1
LAPORAN AKHIR
PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEKS
Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan
Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan
Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk
Oleh
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor: 110/UN48.15/LPM/2014 tanggal
13 Februari 2014
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2014
2
3
KATA PENGANTAR
Puji Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang
Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga
laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat
diselesaikan. Tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dari awal sampai dengan selesai.
Laporan ini memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang “Pelatihan
Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam
Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk”.
Proses pelatihan disertai dengan pemberian materi dan panduan tentang advis hukum
(legal opinion).
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana
nantinya diharapkan para pengerajin endek khususnya yang ada di Kabupaten
Klungkung dapat menyusun advis hukum dengan baik dan benar.
Walaupun penyusunan laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, namun kami
berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Singaraja, 10 September 2014
Ketua Pelaksana
4
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 6
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 6
1.2 Analisis Situasi ........................................................................................ 8
1.3 Identifikasi dan Perumusan masalah ..................................................... 11
1.4 Tujuan Kegiatan .................................................................................... 12
1.5 Manfaat Kegiatan .................................................................................. 12
1.6 Kerangka Pemecahan Masalah ............................................................. 13
1.7 Khayalak Sasaran Strategis ................................................................... 14
1.8 Keterkaitan ............................................................................................ 15
BAB II Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 16
2.1 Pegertian dan Kewenangan dalam Pemberian advis Hukum ................ 16
2.2 Konsentrasi Wilayah Analisa Advis Hukum Didasarkan
pada Ketentuan Hukum ........................................................................ 16
2.3 Analisis yang Dilakukan Sehubungan dengan Kontrak
yang disepakati .................................................................................... 17
2.4 Teknik Analisis, Interpretasi, dan Bahan Advis Hukum ...................... 18
BAB III Metode Pelaksanaan Program ................................................................ 20
3.1 Metode Pelaksanaan Program ............................................................... 20
3.2 Metode Latihan ..................................................................................... 20
3.2 Rancangan Evaluasi .............................................................................. 21
BAB IV Hasil dan Pembahasan............................................................................ 23
4.1 Hasil Kegiatan P2M .............................................................................. 23
4.2 Pembahasan ........................................................................................... 24
BAB V Penutup .................................................................................................... 26
5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 26
5.2 Saran ...................................................................................................... 26
Daftar Pustaka
Lampiran
5
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matrik Rancangan Evaluasi ........................................................... 29
Lampiran 2 : Daftar Hadir Peserta P2M .............................................................. 30
Lampiran 3 : Bahan Pelatihan Legal Opinion ..................................................... 31
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Aktivitas tata kelola usaha dalam mencapai tujuannya haruslah selalu dilakukan
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang sebagai wujud inkonreto dari
hukum secara aplikatif merupakan prosedur penunjuk arah dalam konsekuensi
berkontrak bagi pelaku usaha untuk berbisnis secara benar dan aman (Simanjuntak,
2008 : 60). Akan tetapi, di dalam praktek tata kelola usaha para pelaku bisnis cenderung
mengabaikan prosedur yang digariskan oleh ketentuan hukum, hal ini disebabkan
karena para pelaku usaha atau bisnis cenderung menilai bahwa mengikuti prosedur
hukum sangat merepotkan dan menyita waktu. Di sisi lain, para pelaku usaha atau bisnis
tadi tidak menyadari akan arti pentingnya jaminan hukum bagi kelangsungan usaha
yang dikelolanya. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap hukum
sangat berpotensi menimbulkan resiko kerugian bahkan hingga jumlah dan waktu yang
tidak bisa dibayangkan, di mana terhadap hal tersebut hanya bisa disikapi dengan rasa
penyesalan. Dampaknya terkadang usaha yang dilakukan secara ilegal di tengah jalan
mengalami kendala penipuan ataupun pencabutan ijin usaha sehingga dapat
menyebabkan para pelaku usaha atau bisnis tadi mengalami pailit (bangkrut). Fakta ini
menunjukkan bahwa penerapan hukum di masyarakat khususnya yang menyangkut tata
kelola usaha atau bisnis cenderung dijumpai kontra produktif terhadap prinsip tata
kelola usaha yang selalu menghandalkan kecepatan dan ketepatan sesuai dengan
pengembanan prinsip ekonomi dengan meraih untuk sebesar-besarnya melalui modal
yang sekecil-kecil, dan tata kelola usaha tersebut harus tetap mengindahkan etika bisnis
secara transparan.
Lemahnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta keyakinan bahwa penerapan
hukum merupakan bagian dari suatu manajemen resiko (risk management) yang mutlak
harus diaplikasikan oleh para pelaku usaha. Dalam hal ini tidak jarang dijumpai di
lapangan bahwa banyak kegiatan usaha yang belum mampu melaksanakan hubungan
hukum karena dalam tata kelola usahanya para pelaku usaha tanpa lebih dahulu
berkonsultasi dengan tim hukum, dan para pelaku usaha tidak pernah tahu kapan
7
hubungan hukum tersebut terjadi. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang
teknis advis hukum mengakibatkan tata kelola usaha industri kreatif di Bali termasuk
tata kelola usaha industri kerajinan Endek khas Klungkung menjadi sulit berkembang
dan potensi kerajinan tersebut. Sebagai gambaran, banyak pelaku usaha kerajinan
kreatif membuat suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian yang dilakukan adalah cacat
hukum karena tanpa mendasarkan prosedur teknis advis hukum . Terbatasnya
pengetahuan pengerajin tentang teknis advis hukum sering kali dimanfaatkan oleh
oknum tertentu untuk tidak saja mengintervensi, pihak yang tidak bertanggung jawab
juga melakukan aktivitas usaha yang tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya.
Sehingga jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pengerajin Endek bisa saja
cacat hukum karena terjadi pelanggaran kesepakatan oleh pihak yang lain yang telah
bersepakat tapi tanpa disadari karena pengerajin Endek tidak mengetahui prosedur
perjanjian yang disepakati justru pihak yang diajak berkoordinasi ingin mencari
keuntungan atau melakukan penipuan dari jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan
oleh para pihak tadi. Kejadian seperti ini menjadi sebuah kelalaian yang tanpa disengaja
menyebabkan kerugian fatal bagi pengerajin Endek.
Kondisi demikian, juga menyebabkan pengembangan kerajinan Endek sulit
menembus pasaran secara nasional dan bahkan sejumlah kerajinan Endek khas
Klungkung sering kali ditolak oleh negara tujuan ekspor dengan alasan belum layak
mengembangkan usaha sesuai prosedur hukum, dalam artian usaha yang dijalankan
disinyalir ilegal, para pengerajin diindikasikan juga menjual produk yang tidak
memenuhi standarisasi produk karena dinilai melanggar hak cipta akibat kesangsian
distributor akan keaslian produk yang ditawarkan. Lemahnya pengetahuan, pemahaman,
kesadaran serta keyakinan akan teknis advis hukum memiliki relevansi yang begitu erat
dengan merosotnya penjualan produk kerajinan Endek khas Klungkung, di samping
masalah manajemen produksi, standarisasi produk sampai saat ini masih menggunakan
cara-cara konvesional serta menyasar distributor lokal karena ruang geraknya terbatas
akibat legal procedural belum dikantongi secara sah oleh para pengerajin Endek.
Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penyadaran akan arti pentingnya
melakukan prosedur berkontrak secara sah sehingga ide-ide kreatif dari masyarakat
pengerajin Endek dapat dilindungi secara hukum, rutinitas kegiatan tata kelola usaha
yang dijalankan sesuai dengan standar kelayakan, benar, patut dan aman dari segi
8
jaminan hukum. Membantu para pengerajin Endek dalam upaya penyadaran hukum
untuk menjamin keamanan dan kelangsungan dalam manajemen produksi sekaligus
memberikan gambaran penerapan standarisasi produk yang lebih terpadu dengan tujuan
meningkatkan daya saing pasar. Maka, untuk menjawab dilematika yang dihadapi oleh
para pengerajin Endek khas Klungkung secara mayoritas, dalam memastikan
pelaksanaan kelayakan manajemen produksi dan standarisasi produknya para pelaku
usaha khususnya pengerajin Endek khas Klungkung harus dibekali pemahaman melalui
pelatihan teknis advis hukum terhadap pelaku usaha kerajinan Endek dalam tata kelola
usaha, pengembangan manajemen produksi dan standarisasi produk.
1.2 Analisis Situasi
Propinsi Bali merupakan suatu daerah di Indonesia yang terkenal dengan
keanekaragaman sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam hal pengembangan
seni budaya, kerajinan dan berbagai potensi lainnya yang memiliki ciri khas dan
menjadi khasanah sumber kekayaan Indonesia. Kabupaten Klungkung sebagai bagian
dari pulau Bali juga memiliki sumberdaya manusia yang kaya akan ide-ide kreatif serta
warisan budaya yang sifatnya turun-termurun. Salah satu potensi unik yang dapat
dijumpai keberadaannya di kabupaten Klungkung adalah kerajinan tenun ikat khas Bali
yang disebut Endek. Industri kerajinan ini dikembangkan menjadi industri rumah tangga
yang sifatnya keberlanjutan dalam artian ada semacam regenerasi dari generasi
sebelumnya ke generasi berikutnya untuk pengembangan tata kelola usaha kerajinan
yang ditekuni oleh masing-masing rumah industri. Hal tersebut dapat dianalisa dari
corak pola kain Endek yang merupakan perpaduan antara kreatifitas seni masyarakat
Klungkung dengan pola budaya lokal yang dianutnya sehingga dari karakter pola kain
Endek yang diproduksi dapat dilihat tekstur perbedaan dengan kain Endek yang
diproduksi dari daerah lain. Hal ini menyebabkan produk-produk kerajinan kain Endek
khas Klungkung menjadi produk unggulan dalam pemasaran dalam tataran pasar lokal,
nasional maupun manca negara, sekaligus menjadi ciri khas tersendiri bagi daerah
Klungkung dalam hal pengembangan jenis industri kerajinan tenun ikat selain kain
Songket.
9
Gambar : Pengerajin Endek, Endek Padma Klungkung, Endek Jumputan.
Tata kelola usaha kerajinan tenun ikat Endek khas Klungkung tersebar di kawasan
wilayah Bali seperti daerah Karangasem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Gianyar, Badung
maupun Negara. Dilihat dari segmen pasar yang disasar hampir seluruh wilayah Bali
menjadi tujuan pemasaran dan tentunya tidak terbatas untuk di Bali saja, segmen pasar
yang disasar juga mencoba merambah ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri untu
bisa ditempatkan sebagai salah satu komoditi ekspor unggulan di bidang tenun ikat khas
Indonesia yang memperoleh simpati di kalangan konsumen dunia. Untuk bisa
menembus dunia pasar yang lebih luas tentunya para pengerajin menjumpai kendala di
dalam melakukan hubungan kerjasama dengan para pihak terkait. Kendala yang
dihadapi oleh pengerajin dalam pengembangan tata kelola usahanya yaitu para pelaku
usaha kerajinan tenun ikat Endek khas Klungkung ini belum memiliki atau keterampilan
berkontrak sesuai dengan prosedur hukum yang sepatutnya.
Produk kerajinan kain Endek khas Klungkung merupakan salah satu sektor
unggulan yang dapat menunjang perekonomian di Bali di samping pengembangan
sektor usaha akomidasi dan pariwisata. Bahkan permintaan terbesar jenis tenun ikat
khas Bali disediakan oleh daerah Klungkung sebagai pemasok utama khususnya dalam
pengembangan promo wisata, penyediaan seragam kantor pemerintah daerah, kain
Endek untuk motif busana fashion yang lagi trendi, demikian juga halnya dengan upaya
Presiden RI memasyarakatkan tenun ikat khas Indonesia berupa Batik dan Endek, jika
Batik nya disediakan oleh daerah Solo, Pekalongan dan Yogyakarta, maka untuk tenun
ikat Endek disediakan oleh daerah Klungkung. Kondisi faktual lainnya, tatkala tamu
besar kenegaraan datang dengan tujuan meninjau secara lebih dekat proses produksi
tenun ikat khas Klungkung Bali khususnya dan Indonesia umumnya para utusan
tersebut langsung meninjau ke Klungkung sebagai daerah percontohan dan studi
komparatif.
10
Akan tetapi, keberuntungan tidak selalu berpihak pada para pelaku usaha tenun ikat
Endek khas Klungkung, di tengah minat pasar yang menjadikan kain Endek sebagai
komoditi primadona malahan justru berbanding terbalik dengan nasib beberapa
pengerajin tradisional yang menjadi pemasoknya yaitu keberadaan para pengerajin kain
Endek yang terancam posisinya karena tidak mampu menyasar pasaran akibat tidak
dikuasainya keterampilan berkontrak dengan para pihak yang dapat menjadi akses
pengembangan industri usahanya. Kondisi yang miris dilihat bahwa para pengerajin
kain Endek pada umumnya cenderung kalah bersaing dengan pengusaha kerajinan
Endek yang sudah memiliki nama dan sudah menguasai keterampilan di bidang teknis
advis hukum yang tentunya keberadaannya bisa dihitung dengan jari. Jadi, kalau
ditinjau secara keseluruhan pengembangan iklim persaingan usaha yang sifatnya sehat
dan kompetitif belum tampak karena pangsa pasar cenderung didominasi oleh para
pelaku usaha yang sudah resmi. Fenomena ini mengkondissikan terancamnya posisi
pengerajin tenun ikat yang masih awam tentang prosedur berkontrak dengan alasan
miskin modal dan keterbatasan sarana dan prasana penunjang aktivitas produksi dan
implikasinya tata cara berkontrak pun dilaksanakan dengan sistem konvesional tanpa
menghadirkan penasehat hukum selaku mediator yang dapat menjamin kelayakan
pengembangan usahanya secara patut dan aman di dalam berkarya maupun akses
pemasaran.
Jadi, penting untuk dilatihkan teknis advis hukum bagi para pelaku usaha kerajinan
Endek dalam pembangunan tata kelola usahanya untuk secara lebih lanjut dapat
mengembangkan manajemen produksi dan standarisasi produk, hal ini dianggap penting
untuk menjamin keberlangsungan operasionalisasi para pengerajin Endek tradisional
khas Klungkung dalam menjalankan usahanya dan kalau terjadi suatu permasalahan
oleh para pihak yang ingin melakukan penipuan atau punpengingkaran dalam suatu
kontrak perjanjian baik secara substansial maupun aplikatif untuk segera dilaksanakan
penindakan secara tegas oleh hukum sekaligus menjamin para pengerajin karena
dipastikan telah memperoleh perlindungan hukum setelah menjalankan prinsip
persaingan usaha sehat dan kompetitif sebagai warga negara yang kooperatif dan taat
hukum.
11
1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Menurut hasil pengkajian permasalahan yang terjadi di lapangan, ada beberapa
permasalahan yang dapat diidentifikasi keradaannya sehingga berdasarkan
pertimbangan perlu disasar program P2M. Identifikasi masalah yang dimaksudkan
diantaranya, yaitu:
(1) Belum adanya sosialisasi tentang tata cara berkontrak yang patut dan aman
menurut ketentuan hukum secara berkesinambungan sampai terjadinya
kemerosotan segmen pasar dan berimbas terhadap manajemen produksi dan
standarisasi produk yang disangsikan kualifikasi keasliannya;
(2) Belum adanya pelatihan teknis pembuatan advis hukum tentang hal-hal yang
berkaitan dengan perjanjian atau berkontrak terhadap pelaku usaha di bidang
kerajinan tenun ikat tradisional kain Endek;
(3) Belum diterapkannya tindakan nyata teknis pembuatan advis hukum dengan
variannya sehingga seolah-olah menimbulkan stigma bahwa pengurusan ijin
usaha dan tata cara berkontrak oleh pihak pelaku usaha itu sangat sulit dilakukan
dan memerlukan biaya tinggi dalam pengurusannya dan justru menimbulkan
rasa enggan di kalangan para pengerajin Endek tradisional;
(4) Belum dimilikinya keterampilan dan kemampuan negosiasi secara kompetitif
dan transfaran dari perilaku usaha yang digalakkan karena mekanisme
berkontraknya tanpa difasilitasi atau dibina oleh penasihat hukum yang
berkompeten. Sehingga sistem diterapkan konvensional dan terkadang
membawa pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan iklim
usaha disebabkan kontrak perjanjiannya tidak diketahui oleh pengerajin telah
cacat hukum.
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan pokok yang
hendak dicarikan jalan keluar dalam program P2M ini adalah: “bagaimanakah caranya
meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha kerajinan
tenun ikat tradisional kain Endek dalam kaitannya dengan teknis advis hukum terhadap
tata kelola usaha dalam pengembangan manajemen produksi dan standarisasi produk.
Adapun justifikasi tim pengusul P2M dengan mitra dalam menentukan persoalan
prioritas yang ingin diselesaikan selama pelaksanaan program berlangsung, diantaranya
meliputi: (1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang teknis advis hukum
12
melalui sosialisasi dan pembinaan. (2) Melakukan penyusunan buku panduan tentang
langkah-langkah prosedural teknis advis hukum dalam berkontrak secara sederhana. (3)
Melakukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata cara
pengelolaan usaha secara patut dan aman menurut hukum dengan mengikuti pelatihan
teknis advis hukum secara kooperatif.(4) Kegiatan pelatihan dan buku panduan yang
telah disusun dapat dijadikan rujukan oleh pengerajin di dalam bernegosiasi dengan
para pihak atau tatkala menunjuk penasehat hukum yang dikuasakan untuk
memfasilitasi kegiatan negosiasi.
1.4 Tujuan Kegiatan
Berdasarkan analisis siatuasi dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi
tujuan utama dalam program pegabdian pada masyarakat ini adalah untuk melakukan
pendampingan, pembinaan dan sekaligus pelatihan advis hukum terhadap pelaku usaha
kerajinan Endek khas Klungkung dalam tata kelola usaha, pengembangan manajemen
produksi, dan standarisasi produk . Secara rinci tujuan program pengabdian masyarakat
ini adalah untuk:
(1) Memberikan pelatihan tentang tata cara berkontrak bagi pelaku usaha kerajinan
Endek khas Klungkung secara patut dan aman menurut ketentuan hukum.
(2) Melakukan pendampingan melalui kegiatan pelatihan teknis pembuatan advis
hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau berkontrak
terhadap pelaku usaha di bidang kerajinan tenun ikat tradisional kain Endek;
(3) Upaya penyadaran dan praktek dengan diterapkannya tindakan nyata teknis
pembuatan advis hukum dengan variannya sehingga bisa meluruskan stigma
masyarakat yang selama ini menyimpang terhadap penjaminan berkontrak
menurut hukum;
(4) Penguasaan keterampilan dan kemampuan negosiasi secara kompetitif dan
transfaran oleh perilaku usaha yang digalakkan dengan mekanisme
berkontraknya difasilitasi atau dibina oleh penasihat hukum yang berkompeten.
1.5 Manfaat Kegiatan
Kegiatan P2M ini diharapkan mampu menambah kemampuan advis hukum dalam
hal ini para Ibu pengerajin endek berkedudukan sebagai produsen sekaligus pelaku
industri kerajinan tenun tradisional khas Bali. Dengan kegiatan pelatihan / desiminasi
yang dilaksanakan diharapkan dapat menyasar pendampingan pengurusan ijin usaha,
13
perjanjian berkontrak, pengurusan paten dari produk endek yang diproduksi secara
otomatis legalisasi produk endek yang dibuat mendapatkan advis dari sisi hukum
perlindungan untuk pelaku industri dalam hal ini pengerajin tenun ikat tradisional endek
khas Bali yang dikaitkan dengan dimensi Hukum Persaingan Usaha.
Wawasan baru diharapkan mampu menjadi jembatan pengetahuan baru antara
kegiatan P2M dengan internalisasi ilmu pengetahuan dan metode ilmiahnya. Sehingga
mampu menciptakan iklim usaha yang transparan dan bertanggung jawab antara
produsen, dan konsumen secara besinergis.
Berdasarkan tujuan program pengabdian masyarakat di atas, maka pelatihan teknis
advis hukum terhadap para pelaku usaha kerajinan Endek khas Klungkung diharapkan
dapat bermanfaat bagi :
(1) Para pelaku usaha kerajinan Endek khas Klungkung, yang dilakukan dengan
cara : (1) sosialisasi advis hukum di bidang tata cara berkontrak. (2) Tata cara
berkontrak bagi pelaku usaha sifatnya lebih transfaran.
(2) Industri usaha kerajinan tradisional Endek khas Klungkung, secara langsung
dengan mendapat pendampingan dan pembinaan ini telah mendorong
tumbuhnya kesadaran akan pentingnya teknis advis hukum sehingga dapat
melindungi keberlangsungan pengembangan sektor kerajinan lokal daerah Bali
secara umum.
(3) Pemerintah Kabupaten Klungkung, (1) dapat melahirkan kebijakan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bagi pelaku usaha untuk mengamalkan
prinsip persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.
1.6. Kerangka Pemecahan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi rencana program
ini akan dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa ada seperangkat permasalahan yang
saat ini dihadapi oleh para pengerajin Endek khas Klungkung. (1) Belum adanya
sosialisasi tentang tata cara berkontrak yang patut dan aman menurut ketentuan hukum
secara berkesinambungan. (2) Belum diterapkannya tindakan nyata teknis pembuatan
advis hukum dengan variannya sehingga seolah-olah menimbulkan stigma bahwa
pengurusan ijin usaha dan tata cara berkontrak oleh pihak pelaku usaha itu sangat sulit
dilakukan dan memerlukan biaya tinggi. (3) Belum dimilikinya keterampilan dan
kemampuan negosiasi secara kompetitif dan transfaran dari perilaku usaha. (4)
14
Mekanisme berkontraknya tanpa difasilitasi atau dibina oleh penasihat hukum yang
berkompeten sehingga menyebabkan kontrak perjanjiannya cacat hukum. Salah satu
alternatif yang dipandang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah adalah
melalui sosialisasi, pendampingan, pembinaan dan pelatihan teknis pembuatan advis
hukum untuk pelaku usaha industri kerajinan tenun ikat khas Klungkung yang menyasar
para pengerajin untuk dilatihkan sehingga memiliki bekal pengetahuan dan wawasan
dalam mengembangkan manajemen produksi dan standarisasi produk dengan
mengawali debutnya menyasar frekuensi pasar melalui tahapan negosiasi dengan para
pihak dengan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kompetitik sesuai
dengan kesepakatan atau tata cara berkontrak yang patut menurut hukum.
Secara skematis alur kerja pemecahan masalah dalam kegiatan ini, dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1.7. Khalayak Sasaran Strategis
Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan ini adalah pengerajin Endek tradisional
khas Klungkung. Disisi lain kabupaten Klungkung yang menjadi sentra pengembangan
industri tenun ikat baik Endek maupun Songket . Teknis pembuatan advis hukum desa
sangat penting untuk dilatihkan agar dapat memberikan penjaminan bagi pengerajin
Orientasi Lapangan
Identifikasi Masalah
Studi Literatur Ceramah
Produk Tenun
Endek
Pelatihan
Konsumsi Aktualisasi Peran
Pengerajin Endek Penyimpanan
15
tradisional dari segi tata cara berkontrak dan pengembangan iklim usaha yang sehat dan
transfaran. Selain itu, kegiatan ini memiliki relevansi dengan berbagai pihak, antara
lain: (1) Kesatuan masyarakat pengerajin Endek tradisional khas Klungkung, dan (2)
Kepala Desa di Kecamatan Klungkung yang menjadi sasaran strategis dalam
pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Semua pihak di atas, akan
memperoleh manfaat yang sangat esesial dan aplikatif dalam kaitannya dengan upaya
peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran hukum tentang
tata cara atau prosedur berkontrak yang baik dan patut sehingga dapat menjamin aspek
keadilan dan keamanan bagi pelaku usaha kerajinan Endek tradisional khas Klungkung
1.8. Keterkaitan
Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai pihak,
antara lain: (1) pengerajin endek se-Kecamatan Klungkung, program ini akan menjadi
salah satu rasional dalam mempermudah teknis advis untuk pelaku usaha, khususnya
yang berkaitan dengan perjanjian berkontrak, jual-beli, pemasaran, dan manajemen
produksi, pengurusan paten, dan sebagainya, (2) Kepala Desa se-kecamatan Klungkung,
program ini akan mempermudah Kepala Desa melakukan tugasnya dalam
mengadministrasikan masyarakat yang menekuni profesi sebagai pengerajin terkait
dengan data monografi desa dan kependudukan untuk mengevaluasi taraf pembangunan
desa. Di sisi lain program pengabdian ini, juga mampu merealisasikan program yang
selama ini belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian dan Kewenangan dalam Pemberian Advis Hukum
Advis hukum atau nasehat hukum, merupakan suatu pendapat hukum (legal
opinion) yang diberikan oleh seorang ahli hukum yang dihasilkan melalui suatu
penelitian dan analisis hukum yang benar dan akurat serta independent (berdasarkan UU
No.18 Tahun 2003 tentang Advokat). Advis hukum merupakan bagian dari jasa hukum
yang diberikan oleh advokat dalam upaya memberikan arah yang tepat terhadap suatu
aktivitas bisnis yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan oleh pelaku
usaha ataupun bahkan terhadap permasalahan hukum yang sedang dialami oleh pelaku
usaha tersebut sebagai akibat dari aktivitas bisnis yang telah dijalankan.
Sebagai suatu pendapat hukum, maka advis hukum tersebut haruslah dibuat melalui
kemampuan analisis hukum yang baik dan benar, karena kesalahan dalam memberikan
advis hukum justru akan memperbesar potensi terjadinya resiko hukum terhadap pelaku
usaha tersebut. Sehubungan dengan itu, pemberian advis hukum haruslah dilakukan
dengan terlebih dahulu mempelajari aktivitas bisnis yang akan dijalankan tersebut
beserta dengan semua dokumen dan termasuk juga komunikasi-komunikasi relevan
yang ada.
2.2 Konsentrasi Wilayah Analisa Advis Hukum Didasarkan pada Ketentuan
Hukum
Sebagai percontohan analisis yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku,
misalnya:
a. Undang-Undang PT sebagai dasar dari kewenangan pihak (persona standi in judicio)
oleh masing-masing pihak Bank ataupun calom debitor, tergantung terhadap siapa
advis hukum akan diberikan, termasuk juga tentang direksi dan batas kewenangan
direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar serta juga domisili hukum dari masing-
masing pihak.
b. Undang-Undang Perbankan dan semua peraturan pelaksananya sehubungan dengan
tata cara pemberian kredit (termasuk pada ketentuan internal bank dalam hal advis
hukum diberikan internal terhadap bank).
17
c. Undang-undang dan semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang transaksi
bisnis yang akan diberikan pinjaman tersebut. Misalnya tentang ijin-ijin yang telah
diperoleh oleh calon kreditur tersebut dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang akan
diberikan pinjaman.
d. Undang-Undang tentang Jaminan Kebendaan; yaitu Undang-Undang tentang Hak
tanggungan No.4 Tahun 1996, Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999 dan
Undang-Undang tentang Gadai yang terdapat dalam pasal 1150 sampai dengan pasal
1160 KUH Perdata, sehubungan dengan pemberian collateral oleh kreditur terhadap
pinjaman.
e. Undang-Undang tentang Jaminan Perorangan (personal ataupun korporasi) seperti
yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata, sehubungan
dengan pemberian jaminan perorangan terhadap pinjaman.
f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUH.Dagang) serta UU No.3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternative penyelesaian sengketa, yang mengatur tentang tata cara bertransaksi dan
juga penyelesaian dalam hal terjadinya sengketa.
2.3 Analisis yang dilakukan sehubungan dengan kontrak yang akan disepakati,
misalnya:
a. Analisis tentang kesehatan finansial dan akuntabilitas dari calon debitor, antara lain
dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan tersebut, serta melihat kedudukan
dari calon debitur tersebut dalam kelompok group perusahaannya dalam hal calon
debitur tersebut merupakan anak perusahaan atau bagian dari group perusahaan.
b. Analisis tentang keahlian calon debitur tersebut dalam pelaksanaan proyek yang akan
diberikan pinjaman, termasuk juga pihak-pihak kunci yang menjadi mitra dari calon
debitur dalam pelaksanaan proyek tersebut dan tidak terbatas pula pada menganalisa
reputasi dari calon debitur tersebut di pasar.
c. Analisa tentang jumlah yang layak dipinjamkan, provisi, pembebanan biaya-biaya
yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut,
masa tenggang waktu (grace period) serta waktu pengembaliannya.
d. Analisis tentang kualitas dan nilai dari jaminan-jaminan yang dapat digunakan
sebagai kebendaan dan jaminan perorangan (personal ataupun corporate) terhadap
pinjaman yang akan diberikan termasuk tata cara pengawasannya.
18
e. Analisis tentang hukum yang berlaku (choice of law) dan juga pilihan domisili
(choice of domicile atau choice of forum) dari kontrak tersebut serta masa mulai
berlaku dan mengikatnya perjanjian tersebut.
f. Analisis tentang peristiwa-peristiwa yang dikategorikan wan prestasi (Event of
default) serta konsekuensi hukum terhadap fakta-fakta terpenuhinya event of default
tersebut.
g. Analisis hal-hal mana saja yang wajib selalu dilakukan oleh debitur untuk
menjalankan perusahaannya secara benar (positif covenant) serta hal-hal mana saja
yang tidak dapat dilakukannya (negative covenant) selama perjanjian masih
berlangsung (Simanjuntak, 2007 :63-64).
Wilayah analisis tersebut di atas, akan menjadi konsentrasi dari seorang ahli hukum
dalam mempersiapkan advis hukumnya, yang apada akhirnya akan masuk pasa suatu
kesimpulan terhadap pihak krediur yang diadvisnya, apakah transaksi bisnis itu dapat
dilakukan (dalam hal Bank, apakah pinjaman terhadap debitur tersebut layak
diberikan). Jika memang dapat, ketentuan-ketentuan apa saja yang harus disepakati
dalam perjanjian yang akan dirancang sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas
ataupun transaksi bisnis tersebut (dalam kontrak) sebagai menjadi dasar acuan
pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dan debitur tersebut secara
maksimal.
2.4 Teknis Analisis, Interpretasi, dan bahasa Advis Hukum
Pemberian advis hukum haruslah dilakukan secara teratur untuk memudahkan oleh
yang menerima advis untuk memahami maksud dan tujuan dari advis hukum tersebut.
Selain harus disampaikan dengan kata-kata dan bahasa yang dapat dimengerti oleh
penerima advis, rangkaian ataupun struktur dari advis yang diberikan haruslah
berjenjang, dari mulai:
a. Pencantuman dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak yang membutuhkan
advis hukum tersebut, termasuk juga undang-undang/peraturan yang dibutuhkan
sebagai dasar analisa;
b. Penggambaran fakta hukum ataupun peristiwa yang terjadi sehubungan dengan
perbuatan hukum yang telah dilakukan yang dimintakan advis hukum tersebut;
c. Permasalahan-permasalahan yang ditanyakan ataupun dimintakan advis hukumnya;
d. Analisis hukum terhadap permasalahan hukum tersebut;
19
e. Kesimpulan dan langkah aksi.
Rangkaian struktur tersebut di atas, akan sangat membantu seorang ahli hukum
untuk memberikan kesimpulan dan langkah aksi yang baik dan akurat untuk menjawab
pertanyaan ataupun permasalahan yang diajukan, karena telah didahului oleh suatu
rangkaian analisis terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang ada dengan menggunakan
semua dokumen dan ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar
advis hukum tersebut.
20
BAB III
METODE PELAKSANAAN PROGRAM
3.1 Metode Pelaksanaan Program
Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari kegiatan ini, maka metode yang
digunakan adalah metode pelatihan terprogram dengan sistem kelompok yang bersifat .
terbimbing. Untuk melatih pengerajin Endek akan dilakukan program pelatihan secara
terjadwal kepada setiap kelompok pelaku usaha kerajinan Endek tersebut. Pelatihan
tersebut akan menggunakan sistem kelompok, dimana kepada setiap kelompok
pngerajin akan diberikan satu paket program pelatihan yang dilakukan secara
demokratis, yang diawali dengan pengenalan pengetahuan dan keterampilan tentang
teknis pembuatan advis hukum dengan tutor dari Undiksha Singaraja. Kemudian kepada
mereka akan dikondisikan untuk bisa mengikuti kegiatan yang diprogramkan dalam
pelatihan secara mandiri dengan tetap didampingi oleh tim pelaksana/tutor. Rentang
waktu pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap
pengajuan proposal, perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dengan melibatkan
para pihak terkait. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai
tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini.
Adapun materi yang diberikan selama pelatihan meliputi : (1) pentingnya teknis
advis hukum, (2) penjaminan berkontrak dengan mengikuti teknis advis hukum (3)
pemberdayaan pelaku usaha dalam melakukan tahapan negosiasi secara benar dan patut
serta aman (4) panduan teknis pembuatan advis hukum bagi pelaku usaha.
3.2 Model Latihan
Pengembangan model pelatihan : (1) sosialisasi advis hukum di bidang tata cara
berkontrak, (2) tata cara berkontrak bagi pelaku usaha sifatnya lebih transfaran, (3)
industri usaha kerajinan tradisional Endek khas Klungkung, secara langsung dengan
mendapat pendampingan dan pembinaan ini telah mendorong tumbuhnya kesadaran
akan pentingnya teknis advis hukum sehingga dapat melindungi keberlangsungan
pengembangan sektor kerajinan lokal daerah Bali secara umum, (4) koordinasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengakomodasi kebutuhan tingkat
pelaku usaha dalam tataran ekonomi mikro khususnya para pengerajin tradisional tenun
21
ikat Endek agar supaya dapat melahirkan kebijakan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota bagi pelaku usaha untuk mengamalkan prinsip persaingan usaha yang
sehat dan kompetitif.
Gambar Pelaksanaan Pelatihan Advis Hukum bagi Ibu- Ibu Pengerajin (1 Juni 2014).
3.3 Rancangan Evaluasi
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan
dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan
evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor / pakar dari Undiksha
Singaraja. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan
untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :
No Jenis Data Sumber
Data
Indikator Kriteria
Keberhasilan
Instrumen
1. Pengetahuan
dan
keterampilan
tentang teknis
pembuatan advis
hukum
Pengerajin
Endek khas
Klungkung
Pengetahuan
dan
keterampilan
pengerajin
Endek
Terjadi perubahan
yang positif
terhadap
pengetahuan dan
keterampilan
pengerajin Endek
Pedoman
wawancara
2. Penguasaan
kemampuan
dalam praktek
uji coba dari
kegiatan
pendampingan,
pembinaan dan
pelatihan
Pelaku
usaha
industri
tradisional
tenun ikat
Endek
Pemahaman
pengerajin
Terjadinya
perubahan yang
positif terhadap
pemahaman
pengerajin Endek
Pedoman
wawancara
dan format
observasi
22
3. Produk buku
panduan
terstruktur
teknis
pembuatan advis
hukum
Tutor dan
pengerajin
Endek
Buku
panduan
teknis
berkontrak
secara benar
dan patut
Terjadinya
perubahan
kemampuan dan
paradigma
berpikir di
kalangan
pengerajin Endek
Pedoman
wawancara
dan format
observasi
Sumber data: observasi lapangan terhadap Pengerajin Endek khas Klungkung pada tahun 2013.
Pada kegiatan teknis pembuatan advis hukum ini, para pengerajin Endek
didampingi, dibina, dan dilatihkan sampai pada akhirnya diuji cobakan untuk menyusun
perjanjian menurut langkah berkontrak yang benar dan patut secara hukum, di tahap
akhir dengan menghasilkan produk buku panduan bersama untuk kegiatan berkontrak
atau tata cara melakukan perjanjian bagi jenis usaha dan industri tahap lanjut yang
dianggap memerlukan acuan yang jelas tentang teknis pembuatan advis hukum dalam
suatu kegiatan negosiasi atau berkontrak.
23
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Kegiatan P2M
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengerajin endek di beberapa desa
di Kecamatan Klungkung dalam kaitannya dengan keabsahan jenis produk endek yang
diproduksi penting dilakukan pelatihan teknik advis hukum bagi pengerajin yang
bersangkutan. Dipilihnya sasaran Ibu pengerajin, selain merupakan kelompok
masyarakat yang rutinitasnya identik dengan keterlibatannya dalam proses produksi
kerajinan tenun ikat endek, juga merupakan masyarakat yang memiliki tingkat
produktivitas mobilisasi yang tinggi dalam penyebar luasan informasi, terutama yang
berkaitan dengan legal nya pendirian usaha kerajinan yang dapat dirintis dengan
identitas usaha bersama kelompok maupun perseorangan yang dapat menciptakan
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Pelatihan Pembuatan Advis Hukum
untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha,
Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk ini dilaksanakan pada
bulan Juni di Wantilan Dusun Pegatepan Desa Gelgel Kecamatan Klungkung
Kabupaten Klungkung dengan mendatangkan tim pakar hukum dari Undiksha Singraja.
Adapun alur pelatihan ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap : (a)
penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, (b)
melakukan koordinasi dengan Ibu pengerajin endek di beberapa desa Se-Kecamatan
Klungkung, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang
memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e) menyiapkan
jadwal pelatihan selama 1 hari efektif, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a)
melakukan pelatihan, (b) diskusi terbatas mengenai pentingnya teknik advis bagi
pengerajin endek, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan
pelatihan oleh peserta, (b) refleksi dan tes dari pakar, dan (c) memberikan penilain
terhadap tes yang diberikan pada peserta pelatihan.
Pada proses pelatihan Ibu-ibu pengerajin sangat antusias mendengarkan pemaparan
materi advis dari tim ahli. Pada pelatihan juga terekam, bahwa pelatihan teknik advis
sangat memberikan manfaat bagi pengerajin karena selama ini mereka masih awam
24
dalam pendampingan untuk pengurusan kelayakan pendirian unit usaha yang mereka
bangun dan kembangkan.
4.2 Pembahasan
Berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani
masalah dibahas dalam kegiatan dialog interaktif antara nara sumber dengan peserta
pelatihan, adapun kesepakatan yang dapat disepakati secara bersama-sama sebagai
alternatif pemecahan permasalahan yang terjadi di lapangan, diantaranya meliputi:
1. Dengan maraknya kasus merebak produk ilegal berupa endek tiruan atau
duplikasi yang beredar di pasaran justru meresahkan pengerajin dalam
memasarkan produknya dengan mencari solusi dalam pengadaan kerjasama
dengan instansi terkait seperti Perguruan Tinggi melalui pengajuan proposal
P2M sehingga realisasi kegiatan pengabdian berupa desiminasi teknik advis
hukum bagi pelaku usaha dalam hal ini pengerajin endek dapat terwadahi.
Alternatif ini dipilih sebagai suatu media untuk mengkoordinir para pengerajin
endek untuk sadar hukum dan mendaftarkan produknya secara resmi sehingga
dapat dihindarkan dari tindakan pemalsuan, pengerajin dalam kegiatan ini
dimintakan kesediaannya diikutkan dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan
oleh staf dosen perwakilan dari perguruan tinggi Undiksha.
2. Lemahnya pengetahuan pengerajin dalam pendaftaran jenis produk, perjanjian
berkontrak, manajemen produksi, dan mengukur legal tidaknya produk yang
dipasarkan dipandang penting dilakukan kegiatan pelatihan P2M dengan
mengusung tema “Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha
Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan
Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk”. Adapun pemilihan altematif ini
sampai terpilih untuk menghimpun kerjasama untuk membina dan memberikan
bekal pengetahuan kepada para pengerajin sehingga bisa bertindak sebagai
produsen yang cerdas dan arif.
3. Dengan kegiatan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat
menjembatani kebutuhan hukum pengerajin tradisional tenun ikat endek khas
Bali.
Setelah diberikan pelatihan oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja,
pengerajin di beberapa desa Se-Kecamatan Klungkung dapat memahami dengan jelas
25
syarat-syarat advis hukum yang harus diindahkan oleh para pelaku usaha. Bahkan
mereka dapat mengetahui bahwa hukum nasional akan memayungi dan memberikan
perlindungan serta jaminan keselamatan terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa
terkecuali yang tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini
banyak terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan
oleh pakar hukum Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan.
Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa para pengeraji
endek yang mengikuti kegiatan pelatihan ini dari mulai awal sampai dengan akhir
memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai syarat-syarat kelayakan standarisasi
produk, termasuk jenis produk untuk bahan dasar endek. Dengan demikian, sesuai
dengan kriteria keberhasilan program pelatihan ini, maka pelatihan ini akan dinilai
berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta.
Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, lapaoran akhir kami selaku
tim pelaksana P2M bahwa beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh pengerajin
endek di beberapa desa Se-Kecamatan Klungkung melalui desiminasi Teknis
Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam
Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk,
yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat
penjaminan pendirian usaha secara benar dan sah, makna menyeleksi kelayakan
standarisasi produk, (2) para pengerajin endek yang menjadi peserta pelatihan
memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat kelayakan standarisasi produk
yang layak dilakukan advis, termasuk syarat-syarat perlindungan pelaku usaha yang
selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya karena wawasan
pengerajin masih minim (3) peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai status dan kedudukan pengerajin endek dalam menjalankan usaha
produksinya secara legal.
26
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada pengerajin endek di
Kabupaten Klungkung dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :
1. Para pengerajin endek kurang memahami prosedur tentang teknik advis hukum
dalam menjalankan usaha produksi. Dampaknya, banyak praktek kecurangan
produsen endek lain yang memalsukan dan melakukan penipuan dan berakibat
pada kerugian secara finansial selama ini tidak mendapatkan penangan akurat dari
aparatur yang berwenang sehingga tidak ada sanksi yang diharapkan dapat
memberikan efek jera bagi para pelakunya.
2. Setelah diberikan Pelatihan oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja, para
pengerajin endek di Kabupaten Klungkung menjadi memiliki pengetahuan yang
jelas dan utuh mengenai hakekat teknik advis hukum bagi pelaku usaha.
3. Program pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan pada pengerajin endek di
beberapa desa se-Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung berhasil
meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengerajin endek dalam memahami
penjaminan hukumbagi pelaku usaha, mengembangkan usaha kreatif, mandiri,
bertanggung jawab, transparan, menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat
dan kompetitif dan kelayakan standarisasi produk yang akan dijadikan sebagai
dasar acuan bagi mereka untuk melangsungkan aktifitas produksi .
5.2 Saran
Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan pada pengerajin endek di
Kabupaten Klungkung, ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu :
1. Bagi pengerajin yang dalam hal ini diwakili oleh kalangan ibu sebagai informan
kunci penyebarluasan informasi tentang substansi advis hukum, hendaknya
mampu memberikan pelatihan bagi masyarakat lainnya yang seprofesi tentang
pentingnya syarat-syarat teknik advis hukum yang harus dipahami dan diterapkan
termasuk juga memberikan masukan dan koreksi terhadap praktek kecurangan
produsen lain yang menunjukkan persaingan usaha yang tidak sehat.
27
2. Bagi pihak terkait, hendaknya memberikan sanksi yang tegas, bagi pihak-pihak
tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat kelayakan
pelaku usaha dalam beroperasi atau menjalankan kelayakan usaha produksinya,
sehingga dapat memberikan sanksi fisik dan moral yang diharapkan berdampak
bagi efek jera bagi pelaku pelanggaran.
28
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Ricardo Simanjuntak. 2007. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan.
. 2008. Kepemilikan Tunggal dan Liberalisasi Perbankan.
Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (Jurnal Ilmiah
Akreditasi SK. No.52/DIKTI/Kep./2002).
Undang-undang:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH.Dagang)
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
29
Lampiran 1.
RANCANGAN EVALUASI
MATRIK INDIKATOR KEGIATAN P2M
YANG TELAH DILAKSANAKAN DARI BULAN PEBRUARI-SEPTEMBER
2014
No Bulan Uraian Jenis Kegiatan Kriteria Indikator Pencapaian
Hasil
1.
Pebruari Penandatangan Kontrak Kesepakatan kontrak dengan pihak
lembaga
2. Maret Penyusunan program kerja
tim
Direkam dengan agenda di log book
tim
3. April Seleksi program kerja tim Draft usulan kegiatan dari masing-
masing anggota
4. Mei Verifikasi hasil program dan
sosialisasi program kegiatan
P2M
Agenda kegiatan yang tercatat sesuai
jadwal di log book dan pelaksanaan
kegiatan di desa Gelgel Kecamatan
Klungkung Kabupaten Klungkung
5. Juni Sosialisasi dan pelatihan
program kegiatan P2M
Menyasar Ibu pengerajin endek di
beberapa desa di Kecamatan
Klungkung di Kabupaten Klungkung
6. Juli-
Agustus
Analisa data program kegiatan Merujuk dari agenda kegiatan di log
book
7. Agustus Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan P2M (Monitoring
evaluasi laporan
Kemajuan)
Pelaporan dengan bukti naskah
laporan hasil kemajuan 70% dan
presentasi, serta unggah laporan
kemajuan secara online melalui situs
resmi LPM Undiksha
8. September Draft laporan akhir, laporan
akhir
dan artikel
Pelaporan dengan penyetoran bukti
fisik laporan akhir
Singaraja, 10 September 2014
Ketua Pelaksana P2M DIPA,
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003
30
Lampiran 2.
Daftar Hadir Peserta “Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha
Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan
Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk”
No Nama Peserta Tanda Tangan Keterangan
1. Made Arno Cristiawati
2. Ni Luh Juni
3. Ni Ketut Landep
4. Ni Made Warti
5. Ni Luh Tilem
6. Made Toya
7. Luh Putu Suwartini
8. Ketut Ayu Erawati
9. Ni Nyoman Yekti
10. Ketut Simpen
11. Ni Luh Teleng
12. Made Diantika
13. Ni Wayan Suciati
14. Ni Luh Sutarini
15. Ni Luh Siti
16. Ni Made Damuh
17. Ni Made Jempiring
18. Ni Made Dwi Adiani
19. Jero Werti
20. Ni Made Gambir
21. Made Sulastri
22. Ni Luh Widiani
23. Made Astuti
24. Ni Nyoman Purnami
25. Made Sriantari
26. Ni Luh Lestari
27. Made Wastrini
28. Luh Wartini
29. Nyoman Laba
30. Komang Widiasih
Singaraja, 01 Juni 2014
Ketua Pelaksana P2M,
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003
31
Lampiran 3.
BAHAN PELATIHAN LEGAL OPINION (PENDAPAT HUKUM)
A. Pendahuluan
Pembicaraan tentang Pendapat Hukum atau “Legal Opinion” pada hakikatnya tidak
dapat dilepaskan dari perbincangan tentang Penulisan Hukum. Penulisan karya ilmiah
dibidang hukum dapat dibedakan atas dasar kepentingan yang ingin dicapai atau
dipenuhi. Kepentingan pertama adalah untuk kepentingan akademis dan kedua adalah
untuk keperrtingan praktis. Penulisan untuk kepentingan akademis mencakup:
1. Makalah
2. Laporan penelitian
3. Skripsi
4. Tesis
5. Disertasi dan
6. Artikel untuk majalah ilmiah hukum.
Sebaliknya penulisan untuk kepentingan praktis mencakup:
1. memorandum hukum (legal mernorandum)
2. pendapat hukum (legal opinion)
3. pembelaan hukum di pengadilan
4. penulisan untuk penyuluhan hukum
5. perancangan perundang-undangan
6. penulisan instrumen-instrumen hukum.
Tulisan hukum seperti tersebut diatas disusun dengan tujuan dapat menberikan
masukan berupa informasi baik kepada akademisi maupun praktisi lainnya. Masukan-
masukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan masing-
masing. Namun demikian agar tulisan hukum tersebut bermanfaat maka tulisan tersebut
harus memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah sehingga dapat
dipertanggungjawabkan, diverifikasi dan diuji oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Dari paparan di atas, jelas bahwa pendapat hukum (legal opinion) merupakan
salah satu bentuk penulisan hukum yang utamanya disajikan dalam rangka kepentingan
praktis. Makalah ini ingin mengemukakan pokok bahasan yang berkaitan dengan apa
yang disebut Pendapat Hukum Itu.
32
B. Penulisan Hukum dan Pendapat Hukum (Legal Opinion)
Penulisan Hukum merupakan wujud karya ilmiah pada hakikatnya tidak dapat
dilepaskan dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Ilmu Hukum memiliki ciri-ciri khas
yang berbeda dengan disiplin ilmu lain. Secara singkat Penulisan Hukum memiliki ciri-
ciri:
1) penulisan hukum merupakan upaya klarifikasi bagaimana hukum berlaku dalam
keadaan tertentu, penulisan hukum merupakan kegiatan penulisan dalam rangka
menyelesaikan masalah hukum;
2) penulisan hukum berangkat dari pendeskripsian tentang pengertian-pengertian
pokok dalam hukum, meliputi subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa
hukum, hubungan hukum, obyek hukum dan masyarakat hukum.
Ilmu Hukum tidak dapat dilepaskan dalam rangka penulisan hukum, pada satu sisi
pengkajian diarahkan pada subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum,
hubungan hukum, obyek hukum dan masyarakat hukum, dan pada sisi lain mengkaji
ketaatasasan antara tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dalam
pengimplementasiannya beracara menangani kasus-kasus hukum di masyarakat.
Dengan demikian karena Pendapat Hukum merupakan bagian dari Penulisan
Hukum, maka ciri-ciri yang menjadi karakteristik penulisan hukum itupun berlaku
untuk penyusunan pendapat hukum. Dalam arti apa yang seharusnya menjadi pokok
bahasan dalam Pendapat Hukum di dalamnya juga membicarakan sedikit banyak
tentang Subyek Hukum, Peranan dalam Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum,
Obyek Hukum, Masyarakat Hukum, dan juga mengkaji ketaatasasan penerapan hukum
yang konkrit dengan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum dalam
Ketentuan Beracara dalam praktek penanganan kasus-kasus hukum di masyarakat.
C. Pendapat Hukum(Legal Opinion)
Istilah Legal Opinion dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinio, dimana Ius
artinya Hukum dan Opinio artinya pandangan atau pendapat. Legal opinion adalah
istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), sedangkan
dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dikenal dengan istilah Legal
Critics yang dipelopori oleh aliran Kritikus Hukum.
33
Sampai saat ini tidak ada defenisi yang baku mengenai Legal Opinion di
Indonesia. Tetapi apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang
telah berlaku secara internasional, defenisi Legal Opinion adalah:
“ A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law
as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney
representing the state or other governmental antity”. A party may entitled to rely on a
legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the
opinion was addressed and the law governing these opinion”( Black’s Law Dictionary,
Edisi VII, Henry Campbell Black). (Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan
padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang
berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-
faktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek
peraturan entita hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk
meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait
yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang
mengaturnya).
Legal opinion adalah suatu bentuk yang spesifik untuk dikuasai oleh sarjana
hukum, baik untuk penguasaannya maupun prakteknya karena dalam pembuatan legal
opinion sangat membutuhkan daya nalar dan analitikal permasalahan yang ditimbulkan
oleh hukum itu sendiri yang dapat menimbulkan polemik dan perdebatan yang
dampaknya akan sangat luas dalam masyarakat. Secara umum, kegunaan legal opinion
dalam implementasinya dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain:
1. Sebagai wacana pandangan dan pendapat hukum
Bahwa legal opinion bertujuan untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum
baik implisit atau eksplisit, jika terdapat berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat
protes masyarakat terhadap penerapan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain
terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat,
dan jika hukum itu diterapkan maka akan timbul dampak yang luas yang dapat
mempengaruhi stabilitas keamanan negara di seluruh sektor sosial politik.
2. Kegunaan secara proporsional fungsional
Wacana pandangan dan pendapat hukum mempunyai kegunaan, salah satunya
adalah memberikan masukan kepada legislator agar dalam memproyeksikan aturan
34
hukum supaya lebih berhati-hati dalam mendeskripsikan formulanya, agar terlebih
dahulu memperhatikan semua aspek masyarakat yang timbul dapat ditampung,
kemudian baru dirumuskan hal-hal apa saja ang perlu dikemas dalam substansi
peraturan hukum tersebut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
3. Kegunaan secara substansial
Legal opinion berguna untuk meleraikan konflik kepentingan yang
teragregasikan dalam sebuah peraturan hukum. Hakikatnya legal opinion merupakan
diskursus yang berasal dari ketidaksenangan masyarakat yang dipaksakan oleh pembuat
aturan tanpa melihat eksistensi logis dari cara penerapan dan penegakan hukum (law
enforcement) yang sebaiknya dimulai dari institusi dan aparatur hukum terlebih dahulu
dan bukan sebaliknya. Ada semacam kontroversi yang perlu direspon karena
inkonsekuensi dan inkonsistensi dari para penegak hukum dan tata aturan yang dinilai
sebagai alat represi kekuasaan semata dibandingkan dengan penegakan hukum.
Legal opinion atau pendapat hukum adalah hasil analisis, pandangan dan
kesirnpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum (legal position) dari subyek
hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. Legal opinion itu disusun oleh
dengan melalui tahap:
1. perumusan kasus posisi
2. perumusan masalah hukum, dan
3. penelusuran legal audit.
Agar dapat memberikan pendapat hukum yang baik, maka pertama kali kita harus
mengerti dan memahami apa masalah hukum yang ada dan mengapa masalah itu terjadi.
Untuk memahami itu maka kita harus pula mendapatkan data dan informasi yang
lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum yang mengaturnya, setelah
itu baru dapat menentukan apa yang harus diberikan, dan yang terakhir bagaimana cara
menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas secara hukum. Secara prinsip, suatu legal
opinion sekurang-kurangnya harus memuat 5 W 1 H (what, where, who, when, why dan
how). Bahwa prinsip 5 W 1 H tersebut memberikan rujukan pengertian sebagai berikut:
Dalam suatu penulisan perlu diperiksa secara seksama segala sesuatu yang
berhubungan dengan fakta dan keadaan. Dalam hal ini agar diupayakan sedapat
mungkin menghimpun dan memperjelas seluruh kelengkapan data sebelum
35
membicarakan suatu konteks permasalahan, himpunan data yang akurat dapat
membantu mendapatkan jalan keluar terbaik dalam permasalahan.
1. Secara logis kita perlu mempelajari seluruh kemungkinan dan akibat apapun
yang terkait dengan tindakan dan pengambilan keputusan terhadap masalah. Jika
terabaikan maka masalah kecil akan semakin bertambah rumit, karena jalan
keluar terbaik alam menanggapi suatu permasalahan diperlukan perundingan
atau musyawarah mufakat dengan dasar kebijaksanaan dan kewibawaan moral.
2. Sebagai manusia yang memiliki nalar dan pengetahuan, jika mengalami
hambatan dalam berpikir terhadap suatu masalah, maka perlu mencari solusi
kepada orang lain untuk dimintai pendapat atau sarannya. Karena dengan cara
ini, hal lain yang menyimpang dapat diantisipasi sebelumnya, karena hanya
dengan cara instinktif manusia dapat bernalar secara benar dan tepat sebagai
manusia.
Agar legal opinion dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka
dalam penulisannya paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) kronologis kasus
memuat uraian secara kronologis (menurut waktu atau tahap-tahap dari suatu
kegiatan) mulai dari tahap timbulnya gagasan, perencanaan, pelaksanaan, serta akibat
yang timbul.
(2) permasalahan
memuat uraian tentang permasalahan yang timbuI yang menjadi pertanyaan
hukum. Pertanyaan-pertanyaan itu hendak dijawab berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku. Jika masalah rumit, haruslah dipilah-pilah menjadi sub-sub masalah.
Dengan demikian haruslah dapat digambarkan secara jelas mana yang merupakan
masalah pokok dan mana pula yang merupakan sub masalahnya.
(3) peraturan hukum
memuat uraian tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
permasalahan hukum yang timbul. Uraian tersebut berupa pemeriksaan terhadap
keterkaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan tujuan mendapat
gambaran yang komprehensif.
36
(4) kausalitasnya
memuat uraian persyaratan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari
masalah-masaleh hukum yang sedang dihadapi.
(5) klaim hukumnya
memuat uraian tentang segala sesuatu yang tidak dipenuhi sehingga menjadi
alasan untuk mengajukan kasus ini kehadapan pihak atau lembaga yang berkompeten.
(6) penyelesaian masalahnya
memuat uraian tentang bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk
menyelesaikan masalah hukum tersebut.
Penyusunan pendapat hukum adalah setelah adanya pemahaman masalah hukum
yang dihadapi dan pemahaman perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang
dihadapi. Adapun tujuan dibuatnya legal opinion adalah untuk memberikan pendapat
hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi agar didapat suatu keputusan
atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut.
Dalam prakteknya legal opinion (pendapat hukum) dapat dibedakan menjadi:
(1) Pendapat hukum untuk artikel
Pendapat hukum yang berisi kritik, saran dan konklusi atau solusi yang
didasarkan pada berbagai pandangan dan pendapat untuk menyelesaikan kontroversi
dalam artikel tersebut.
(2) Pendapat hukum untuk makalah
Pendapat hukum yang berisi gagasan penulis yang diimplementasikan dalam
suatu tuIisan dan selanjutnya dipresentasikan pada audiens dalam seminar khusus yang
diadakan untuk itu. Kemudian dari audiens diharapkan adanya umpan balik untuk
menyempurnakan gagasan penulis tersebut.
(3) Pendapat hukum untuk penulisan ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi)
Pendapat hukum yang merupakan penulisan hasil penelitian baik lapangan
maupun kepustakan, yang berisi latar belakang, masalah. tujuan, pembahasan dan
temuan.
(4) Pendapat hukum dalam pembelaan perkara
Pendapat hukum yang memuat argumentasi dalam mengadakan pembelaan
terhadap kepentingan klien, baik dalam bentuk eksepsi, replik, duplik, pledoi dan
konklusi, yang dirancang untuk mengklaim atau menyanggah semua persoalan tuduhan
37
hukum dan alat bukti yang tidak pada tempatnya, sejak dari awal pemeriksaan polisi,
jaksa penuntut. hakirn maupun pengacara lawan. Sanggahan itu dapat berupa : tuduhan
atau dakwaan yang prematur, kekeliruan hukum (error juridische), dakwaan atau
tuduhan kurang beralasan atau kabur, inkompentensi pengadilan,kesalahan fakta hukum
(error factie), kekeliruan mengenai orang(error in persona),kekeliruan alat bukti (error
in evidence), kekeliruan.tentang keterangan saksi (error in witness testomonium) dan
kekeliruan tentang putusan hakim (error judex factie). Sanggahan tersebut harus
disusun secara teliti, berurutan dan akurat sehingga pembelaan dapat dipahami dan
diterima hakim serta sulit dilawan penggugat atau jaksa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini memang dimaksudkan untuk memberikan
keterangan seseorang yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan
permasalahan yang dihadapinya, maka isinya juga harus dapat memenuhi harapan orang
yang memohon. Dengan demikian pendapat hukum sering tidak cukup hanya
mengemukakan segi substanstif dari segala peraturan yang dimintakan, namun
menjelaskan juga aspek struktural tentang lembaga-lembaga apa yang saja yang
memiliki kaitan dengan permasalahan klien bersangkutan. Sering juga mengkait pada
budaya hukum yang meliputi sistem nilai yang berpengaruh terhadap sikap-sikap tindak
warga masyarakat yang memiliki sangkut paut dengan pertanyaan pemohon pendapat
hukum. Pendapat hukum tidak hanya mengemukakan apa yang seharusnya akan tetapi
juga apa yang senyatanya ada.
Pendapat Hukum (Legal opinion) sangat diperlukan bagi para ahli hukum
(teoritisi), praktisi (advokat), para ahli hukum perusahaan (corporate legal officer),
kepala biro hukum pemerintahan daerah, divisi hukum dari suatu komisi dan lain-lain,
pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang disebut diatas akan selalu berhadapan
dengan kegiatan-kegiatan lembaga dimana mereka bekerja, seperti kontrak borongan,
perjanjian pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, pengaturan (regeling) dan penetapan
(beschikking). Setiap tindakan hukum tersebut memiliki akibat hukum baik yang
dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Akibat yang dikehendaki itu haruslah
dapat dirumuskan secara jelas, misalnya pihak dalam perjanjian harus berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu. Akibat yang tidak dikehendaki kadang-kadang tidak dapat
diprediksi sebelumnya, dan jika ini mungkin terjadi maka diperlukan ketentuan-
ketentuan khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut
38
diatas menuntut pemahaman yang memadai sehingga dapat memberikan pendapat
hukum terutama implikasi (akibat) yang ditimbulkannya.
Dalam penyusunan/penulisan legal opinion harus memperhatikan dan memahami etika
penyuguhan karya tulis ilmiah. Etika penulisan legal opinion tersebut antara lain:
1) Hindari ungkapan dan ragam bahasa yang dapat membunuh orang lain
(character assassination). Masalah ini ini sering terjadi di dunia politik hukum
yang bukan rahasia umum lagi jika terdapat oposisi pandangan, mekanisme ini
dihalalkan untuk dijadikan senjata pamungkas guna menepis pendapat dari pihak
lawan.
2) Legal opinion yang baik dan benar tidak memasukkan kepentingan pribadi
maupun komunitas lain, melainkan menilai segala sesuatu berdasarkan
objektivisme yang bersifat netral dan tidak terpengaruh situasi dan kondisi yang
sedang terjadi, tetapi mempunyai wawasan berpikir dan terobosan langsung ke
akar permasalahan dari suatu kejadian tertentu.
3) Penyusun legal opinion yang profesional menitikberatkan penguraian data yang
akurat serta langsung pada persoalan yang sedang menjadi polemik untuk
dianalisis secara open ended. Cara ini berguna untuk membatasi berbagai
macam opini masyarakat dalam mengkritisi masalah yang diangkat tersebut
secara berkelanjutan, artinya tidak ada persoalan yang perlu untuk dibicarakan
lebih lanjut karena persoalan tersebut tidak memiliki nilai lebih bagi keuntungan
orang banyak, melainkan jika diteruskan hanya akan menambah permasalahan
dan efek negatif dalam masyarakat yang dapat berakibat fatal atau anarkis.
4) Legal opinion yang dituangkan berupa idealisme wajib memiliki etika
komunikasi yang proaktif, karena mencakup kepentingan umum dalam semua
aspek kehidupan orang banyak. Pergeseran nilai-nilai etika komunikasi akan
dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menjerumuskan pada kekeliruan
bereaksi secara tendensius.
5) Dalam menyampaikan legal opinion jangan ekstrem membuat argumen secara
tajam guna menyerang pendapat orang lain, melainkan mempertegas dan
memperjelas persoalannya pada posisi netral dan digagas secara objektif. Hal ini
bertujuan memberikan masukan positif-aktif bagi masyarakat untuk memahami
duduk permasalahan yang sebenarnya.
39
Legal opinion secara prosedur dan mekanisme penyusunan memerlukan
pengetahuan hukum yang komprehensif mengenai masalah yang dimintakan penjelasan.
Pemahaman tentang hukum tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan
saja, tetapi juga bersumber pada keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat-
pendapat para praktisi hukum senior. Isi legal opinion tidak hanya berkisar pada bunyi
peraturan perundang-undangan saja tetapi juga menyangkut bagaimana pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan itu dalam praktek sehari-hari. Oleh karena itu, untuk
membuat suatu legal opinion perlu diberikan beberapa prosedur yang harus
diperhatikan oleh para intelektual akademisi maupun praktisi hukum untuk menelaah
hal-hal sebagai berikut:
a) Struktur, bentuk dan kondisi masyarakat, norma politik, kesusilaan, kesopanan,
agama, norma kebiasaan dan adat istiadat, dan tatanan dari sistem hukum itu
sendiri, termasuk kondisi para penegak hukum dan institusi serta aparaturnya
untuk menerapkan peraturan secara konsisten, apakah institusi tlah konsekuen
memfungsikan peraturan tersebut tanpa pandang bulu menurut asas-asas yang
terkandung didalamnya.
b) Tuntutan nilai-nilai dasar kepastian hukum, termasuk sikap tindak dan perilaku
dari pemuka masyarakat maupun institusi dan aparaturnya, birokrasi hukum
yang berorientasi kepada kepentingan politik melampaui kepentingan hukum,
dalam struktur masyarakat di suatu negara demokrasi yang mengatasnamakan
hukum sebagai panglima (supremacy of law). Semua itu mencerminkan
penerapan sistem hukum bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam
negara yang bersangkutan.
c) Bagaimana cara penafsiran hukum yang perlu diimplementasikan dalem bentuk
opini masyarakat (public opinion) menurut format pandangan hukum (legal
opinion) yang dibuat. Disini dibutuhkan keahlian khusus mencakup keseluruhan
landasan normatif, sosiologis, yuridis, filosofis, dan empirisme dalam
menelusuri keterkaitan aturan hukum ang satu dengan yang lain untuk dikaji
lebih mendalam mengenai substansi yang mutatis mutandis (over lapping), guna
dijabarkan secara aktual dan faktual serta koheren dan inheren untuk
mengangkat masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, agar dapat
40
direspon pihak birokrasi hukum dalam hal meminimalisasi persoalan yang
timbul oleh akibat dari aturan hukum itu sendiri.
d) Pandangan dan pendapat hukum (legal opinion) arus berorientasi pada netralitas
serta realitas persoalan yang objektif, penyuguhannya ringkas, padat, dan
berisikan inti permasalahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya
untuk mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan konflik hukum (legal conflict)
supaya tidak bertendensi negatif, tidak berisikan nuansa politis praksis atau
mewakili kepentingan sepihak, melainkan lugas, tegas, dan mudah dipahami
masyarakat luas maupun birokrasi hukum , tanpa mengurangi eksistensi hukum
itu sendiri yang perlu ditegakkan secara konsekuen dan konsisten bagi semua
pihak tanpa terkecuali.
D. Kesimpulan
(1) Pendapat hukum (legal opinion) merupakan salah satu bentuk penulisan hukum
yang utamanya disajikan dalam rangka kepentingan praktis.
(2) Legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak
yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat
membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan
dengan masalah yang dihadapi.
(3) Dalam pembuatan legal opinion sangat membutuhkan daya nalar dan analitikal
karena secara prosedur dan mekanisme penyusunan legal opinion memerlukan
pengetahuan hukum yang komprehensif mengenai masalah yang dimintakan
penjelasan.
Daftar Pustaka
Abraham Amos. Legal Opinion, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Chidir Ali, Kaidah Hukum, Jakarta:
Jambatan, 1985.
Soejono Dirdjosisworo, Memorandum Hukum, Ghalia lndonesia. Jakarta,2002.
Victor Purba, SH. LLM, MSc, Penulisan Hukum, Jakarta : Korsorsium Ilmu Hukum,
1993.
Satjipto Rahardjo, Kumpulan Tulisan Artikel: Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia,
Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, Desember 2003.
41
Soejono Dirdjosisworo, Memorandum Hukum, Ghalia lndonesia. Jakarta,2002. Purnadi
Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Chidir Ali, Kaidah Hukum, Jakarta : Jambatan, 1985.
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Kumpulan Tulisan Artikel: Sisi-sisi Lain dari Hukum
di Indonesia, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, Desember 2003.
Abraham Amos. Legal Opinion, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Victor Purba,
SH. LLM, MSc, Penulisan Hukum, Jakarta : Korsorsium Ilmu Hukum, 1993.
Top Related