i
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA/KELURAHAN RENTENG KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Oleh
Muhamad Sarbini NIM. 152121039
FAKULTAS SYAR’IAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)MATARAM
2017
ii
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA/KELURAHAN RENTENG KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Skripsi
Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum
Oleh
Muhamad Sarbini NIM. 152121039
JURUSAN MU’AMALAH FAKULTAS SYAR’IAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)MATARAM 2017
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi Muhamad Sarbini, NIM. 152121039 yang berjudul “Kesadaran
Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan
Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” telah memenuhi syarat
dan disetujui untuk dimunaqasyahkan. Disetujui pada tanggal Juni 2017
Di bawah bimbingan:
Pembimbing I Pembimbing II
Moh. Abdun Nasir, M.Ag, Ph.D Gazali, MH NIP. 1975110420011121001 NIP. 197608122009011012
iv
NOTA DINAS
Hal : Munaqasyah
Mataram, Juni 2017 Kepada Yth. Rektor IAIN Mataram di Mataram
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing
dan pedoman penulisan skripsi, kami berpendapat bahwa skripsi Muhamad
Sarbini, NIM. 152121039 yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah” telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Mataram.
Demikian, atas perhatian Bapak Rektor disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pembimbing I Pembimbing II
Moh. Abdun Nasir, M.Ag, Ph.D Gazali, MH NIP. 1975110420011121001 NIP. 197608122009011012
v
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muhamad Sarbini
NIM : 152121039
Program Studi : Mu’amalah
Fakultas : Syari’ah
Institut : IAIN Mataram
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul
“Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” ini
secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila di belakang hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap
dianulir gelar kesarjanaan saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN
Mataram.
Mataram, Juni 2017 Saya yang menyatakan
Muhamad Sarbini NIM. 152121031
vi
PENGESAHAN
Skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten
Lombok Tengah” yang diajukan oleh Muhamad Sarbini NIM. 152121039,
Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram telah
dimunaqasahkan pada hari, …………… , tanggal Juli 2017 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum.
Dewan Munaqasyah
1. Ketua Sidang/ : Moh. Abdun Nasir, M.Ag, Ph.D Pembimbing I NIP. 196401141996031002 :(..........................)
2. Sekretaris Sidang : Gazali, MH Pembimbing II NIP. 197608122009011012 :(...........................)
3. Penguji I : AtunWardatun. MA., Ph.D NIP. 197703302000032001 :(..........................)
4. Penguji II : M. Yusuf. M. SI NIP.197807012009011013 :(..........................)
Mengetahui
Dekan
vii
HALAMAN MOTTO
Hidup Slow Mati Syahid Mentaati Perintah Allah SWT dan Menjauhi Segala Larangannya, Niscaya Ketenangan dalam Hidupmu Akan Tercapai
viii
PERSEMBAHAN
Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk:
1. Ibundaku tercinta (Jumrah) yang senantiasa melimpahkan kasih sayang serta
perjuangan yang menguras keringatnya selama saya kuliyah sehingga saya
bisa menyelesaikannya.
2. Keluarga besarku (Uswatun, H. Fahrurrizal, Asnawi, Muslihati, Asmuni,
Nurhayati, Mahsun Pieq, Satriadi, Wahyu, Edi Bet, Rosikin) yang selalu
berusaha keras memberikan segala fasilitas dan motivasi sampai skripsi ini
terselesaikan.
3. Sahabat hatiku (Bq Wardaningsih) yang telah mendukungku dalam segala
bentuk usaha selama dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Semua teman temanku di lingkunganku (Firman Gojien, Nas Royok, Mugen,
Muammar Komeng, Sai’un, Erull, Kemet, Kritong Adi Mol dll ) yang telah
memberikan semangat dan canda tawa selama hidupku
5. Semua teman-teman seperjuanganku Muamalah-B seangkatan yang telah
membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Almamaterku yang tercinta dan saya banggakan
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah
SWT atas segala kuasa-Nya memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memperoleh gelar
kesarjanaan pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Mataram.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kejunjungan Nabi akhir
zaman Nabi Muhammad SAW beserta semua generasi penerusnya yang telah
mentransfer dan mengembangkan ilmu sehingga kita dapat memperolehnya
sampai sekarang. Skrips i ini di selesai kan tanpa terlepas dari bantuan berbagai
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang
seagung – agungnya kepada:
1. Bapak Dr. H.Mutawalli, M.Ag selaku rector IAIN Mataram beserta
jajarannya yang telah membuat kebijakan - kebijakan yang mempermudah
penulis dalam proses penyelesaian skrips iini.
2. Bapak Dr, H. Musawar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Mataram
3. Bapak Moh Abdun Nasir, M.Ag, Ph. D selaku pembimbing I yang telah
menuntun penyelesaian skripsi ini dengan memberikan masukan - masukan
yang menjadi landasan untuk memperbaikinya sampai selesai.
4. Bapak Gazali, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan
yang berguna demi terselesaikannya skripsi ini.
x
5. Bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis
menjalani studi di IAIN Mataram..
6. Masyarakat Desa Renteng beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang
telah bersedia membantu dengan memberikan informasi dan keterangan -
keterangan yang penulis butuhkan pada saat melaku kan penelitian.
7. Staf dan Karyawan Dinas Pendapatan Daerah yang telah bersedia dengan
sukarela dalam memberikan informasi yang di butuhkan selama penulisan
skripsi
Sebagai mahasiswa yang merupakan perwujudan dari manusia sudah pasti
tidak akan pernah luput dari salah dan lupa serta kekurangan maka, peneliti
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
Akhirulkalam semoga lindungan dan keridhoan Allah SWT selalu tercurahkan
untuk kita semua serta skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Amin
yarobbalalamin.
Praya, 2017
Penulis,
xi
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA/KELURAHAN RENTENG KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Oleh
Muhamad Sarbini NIM. 152121039
ABSTRAK
Hal ini di latar belakangi oleh pentingnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi penerimaan Negara dan peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang di lakukan pemerintah yaitu dengan melakukan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar giat membayar pajak untuk menambah pendapatan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentu akan meningkatkan penerimaan pajak dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Adapun tujuan dari penelitian ini di lakukan untuk memberikan gambaran tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa renteng kecamatan praya kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah - masalah yang di teliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada desa/kelurahan renteng dan dinas pendapataan Daerah Kota Praya dengan pendekatan penelitian yang di gunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan – pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa/Renteng sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah pemungutan tersebut dapat di tingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang di ukur melalui aspek yuridis. Terdiri dari pendaftaran wajib pajak (WP), pelaporan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), penghitungan pajak dan pembayaran pajak.
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................. iii
NOTA DINAS ................................................................................................... iv
PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................................... v
PENGESAHAN ................................................................................................ vi
HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix
ABSTRAK ........................................................................................................ xi
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian ....................................................................... 1
B. Fokus Kajian ................................................................................ 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 6
D. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................... 8
E. Telaah Pustaka ............................................................................. 9
F. Kerangka Teori ............................................................................ 12
G. Metode Penelitian ........................................................................ 25
H. Sistematika Penulisan .................................................................. 31
BAB II Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa/Kelurahan Renteng A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................... 32
1. Sejarah Kelurahan Renteng ................................................ 32
2. Keadaan Geografis ............................................................. 33
3. Struktur Organisasi ............................................................ 35
4. Visi dan Misi ...................................................................... 36
5. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar ................................... 37
B. Alasan yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan di Desa/Kelurahan Renteng ............ 39
xiii
C. Alasan yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Desa/Kelurahan Renteng ............................................................. 47
D. Kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan ........................................ 52
BAB III Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan
Bangunan (PBB) Di Desa/Kelurahan Renteng
A. Pandangan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan di Desa/Kelurahan Renteng ............. 60
B. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyrakat membayar Pajak
Bumi dan Bangunan .................................................................... 65
C. PajakBumidanBangunan (PBB) Menurut Undang-undang ......... 69
BABIV PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 75
B. Saran ........................................................................................... 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk senantiasa
bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya berdasarkan bimbingan Al-Qur’an dan As-
Sunnah.Di antara larangan Allah ialah melakukan kezaliman kepada sesama
manusia dengan mengambil harta benda mereka tanpa hak, seperti mencuri,
korupsi, memakan harta riba, mewajibkan bayar Pajak bagi seluruh
masyarakat terutama kaum Muslimin, dan lain sebagainya.Seperti firman
Allah Ta’ala dalam QS. An-Nisa: 29
آ ي ه الذي يه ا اا ام ىىاا ت اكلى اا مى ل كمب يى كمبالب اطل مىكم اض هت ز ةع ار ا نت كىن تج
ا ت قتلى و ر حيما)اا وفس كم ه ك ان بكم (۹۲ان
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan jangan kamu membunuh di rimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29).1
Salah satu kewajiban yang harus di penuhi atau di patuhi sebagai
warga negara yang baik adalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). PajakBumi dan Bangunan adalah Pajak yang di pungut atas tanah
dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial
ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak
1Lihat QS. An-Nisa’ : 29
2
atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Menurut UU No. 12 Tahun
1985 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994
Tentang PajakBumi dan Bangunan, PBB adalah pajak yang bersifat
kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan
objek yaitu bumi tanah dan atau bangunan.
Secara sederhana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang
di kenakan atas harta tidak bergerak, maka oleh sebab itu yang di
pentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang
atau badan yang di jadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi
besarnya pajak, maka oleh sebab itu pajak ini di sebut pajak yang obyektif,
walaupun pajak ini merupakan pajak yang obyektif tetapi pajak ini di
pungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun di
keluarkan.2
Menurut keterangan lain yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan
adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan
kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di masukkan dalam
kelompok penerimaan bagi hasil pajak.
Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka
peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah
penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau
bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan
2Rochmat Soemitro dkk. Pajak Bumi dan Bangunan edisi Revisi , (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 5
3
kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah
tersebut.
Sampai sekarang kesadaran masyarakat Muslim untuk membayar
pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Banyak
masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak
karena masih di anggap memberatkan, pembayarannya sering mengalami
kesulitan, masyarakat atau wajib Pajak kadang – kadang tidak
mengetahuinya. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang
mudah, di samping peran serta yang aktif dan petugas perpajakan, juga di
tuntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri.Wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan yang memiliki hak danatau memperoleh manfaat atas
tanah, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.Wajib pajak
memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya.PBB
harus di lunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di terimanya
Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) oleh wajib Pajak.
Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya
merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut.Suatu hal yang
paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan
wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Meskipun pemerintah
setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh,
sanksi yang di berikanoleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga
kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadarpajak.
4
Pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya
pembayaran PBB, sampai akhirnya pemerintah yakni Dirjen pajak
melakukan sosialisasi di media sosial dan media massa dengan berbagai
iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan
pentingnya membayar pajak.Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam
pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar Pajak
khususnya PBB.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berusaha untuk
mengoptimalkan penarikan PBB dengan beberapa upaya yaitu dengan
melalui cara memaksimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
dan Pedesaan (PBB-P2) melakukan pencanangan pekan panutan PBB-P2
dimasing-masing kecamatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah telah melakukan upaya - upaya antara lain, menyiapkan tempat
pelayanan PBB baik di tingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan, dan
kantor lurah/desa terkait dengan aplikasi data PBB beserta
pendampingannya dan melakukan koordinasi terkait pembukaan penerimaan
dan tempat pembayaran PBB di masing - masing kecamatan.3
Dinas Pendapatan Daerah Lombok Tengah dalam Pelaksanaan
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan (PBB) Secara administrasi dalam
melakukan pemungutan PBB di sektor perdesaan dan perkotaan masih
menemui kendala atau hambatan yang terjadi, sehingga dapat
3 Janum ( Sedahan ) Wawancara, Lombok Tengah 1 Februari 2017,
5
mempengaruhi adanya hasil penerimaan PBB. Setiap prosedur pasti ada
baik dan buruknya. Demikian juga sistem yang di terapkan pada Dinas
Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lombok Tengah. Beberapa permasalahan
mendasar yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan yang bisa mempengaruhi hasil penerimaan PBB antara lain
sebagai berikut :
1. Kurang sadarnya masyarakat dalam hal pembayaran PBB terutama di
daerah pedesaan, di karenakan karena kurang pengetahuanya tentang
PBB
2. Masih ada wajib Pajak yang belum membayar atau melunasi Pajak
terutangnya. Hal ini di sebabkan karena keadaan individu (keadaan
ekonomi)
3. Ada tunggakan-tunggakan yang terjadi. Karena pada waktu jatuh
tempo WP tidak mempunyai uang untuk membayar pajak.
4. Tidak mau membayar pajak karena kebocoran di sektor pajak seperti
oknum mafia pajak yang mengambil uang pajak untuk kepentingan
pribadi.
6
B. Fokus Kajian.
Berdasarkan konteks penelitian yang sudah di paparkan di atas, maka
yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa alasan yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Renteng?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Dari fokus kajian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam
penelitian ini adalah:
a. Untuk menjelaskan alasan yang mempengaruhi kesadaran
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kelurahan Renteng.
b. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan Pajak bumi dan
Bangunan
2. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian yang akan di laksanakan ini, ada dua manfaat
penelitian yang ingin dicapai, yaitu manfaat secara teoritis dan
manfaat secara praktis.
a. Manfaat Teoritis
1) Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi
khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai motivasi bagi
peneliti khususnya untuk terus belajar dan
7
mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada tema
ini.
2) Hasil penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi bahan
kajian selanjutnya bagi peneliti lain yang ingin mengkaji
dan meneliti lebih jauh tentang tema-tema atau
permasalahan serupa bila melakukan penelitian yang
menyangkut permasalahan yang sama.
b. Manfaat Praktis
Adapun manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini di
harapkan bisa bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat luas,
baik itu peneliti sendiri maupun pemerintah.
1) Secara akademis penelitian ini di lakukan untuk
memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah
satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program
strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan Muamalah.
2) Untuk pemerintah, penelitian ini di harapkan bisa menjadi
pedoman dalam rangka bagaimana mengeluarkan
kebijakan khususnya dalam hal Perpajakan terutama
dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
8
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian
1. Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan fokus kajian di atas, peneliti telah menguraikan
ruang lingkup penelitian, yaitu mencakup hal – hal sebagai berikut:
a. Alasan yang mempengaruhi kesadaran Masyarakat terhadap
Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Apa kendala yang di rasakan dalam pemungutan pajak
2. Setting Penelitian
Peneliti mengambil lokasi penelitian dalam melakukan
penelitian ini adalah di Kantor Kelurahan Renteng dan Dinas
Pendapatan Daerah (DISPENDA), Adapun alasan peneliti mengambil
lokasi penelitian di tempat tersebut adalah:
a. Kelurahan Renteng dan Dispenda merupakan Lembaga yang
menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik itu
pemungutan maupun pengumpulan data hasil pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
b. Lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti sehingga
mempermudah upaya pengumpulan data dalam penyusunan
skripsi.
c. Data tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang tersedia dan yang
di butuhkan oleh peneliti di lokasi penelitian
9
Dengan demikian, peneliti sangat berminat untuk mengkaji hal-
hal yang telah di sebutkan di atas, guna dapat memberikan informasi
dan pengetahuan yang luas khususnya untuk peneliti sendiri maupun
masyarakat pada umunya.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu
sebagai pedoman penelitian lebih lanjut serta untuk menghindari adanya
kesamaan dan menjamin keaslian dan legalitas penelitian ini.
Untuk mendapatkan petunjuk secara jelas mengenai penelitian ini,
peneliti melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya peneliti terdahulu.
Kajian pustaka di lakukan dengan memperhatikan skripsi dan buku-buku
terkait untuk memperkaya isi tulisan.Tujuan telaah pustaka ini adalah untuk
menghindari duplikasi serta mempertahankan urgensi data penelitian.
Berdasarkan hasil telaah pustaka, peneliti menemukan beberapa hasil
penelitian yang dapat di jadikan referensi dan pertimbangan, yaitu :
1. Mia Hasanah (Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan
Bangunan studi tentang kontribusi terhadap penerimaan negara
pertahun).4
Penelitian yang di lakukan tahun 2008 ini fokus pada penjelasan
tentang Bagaimana pandangan Islam terhadap Pajak Bumi dan
Bangunan dan bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
44Mia Hasanah, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hal. 33
10
terhadap penerimaan negara pertahun dan sistem pemungutan, tarif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Prinsip prinsip dan nilai dasar
Ekonomi dalam Islam dan yang terakhir adalah Karakteristik ekonomi
Islam. Perbedaan yang di lakukan pada penelitian ini terletak pada
Hukum yang di teliti
2. Farida Hidayat ( Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Persfektif
Hukum Islam study atas pasal 1 dan 18 Undang – undang No. 34
tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Peneliti ini membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan menjelaskan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya
yang tertera dalam kitab Undang – undang No. 34 tahun 2000 dan
menjelaskan Hukum Pajak dalam Islam dan memberikan penjelasan
tentang persamaan Pajak secara Islam dan Konvensional.5
Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang dapat di
simpulkan antara lain: perbedaan terletak pada jenis Pajak yang di
teliti dan tempat lokasi penelitian yakni lapangan dengan kitab
Undang – Undang.
3. Andry Kurniawan ( Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
dalam Perspektif Hukum Islam)
Penelitian ini membahas tentang teori dan aplikasi praktik
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Hukum Islam
dengan Metode Penelitian Kualitatif dan Normatif.Dari penelitian 5Farida Hidayat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Persfektif Hukum Islam Study atas Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Skripsi IAIN Mataram Tahun 2009), hal, 29
11
tersebut peneliti menyimpulkan bahwa praktik Pemungutan PPN tidak
di Benarkan dalam Islam, karena tidak ada kejelasan pengkonsumsian
barang atau jasa yang halal ataupun haram (tidak jelas).6
Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang dapat di
simpulkan antara lain: perbedaannya terletak jenis Pajak yang di teliti
dan tidak dan Praktik Pemungutan Andry Kurniawan ( Praktik
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Islam
) Pajak Pertambahan Nilai dan tidak membedakan Hukum Pajak
secara Khusus.
4. Nanang Nugraha ( Tinjauan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah).
Penelitian ini membahas tentang kedudukan Pajak Bumi dan
Bangunan(PBB) sebagai Pajak Pusat yang terdapat dalam penjelasan
pasal 3 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1985 kemudian di ubah dengan UU
No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudi an
kedudukan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak pusat atau Pajak
Negara untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang sesuai dengan
UUD 1945 dengan Era Otonomi Daerah yang sesuai dengan UU No.
32 Tahun 2004.
Penelitian yang di lakukan oleh penulis terdapat beberapa
perbedaan dengan keempat penelitian di atas. Perbedaan tersebut
terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah
6Andry Kurniawan,Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Islam,(Skripsi IAIN Mataram Tahun 2011),hal. 31
12
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pajak terhadap kesadaran
masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi di
Desa Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sistem
Pajak Bumi dan Bangunan serta prinsip keadilan pada tarif yang di
kenakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
F. Kerangka Teori
Kerangka teoritik merupakan perspektif teoritik yang secara
paradigmatik di pakai untuk menegaskan dan menguraikan relevansi teoritik
dari teori-teori terpilih dengan fokus yang sedang di teliti. Seperti tema yang
di bahas dalam skripsi di bawah ini:
1. Definisi Pajaksecara Umum
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, di sebutkan
dalam pasal (1) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Definisi versi UU KUP ini hampir sama dengan definisi
Rochmat Soemitro yang menyebutkan pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di
paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung
13
dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran
umum.7
Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran
wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Dari ketiga pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat
dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan
apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka
dikenakansanksi oleh negara
2. Ciri-ciri Pajak
Di lihat dari berbagai pengertian pajak baik secara ekonomis
maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri
tentang pajak antara lain sebagai berikut :
a. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang. Ini merupakan
asas sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan ”pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur
dalam undang-undang
b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi
perseorangan) yang dapat di tunjukkan secara langsung,
7H. Bohari. Pengantar Hukum Pajak. (Jakarta. Penerbit: Raja Grapindo. 2009)., hal.24
14
misalnya orang yang patuh dan taat membayar pajak kendaraan
bermotor akan sama kualitasnya dengan orang yang tidak
membayar pajak kendaraan bermotor.
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan
umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat di paksakan
apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan
dapat di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu pajak di fungsikan
untuk mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan
untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,
pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan
sosial (fungsi regulatif atau mengatur)
3. PajakBumi dan Bangunan ( PPB )
Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya penting sebagai sumber
penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya
terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan
demikian persoalan PBB tidak hanya persoalan ekonomi atau
administrasi maupun persoalan keuangan tetapi harus dilihat secara
holistik dan komprehensif. Dalam konteks seperti inilah pemerintah
15
merasa penting untuk mengatur dan mengelola PBB, untuk
selanjudnya sebagian besar didistribusikan kembali kepada daerah-
daerah dengan persentase tertentu.
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah pajak negara yang
dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang
No 12 tahun 1994. Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Seperti yang tertera dalam pasal (1) angka 1 di jelaskan bahwa
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah Indonesia sedangkan pasal (1) angka 2 mengatakan bahwa
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :jalan lingkungan yang
terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan
emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebut,
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya
pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan
atau bangunan.Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan.Bumi
yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan), dan tubuh bumi yang ada
di pedalaman serta di laut Indonesia.8
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang
sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya
(menganut sistem pemungutan official assessmen system).Pajak ini
8Sunarto . Perpajakan 2 ,(Yogyakarta: Amus Yogyakarta, 2003), hal. 96
16
bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan
subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi
penerimaannya di alokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi
tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini
khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak
daerah.
Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
sebagai berikut:
a. Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang
penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan
nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat.
b. Bahwa Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan danatau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau
badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh
manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka di
wajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan
yang di perolehnya kepada negara melalui pajak.
17
Dalam istilah-istilah pembahasan tentang Pajak Bumi dan
Bangunan di atur tentang Ketentuan Umum yang memberikan
penjelasaan atau definisi-definisi PBB sebagai berikut :
a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan
bumi saja tetapi betul-betul tubuh bumi dari permukaan sampai
dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.pasal
(1) ayat 1
b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di
lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adalah harga rata-rata yang di
peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila
mana tidak terdapat transaksi jual beli obyek pajak di tentukan
melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis,
pasal (1) ayat 3
d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang di
gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak
menurut Undang-undang. Pasal (1) ayat 4
e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang
di gunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya
pajak terutang kepada wajib pajak.9
9Ibid., hal. 98.
18
4. Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
a. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Seperti yang tertera dalam UU No 12 Tahun 1994 pasal
(4) ayat 1,2,3 dan 4 mengatakan bahwa: Subjek PBB adalah
orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi, danatau memperoleh manfaat atas bumi, danatau
memiliki, menguasai, danatau memperoleh manfaat atas
bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang
ada objek pajak yang di akui oleh lebih dari satu orang subjek
pajak, yang berarti ada satu objek pajak tetapi memiliki
beberapa wajib pajak. Bagaimana kalau hal ini terjadi, apakah
semua menjaditerhutang PBB
Apabila terjadi suatu kejadian di mana satu objek pajak di
miliki atau di kuasai oleh beberapa subjek Pajak atau satu objek
Pajak belum di ketahui dengan jelas siapa Wajib pajaknya, maka
hal pertama yang perlu di lakukan adalah melihat perjanjian
(agreement) antara para pihak yang berkepentingan terhadap
objek Pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut salah satu
pasalnya biasanya membahas siapa yang akan melakukan
kewajiban pembayaran Pajak termasuk Pajak Bumi dan
Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak di sebutkan atau
memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek Pajak
sehingga belum di ketahui siapa yang menjadi wajib Pajak.
19
Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek Pajaknya
(UU No 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat3 )
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah setiap
yang membayar PBB adalah pemilik atas objek Pajak tersebut?
Surat tanda pemberitahuan atau di kenal dengan sebutan SPPT
(Surat Pembayaran Pajak Terhutang) atau bukti pelunasan
bukanlah bukti pemilikan hak.Surat Tagihan pajak atau bukti
pembayaran PBB adalah semata mata untuk kepentingan
perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak
pemilikan atas tanah dan/atau bangunan.
b. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
Dalam UU No 12 Tahun 1994 pasal (2) ayat 1 dan 2 di
jelaskan bahwa: Obyek PBB adalah bumi dan atau bangunan, di
mana pengertian bumi dan atau bangunan adalah sebagai
berikut:
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh
bumi yang ada di bawahnya. Bangunan, adalah kontruksi teknik
yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan.10
Tidak semua objek Bumi dan Bangunan akan di kenakan
PBB, seperti yang tertera dalam UU No 12 Tahun 1994
perubahaan atas UU No 12 Tahun 1985 pasal (3) ayat 1,2,3 dan
10Ibid., hal. 100
20
4 adalah objek yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah
apabila sebagai berikut :
1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, yang tidak di maksudkan untuk
memperoleh keuntungan,
2) Di gunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu,
3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembalaan yang di kuasai oleh
desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak,
4) Di gunakan oleh perwakilan di plomatik, konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5) Di gunakan oleh badan atau perwakilan organisasi
internasional yang di tentukan oleh Menteri Keuangan.11.
5. Tarif dan Dasar Pengenaan PajakBumi dan Bangunan (PBB).
a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang
PajakBumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-undang No.12 tahun 1994 pasal (5) adalah tetap sebesar
0.5%, yang merupakan tarif tunggal.12
11Ibid., hal. 101 12Ibid., hal. 111
21
b. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pada pasal (6) ayat 1,2,3 dan 4 Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP). NJOP di tetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri
Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu di tetapkan setiap tahun
sesuai perkembangan daerahnya.Penentuan NJOP ini di lakukan
dengan melakukan penilai terhadap objek Pajak baik yang di
lakukan secara invidual. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai
Jual Kena Pajak yang di tetapkan serendah rendahnya 20% dan
setingi tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase untuk
menghitung NJKP sebagaimana di tetapkan oleh pemerintah
dengan memperhatikaan keadaan ekonomi.
Istilah NJOP ini telah luas beredar di masyarakat bahwa
NJOP sama dengan nilai transaksi atau di anggap sebagai harga
dasar tanah, terutama apabila terjadi pembebasan tanah atau
apabila masyarakat menawarkan tanahnya untuk di jual dengan
berpedonan pada NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB.
Secara tegas Undang-Undang No 12 tahun 1994 menjelaskan
yang di maksud dengan NJOP mempunyai pengertian sebagai
berikut:
“Harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP di tentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau nilai jual objek Pajak pengganti”.
22
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
Berdasarkan penjelasan dari pasal 11 ayat 1,2 dan 3 Pajak yang
terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
sebagaimana di sebut dalam pasal (10) ayat 1 harus di lunasi selambat
lambatnya enem bulan setelah menerima SPPT oleh wajib pajak.
Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
ssebagaiman di sebutkan dalam pasal (10) ayat 3 dan 4 selambat
lambatnya setelah menerima SKP oleh wajib pajak. Pajak yang tidak
di bayar pada jatuh tempo akan di kenakan denda administrasi sebesar
2% sebulan
Tata cara pembayaran dan penagihan pajak adalah sebagaiman
di maksud dalam ayat 1 – 5 yang di atur oleh menteri keuangan pasal
11. SPPT dan SKP merupakan dasar penagihan pajak pasal 12. Jumlah
pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak yang tidak di
bayar pada waktunya dapat di tagih dengan surat paksa pasal 13.
Menteri keuangan dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur,
Bupati terhadap penagihan pajak. Pasal 1413
7. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
Penentuan besarnya NJOP adalah proses penting mengingat
NJOP ini yang akan menentukan besarnya pajak yang di bayar oleh
masyarakat. Dalam Keputusan Direktur Jenderal No. 16/PJ.6/1998
tanggal 30 Desember 1998 di jelaskan bagaimana menentukan
13UU RI tentang Pajak Bumi dan Bangunan
23
besarnya NJOP untuk setiap sektor PBB. Dalam Keputusan tersebut di
atur sebagai berikut :14
a. NJOP atas Sektor Pedesaan/Perkotaan
Sektor Pedesaan/Perkotaan adalah Obyek PBB yang
meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan,
industri serta obyek khusus perkotaan. Besarnya NJOP atas
obyek pajak sektor pedesaan/perkotaan di tentukan sebagai
berikut:
Obyek pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi
setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) ke dalam klasifikasi,
penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah)
sebagaimana di atur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 523/KMK.04/1998.
Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai
konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah
di kurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke
dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual
bangunan sebagaimana di atur dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.
b. NJOP atas Sektor Perkebunan
Sektor Perkebunan adalah obyek PBB yang meliputi areal
pengusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis
14Rachmat Soemitro dkk. Pajak Bumi dan Bangunan., hal. 11
24
tanaman, keragaman jenis tanaman termasuk sarana
penunjangnya. Besarnya NJOP atas obyek Pajak sektor
perkebunan di tentukan sebagai berikut:
Areal kebun adalah sebesar NJOP berupa tanah di tambah
dengan Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan
Standar Investasi menurut umur tanaman,15
Obyek pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai
konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah
di kurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke
dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual
bangunan sebagaimana di atur dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.
c. NJOP atas Sektor Kehutanan
Sektor Kehutanan adalah obyek PBB yang meliputi areal
pengusahaan hutan dan budi daya hutan. Besarnya NJOP atas
obyek Pajak sektor kehutanan di tentukan sebagai berikut:
Areal hutan adalah sebesar NJOP berupa tanah di tambah
dengan Jumlah Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri
menurut umur tanaman.Areal lainnya dalam kawasan hutan
adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan
penyesuaian seperlunya,
15Ibid., hal. 14-17
25
Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai
konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah
di kurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke
dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual
bangunan sebagaimana di atur dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan
kualitatif
Penelitian lapangan adalah mengumpulkan data dengan cara
turun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian untuk
mendapatkan atau menemukan data datayang bersangkutan.
Sedangkan Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada kondisi pada objek yang alami, di mana peneliti
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan dengan
cara analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian
kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Pengumpulan data di lakukan pada kondisi yang alamiah,
langsung kesumber data dan peneliti adalah sumber kunci.
b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang
terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak
menekankan pada angka.
26
c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada
produk.
d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik
yang teramati).16
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian yang bersifat kualitatif itu
sangat berperan penting, hal ini dapat di buktikan dengan keikut
sertaan peneliti secara langsung, dengan cara melakukan pendekatan
mulai dari pihak kantor ataupun informan di masyarakat yang
menjadi sumber data dalam penelitian, dengan sadarnya peneliti akan
hal tersebut, untuk mendapatkan data dari instrument yang telah
peneliti sebutkan, di sini peneliti berusaha semaksimal mungkin
mendapatkan data secara langsung dari pihak-pihak yang ada sangkut
pautnya dengan masalah yang peneliti butuhkan dengan cara:
a. Melakukan wawancara langsung dengan informan dan pihak
yang terkait di lokasi penelitian.
b. Melakukan observasi di lokasi penelitian yakni diDesa Renteng,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
3. Sumber Data dan Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yang
di sajikan sebagai sumber data yaitu:
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), hal, 8
27
a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah
data yang berhubungan dengan wajib pajak seperti bukti SPPT
atau bukti bukti lain yang bersangkutan dengan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Desa Renteng Kecamatan Praya, Adapun
yang akan menjadi sumber data primer Adalah masyarakat
Desa Renteng, kariawan pajak di Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam
penelitian ini meliputi data data yang yang terkait dengan fokus
penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pajak atau
data – data yang di kutip oleh orang lain seperti: buku – buku
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, baik secara hukum Islam
ataupun secara Umum, judul skripsi yang berhubungan dengan
Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah orang,
instansi terkait dan masalah yang ada di lapangan, maka sumber data
yang di butuhkan oleh peneliti sebagai berikut:17
a. Teknik wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam
penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang
17Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 91.
28
atau lebih bertatapan muka mendengarkan secara langsung
informasi-informasi atau keterangan-keteranagan. Tekhnik
wawancara banyak di lakukan di Indonesia sebab merupakan
salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survai. Dalam hal
ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak seperti:
Petugas pemungut Pajak, Pegawai kantor Pajak, Wajib pajak
(yang membayar dan yang tidak membayar)
b. Teknik Observasi, Observasi adalah teknik pengumpulan data
yang di lakukan melalui suatu pengamatan, dengan di sertai
pencatatan-pencatatan. Di mana pengamatan adalah alat
pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki
c. Metode Dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang. Biasanya Penulis
menggunakan metode dokumentasi semata-mata untuk
mendapatkan data dari dokumenter yang sudah ada
5. Analisa Data.
Analisa data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan,
menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan mana yang akan
29
di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.18
Mengingat peneliti hanya mengumpulkan data kualitatif saja,
dengan demikian data yang terkumpul di bahasakan dan di tafsirkan
secara induktif (kesimpulan khusus untuk memperoleh kesimpulan
umum) sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat sesuai
dengan apa yang terjadi.
Untuk menganalisa data yang telah di peroleh, dengan mengacu
pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam
penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni
menggambarkan pristiwa yang terjadi dengan kata-kata tanpa ada
unsur angka-angka.
6. Validasi Data
Kevalidasian data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa
yang di amati sesuai dengan kenyataan. Untuk memperoleh
kevalidasian data dan informasi dalam hal pencarian data-data,
peneliti berusaha untuk mengadakan hal-hal sebagai berikut.
a. Kecukupan Referensi. Kecukupan referensi di lakukan pada saat
bahan dokumentasi yang di temukan pada lokasi penelitian perlu
di perkuat dengan dokumentasi, catatan yang tersimpan,
referensi dari buku-buku, artikel-artikel maupun hukum-hukum
Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
18Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2009), hal.84.
30
Bahan referensi ini sebagai alat untuk menampung dan
menyesuaikan dengan kritis tertulis untuk keperluan evaluasi.
b. Ketekunan Pengamatan. Ketekunan pengamatan bermaksud
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan
kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci.
c. Pemeriksaan Teman Sejawat. Tehnik ini bertujuan untuk
memperoleh kritik pertanyaan yang tajam yang bersifat
membangun guna untuk memperdalam tingkat kepercayaan atau
kebenaran penelitian. Dengan cara ini peneliti dapat mengetahui,
memahami tafsiran, dan mendiskusikan lebih jauh data yang
telah terkumpul guna untuk mencapai hasil yang maksimal.
31
H. Sistematika penulisan
Skripsi ini di sajikan dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:
1. Bab I: merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai konteks
penelitian, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup
dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.
2. Bab II: merupakan paparan data dan temuan yang berisi tentang
Gambaran umum tentang lokasi penelitian, pembahasan tentang
masalah yang di hadapi atau judul yang diangkat seperti: Alasan
alasan yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar
Pajak, Kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
membayarPajak Bumi dan Bangunan.
3. Bab III: Merupakan bagian dari pembahasan yang telah di
ungkapkan, sebagaimana yang akan di paparkan seperti: Analisa Data,
yakni:
a. Pandangan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Renteng.
b. Upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalm
membayar pajak bumi dan bangunan
4. Kesimpulan dan Saran
32
BAB II
Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Lombok Tengah.
A. Gambaran umum tentang Kelurahan Renteng Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah
1. Sejarah Kelurahan Renteng.
Kelurahan Renteng merupakan salah satu Kelurahan atau desa
dari 12 Kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Praya kabupaten
Lombok tengah, dan merupakan Kelurahan pemekaran dari Kelurahan
Leneng.
Sebagai tindak lanjut respon dari pemerintah daerah, pada bulan
juli tahun 1997 pada masa Irham sebagai Bupati Lombok Tengah.
Mengawali berjalannya administrasi pemerintahan kelurahan,
mengingat Kelurahan Renteng belum memiliki kantor yang tetap,
untuk sementara masyarakat diberikan izin untuk menempati salah
satu rumah wargayang berada dilingkungan Mendo,
Sejak di mekarkan dengan tekad dan kerja sama serta keinginan
yang kuat dari masyarakat, empat tahun kemudian berdirilah kantor
kelurahan Renteng sebagai pusat pelayanan administrasi Kelurahan
dengan ukuran luas 10m x 10m.19
19Dokumentasi lokasi wilayah Kelurahan Renteng, Lombok Tengah 19 Januari 2017
33
2. Keadaan Geografis.
a. Batas dan Luas Wilayah.
Renteng adalah salah satu Kelurahan yang terletak di
daerah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi
NTB, Secara geografis wilayah Kelurahan Renteng berada di
ketinggian 150 m dari permukaan laut dan memiliki luas 317 Ha
dan berbatasan dengan Kelurahan/desa sebagai berikut:
1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Puyung
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gerunung
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Leneng
4) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jago dan Kelurahan
Gonjak
Kantor Kelurahan Renteng terletak di wilayah lingkungan
rangah sekaligus sebagai pusat pemerintahanya yang memiliki
luas 317 Ha/m2 yang terdiri dari areal persawahan, perkebunan,
pemukiman, pekarangan, pekuburan, perkantoran dan lain lain.20
Orbitasi ( jarak dari pusat pemerintahan ) kelurahan
Renteng yakni: jarak dari pusat pemerintah kecamatan 2 Km,
jarak dari pemerintah Kabupaten 1,5 Km, jarak dari Ibu Kota
Propinsi 25 Km.
20Dokumentasi batas wilayah Kelurahan Renteng, Lombok Tengah 19 Januari 2017
34
b. Jumlah Penduduk Kelurahan Renteng.
Kelurahan Renteng terdiri dari Enam linkungan yang
masing masing lingkungan di kepalai oleh kepala lingkungan
(Kaling) adapun lingkungan yang ada di Kelurahan Renteng di
antaranya:
Tabel jumlah lingkungan dan penduduk Kelurahan Renteng
No Lingkungan Jumlah
KK
Jenis kelamin
L/P
Jumlah
1 Renteng 230 405 370 775
2 Gerintuk 178 283 313 596
3 Rangah 398 573 612 1185
4 Tiwu asem 135 224 115 339
5 Wakul 631 939 1030 1969
6 Mendo 113 205 206 411
7 Jumlah 1685 2629 2646 5275
Data dari Kelurahan Renteng
36
4. Visi dan Misi Kelurahan Renteng
Visi
Terwujudnya masyarakat Kelurahan Renteng yang mandiri
sejahtera, sehat aman, berpengetahuan dan terampil yang menjunjung
tinggi kebersamaan
Misi
Untuk menjunjung dan mendukung terwujudnya visi di atas di
perlukan misi yang jelas dan konkrit yaitu:21
a. Menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan.
b. Mengembangkan inisiatif dan partisipatif masyarakat melaui
c. Menciptakan situasi social budaya lokal, yang konduktif dan
produktif.
d. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan
sumber daya alam
e. Meningkatkan sarana dan parasarana irigasi peraiaran.
f. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
bermasyarakat
g. Memelihara kelestarian linkunngan hidup untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan Pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan.
21 Ibid.,
37
5. Jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kelurahan Renteng.
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan di Dinas Pendapatan
Daerah, dapat di lihat hasil pemungutan pajak di Kelurahan Renteng
Kecamatan Praya, pada tahun 2014 –2016, berikut adalah Tabel Surat
Tanda Terima Setoran (STTS) atau Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang wajib pajak (WP) yang di Targetkan di Kelurahan Renteng
Kecamatan Praya. Pada tahun 2014
Tabel pemungutan Pajak tahun 201422
No Kelurahan Target Terealisasi SPPT Nominal SPPT Nominal
1
Renteng
1.496
51.839.796
1.123
43.878.616
2 Jumlah 1.496 51.839.796 1.123 43.878.616 Data dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lombok Tengah
Berdasarkan data tabel di atas maka pajak bumi dan bangunan
yang ada di Kelurahan Renteng pada tahun 2014 masih banyak
masyarakat yang belum membayar pajak.Hal ini dapat di ketahui
dengan melihat tabel di atas, yang menunjukkan masih banyak SPPT
yang belum di lunasi oleh masyarakat bahkan data tersebut
menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan
yang di lakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya
data yang sudah di dapat maka dapat di perhatikan bahwa masih
banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan
22Dokumentasi data PBB Kelurahan Renteng Tahun 2014. Lombok Tengah, 23 Januari 2017
38
walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang sudah di tentukan oleh pemerintah.
Tabel pemungutan Pajak tahun 201523
No Kelurahan Target Terealisasi SPPT Nominal SPPT Nominal
1
Renteng
1532
61.246.864
1111
55.066.247
2 Jumlah 1532 61.246.864 1111 55.066.247 Data dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lombok Tengah
Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk
membayar pajak, tentunya penerimaan atas pajak akan terus
meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak (WP)
potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib
pajak dalam membayar pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayan
fiskus yang berkualitas, dan persepsi wajib pajak atas efektivitas
sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang
peraturan perpajakan yang ada.
Tabel pemungutan Pajak tahun 201624
No Kelurahan Target Terealisasi SPPT Nominal SPPT Nominal
1
Renteng
1.564
129.994.805
1.344
119.118.180
2 Jumlah 1.564 129.994.805 1.344 119.118.180 Data dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lombok Tengah
23 Ibid., 24 Ibid.,
39
Agar kesadaran untuk membayar pajak itu dapat terwujud dan
meluas, maka wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar
pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya kesadaran maka wajib
pajak akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan.
Kesadaran yang di miliki tersebut harus sesuai dengan tuntutan
kebutuhan sebagai pribadi, salah satunya memiliki kebanggaan
pribadi, wajib pajak akan merasa lebih unggul dari yang lain karena
telah melakukan kewajiban membayar pajak.
B. Alasan yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan Renteng.
Dalam observasi yang telah di lakukan oleh peneliti, yang
mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar pajak adalah sebagai
penggerak perekonomian negara, sebagai alat bantu pembangunan
infrastruktur negara. Minatini di pengaruhi oleh Peran aktif pemerintah
untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak, dalam hal ini sangat
di perlukan penyuluhan dan sosialisasi rutin ataupun berupapelatihan secara
intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapatmeningkat
atau dengan kebijakan perpajakan dapat di gunakan sebagai alat
untukmenstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan
ataumeningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Terdapat empat
bentuk alasan yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait
pembayaran pajak, yaitu :
40
1. Kesadaran bahwa pajak di tetapkan oleh pemerintah melalui Undang-
Undang yang dapatdi paksakan. Wajib pajak akan membayar pajak
karena pembayaran pajak di sadarimemiliki landasan hukum yang
kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlaksetiap warga negara
berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Sahri. Wajib pajak
(WP) Beliau mengatakan:
Memang bayah pajak haq bilang taun ni ye ngerepotan, lain siqk
fikiran siqk bayah pajak, ak ndeq bayah pajak te dende, laguq ape yak
uniq wah ye kewajibank jari warge negare haq patuh eleq pemerintah
Maksudnya: “Kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap
tahunnya naik ya beban , beban untuk memikirkan uang untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan kalau tidak di bayar nanti
malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun
membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai
warga negara yang taat sama pemerintah ya harus bayar”.25
2. Kesadaran membayar pajak agar tidak terjadi konflik dengan
pemerintah. hasil wawancara dengan Ibu Halawiah (WP) beliau
mengatakan:
Tiyang bayah pajak nike aden ndeq terjadi masalah kance pemerintah
haq ndeq temeleq.
saya membayar pajak itu agar hak kepemilikan atas tanah saya itu
supaya tidak terjadi konflik yang tidak di inginkan dengan
pemerintah,
Berikutnya hasil wawancara dengan Bapak Sukron (WP) mengatakan:
“ saya membayar pajak PBB itu karena takut tanah saya di ambil oleh
pemerintah”.26
25Sahri. (WP) Wawancara Lombok Tengah, 10 Februari 2017 26Halawiah. (WP) Wawancara Lombok Tengah, 10 Februari 2017
41
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Kasiran (WP) mengatakan:
tiang masih meno ndah, emang tanaq tiang nu ndeqn terlalu loeq,
laguq ye strategis taoqn ye jarin ampek tetap bayah pajak aden ndeq
tebait .
Saya juga demikian, memang sih tanah saya tidak terlalu luas, tapi
karena letaknya yang strategis itulah yang membuat saya membayar
pajak dan supaya tidak di akui orang lain.
3. Kesadaran membayar pajak karena pajak merupakan bentuk
partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari
hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak di
rugikan dari pemungutan pajak yang di lakukan. Hasil wawancara
dengan Guslan (WP)
Lamun bayah pajak niki wah jari kewajiban, mele ndek mele harus
tetap bayah sengaqn wah jari kewajiban, walaupun berat. Hengaqn at
tolong negare aden saq sejahtera
Kalau membayar pajak itu sudah kewajiban, mau tidak mau kita harus
tetap membayar walaupun terbilang memberatkan, karena itu sudah
kewajiban kita. Dan itu juga untuk kepentingan kita bersama dalam
ikut membantu mensejahterakan negara kita.27
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muammar
(WP). Mengatakan bahwa:
Lamun bayah pajak niki wah jari kewajiban, mele ndek mele harus
tetap bayah sengaqn wah jari kewajiban, walaupun berat. Hengaqn at
tolong negare aden saq sejahtera, daet endah jari dana pembangunan
negare maraq entan jalan, gedung sekolah, gedung rumah sakit dait
macem-macem.
“Kalau membayar pajak itu sudah kewajiban walaupun terbilang
memberatkan, namun kita sebagai warga negara yang baik harus taat
27Guslan. (WP) Wawancara Lombok Tengah, 11 Februari 2017
42
hukum, guna membantu kepentingan pembangunan negara seperti:
infrastruktur jalan, sekolah, pelayanan kesehatan dan lain lain”.28
4. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan
beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar
pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan
pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya
finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan
negara. hasil wawancara dengan Bapak Alriadi ( WP sekaligus Kaling
Tiwu Asem). Mengatakan bahwa:
Lamun masalah penundaan bayah pajak niki biasen masyarakat
ndeqn cukup kepengn sin bebayah, bukan berarti ndekn mele bebayah,
tetapn bebyah laguk eleq waktu saq lain/leq pemungutan pajak sak
selanjutn lek gelombang keduen.
Kalau penundaan itu biasanya di lakukan apabila masyarakat tidak
mempunyai cukup uang untuk membayar, bukan berarti tidak mau
membayar, tetap mereka membayar tapi di lain waktu kalau sudah
punya uang29
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Masirah mengatakan:
Leq pemungutan pajak niki saq leq dalam setahun tepungut due kali,
apabile tiyang niki ndeq bebayah leq pemungutan pajak gelombang
pertamen pasti tiyang bayah leq pemungutan gelombang kedue.
“ Dalam penarikan atau pemungutan pajak PBB itu dalam setahun itu
di lakukan dua kali, jadi’’’ apa bila saya tidak membayar pajak pada
pemungutan pertama otomatis saya bayar pada pemungutan yang
kedua”30
28Muammar. (WP) Wawancara Lombok Tengah, 11 Februari 2017 29Alriadi (Kaling Tiwu Asem). Wawancara pada 02 Maret 2017 30Masirah.. Wawancara Lombok Tengah, 03 Maret 2017
43
5. Kesadaran membayar pajak karena Pengetahuan tentang pajak
Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana
pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum
pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana
pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin
bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar di gunakan untuk
pembangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Salim (WP)
Bayah pajak nike ye salah satu jalan ite tolong negare dalam
mensejahterakan pembangunan negare bagi kepentingan ite selapuqn.
“membayar pajak itu merupakan salah satu langkah kita sebagai warga
negara yang baik untuk membantu pemerintah dalam kegiatan
mensejahterakan pembangunan negara bagi kepentingan kita
bersama”.31 Hal yang sama juga di rasakan oleh Bapak Suminggah
beliau mengatakan: “membayar pajak adalah iuran kita terhadap
kepentingan kita bersama
6. Kesadaran membayar pajak karena cara pemungutan pajak tidak
terlalu sulit Hasil wawancara dengan Nazarudin (WP) beliau
mengatakan: “Sekarang membayar Pajak itu mudah tidak mesti harus
mendatangi kantor pajak. Atau ke sedahan Desa/Kelurahan.Cuma
menunggu dirumah saja, petugas pajak sendiri yang akan datang ke
lingkungan kita masing – masing.32
31Salim. Wawancara Lombok Tengah, 05 Maret 2017 32Nazarudin. Wawancara Lombok Tengah, 05 Maret 2017
44
7. Kesadaran membayar pajak karena ikut-ikutan
Berdasrkan wawancara dengan Ibu Kenah (WP) mengatakan: yang
saya tau tentang pajak tidak terlalu banyak sih, yang penting saya
sudah membayar pajak itu saja,
Berdasarkan penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa
kesadaran, pengetahuandan pemahaman akan peraturan perpajakan
adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan
mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.
Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang di maksud
mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
(KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan
SuratPemberitahuan (SPT) pembayaran, tempat pembayaran, denda
dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Dalam penelitian ini
terdapat beberapa hal yang harus di ketahui wajib pajak (WP) dalam
mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:
a. Kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki
penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian
pajak.
b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengatahui
kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan
melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
45
c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak
terhadap sanksi yang akandi terima bila melalaikan kewajiban
perpajakan mereka. Hal ini tentu akanmendorong setiap wajib
pajak yang taat akanmenjalankankewajibannya dengan baik.
d. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan
melalui sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah
e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui
sosialisasi dan penyuluhan perpajakan dari petugas pajak.
Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan
perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam
menentukan perilakunya, dalam kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat, kesadaran membayar pajak Semakin tinggi
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak
dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai
dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak
memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses
perpajakan,maka wajib pajak tidak dapat menentukan
perilakunya dengan tepat.
46
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pak Janum (petugas
pemungut pajak PBB Desa Renteng) beliau mengatakan:
“Kalau sosialisasi dan penyuluhan itu biasanya kami lakukan jika
memang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari target
atau biasanya kami memberikan informasi atau penyuluhan kepada
masyarakat jika terdapat bulan pajak yang telah di tetapkan oleh pihak
pemerintah, di dalam pemberian informasi kami lakukan dengan
memberikan surat kepada tiap kelurahan untuk mengingatkan
warganya untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan
kami memasang spanduk di depan kantor kecamatan,di jalan-jalan
yang strategis yang dapat di baca oleh masyarakat serta pada waktu di
kantor kecamatan terdapat acara rapat dengan masyarakat atau dengan
petugas kelurahan kami menyampaikan himbauan atau memberikan
informasi”33
Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa
kegiatan penyuluhan di lakukan oleh Kantor Kecamatan jika terdapat
bulan pajak saja. Penyuluhan tidak di lakukan secara bertahap kepada
wajib pajak oleh kantor kecamatan, dengan di lakukan penyuluhan
kepada wajib pajak di harapkan dapat menggunggah serta dapat
memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan di
lakukannya penyuluhan secara bertahap tanpa menunggu adanya
bulan pajak akan menggunggah kesadaran masyarakat untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus
terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan di
33Janum (Sedahan PBB Desa Renteng ) Lombok Tengah. Wawancara pada tanggal 1 maret 2017
47
lakukaknnya penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan
solusi kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan minim agar
dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktutanpa
harus terlambat.
C. Alasan yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alasan yang mempengaruhi kurang sadarnya masyarakat dalam
Membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan
Rentengadalah adanya kebocoran pada penarikan pajak. Kebocoran ini
terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari pemerintah terkait
dengan para petugas sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif
dari masyarakat.Seperti uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas pajak untuk
kepentingan serta keperluan pribadi.Secara tidak langsung membuat
kepercayaan wajib pajak terhadap petugas serta pemerintah menjadi
turun.Ada juga alasan masyarakat yang tidak membayar pajak dengan
alasan tidak mampu karena keadaan ekonomi, tidak berada di tempat karena
menjadi TKI/TKW, status kepemilikan tanah yang di alihkan. Berdasarkan
dari hasil wawancara yang di lakukan kepada wajib pajak dapat di paparkan
beberapa alasan yang terkai diatas diantaranya:
48
1. Kebocoran dalam sektor penarikan pajak,
Hal inilah yang menjadi alasan mayarakat jera membayar pajak
dan menimbulkan suatu pandangan yang negatif terhadap pemerintah.
Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ely Sriwati (WP), beliau
mengatakan:
Am kembe yaq bayah pajak, ujung ujungn an tekorupsi, maraq kasus
haq wah liwat, bayah pajak malah tekorupsi isiq petugasn sendiri.
”sempat mikir juga buat apa kita membayar pajak toh pada akhirnya
dikorupsi sama petugas pajak seperti kasus gayus, kita membayar
pajak malah dikorupsi untuk keperluan pribadi.34
Berikut hasil wawancara dengan Pak Janum (petugas pemungut
pajak). Beliau mengatakan:
”wah pas kasus gayus heboh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan
Bangunan padahal sudah lewat jatuh tempo namun masih banayk yang
belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung
kasus gayus mempengaruhi pemikiran para wajib pajak”.
Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa
dengan adanya kebocoran pada penarikan pajak yang terjadi membuat
wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.Wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan karena mereka terpengaruh oleh kasus korupsi yang terjadi
di Indonesia. Mereka beranggapan untuk apa mereka membayar Pajak
Bumi dan Bangunan karena nantinya akan di korupsi oelh para
petugas pajak untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib
34Ely Sriwati (WP) Wawancara Lombok Tengah 15 February 2017
49
pajak terhadap para petugas pajak menjadi turun karena adanya kasus
korupsi. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan para wajib pajak
akan menimbulkan turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Keadaan Individu (Keadaan Ekonomi).
dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya masyarakat
memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama
warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka
mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi.Jika
ada barang barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan
pekerjaan di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk
kebutuhan sehari-hari.Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarimah(WP)
beliau mengatakan:
Mun araq rizki jak ak baayah mun ndaraq jaqape yak uniq, lemaq
lemaq wah bayah pajak, kebutuhank sejelo jelo doang susah apalagi
malik bayah pajak, laink yaq fikiran sik bayah listrik, aiq dait
kebutuhan senine anak.
kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan
tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja
kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari
saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus beyar
listrik, PDAM, dan kebutuhan anak sama istri”.35
Berikut hasil wawancara dengan Bapak ishaq (WP) beliau
mengatakan: 35Tarimah (WP) Wawancara Lombok Tengah 15 February 2017
50
Kalau saya kan pensiunan jadi penghasilan saya cukup untuk
kebutuhan sehari hari saja, kalau masalah membayar pajak ya nanti
aja dulu, nanti saya usahain, tetap sih saya bayar walaupun nonggak
atau telat yang penting bayar, tapi yang paling penting adalah
kebutuhan sehari hari.36
Hasil wawancara dengan kakek Kamarudin (WP) mengatakan:
Hmm,,, saya mau bayar pajak pakai apa,, uang yang saya punya cukup
untuk membeli kebutuhan sehari-hari, saya itu tidak punya anak yang
membiayai saya jadi saya mikir untuk apa bayar pajak
Hasil wawancara dengan Bapak Majid (WP) mengatakan:
Sebenarnya mau sih saya bayar tapi Pada saat jatuh tempo saya tidak
punya uang.
Wawancara dengan Ibu Nurhayati (WP) mengatakan:
Saya punya sawah yang luas tapi saya tidak punya uang untuk
membayar pajak, karena pada saat jatuh tempo,, ada aja yang saya
beli.
Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa suasana
individu wajib pajak terutama jika tidak memiliki uang untuk
mrmbayar pajak PBB menjadi alasan yang logis karena tidak semua
wajib pajak di Kelurahan Renteng memiliki pendapatan serta memiliki
pekerjaan yang sama.
3. Status kepemilikan tanah yang di alihkan
Dari hasil pengamatan yang telah di lakukan bahwa status
kepemilikan tanah yang ada di kelurahan Renteng tidak semua tanah
atau lahan di kelola atau berada di tangan pemiliknya sendiri
36Ishaq (WP) Wawancara Lombok Tengah 16 February 2017
51
melainkan di kelola oleh orang lain (Gadai). Berikut adalah hasil
wawancara dengan para wajib pajak.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Akmaludin
beliau mengatakan:
Ak kembe aku yaq bayah pajak, alurn laun haq laik sandaq bangketk
no bayah pajak, kan nie runguqn
Kenapa mesti saya yang bayar pajak,nanti sih dia yang mengelola
tanah saya itu yang bayar pajak, kan dia yang mengelola tanah saya.37
Wawancara Ibu Sumiah beliau mengatakan: Hal yang sama juga
di kemukakan oleh nanti saya bayar pajak kalau tanah saya sudah saya
tebus, kan sekarang bukan saya yang mengelola tanah tersebut, berarti
yang bayar pajak itu yang mengelola tanah saya itu
Wawancara dengan Bapak Abd Gafar mengatakan: ini bukan
tanah saya nanti yang punya tanah yang membayar, saya hanya
mengelola tanah ini,
Dapat di ambil kesimpulan pengetahuan atau pemahaman wajib
pajak tentang pembayaran pajak masih kurang, jadi di situlah letak
kesalahan paara WP dalam memutuskan siapa yang membayar pajak
4. Keberadaan wajib pajak (TKI/TKW)
Selain status kepeemilikan tanah ada juga kendala yang di
dapatkan ataudi temukan dalam proses penelitian ini, seperti wajib
pajak yang pergi ke luar daerah atau ke luar negeri, berikut hasil
wawancara yang telah di lakukan dengan wajib pajak:
Wawancara dengan Bapak Muksin, beliau mengatakan:Pemilik
tanah dan bangunan ini sedang tidak berada di rumah mereka semua
37Akmaludin (WP) Wawancara Lombok Tengah17 Februariy 2017
52
pergi ke luar negeri menjadi TKI sejak tahun 2015 lalu, saya tidak
tahu kapan mereka pulang
Wawancara dengan Ibu Uswatun beliau mangatakan:Suami saya
sudah dua tahun ini tidak pulang dari malaysia, dia jarang
mengirimkan saya uang, jangankan untuk bayar pajak untuk biaya
sehari hari aja susah apalagi untuk bayar pajak, mau pinjam tidak ada
tempat minjam.38
Wawancara dengan Bapak Husein mengatakan: saya juga
sependapat dengan bapak Muksin, jadi”” keponakan saya sudah dua
tahun ke malaysia bersama dengan istrinya dan tidak tau kapan dia
akan pulang, jangankan masalah pajak hutangnya sama saya saja
belum dia lunasin.
Wawancara dengan Bapak Makhsun mengatakan: sudah saya
tanya kepada pemilik bangunan ini lewat telpon, saya tanya kapaan
kamu mau bayar pajak? Nanti kalau saya sudah pulang katanya,
sedangkan dia sudah berada di malaysia selama tiga tahun
Berdasarkan hasil wawancara di atas keberadaan wajib pajak
sangat berpengaruh terhadap pemungutan pajak, karena tidak semua
wajib pajak mampu dan sadar terhadap kepentingan perpajakan,
masyarakat memiliki berbagai macam alasan yang mereka
kemukakaan guna untuk menghindari pembayaran pajak.
D. Kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar
Pajak Bumi dan Bangunan.
Kendala dalam meningkatakan kesadaran masyarakat membayar pajak
adalah pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak Kecamatan Praya
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penyampaian informasi,
38Uswatun (WP) Wawancara Lombok Tengah 20 February 2017
53
konsultasi, serta penyuluhan yang di lakukan secara berkesinambungan
kepada masyarakat tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan di
harapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemauan wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Kendala yang di hadapi jika terdapat program penyuluhan terhadap
warga di Kecamatan Praya, biasanya petugas pajak sudah memberitahu
kepada pihak Kelurahan untuk memberitahukan serta mengundang warga
untuk datang ke Kantor Kecamatan atau di Kantor Lurah/desa setempat
untuk di adakan penyuluhan atau petugas pajak langsung ke kelurahan
namun respon warga tidak seperti yang di harapkan, yang datang ke tempat
penyuluhan hanya beberapa warga saja, kendala yang lain yaitu waktu
biasanya harus mencari waktu yang pas untuk mengadakan penyuluhan
sehingga banyak warga yang ikut, paling yang di rasa kendalanya minat
masyarakat itu kurang jika ada penyuluhan tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.39
Berikut hasil wawancara dengan Pak Janum (petugas pemungut pajak)
beliau mengatakan:
“Kami selaku petugas pemungut pajak PBB ( sedahan ) Kendala yang
sering kami rasakan adalah apabila ada program penyuluhan dari
pemerintah tentang perpajakan, banyak warga atau masyarakat yang
mengabaikan program tersebut dan ada juga wajib pajak yang ikut
39Rohmini. (BKP). Janum (Sedahan PBB) Lombok Tengah. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2017
54
pennyuluhan namun mereka tidak mau membayar pajak karena alasan tidak
punya uang.”40
Kendala di dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
Kecamatan Praya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini yang
sering di jumpai adalah banyak masyarakat yang tidak membayar PBB
karena tidak punya uang dan ada juga wajib pajak yang sama sekali
melalaikan pembayaran pajak.Upaya pemerintah serta Kecamatan Praya
dalam meningkatkan ketaatan warga salah satunya dengan memberikan
pelayanan yang maksimal namun di dalam pemberian pelayanan kepada
wajib pajak terdapat kendala yangdi hadapi oleh petugas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bq Manis Sujati, beliau
mengatakan bahwa:41
“Biasanya kalau untuk memberikan laporan tentang pembayaran PBB
kepada warga. Kami pihak kelurahan mengundang kepala lingkungan
masing-masing untuk memberitahukan kepada warganya bahwa
pemungutan pajak akan segera dan akan di lakukan oleh pihak pemungut
pajak.”
Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2011, pemerintah telah
menginformasikan bahwa untuk loket pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan tidak hanya di lakukan di Kantor Kecamatan namun dapat di
lakukan di BANK, Kantor Pos, serta ATM yang dekat dengan wajib pajak.
Atau bisa langsung ke sedahan Desa/Kelurahan masing – masing dan wajib
pajak tidak hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor 40Janum (Sedahan PBB Desa Renteng ) Lombok Tengah. Wawancara pada tanggal 1 maret 2017 41Baiq Manis Sujati, (pegawai kelurahan) Wawancara pada tanggal 03 Maret 2017
55
kecamatan yang mungkin jarak dari rumah ke Kantor Kecamatan cukup
jauh. Pelayanan pembayaran dapat di lakukan di Kantor Kecamatan kalau
terdapat bulan pajak saja setelah lewat bulan pajak kami tidak dapat
melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena tempat-tempat
pembayaran sudah di tentukan oleh pemerintah untuk meringankan wajib
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan kendala dalam pelayanan di dalam
pendistribusian SPPT ke tiap Kelurahan yang terkadang terlambat dari
jadwal yang telah di tentukan karena kita harus memilah-milah SPPT yang
banyak sesuai dengan kelurahannya”.42
Selain kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pula kendala yang di hadapi
oleh wajib pajak serta petugas kelurahan. Kendala tersebuta antara lain:
1. Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan
Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga
Kecamatan Praya, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya
warga Kecamatan Praya memiliki pendapatan yang sama serta
pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh
bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak
tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang - barang yang mereka jual
dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan pendapatan
mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
42Janum (Sedahan PBB) Lombok Tengah. Wawancara pada tanggal 5 maret 2017
56
Di samping itu naiknya Pajak Bumi dan Bangunan setiap
tahunnya secara tidak langsung menambah anggaran wajib pajak
untuksedikit menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar Pajak
Bumi dan Bangunan, sedangkan bagi warga yang penghasilannya
menengah kebawah merasa beban serta keberatan untuk membayar
pajak di karenakan pendapatan yang pas-pasan, dan hanya cukup
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan berarti warga yang
tergolong kurang mampu tidak memiliki kesadaran membayar pajak,
karena mereka tidak mampu untuk membayar sehingga mereka
sesekali membayar tidak tepat waktu denagn alasan tertentu.
2. Kesalahan Teknis.
Dari hasil penyuluhan yang di berikan kepada wajib pajak serta
oleh petugas pemungut pajak kerja sama dengan kelurahan di dapati
sejumlah kendala yang di rasakan oleh wajib pajak saja namun di
rasakan oleh petugas kelurahan. Kesalahan teknis yang di maksud
adalah ketika SPPT yang telah di terima oleh petugas kelurahan di
SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas
dan menghambat jalannya penyaluran SPPT ke tangan wajib pajak
seperti: ada wajib pajak yang berpropesi sebagai TKI ini adalah salah
satu alasan yang di dapatkan oleh petugas pemungut pajak, ada juga
masyarakat atau wajib pajak yang hak kepemilikan atas tanahnya di
kelola oleh orang lain dan alasan inilah yang membuat masyarakat
merasa berat untuk membayar pajak.
57
Dari kendala yang biasanya di hadapi adalah kendala terhadap
alamat yang tertera di SPPT kurang tepat saatdi salurkan, memilah-
milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, banyak tanah kosong
yang pemiliknya tidak di ketahui atau sudah berpindah atau di jual
pemiliknya yang tidak lapor ke kelurahan”.
Ada juga kendala yang di alami itu seperti tanah yang sudah di
bagi atau di pecah karena tanah warisan yang sudah di bagi-bagi
kepada warisnya di mana mereka sudah mengurus hak tanah mereka
agar mendapat SPPT sendiri-sendiri tidak bersama-sama namun
SPPTnya masih sama dengan SPPT terdahulu serta banyaknya tanah
kosong atau rumah kosong yang di jual atau pemiliknya sudah
berganti namun pemilik baru itu tidak melaporkannya kepada petugas
keulrahan atau kecamatan sehingga sangat menyulitkan petugas
kelurahan dalam penyaluran SPPT karena tidak tahu pemilihnya
Mungkin kendala-kendala yang di rasakan sama dengan
kelurahan-kelurahan yang lain seperti alamat yang tidak jelas,
banyaknya tanah-tanah atau rumah kosong , banyaknya SPPT
menyulitkan kami untuk memilah-milah sesuai RT atau RW sehingga
membuat penyaluran SPPT terlambat. Dari hasil penelitian di atasdi
atas maka dapat di simpulkan bahwa di dalam meningkatkan
kesadaran maasyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
terdapat berbagai kendala atau masalah yang sering kali menghambat
58
tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Praya antara lain:
a. Keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak.
Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada
wajib pajak biasanya di karenakan adanya beberapa SPPT yang
keliru, sehingga perlu di lakukan pembetulan terlebih
dahulu.Adanya kejadian tersebut maka masyarakat yang hendak
melunasi Pajak Bumi dan Bangunannya terpaksa menunda
untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena belum
menerima SPPT. Pembagian SPPT biasanya di lakukan pada
bulan April atau Mei dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus;
b. Sulitnya melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di
Desa/Kelurahan.
Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah
berpindah kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak
bertempat tinggal di Desa/Renteng..
c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
membayar pajak.
Banyak pemilik tanah dan atau bangunan di
Desa/Kelurahan Renteng, terutama pemilik baru yang dengan
sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau bangunannya
tersebut sebagai objek pajak.
59
d. Kurangnya informasi dan penyuluhan kepada masyarakat atau
wajib pajak.
Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan
pemerintah kepada wajib pajak dapat menyebabkan menurunnya
kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan
60
BAB III
Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Desa/Kelurahan Renteng
A. Pandangan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan.
Pada dasarnya kesadaran membayar pajak itu datang dari dalamdiri
pribadi yang membayar pajak sendiri yang merasa tahu, mengerti dan
merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan kewajibannya
dalam membayar pajak.
Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan
perpajakan adalah perihal pajak.Sehingga kesadaran perpajakan adalah
keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib
pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan
menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar
pajak. maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah di
perlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan
juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Kesadaran
merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli
eksternal dan internal,. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah
61
di mana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya
membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan43
Berdasarkan Hasil analisa peneliti,dapat di ketahui bahwa, kesadaran
perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Tengah Kelurahan Renteng.
Artinya semakin lengkap Kesadaran perpajakan maka Kepatuhan Wajib
Pajak akan baik pula. Kesadaran perpajakan memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Dengan kesadaran perpajakan
yang di jalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus)
dapat terjaga yang di sesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”. Tujuan
utama dari di laksanakannya kesadaran perpajakan adalah untuk
menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakkan hukum
(lawenforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan
pajak yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, kesadaran
perpajakan merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi
kewajibannya.44
Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak
mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan
benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat wajib pajak (WP) terhadap
43Robert Saputra.Pengaruh sanksi Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran perpajakan Pajak Bumi dan Bangunanterhadap Kepatuhan Wajib Pajak”(Skripsi, UNP,Padang, 2009), hal. 6
44Ibid., hal. 26
62
pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat
untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pendapat lain juga
menyatakan bahwamembayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi
terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara
keseluruhan.45
Kesadaran perpajakan di tunjukkan dari sikap yang positif mengenai
pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan
iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas
pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan
pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dan percaya bahwa pajak yang
sudah di bayar WP benar-benar di gunakan untuk pembangunan. Kesadaran
perpajakan juga di tunjukkan dari kebijakan yang di ambil seseorang dalam
perpajakan (pembayaran pajak tepat waktu dan menghindari denda karena
keterlambatan) dan memahami arti penting pajak bagi pembangunan.
Ada beberapa alasanlain yang mempengaruhi kesadaran perpajakan
sebagai berikut: 46
1. Mengetahui adanya aturan pemerintah terhadap perpajakan yang di
ataur Undang- Undang.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus di laksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku 45Agus Nugraha, “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Tesis: Universitas Di ponogoro, 2006), hal. 24 46Tarmudji, Tarsis..Memahami Pajak dan Perpajakan. (Semarang: 2001)., hal 6
63
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar
Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kesadaran perpajakan di
bentuk dari indikator sebagai berikut:
1. Pengetahuan tentang pajak
Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana
pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum
pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana
pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin
bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar di gunakan untuk
pembangunan.
2. Persepsi terhadap petugas pajak
Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan
aturan permainan sistem perpajakan.Adapun persepsi terhadap petugas
pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak
dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian,
empati, kecepatan, dan kepedulian.Selain itu, petugas pajak juga di
harapkan simpatik, bersifat membantu, mudah di hubungi, dan bekerja
jujur.
3. Penyuluhan kepada Wajib Pajak oleh petugas pajak
Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak di
harapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan
64
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak
Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan
kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai
warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Sistem perpajakan yang baru, WP di berikan kepercayaan untuk
melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung
pajak, memperhitungkan pajak, membayar pajak, melaporkan sendi ri
pajak yang terutang. Besarnya pajak di hitung sendiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dengan sistem perpajakan yang baru di harapkan akan tercipta unsur
keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang
bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang
terutang 47
Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali
menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat di
jaring dan kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam
masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak
amatlah sangat di perlukan guna meningkatkan kepatuhan
perpajakan.Secara empiris telah di buktikan bahwa kesadaran
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
47Rachmat Soemitro, dkk. Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi., hal. 21
65
perpajakan.Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi
pula tingkat kepatuhan perpajakan..48
Berdasarkan Penjelasan dari Kitab Undang undang Perpajakan
(KUP), di jelaskan pada pasal (1) bahwa Pajak adalah iuran yang
wajib di bayarkan oleh wajib pajak tanpa mendapatkan imbalan secara
langsung dan bersifat memaksa. Sedangkan penjelasan tentang pajak
Bumi dan Bangunan di atur dalam Undang-undang RI No 12 Tahun
1994 perubahan atas Undang-undang RI No 12 Tahun 1985 pasal (1)
bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawah dan
menjulang ke atas, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik
yang di tanam atau di letakan secara tetap di atas tanah dan perairan.49
Perpajakan di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, di sebutkan
bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
48Hendrico. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam http//www. Duniaku.net/rico.di ambil tanggal 30 maret 2017 pukul 08.30 49Rachmat Soemitro, dkk. Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi., hal. 91
66
B. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan.
1. Pemberian Peyuluhan kepada wajib pajak.
Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak di
harapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak
Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan
kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai
warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga
wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang
manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantu pemerintah
dalam mensukseskan progaram pemerintah guna menjalankan roda
pemerintahan.Pada hakekatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong ronyongan
nasioanal dalam membantu meningkatkan pendapatan daerah dan
pembiayaan negara serta pembangunan nasional.
Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang dilakukan
pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-ronyongan
karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan
membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.
67
Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu
dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus
yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi
tiap lingkungan atau RT/RW masing masing.
2. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
mendekatkan pos-pos pembayaran pajak di tempat - tempat yang telah
di tentukan oleh pemerintah yang tercantum di setiap SPPT yang di
berikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat
membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan
rumah atau kediaman wajib pajak, dapat di bayarkan melalui Kantor
Pos terdekat atau jika di tempat tinggal yang paling dekat dengan
ATM bisa di pergunakan utuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
atau bisa ke sedahan masing masing Desa/Kelurahan. Dari upaya yang
di lakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat efektif yaitusalah
satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Memberikan Penghargaan.
Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada
pihak kecamatan atau kelurahan dapat di lakukan untuk memotivasi
dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan
maksimal. Dengan memberikan penghargaan di harapkan akan
memacu upaya serta usaha yang di lakukan oleh pihak kecamatan atau
68
pihak kelurahan untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan sehingga target yang di harapkan akan tercapai. Serta
secara tidak langsung dengan adanya kebijakan pemberian
penghargaan akan mendorong wajib pajak serta para petugas untuk
berusaha secara optimal untuk dapat mengajak wajib pajak untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat memperoleh
penghargaan yang nantinya akan menjadi suatu kebanggan.
Namun upaya tersebut tidak mudah bisa tercapai, Ketidak
berhasilan dalam mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak
Bumi dan Bangunan karena adanya beberapa kendala sebagai berikut:
a. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak di
Kecamatan Praya dalam membayar PBB.
Kendala yang petugas pemungut pajak hadapi di dalam
pemberian penyuluhan yaitu kurangnya minat masyarakat untuk
ikut dalam progran penyuluhan yang di adakan oleh Kantor
Kecamatan. Kendala lain yang dihadapi oleh petugas pajak yaitu
waktu penyuluhan harus yang di sesuaikan dengan warga karena
tidak semua warga ikut dalam kegiatan penyuluhan karena
kesibukan serta pekerjaan.
b. Kendala dalam meningkatkan pelayanan
Kendala yang dihadapi oleh petugas di dalam
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan yaitu didalam penyaluran SPPT yang
69
terkadang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan sehingga
SPPT akan diterima wajib pajak terlambat sehingga dapat
menghambat keinginan wajib pajak untuk segera membayarkan
Pajak Bumi dan Bangunan namun SPPTnya belum diterima oleh
wajib pajak.
c. Kendala didalam menerapkan pemberian penghargaan kepada
Wajib Pajak Kecamatan Praya dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
Tidak adanya kebijakan dari pemerintah untuk
memberikan penghargaan membuat wajib pajak serta petugas
pemungut pajak tidak melakukan upaya yang optimal guna
memberikan dorongan serta motivasi kepada wajib pajak untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.
C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-Undang
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang di tujukan secara
luas yang di kenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan
bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau
bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang di kecualikan
misalnya tempat ibadah, pemakaman, banguanan cagar budaya, rumah sakit
dan pantai asuhan) pasal (3) ayat 1 dan 2. Pengenaan pajak tidak terkait
dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan.
70
1. Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sedangkan bumi dan bangunan di sebutkan dalam pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 tentang obyek
Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
a. Bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada di bawahnya,
contohnya: sawah, kebun, ladang, pekarangan, tambang dan lain
lain,
b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di
lekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, contohnya: rumah
tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, jalan tol, kolam renang dan lain lain.50
Berdasarkan pasal (4) mengatakan bahwasubyek Pajak
Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah orang/pihak yang di
kenakan kewajiban guna membayar pajak. Yakni:
1) Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi,
memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari
bangunan, (ayat 1)
2) Di kenakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan
peraturan Undang-undang yang berlaku (ayat 2)
50Undang Undang RI No. 12 Tahun perubahan atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
71
3) Apabila suatu obyek belum jelas maka Jendral pajak
berhak menetapkan subyek pajak sesuai dengan isi ayat
151
PBB pada awalnya merupakan Pajak pusat yang alokasi
penerimaannya di alokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi
tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pajak ini
khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya Pajak
daerah. Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
sebagai berikut:
a. Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang
penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan
nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat.
b. Bahwa Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan
yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat
darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka di wajibkan
memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang di
perolehnya kepada negara melalui Pajak.
51Ibid.,
72
2. Prosedur Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam pendaftaran pajak PBB memiliki mekanisme yang harus
ditaati, berdasarkan UU No 12 Tahun 1994 pasal (9) yaitu mekanisme
administrasi pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak, yang
meliputi lima tahap
a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak
harus mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan
PBB setempat dengan cara mengisi SPOP dan menyampaikan
kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP
diterima.
b. SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan
dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan
dikeluarkan SKP secara jabatan yang ketetapan ditambah 25%
dari hasil perhitungan PBBnya.
c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT
sama dengan SKP, yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib
pajak untuk segera membayar pajak sesuai dengan besarnya
ketetapan yang tertera dalam surat tersebut.
d. STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang
denda administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari
saat jatuh tempo.
73
e. Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-
lambatnya 6 bulan dan berdasarkan SKP atau STP selambat-
lambatnya satu bulan.52
3. Asas Pemungutan Pajak
Dalam buku An Inguiry into the Nature and Causes of The
Wealth of Nation yang di tulis oleh Adam Smith pada abad ke-18
mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang di kenal
dengan four canons atau The Four Maxims antara lain.53
a. Equality
Pembebanan pajak kepada subjek pajak hendaknya
seimbang dengan kemampuannya, yaitu dengan penghasilan
yang di nikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam
hal ini tidak boleh suatu negara mengandakan diskriminasi di
antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib
pajak harus di perlakukan sama dan dalam keadaan berbeda
wajib pajak harus di perlakukan berbeda.
b. Certainty
Pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang
diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif
pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
52Sunarto. Perpajakan 2., hal 98 53H. Bohari . Pengantar Hukum Pajak., 41-42
74
c. Convenience of payment
Pajak hendaknya di pungut pada saat yang paling baik
bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat di
terimanya penghasilan keuntungan yang di kenakan pajak.
d. Economic of colection
Pemungutan pajak hendaknya di lakukan sehemat
mungkin (efisien) jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih
besar dari penerimaan pajak itu sendi ri karena tidak ada artinya
pemunggutan pajak kalau biaya yang di keluarkan lebih besar
dari penerimaan pajak yang akan di peroleh. 54
4. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak yang obyektif dimana
yang di pentingkan adalah obyeknya, sehingga keadaan setatus subyek
pajak tidak terlalu di pentingkan dan tidak mempengaruhi besarnya
pengenaan pajak.
Sistem pemungutan pajak menggunakan sistem offical
assesment dimana pemungutan pajak di tetapkan dengan surat yang di
tetapkan yang di keluarkan setiap tahun yakni Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT).
PBB merupakan pajak yang di bebankan langsung kepada wajib
pajak, dan merupakan pajak pemerintah pusat yang hasilnya di
serahkan kepada pemerintah daerah.
54H. Bohari. Pengantar Hukum Pajak.,hal 41-43
75
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan analisis data yang di paparkan
pada bab- bab di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:
1. Alasan yang mempengaruhi Kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak bumi dan bangunan ini di dasari oleh alasan alasan sebagai
berikut:
a. Karena pajak sudah di tetapkan oleh pemerintah melalui
Undang – undang yang berlaku.
b. Karena takut terjadi konflik dengan pemerintah atau takut
terhadap sanksi yang di berikan oleh negara atau pemerintah.
c. Karena pajak di dasari oleh sikap kepatuhan atau ketaatan
masyarakat terhadap pemerintah negara.
d. Karena masyarakat ingin ikut berpartisipasi dalam membangun
kesejahteraan bangsa dan negara.
2. Alasan yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyaarakat dalam
membayar pajak PBB adalah:
a. Kebococran dalam sektor penarikan pajak. Hal inilah yang
memicu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Keadaan Individu. Tidak semua masyarakat di Kelurahan
Renteng memiliki penghasilan yang mencukupi untuk
76
membayar pajak. Terutama masyaarakat yang bekerja sebagai
buruh atau kuli bangunan. Mereka mendapatkan penghasilan
yang pas pasan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
c. Status kepemilikan tanah yang di alihkan. Banyak masyarakat
yang tanah atau sawahnya di kelola orang lain ( gadai ), hal
inilah yang menjadi kendala dalam membayar pajak.
d. Keberadaan wajib pajak, keberadaan WP sering kali menjadi
pemicu kurangnya penerimaan pajak di kelurahan Renteng,
karena keberadaan WP yang berpropesi sebagai TKI/TKW.
2. Kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan.
Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB
terdapat berbagai macam kendala yang di rasakan oleh petugas
pemungut pajak di antaranya:
a. Jika terdapat program penyuluhan oleh petugas pajak, banyak
warga atau masyarakat yang tidak hadir untuk mengikuti
program tersebut.
b. Bayak SPPT yang keliru sehingga membuat petugas pemungut
pajak harus membetulkan SPPT tersebut dan Wajib pajak yang
tidak mendaftarkan objek pajaknya
77
3. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan di atas penelitian ini di harapkan
memberikan masukan yang dapat berguna bagi kita sebagai wajib pajak
yang baik. Di antara masukan yang di kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah harus tetap memberikan penyuluhan agar kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak tetap terjaga atau antusias
masyarakat tetap tinggi.
2. Petugas pajak harus tetap memberikan kualitas pelayanan yang baik
agar dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
bumi dan bangunan yang tetap terjaga dan terealisasi dengan baik dan
tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, karena kualitas
pelayanan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak.
3. Masyarakat harus benar-benar memahami dan mengerti akan
pentingnya membayar pajak, karena pajak merupakan suatu bentuk
partisifasi dalam membantu menstabilkan atau mensejahterakan
perekonomian dan pembangunan negara guna kepentingan bersama.
78
DAFTAR PUSTAKA.
Ahmad syarifudin, “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab”., ( Jakarta: Pustaka
Azzam, 2002). Ahmad Yani. Solusi Masalah Pajak Penghasilan.,(Jakarta: Kencana. 2006). Atep Daya Barata. Pembahasan Soal-soal Pajak Bumi dan Bangunan., (Jakarta:
FE-UI. 1992). Azhari A. Samudra. Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan dan retribusi.
(Jakarta: Hecca Publishing). Djamaludin Gade, Muhamad Gade. Hukum Pajak, Edisi Keempat.,(Jakarta: FE-
UI. 2004) Emzil,Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.,(Jakarata : Rajawali pers,
2012) Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Edisi revisi., (PT Raja Grafindo: 2011) H.Bohari. Pengantar Hukum pajak., (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2009) http//www.secured.net/artikel/khazanahIslam, di ambil tanggal 01/07/2016, pukul
08.38 WITA Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial,
(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2009) Mardiasmo, Perpajakan. Edisi Revisi., (Yogyakarta: Penerbit, Andi , 2008), Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dalam http//www.perda.net,di ambil tanggal 08/08/16
Rochmat Soemitro. Zainal Muttaqin. Pajak Bumi dan Bangunan, Edisi Revisi.,(
Bandung: Revika Aditama. 2001 ). Sony Devano dan Sity Kurnia Rahayu.Perpajakan, Konsep, Teori dan ISU. Edisi
Pertama.,(Jakarta: Putra Grafika. 2006). Sunarto. Perpajakan 2., (Yogyakarta: AMUS Yogyakarta. 2003) Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif., (Bandung: Alfabeta,
2008).
79
UU RI No 12 Tahun 1994 perubahan atas UU RI. No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Waluyo.Perpajakan Indonesia. Edisi ke 10 Jilid ke II.,( Jakarta: Salemba Empat.
2011). Yusuf Al-Qardawi, Hukum Zakat. Cet ke 5, terj Salman Harun dkk., (Bogor:
Pustaka Litera 1996).dalam http//www.khasanahislam.