BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Seiring dengan berkembangnya suatu kota, kebutuhan infrastruktur pun juga akan
terus meningkat. Kebutuhan akan lahan pun juga akan semakin meningkat.
Pembangunan yang tidak terkendali mendorong terjadinya konversi pemanfaatan lahan
dan berdampak terhadap lingkungan.
Kasus konversi perubahan pemanfaatan lahan ini kerap terjadi di kota Bandung.
Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di kota Bandung mendorong pemerintah
maupun investor untuk melakukan pembangunan kawasan hunian atau perumahan.
Kasus perubahan pemanfaatan lahan di kota Bandung yang masih sering dibicarakan
dan belum terselesaikan adalah kawasan Bandung Utara.
Pada umumnya Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan ruang terbuka
hijau memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan
perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung. Daerah Cekungan Bandung
adalah sebagian wilayah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota
Bandung, seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten
Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Salah satu kasus pengalihfungsian lahan terjadi di daerah Punclut, kelurahan
Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap. Daerah Punclut memiliki peran penting dalam siklus
ekologi kota Bandung, yaitu sebagai daerah resapan air. Selain itu penetapan daerah
Punclut sebagai kawasan lindung telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat
Nomor 2 Tahun 2003 dan didukung oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2
Tahun 2004 sebagai daerah konservasi. Namun tetapi, daerah punclut memiliki
kelebihan lain berupa daya tarik alam. Adanya potensi ini membuat pengelola swasta
berencana untuk mengalih fungsikan lahan konservasi tersebut menjadi kawasan
hunian dan pariwisata terpadu.
Tugas Individu TGL – hal. 1
1.2Landasan Teori
1.2.1 Perumahan
Menurut Undang – Undang nomor 4 tahun 1992 bab 1 (pasal 1) adalah
sebagai berikut:
”Perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana lingkungan”.
1.2.2 Daerah Pariwisata
Menurut Perda Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2008 tentang
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung utara bab 1 (pasal 1)
adalah sebagai berikut:
“Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usahausaha
yang terkait di bidang tersebut, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.
1.2.3 Kawasan Lindung/ Konservasi
Menurut Perda Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2008 tentang
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung utara bab 1 (pasal 1) dan
UU. No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bab 1 (pasal 1), kawasan
lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya
buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.
Tugas Individu TGL – hal. 2
1.2.4 Daerah Resapan Air
Menurut Perda Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2008 tentang
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung utara bab 1 (pasal 1)
adalah sebagai berikut:
“Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi
untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian akuifer yang
berguna bagi sumber air”.
1.2.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Menurut UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Ruang terbuka hijau
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Tugas Individu TGL – hal. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Resume
Punclut merupakan kawasan yang mempunyai bentang alam dengan topografi
berbukit sampai bergunung, kelerengan rata-rata > 40%, berada pada ketinggian 850 –
1.000 m dpl. Istilah Punclut diperkirakan singkatan dari Puncak Ciumbuleuit karena
memang letaknya di ujung Jalan Ciumbuleuit yang menanjak mulai dari Jl Cihampelas
dan Jl Babakan Siliwangi Bandung . Kawasan punclut ini membentang dari ujung Jalan
Ciumbeulit sampai ujung Jalan Dago (Jl. Juanda). Istilah ini kemudian semakin populer
setelah banyak orang mengetahui atas potensi alamnya yang dapat dijadikan sebagai
tempat untuk melihat kota Bandung dari kejauhan.
Permasalahan lahan yang ada di Punclut sebenarnya berawal pada tahun 1961.
Saat itu Lahan Punclut adalah lahan miliki negara yang dulunya merupakan lahan eks-
hak Erfpacht atau bekas lahan perkebunan teh pada jaman penjajahan Belanda. Saat
itu Kepala Inspeksi Agraria Jabar mengalihkan tanah eks erfpacht tersebut menjadi hak
milik kepada lebih dari 900 orang untuk dimanfaatkan sebagai lahan garapan pertanian.
Namun kemudian pada tahun 1997 Menteri Agraria memutuskan untuk mencabut hak
Tugas Individu TGL – hal. 4
Kota Bandung dapat dilihat dengan jelas dari Punclut
milik tanah tersebut menjadi milik negara kembali dengan alasan lahan tersebut tidak
dimanfaatkan. Selanjutnya untuk mengembangkan wilayah Punclut, menteri agraria
memutuskan bahwa tanah/lahan tersebut akan dimanfaatkan oleh salah satu
pengembang/developer, yaitu PT Dam Utama Sakti Prima (PT DUSP). Hal ini dilakukan
karena tidak adanya dana yang cukup dari pemerintah pusat untuk melakukan
pengembangan. Akhirnya PT DUSP merencanakan untuk mengembangkan kawasan
Punclut menjadi kawasan perumahan dan wisata terpadu. Keputusan menteri ini
kemudian didukung oleh Walikota Bandung pada tahun 2000 dengan mengeluarkan ijin
lokasi kepada PT DUSP. Rencana pembangunan di atas lahan konservasi ini dikenal
sebagai rencana “Allegro Altura”, dimana disitu akan dibangun convention hall, hotel,
music hall, Singapore
International School, Rumah
sakit butik dan skyhome
(konsep hunian baru).
Tugas Individu TGL – hal. 5
Konsep pembangunan Allegro Altura skyhome sebagai hunian terobosan baru
Kawasan berwarna hijau adalah kawasan konservasi dan daerah resapan air
Letak rencana pembangunan Allegro Altura yang berada diatas lahan konservasi dan resapan air
Gambar fungsi lahan daerah Punclut, kelurahan Ciumbuleuit
Kawasan berwarna kuning adalah kawasan permukiman yang sudah lama diatur dalam RTRW kota Bandung
Namun rencana pengembangan “Allegro Altura” ini menuai banyak pertentangan
dari kalangan masyarakat. Menurut RTRW kota Bandung, lahan yang berada di wilayah
Punclut merupakan lahan konservasi, sedangkan menurut Peraturan Daerah Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2003 lahan tersebut merupakan kawasan lindung. Menurut
direktorat geologi dan tata lingkungan, sedikitnya 60% dari sekitar 108 m3 air tanah
yang masuk ke cekungan Bandung berasal dari KBU, termasuk dari Punclut. Sehingga
kawasan tersebut bertanggung jawab atas keberlanjutan kehidupan dibawahnya.
Dalam kasusnya, terjadi tumpang tindih kebijakan tentang status lahan daerah
Punclut, ada kebijakan yang mengatakan bahwa lahan itu adalah lahan konservasi
namun terjadi pemberian izin lokasi untuk melakukan pembangunan yang mengalihkan
fungsi utama lahan tersebut. Desakan penghentian pembangunan dari masyarakat kota
Bandung akhirnya membuat pemerintah memutuskan bahwa lahan Punclut berstatus
quo pada tahun 2005, sehingga segala bentuk pembangunan fisik yang terjadi disana
dihentikan dan sampai saat ini masih belum ditemukan titik terangnya.
Tugas Individu TGL – hal. 6
2.2 Sintesa
Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, bahwa kawasan lindung memiliki
arti dan fungsi yang jauh berbeda dengan kawasan perumahan maupun pariwisata.
Disini, kawasan lindung/konservasi diartikan sebagai kawasan yang fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber
daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan. Sedangkan perumahan menurut Undang – Undang nomor 4 tahun 1992
bab 1 (pasal 1) adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan”. Sehingga, permasalahan konversi pemanfaatan lahan yang terjadi di
Punclut dapat diasumsikan sebagai suatu permasalahan lahan dimana bisa berdampak
buruk pada lingkungan sekitarnya.
Selain landasan teori
yang telah diuraikan di atas,
dijelaskan pula dalam Keppres
nomor 32 tahun 1990 tentang
pengelolaan kawasan lindung,
bahwa pengelolaan atau
pengembangan yang dilakukan
di dalam kawasan lindung
bertujuan untuk mencegah
timbulnya kerusakan fungsi
lingkungan hidup. Contoh fungsi lingkungan hidup seperti kemurnian air, terjaganya
iklim makro, dan terlindungnya fauna dan flora yang ada disana. Namun pada
kenyataannya, pengelolaan yang terjadi di kawasan lindung Punclut jauh dari apa yang
telah dijelaskan dalam Keppres. Pengelolaan yang mengalihfungsikan lahan konservasi
menjadi kawasan hunian dan pariwisata bukanlah suatu pengelolaan yang ditujukan
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang ada disana.
Tugas Individu TGL – hal. 7
Apabila pengalihfungsian lahan di daerah Punclut terus berjalan, maka akan
timbul masalah-masalah baru terkait dengan kelestarian alam maupun keberlanjutan
kehidupan di daerah cekungan bandung. Letak Punclut yang tinggi membuatnya
berperan sebagai kawasan resapan air, dimana kawasan resapan air ini memiliki fungsi
selain sebagai tempat pengumpulan akuifer (air tanah) juga untuk melindungi daerah
dibawahnya dari berbagai bencana alam, seperti banjir, longsor dll. Telah dikatakan
pula di dalam resume, bahwa 60% dari sekitar 108 m3 air tanah yang masuk ke
cekungan Bandung berasal dari KBU, termasuk dari Punclut. Sehingga bila
pengalihfungsian lahan tetap terjadi, kota bandung bisa mengalami kelangkaan air
murni.
Tugas Individu TGL – hal. 8
BAB III
KESIMPULAN
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula kebutuhan
akan lahan. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengembangan atau
pembangunan yang dilakukan di tiap wilayah. Pembangunan yang tidak terkontrol
dapat mendorong adanya konversi pemanfaat lahan, contohnya seperti lahan RTH
menjadi perumahan, hal ini tentunya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia akan tempat tinggal. Namun perubahan seperti ini berdampak pada
penurunan kualitas lingkungan.
Kasus serupa terjadi di kota Bandung, tepatnya di daerah Punclut, kelurahan
Ciumbeleuit. Dalam kasus ini, menteri agraria didukung pemerintah kota Bandung ingin
mengembangkan lahan Punclut sehingga dapat bermanfaat. Akan tetapi, kurangnya
dana mengharuskan pihak pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu
PT Dam Utama Sakti Prima. Rencana pengembangan yang akan dilakukan PT DUSP
adalah mengubah lahan konservasi di Punclut menjadi kawasan hunian dan pariwisata.
Padahal sudah jelas tercantum di beberapa acuan hukum, bahwa kawasan
konservasi/lindung memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi daerah
bawahannya.
Dari kasus konversi pemanfaatan lahan yang terjadi di Punclut, dapat dikatakan
bahwa pengembangan jenis pemanfaatan ruang seharusnya diperhatikan sesuai
dengan fungsinya kedepan. Contohnya kawasan Punclut yang berfungsi sebagai
daerah resapan air dan pelindung daerah bawahannya. Jangan sampai terjadi
pemaksaan atau pengalihfungsian lahan dengan seenaknya, karena dapat berdampak
lebih lanjut bagi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, perlu diperhatikan pula peraturan
yang berlaku, seperti UU, Keppres dan Perda, serta kondisi sosial masyarakat
setempat terkait dengan pengalihfungsian pemanfaatan lahan.
Tugas Individu TGL – hal. 9
Daftar Pustaka
http://bataviase.co.id/node/286528
http://forum-rimbawan-indonesia.blogspot.com/2006/10/ratusan-aktivis-
lingkungan-di-bandung.html
http://dsawung.multiply.com/journal/item/290
http://envirozer.blogspot.com/2008/07/kertas-posisi-batalkan-perda-
perubahan.html
http://indrakh.wordpress.com/2008/04/23/quo-vadis-kawasan-bandung-utara/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?
p=50944319&highlight=allegro+altura#post50944319
Tugas Individu TGL – hal. 10
Top Related