PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.67/Menhut-II/2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1), Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan
untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang ...
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan ...
- 3 -
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-
II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik
Indonesia TaHUN 2013 Nomor 173);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-
II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP Berita Negara Republik Indonesia TaHUN
2013 Nomor 1077).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun
Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.
Pasal 2
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan
wajib bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014.
Pasal 3
Lingkup substansi yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi :
a. Peningkatan Sarana dan Prasana Pendukung Operasionalisasi KPH
b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
c. Peningkatan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
d. Peningkatan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Berbasis Kelompok; dan
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.
Pasal 4 ...
- 4 -
Pasal 4
Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan seluruh kegiatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1573
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
ttd.
KRISNA RYA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.67/Menhut-II/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan merupakan mekanisme pembiayaan pembangunan kehutanan dalam bentuk biaya transfer kepada
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan prioritas nasional di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. DAK bidang Kehutanan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah
yang secara khusus kegiatannya diarahkan dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi kawasan hutan melalui implementasi kebijakan
pengelolaan hutan secara lestari berbasis unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak.
Upaya ini sangat strategis dan selaras dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dimana kebijakan sektor pembangunan kehutanan difokuskan pada perbaikan tata kelola hutan, peningkatan kapasitas
pemerintah daerah serta pemberdayaan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan melalui kegiatan produktif dan peningkatan akses
masyarakat terhadap sumber daya hutan guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam. Untuk ini maka kebijakan DAK Bidang Kehutanan disusun dengan mempertimbangkan
sinergitas dengan pembangunan daerah.
Kebijakan DAK Bidang Kehutanan tahun 2014 merupakan kelanjutan dari
pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di daerah melalui dana alokasi khusus yang telah dimulai sejak tahun 2008. Upaya ini sebagai wujud nyata dari Kementerian Kehutanan untuk mendorong kebijakan
otonomi bidang kehutanan melalui skema dana perimbangan di dearah terutama bagi kabupaten/kota yang kemampuan fiskalnya belum memadai.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan Pasal 59 ayat (1) dan penjelasan pasal 59 ayat (2) bahwa Menteri Teknis menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis)
Penggunaan DAK yang mengatur arahan penggunaan dan teknis pelaksanaan kegiatan di daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menetapkan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014 sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan
DAK Bidang Kehutanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 2 -
B. Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014 ini,
yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Daerah Aliran Sungai, selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
3. Ekosistem esensial adalah ekosistem atau kawasan yang memiliki keunikan habitat dan/atau jenis tumbuhan dan satwa liar dan/atau
mempunyai fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan.
4. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada
tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
5. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan
terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
6. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
7. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas sekurang-kurangnya 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan
tanaman lainnya lebih dari 50 %.
8. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada
tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
9. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi
pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi.
10. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu,
baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan.
11. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi
pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 3 -
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang
dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada
penggunaan (secara vegetatif dan/atau civil technic) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga
dapat mendukung kehidupan secara lestari.
14. Multi Purpose Trees Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang
menghasilkan kayu dan bukan kayu.
15. Penanaman pengkayaan rehabilitasi hutan adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa
anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun
kuantitas sesuai fungsinya.
16. Penghijauan lingkungan adalah kegiatan penanaman yang dapat dilaksanakan di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran,
sekolah, pemukiman, kanan kiri sungai, ruang terbuka hijau.
17. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman
tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
18. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
19. Penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
20. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-
menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta
keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
21. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga
daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
22. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) rencana
manajemen (management plan) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) adalah rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.
- 4 -
24. Rencana Pengelolaan (RP) KPH adalah rencana kelola KPH yang disusun berdasarkan hasil tata hutan pada KPH yang mengacu RKTN, RKTP, RKTK
dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
25. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
26. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah barang atau benda (bergerak
atau tidak bergerak) yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
27. Sarana dan prasarana pengamanan hutan adalah alat, sarana dan
perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional pengamanan hutan, termasuk pencegahan perambahan hutan dan
pemadaman kebakaran hutan.
28. Sarana dan prasarana KPH adalah bangunan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasionalisasi KPH
29. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
30. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang
dikelola pemerintah daerah
31. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya
disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola pemerintah daerah.
- 5 -
BAB II
KEBIJAKAN DAK BIDANG KEHUTANAN
A. Ketentuan Umum
1. DAK Bidang Kehutanan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Bidang Kehutanan yang telah menjadi urusan/kewenangan daerah khususnya
dalam rangka percepatan pembangunan dan kesiapan operasionalisasi KPH, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengelolaan Tahura,
perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan ekosistem esensial, penyuluhan kehutanan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak/belum mendapat pembiayaan dari dana APBN lainnya
(dana tugas pembantuan, block grant, pinjaman, hibah luar negeri, hibah dalam negeri, dan dana masyarakat, dll).
2. Prioritas nasional yang menjadi kegiatan wajib dalam penggunaan DAK Bidang Kehutanan adalah : pembangunan dan operasionalisasi KPH, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan dan pengamanan
hutan.
3. Sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diprioritaskan pada sasaran : wilayah KPH, Tahura, dan kawasan
ekosistem esensial.
4. Pelaksanaan kegiatan RHL mengacu kepada dokumen perencanaan RHL,
yaitu RP RHL, RTn RHL dan rancangan teknis RHL.
5. Bagi Kabupaten/Kota dan UPTD Tahura yang telah mengadakan mobil patroli dari dana DAK Bidang Kehutanan tidak diperkenankan kembali
untuk mengadakan mobil patroli dari dana DAK Bidang Kehutanan tahun 2014.
6. Pendampingan pelaksanaan kegiatan oleh penyuluh kehutanan dan atau dilaksanakan oleh SDM yang mempunyai kompentensi dibidang penyuluhan kehutanan.
B. Tujuan
DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014 bertujuan untuk :
1. Percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH; 2. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;
3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan; 4. Peningkatan pengelolaan Tahura; 5. Peningkatan Penyuluhan Kehutanan;
6. Peningkatan pengolahan hasil hutan berbasis kelompok; 7. Peningkatan pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
C. Proporsi Penggunaan
1. Minimal 85% dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan digunakan
untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yaitu peningkatan sarana dan prasarana operasionalisasi KPHP/KPHL maksimum 20%, kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) minimum 50% dan peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan maksimum 15%.
2. Maksimum 15% dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan digunakan untuk peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok, peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, dan
pengelolaan kawasan ekosistem esensial di luar KSA dan KPA.
- 6 -
D. Sasaran Kegiatan
1. Sasaran di tingkat provinsi :
a. Memfasilitasi percepatan pembangunan dan kesiapan operasionalisasi KPH, dengan kegiatan, antara lain: peningkatan sarana prasarana KPH, rehabilitasi hutan dan lahan (vegetatif, sumber benih, HHBK),
peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan kawasan ekosistem esensial, serta peningkatan sarana
prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok serta peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan Tahura dengan kegiatan, antara
lain : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (vegetatif, sumber benih, HHBK), peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan,
peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
2. Sasaran di tingkat kabupaten/kota :
a. Memfasilitasi percepatan pembangunan dan kesiapan operasionalisasi KPH, dengan kegiatan antara lain: peningkatan sarana prasarana KPH,
rehabilitasi hutan dan lahan (vegetatif, sumber benih, HHBK), peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan kawasan ekosistem esensial, peningkatan sarana dan
prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok serta peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan
b. Memfasilitasi percepatan pembangunan KPH yang belum terbentuk
kelembagaannya, dengan kegiatan, antara lain : rehabilitasi hutan dan lahan (vegetatif, sumber benih, HHBK), peningkatan sarana prasarana
perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan kawasan ekosistem esensial, peningkatan sarana dan prasarana Pengolahan hasil hutan berbasis kelompok serta peningkatan sarana prasarana penyuluhan
kehutanan.
c. Meningkatkan pengelolaan Tahura dengan kegiatan, antara lain :
rehabilitasi hutan dan lahan (vegetatif, sipil teknis, sumber benih, HHBK), peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
E. Lokus Kegiatan
Lokus kegiatan DAK Bidang Kehutanan diprioritaskan pada:
1. Kawasan hutan yang terdegradasi dan yang telah memiliki kelembagaan
KPH Lindung dan Produksi (yang tidak/belum dibebani ijin) 2. Kawasan hutan yang belum memiliki kelembagaan KPH;
3. Tahura; 4. Lahan kritis di luar kawasan hutan; 5. Kawasan ekosistem esensial di luar KSA dan KPA.
F. Dana Pendamping
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 61 ayat (1), pemerintah provinsi/kabupaten/kota
penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK. Dana
pendamping menjadi satu kesatuan dengan dana transfer dari pusat dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik di dalam pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kehutanan.
- 7 -
G. Dana Pendukung
Diperuntukan membiayai kegiatan non fisik antara lain : Penyusunan
rencana pengelolaan hutan pada KPH, perencanaan RHL (penyusunan RP RHL, RTnRHL), pendampingan, peningkatan kapasitas SDM (KPH,
penyuluhan, dalkarhut, pamhut), monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, rapat-rapat, dan sebagainya, pemerintah provinsi/kabupaten/kota diharapkan mengalokasikan dana pendukung
diluar dana pendamping sekurang-kurangnya 10 %.
H. Instansi Pelaksana
Kegiatan DAK Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas yang diserahi
tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang Kehutanan. Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan
KPH dan Badan Pelaksana Penyuluhan dapat ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lembaga tersebut.
I. Penggunaan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA).
Sisa anggaran DAK Bidang Kehutanan Tahun 2013 dan tahun-tahun
sebelumnya dapat digunakan kembali di tahun 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Menambah target dan capaian sasaran kegiatan DAK Bidang Kehutanan.
b. Terhadap sisa tender 2013 harus dilaksanakan 2014, tetap menggunakan Juknis DAK Bidang Kehutanan Tahun 2013 atau 2014.
c. Sisa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2013 tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping 2014.
d. Sisa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2013 tidak perlu mengunakan dana
pendamping.
e. Sisa anggaran DAK Bidang Kehutanan tidak dapat dialokasikan untuk
kegiatan DAK di luar Bidang Kehutanan.
Pengaturan lebih lanjut terhadap SILPA dimaksud agar mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Anggaran 2014.
- 8 -
BAB III
KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN
A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi KPH.
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi KPH
diperuntukkan bagi provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan KPH dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran dengan mengacu standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, sebagai
berikut:
Jenis kegiatannya antara lain :
1. Pengadaan peralatan teknis operasional kegiatan pengelolaan hutan pada
KPH (GPS, kompas, dan peralatan survey lainnya)
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan (peralatan pemeliharaan reboisasi dan rehabilitasi, peralatan ringan pengolah hasil pasca panen hasil hutan bukan kayu)
3. Pembuatan sarana penataan hutan (patok batas penataan blok, jalan inspeksi yang diintegrasikan dengan batas blok/petak, papan-papan
pengumuman atau peringatan) 4. Pembangunan/pemeliharaan kantor resort KPH. 5. Pengadaan kendaraan operasional KPH (kendaraan roda 2, speed boat).
6. Pengadaan peralatan pendukung kegiatan KPH (komputer, LCD, laptop, printer).
Pengadaan sarana dan prasarana KPH disinergikan dengan pengadaan sarana
dan prasarana yang didanai dari APBN Kementerian Kehutanan sesuai dengan P.41/Menhut-II/2011 junto P.54/Menhut-II/2011 dan mengacu kepada
rencana pengelolaan hutan pada KPH yang bersangkutan.
Sarana prasarana setelah dilaksanakan pengadaannya oleh SKPD harus segera diserahkan kepada KPH. Penyerahan sarana prasarana tersebut dilengkapi
dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Pendukung Kesiapan Operasionalisasi KPH.
B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
1. Persyaratan Teknis
Peningkatan fungsi DAS dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi hutan, baik vegetatif (penanaman dan pemeliharaan) maupun sipil teknis, rehabilitasi
lahan baik vegetatif (penanaman dan pemeliharaan) maupun konservasi tanah dan air, serta pengelolaan Tahura dengan mengacu pada Pedoman
Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.9/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No. P.1/V-SET/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Untuk percepatan pemulihan fungsi DAS serta dengan mempertimbangkan ke-khasan serta kharakteristik daerah maka untuk wilayah-wilayah tertentu
perlu dilakukan :
a. Untuk setiap kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk pengembangan dan pelestarian cendana minimal 15 Ha, sisa dana
digunakan untuk kegiatan RHL lainnya.
b. Untuk setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk
pembangunan Hutan Rakyat minimal 50 Ha, sisa dana digunakan untuk kegiatan RHL lainnya.
- 9 -
c. Khusus bagi wilayah yang memiliki potensi tanaman bambu seperti, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Bali diarahkan untuk pengembangkan tanaman bambu minimal 10 Ha, sisa dana digunakan untuk kegiatan RHL lainnya.
d. Khusus untuk Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, dan Kebumen, maka prosentase penanaman bibit pohon minimal 30% dan konservasi tanah maksimal 70%.
e. Khusus kabupaten yang memiliki ekosistem mangrove yang rusak, kegiatan RHL diarahkan ke ekosistem mangrove.
2. Proporsi Kegiatan Vegetatif dan Sipil Teknis
a. Untuk kabupaten di luar pulau Jawa, minimal 70% untuk kegiatan vegetatif dan maksimal 30% untuk kegiatan sipil teknis.
b. Untuk kabupaten di pulau Jawa, minimal 50% untuk kegiatan vegetatif dan maksimal 50% untuk kegiatan sipil teknis.
Jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman kayu-kayuan dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang dapat berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah, jenis pohon setempat/lokal disesuaikan dengan
habitatnya dan jenis unggulan setempat.
3. Rincian Kegiatan
Rincian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis DAS terdiri dari :
a. Rehabilitasi Hutan secara vegetatif
1) Sasaran lokasi
a). Kawasan Hutan yang termasuk dalam wilayah KPH (KPHL/KPHP)
b). Kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
c). Tahura yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati; dan
d). Hutan Produksi yang tidak di bebani hak, kecuali HKm dan HD.
2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang
meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;
3) Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan
jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan.
4) Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan
skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.
5) Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia
barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2014 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6) Untuk pulau Jawa, lokasi kegiatan DAK di dalam kawasan hutan adalah pada kawasan hutan yang tidak termasuk dalam pengelolaan Perum
Perhutani.
7) Kegiatan rehabilitasi hutan secara vegetatif bisa dilaksanakan dalam
bentuk agroforestry (wanatani) dan pengembangan hasil hutan bukan kayu.
8) Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.
- 10 -
b. Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif.
Kegiatan rehabilitasi lahan terdiri dari : penanaman dan pengkayaan
hutan rakyat, pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan pembangunan dan/atau pengelolaan
sumber benih.
1) Penanaman dan pengkayaan hutan rakyat
a). Sasaran lokasi
(1).Tanah milik rakyat, yang menurut kesesuaian lahan dan pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat;
(2).Tanah milik rakyat yang terlantar dan berada di bagian hulu DAS;
(3).Tanah desa, tanah marga/adat, tanah negara bebas serta tanah lainnya yang terlantar dan bukan kawasan hutan negara;
(4).Tanah milik rakyat/tanah desa/tanah lainnya yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman.
b).Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan persiapan lapangan, penyediaan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;
c).Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan kondisi
lapangan.
d).Lokasi kegiatan rehabilitasi lahan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000 dan dilengkapi dengan titik
koordinat lokasi.
e).Pelaksanaan kegiatan secara sistem kontraktual oleh penyedia
barang/jasa atau swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa kegiatan selama satu tahun anggaran 2014;
f).Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam satu tahun anggaran 2014 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
g).Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS
setempat.
2) Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota
a). Sasaran lokasi kegiatan adalah hamparan lahan kosong di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang
mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2001 tentang hutan kota.
b). Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota dimaksudkan
sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan
yang sehat, rapi, dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan, kegiatan
terdiri dari tahapan persiapan lapangan, penyediaan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan.
- 11 -
c). Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola dan atau kontraktual sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
d). Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh
BPDAS setempat.
3) Penghijauan lingkungan
a) Sasaran lokasi kegiatan adalah lahan fasilitas umum dan fasilitas
sosial serta hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah dan pemukiman;
b) Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan MPTS;
c) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh
masyarakat/pramuka/pelajar/mahasiswa/LSM/Ormas pengusul, yang diarahkan agar sesuai kaidah teknis penanaman pada umumnya;
d) Komponen kegiatan meliputi persiapan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan;
4) Pembangunan dan/atau Pengelolaan Sumber Benih
a). Sasaran lokasi pembangunan dan/atau pengelolaan sumber benih adalah di dalam dan di luar kawasan hutan atau lahan milik
pemerintah;
b). Pembangunan dan/atau pengelolaan sumber benih bertujuan
produksi benih bermutu untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
c). Standar pembangunan dan pengelolaan sumber benih berpedoman
pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2009 jo. No.P.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
d). Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan sumber benih dilakukan secara swakelola atau kontraktual dalam satu tahun
anggaran 2014;
c. Konservasi Tanah dan Air (KTA)
a) Pembuatan bangunan KTA dengan menerapkan teknologi teknis sipil yang
menurunkan aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi serta dapat diterima oleh masyarakat;
b) Kegiatan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi lahan setempat;
c) Bangunan KTA dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali
jurang/gully plug, embung air, sumur resapan air, biopori serta lainnya;
d) Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola atau
kontraktual oleh pihak III yang dillaksanakan dalam satu tahun anggaran 2014 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan
jasa pemerintah;
e) Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala
Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.
- 12 -
d. Rehabilitasi Mangrove dan Pantai
Penggunaan DAK Bidang Kehutanan untuk peningkatan fungsi lahan
mangrove dan pantai yaitu berupa kegiatan rehabilitasi mangrove dan pantai yang dirinci sebagai berikut :
a. Sasaran lokasi kegiatan adalah pada lahan mengrove dan pantai yang telah terdegradasi dan lahan yang potensi terkena dampak bencana seperti tsunami, abrasi dan intrusi air laut. Sasaran lokasi dimaksud
meliputi :
1) Mangrove dan pantai pada kawasan hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak, lahan di luar kawasan hutan serta tidak
dicadangkan/proses perizinan untuk pembangunan HTI/HTR, serta Taman Hutan Raya (Tahura) yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kawasan Hutan yang telah dikelola oleh KPHL dan KPHP.
2) Kawasan pantai berhutan mangrove baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan (sekurang-kurangnya 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah diukur dari garis surut terendah ke arah darat) yang mengalami degradasi/deforestasi atau dipandang perlu
untuk dilakukan penanaman/pengkayaan jenis tanaman mangrove.
3) Sempadan pantai baik di luar maupun di dalam kawasan hutan
(sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat) yang telah mengalami degradasi/deforestasi atau dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan penanaman/pengkayaan jenis tanaman
pantai.
b. Untuk pulau Jawa, lokasi kegiatan DAK di dalam kawasan hutan adalah
pada kawasan hutan yang tidak termasuk dalam pengelolaan Perum Perhutani.
c. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara swakelola atau
kontraktual oleh penyedia barang pembuatan tanaman yang dikerjakan dalam satu tahun anggaran 2014 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
d. Kegiatan di luar kawasan hutan meliputi penyediaan bibit, penanaman
dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Pelaksanaan penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun melalui pembuatan secara swakelola.
e. Komponen kegiatan terdiri dari penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan dilaksanakan secara swakelola atau secara kontraktual
dengan kelompok tani hutan/rehabilitasi lahan atau nelayan setempat.
f. Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala
Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS/Balai Pengelolaan Hutan Mangrove setempat.
C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
1. Ketentuan Umum
a. Peruntukan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dipergunakan untuk mendukung kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan.
b. Pelaksanaan penyediaan sarana Prasarana Perlindungan dan pengamanan Hutan mengacu kepada standar, pedoman dan petunjuk teknis sebagai
berikut:
- 13 -
1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2010 tentang Standar Sarana dan Prasarana Polisi Kehutanan.
2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.71/Menhut-II/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pakaian, atribut, dan kelengkapan seragam
Patroli Kehutanan.
3) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.114/IV-PKH/2010 tentang Pedoman Pakaian dan Atribut
Manggala Agni;
4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.21/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pedoman
Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Di Indonesia;dan
5) Standar, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Tahura dan
Kawasan Ekosistem Esensial dimasing-masing Propinsi, Kabupaten/Kota setempat.
c. Untuk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau,
Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan
diprioritaskan untuk pemadaman kebakaran hutan dan diarahkan untuk belanja modal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan.
d. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan ekosistem esensial diperuntukkan bagi provinsi/kabupaten/kota yang wilayahnya sudah
ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota setempat.
2. Ragam Peningkatan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimaksud, adalah: Kendaraan Roda 2 untuk patroli perlindungan dan
pengamanan hutan, Kendaraan air (Speed Boat/Hovercraft), Seragam Polhut dan perlengkapannya, Pakaian Pemadam Kebakaran dan perlengkapannya,
GPS, Kompas, Peta, dan Binokuler, Kamera, Handycam, Menara Pengintai/Pengawas, Pos Jaga/Pos Loket, Pondok Kerja, Kantor Resort, Jalur Tracking/jalur trail, Pagar Pengaman, Gerbang/Gapura, dan Papan
Informasi/Peringatan, Alat pemadam kebakaran manual (kapak, golok, gergaji, garu, sekop api, cangkul, dan kepyok), Pompa Jinjing/Portable Centrifugal Pump dan perlengakapannya (selang hisap, selang kirim, dan
nozzle), dan Pompa Punggung/Back Pack Pump (jet shooter).
D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Berbasis
Kelompok ;
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pengolahan hasil hutan berbasis
kelompok dilakukan melalui penyediaan alat/mesin sederhana pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu (rotan, madu, bambu, ulat sutera, gaharu, cendana, obat-obatan, minyak
atsiri), serta peralatan/mesin pengolahan bio energi bahan baku hasil hutan atau limbah industri kehutanan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bergeraknya sektor riil dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan sesuai dengan potensi daerah setempat.
- 14 -
E. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu mata rantai pengurusan hutan selain pokok kegiatan perencanaan, pengelolaan hutan dan pengawasan.
Penyuluhan kehutanan berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH yang dilakukan melalui pendampingan masyarakat
sebagai pelaku utama pembangunan. Pendampingan dilakukan mulai dari fase prakondisi, output, outcome sampai tataran dampak/manfaat sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. Pedoman pendampingan kegiatan
pembangunan kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/ Menhut-II/2013.
Gambar 1. Proses Keberhasilan Kegiatan Pembangunan Kehutanan di Masyarakat
Untuk meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam melaksanakan tugas pendampingan secara efektif dan efisien, perlu dukungan fasilitasi bagi para penyuluh kehutanan utamanya dalam bentuk operasionalisasi proses
pembelajaran dengan masyarakat, pengembangan materi penyuluhan maupun penyediaan sarana prasarana yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat lapangan. Proses pembelajaran dengan masyarakat antara lain
dilakukan melalui pertemuan kelompok tani, sosialisasi rancangan, maupun penguatan kelembagaan.
Untuk efektifitas pengembangan materi penyuluhan kehutanan dan penyediaan sarana prasarana, maka instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/kabupaten/kota (Bakorluh/Bappeluh/Dinas Kehutanan)
perlu melakukan identifikasi kebutuhan di lapangan. Pengembangan materi penyuluhan mengarah pada kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPH,
rehabilitasi hutan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta pengembangan produksi hasil hutan.
Secara substantif materi penyuluhan kehutanan mencakup seluruh aspek
yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, sebagai berikut:
1. Aspek teknologi, antara lain untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas usaha bidang kehutanan dengan tetap memperhatikan kearifan
lokal. 2. Aspek manajemen, antara lain untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat. 3. Aspek ekonomi, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, meliputi akses permodalan, sarana produksi, akses potensi
sumber daya, peluang usaha, akses informasi pasar. 4. Aspek ekologi, berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang
pentingnya kelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat.
- 15 -
5. Aspek sosial budaya, antara lain untuk mengembangkan kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat sehingga dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. 6. Aspek hukum, antara lain pemberian informasi tentang peraturan
perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan.
Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan berupa, komputer
jinjing, global positioning system (GPS), LCD proyektor, kendaraan bermotor roda-2, unit percontohan, serta alat peraga lainnya, utamanya ditujukan untuk
menunjang kinerja penyuluh kehutanan dalam hal:
1. Mengakses informasi berkaitan dengan hasil-hasil penelitian, menyusun database penyuluhan kehutanan pada setiap wilayah kerjanya.
2. Melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
3. Memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan.
4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh kehutanan antara lain dalam penyusunan materi penyuluhan.
5. Memperlancar kegiatan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan.
Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012. Khusus untuk
pembangunan unit percontohan, maka pelaksanaannya harus didahului dengan penyusunan rancangan teknis oleh penyuluh kehutanan yang disetujui
Bappeluh. Penyusunan rancangan teknis pembangunan unit percontohan mengacu pada pedoman unit percontohan penyuluhan kehutanan yang diterbitkan oleh Badan P2SDMK.
Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/Bappeluh/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi/kabupaten/kota untuk dipergunakan
penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan
format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.
- 16 -
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Rencana Kerja
1. Setelah mendapatkan alokasi DAK Bidang Kehutanan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pelaksana DAK Bidang Kehutanan, menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Berdasarkan RKA DAK Bidang Kehutanan, pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, menetapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu
DPA meliputi alokasi DAK murni dan dana pendamping minimal 10% dari DAK murni yang digunakan untuk kegiatan fisik. Dana pendukung untuk
kegiatan non fisik minimal 10% dari DAK murni dapat menjadi bagian dari DPA DAK Bidang Kehutanan, atau dialokasikan pada DPA lain pada SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan.
3. Berdasarkan RKA dan setelah diterbitkan DPA, SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan menyusun rencana kerja sesuai Form Lampiran 1, dengan mengisi kolom “rencana” (lihat petunjuk pengisian format).
Dokumen rencana kerja di atas disampaikan oleh SKPD pelaksana DAK melalui elektronic mail (email) / surat elektronik (surel), kepada:
a. Kementerian Kehutanan cq. Sekretariat Jenderal cq.:
1) Biro Perencanaan, dengan alamat email: [email protected].
2) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan, sesuai regional
masing-masing dengan alamat email:
(a) Pusdal Regional I: [email protected].
(b) Pusdal Regional II: [email protected].
(c) Pusdal Regional III: [email protected].
(d) Pusdal Regional IV: [email protected].
b. Dinas kehutanan / yang membidangi kehutanan Provinsi
Tembusan dokumen disampaikan kepada:
a. Unit-unit kerja lingkup Kemenhut di pusat
1) Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial (BPDASPS), cq. Sekretaris Ditjen BPDASPS, dengan alamat email: [email protected].
2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), cq.Sekretaris Ditjen (PHKA), dengan alamat email: [email protected].
3) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, cq. Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan, dengan alamat email:
4) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK), cq. Sekretaris Ditjen BUK, dengan alamat email: [email protected]..
5) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Kehutanan (P2SDMK), cq. Sekretaris Badan P2SDM Kehutanan,
dengan alamat email: [email protected]..
b. Unit-unit kerja kehutanan di provinsi :
- 17 -
1) Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh). 2) UPT lingkup kehutanan terkait di wilayah kerjanya (sesuai dengan
kegiatan yang dilaksanakan), meliputi: a) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)
b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) c) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) d) Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB/BKSDA)
e) Balai Besar/Balai Taman Nasional (BB/BTN)
4. Berdasarkan dokumen perencanaan pada butir 3, dinas kehutanan / yang membidangi kehutanan provinsi membuat dokumen perencanaan provinsi
sebagaimana Form Lampiran 2 pada kolom “rencana’ (lihat petunjuk pengisian form).
Dokumen rencana kerja pada butir 3 disampaikan oleh dinas kehutanan / yang membidangi kehutanan melalui elektronic mail (email) / surat elektronik (surel), kepada Kementerian Kehutanan cq. Sekretariat Jenderal
cq.:
a. Biro Perencanaan
b. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan, sesuai regional masing-masing
Beradasarkan dokumen perencanaan, Badan Koordinsi Penyuluhan dan
UPT terkait, membuat dokumen perencanaan sesuai dengan Form Lampiran 2 yang terkait dengan bidangnya. Dokumen perencanaan disampaikan
kepada eselon I cq. Secretariat/Direktorat teknis terkait unit eselon I.
5. Berdasarkan butir 4, Kementerian Kehutanan membuat rekapitulasi nasional (Form Lampiran 3)
B. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
1. Pemantauan
a. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Kehutanan dilakukan pemantauan.
b. Pemantauan dilakukan secara berjenjang, yakni di tingkat SKPD pelaksana DAK, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
c. Pemantauan dapat dilakukan secara administrasi berdasarkan laporan-laporan dan secara fisik terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Evaluasi
a. Berdasarkan hasil pemantauan, SKPD pelaksana DAK, unit kerja terkait pada tingkat provinsi (dinas kehutanan/yang membidangi kehutanan, Badan Koordinasi Penyuluhan dan UPT Kementerian Kehutanan terkait)
dan tingkat pusat pada unit-unit eselon I terkait, melakukan evaluasi.
b. Evaluasi dapat dilakukan secara administratif berdasarkan laporan-
laporan dan secara fisik terhadap pelaksanaan kegiatan.
c. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian terhadap target/rencana yang telah ditetapkan, serta memberikan penjelasan
terhadap kondisi-kondisi terhadap capaian pelaksanaan kegiatan, termasuk permasalahan dan tindak lanjut.
3. Pelaporan
a. Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
b. Laporan-laporan disampaikan kepada unit kerja terkait yang dikirim
melalui elektronic mail (email) / surat elektronik (surel). Dalam hal tidak memungkinkan dilakukan pengiriman melalui email/surel, maka dapat dilakukan pengiriman melalui pihak jasa pengiriman.
- 18 -
c. Pelaporan dilakukan secara berjenjang:
1) Tingkat SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan
SKPD pelaksana DAK membuat laporan pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan, meliputi:
a) Laporan triwulanan sebagaimana format pada Form Lampiran 1 dengan mengisi kolom realisasi (lihat petunjuk pengisian)
b) Laporan Tahunan sebagaimana outline pada outline Laporan
Tahunan
Laporan disampaikan kepada dinas kehutanan / yang membidangi
kehutanan provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada:
a) Sekretariat Jenderal cq.:
(1) Biro Perencanaan
(2) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional terkait
b) Badan Koordinasi Penyuluhan
c) UPT Kementerian Kehutanan:
(1) BPDAS/BPTH/BPHM (2) BB/BKSDA/BB/BTN
(3) BPKH (4) BPPHP
2) Tingkat provinsi
a) Dinas kehutanan / yang membidangi kehutanan provinsi
membuat laporan pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan provinsi, meliputi:
(1) Laporan triwulanan sebagaimana Form Lampiran 2, dengan
mengisi kolom realisasi (lihat petunjuk pengisian)
(2) Laporan tahunan sebagaimana outline pada outline Laporan
Tahunan
Laporan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal cq.:
(1) Biro Perencanaan (2) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional
b) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kehutanan terkait, membuat laporan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan lingkup provinsi/wilayah kerja.
Laporan meliputi:
(1) Laporan triwulanan
(2) Laporan tahunan
Format laporan triwulanan mengacu pada Form Lampiran 2 sesuai bidang terkait, dan laporan tahunan sesuai outline Laporan
Tahunan
Laporan disampaikan kepada unit eselon I (sekretariat Ditjen/
Badan terkait), dengan tembusan kepada dinas kehutanan / yang membidangi kehutanan provinsi.
3) Tingkat nasional
a) Unit eselon I terkait, yaitu Ditjen BPDASPS, Ditjen Planologi
Kehutanan, Ditjen BUK, Ditjen PHKA, dan Badan P2SDM Kehutanan cq. Sekretariat Ditjen/Direktorat teknis terkait dan Badan membuat laporan teknis pelaksanaan DAK Bidang
Kehutanan, meliputi:
- 19 -
(1) Laporan Triwulanan (2) Laporan Tahunan
Laporan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq.:
(1) Biro Perencanaan
(2) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I-IV.
Format laporan triwulanan sesuai Form Lampiran 3 sesuai bidang terkait, sedangkan format laporan tahunan sesuai outline
Laporan Tahunan.
b) Sekretariat Jenderal cq.:
(1) Pusat Pengendalian Pembangunan Regional membuat laporan
pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan regional, meliputi:
(a) Laporan triwulanan (b) Laporan tahunan
Format laporan triwulanan mengacu pada Form Lampiran 3, dan format laporan tahunan sesuai outline Laporan Tahunan
(2) Biro Perencanaan membuat laporan pelaksanaan DAK Bidang kehutanan, meliputi:
(a) Laporan triwulanan
(b) Laporan tahunan
Format laporan triwulanan sesuai Form Lampiran 3, dan format laporan tahunan sesuai outline Laporan Tahunan
Format-format laporan dapat diadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal An. Menteri
Kehutanan.
- 20 -
BAB V
KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA
1. Dinas yang membidangi kehutanan provinsi melakukan koordinasi, bimbingan,
pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP DAK Bidang Kehutanan lingkup provinsi.
2. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kehutanan melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan, pelaksanaan, dan PEP DAK Bidang Kehutanan lingkup provinsi.
3. Tingkat capaian, kepatuhan membuat dan menyampaikan laporan, serta kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan petunjuk teknis, menjadi
bahan penilaian kinerja pelaksanaan DAK oleh SKPD pelaksana. Hasil-hasil penilaian menjadi bagian dalam penetapan kriteria teknis alokasi DAK Bidang Kehutanan selanjutnya.
4. Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Kehutanan, Menteri Kehutanan menyampaikan indikasi tersebut kepada Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
- 21 -
BAB VI
P E N U T U P
Dengan Petunjuk Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
Tahun 2014 ini diharapkan SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan DAK Bidang Kehutanan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi kawasan hutan melalui
implementasi kebijakan pengelolaan hutan secara lestari berbasis unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak yang strategis dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan
Rencana Kerja Pemerintah 2014.
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan sarana prasarana
operasionalisasi KPH, peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok, dan peningkatan sarana prasarana penyuluhan
kehutanan diupayakan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam.
Dinas yang membidangi kehutanan provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan secara aktif melakukan
koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP DAK Bidang Kehutanan sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam penetapan kriteria teknis alokasi DAK Bidang
Kehutanan selanjutnya. Semoga pembangunan kehutanan di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Hutan Lestari
Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.
KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN
24
FORM LAMPIRAN 1
PERENCANAAN, SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TRIWULAN ...... PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014
1. Nama SKPD : .....................................................
2. Provinsi : .....................................................
3. Pagu Anggaran Tahun 2014 : Rp. .......................
a. DAK Murni : Rp. .......................
b. Dana Pendamping : Rp. ....................... (.... % terhadap pagu DAK)
c. Dana Pendukung : Rp. ....................... (.... % terhadap pagu DAK)
4. Realisasi Anggaran s/d saat ini : Rp. ....................... (....% terhadap pagu)
a. Kinerja (progres) : ......... %
b. Anggaran (kumulatif s/d TW ybs.) : Rp. ....................... (....% terhadap pagu Anggran)
5. Rencana dan Realisasi :
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PENINGKATAN SARPRAS PENDUKUNG OPERASIONALISASI KPH
1 GPS Unit
2 Kompas Unit
3 Peralatan survey lainnya
Unit
4 Peralatan pemeliharaan reboisasi & rehabilitasi
Unit
5 Peralatan ringan pengolah hasil pasca panen HHBK
Unit
6 Patok batas blok Buah
7 Jalan inspeksi M
8 Papan pengumuman/ peringatan
Unit
9 Pembangunan / Pemeli -haraan Kantor Resort KPH
Unit
10 Roda 2 Unit
11 Speed boat Unit
12 Komputer Unit
13 LCD Unit
14 Laptop Unit
15 Printer Unit
16 …………………..
17 …………………..
18 …………………..
B REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1 Penanaman Hutan Lindung KPHL
Ha
2 Penanaman Hutan Lindung Tahura
Ha
3 Penanaman Hutan Lindung di luar KPHL dan Tahura
Ha
25
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Penanaman Hutan Produksi KPHP
Ha
5 Penanaman Hutan Produksi Tahura
Ha
6 Penanaman Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
7 Pengkayaan Hutan Lindung KPHL
Ha
8 Pengkayaan Hutan Lindung Tahura
Ha
9 Pengkayaan Hutan Lindung di luar KPHL dan Tahura
Ha
10 Pengkayaan Hutan Produksi KPHP
Ha
11 Pengkayaan Hutan Produksi Tahura
Ha
12 Pengkayaan Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
13 Penanaman Hutan Rakyat
Ha
14 Pengkayaan Hutan Rakyat
Ha
15 Pembangunan Hutan Kota
Unit
16 Pengelolaan Hutan Kota
Unit
17 Penghijauan lingkungan
Ha
18 Pembangunan Kebun Benih
Unit
19 Pengelolaan Kebun Benih
Unit
20 Pembuatan Dam pengendali
Unit
21 Pembuatan Dam penahan
Unit
22 Pembuatan Pengendali jurang/gully plug
Unit
23 Pembuatan Embung air
Unit
24 Pembuatan Sumur resapan air
Unit
25 Pembuatan Biopori Unit
26 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung KPHL
Ha
27 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung Tahura
Ha
28 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung di Luar KPHL dan Tahura
Ha
29 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi KPHP
Ha
26
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi Tahura
Ha
31 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
32 Rehabilitasi Mangrove Hutan Hak (luar kaw hutan)
Ha
33 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung KPHL
Ha
34 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung Tahura
Ha
35 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung di Luar KPHL dan Tahura
Ha
36 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi KPHP
Ha
37 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi Tahura
Ha
38 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
39 Rehabilitasi Pantai Hutan Hak (luar kaw hutan)
Ha
D PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
1 Kendaraan patroli roda 2
Unit
2 Kendaraan air Unit
3 Seragam & perlengkapan Polhut
Stel
4 Pakaian & perlengkapan pemadaman api
Stel
5 GPS Unit
6 Kompas Unit
7 Peta Lbr
8 Binokuler Unit
9 Kamera Unit
10 Handycam Unit
11 Menara Pengawas/ Pengintai
Unit
12 Pos Jaga/Loket Unit
13 Pondok kerja Unit
14 Kantor Resort Unit
15 Jalur tracking/trail M
16 Pagar pengaman M
17 Gerbang/gapura Unit
18 Papan Informasi/ Peringatan
Unit
19 Kapak Unit
20 Golok Unit
21 Gergaji Unit
27
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Garu Unit
23 Skop Unit
24 Cangkul Unit
25 Kopyok Unit
26 Pompa jinjing/portable centrifugal pump dan perlengkapannya (selang hisap, selang kirim, dan nozzle)
Unit
27 Pompa punggung/back pump (jet shooter)
Unit
28 …………………..
29 …………………..
30 …………………..
E PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL HUTAN BERBASIS KELOMPOK
1 Alat/mesin pengolahan kayu
Unit
2 Alat/mesin pengolahan HHBK Rotan
Unit
3 Alat/mesin pengolahan HHBK Madu
Unit
4 Alat/mesin pengolahan HHBK Bambu
Unit
5 Alat/mesin pengolahan HHBK Sutera
Unit
6 Alat/mesin pengolahan HHBK Gaharu
Unit
7 Alat/mesin pengolahan HHBK Cendana
Unit
8 Alat/mesin pengolahan HHBK Obat-obatan
Unit
9 Alat/mesin pengolahan HHBK Minyak Atsiri
Unit
10 Alat/mesin pengolahan HHBK ..........................
Unit
11 Alat/mesin pengolahan HHBK..........................
Unit
12 Peralatan/mesin pengolah bio-energi
Unit
13 …………………..
14 …………………..
15 …………………..
F PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN
1 Komputer jinjing Unit
2 GPS Unit
3 LCD projector
Unit
28
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Kendaraan bermotor roda 2 Unit
5 Unit percontohan Unit
6 Alat peraga Unit
7 …………………..
8 …………………..
9 …………………..
6. Permasalahan/Hambatan: a. ... b. ....
7. Upaya Tindak Lanjut:
a. ... b. ....
Kepala ...... (SKPD pelaksana DAK) .................................. (nama) NIP. .....
29
FORM LAMPIRAN 2
PERENCANAAN, SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TRIWULAN ...... PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014
1. Provinsi : .....................................................
2. Pagu Anggaran Tahun 2014 : Rp. .......................
a. DAK Murni : Rp. .......................
b. Dana Pendamping : Rp. ....................... (.... % terhadap pagu DAK)
c. Dana Pendukung : Rp. ....................... (.... % terhadap pagu DAK)
3. Realisasi Anggaran s/d saat ini : Rp. ....................... (....% terhadap pagu)
a. Kinerja (progres) : ......... %
b. Anggaran (kumulatif s/d TW ybs.) : Rp. ....................... (....% terhadap pagu Anggran)
4. Rencana dan Realisasi :
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PENINGKATAN SARPRAS PENDUKUNG OPERASIONALISASI KPH
1 GPS Unit
2 Kompas Unit
3 Peralatan survey lainnya
Unit
4 Peralatan pemeliharaan reboisasi & rehabilitasi
Unit
5 Peralatan ringan pengolah hasil pasca panen HHBK
Unit
6 Patok batas blok Buah
7 Jalan inspeksi M
8 Papan pengumuman/ peringatan
Unit
9 Pembangunan / Pemeli -haraan Kantor Resort KPH
Unit
10 Roda 2 Unit
11 Speed boat Unit
12 Komputer Unit
13 LCD Unit
14 Laptop Unit
15 Printer Unit
16 …………………..
17 …………………..
18 …………………..
B REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1 Penanaman Hutan Lindung KPHL
Ha
2 Penanaman Hutan Lindung Tahura
Ha
3 Penanaman Hutan Lindung di luar KPHL
Ha
30
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Tahura
4 Penanaman Hutan Produksi KPHP
Ha
5 Penanaman Hutan Produksi Tahura
Ha
6 Penanaman Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
7 Pengkayaan Hutan Lindung KPHL
Ha
8 Pengkayaan Hutan Lindung Tahura
Ha
9 Pengkayaan Hutan Lindung di luar KPHL dan Tahura
Ha
10 Pengkayaan Hutan Produksi KPHP
Ha
11 Pengkayaan Hutan Produksi Tahura
Ha
12 Pengkayaan Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
13 Penanaman Hutan Rakyat
Ha
14 Pengkayaan Hutan Rakyat
Ha
15 Pembangunan Hutan Kota
Unit
16 Pengelolaan Hutan Kota
Unit
17 Penghijauan lingkungan
Ha
18 Pembangunan Kebun Benih
Unit
19 Pengelolaan Kebun Benih
Unit
20 Pembuatan Dam pengendali
Unit
21 Pembuatan Dam penahan
Unit
22 Pembuatan Pengendali jurang/gully plug
Unit
23 Pembuatan Embung air
Unit
24 Pembuatan Sumur resapan air
Unit
25 Pembuatan Biopori Unit
26 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung KPHL
Ha
27 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung Tahura
Ha
28 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung di Luar KPHL dan Tahura
Ha
29 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi KPHP
Ha
31
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi Tahura
Ha
31 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
32 Rehabilitasi Mangrove Hutan Hak (luar kaw hutan)
Ha
33 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung KPHL
Ha
34 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung Tahura
Ha
35 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung di Luar KPHL dan Tahura
Ha
36 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi KPHP
Ha
37 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi Tahura
Ha
38 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
39 Rehabilitasi Pantai Hutan Hak (luar kaw hutan)
Ha
D PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
1 Kendaraan patroli roda 2
Unit
2 Kendaraan air Unit
3 Seragam & perlengkapan Polhut
Stel
4 Pakaian & perlengkapan pemadaman api
Stel
5 GPS Unit
6 Kompas Unit
7 Peta Lbr
8 Binokuler Unit
9 Kamera Unit
10 Handycam Unit
11 Menara Pengawas/ Pengintai
Unit
12 Pos Jaga/Loket Unit
13 Pondok kerja Unit
14 Kantor Resort Unit
15 Jalur tracking/trail M
16 Pagar pengaman M
17 Gerbang/gapura Unit
18 Papan Informasi/ Peringatan
Unit
19 Kapak Unit
20 Golok Unit
21 Gergaji Unit
32
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Garu Unit
23 Skop Unit
24 Cangkul Unit
25 Kopyok Unit
26 Pompa jinjing/portable centrifugal pump dan perlengkapannya (selang hisap, selang kirim, dan nozzle)
Unit
27 Pompa punggung/back pump (jet shooter)
Unit
28 …………………..
29 …………………..
30 …………………..
E PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL HUTAN BERBASIS KELOMPOK
1 Alat/mesin pengolahan kayu
Unit
2 Alat/mesin pengolahan HHBK Rotan
Unit
3 Alat/mesin pengolahan HHBK Madu
Unit
4 Alat/mesin pengolahan HHBK Bambu
Unit
5 Alat/mesin pengolahan HHBK Sutera
Unit
6 Alat/mesin pengolahan HHBK Gaharu
Unit
7 Alat/mesin pengolahan HHBK Cendana
Unit
8 Alat/mesin pengolahan HHBK Obat-obatan
Unit
9 Alat/mesin pengolahan HHBK Minyak Atsiri
Unit
10 Alat/mesin pengolahan HHBK ..........................
Unit
11 Alat/mesin pengolahan HHBK..........................
Unit
12 Peralatan/mesin pengolah bio-energi
Unit
13 …………………..
14 …………………..
15 …………………..
F PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN
1 Komputer jinjing Unit
2 GPS Unit
3 LCD projector
Unit
33
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Kendaraan bermotor roda 2
Unit
5 Unit percontohan Unit
6 Alat peraga Unit
7 …………………..
8 …………………..
9 …………………..
5. Permasalahan/Hambatan: a. ... b. ....
6. Upaya Tindak Lanjut: a. ... b. ...
Kepala Dinas ......Provinsi ……. .................................. (nama)
NIP. .....
34
FORM LAMPIRAN 3
PERENCANAAN, SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TRIWULAN ...... PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014
1. Pagu Anggaran Tahun 2014 : Rp. .......................
a. DAK Murni : Rp. .......................
b. Dana Pendamping : Rp. ....................... (.... % terhadap pagu DAK)
c. Dana Pendukung : Rp. ....................... (.... % terhadap pagu DAK)
2. Realisasi Anggaran s/d saat ini : Rp. ....................... (....% terhadap pagu)
a. Kinerja (progres) : ......... %
b. Anggaran (kumulatif s/d TW ybs.) : Rp. ....................... (....% terhadap pagu Anggran)
3. Rencana dan Realisasi :
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PENINGKATAN SARPRAS PENDUKUNG OPERASIONALISASI KPH
1 GPS Unit
2 Kompas Unit
3 Peralatan survey lainnya
Unit
4 Peralatan pemeliharaan reboisasi & rehabilitasi
Unit
5 Peralatan ringan pengolah hasil pasca panen HHBK
Unit
6 Patok batas blok Buah
7 Jalan inspeksi M
8 Papan pengumuman/ peringatan
Unit
9 Pembangunan / Pemeli -haraan Kantor Resort KPH
Unit
10 Roda 2 Unit
11 Speed boat Unit
12 Komputer Unit
13 LCD Unit
14 Laptop Unit
15 Printer Unit
16 …………………..
17 …………………..
18 …………………..
B REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1 Penanaman Hutan Lindung KPHL
Ha
2 Penanaman Hutan Lindung Tahura
Ha
3 Penanaman Hutan Lindung di luar KPHL dan Tahura
Ha
35
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Penanaman Hutan Produksi KPHP
Ha
5 Penanaman Hutan Produksi Tahura
Ha
6 Penanaman Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
7 Pengkayaan Hutan Lindung KPHL
Ha
8 Pengkayaan Hutan Lindung Tahura
Ha
9 Pengkayaan Hutan Lindung di luar KPHL dan Tahura
Ha
10 Pengkayaan Hutan Produksi KPHP
Ha
11 Pengkayaan Hutan Produksi Tahura
Ha
12 Pengkayaan Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
13 Penanaman Hutan Rakyat
Ha
14 Pengkayaan Hutan Rakyat
Ha
15 Pembangunan Hutan Kota
Unit
16 Pengelolaan Hutan Kota
Unit
17 Penghijauan lingkungan
Ha
18 Pembangunan Kebun Benih
Unit
19 Pengelolaan Kebun Benih
Unit
20 Pembuatan Dam pengendali
Unit
21 Pembuatan Dam penahan
Unit
22 Pembuatan Pengendali jurang/gully plug
Unit
23 Pembuatan Embung air
Unit
24 Pembuatan Sumur resapan air
Unit
25 Pembuatan Biopori Unit
26 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung KPHL
Ha
27 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung Tahura
Ha
28 Rehabilitasi Mangrove Hutan Lindung di Luar KPHL dan Tahura
Ha
29 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi KPHP
Ha
30 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi
Ha
36
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tahura
31 Rehabilitasi Mangrove Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
32 Rehabilitasi Mangrove Hutan Hak (luar kaw hutan)
Ha
33 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung KPHL
Ha
34 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung Tahura
Ha
35 Rehabilitasi Pantai Hutan Lindung di Luar KPHL dan Tahura
Ha
36 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi KPHP
Ha
37 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi Tahura
Ha
38 Rehabilitasi Pantai Hutan Produksi di Luar KPHP dan Tahura
Ha
39 Rehabilitasi Pantai Hutan Hak (luar kaw hutan)
Ha
D PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
1 Kendaraan patroli roda 2
Unit
2 Kendaraan air Unit
3 Seragam & perlengkapan Polhut
Stel
4 Pakaian & perlengkapan pemadaman api
Stel
5 GPS Unit
6 Kompas Unit
7 Peta Lbr
8 Binokuler Unit
9 Kamera Unit
10 Handycam Unit
11 Menara Pengawas/ Pengintai
Unit
12 Pos Jaga/Loket Unit
13 Pondok kerja Unit
14 Kantor Resort Unit
15 Jalur tracking/trail M
16 Pagar pengaman M
17 Gerbang/gapura Unit
18 Papan Informasi/ Peringatan
Unit
19 Kapak Unit
20 Golok Unit
21 Gergaji Unit
22 Garu Unit
23 Skop Unit
37
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Cangkul Unit
25 Kopyok Unit
26 Pompa jinjing/portable centrifugal pump dan perlengkapannya (selang hisap, selang kirim, dan nozzle)
Unit
27 Pompa punggung/back pump (jet shooter)
Unit
28 …………………..
29 …………………..
30 …………………..
E PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL HUTAN BERBASIS KELOMPOK
1 Alat/mesin pengolahan kayu
Unit
2 Alat/mesin pengolahan HHBK Rotan
Unit
3 Alat/mesin pengolahan HHBK Madu
Unit
4 Alat/mesin pengolahan HHBK Bambu
Unit
5 Alat/mesin pengolahan HHBK Sutera
Unit
6 Alat/mesin pengolahan HHBK Gaharu
Unit
7 Alat/mesin pengolahan HHBK Cendana
Unit
8 Alat/mesin pengolahan HHBK Obat-obatan
Unit
9 Alat/mesin pengolahan HHBK Minyak Atsiri
Unit
10 Alat/mesin pengolahan HHBK ..........................
Unit
11 Alat/mesin pengolahan HHBK..........................
Unit
12 Peralatan/mesin pengolah bio-energi
Unit
13 …………………..
14 …………………..
15 …………………..
F PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN
1 Komputer jinjing Unit
2 GPS Unit
3 LCD projector
Unit
4 Kendaraan bermotor roda 2
Unit
38
No
Kegiatan Anggaran Kinerja Keterangan (penjelasan
terhadap realisasi) Jenis Sat.
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Rencana
(Volume)
Realisasi
Volume Progres (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Unit percontohan Unit
6 Alat peraga Unit
7 …………………..
8 …………………..
9 …………………..
4. Permasalahan/Hambatan: c. ... d. ....
5. Upaya Tindak Lanjut:
a. ... b. ....
Kepala Biro Perencanaan, ..................................
NIP. .....
39
FORM LAPORAN TAHUNAN
(Outline) KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR (foto, peta, dll.) I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup
II. RENCANA KEGIATAN
A. Rencana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Jenis dan volume kegiatan 2. Pembiayaan
B. Rencana Pengadaaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan Berbasis Kelompok, dan Penyuluhan Kehutanan 1. Jenis dan volume kegiatan 2. Pembiayaan
III. HASIL-HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Peningkatan sarana dan prasarana operasionalisasi KPHP/KPHL B. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) C. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan D. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok E. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan F. Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di luar KSA dan KPA
IV. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
40
PEMERINTAH PROVINSI - KABUPATEN/KOTA ………………………………….. DINAS KEHUTANAN
Alamat : ………………………………… e-mail : …………………………………
BERITA ACARA SERAH TERIMA
SARANA PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN Nomor : ………………………/2014
Pada hari ini, ………… Tanggal ………… Bulan ………… Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama/NIP : .....................................................
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Alamat : .....................................................
dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ……………………, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama/NIP : .....................................................
Jabatan : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota ………… .
Alamat : .....................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Badan
Pelaksana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota ……………………, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, bahwa sesuai
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. …./Menhut-II/2012 tanggal …………………… 2012 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Bab IV.F tentang Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Kehutanan, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan apabila telah dilaksanakan agar diserahkan kepada Penyuluh
Kehutanan melalui Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten/Kota.
Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara berupa Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan PIHAK KEDUA selaku penanggungjawab
Pengguna Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan di Kabupaten/Kota …………………… .
Dalam Berita Acara Serah Terima Barang ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
telah menerima dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara dalam keadaan
baik dan dapat dipergunakan, berupa :
No Nama
Barang Merk/Type Warna
Tahun Pembuatan
Harga
Pembelian (Rp)
Keterangan
2. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang ini, maka
wewenang dan tanggung jawab terhadap penggunaan/pemakaian,
pengamanan dan pemeliharaannya telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA Yang Menerima,
(………………………………) (………………………………)
41
NIP. NIP.
Top Related