STANDARISASI DAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SERTIFIKASI
PANGAN OLAHANPANGAN OLAHAN
Agus Suyanto, STP, MSiPelatihan Industri Pangan Rumah Tangga Kab. Dan Kota Bima NTB, Mei-Juni 2013
1
Sifat sertifikasiSifat sertifikasiAda 2 sifat sertifikasi :
1. MANDATORY : dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah. Contoh : Sertifikat produk (Prima, P-IRT, MD, HACCP, Halal, Organik, Pangan Segar)2. VOLUNTARY : dilakukan tanpa ada kewajiban dari pemerintah.Contoh : Sertifikat sistem ISO-9001 (SMM), ISO-18001 (keselamatan kerja), dsb.
2
Kewenangan sertifikasiKewenangan sertifikasi
Produk olahan : - Sertifikat P-IRT Dinas Kesehatan kab/kota - Sertifikat HACCP BPOM - Sertifikat Halal LPPOM MUI.- Sertifikat MD BPOM
3
Dasar Hukum P-IRTDasar Hukum P-IRTUU RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.00.05.5.1640, Tanggal 30 April 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT )
4
Mengurus Ijin Pangan Mengurus Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (P-Industri Rumah Tangga (P-IRT), Syarat-syarat:IRT), Syarat-syarat:1. Mengikuti Penyuluhan
Keamanan Pangan 2. Mengisi formulir permohonan
izin PIRT 3. Foto copy KTP, 1 lembar 4. Pas foto 3 x 4, 3 lembar 5. Menyertakan rancangan label
Makanan / Minuman
5
Prosedur Perijinan P-IRT Prosedur Perijinan P-IRT 1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Kesehatan . 2. Pemeriksaan berkas (1 hari) Persetujuan Kadinkes (1
hari) 3. Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan
keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali
4. Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan (1 hari)
5. Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari) 6. Membayar retribusi. 7. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga diserahkan
(1 hari) Total waktu 6 hari s/d 3 bulan
6
Pengecualian : Susu dan hasil olahannya Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku, Pangan kaleng, Pangan bayi, Minuman beralkohol, Air minum dalam kemasan (AMDK), Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI, Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM
7
Masa Berlaku : tidak ada batas waktuPencabutan dan Pembatalan SPP-IRT apabila : Pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama yang tertera pada SPP-IRT Produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa.
8
Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP – IRT) Sertifikat diberikan untuk 1 (satu) jenis produk pangan Nomor Sertifikat PP – IRT terdiri dari 12 angka (digit) yaitu: angka ke-1 menunjukkan kode jenis kemasanangka ke-2, 3 menunjukkan nomor urut jenis produkangka ke-4,5,6.7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kotaangka ke-8, 9 menunjukkan nomor urut produk P IRT yang telah memperoleh SPP-IRTangka ke-10,11,12 menunjukkan nomor urut P-IRT di Kabupaten/kota yang bersangkutan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dicantumkan pada label produk pangan IRT dengan
9
Contoh : P – IRT No. Contoh : P – IRT No. 206347102025206347102025
2 = jenis kemasan adalah pfastik06 = kelompok jenis pangan yaitu
tepung dan hasif olahnya dan jenis produknya adalah biscuit
3471 = kode propinsi, kabupaten/kota adalah propinsi DIY, kota Yogyakarta
02 = nomor urut jenis pangan yang ke- 2 memperoleh nomor sertifikat produksi
025 = nomor urut perusahaan IRT di kabupaten / kota setempat (Yogyakarta)
10
Sertifikat HalalSertifikat HalalFatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia
yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam.
Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun,
11
Ketentuan oleh LP POM Ketentuan oleh LP POM MUIMUI
1. Mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. 2. Berkewajiban mengangkat secara resmi
seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
12
Pemohon
Badan POMBadan POM
PemeriksaanKelengkapan data
Pelaksanaan audit oleh Tim Auditor
(Dept. Agama, MUI dan Badan POM)
Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Syarat CPPBSyarat CPPB
PemohonPemohon
Data LengkapData Lengkap
Sertifikat HalalSertifikat HalalMemenuhi Syarat Memenuhi Syarat
CPPBCPPB
Data Tidak LengkapData Tidak Lengkap
Dept. AgamaDept. Agama
Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
LPPOM MUI
SkemaSertifikasi dan Labelisasi Halal
PRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKANPRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKANUNTUK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALALUNTUK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
Produk yang terdaftar di Badan POM (mempunyai nomor pendaftaran MD/ML) diajukan ke Badan POM.
Produk yang mempunyai nomor pendaftaran SP/P-IRT diajukan ke Balai POM setempat
Restoran diajukan ke Majelis Ulama Indonesia.
TATA CARA PERMOHONANTATA CARA PERMOHONANPemohon mengisi permohonan (tiga rangkap) yang
dilengkapi dengan : Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT)….
Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum dipersetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM
SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik Flow Chart (Diagram Alir Proses Produksi) Lay Out Sarana Produksi/Pabrik Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau
spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan(dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut)
Bahan yang berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam
PELAKSANAAN AUDIT
Waktu Audit disepakati bersama Dalam keadaan berproduksi Mempresentasikan proses produksi Diizinkan untuk difoto ( bila diperlukan ) Menyiapkan PO/DO bahan-bahan ( 2 bulan terakhir)
1. Badan POM, Penilaian segi Higiene dan Sanitasi Perusahaan , CPPB, Mutu dan keamanan
pangan. 2. LPPOM MUI, Penilaian segi kehalalan bahan baku
dan proses produksi3. Departemen Agama, Penilaian segi pertanggungjawaban kehalalan produk dan layanan karyawan muslim
AUDITOR DAN TUGAS TIM AUDIT
HASIL AUDIT
Memenuhi Syarat a. Kehalalan Produk (Sesuai hasil pemeriksaan dan Rapat Komisi Fatwa) b. CPPB memenuhi syarat CPPB, minimal Nilai B Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI, berdasarkan hasil pertimbangan kedua hal tersebut diatas Labelisasi dikeluarkan olen Badan POM berdasarkan : Sertifikat Halal dan Hasil Perbaikan CPPB
Tidak Memenuhi Syarat a. Perusahaan harus melengkapi dalam waktu
3 (tiga) bulan sejak dilakukan audit, b. Apabila belum bisa dipenuhi, maka akan
dilakukan audit ulang
MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN LABEL MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN LABEL HALALHALALDua tahunTiga bulan sebelum habis harus
memperbaharuiTidak memperpanjang, harus
menghilangkan tulisan halal
JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN
Produsen harus mempunyai :a. Sistem Jaminan Halalb. TIM Internal Auditor HALAL
Hubungi kamiHubungi kamiAgus Suyanto, STP, M.SiProgram Studi Teknologi Pangan
Univ. Muhammadiyah SemarangEmail:
[email protected] http://tekpan.unimus.ac.id