantoran 387.167.000
14 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1.240.000
15 Advokasi dan Sengketa Hukum 1.620.000
16 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1.080.000
17 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 620.000
18Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota.12.570.000
19 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada 10.948.000
20 Pusat pendidikan pemilih 151.641.000
21 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 13.650.000
22 Tahapan Pemilihan 17.222.392.000
JUMLAH 18.846.717
Yogyakarta, 1 Desember 2015
KETUA,
Moh.Zaenuri Ikhsan
SEKRETARIS
Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002
Top Related