1
KONSEP DASAR DAN KEBIJAKANLEMBAGA AKREDITASI MANDIRI -
PERGURUAN TINGGI
Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT)Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT)ASOSIASIASOSIASI PERGURUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA TINGGI SWASTA INDONESIA
Semarang, 4 September 2013Semarang, 4 September 2013
M Budi Djatmiko Ketua Tim LAM-PT APTISI PUSAT
2
AGENDA DAN DISKUSI SEMINAR
o Grand Desain Sistem Grand Desain Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Akreditasidan Akreditasi
o Dasar Hukum LAM-PT : Dasar Hukum LAM-PT : Peraturan dan PerundanganPeraturan dan Perundangan
o Rencangan LAM PT di Rencangan LAM PT di bandingkan dengan BAN-PTbandingkan dengan BAN-PT
o Standar dan ProsedurStandar dan Prosedur
3
DISKRIMININASI VS KEADILAN
Data statistik 20121.Prodi di Indonesia 16.7772.PTN 933.PTS 3.2194.Prodi PTN 4.721 5.Prodi PTS 12.0566.Prodi terakreditasi 8.638 prodi7.Belum akreditasi & kedaluarsa 8.139 prodi
RINGKASAN POSTUR APBNP 2012 DAN APBN 2013(miliar rupiah)
A. PENDAPATAN NEGARA 1.358.205,0 1.529.673,1 171.468,1 12,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.357.380,0 1.525.189,5 167.809,6 12,4
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.016.237,3 1.192.994,1 176.756,8 17,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 341.142,6 332.195,4 (8.947,2) (2,6)
II. PENERIMAAN HIBAH 825,1 4.483,6 3.658,5 443,4
B. BELANJA NEGARA 1.548.310,4 1.683.011,1 134.700,7 8,7
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.069.534,4 1.154.380,9 84.846,4 7,9
1. Belanja K/L 547.925,6 594.597,6 46.672,0 8,5
2. Belanja Non-K/L 521.608,9 559.783,3 38.174,4 7,3
a.l Tambahan Anggaran 0,0 12.745,4 12.745,4
- Penyesuaian Pendidikan 0,0 3.938,1 3.938,1
- Non-Pendidikan 0,0 8.807,3 8.807,3
II. TRANSFER KE DAERAH 478.775,9 528.630,2 49.854,3 10,4
1. Dana Perimbangan 408.352,1 444.798,8 36.446,7 8,9
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70.423,9 83.831,5 13.407,6 19,0
Total Anggaran Pendidikan 310.847,9 336.849,0 26.001,0 8,4
% Thd Belanja Negara 20,1 20,0 (0,1) (0,3)
C. KESEIMBANGAN PRIMER (72.319,9) (40.094,2) 32.225,7 (44,6)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (190.105,3) (153.338,0) 36.767,4 (19,3)
% Defisit Terhadap PDB (2,23) (1,65) 0,57 (25,67)
E. PEMBIAYAAN (I + II) 190.105,3 153.338,0 (36.767,4) (19,3)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 194.531,0 172.792,1 (21.738,9) (11,2)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) (4.425,7) (19.454,2) (15.028,5) 339,6
2013
Selisih thd APBNP 2012
Nominal %APBN
Uraian2012
APBNP
5
DISKRIMINASI VS KEADILAN
Data statistik 20121.Rata-rata Anggaran PTN Rp. 15.jt/mahasiswa/semester;2. Diluar anggaran pembangunan kampus, gaji dosen dan karyawan;3.DIPA PTN +/- 62 Trilun/th4.Bantuan Operasional untuk 93 PTN 2,7 Triliun;5.Bagaimana dengan PTS?
6
Pekerjaan Rumah Kita & Peraturan Menteri
1. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional)
2. Pendidikan Jarak Jauh3. LAM 4. Sertifikat Profesi dan
Kompetensi5. Jenjang jabatan akademik6. Penerimaan mahasiswa PTN7. Pendanaan dari pemerintah
daerah kota & Provinsi8. Pemenuhan hak mahasiswa9. (26 P MENTRI & 6 P
PEMERINTAH)
PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(sejak tahun 2003)
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalUndang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional
PendidikanRencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang
Badan Akreditasi Nasional - Perguruan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang
Perangkat Akreditasi Program Studi SarjanaKebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP
No. 17/2010Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010UU Pendidikan Tinggi No. 12 Th. 2012 (Diperkuat)
7Kemudian Th. 2010 lahir BPSDM PK-PMP
8
SIKLUS PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Formulasi Kebijakan
(Plan)
Implementasi (Do)
Monitoring dan Evaluasi (Check)
Rekomendasi (Action)
9
PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN
KEPUTUSANAKREDITASI
EVALUASI EKSTERNAL/AKREDITASI
dan seterusnya…
PERBAIKANINTERNAL
EVALUASI-DIRI
CQI = Continuous Quality Improvement QMS = Quality Management System
►►►budaya mutu
DEFINISI MUTU PENDIDIKANPENDIDIKAN BERMUTU ADALAH PENDIDIKAN YANG MAMPU
MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BELUM MENCAPAI SNP/STANDAR
MEMENUHI SNP/ MANDIRI
MELAMPAUI SNP/ SP-BI SP-BERKEUNGGULAN
LOKAL
PENETAPAN STANDAR @ SNP disusun oleh BSNP dan ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan Nasional. @ SNP mencakup: 1. Standar Isi
2. Standar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tendik5. Standar Sarana dan Prasarana6. Standar Pengelolaan7. Standar Pembiayaan8. Standar Penilaian
@ SNPT adalah SNP ditambah Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
@ Menjadi acuan penetapan standar pada seluruh satuan pendidikan yang dijabarkan ke dalam komponen dan indikator.
PEMENUHAN STANDAR
Pemenuhan standar dilaksanakan berdasarkan peta mutu pendidikan.
Peta ini dikembangkan dari evaluasi diri satuan pendidikan yang telah direviu oleh Tim Audit Mutu Internal
Data dikelola dalam sistem informasi mutu pendidikan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui PPMP di tingkat Pusat dan LPMP di tingkat Provinsi.
Peta mutu menjadi dasar pengembangan rencana kerja yang dilakukan oleh pembina, penyelenggara, serta pelaksana satuan pendidikan.
PENGUKURAN PENCAPAIAN STANDARProses pemenuhan standar diukur tingkat
ketercapaiannya untuk melihat keefektivan pelaksanaan.
Pengukuran pencapaian standar dilakukan secara:internal oleh Tim Evaluasi Mutu Internal, eksternal oleh BAN atau Lembaga Akreditasi
Mandiri (LAM) yang mendapat pengakuan Menteri Pendidikan Nasional, dan
penilaian hasil belajar
PENGEMBANGAN STANDAR
Hasil pengukuran dianalisis sebagai pijakan pengembangan standar.
Pengembangan tersebut berupa rumusan koreksi atas komponen dan indikator SNP/SNPT.
Rumusan koreksi digunakan oleh BSNP untuk melakukan pengembangan standar.
PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(sejak tahun 2003)
Dari akreditasi sukarela menjadi wajib
Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi
Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib
Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk
15
16
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 1 ayat 22
PENJAMINAN MUTU
Internal ►► EVALUASI DIRI Eksternal ►► AKREDITASI
“ … a formal, published statement regarding the qualityquality of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on agreed standardsagreed standards (CRE, 2001).”
“… a process of external quality reviewexternal quality review used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for quality assurancequality assurance and quality improvementquality improvement (CHEA, 2000).”
accountabilitaccountabilityy
“… a window into higher education institution”
(Peril & Promise, WB 2000)
17
1. Dapat mengetahui kinerja tiap dosen karyawan di PT melalui instrumen evaluasi mandiri internal dan evaluasi eksternal : promisi, rotasi & demosi.
2. Dapat mengukur apresiasi pada pimpinan PT dan ka prodi, semakin tinggi nilai akreditasi semikin dapat diapresiasi lebih baik.
3. Sebagai Key Performance Indicators dalam menilai kemajuan lembaga (PT/PRODI)
4. KPI atau instrumen LAM dapat dikaitkan dengan pengajian dosen, karyawan dan pimpinan
5. Menjadi patok duga keberhasilan antar Prodi atau antar PT
18
No.
Standar
1 Standar Isi2 Standar Proses3 Standar Kompetensi Lulusan4 Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan5 Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan6 Pengelolaan Program Studi7 Standar Pembiayaan8 Standar Penilaian9 Standar Penelitian10 Standar Pengabdian Kepada
Masyarakat
ELEMEN STANDAR LAM-PT ELEMEN STANDAR LAM-PT
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB(1)
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
19
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 60 ayat 1 dan 2
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB(2)
Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
20
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 61 ayat 2 dan 3
2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 60 ayat 1
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 86 ayat 1
3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNALSUKARELA MENJADI WAJIB
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
22
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 91
UU RI Pendidikan Tinggi No. 12/2012 BAB III Pasal 53
Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) terdiri atas :a.a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh PTb.b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi
4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGALMENJADI MAJEMUK
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
23
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 60 ayat 2
Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 86 ayat 2
4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGALMENJADI MAJEMUK, Tercantum dalam UU-RI No. 12/2012 BAB III
PENJAMINAN MUTU Bagian ketiga AKREDITASI
Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) terdiri atas :a.a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh PTb.b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi
24
Bab III Pasal 53
Bab III Pasal 55
(5) Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
25
LAM-1 LAM-2 LAM-3 LAM-4
LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri
LAM-n
Contoh: •LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (Kemdiknas – Kemkes) •LAM Bidang Teknik - akan diajukan dengan hibah luar negeri
BAN-PT (akreditasi institusi dan
penjamin mutu LAM)
Kerjasama BAN-PT denganasosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan
26
Terdiri minimal dari 6 rumpun ilmu sesuai dg UU PT 12/12, Pasal 10 :1.Agama2.Homaniora3.Sosial4.Alam5.Formal6.Terapan
Catatan : Lihat di penjelasan uu PT 12/12 pasal 10 & dimungkinkan pengembangan sesuai dengan cabang ilmu
27
28
29
30
Lembaga Penjamin
Mutu
Perguruan Tinggi
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi
BSNP
BAN-PT
Lembaga Layanan
Pend. Tinggi
Lembaga Akreditasi Mandiri
Lembaga Akreditasi Mandiri
Lembaga Akreditasi Mandiri
Perguruan Tinggi
MasyarakatPemerintah
Ketentuan Baru
Ketentuan Saat Ini
(Wilayah)
32
1. Desakan APTISI dari tahun 2007-hingga 2011, kebijakan BAN-PT tidak berpihak pada PTS.
2. Realitasnya, Sampai kapanpun BAN-PT tidak akan mungkin mampu mengakreditasi semua prodi (dg prodi mendekati angka 17.000)
3. Anggaran pemerintah yang terbatas (rata-rata pertahun 1.300 PS, tahun ini 3.200 PS)
4. Tidak memiliki aseseor.5. BAN-PT hanya mampu menilai tanpa memberikan
solusi kongkrit, (90% asesor dari PTN, tdk pernah mengelola PTS)
Dukacita Pemotongan
Anggaran
RENSTRA DEPDIKNAS? RENSTRA DEPDIKNAS? Thn 2010 semua PS terakreditasi Thn 2010 semua PS terakreditasi
20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011
6000600080008000
1000010000120001200014000140001600016000
1800018000
2000020000
2200022000
8600
13600
10600
16600
19600
= TARGET
17000
18200
19400
20600
21800
23000
= Jml PS di Indonesia
2400024000
7000
CAPAIAN
8525
BULATKAN SIKLUS AKREDITASI
TUGAS BAN-PT Sebelum UU-PT 12/12 TUGAS BAN-PT Sebelum UU-PT 12/12 ( Dalam Permendiknas No. 28/2005)
34
1. Merumuskan kebijakan operasional.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan.3. Melaksanakan akreditasi
perguruan tinggi.
TUGAS BAN-PT & LAM-PTTUGAS BAN-PT & LAM-PT Dalam UU-PT 12/12 Dalam UU-PT 12/12
35
Bagian Ketiga : Akreditasi Pasal 55(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
TUGAS BAN-PT & LAM-PTTUGAS BAN-PT & LAM-PT Dalam UU-PT 12/12 Dalam UU-PT 12/12
36
(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
TUGAS BAN-PT & LAM-PTTUGAS BAN-PT & LAM-PT Dalam UU-PT 12/12 Dalam UU-PT 12/12
37
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
TUGAS BAN-PT & LAM-PTTUGAS BAN-PT & LAM-PT Dalam UU-PT 12/12 Dalam UU-PT 12/12
38
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
39
N0. STANDAR JML ELEMEN
JML DESKRIPTOR
PRODI FAK/ST
1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
5 3 3
2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
8 6 6
3 MAHASISWA DAN LULUSAN 8 17 5
4 SUMBERDAYA MANUSIA 6 23 6
5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
11 27 3
6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI
6 16 12
7 PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
9 8 7
BAN-PT
40
No. Standar Bobot Standar (%) Jumlah Butir Bobot Butir (%)
1 Standar Isi 10 10 1
2 Standar Proses 12 18 0,67
3 Standar Kompetensi Lulusan 10 10 1
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12 12 1
5 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
10 10 1
6 Pengelolaan Program Studi 10 15 0,67
7 Standar Pembiayaan 8 10 0,8
8 Standar Penilaian 8 8 1
9 Standar Penelitian 12 8 1,5
10 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
8 8 1
100
ELEMEN STANDAR LAM-PT ELEMEN STANDAR LAM-PT
Standar Nasional PT
41
Jenjang Isi Proses
Lulusan
PTK
Sarpras
Kelola
Biaya
Penilaian
Lingkup
Pendidikan Dasar Delapan
Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Pendidikan
Pendidikan Menengah
Pendidikan
Pendidikan Tinggi
Delapan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT)
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kpd Masy.
Baru
42
Borang Program Studi:• Identitas Program Studi• Identitas Pengisi Borang Program Studi• Isian Data Setiap Standar
Borang Fakultas/Sekolah Tinggi:• Identitas Fakultas/Sekolah Tinggi• Fakultas/Sekolah Tinggi • Isian Data Setiap Standar
43
Instrumen Prodi dan Fakultas disatukan yang terdiri :
• Identitas Program Studi• Identitas Pengisi Borang Program Studi• Isian Data Setiap Standar• Lampiran
Instrumen kehasan prodi
44
PENGIRIMAN EVALUASI DIRIDAN BORANG
SERTALAMPIRAN
KEPADA BAN-PT(Prodi)
VALIDASI(anggota BAN-PT)
ASESMENLAPANGAN
(Asesor BAN-PT)
ASESMENKECUKUPAN
(Asesor BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI
(Pleno BAN-PT)
PENGUMUNANHASIL AKREDITASI
(Ka/Sek BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno BAN-PT)
1200 ++ asesor
15 anggota 3 staf ahli
BAN-PT
45
PENGIRIMAN EVALUASI DIRIDAN BORANG
SERTALAMPIRAN
KEPADA LAM-PT(Melalui soft dan hard copy)
VALIDASI(anggota LAM-PT)
ASESMENLAPANGAN
(Asesor LAM-PT)
ASESMENKECUKUPAN
(Asesor LAM-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI
(Pleno LAM-PT)
PENGUMUNANHASIL AKREDITASI
(Ka/Sek LAM-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno LAM-PT)
asesor diutamakan dari PTS (+/-1500)
15 anggota 3 staf ahli (Rencana dari BAN PT atau ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology),
The Alliance on Business Education and Scholarship for
Tomorrow, a 21st Century Education (ABEST21), ASEAN University Network on Quality
Assurance (AUN-QA
Setiap prodi bisa self assesment
46
Catatan: program studi belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi BAN-PT
47
Catatan: program studi belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi
48
PeringkatSkor Setiap Jenjang Program Studi
Diploma SarjanaMagiste
rDoktor
A361 - 400
361 - 400
361- 400
361- 400
B301 - 360
301 - 360
301- 360
301- 360
C200 - 300
200 - 300
200- 300
200- 300
Tidak Terakredit
asi< 200 < 200 < 200 < 200
BAN-PT
49
PeringkatSkor Setiap Jenjang Program Studi
Diploma SarjanaMagiste
rDoktor
Internasonal
700 -1000
700 -1000
700 -1000
700 -1000
Unggul Nasional
600 - 700
600 - 700
600 - 700
600 - 700
Terakreditas
300- 1000
300 - 1000
300- 1000
300- 1000
Tidak Terakredit
asi< 300 < 300 < 300 < 300
Bagai mana dengan Lembaga Akreditasi Mandiri?
Setidaknya ada 5 Permasalahan yang harus dijawab agar LAM PT ini bisa berdiri sesuai dengan harapan masyarakat khususnya PTS :
1. Pendanaan/Pembiayaan & SKB2. Legalitas (ASPEK HUKUM)3. Pembuatan Borang/instrumen4. Sosialisasi pada PT dan Masyarakat
5. Independensi6. Terpercaya
Pengalaman Membuktikan1. Ban PT membutuhkan waktu kurang lebih
2 tahun untuk mempersiapkan borang dan 1 tahun untuk sosialisasi (dengan berbagai kekurangan yg ada tetap berjalan)
2. Ban PT (1994-2012) membutuhkan 18 tahun lebih untuk menghadirkan borang yang boleh dikatakan sudah sangat baik walau belum menyentuh permasalahan yang ada.
3. EMI (Evaluasi MUTU Internal), dibuat dalam waktu 1 tahun langsung disosialisasikan, sampai sekarang masih dalam proses perbaikan.
4. LAM-PT bagaimana?
Tim LAM-Prodi : 1. Dibutuhkan tim yang kuat2. Anggota tim sebaiknya memiliki
integritas dan komitmen yang tinggi, yang di back up oleh perguruan tingginya.
3. Tim tidak terlalu banyak
4. Mereka yang memahami borang BAN PT, Instrumen EMI dan SPMI-PT
5. Sebaiknya diawali dengan membuat Studi Kelayakan, instrumen & mengakreditasi prodi S1
Sosialisasi Draf LAM-Prodi
1. Mengundang pimpinan PT, Ketua Prodi, Dekan, para asesor Ban PT, dan Lembaga Penjaminan Mutu PT.
2. Menghimpun masukan-masukan pada TIM Inti LAM Prodi untuk memformulasi ulang instrumen atau borang yang sedang dibuat.
3. Menguji coba pada Prodi percontohan.
4. Mengolah hasil isian oleh Prodi Percontohan
Sosialisasi Draf LAM-PT
5. Mengundang Prodi percontohan untuk menerima masukan dan masukan dari APTISI Wilayah
6. Penyempurnaan ulang instrumen
7. Uji coba kembali.
Beberapa kekurangan BAN PT,yang perlu diperbaiki :
1. Kurang efisien2. Menggunakan hard copy3. Waktu menunggu untuk di visit terlalu
lama (rata-rata 6 bln – 1 tahun)4. Borang sulit dipahami, tidak ada
manual book, menjadikan beda sudut pandang antara asesor dan ketua prodi saat di lapangan (Multitafsir).
5. Borang terlihat tidak memahami realitas PTS.
Beberapa kekurangan BAN PT,yang perlu diperbaiki :
6. Beberapa standar sulit terpenuhi akibat tidak terukur kondisi dilapangan.
7. Masih menggunakan 7 standar, sesuai dg UU PT No. 12 Th. 2012, harus ada 10 standar.
8. Asesor hanya menilai hasil akhir bukan proses.
9. Masih manual dalam proses bisnis (belum menggunakan TIK)
10. Belum menggunakan penilaian yg transfaran.
Yang Harus Menjadi Keunggulan LAM Prodi :
1. Efisien & efektif2. Menggunakan TIK/ICT3. Empowering4. Pembinaan
berkelanjutan5. Humanis
Yang Harus Menjadi Keunggulan LAM Prodi :
6. Kesepakatan penilaian dengan Prodi (kemungkinkan banding terhadap hasil akreditasi kecil)
7. Terbuka dan transparan.8. Independen & Kredibel9. Memberikan kesempatan lebih
luas merekrut asesor dari daerah.
10. Menghindari Multitafsir dalam instrumen/borang.
Usulan Keunggulan TIK-LAM Prodi1. Bisa merekap, merangking &
membandingkan nilai prodi / semua nilai tiap prodi di seluruh Indonesia, Provinsi, Kabupaten/kota, Indonesia Timur, Tengah dan Barat.
2. Bisa merekap, merangking & membandingkan nilai Tiap standar dan pertanyaan di seluruh Indonesia, Provinsi, Kabupaten/kota, Indonesia Timur, Tengah dan Barat.
59
Keunggulan LAM APTISI3. Mengetahui Prodi di PT mana yg
memiliki nilai tertinggi tiap standar/pertanyaan untuk dijadikan acuan bagi Prodi lain untuk patok duga.
4. Mengeluarkan rekomendasi tiap standar untuk pembinaan dan mengarahkan pada nilai yang lebih baik.
5. Meriport & menyimpan instrumen prodi tiap periodik tiap PT
6. Dll.60
Persyaratan Aseseor :
1. Lemaga atau program studi induk asal calon asesor minimal terakreditasi C (BAN-PT)
2. Pendidikan yang diutamakan S3, dan S2 memungkinkan jika dalam prodi tersebut belum memiliki S3, atau masih kurang.
3. Lulus psikotes, 4. Pernah menjabat struktural di PT-nya.5. Lulus wawancara (integritas, kredibilitas,
independen dan kompetensi bidang ilmu)
61
Persyaratan Aseseor :
6. Ahli dibidangnya dengan dibuktikan rekomendasi oleh asosiasi profesi atau asosiasi rumpun ilmu di wilayah masing-masing.
7. Telah mengikuti kursus & pelatihan penilaian di LAM-Prodi
8. Siap menandatangani perjanjian : memberian pelayanan, independen, sangsi-sangsi dll.)
10. Tidak dalam urusan dengan yang berwajib
62
No KegiatanFEBRUARI 2013 MARET 2013 APRIL 2013 MEI 2013 JUNI 2013
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Tandatangan kesepakatan nasional untuk menjadikan LAM APTISI (Tgl. 15 Februari 2013)
2 Pendirian Badan Hukum LAM
3 Studi Kelayakan
4 Pengumpulan kontribusi finansial APTISI wilayah
5 Finalisasi Instrumen
6 Pembangunan Sistem Informasi (IT)
7 Konsolidasi dengan asosiasi-asosiasi dan rumpun
ilmu
8 Menyampaikan Usulan Persetujuan LAM Ke Menteri dan Rekomendasi BAN-PT
9 Sosialisasi, Pelatihan dan Tryout Instumen LAM
10 Rekruitmen SDM (Calon Assesor)
11 PELAKSANAAN AKREDITASI
12
13
63
RENCANA KEGIATAN TIM LAM-PT APTISI
Deklerasi Padang 15 April 20101.APTISI harus melahirkan
Lembaga Akreditasi Independen (LAI)
2.Memilih Ketua Pelaksana dan TIM
3.Mengusulkan pada pemerintah dan DPR berdirianya LAI, melalui UUPT.
64
Deklerasi Makasar 14 Maret 20131. APTISI membuat LAM dengan 6
Rumpun, dengan didukung konsorsium bidang ilmu & Asosiasi Profesi lainnya
2. Kesepakatan semua APTISI Wilayah untuk menggunakan Jasa LAM yang di lahirkan APTISI.
3. LAM yang di lahirkan APTISI harus independen, kridibel dan transparan & dlm kontek membina.
4. Mencari sosok asesor yang baik.5. Dapat dilaksanakan tahun 2014.
65
Tunggu Deklerasi APTISI di ACEH pada OKTOBER 2013
Isinya : Menyikapi kebijakan KEMNDIKBUD
terhadap Rencana Peraturan Mentri Tentang AKREDITASI Prodi & PT Serta masalah lainnya.
66
KEMBALI KEPADA NILAI TQMKEMBALI KEPADA NILAI TQMSemua data yang dijadikan landasan perubahan Valid
& ReliableDukungan data & fakta sebaiknya valid dan reliable.
Sebagai bentuk akuntabilitas, prediksi masa depan harus “akuratakurat” bahwa perubahan akan menghasilkan kegemilangan pemenuhan 99 (SEMBILAN) prinsip pengelolaan Pendidikan Tinggi harus andal
Dengan memenuhi nilai TQM seharusnya Akreditasi bukan proses yg menakutkan, seharusnya bahkan sebaliknya, yaitu merupakan “kebutuhankebutuhan” pengelola (INTERNALLY DRIVEN)
22/04/23 67
PR APTISI VI JAWA TENGAH1.MEMBENTUK ASOSIASI
ATAU KONSORSIUM AHLI DAN BIDANG ILMU MASING-MASING
2.MEMPERSIAPKAN CALON ASESOR
3.USULAN INSTRUMEN UNTUK PRODI
68
Wassalam dan Terima Kasih
Top Related