dadang-solihin.blogspot.com 2
3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] : dadang-solihin.blogspot.com
Materi
1. Pokok-Pokok Pikiran Kewaspadaan Nasional
2. Latar Belakang Kewaspadaan Nasional
3. Manfaat Kewaspadaan Nasional
4. Penyimpangan Kewaspadaan Nasional yang Ditemukan
5. Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Apa itu Padnas
Padnas adalah Suatu sikap dalam hubungannya
dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli
dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara
terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman.
6dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu Padnas• Padnas merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
• Padnas adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI.
• Oleh karena itu, Padnas harus bertolak dari berkeyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus-menerus terhadap berbagai implikasi situasi serta kondisi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri.
dadang-solihin.blogspot.com 7
dadang-solihin.blogspot.com 8
Perjalanan Pelaksanaan Padnas sejak Orde Baru
dadang-solihin.blogspot.com 9
Tap MPR RI XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran PKI
Tap MPR RI II/MPR/1978 tentang P-4
Inpres 10/1982 tentang Konsepsi
Kewaspadaan Nasional
Tap MPR RI XVIII/MPR/1998 tentang Dicabutnya Tap MPR RI II/MPR/1978 tentang P-4
Keppres 38/2000 tentang Pembubaran Bakorstanas
yang Membina Kewaspadaan Nasional
Surat Panglima No. B/1305/14/23/SET/2000
tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas
kepada Depdagri.
Kep Mendagri No. 40/2001
tentang Dirjen Kesatuan Bangsa
SE Mendagri No. 8933/2877/SE/2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa
UU 7/2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial
Inpres 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Kemanan
Dalam Negeri
dadang-solihin.blogspot.com 10
Tap MPR RI XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran PKI
Mencanangkan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia.
Bahaya laten itu merupakan sebuah ancaman terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang
P-4
Menggiring bangsa Indonesia lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila agar komunisme tidak berkembang di Indonesia.
Inpres No 10 Tahun 1982 tentang Konsepsi
Kewaspadaan Nasional.
Pedoman dalam mengimplementasikan kewaspadaan nasional walaupun dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan kepada bahaya laten komunisme karena inpres ini mengacu pada Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998
tentang Dicabutnya Tap MPR RI
NO.II/MPR/1978 tentang P-4
Pada awal era Reformasi, dicabutnya ketetapan tersebut tidak terlepas dari suasana batin kebangsaan saat itu yang menganggap bahwa pelaksanaan P-4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila) sudah mengalami distorsi karena kenyataan pelaksanaan teori dalam P-4 berbeda dengan pelaksanaan di lapangan.
Sejak diberlakukannya ketetapan itu kita sempat “alergi” terhadap Pancasila, sebuah ideologi yang kita sepakati berdasarkan amanat dalam pembukaan UUD 1945.
Sejak diberlakukannya ketetapan itu muncul berbagai wacana tentang ideologi baru termasuk wacana untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Cara berpikir kita menjadi terbalik.
Kita menyalahkan Pancasila -bukan manusianya- yang harus melaksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu.
dadang-solihin.blogspot.com 11
Keppres 38/2000 tentang Pembubaran
Bakorstanas yang Membina Kewaspadaan
Nasional
Keppres ini lahir tidak terlepas dari penilaian yang menganggap bahwa lembaga ini adalah lembaga pemerintahan otoriter yang sangat menghambat tumbuhnya demokrasi karena lembaga ini sangat mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap masyarakat madani (civil society).
Sosialisasi Kewaspadaan Nasional untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dalam rangka penciptaan keamanan yang dilakukan oleh lembaga ini menjadikan anggapan lembaga ini sebagai momok demokratisasi.
Akibatnya, lahirnya keputusan presiden ini membuat pembinaan terhadap kewaspadaan nasional menjadi tidak mempunyai wadah serta tidak mempunyai arah di tengah-tengah lingkungan strategis yang semakin kompleks.
Surat Panglima No. B/1305/14/23/SET/2000
tentang dialihkannya tanggung jawab
Tarpadnas kepada Depdagri.
Surat Panglima ini menjadikan Depdagri mengambil alih tugas-tugas pembinaan kewaspadaan nasional dengan melakukan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multikrisis bangsa.
Keputusan Mendagri No. 40 Th 2001 tentang
Dirjen Kesatuan Bangsa
Mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa menjadikan Depdagri harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
dadang-solihin.blogspot.com 12
SE Mendagri No. 8933/2877/SE tanggal
16 Desember 2002 tentang pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa
Diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk muara kesatuan bangsa.
Persoalan muncul ketika Reformasi disikapi secara berlebihan. Sosialisasi Kewaspadaan Nasional dituduh sebagai manuver pemerintah
untuk kembali kepada cara –cara Orde Baru dalam mengendalikan perpolitikan nasional yang bergaya doktriner.
Akibatnya, sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan nasional yang sejatinya adalah bentuk upaya pemerintah mengajak masyarakat bangsanya agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke depan.
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial
benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Kemanan
Dalam Negeri
Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tertentu trntang efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
dadang-solihin.blogspot.com 13
1. Adanya pemahaman, kesadaran, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke berlandaskan Pancasila.
2. Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan sulit diciptakan kondisi keamanan. Sebaliknya tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan.
dadang-solihin.blogspot.com 14
dadang-solihin.blogspot.com 15
Permasalahan Padnas(Sumber: Penjelasan atas UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)
1. Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat.
2. Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Permasalahan Padnas(Sumber: Penjelasan atas UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)
3. Kekayaan SDA dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
4. Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.
dadang-solihin.blogspot.com 17
Kebebasan Informasi(Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, 2011)
• Akibat dari euphoria reformasi dan kebebasan informasi, media berpengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat dari pemberitaan konflik yang terjadi di berbagai pelosok negeri.
• Atas nama keterbukaan informasi, media banyak mengeksplorasi dan mengekspolitasi kejadian-kejadian yang dapat mendegradasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
• Ideologi Pancasila yang mempersatukan bangsa sebagai common platform, tereduksi pelan-pelan oleh pemberitaan pertikaian diberbagai kelompok masyarakat yang mengeliminasi persatuan bangsa diatas kepentingan golongan dan kelompok.
dadang-solihin.blogspot.com 18
Kebebasan Informasi(Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, 2011)
• Pertikaian sosial yang menjadi bahan pemberitaan media setiap hari secara perlahan mendegradasi ketahanan sosial sebagai fondasi ketahanan nasional.
• Pemberitaan konflik secara periodik oleh media membuat ketahanan sosial menjadi ringkih.
• Gempuran pemberitaan konflik dan pertikaian masyarakat dapat menggerus kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus media akibat globalisasi informasi.
dadang-solihin.blogspot.com 19
dadang-solihin.blogspot.com 20
Penutup• Keanekaragaman suku, agama, ras, dan
budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.
• Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.
dadang-solihin.blogspot.com 21
Penutup• Padnas merupakan suatu kualitas
kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
• Padnas adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa.
dadang-solihin.blogspot.com 22
23dadang-solihin.blogspot.com
Top Related