LAPORAN KINERJA (LKj)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul Tahun 2017
Kata Pengantar
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena dengan rahmatdan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ini dapat disusun dengan baik,
meskipun tentu masih banyak kekurangan.
Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu :
pertama; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kedua; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kedua;, Ketiga;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-
Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk
menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten
Gunungkidul sebagai Satuan Kerja yang merupakan bagian dari Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia berupaya melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran
strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen
Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul 2015-2019. Penyusunan Laporan
Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dimaksudkan sebagapi wujud
nyata pelaksanaan dari Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas
kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama tahun anggaran berjalan.
KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen dan terus berupaya agar
pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome.
Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 atas
sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan
Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul Tahun 2017
Kata Pengantar
ii
rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi
dari LK KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi
masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU
lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi
penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas
untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten
Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan
dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui
oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini
masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai
pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada
khususnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah
dari Allah SWT, Amin.
Wonosari, Januari 2018
Ketua
MOH. ZAENURI IKHSAN
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
Ikhtisar Eksekutif
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja
KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja
(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK
(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai
check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.
KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 4 (empat) sasaran
strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-
sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan
dibandingkan antara target dengan realisasinya
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun
demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan,
dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan
terkait.
Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat
capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2017 yang dihadapi oleh KPU
Kabupaten Gunungkidul dan memerlukan tindak lanjut adalah :
1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal, sebaiknya
dalam hal pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat Top Down namun
perlu didorong menggunakan system Buttem Up;
2. Revisi anggaran sering mendadak dan kurang koordinasi antar Satker
sebaiknya tidak perlu sering revisi jika perencanaan sudah baik;
3. Penyusunan Resntra tidak ideal dan masih memerlukan revisi (review)
yang disebabkan salah satunya belum adanya buku panduan datau
pedoman teknis pentusunan renstra.
4. Perlunya pembahasan bersama untuk mensinkronkan antara Renstra,
RKT, PK, DIPA dan LKj, baik ditingkat KU RI sampai dengan KPU
Kab/Kota.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Daftar Isi
v
DAFTAR ISI
Uraian Halaman
Kata Pengantar .... ...............................................................................................................i
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................... .............iii
Daftar Isi ............................................................................................................. .............v
Daftar Tabel ......................................................................................................... ............vi
Daftar Gambar .................................................................................................... ...........viii
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................... ................1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.........................................................................2
C. Struktur Organisasi...........................................................................................8
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019 ......................................................... .............13
B. Rencana Kinerja Tahunan ................................................................ ...........20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................................ ...........21
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 ........................................ ...........26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. ..........28
Bab IV PENUTUP
Penutup.................................................................................................................36
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULAN
A. LATAR BELAKANG
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang
dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi
dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai
lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan,
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja
(LKj).
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul juga sebagai wujud
pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut
didasarkan dengan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah,
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
2
kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk
mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.
Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja
KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja
(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK
(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai
check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, terutama pada ketentuan pasal 5 menyatakan
bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan
penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, tugas,
wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:
1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
Secara hierarkis tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10
UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
3
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat
rekapitulasi suara;
h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita
acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan
hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap
daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;
l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota,
dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
4
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
kepada masyarakat;
o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
5
i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilu;
j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gunungkidul dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati dalam wilayah kerjanya;
e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
6
f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati;
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
pemilu dan/atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima daftar pemilih dari P P K dalam penyelenggaraan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi
persyaratan;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan;
k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
m. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita
acaranya;
n. melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui
KPU Provinsi;
o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
7
r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati;
t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan
pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban untuk :
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan
wakil presiden, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga
kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU dan ANRI;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
8
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota
dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-undangan.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan untuk lebih
mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Gunungkidul, maka dibentuk alat
kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan
pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Gunungkidul. Setiap divisi
mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten
Gunungkidul yang berhubungan dengan kegiatan divisi.
Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-
masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Gunungkidul, yaitu:
1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
2. Divisi Teknis;
3. Divisi Perencanaan dan Data;
4. Divisi Hukum;
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
Adapun tugas masing-masing divisi sebagai berikut :
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
9
1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
Mempunyai tugas terkait kebijakan :
a. Administrasi perkantoran;
b. Kearsipan;
c. Protokol dan persidangan;
d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
e. Kerumahtanggaan kantor;
f. Keamanan;
g. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
h. Logistik, dan
i. Pengadaan barang dan jasa.
2. Divisi Teknis
Mempunyai tugas terkait kebijakan :
a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
b. Pencalonan;
c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil
pemilu, dan
d. Penggantian antar waktu DPRD.
3. Divisi Perencanaan dan Data
Mempunyai tugas terkait kebijakan :
a. Penyusunan program dan anggaran;
b. Pemutakhiran data pemilih;
c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
d. Pengelolaan jaringan IT;
e. Scan hasil pemilu, dan
f. Pelaporan dan evaluasi tahapan non tahapan pemilu.
4. Divisi Hukum
Mempunyai tugas terkait kebijakan :
a. Pembuatan rancangan keputusan;
b. Verifikasi partai politik;
c. Verifikasi DPD;
d. Pelaporan dana kampanye;
e. Telaah hukum;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
10
f. Sengketa pemilu;
g. Dokumentasi hukum, dan
h. Pengawasan/Pengendalian internal.
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
Mempunyai tugas terkait kebijakan :
a. Administrasi dan rekruitmen kepegawaian;
b. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU kabupaten dan badan AdHock;
c. Diklat dan pengembangan SDM;
d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
e. Penegakan disiplin organisasi;
f. Kampanye;
g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, dan
i. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1 :
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
Sekretaris KPU
Kabupaten
Kasubag Program dan Data
Kasubag Hukum
Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi
Masyarakat
Kasubag Keuangan,Umum,
Logistik
Anggota KPU
Kabupaten
Ketua KPU
Kabupaten
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
11
Gambar 1.2 :
Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul
Tabel 1.1
Nama Ketua/Anggota dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Gunungkidul
NO NAMA Jabatan
1
Moh. Zaenuri Ikhsan
Ketua KPU Kab. Gunungkidul
(Divisi Perencanaan dan Data)
2
Is Sumarsono, SH
Anggota
(Divisi Hukum)
3
Andang Nugroho
Anggota
(Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)
4
Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd.Si
Anggota
(Divisi Teknis)
5
Yudha Ayu Mindarsih, SIP
Anggota
(Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)
Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang bersifat
hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.
Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul
secara garis besar terdiri dari :
1. Komisioner sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua yang
merangkap menjadi anggota dan 4 (empat) anggota;
2. Pegawai Negeri Sipil dengan status diperbantukan (DPK) yang berasal dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 11 orang;
Ketua (Div.Perencanaan dan Data)
Anggota
(Div. Umum, Keuangan dan Logistik)
Anggota
(Div. Teknis)
Anggota
(Div. Hukum)
Angggota
(Div. SDM dan Partisipasi Masyarakat)
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
12
3. Pegawai Negeri Sipil dengan status pegawai Organik, yang diangkat dan
dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 6 orang;
4. Pegawai dengan Status Honorer + Non PNS yang berjumlah 7 orang.
Berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan Komisioner, Pegawai Negeri Sipil
dan Tenaga Kontrak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat
dilihat pada tabel 1.2 berikut.
Tabel 1.2 :
Tingkat/Jenjang Pendidikan Komisioner, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga
Kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
Jenjang Pendidikan Komisioner PNS Honorer
S3/Doktoral - - -
S2/Paska Sarjana 1 1 -
S1/Sarjana 4 8 1
Diploma/Sederajat - 3 -
SLTA/Sederajat - 3 6
SLTP/sederajat - - -
SD/sederajat - - -
Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan
pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota ,
maka komposisi PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gunungkidul telah mencukupi.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
13
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENSTRA KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015-2019
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis KPU RI Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025
dan RPJMN 2015-2019, dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya
secara optimal, KPU Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Keputusan KPU
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2/Kpts/KPU.Kab-13.329619/2016 tentang
Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019, yang diubah
dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 5/Kpts/KPU.Kab-
13.329619/2016. Dalam Renstra tersebut mencakup beberapa hal, antara lain :
1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum
Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional,
dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL
Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan pemilu yang
jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme
kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen
penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
14
Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan
visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional
yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul memperkuat brand image organisasi menjadi
penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi
terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Misi Komisi Pemilihan Umum adalah ;
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan
tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka
misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:
1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,
akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis.
5. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progesif, dan partisipatif;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
15
8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode
etik penyelenggara Pemilu;
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:
1. Terwujudnya KPU Kabupaten Gunungkidul yang memiliki integritas,
kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam
pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,
dan aksesabel.
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam Renstra,
maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Gunungkidul yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019)
sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar
pemilih;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
16
e. Persentase KPPS yang menerima perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan
suara tepat jumlah dan kualitas;
f. Persentase pengelolaan logistik Pemilu yang akuntabel;
g. Persentase dukungan teknis penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten
Gunungkidul ;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu;
e. Persentase ketepatan waktu dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati dan Pencalonan Pemilihan Anggota DPRD;
f. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;
g. Persentase penyerapan anggaran;
h. Persentase Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;
i. Persentase Pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut:
a. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan
b. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan Pedoman Teknis;
c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja
dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi Renstra yang dilakukan
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
17
dan disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan menambahkan penetapan
indikator kinerja utama sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 2.1:
Sasaran dan Target Program/Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemilu
Program /
Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome) /
Sasaran Kegiatan
(Output) /
Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemilu
Persentase
partisipasi pemilih
dalam Pemilu
77,5%
-
-
77,5%
Persentase
partisipasi pemilih
perempuan dalam
Pemilu
75% 75%
Persentase pemilih
disabilitas yang
terdaftar dalam
DPT yang
menggunakan hak
pilihnya
75% 75%
Persentase pemilih
yang berhak
memilih tetapi
tidak masuk dalam
daftar pemilih
0,3% 0,1%
Persentase KPPS
yang telah
menerima
perlengkapan
pemungutan dan
penghitungan
suara paling
lambat 1 hari
sebelum hari
pemungutan suara
tepat jumlah dan
kualitas
100% 100%
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
18
Program /
Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome) /
Sasaran Kegiatan
(Output) /
Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
desa/kelurahan
yang data
pemilihnya
termutakhirkan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
pengelolaan
logistik Pemilu
yang akuntabel
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase
dukungan teknis
penyelenggaraan
Pemilu sesuai
dengan peraturan
Perundang-
undangan
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
19
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 2.2:
Sasaran dan Target Program/Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara
Pemilu
Program /
Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan
(Output) / Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
Kapasitas
Penyelenggara
Pemilu
Persentase
terpenuhinya jumlah
pegawai organik
kesekretariatan KPU
Kabupaten
Gunungkidul
- - - - -
Persentase ketepatan
waktu penyelesaian
administrasi
kepegawaian
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelanggaran
kode etik terhadap
penyelenggara Pemilu
0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Persentase ketepatan
waktu dalam verifikasi
peserta Pemilu
100% 100% 100% 100%
Persentase ketepatan
waktu dalam
Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil
Bupati dan Pencalonan
Pemilihan Anggota
DPRD
100% - - 100% 100%
Persentase ketepatan
waktu penyampaian
laporan keuangan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penyerapan
anggaran 87,56% 95% 95% 95% 95%
Persentase Pengelolaan
dan Penerapan
Kearsipan sesuai
dengan Peraturan
Perundang-undangan
25% 25% 50% 50% 50%
Persentase Pengelolaan
BMN yang sesuai
dengan Peraturan
Perundang-undangan
75% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
20
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut:
Tabel 2.3:
Sasaran dan Target Program/Kegiatan Meningkatnya Kualitas Regulasi
Kepemiluan
Program/Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan
(Output) / Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
Kualitas Regulasi
Kepemiluan,
Persentase sosialisasi
regulasi kepada
pemangku
kepentingan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase partisipasi
pemangku
kepentingan dalam
penyusunan Pedoman
Teknis;
100% 100% 100% 100%
Persentase sengketa
hukum yang
dimenangkan oleh
KPU Kabupaten
Gunungkidul
- - 100% 100% 100%
B. RENCANA KERJA TAHUNAN
Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah
ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 sebagaimana disajikan
pada Tabel 2.4
Tabel 2.4:
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
No. Indikator Kinerja Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
1. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 77,5%
2. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak
masuk dalam daftar pemilih 0,1 %
3. Prosentase desa/kelurahan yang data pemilihnya
termutakhirkan 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
1. Persentase pelanggaran kode etik terhadap
penyelenggara Pemilu 0,1%
2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. 100%
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
21
No. Indikator Kinerja Target
3. Persentase penyerapan anggaran 95%
4. Persentase Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 50%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
1. Prosentase Sosialisasi regulasi kepada pemangku
kepentingan 100%
2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam
penyusunan regulasi 100 %
3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh
KPU 100 %
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, pada tanggal 18
Januari 2017KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Perjanjian Kinerja
(PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada
Tahun 2017. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan Kinerja/kesepakatan Kinerja/PK
untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh setiap unit kerja.
Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul
disusun berdasarkan tahapan :
1. Persiapan
Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan
yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian
Kinerja.
2. Identifikasi
Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan
identifikasi Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan
Perjanjian Kinerja.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
22
3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan
Perjanjian Kinerja, baik Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten
Gunungkidul dengan dilampiri Penjanjian Kinerja Tahunan yang
memuat anggaran untuk 3 program utama, yaitu :
Tabel 2.5:
Anggaran per Program Tahun 2017
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2.794.874.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur KPU Rp 20.000.000
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik Rp 922.765.000
Perjanjian Kerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang
Demokratis
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah
sebagaimana pada Tabel 2.6
Tabel 2.6:
Indikator Kinerja dan Target Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan
yang Demokratis
No. Indikator Kinerja Target
1. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 77,5%
2. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak
masuk dalam daftar pemilih 0,1 %
3. Prosentase desa/kelurahan yang data pemilihnya
termutakhirkan 100%
b. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah
sebagaimana pada Tabel 2.7
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
23
Tabel 2.7:
Indikator Kinerja dan Target Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara
Pemilu
No. Indikator Kinerja Target
1. Persentase pelanggaran kode etik terhadap
penyelenggara Pemilu 0,1%
2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
100%
3. Persentase penyerapan anggaran 95%
4. Persentase Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 50%
c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Regulasi Kepemiluan
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah
sebagaimana pada Tabel 2.8
Tabel 2.8:
Indikator Kinerja dan Target Kapasitas Regulasi Kepemiluan
No. Indikator Kinerja Target
1. Prosentase Sosialisasi regulasi kepada pemangku
kepentingan 100%
2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam
penyusunan regulasi 100 %
3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh
KPU 100 %
2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Guna penyesuaian dan sinkronisasi dengan perubahan (revisi) Anggaran
Tahun 2017, terutama anggaran dan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019, maka
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul direvisi dengan merubah nominal
anggaran yang disesuaikan dengan revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :
a. Revisi Pertama dengan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 21 Juni 2017;
b. Revisi Kedua dengan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 28 Agustus
2017.
Sedangkan indicator dan target dari revisi Perjanjian Kinerja yaitu sebagaimana
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
24
Tabel 2.9 dibawah ini ;
Tabel 2.9:
Indikator Kinerja dan Target Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara
Pemilu
No. Indikator Kinerja Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
1. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 77,5%
2. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak
masuk dalam daftar pemilih 0,1 %
3. Prosentase desa/kelurahan yang data pemilihnya
termutakhirkan 100%
4. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi
Peserta Pemilu. 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
1. Persentase pelanggaran kode etik terhadap
penyelenggara Pemilu 0,1%
2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. 100%
3. Persentase penyerapan anggaran 95%
4. Persentase Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 50%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
1. Prosentase Sosialisasi regulasi kepada pemangku
kepentingan 100%
2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam
penyusunan regulasi 100 %
3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh
KPU 100 %
Dengan nominal masing-masing anggarannya sebagai berikut :
Tabel 2.9:
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Per Program)
Program Awal Revisi I Revisi II
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPU
2.692.715.000 2.705.074.000 2.794.874.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
25
Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik
95.204.000 95.204.000 922.765.000
Jumlah 2.807.919.000 2.820.278.000 3.737.639.000
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terlampir.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 pada hakekatnya
merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra
KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015–2019 yang mana sasaran program dan
kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Dengan
demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2016 merupakan bagian
dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan
penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan
kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara
ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU
secara menyeluruh.
Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 bertujuan untuk mendorong instansi
pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019 sebagai keperluan penilaian
akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja
disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
27
Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
Tahun 2017 KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 3 (tiga) sasaran
strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-
sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan
dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian
kinerja sebagaimana Tabel 3.1.
Tabel 3.1:
Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran
Kegiatan(Output)/Indikator
Tahun,Target dan Capaian
Keterangan 2015 2016 2017
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 77,5% 70,1% - - - -
Tahun 2016, dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu
75,0% 72,5% - - - - Tahun 2016, dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
75,0% - - - - -
Tahun 2015 tidak ada pengolahan data partisipasi disabiltas dalam DPT,Tahun 2016 dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
0,3% 66,6% - - - -
Tahun 2016, dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas
100% 100% - - - -
Tahun 2016, dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan
Prosentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan
100% 80,0% 100% 88,1% 100% 85,4%
Kegiatan Pemuktahiran Berkelanjutan
Prosentase pengelolaan logistik Pemilu yang akuntabel
100% 85,0% 100% 85,0% 100% 85,0%
Prosentase dukungan teknis penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Gunungkidul
- - - - - -
Tidak ada Penambahan CPNS KPU RI
Prosentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
100% 80,0% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
28
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran
Kegiatan(Output)/Indikator
Tahun,Target dan Capaian
Keterangan 2015 2016 2017
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu
0,1% 100% - - 0,1% 100% Tidak ada tahapan Pemilihan pada tahun 2016
prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta pemilu
100% 100% - - 100% 100% Tidak ada tahapan Pemilihan pada tahun 2016
Prosentase ketepatan waktu dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dan Pencalonan Pemilihan Anggota DPRD
100% 100% - - - -
Tidak ada tahapan Pilkada pada tahun 2016 dan 2017
Prosentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase penyerapan anggaran
87,6% 83,0% 95,0% 95,6% 95,0% 89,7%
Prosentase pengelolaan dan penerapan Kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
25,0% 80,0% 25,0% 90,0% 50,0% 90,0%
Prosentase Pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
75,0% 90,0% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
Prosentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan
100% 100% 100% 65% 100% 85%
Prosentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan Pedoman Teknis
100% - - 100% 90%
Tidak ada tahapan Pemilihan pada tahun 2016
Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul
- - - - 100% 100%
Tidak ada sengketa hukum pada Pilkada 2015, tidak ada tahapan pemilihan pada tahun 2016
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.
KPU Kabupaten Gunungkidul secara umum dapat mencapai target kinerja
sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian
kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang
Demokratis dengan Indikator kegiatan Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/ Pemilihan.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
29
Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan
sasaran Meningkatnya Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
yang Demokratis.yang diukur melalui indikator Persentase Partisipasi Pemilih
dalam Pemilu/ Pemilihan:
Esensi Pemilu/Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara
bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan.
Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat
dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Bertolak dari paham
kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen
utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih
merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Semakin tinggi angka
partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu/pemilihan maka
Pemilu/Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan
penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.
Partisipasi pemilih bisa diukur dari preses sosialisasi dan pendidikan
pemilih yang dilakukan selama tahun 2017, yaitu dengan beberapa kegiatan
cerdas cermat pemilu dan demokrasi serta outbond pemuda lintas agama se
kabupaten Gunungkidul.
KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan langkah-langkah
antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dalam
Tahun 2017 melalui serangkaian program kegiatan pendidikan pemilih dan
peningkatan partisipasi masyarakat sebagai berikut:
1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu yang
diberi nama Taman Edukasi Pemilu;
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan
angka partisipasi dalam Pemilu selanjutnya, khususnya Pemilu Tahun 2019,
perlu disiapkan langkah-langkah strategis dan penting antara lain:
1. Dibentuknya kembali Relawan Demokrasi sebagai agen sosialisasi dan
pendidikan pemilih sebagaimana dilakukan pada Pemilu Tahun 2014;
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
30
2. Pembentukan dan pengembangan komunitas penggiat pemilu sebagai
agen pendidikan pemilih dan sosialisasi di setiap kecamatan;
3. KPU Kabupaten perlu di beri ruang untuk melakukan Riset Tingkat
Partisipasi Pemilih untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
Pemilu/Pemilihan. Hasil riset menjadi acuan bagi penyusunan
kebijakan peningkatan partisipasi pemilih untuk pemilu selanjutnya;
4. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun
Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih
Pemula, Perempuan dan Disabilitas.
Foto 3.1 Kegiatan Pelatihan Kader Demokrasi Desa
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
31
Foto 3.2 Kegiatan Outbond Lintas Agama
Foto 3.3 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan untuk perempuan
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
32
2. Sasaran 2: Meningkatnya Validitas Data Pemilih dengan Indikator Kegiatan
Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih
pada Sistem Informasi.
Untuk menjalankan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, KPU Kabupaten
Gunungkidul berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi
syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan baik Pemilu yang sedang berlangsung
maupun pada saat tidak ada Pemilu (Mutarlih Berkelanjutan), sehingga hak dasar
warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.
KPU Kabupaten Gunungkidul mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih
yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin
kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.
Jumlah DPT hasil up date pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 29 Desember
2017 sejumlah 612.669 pemilih.
Adapun kendala yang dihadapi saat proses pemutakhiran daftar pemilih
berkelanjutan sebagai berikut :
1) Masih ada beberapa nama pemilih yang saat pemungutan pada
Pilkada 2015 menggunakan KTP (DPTb.2) belum bisa ditemukan karena faktor
teknis, yaitu penempakan formulir AT di dalam kotak yang berbeda.
Foto 3.4 Audiensi dengan Kepala Disdukcapil Gunungkidul dalam rangka Mutarlih Berkelanjutan
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
33
2) Masih ada perbedaan data antara jumlah rekap pemilih ber-KTP
(DPTb.2) dengan byname yang ditulis dalam formulir AT. Ada yang lebih banyak
rekapnya, namun ada pula yang lebih banyak bynamenya.
3) Belum terjalinnya kerjasama yang intensif antara KPU RI dengan
Mendagri khususnya Direkorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, berkaitan dengan Update Data pemilih yang meninggal dunia, mutasi dan
pemilih pemula, sehingga mendukung KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan
kerjasama dengan Pemerintah Daerah Gunungkidul, khususnya dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan dengan Indikator Kegiatan:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja, dan
2. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntasi
Pemerintah (SAP).
Untuk mencapai Indikator Kinerja sesuai yang diharapkan, KPU Kabupaten
Gunungkidul telah melaksanakan Penyampaian laporan keuangan dilakukan secara
berkala per bulan, triwulan, per semester dan Laporan Tahun 2017 dilakukan tepat
waktu.
KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Renstra tahun 2015-2019
menargetkan serapan anggaran 95% sesuai dengan target KPU RI secara nasional.
Dan sesuai dengan laporan akuntabilitas keuangan Sekretariat KPU Kabupaten
Gunungkidul bahwa sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 ditetapkan 5 (lima) Indikator kinerja sebagai
tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2017.
Indikator kinerja tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara
target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017. Adapun yang menjadi capaian Indikator
Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 yang tertuang sebagaimana
Tabel ini :
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
34
Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2017
N
o PROGRAM TARGET REALISASI %
1
.
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU
2.794.874.000 2.590.372.680 92,68
2
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur KPU
20.000.000 19.840.000 99,20
3 Program Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi dan
Perbaikan Proses
Politik
922.765.000 745.157.440 80,75
TOTAL 3.737.639.000 3.355.370.120 89,77
Sedangkan untuk capaian serapan 94,49%, sebagaimana termuat dalam
tabel berikut :
Tabel 3.4:
Persentase penyerapan anggaran
Keterangan Kinerja
Target Realisasi Capaian
Persentase penyerapan anggaran 95% 89,77% 94,49%
Dari capaian serapan anggaran, KPU Kabupaten Gunungkidul telah
dapat mendekati target, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapai, antara
lain :
1) Masih adanya sisa anggaran yang cukup besar, yaitu Rp
382.268.880,
4. Sasaran 4: 4. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur
dan Adil dengan Indikator Kegiatan Persentase Penyelenggara Pemilu/
Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik
berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Umum
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah
satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
35
bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak
patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.
Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan
kredibilitas Anggota KPU, Angota KPU Provinsi atau KIP Aceh, Anggota KPU
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan
KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas
Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase pembandingan jumlah
pelanggaran kode etik sesuai putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota
KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan
jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota
dan jajaran Sekretariat.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
36
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 adalah bentuk pelaksanaan
kewajiban untuk melaporkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang
merupakan wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi dan misi Komisi
Pemilihan Umum sesuai dengan Surat
Edaran KPU RI Nomor
698/KPU/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja
tahun 2017 dan Laporan Kinerja tahun 2017. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa
Laporan Kinerja KPU Kabupaten/Kota terdiri dari LKj KPU Kabupaten/Kota yang
ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan LKj Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU
Kabupaten Gunungkidul berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang
ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2015-2019
maupun Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2019.
Pelaksanaan program dan sasaran strategis serta program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Kabupaten Gunungkidul; Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur KPU; Program penguatan kelembagaan demokrasi dan
perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran
program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 menyajikan berbagai
keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan yang
Foto 4.1 : Komisioner KPU Gunungkidul
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
37
dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara,
masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat capaian
kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2017 yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul
dan memerlukan tindak lanjut adalah :
1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal, sebaiknya dalam
hal pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat Top Down namun perlu
didorong menggunakan system Buttom Up;
2. Revisi anggaran sering mendadak dan kurang koordinasi antar Satker
sebaiknya tidak perlu sering revisi jika perencanaan sudah baik;
3. Penyusunan Resntra tidak ideal dan masih memerlukan revisi (review) yang
disebabkan salah satunya belum adanya buku panduan dan pedoman teknis
penyusunan Renstra.
4. Perlunya pembahasan bersama untuk mensinkronkan antara Renstra, RKT,
PK, DIPA dan LKj, baik ditingkat KU RI sampai dengan KPU Kab/Kota.
Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini
informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari
bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu
diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU
Kabupaten Gunungkidul pada khususnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat
rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.
Top Related