URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Cirebon, 22 Desember 2015
OUTLINE PEMBAHASAN
1 SIPD DALAM UU 23 TAHUN 2014
2 PERMENDAGRI 8/2014 TENTANG SIPD
Mengacu pada pasal 274, maka SIPD kini menjadi
bagian integral dalam proses penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah
AMANAT UU 23 TAHUN 2014
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam
sistem informasi pembangunan Daerah
Pasal 274:
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan
informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri
atas:
a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu
sistem informasi Pemerintahan Daerah
Pasal 391:
AMANAT UU 23 TAHUN 2014
SIPD DALAM UU 23 TAHUN 2014
Data dan Informasi pembangunan daerah:
1 kondisi geografis Daerah;
2 demografi;
3 potensi sumber daya Daerah;
4 ekonomi dan keuangan Daerah;
5 aspek kesejahteraan masyarakat;
6 aspek pelayanan umum; dan
7 aspek daya saing Daerah.
Pasal 392 UU 23/2014
Data SIPD
umum;
sosial budaya;
sumber daya alam;
infrastruktur;
ekonomi;
keuangan daerah;
politik, hukum, dan keamanan; dan
insidensial
Permendagri 54 (Informasi SIPD)
Geografi dan Demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Daya Saing
Aspek Pelayanan Umum
1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada
masyarakat.
2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan
Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh
Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk bupati/wali kota.
4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak
dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 394:
AMANAT UU 23 TAHUN 2014
PENYESUAIAN KEBIJAKAN SIPD
DENGAN UU 23/2014
PUSAT
1
4
3
Penyesuaian regulasi (amanat pasal 407)
2 Pengembangan aplikasi SIPD
Integrasi SIM sektoral secara nasional
Sosialisasi dan pelatihan SIPD
DAERAH
1
4
3
Penguatan kelembagaan tim SIPD
2 Optimalisasi Pengumpulan dan Input Data
Optimalisasi Evaluasi data
Optimalisasi Pemanfaatan SIPD
2
IMPLIKASI
1. Data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta jarang diperbaharui.
2. Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena: (a) Lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, (b) Minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan (c) Kurangnya political will dari atasan
3. Pusat tidak memiliki instrumen yang cukup untuk mengukur capaian-capaian substantif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah
Perencanaan Pembangunan
di daerah tidak dilandaskan
pada data, padahal regulasi terkait mengharuskan
perencanaan pembangunan
didasarkan pada data yang
akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan
sering tidak tepat sasaran
HA
SIL
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan daerah, melalui
dukungan ketersediaan data dan informasi
pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan
dapat dipertanggungjawabkan
2. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi
serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan
daerah
Pembentukan Tim
Rapat Koordinasi
Pengumpulan dan Pengisian Data
Evaluasi pengumpulan data
Evaluasi terpadu SIPD
ANALISA KEBUTUHAN TIM 1
Bappeda mengidentifikasi SKPD mana saja
yang perlu dilibatkan dalam tim pengelola
SIPD, dengan mempertimbangkan urusan
wajib dan pilihan yang diselenggarakan di
daerah terkait, serta sesuai dengan
kebutuhan pengumpulan data SIPD.
PEMBENTUKAN TIM 2
Ditetapkan dengan SK kepala daerah dan
dilakukan paling lambat bulan Februari
1. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan
2. mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota
Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan. Unsur terkait antara lain meliputi: 1. instansi vertikal di daerah seperti BPS, Kemenag,
dll, 2. Tenaga Pendukung untuk membantu coordinator
bidang dalam pengumpulan, pengisian dan evaluasi data.
a. Pengarah : Bupati/Walikota
b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah kabupaten/kota
c. Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/kota
d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota
yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan
data
e. Koordinator Bidang : Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai
kebutuhan
TIM SIPD KABUPATEN/KOTA
Pemetaan Ketersediaan Objek Data
•Pemilahan data yang tersedia di daerah, sesuai kondisi daerah
Pengelompokan data menurut SKPD
•Pengelompokkan data dan pembagian tanggungjawab pengisian data kepada masing-masing SKPD terkait
1
2
Dilakukan oleh koordinator bidang 1
Dikoordinasikan oleh Bappeda 2
Dalam hal data tidak ada, Pemda
perlu melakukan pengumpulan data sendiri, dengan menggunakan
metode yang sesuai
Data SIPD terdiri dari 8 kelompok yang meliputi:
umum;
sosial budaya;
sumber daya alam;
infrastruktur;
ekonomi;
keuangan daerah;
politik, hukum, dan keamanan; dan
insidensial Jumlah elemen data 2673 elemen
data
8 kelompok
data diuraikan
dalam 31 jenis
data.
D A T A S I P D
PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA)
BAPPEDA
SKPD
1. Mengkoordinir pembentukan tim
2. Mengkoordinir rapat koordinasi
3. Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi
pengumpulan data
4. Berkoordinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi
5. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis
bagi SKPD
1. Melakukan pengumpulan dan pengisian
data sesuai kesepakatan pengelompokkan
penanggungjawab data di rapat koordinasi
2. Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua
Tim
Ket: karena keterbatasan kapasitas Server di Pusat, maka untuk tahap awal SKPD hanya mengumpulkan data secara offline, sedangkan input dilakukan oleh Bappeda
TAHAP 4: EVALUASI PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA
•Dilakukan internal masing-masing tim pengelola SIPD
•Aspek yang dievaluasi antara lain (a) keterisian data, (b) tumpang tindih dan duplikasi data
•Dilakukan paling lambat bulan Juni
•Dapat dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan
TAHAP 5: EVALUASI TERPADU
•Dilakukan secara bersama-sama oleh tim pengelola SIPD kabupaten/kota dan provinsi
•Difasilitasi oleh tim pengelola SIPD provinsi
•Dapat melibatkan tim pengelola SIPD nasional
•Aspek yang dievaluasi antara lain (a) sinkronisasi data antar kabupaten/kota, (b) validasi dan verifikasi data
•Dilakukan paling lambat bulan Desember
•Data yang telah dievaluasi dalam forum evaluasi terpadu ditetapkan oleh kepala daerah dan dikirimkan ke tim pengelola SIPD nasional.
Keterangan: 1. Jadwal ini merupakan batas akhir waktu
pelaksanaan 2. Rapat koordinasi dan evaluasi dapat dilakukan
berkali kali sesuai kebutuhan
1 6 5 4 3 2
SIPD
PERSIAPAN RANCANGAN
AWAL RANCANGAN MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
PERATURAN DAERAH
Pengolahan data dan informasi
Evaluasi Capaian Periode sebelumnya
Penelaahan RTRW
Analisis Isu-Isu Strategis
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
Instrumen untuk:
SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG
PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG
PEMB DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
SIPD
Menu Informasi pembangunan, dan
8 kelompok data
SIPD
Kelompok data keuangan daerah
Visi dan Misi
SIPD DALAM RPJMD
No Provinsi 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 1 Provinsi DI Yogyakarta 53,58 63,2 72,17 73,56 54,21 2 Provinsi Jawa Tengah 39,61 39,04 47,76 57,88 50,35 3 Provinsi Kalimantan Selatan 44,37 47,89 52,71 44,46 35,45 4 Kepulauan Bangka Belitung 29,36 31,09 44,75 42,83 31,37 5 Provinsi Kalimantan Timur 17,41 22,91 31,19 34,89 30,69 6 Provinsi Kalimantan Tengah 22,33 27,67 30,11 32,6 27,29 7 Provinsi Nusa Tenggara Barat 22,89 24,3 29,08 38,71 26,03 8 Provinsi Riau 35,42 39,27 43,81 37,19 22,68 9 Provinsi Jawa Barat 14 18,71 26,65 33,86 22,1
10 Provinsi Jawa Timur 27,51 33,12 36,32 45,81 20,98 11 Provinsi Sulawesi Barat 5,2 10,78 20,19 45,73 20,29 12 Provinsi Bengkulu 33,22 34,2 38,5 29,58 20,16 13 Provinsi Sulawesi Selatan 11,32 15,14 16,47 19,19 17,12 14 Provinsi Aceh 35,79 40,8 35,64 34,47 16,29 15 Provinsi Lampung 40,23 37,85 36,43 20,75 14,03 16 Provinsi Kalimantan Barat 19,92 19,76 22,21 22,2 11,55 17 Provinsi Jambi 32,25 36,1 37,33 26,73 10,55 18 Provinsi Kepulauan Riau 17,43 18,49 20,74 22 10,16 19 Provinsi Banten 8,81 10,92 14,35 21,61 9,77 20 Provinsi Bali 38,53 40,22 51,2 45,56 8,84 21 Provinsi Sumatera Barat 35,03 36,84 39,95 37,26 8,73 22 Provinsi Sumatera Selatan 7,99 10,64 9,56 11,5 7,72 23 Provinsi Kalimantan Utara 8,58 10,87 10,49 9,45 7,62 24 Provinsi Maluku 9,29 11,54 16,62 11,03 6,59 25 Provinsi Sulawesi Tengah 25,5 27,13 21,15 13,98 6,55 26 Provinsi Sulawesi Utara 2,04 4,24 5,17 7,42 5,58 27 Provinsi Sumatera Utara 10,55 13,46 15 16,29 5,55 28 Provinsi Gorontalo 18,48 20,67 14,64 10,54 3,62 29 Provinsi Sulawesi Tenggara 14,62 14,2 16,84 14,35 3,61 30 Provinsi Nusa Tenggara Timur 10,13 10,65 14,57 13,25 2,49 31 Provinsi Papua 0,85 0,73 0,11 0,08 0,02 32 Provinsi Maluku Utara 1,37 0,33 0,34 0,6 0,01 33 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0,06 0,36 0,11 0,2 0 34 Provinsi Papua Barat 0,37 0,01 0,19 0 0
Tingkat Keterisian SIPD secara Nasional
Tingkat Keterisian SIPD Kab/Kota se-Provinsi Jabar No Kab/Kota 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)
1 Kabupaten Bandung 9,8 11,1 5 15,19 99,77
2 Kabupaten Sumedang 57,83 61,68 97,77 85,47 96,21
3 Kota Bandung 49,85 90,78 94,33 92,81 93,33
4 Kota Bogor 38,73 49,27 51,6 97,48 89,98
5 Kota Sukabumi 4 22,33 98,21 96,02 73,54
6 Kabupaten Majalengka 1,41 4,14 1,14 88,64 65,46
7 Kota Cirebon 0,11 11,21 40,18 49,8 57,85
8 Kabupaten Sukabumi 2,9 3,42 38,81 34,81 42,88
9 Kabupaten Bekasi 1,96 60,77 69,91 70,71 38,37
10 Kabupaten Ciamis 41,41 43,52 34,32 43,75 31,44
11 Kabupaten Tasikmalaya 2,45 3,46 30,15 51,71 27,93
12 Kabupaten Kuningan 0 7,02 24,4 93,75 27,01
13 Kota Bekasi 23,2 40,15 83,36 82,47 21,95
14 Kabupaten Cirebon 20,7 18,67 45,5 12,2 20,59
15 Kabupaten Pangandaran 0 0 5,63 45,98 19,5
16 Kabupaten Indramayu 0 0 2,97 12,37 18,72
17 Kabupaten Bandung Barat 0 0,33 19,56 25,18 14,92
18 Kota Tasikmalaya 18,16 38,96 38,86 33,83 14,78
19 Kabupaten Bogor 74,12 55,67 82,24 83,61 13,99
20 Kota Depok 21,6 23,57 20,19 37,06 11,49
21 Kabupaten Garut 16,63 20,18 28,81 43,37 3,83
22 Kabupaten Subang 1,56 1,6 1,26 3,4 1,82
23 Kabupaten Purwakarta 3,26 6,5 7,21 1,89 1,23
24 Kabupaten Karawang 26,27 25,2 5,08 0,78 0,3
25 Kabupaten Cianjur 17,27 24,92 10,69 4,22 0,07
26 Kota Banjar 19,94 10,61 14,89 3,27 0
27 Kota Cimahi 20,25 10,45 9,99 10,78 0
No Kab/Kota 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Rata-rata
1 Kota Bandung 49,85 90,78 94,33 92,81 93,33 1
2 Kabupaten Sumedang 57,83 61,68 97,77 85,47 96,21 79,792
3 Kota Bogor 38,73 49,27 51,6 97,48 89,98 65,412
4 Kabupaten Bogor 74,12 55,67 82,24 83,61 13,99 61,926
5 Kota Sukabumi 4 22,33 98,21 96,02 73,54 58,82
6 Kota Bekasi 23,2 40,15 83,36 82,47 21,95 50,226
7 Kabupaten Bekasi 1,96 60,77 69,91 70,71 38,37 48,344
8 Kabupaten Ciamis 41,41 43,52 34,32 43,75 31,44 38,888
9 Kabupaten Majalengka 1,41 4,14 1,14 88,64 65,46 32,158
10 Kota Cirebon 0,11 11,21 40,18 49,8 57,85 31,83
11 Kabupaten Kuningan 0 7,02 24,4 93,75 27,01 30,436
12 Kota Tasikmalaya 18,16 38,96 38,86 33,83 14,78 28,918
13 Kabupaten Bandung 9,8 11,1 5 15,19 99,77 28,172
14 Kabupaten Sukabumi 2,9 3,42 38,81 34,81 42,88 24,564
15 Kabupaten Cirebon 20,7 18,67 45,5 12,2 20,59 23,532
16 Kabupaten Tasikmalaya 2,45 3,46 30,15 51,71 27,93 23,14
17 Kota Depok 21,6 23,57 20,19 37,06 11,49 22,782
18 Kabupaten Garut 16,63 20,18 28,81 43,37 3,83 22,564
19 Kabupaten Pangandaran 0 0 5,63 45,98 19,5 14,222
20 Kabupaten Bandung Barat 0 0,33 19,56 25,18 14,92 11,998
21 Kabupaten Karawang 26,27 25,2 5,08 0,78 0,3 11,526
22 Kabupaten Cianjur 17,27 24,92 10,69 4,22 0,07 11,434
23 Kota Cimahi 20,25 10,45 9,99 10,78 0 10,294
24 Kota Banjar 19,94 10,61 14,89 3,27 0 9,742
25 Kabupaten Indramayu 0 0 2,97 12,37 18,72 6,812
26 Kabupaten Purwakarta 3,26 6,5 7,21 1,89 1,23 4,018
27 Kabupaten Subang 1,56 1,6 1,26 3,4 1,82 1,928
Untuk keterisian di tahun 2015, Kab. Cirebon
berada di posisi 14 (20,59%)
Untuk keterisian rata2 tahun 2011-2015, Kab.
Cirebon berada di posisi 15 (23,532%)
URGENSI SIPD
UU 23/2014 (ps. 274) Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
Terjadinya peralihan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (lamp UU 23/2014) ditindaklanjuti dengan Pemetaan Urusan Pemerintahan (ps. 24) untuk melihat potensi dan kondisi daerah dalam penyelenggaraan urusan kebutuhan terhadap data dalam proses pemetaan diperoleh dari SIPD
Terintegrasinya SIPD dengan SDDKN penyediaan data terkait gambaran keadaan pembangunan real yang dilaporkan Mensetneg kepada Presiden dan Wapres, diperoleh dari data yang bersumber dari SDDKN yang terintegrasi dengan SIPD
T E R I M A K A S I H
Subdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi
Pembangunan Daerah
Email: [email protected]
Telp/Fax: 021-7989487
Top Related