DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL SAKD I
KODE MA : 1.141
SISTEM
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH I
2007 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
EDISI KEENAM
ISBN 979-95661-4-2 (no. jilid lengkap) ISBN 979-95661-5-0 (jilid 1)
Judul Modul : Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Penyusun : Drs. Sunarto & Drs. Soedarsono DP, M.M.
Perevisi I : Djedje Abdul Aziz, S.H. & Drs. Sigit Edi Surono
Perevisi II : Drs. Bistok Manurung
Perevisi III : Budiman Slamet, Ak., M.Si. Perevisi IV : Budiman Slamet, Ak., M.Si.
Perevisi V
Pereviu
:
:
Fatchudin, S.E., Ak.
Linda Ellen Theresia, S.E., Ak., M.B.A.
Editor : Daissy Erdianthy, S.E., Ak., M.Ak.
Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Pembentukan Auditor
Anggota Tim
Edisi Pertama : Tahun 1998
Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2000
Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2002
Edisi Keempat (Revisi Ketiga) : Tahun 2004
Edisi Kelima (Revisi Keempat) Edisi Keenam (Revisi Kelima)
: :
Tahun 2006 Tahun 2007
Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis
dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Pusdiklat Pengawasan BPKP Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
ISBN 979-95661-4-2 (no. jilid lengkap) ISBN 979-95661-5-0 (jilid 1)
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar... i
Daftar Isi....... ii
BAB I Pendahuluan.................. 1
A. Latar Belakang .............................. 1
B. Tujuan Pemelajaran Umum............ 2
C. Tujuan Pemelajaran Khusus......... 2
D. Deskripsi Singkat Struktur Modul.................................... 3
E. Metodologi Pemelajaran................................................. 3
BAB II Keuangan Daerah........ 4
A. Pengertian Keuangan Daerah........ 4
B. Hubungan antara Keuangan Daerah dengan Keuangan
Negara......................................................................... 5
C. Pengelola Keuangan Daerah............. 7
D. Latihan....... 16
BAB III Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 18
A. Pengertian....... 18
B. Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah. ..... 19
C. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah........... 20
D. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 22
E. Latihan .............. 27
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 iii
BAB IV Penyusunan APBD........ 29
A. Siklus Anggaran...................... 29
B. Penyusunan Rancangan APBD..... 30
C. Latihan .............. 48
BAB V Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD........ 50
A. Pelaksanaan APBD... 50
B. Penatausahaan Keuangan Daerah.. 57
C. Akuntansi Keuangan Daerah... 63
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD.............................................................................. 65
E. Latihan.......................... 69
BAB VI Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .............................................................................. 71
A. Umum............................................................................. 71
B. Dasar-dasar Pengertian yang Digunakan..... 74
C. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah.... 78
D. Tuntutan Perbendaharaan.............................................. 79
E. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)............................................. 85
F. Daluwarsa TP/TGR......................................................... 90
G. Penghapusan.................................................................. 91
H. Pembebasan................................................................... 92
I. Penyetoran...................................................................... 92
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 iv
J. Pelaporan........................................................................ 93
K. Lain-lain.......................................................................... 93
L. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah............................................................................ 93
M. Teknis dan Prosedur Penyelesaian TP/TGR Melalui
Majelis Pertimbangan TP/TGR Keuangan dan Barang
Daerah (Misalnya Untuk Tingkat Provinsi).....................
95
N. Latihan................... 97
Daftar Pustaka......... 99
Daftar Istilah/Singkatan.......................................................................... 102
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 1
Bab I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.04.00-847/K/
1998 tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pola Pendidikan Dan Pelatihan
Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, modul Sistem
Administrasi Keuangan Daerah I (disingkat SAKD I) merupakan salah satu
kurikulum/mata ajar dalam rangka diklat pembentukan auditor terampil.
Diklat pembentukan auditor terampil adalah diklat untuk menjaring calon
auditor yang berlatar belakang pendidikan minimal sarjana muda (D-III)
atau SLTA dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina atau
yang sederajat yang status ijazahnya telah disamakan oleh Departemen
Pendidikan Nasional RI. Setelah lulus dari pendidikan dan pelatihan ini,
diharapkan mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai
anggota tim.
Mata ajaran SAKD I merupakan kelompok mata ajar inti, dengan lama
pelatihan (jamlat) sebesar 20 jamlat. Mata ajar Sistem Administrasi
Keuangan Negara I (SAKN I) dipergunakan/diajarkan bagi calon auditor
pada unit pengawasan pusat, sedangkan SAKD I diajarkan bagi calon
auditor pada unit pengawasan daerah.
Untuk calon auditor BPKP dan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri RI, kedua mata ajaran tersebut (SAKN I dan SAKD I) diberikan,
akan tetapi mata ajar SAKD I sebagai mata ajar yang tidak diujikan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 2
B. TUJUAN PEMELAJARAN UMUM
Modul ini disusun untuk memenuhi materi pelajaran pada diklat
pembentukan auditor terampil di lingkungan aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP). Seorang auditor terampil harus memahami sistem
administrasi keuangan yang diaudit.
Tujuan pemelajaran umum (TPU) modul ini adalah agar peserta diklat
mampu memahami SAKD dalam rangka pengawasan keuangan daerah.
Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah akan terwujudnya
akuntabilitas dan good governance di lingkungan instansi pemerintah.
Instansi pengawasan internal pemerintah mempunyai andil yang cukup
besar demi terwujudnya kedua hal tersebut.
C. TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan mampu
1. menjelaskan pengertian keuangan daerah, hubungan keuangan daerah
dengan keuangan pusat, serta pengurusan keuangan daerah
2. menjelaskan pengertian APBD, fungsi dan prinsip anggaran daerah,
struktur APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, belanja daerah,
serta pembiayaan daerah
3. memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD,
mulai dari penyusunan rancangan hingga penetapan APBD
4. memahami proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan per-
tanggungjawaban APBD
5. menjelaskan pengertian penggantian kerugian negara/daerah.
Dengan pemahaman itu, maka setiap peserta pelatihan diharapkan
mampu melakukan pengawasan keuangan daerah.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 3
D. DESKRIPSI SINGKAT MODUL
Diklat ini membekali peserta untuk memahami pengertian dan konsep
tentang SAKD dengan materi pembahasan sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan Bab II : Keuangan Daerah Bab III : Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Bab IV : Penyusunan APBD Bab V : Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban APBD Bab VI : Penggantian Kerugian Negara/Daerah
Pada masing-masing bab akan disajikan dasar teori, latihan soal dan
kasus yang harus dijawab oleh para peserta baik secara perseorangan
maupun kelompok.
E. METODOLOGI PEMELAJARAN
Peserta diklat diharapkan mampu memahami secara optimal substansi
yang terdapat dalam modul ini, untuk itu diperlukan proses belajar
mengajar dengan pendekatan andragogi.
Untuk mencapai tujuan pemelajaran di atas, maka metode pemelajaran
yang akan digunakan adalah ceramah, diskusi dan pemecahan kasus.
Selain membahas soal latihan yang ada pada modul ini, para widyaiswara
/instruktur diharapkan juga memberikan bahan-bahan pelatihan yang dapat
menambah wawasan para peserta. Penggunaan referensi tambahan juga
diperlukan guna menambah wawasan para peserta diklat.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 4
BAB II
KEUANGAN DAERAH
A. PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH
Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan
pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah
mengandung unsur pokok yaitu:
- Hak Daerah yang dapat dinilai
- Kewajiban Daerah dengan uang
- Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang
melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.
Pada akhir pemelajaran ini peserta dapat menjelaskan tentang pengertian keuangan daerah, hubungan keuangan daerah dengan keuangan pusat, serta pengurusan keuangan daerah dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya sebagai auditor.
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat
dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang
dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 5
Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :
1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34
Tahun 2000).
2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo
UU No. 34 tahun 2000).
3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).
4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33
tahun 2004).
Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas
Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
B. HUBUNGAN ANTARA KEUANGAN DAERAH DENGAN KEUANGAN NEGARA
Pasal 1 UUD 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 beserta
penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah
yang bersifat otonom dan bersifat daerah administrasi.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-
sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 6
masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan
subsistem dari pemerintahan negara sehingga antara keuangan daerah
dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling
mempengaruhi.
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta
secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan
pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah
pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai
dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian
anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan
pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai
pengalokasian anggaran.
Dari ketiga jenis pelimpahan wewenang tersebut, hanya pelimpahan
wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan
sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka
dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber
penerimaan APBD dan diadministrasikan serta dipertanggungjawabkan
secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan
pelaksanaan desentralisasi.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 7
C. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan
pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah
daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan
para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para
pengelola keuangan daerah tersebut adalah:
1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD).
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
3. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB).
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
Berikut ini adalah uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola
keuangan daerah tersebut.
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 8
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran.
e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah.
f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang
dan piutang daerah.
g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah.
h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah.
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat
pengguna anggaran/pengguna barang.
Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan
unsur penting dalam sistem pengendalian intern.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 9
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas
koordinasi di bidang:
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang
daerah.
c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD,
perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah.
f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai
tugas:
a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah,
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD,
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah,
d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA-SKPD) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA), dan
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 10
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
daerah.
Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada kepala daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah,
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD),
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh kepala daerah.
PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 11
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja
pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Kuasa BUD). PPKD mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Penunjukan Kuasa BUD oleh PPKD ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 12
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
l. melakukan penagihan piutang daerah.
Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
BUD.
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan
SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;
e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat
Pengguna Anggaran /Pengguna Barang (PPA/PB) mempunyai tugas:
a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 13
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan
tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian
kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 14
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut
ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pengguna anggaran/
pengguna barang.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program
dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penunjukan pejabat tersebut
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya.
PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang yang telah menunjuknya. Tugas-
tugas tersebut adalah:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi
kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 15
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), Kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-
SKPD). PPK-SKPD mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah
Uang Persediaan (SPP-TU) dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 16
7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tersebut adalah
pejabat fungsional. Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan
Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
PPKD selaku BUD.
D. LATIHAN
1. Semua hak di bawah ini adalah hak yang dilakukan dalam rangka
Keuangan Daerah kecuali :
a. Hak menarik pajak Daerah.
b. Hak untuk mengadakan pinjaman Daerah.
c. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat.
d. Hak untuk memperoleh bagian laba dari Perusahaan Daerah.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 17
Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
a. Bupati.
b. Sekretaris Daerah.
c. Kepala Daerah.
d. Kepala Biro Keuangan Daerah.
3. Persyaratan dan pembinaan karir bendahara diatur oleh :
a. Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
b. Bendahara Umum Daerah.
c. Kepala Daerah .
d. Bendahara Umum Negara.
4. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berwenang antara lain :
a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
c. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain:
a. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
b. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak,
c. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
d. Menggunakan barang milik daerah.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 18
BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
A. PENGERTIAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1
butir 8 tentang Keuangan Negara).
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan
dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut
adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan
penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan
Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun
anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan
Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua
penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan
dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang
membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan
sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi
Pada akhir pemelajaran ini peserta dapat menjelaskan pengertian APBD, fungsi dan prinsip anggaran daerah, struktur APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya sebagai auditor.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 19
dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan
keuangan daerah.
Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1
Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah
dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.
APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran
yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan
yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan
dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh
melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan
tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut.
B. FUNGSI-FUNGSI ANGGARAN DAERAH
Berbagai fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat
(4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :
1. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 20
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi
Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
C. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN DAERAH
Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran
Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah
sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 21
1. Kesatuan
Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas
Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan
secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan
Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun
tertentu
4. Spesialitas
Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci
secara jelas peruntukannya.
5. Akrual
Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk
pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan
anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun
sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas
6. Kas
Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada
saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15
dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 22
D. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan
Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar,
yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Perincian selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain PAD yang sah.
Lain-lain PAD yang sah terdiri dari:
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 23
b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. tuntutan ganti rugi;
f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
Pendapatan daerah, selain PAD dan Dana Perimbangan, adalah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam
negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
2. Belanja Daerah
Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja
daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 24
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan
daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar
pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program
dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut
organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan
daerah.
Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan
menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 25
Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara
digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan
keuangan negara terdiri dari:
a. pelayanan umum;
b. ketertiban dan keamanan;
c. ekonomi;
d. lingkungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata dan budaya;
h. agama;
i. pendidikan; serta
j. perlindungan sosial.
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan
klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja modal;
d. bunga;
e. subsidi;
f. hibah;
g. bantuan sosial;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 26
h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
i. belanja tidak terduga.
Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan mencakup:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal pemerintah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.
Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus
dapat menutup defisit anggaran.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 27
E. LATIHAN
1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
b. Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan.
c. Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan.
d. Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
2. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap Belanja Daerah disebut :
a. Kelebihan anggaran.
b. Surplus Anggaran.
c. Selisih lebih anggaran.
d. Pembiayaan anggaran.
3. Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi adalah seperti disebut di bawah ini, kecuali :
a. Pendapatan Asli Daerah.
b. Dana Perimbangan.
c. Pinjaman Daerah.
d. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang
diklasifikasikan berdasarkan :
a. Fungsi.
b. Jenis.
c. Urusan Pemerintahan.
d. Program dan Kegiatan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 28
5. Pembentukan Dana Cadangan termasuk dalam komponen :
a. Pendapatan.
b. Belanja.
c. Penerimaan Pembiayaan.
d. Pengeluaran Pembiayaan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 29
BAB IV
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
A. SIKLUS ANGGARAN
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1
(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan
kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis
besar terdiri dari:
1. Penyusunan dan Penetapan APBD;
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.
Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan
peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran
harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
Pada akhir pemelajaran ini peserta dapat memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan rancangan hingga penetapan APBD.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 30
yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam
APBD.
B. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan
dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu
diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber
pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan
pendanaannya adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya
dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan
atas beban APBD provinsi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban
APBD kabupaten/kota.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan
harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan
pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran
belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 31
1. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD
adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.
RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang
terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei
sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.
2. Kebijakan Umum APBD
Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah
daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 32
Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri
setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri tersebut memuat antara lain:
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah;
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;
c. teknis penyusunan APBD; dan
d. hal-hal khusus lainnya.
Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari
program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselaraskan dengan prioritas
pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan
asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan
ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris
daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh
sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.
Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling
lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 33
berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia
anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya
disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli
tahun anggaran berjalan.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah
daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan
tahapan sebagai berikut:
a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program.
Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun
kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama
panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas
selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berjalan.
KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala
daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah
berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPA.
Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota
kepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 34
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD
menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman
penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah
tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut
rencana pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja
SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD
terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas,
tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka
pencapaian prestasi kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening
APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar
satuan harga.
Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran
berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala
SKPD menyusun RKA-SKPD.
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 35
menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju tersebut berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.
Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen
rencana kerja dan anggaran.
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut.
Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja,
dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaran berjalan. Evaluasi tersebut bertujuan menilai program dan
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan
tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan
pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari
tahun yang direncanakan. Dalam hal suatu program dan kegiatan
merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang
ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang
direncanakan.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 36
Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja memperhatikan:
a. indikator kinerja.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari program dan kegiatan yang direncanakan.
b. capaian atau target kinerja.
Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
c. analisis standar belanja.
Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan.
d. standar satuan harga.
Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
e. standar pelayanan minimal.
Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah.
RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan
untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 37
pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang
akan dicapai dari program dan kegiatan.
RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
5. Penyiapan Raperda APBD
Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD
dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD.
Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan
lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar
pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar
SKPD.
Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian,
kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD.
Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan
lampiran yang terdiri dari:
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 38
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah.
Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan
lampiran yang terdiri dari:
a. ringkasan penjabaran APBD;
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian
obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib
memuat penjelasan sebagai berikut:
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 39
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang
direncanakan, tarif pungutan/harga;
b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur,
harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber
penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh
PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya rancangan
peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan
daerah tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi
mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat
dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah.
6. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu
pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang
direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan
keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan
nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 40
peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan
bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing
daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut
berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama
antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal DPRD memerlukan
tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan
kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada
kepala daerah.
Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran
berkenaan, tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala
daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka
kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap bulan. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk
keperluan setiap bulan tersebut, diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja
barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.
Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD
tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. ringkasan APBD;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 41
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah.
Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan
tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau
selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan
bersama.
Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 42
Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan
pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD
ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan
keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.
Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh
pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam
Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala
daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan
peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.
Khusus untuk pengeluaran, diatur bahwa pelampauan batas tertinggi
dari jumlah pengeluaran, hanya diperkenankan apabila ada kebijakan
pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.
7. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah
disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3
(tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam
Negeri untuk dievaluasi.
Penyampaian rancangan disertai dengan:
a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 43
b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan
DPRD;
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD; dan
d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian
pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik
dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD
provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan
oleh provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi,
Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah
provinsi yang terkait.
Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri
dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima betas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila
Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubemur
tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur
menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan
peraturan gubemur.
Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 44
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD,
dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD
menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam
Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur
dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun
sebelumnya.
Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta
pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada
gubernur untuk dievaluasi. Pelaksanaan dan ketentuan evaluasi
adalah sebagaimana halnya evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri
untuk Rancangan APBD Provinsi.
Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan
pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan
dengan peraturan gubernur. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan
peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah
mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah
tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan
peraturan daerah tentang APBD.
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya,
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penyempurnaan hasil
evaluasi dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan panitia
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 45
anggaran DPRD. Hasil penyempurnaan ditetapkan oleh pimpinan
DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan
peraturan daerah tentang APBD.
Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya. Sidang paripurna berikutnya yakni setelah
sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri bagi APBD provinsi dan kepada gubernur bagi APBD
kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan
tersebut ditetapkan. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap,
maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani
keputusan pimpinan DPRD.
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD
kepada Menteri Dalam Negeri.
8. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 46
Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD.
Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri
Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
9. Perubahan APBD
Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran
yang bersangkutan, apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan
e. keadaan luar biasa.
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat tersebut
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 47
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar
biasa tersebut adalah keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan
atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa tersebut dicantumkan dalam rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk
mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap rancangan
peraturan daerah tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya tahun anggaran.
Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah berlaku ketentuan seperti halnya evaluasi
dan penetapan rancangan APBD. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak
ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 48
tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan
peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan
oleh Menteri Dalam Negeri. Pembatalan peraturan daerah tentang
perubahan APBD kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota
tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh gubernur.
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan,
Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama
DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan
daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang
pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
C. LATIHAN
1. Jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dianggarkan
dalam APBD secara:
a. Insidentil
b. Periodik
c. Bruto
d. Netto
2. Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah
daerah menyusun rancangan lebih pendapatan daerah terhadap
belanja daerah yang disebut :
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 49
a. RPJMD
b. PPAS
c. DPA-SKPD
d. RKPD
3. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan disebut:
a. Indikator Kinerja
b. Standar Pelayanan Minimal
c. Standar Satuan Harga
d. Analisis Standar Belanja
4. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh:
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
b. Sekretaris Daerah
c. Panitia Anggaran DPRD
d. Kepala Daerah
5. Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan
peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan
oleh:
a. DPRD Provinsi
b. Dirjen Otonomi Daerah
c. Menteri Dalam Negeri
d. Presiden
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 50
BAB V
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBD
A. PELAKSANAAN APBD
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan
persetujuan Sekretaris Daerah. Proses penetapan DPA-SKPD adalah
sebagai berikut.
Pada akhir pemelajaran ini peserta dapat memahami siklus anggaran, khususnya proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 51
1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar
menyusun rancangan DPA-SKPD.
2. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai,
program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta
pendapatan yang diperkirakan.
3. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan.
4. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama
dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-
SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
6. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD,
satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
Setelah DPA-SKPD ditetapkan, Kepala SKPD melaksanakan kegiatan-
kegiatan SKPD berdasarkan dokumen tersebut.
1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan
langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang
atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 52
(satu) hari kerja oleh Bendahara Penerimaan dengan didukung oleh
bukti yang lengkap.
Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum
daerah. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas
memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak
pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan
penerimaan tersebut.
Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara
langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah,
asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan
bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan
dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera
disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset
daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan
ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada
rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian
penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk
pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat
dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 53
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD
dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran
belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pengeluaran
kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak
termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat
Penyediaan Dana (SPD), atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD (DPA-SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD.
Khusus untuk biaya pegawai diatur bahwa gaji pegawai negeri sipil
daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam pelaksanaan pembayaran yang terhutang pajak, bendahara
pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank
pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 54
bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan
SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran. Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan penerbitan
SP2D oleh kuasa BUD. Karena itu, kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran
daerah; dan
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.
Perlu menjadi perhatian bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan. Setelah tahun anggaran berakhir,
kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM
yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara
pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya setelah:
Sistem Administrasi Keuangan Daerah I
Pusdiklatwas BPKP 2007 55
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
perintah pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila kelengkapan dokumen,
kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana tidak terpenuhi.
Bendahara pengeluaran wajib melakukan hal tersebut karena dia
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.
Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk
keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
3. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Semua penerimaan dan
pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah.
Untuk pencairan d
Top Related