Lampiran 1 Permohonan Isbat Nikah:
Medan, 13 Oktober 2010
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Agama Medan
di-Medan
Assalamu'alaikum wr. wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mariani Binti Sontowiryo, umur 61, agama lslam, pekerjaan ibu rumah tangga,
warganegara Indonesia, tempat kediaman di jalan Menteng VII Gang Saudara No. 8
Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan selanjutnya disebut
sebagai Pemohon.Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah
Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama :
Nama Tugiman bin Kasan Ahmad, agama lslam, pekerjaan pensiunan PNS, yang
telah meninggal dunia Jum'at tanggal 14 Mei 2010, karena sakit.
Adapun dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah
sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Alm.Tugiman bin Kasan
Ahmad, secara syariat lslam di Medan pada tinggal 5 Mei 1984 dengan
berwalikan adik kandung Pemohon bernama Salman karena orang tua
Pemohon sudah meninggal dunia dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang
bernama Drs. Deliman Siregar dan Surya, SH dan mahar berupa uang sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Alm.
Tugiman bin Kasan Ahmad, berstatus duda dan tidak ada sesuatu hal yang
dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara’
atau pun peraturan hukum yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad, belum
pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti
sekarang ini.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad,
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
a. Edi Bintoro, laki-laki, lahir 22 Oktober 1987.
b. Joko Handoko, laki-laki lahir 24 April 1991.
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Alm. Tugiman bin Kasan
Ahmad, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan
dengan pernikahan Pemohon dengan Tugiman bin Kasan Ahmad.
7. Bahwa semasa hidup Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad adalah seorang
Pegawai Negeri Sipil di PJKA.
8. Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus
pensiunan suami Pemohon Alm. Tugiman bin Kasan Ahmad, dan uang duka
serta pensiunan janda, karena itu Pemohonan yang bernama Alm. Tugiman
bin Kasan Ahmad.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada
bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan
untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan
para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Saliati Binti Sontowiryo) dengan
suami Pemohon bernama (Alm. Tugiman Kasan Ahmad), yang dilaksanakan
pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan.
c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
peraturan yang berlaku.
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Universitas Sumatera Utara
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikumwr.wb.
Pemohon,
Mariani Binti Sontowiryo.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 2 : Surat Penetapan Isbat Nikah.
PENETAPAN
Nomor 82/Pdt/2010/PA/Mdn.
Wakil Ketua Pengadilan Medan membaca surat permohonan pemohon yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tertanggal 13 Oktober 2010
dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2010/PA Medan.
Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini.
Menimbang, oleh karena itu diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang
ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya.
Memperhatikan, Pasal 93 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2)
undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan-
ketentuan yang bersangkutan.
MENETAPKAN
Menunjuk:
1. Dra. Rubiah sebagai Ketua Majelis.
2. Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota.
3. Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota.
Demikian ditetapkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2010
Wakil Ketua,
Drs. Irsan Mukhtar Nasution
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 3 : Surat Penetapan sidang.
PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2010/PA Mdn.
Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Medan telah membaca surat
permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2010 Register Nomor82/Pdt.P/2010/PA
Mdn. dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:
Saliati binti Sontowiryo, umur 61 tahun, agama lslam, pekerjaan ibu rumah tangga,
Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Menteng Vll,
Gang Saudara No. 8, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Medan tertanggal 13 Oktober 2010 82/Pdt.P/2010/PA Mdn. Penunjukan
Majelis Hakim.
Menimbang, bahwa hari sidang untuk perkara tersebut harus ditetapkan.
Memperhatikan, Pasal 146 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan.
MENETAPKAN
Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada
hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010, pukul 09.00 WlB.
Memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk memanggil Pemohon supaya
datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada hari, tanggal
dan jam yang telah ditetapkan di atas.
Memerintahkan pula agar diumumkan adanya permohonan Pemohon tersebut
ditempat khalayak ramai, sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama Medan.
Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Pemohon dengan
hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari.
Universitas Sumatera Utara
Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal :14 Oktober 2010
Ketua Majelis :
Dra. Rubiah
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 4 : Surat Pemgumuman.
PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS 1A
Jalan Sisinsamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061) 7851712
MEDAN
PENGUMUMAN
Nomor: 82/Pdt.P/2010/PA Mdn
Pada hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2010, diberitahukan kepada khalayak
ramai bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan
seseorang;
Nama Mariani Binti Sontowiryo, umur 61, agama lslam, pekerjaan ibu rumah
tangga, warganegara lndonesia, tempat kediaman di Jalan Menteng Vll Gang
Saudara No. 8 Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dari An. Saliati Binti
Sontowiryo, dengan Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad, yang pernikahannya
dilaksanakan menurut Hukum lslam pada tahun 1994 di Medan, perkara No.
82/Pdt.P/2010/PA Mdn. Bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap
permohonan tersebut atau mempunyai kepentingan hukum, dapat mengajukan
keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam tenggang waktu selama
14 (empat belas) hari terhitung setelah satu hari sejak tanggal pengumunan ini.
Demikian diberitahukan untuk diketahui seperlunya.
PENGADILAN AGAMA MEDAN
Wakil Ketua,
Drs. Irsan Mukhtar Nasution
Universitas Sumatera Utara
Setelah selesai musyawarah Majelis, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut
dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan
Pemohon untuk memasuki ruang persidangan.
Lalu Ketua Majelis membacakan penetapan pengadilan Agama Medan Nomor
82/Pdt.Pl2010/PA Mdn. tanggal 10 Nopember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (Saliati Binti sontowiryo) dengan suami
Pemohon (Tugiman Bin Kasan Ahmad), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1984
di Medan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151
.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
Setelah Ketua Majelis selesai membacakan penetapan tersebut, kemudian
sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Demikian berita acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh ketua Majelis
dan Panitera pengganti.
Panitera Pengganti.
Ketua Majelis
Panitera Pengganti
Sri Hartati, S.H.I
Dra. Rubi’ah
.
Universitas Sumatera Utara
PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2010/PA Mdn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Klas I A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah (ltsbat
Nikah) yang diajukan oleh;
Mariani binti Sontowiryo, umur 61 tahun, agama lslam, pekerjaan ibu rumah
tangga, warga negara lndonesia, ternpat kediaman di Jalan Menteng Vll, Gang
Saudara No. B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Disebut
sebagai Pemohon;
Pengadilan Agarna tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pernohon dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 13 Oktober 2010 telah
mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Universitas Sumatera Utara
Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor: 82/Pdt.Pl2010/PA.Mdn tanggal
13-10-2010 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Alm.Tugiman bin Kasan
Ahmad, secara syariat lslam di Medan pada tanggal 5 Mei 1984 dengan
berwalikan adik kandung Pemohon bernama Salman karena orang tua Pemohon
sudah meninggal dunia dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bemama Drs.
Deliman Siregar dan Surya, SH dan mahar berupa uang sebesar RP. 10.000
(sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Alm.Tugiman
bin Kasan Ahmad, berstatus duda dan tidak ada sesuatu hal yang dapat
menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara atau pun
peraturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Tugiman Bin Kasan Ahmad, belum
pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti sekarang
ini ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Tugiman Bin Ahmad, telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
a. Eko Bintoro, laki-laki, lahir 22 Oktober 1987;
b. Safril Handoko, laki-laki, lahir24 April 1991;
5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad,
tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan
pernikahan Pemohon dengan Tugiman bin Kasan Ahmad;
6. Bahwa semasa hidup Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad adarah seorang Pegawai
Negeri Sipil di PJKA;
7. Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus pensiunan
suami Pemohon Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad, dan uang duka serta pensiunan
janda, karena itu Pemohon sangat memerlukan surat pengesahan nikah sebagai
Universitas Sumatera Utara
bukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Tugiman
bin Kasan Ahmad;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk
menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para saksi
yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Saliati Binti Sontowiryo) dengan
suami Pemohon bernama (Alm.Tugiman bin Kasan Ahmad), yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan;
c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
peraturan yang berlaku;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan
tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan;
Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya
tetap dipertahankan Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang telah dimuat
dalam berita acara persidangan;
Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
1. Bukti Surat
1.1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 025002/03/03797 tanggal 4 Februari
2008 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai, diberi tanda P.1;
Universitas Sumatera Utara
1.2. Foto copy Keputusan kepala Badan Kepegawaian Nomor :
002537/KEP/KRVI/KC200/A/09 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atas nama Tugiman tanggal 17 Juni 2009
yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kepala Bidang
Status Kepegawaian DanPensiun, diberi tanda P.2;
1.3. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian Nomor: 474.3/15/2010 atas nama
Tugiman, tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Medan
Denai Sumatera Utara, diberi tanda P.3;
1.4. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor: 400/004/2010 tanggal 26 Mei
2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Medan Tenggara, diberi tanda P.4;
Surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir dan dapat diperlihatkan
serta dicocokan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1
sampai dengan P.4;
2. Bukti Saksi
2.1. A. Surya Lasali, SH bin Abdul Rasid, umur 51 tahun, agama lslam,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Menteng Vll Gang
Saudara, kelurahan Medan Tenggara, kecamatan Medan Denai, Kota
Medan;
Di bawah sumpahnya secara lslam saksi tersebut menyampaikan keterangannya
yang intinya disimpulkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi
satu lingkungan sejak tahun 1995, dan Saksi juga kenal dengan suami
Universitas Sumatera Utara
Pemohon bernama Tugiman karena Saksi adalah teman sepengajian suami
Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2410 di
Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Tugiman menikah, tetapi Saksi
mengetahui Pemohon dan suaminya menikah secara syari'at lslam di Medan,
walaupun Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Tugiman;
- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Tugiman dikaruniai 2 orang anak,
dan Pemohon sekarang tinggal bersama kedua anak-anaknya.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai
sampai suaminya meninggal dunia,
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Almarhum Tugiman tidak ada halangan
apapun yang menghalangi terjadinya pernikahan Pemohon dan Tugiman baik
secara syariat lslam maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil di PJKA dan telah pensiun ;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Tugiman tidak mempunyai isteri lain kecuali
Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mensahkan nikahnya adalah untuk mengurus uang
duka dan uang pensiunan janda dari AlmarhumTugiman.
2.2. Nafsiah binti Abdullah, umur 66 tahun, agama lslam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman diJalan Menteng Vll Gang Kaloko Nomor 5,
kelurahan Medan Tenggara, kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
Di bawah sumpahnya secara lslam saksi tersebut menyampaikan keterangannya
yang intinya disimpulkan sebagai berikut;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat
saksi sejak tahun 1995, dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama
Tugiman,
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal dunia sekitar l00 hari yang
lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Tugiman menikah pada tahun 1984 di Medan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, yang menjadi wali dalam
pernikahan Pemohon dan Tugiman adalah adik kandung Pernrohon dan
dihadiri 2 orang saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat aqad nikah berlangsung, Pemohon berstatus
janda sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Tugiman dikaruniai 2 (dua)
orang anak dan keduanya masih hidup;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan
hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa masyarakat tidak keberatan dan tidak meragukan pemikahan Pemohon
dan Tugiman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Almarhum Tugiman tidak ada halangan
apapun yang menghalangi terjadinya pernikahan Pemohon dengan Tugiman
baik secara syariat Islam maupun undang-undang yang berlaku.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil di PJKA dan telah pensiun ;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Tugiman hanya mempunyai 1 (satu) orang
isteri dan tidak ada lagi isteri selain Pemohon;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini diajukan untuk mengurus uang pensiunan
janda dari Almarhum Tugiman.
Universitas Sumatera Utara
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-
buktiyang lain;
Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan
Permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini
cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana
telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Tugiman yang dilangsungkan
pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan diitsbatkan/disahkan dengan dalil dan alasan
sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduk perkara;
Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah
Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum lslam yang secara tegas
menentukan bahwa itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya Akta Nikah dan Perkawinan
Universitas Sumatera Utara
yang ditakukan oleh meteka tidak mempunyia halangan perkawinan menurut undang-
undang nomor 1 Tahun 1974;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk
perkara, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan tersebut. Secara formil dan materil
telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dan dilegalisir serta
telah dicocokan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian dapat dijadikan
sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sedangkan substansinya dipertimbangkan
selanjutnya;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Keluarga)
membuktikan bahwa Tugiman adalah kepala keluarga, sedangkan hubungan
Pemohon dengan Tugiman adalah sebagai isteri yang sah atau sebagai ibu rumah
tangga, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan
untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini (vide Pasal 7 ayal (4)
Kompilasi Hukum lslam);
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Keputusan kepala Badan
Kepegawaian) membuktikan bahwa Tugiman adalah seorang Pegawai Negeri sipil
dan telah pensiun terhitung sejak tanggal 17 Juni 2009 dan Pemohon adalah sebagai
isteri/keluarga penerima pensiun dari Tugiman ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto copy surat Kematian)
membuktikan bahwa Tugiman telah meninggal dunia dalam beragama lslam pada
hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 di Medan karena sakit;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto copy Surat Kematian)
membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Tugiman;
Universitas Sumatera Utara
Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan
saksi secara nyata yang intinya melihat dan mengetahui sebagaimana telah diuraikan
pada bagian duduk perkara di atas, dan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon,
dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka
Majelis Hakim
menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
kesaksian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai
alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309
R.Bg.;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang
telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonsfafir peristiwa konkret
tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut :
1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari Almarhum Tugiman, menikah secara syariat
Islam pada tanggal 5 Mei 1984 di Medan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Tugiman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya (Tugiman) tidak pernah
bercerai sampai Tugiman meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 di Medan
karena sakit;
4. Bahwa Almarhum Tugiman tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
5. Bahwa tidak ada halangan apapun yang menghalangi terjadinya pernikahan
Pemohon dan Tugiman baik secara syariat lslam maupun undang-undang yang
berlaku;
6. Bahwa masyarakat tidak keberatan dan tidak meragukan pernikahan Pemohon
dan Tugiman;
Universitas Sumatera Utara
7. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai isteri sahalmarhum Tugiman
karena Buku Nikah Pemohon telah hilang dan duplikatnya tidak ada lagi, dan
Penetapan tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus uang duka dan
pensiun janda dari almarhum Tugiman.
Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas,
maka terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Almarhum Tugiman yang telah
menikah pada tanggal 5 Mei 1984, dan dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa
masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Tugiman,
seandainya almarhum Tugiman dan Pemohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada
tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan
membiarkan begitu saja laki-laki dengan wanita bergaul yang bukan muhrimnya
dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum lslam pernikahan
dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) orang
yang menikah, 2) wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) ljab kabul;
Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum islam sebagai berikut :
1. [Ikrar (pengakuan)seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterimah secara
sah]. Fath al-Mu’in, halaman 91.
2. [Pengakuan nikah dari seseorang wanita dewasa dapat diterimah]. Tuhfa,
Halaman 122.
3. [Apabila ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seseorang
perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka
tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisan itu].
Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298;
Universitas Sumatera Utara
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,
maka Majetis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa pernikahan
Pemohon dengan Tugiman telah dilaksanakan sesuai dengan hukum lslam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat
sahnya perkawinan), oleh karena itu permohonan Pengesahan Nikah Pemohon
tersebut dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat
(1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;
Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
4. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
5. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Saliati Binti Sontowiryo) dengan suami
Pemohon (Tugiman Bin Kasan Ahmad), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei
1984 di Medan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 3
Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Dra Rubi'ah sebagai Ketua Majelis, Dra.
Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sri Hartati, S.H.l sebagai Panitera
Universitas Sumatera Utara
Pengganti, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam siding terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Pemohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. Dra. Rubi’ah
Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H
Panitia Pengganti
Sri Hartati, S.H.I
Universitas Sumatera Utara
Rincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 60.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 151.000,-
(Seratus Lima puluh satu ribu rupiah)
Universitas Sumatera Utara
612.522 jiwa, yaitu :Peta
Keterangan Gambar:
MEDAN TUNTUNGAN MEDAN JOHOR MEDAN AMPLAS
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 NAMO GAJAH 1 GEDUNG JOHOR 1 AMPLAS
2 SIMPANG SELAYANG 2 PANGKALAN MASYHUR
2 SITI REJO II
3 MANGGA 3 KWALA BEKALA 3 SITI REJO III
4 SIDOMULYO 4 TITI KUNING 4 TIMBANG DELI
5 LAU CIH 5 SUKA MAJU 5 HARJOSARI I
6 TANJUNG SELAMAT 6 KEDAI DURIAN 6 HARJOSARI II
7 LADANG BAMBU 7 BANGUN MULIA
Universitas Sumatera Utara
8 KEMENANGAN TANI
9 SIMALINGKAR B
MEDAN DENAI MEDAN AREA MEDAN KOTA
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 TEGAL SARI MANDALA I
1 KOTA MATSUM I 1 PASAR BARU
2 TEGAL SARI MANDALA II
2 KOTA MATSUM II 2 PUSAT PASAR
3 TEGAL SARI MANDALA III
3 KOTA MATSUM IV 3 SEI RENGAS I
4 DENAI 4 TEGAL SARI I 4 MESJID
5 BINJAI 5 TEGAL SARI II 5 PANDAU HULU I
6 MEDAN TENGGARA 6 TEGAL SARI III 6 KOTA MATSUM II
7 PANDAU HULU II 7 PASAR MERAH BARAT
8 SEI RENGAS II 8 TELADAN TIMUR
9 SEI RENGAS PERMATA
9 TELADAN BARAT
10 PASAR MERAH TIMUR
10 SITI REJO I
11 SUKARAMAI I 11 SUDI REJO I
12 SUKARAMAI II 12 SUDI REJO II
MEDAN MAIMUN MEDAN POLONIA MEDAN BARU
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 SUKA RAJA 1 ANGGRUNG 1 PETISAH BARU
Universitas Sumatera Utara
2 AUR 2 MADRAS HULU 2 BABURA
3 JATI 3 SUKA DAMAI 3 MERDEKA
4 HAMDAN 4 POLONIA 4 DARAT
5 SEI MATI 5 SARI REJO 5
6 KAMPUNG BARU
MEDAN SELAYANG MEDAN SUNGGAL MEDAN
HELVETIA
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 BERINGIN 1 KAMPUNG LALANG 1 CINTA DAMAI
2 ASAM KUMBANG 2 TANJUNG REJO 2 DWIKORA
3 TANJUNG SARI 3 SEI SIKAMBING B 3 HELVETIA
4 P. BULAN SELAYANG I 4 SIMPANG TANJUNG 4 SEI SIKAMBING C II
5 P. BULAN SELAYAN II 5 SUNGGAL 5 HELVETIA TIMUR
6 SEMPAKATA 6 BABURA SUNGGAL 6 HELVETIA TENGAH
7 TANJUNG GUSTA
MEDAN PETISAH MEDAN BARAT MEDAN TIMUR
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 SEKIP 1 GLUGUR KOTA 1 GANG BUNTU
2 PETISAH TENGAH 2 KARANG BEROMBAK 2 PERINTIS
3 SEI SIKAMBING D 3 PULO BRAYAN KOTA 3 P. BRAYAN BENGKEL
4 SEI PUTIH BARAT 4 SEI AGUL 4 P. BRAYAN DARAT I
5 SEI PUTIH TENGAH 5 SILALAS 5 P. BRAYAN DARAT II
Universitas Sumatera Utara
6 SEI PUTIH TIMUR I 6 KESAWAN 6 GLUGUR DARAT I
7 SEI PUTIH TIMUR II 7 7 GLUGUR DARAT II
8 SIDODADI
9 P. B. BENGKEL BARU
10 DURIAN
11 GAHARU
MEDAN PERJUANGAN MEDAN TEMBUNG MEDAN DELI
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 TEGAL REJO 1 TEMBUNG 1 MABAR
2 SIDORAME BARAT I 2 BANDAR SELAMAT 2 MABAR HILIR
3 SIDORAME BARAT II 3 INDRA KASIH 3 TITI PAPAN
4 SIDORAME TIMUR 4 SIDOREJO 4 TANJUNG MULIA
5 SEI KERA HILIR I 5 SIDOREJO HILIR 5 TJ. MULIA HILIR
6 SEI KERA HILIR II 6 BANTAN 6 KOTABANGUN
7 SEI KERA HULU 7 BANTAN TIMUR 7
8 PAHLAWAN
9 PANDAU HILIR
MEDAN LABUHAN MEDAN MARELAN MEDAN
BELAWAN
Kelurahan : Kelurahan : Kelurahan :
No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan No Nama Kelurahan
1 PEKAN LABUHAN DELI 1 LABUHAN DELI 1 BAGAN DELI
2 SEI MATI 2 RENGAS PULAU 2 BELAWAN I
3 BESAR 3 TERJUN 3 BELAWAN II
4 MARTUBUNG 4 TANAH ENAM RATUS 4 BELAWAN
Universitas Sumatera Utara
BAHARI
5 LABUHAN DELI 5 5 BELAWAN BAHAGIA
6 BELAWAN SICANANG
A. Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan.
Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang diakui di
Indonesia berfungsi melaksanakan “Judicial power” khususnya dilingkungan
Peradilan Agama yang secara yuridis telah diatur Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman141.
Pengadilan Agama Kelas I A Medan dibentuk berdasarkan Surat Penetapan
Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957. Gedung Pengadilan Agama Kelas I A
Medan yang lama terletak di Jalan Turi No. 18-A Medan, lebih dari 28 tahun
dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978, dan
diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S.A.,
S.H, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, mengingat tanah yang
dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat
141 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal.
45.
Universitas Sumatera Utara
dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas IA yang ada di Sumatera
Utara142.
Pengadilan Agama Kelas IA Medan kini telah memiliki gedung baru yang
terletak di Jalan Sisingamangaraja KM. 8.8 No. 198, Telp. (061) 7851712, Kelurahan
Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dibangun diatas tanah seluas
2.350 M2 dengan sumber dana yang berasal dari APBN tahun 2004, sedangkan luas
Bangunan saat ini seluas 870 M2 , diperoleh melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama
Medan Tahun 2005 dan diresmikan penggunaannya pada hari senin, tanggal 10 Juli
2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir
Manan, S.H., M.CL.143
Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Kelas IA Medan mendapat perluasan
gedung kantor seluas 60 M2 dengan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan 2 tahap,
Tahap pekerjaan I volume pekerjaan telah dilaksanakan 100 % pada tahun 2007,
melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas IA Medan tahun 2007, dan pekerjaan tahap
ke II dilaksanakan pada tahun 2008 melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas IA
Medan tahun 2008.
142http://www.pa-medan.net/id/profil-institusi/sejarah-gedung-kantor-pengadilan-agama-
kelas-ia-medan, di akses, Kamis, 30 Juni 2011, Pukul 08:58 WIB.
143 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Untuk terciptanya penegakan hukum yang memenuhi dan memberi rasa
keadilan berdasarkan hukum Islam bagi rakyat pencari keadilan dan masyarakat
umum, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah
lindungan Allah SWT., maka Pengadilan Agama Medan berpedoman kepada visi dan
misi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Medan.
Adapun Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Medan: ”terwujudnya pengadilan agama medan yang bersih dan bermartabat menuju badan peradilan yang agung”. Dan Misinya:
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan agama medan,
2. Meningkatkan pelayanan prima yang berkadilan,
3. Meningkatkan manajemen pengadilan agama medan yang moderen,
4. Meningkatkan kredibiltas, transparansi dan akuntabilitas.
Adapun motto Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan:”melayani dengan hati dan
hati-hati”Arti/makna tersendiri Logo Pengadilan Agama Medan. Seperti dapat
diperhatikan pada gambar ini
Universitas Sumatera Utara
Logo Pengadilan Agama Kelas IA Medan
Berbentuk Perisai (Jawa:Tameng)/bulat telur
adapun arti logo pengadilan agama kelas 1A Medan meliputi dari beberapa bagian,
diantaranya adalah144 :
1. Garis tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang
menggambarkan 5 (lima) sila dari pancasila,
2. Tulisan: tulisan "Pengadilan Agama Medan" yang melingkar diatas sebatas
garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan badan, lembaga pengguna
lambang tersebut,
3. Lukisan cakra: dalam cerita pewayangan, cakra adalah senjata krishna berupa
panah beroda yang digunakan sebagai senjata "pamungkas" (terakhir). cakra
144 http://www.pa-medan.net/id/profil-institusi/visi-dan-misi, di akses 2011 Pukul 13.00 WIB.
Universitas Sumatera Utara
digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra yang rodanya berputar
dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya
untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan
kebenaran. jadi pada lambang pengadilan agama medan, cakra digambarkan
sebagai cakra yang "aktif" bukan cakra yang "statis",
4. Perisai Pancasila : perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang
sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan
kebenaran. hal itu merupakan cerminan dai pasal 1 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 yang rumusnya "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia.
5. Untaian bungan melati: terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing
terdiri atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai
bagian bawah, 8 (delapan) sifat jeteladanan dalam kepemimpinan
(hastabrata).
6. Seloka "dharmmayukti": pada tulisan "dharmayukti" terdapat 2 (dua) huruf
"m" yang berjajar. hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti"
yang ditulis dengan huruf jawa, dengan menggunakan doble huruf m. huruf
"a" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "a" seperti
pada ucapan kata "acara", "dua", "lupa" dan sebagainya. apabila
menggunakan 1 (satu) huruf "m", huruf "a" yang terdapat pada akhir kata
Universitas Sumatera Utara
"dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "o" pada kata "motor",
"bohong" dan lain-lainnya. kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama,
kebaikan. sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. jadi
kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang
sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.
Menunjuk kepada visi dan misi serta motto dan program kerja Pengadilan
Agama Medan yang bertekad untuk membangun sistem peradilan yang bermartabat
dan berwibawa dalam sebuah peradilan yang bersih, adil, benar, jujur, dan netral,
maka Pengadilan Agama Medan telah membangun rencana strategis (RENSTRA)
sebagai berikut:
1. Perubahan paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan masalah dan
sengketa hukum.
Paradigma ini mencakup 3 strategi pokok:
Pertama: Revitalisasi fungsi Pengadilan Agama Medan untuk mendamaikan
para pihak yang menghadapi masalah dan sengketa hukum. Hakim wajib berusaha
secara sungguh-sungguh meyakinkan pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa
hukum secara damai.
Kedua: Menata kembali cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien,
efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan sistem kerja, agar suatu proses
Universitas Sumatera Utara
perkara benar-benar mengedepankan pelayanan hukum yang berkualitas baik.
Ketiga: Menata kembali hak-hak pihak berperkara dalam penyelesaian perkara agar
tidak berlarut-larut, dapat tuntas secepat mungkin mengingat kepentingan dari pihak-
pihak dan orang ketiga.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Meningkatkan pembinaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan untuk
terujudnya profesionalisme jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan
Agama Medan. Strategi ini dilakukan untuk menanamkan kembali integritas dan
karakter adil, jujur, bermartabat dan dapat dipercaya.
3. Pembinaan Sistem Pengelolaan Peradilan.
Pengelolaan sistem peradilan pada Pengadilan Agama Medan meliputi dua
aspek, yakni sistem pengelolaan administrasi umum dalam lingkungan
kesekretariatan (umum, kepegawaian, dan keuangan,) dan sistem pengelolaan perkara
pada lingkungan kepaniteraan. Selain itu juga dilakukan pengelolaan terhadap bidang
organisasi dan kelembagaan. Pembinaan sistem pengelolaan mencakup pembinaan
tenaga kesekretariatan dan kepaniteraan, kelompok kerja (timwork), keuangan,
prasarana dan sarana, sistem pengawasan keorganisasian dan kelembagaan,
perencanaan, dan lain-lain. Strategi ini dilakukan agar kinerja Pengadilan Agama
Medan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.
Universitas Sumatera Utara
4. Peningkatan sarana dan Prasarana.
Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang pelaksanaan TUPOKSI Peradilan
untuk terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi secara efisien dan efektif
dibutuhkan sarana dan prasarana serta fasilitas IT yang memadai.
5. Pengembangan Sistem Informasi.
Pengembangan sistem informasi Pengadilan Agama Medan dilaksanakan
melalui teknologi informasi antara lain sistem jaringan kerja (network), SIADPA dan
website. Pengembangan informasi tersebut bertujuan untuk memberi akses informasi
yang akurat kepada masyarakat dan memberikan pelayanan hukum secara efektif dan
bertanggung jawab. Keterbukaan informasi sudah berjalan namun masih perlu
peningkatan baik sarana dan prasana maupun sumber daya manusianya, oleh karena
itu Pengadilan Agama Medan akan meningkatkan program tersebut untuk tahun-
tahun berikutnya. Dan seiring itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan telah
menerbitkan surat keputusan Nomor: W2-A1/2654/HM.02.3/XII/2010 Tanggal 14
Desember 2010 Tentang Tim Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Agama
Medan.
5. Pengendalian terhadap tindakan yang merugikan rakyat pencari keadilan
Pengendalian ini dilakukan secara preventif dan represif melalui sistem
Pengawasan Internal Melekat dan Pengawasan Reguler terhadap sistem, pejabat dan
Universitas Sumatera Utara
pegawai Pengadilan Agama Medan. Strategi pengendalian dilaksanakan melalui
pengawasan yang terus menerus oleh atasan langsung kepada bawahannya dan atau
juga oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk terhadap bidang-bidang kerja di
Pengadilan Agama Medan.
Universitas Sumatera Utara
Top Related