KERANGKA KONSEPTUALPENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH INDONESIAKEPUTUSAN KETUA UMUM DPN AAIPI
NOMOR KEP-062/AAIPI/DPN/201817 OKTOBER 2018
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA Gedung BPKP Lantai 11 Jalan Pramuka No. 33Jakarta 13120
Telepon 021 85910031 E-mail: [email protected] Faksimili 021 85910209
KEPUTUSAN
NOMOR KEP-062/AAIPI/DPN/2018
TENT ANG
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KETUA UMUM ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA AAIPI
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
: a. bahwa Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
memerlukan suatu kerangka konseptual yang menjadi acuan bagi
komite, alat kepengurusan, dan anggota organisasi AAIPI dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern, termasuk
dalam pengembangan standar pengawasan intern;
b. bahwa pelaksanaan standar, kode etik, dan telaahan sejawat, serta metodologi, teknik, dan pendekatan pengawasan intern perlu dilakukan secara terintegrasi dalam suatu kerangka konseptual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah;
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI tanggal 30
November 2012 dan Akta Pendirian AAIPI Nomor 02 tanggal 2
Agustus 2013.
2. Rencana Strategis (Renstra) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2018 -2022.
3. Surat Ketua Komite Standar Audit AAIPI Nomor B.04/KESAR/09/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Draft Surat Keputusan DPN AAIPI tentang Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah - AAIPI.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI AUDITOR INTERN
PEMERINTAH INDONESIA TENTANG KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 1
Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah atau KKPIP adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI.
Pasal2
KKPIP bertujuan untuk:
a. Memandu AAIPI dalam merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar, kode etik dan telaahan sejawat;
b. Memandu AAIPI dalam mengembangkan metodologi, teknik dan pendekatan pengawasan intern serta praktik pengawasan intern yang dipandang baik; dan
c. Memberikan kesamaan pemahaman bagi anggota AAIPI
mengenai acuan kerja profesional pengawasan intern.
Pasal 3
(1) KKPIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka mencapai misi pengawasan intern;
(2) KKPIP terdiri dari:
a. Acuan kerja pengawasan intern yang bersifat wajib
ditaati, dan b. Acuan kerja pengawasan yang bersifat rekomendatif
(rekomendasi untuk dilaksanakan).
Pasal4
(1) Acuan kerja pengawasan intern yang bersifat wajib ditaati
oleh anggota AAIPI sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari
a. Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Intern; b. Definisi Pengawasan Intern; c. Standar Pengawasan Intern, meliputi Standar Audit
Kinerja, Standar Audit lnvestigatif. Standar Reviu,
Standar Pemantauan, Standar Evaluasi, Standar Pengawalan, dan Standar Pengawasan Lainnya;, dan
d. Kode Etik.
(2) Acuan kerja pengawasan intern yang direkomendasikan
untuk dilaksanakan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) angka 2 terdiri dari:
a. Panduan implementasi; dan
b. Panduan tambahan;
Pasal5
KKPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia ini.
Pasal6
(1) Standar Pengawasan Intern dikembangkan melalui suatu
proses yang komprehensif dan mendalam; (2) Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern
sebagairnana dimaksud dalam butir (1) tercantum dalam Lampiran 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia ini.
Pasal 7
Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 Oktober 2018
Dewan Pengurus Nasional Ketua Umum
t�-FM �. -��menterian Keuangan f
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Lampiran I
PERATURAN DEWAN PENGURUS
NASIONAL ASOSIASI AUDITOR
INTERN PEMERINTAH INDONESIA
NOMOR: PER-062/AAIPI/DPN/2018
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH INDONESIA
DAFTAR ISI
Daftar Isi i
Diagram I Kerangka Konseptual Pengawasan Intern
Pemerintah Indonesia
3
Diagram II Klasifikasi Peran Pengawasan Intern 6
Latar Belakang 1
Misi Pengawasan Intern 4
Prinsip-Prinsip Dasar 4
Definisi Pengawasan Intern 5
Peran Assurance 7
Peran Consulting 9
Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia 10
Kode Etik 10
Panduan Implementasi 11
Panduan Tambahan 12
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │1
LATAR BELAKANG 1
01. Sesuai dengan Pasal 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 2
Tangga (AD/ART), AAIPI menyelenggarakan tugas dan fungsi, untuk: 3
(a) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kode etik auditor APIP; 4
(b) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar; 5
(c) Merumuskan, mentapkan, dan mengembangkan pedoman telaahan 6
sejawat di lingkungan APIP; 7
(d) Memberi masukan dalam pengembangan metodologi, teknik, dan 8
pendekatan-pendekatan pengawasan intern serta praktik pengawasan 9
intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik 10
internasional; 11
(e) Memberi masukan dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan 12
kesejahteraan auditor guna mewujudkan peran APIP; dan 13
(f) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup 14
nasional dan internasional. 15
02. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, komite dan alat 16
kepengurusan AAIPI memerlukan adanya Kerangka Konseptual Pengawasan 17
Intern Pemerintah Indonesia (KKPIPI) yang menjadi acuan untuk: 18
(a) Memberi panduan teoritis bagi AAIPI dalam merumuskan, menetapkan 19
dan mengembangkan standar, kode etik dan telaahan sejawat dan dalam 20
mengembangkan metodologi, teknik dan pendekatan–pendekatan 21
pengawasan intern serta praktik pengawasan intern yang dipandang baik. 22
Panduan kerangka konseptual tersebut berfungsi sebagai perekat 23
berbagai ide/gagasan terkait pengembangan baik standar, kode etik dan 24
telaahan sejawat maupun metodologi, teknik dan pendekatan–pendekatan 25
pengawasan intern serta penjabarannya agar berbagai ide/gagasan 26
tersebut tetap dalam konteks mencapai misi pengawasan intern. 27
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │2
Panduan konseptual juga menjadi penghubung antara teori–teori 1
pengawasan intern dengan kondisi nyata di lapangan agar ide/gagasan 2
tersebut tetap kontekstual. 3
(b) Memberikan kesamaan pemahaman bagi anggota AAIPI mengenai acuan 4
kerja pengawasan intern. 5
Sifat keanggotaan AAIPI yang mencakup individu berbagai latar belakang 6
pendidikan dan beranggotakan unit kerja APIP di seluruh Indonesia 7
dengan berbagai tingkat kapabilitas APIP berisiko terjadinya mis-persepsi 8
atau perbedaan pemahaman yang dapat mengarah pada perbedaan dalam 9
praktik di lapangan. Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan 10
konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir, 11
sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya 12
dapat dilaksanakan secara lebih efektif. 13
03. Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun 14
dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang 15
telah teruji. Perbedaan kapabilitas APIP tidak menjadi penghambat 16
implementasi KKPIPI. KKPIPI sebagaimana digambarkan dalam Diagram I, 17
berikut:18
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │3
Diagram I. Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah
Indonesia
04. KKPIPI bersifat wajib dipatuhi oleh anggota AAIPI, terdiri diri: 19
- Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern; 20
- Definisi Pengawasan Intern; 21
- Standar Pengawasan Intern, meliputi Standar Audit Kinerja, Standar 22
Audit Investigatif, Standar Reviu, Standar Pemantauan, Standar 23
Evaluasi, Standar Pengawalan/pendampingan, Standar Pengawasan 24
Lainnya; dan 25
- Kode Etik. 26
05. KKPIPI yang direkomendasikan untuk dipatuhi (oleh anggota 27
AAIPI, terdiri dari: 28
- Panduan Implementasi, dan 29
- Panduan Tambahan. 30
06. Uraian KKPIPI dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut: 31
PANDUAN IMPLEMENTASI
PANDUAN TAMBAHAN
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │4
MISI PENGAWASAN INTERN 32
07. Misi pengawasan intern adalah meningkatkan nilai tambah dan 33
melindungi aset untuk mencapai tujuan kementerian/lembaga pemerintah 34
non kementerian dan pemerintah daerah dengan: 35
(a) Memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, 36
efektivitas dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 37
dan fungsi Instansi Pemerintah; 38
(b) Memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas Sistem 39
Pengendalian Intern dan proses tata kelola (governance) Instansi 40
Pemerintah; 41
(c) Memberikan fasilitasi pelatihan/edukasi (training) dan fasilitasi 42
(facilitating) tata kelola (governance), manajemen risiko (risk) dan 43
pengendalian (control) intern Instansi Pemerintah; 44
(d) Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas 45
penyelenggaraan SPIP dan proses tata kelola (governance) Instansi 46
Pemerintah. 47
PRINSIP – PRINSIP DASAR 48
08. Prinsip-prinsip dasar bagi APIP untuk melaksanakan 49
pengawasan intern adalah: 50
(a) Menjaga dan mengedepankan integritas; 51
(b) Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya 52
dengan cermat, seksama, dan hati-hati; 53
(c) Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau 54
kepentingan; 55
(d) Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi; 56
(e) Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber 57
daya yang cukup; 58
(f) Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan; 59
(g) Berkomunikasi secara efektif; 60
(h) Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko; 61
(i) Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan 62
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │5
(j) Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional. 63
09. Interpretasi dan penjelasan resmi atas prinsip-prinsip dasar 64
yang sifatnya wajib menjadi acuan bagi anggota AAIPI, akan diterbitkan oleh 65
DPN-AAIPI. 66
DEFINISI PENGAWASAN INTERN 67
10. Pengawasan Intern adalah “seluruh proses kegiatan audit, reviu, 68
pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap 69
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 70
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 71
tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan 72
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola 73
pemerintahan yang baik”i. Selain definisi tersebut juga mengadopsi definisi 74
internal audit dari IIA, yaitu: 75
Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 76
activity designed to add value and improve an organization's operations. 77
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 78
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 79
effectiveness of risk management, control, and governance processes 80
(IPPF, 2017). 81
11. Dalam praktiknya, definisi tersebut dilaksanakan melalui 82
kegiatan penjaminan (assurance) dalam bentuk kegiatan audit, reviu, 83
evaluasi, pemantauan dan kegiatan konsultansi (consulting) dilaksanakan 84
melalui pemberian rekomendasi (advisory), fasilitas (facilitating) dan 85
pelatihan/edukasi (training), tata kelola (Governance), manajemen risiko (Risk 86
Management) dan pengendalian (Control) melalui kegiatan 87
pengawalan/pendampingan pembangunan SPIP. 88
12. Misi pengawasan intern dicapai melalui dua peran utama, yaitu: 89
pemberian opini obyektif (objective assurance) dan kegiatan konsultansi 90
(consulting activities). Peran assurance maupun konsultansi didesain untuk 91
memberikan nilai tambah dan peningkatan kualitas operasional instansi 92
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │6
pemerintah dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang 93
sistematis dan taat asas (disciplined approach) dalam menilai dan 94
meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern (risk management and 95
control [activities]) dan proses tata kelola (governance process). 96
13. Dalam definisi pengawasan intern di atas, pendekatan sistematis 97
itu antara lain, terdiri dari: audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Adapun 98
kegiatan konsultansi di instansi pemerintah terdiri dari: 99
pengawalan/pendampingan, coaching clinic dan kegiatan edukasi, dalam 100
aspek penyelenggaraan sistem pengendalian intern (risk management and 101
control [activities]) dan proses tata kelola (governance process). Klasifikasi 102
kegiatan pengawasan intern sebagaimana digambarkan pada Diagram II, 103
berikut: 104
Diagram II: Klasifikasi Peran Pengawasan Intern 105
14. Sebagaimana Diagram II di atas dikemukakan bahwa secara 106
konseptual, output yang dihasilkan dari kegiatan assurance adalah opini yang 107
bersifat professional (independen dan/atau obyektif) terhadap efektivitas 108
penyelenggaraan SPIP dan/atau proses tatakelola/Governance, Risk dan 109
Control (GRC). Adapun output dari kegiatan consulting akan berbentuk 110
rekomendasi tentang peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP terkait 111
Pengawasan Intern
I I I
Peran Assurance: Memberikan Opini Assuronce
temang Pcnyelenggaraan occemcuce (akuntabilitas Program/Kegialan),
Risk & Comrol (GRq
Peran Consulting: Pembinaan/
Konsultansi "GRc·
I I
Kegiatan Edukatif
I
Evaluasi
I I I I I
11 Pemanrnuan I I Audit I Reviu I I :e��r-�1i�n ] �=!;fl�� ] [ ����- '�--,,--�- '����- '�����- '����� ........................................ -l ,,...................................... I I
r I A�:�{��k I I ���;j'a I �j��� 1 lc:=>� [::::::R:e:k:o==m=e==n=d=a=.=1=�==� 1 l.. 'fertentu Tertentu j
Audit Ketaatan • ·
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │7
proses Risk dan/atau Control (R&C); Coaching Clinic Tata kelola Good 112
Governance (GG) dan Clean Government (CG). 113
15. Dalam praktiknya, kegiatan assurance melalui audit, reviu, 114
pemantauan dan evaluasi serta peran consulting melalui 115
pengawalan/pendampingan SPI (R dan C), Coaching Clinic tata kelola GG dan 116
CG dan kegiatan edukatif masih bermuara pada pemberian rekomendasi 117
(advisory), Fasilitasi (fasilitating) dan pelatihan (training) sesuai dengan 118
prosedur yang berlaku di masing–masing APIP. 119
16. Uraian jenis–jenis kegiatan pengawasan intern, sebagai berikut: 120
PERAN ASSURANCE 121
17. Kegiatan pengawasan intern yang termasuk klasifikasi 122
assurance adalah audit, reviu, pemantauan dan evaluasi. Definisi audit, 123
reviu, pemantauan, dan evaluasi adalah sebagai berikut: 124
(a) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 125
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan 126
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 127
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 128
fungsi Instansi Pemerintah. 129
(b) Jenis-jenis audit, antara lain: 130
(1) Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 131
pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan 132
aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. 133
Contoh penugasan audit kinerja antara lain: audit kinerja Program 134
Ketahanan Pangan, Audit Kinerja Kantor Dinas Pertanian, Audit Kinerja 135
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. 136
(2) Audit atas aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu 137
pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 138
atas dana yang dibiayai oleh Anggaran Pembangunan dan Belanja 139
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │8
Negara (APBN)/Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 140
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 141
pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur 142
yang telah ditetapkan, taat pada ketentuan yang berlaku dan tepat 143
mencapai sasaran dan tujuan pengelolaan keuangan. 144
Pengelolaan keuangan dapat didefiniskan sebagai kegiatan yang 145
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 146
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. 147
Contoh penugasan audit keuangan aspek tertentu antara lain: audit 148
atas rekening persediaan di neraca, audit atas penyajian aset tetap 149
dalam laporan keuangan, audit atas investasi jangka panjang. 150
(3) Audit Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan 151
khusus di luar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja. 152
Contoh audit tujuan tertentu antara lain: audit khusus, audit investigatif, 153
audit penghitungan kerugian keuangan negara, audit klaim, audit 154
penyesuaian harga dan audit budaya organisasi. 155
(c) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 156
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 157
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 158
(d) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau 159
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 160
(e) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi 161
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah 162
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 163
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 164
(f) Pengawasan lainnya adalah tugas dan fungsi yang dilaksakan oleh APIP 165
di luar tugas audit, reviu, pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang 166
telah ditetapkan oleh peraturan. Kegiatan pengawasan lainnya tidak 167
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │9
memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain seperti 168
kegiatan sosialisasi/internalisasi dan asistensi. 169
PERAN CONSULTING 170
18. Kegiatan pengawasan yang termasuk peran consulting adalah 171
kegiatan yang sifatnya pemberian rekomendasi (advisory) seperti kegiatan 172
Coaching Clinic, Edukatif (Training), pengawalan/pendampingan 173
pembangunan SPIP. 174
(a) Kegiatan edukatif 175
Kegiatan edukatif adalah kegiatan peningkatan kompetensi pegawai 176
instansi pemerintah baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun 177
aspek sikap pada area sistem pengendalian intern dan tata kelola. Output 178
kegiatan edukatif adalah sertifikat profesi yang mewakili pemberian 179
rekomendasi bahwa pemegang sertifikat profesi telah mampu 180
melaksanakan kegiatan yang dijamin sertifikat tersebut. 181
(b) Kegiatan Coaching Clinic Tatakelola Good Governance dan Clean 182
Governance 183
Kegiatan Coaching Clinic Tatakelola Good Governance (GG) dan Clean 184
Governance (CG) adalah kegiatan konsultansi untuk mengatasi kesulitan 185
mitra dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan 186
pemerintahan yang bersih melalui fasilitasi (facilitating), pelatihan 187
(Training) dengan melibatkan mitra (stakeholder) dalam sistem. Kegiatan 188
ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar program/kegiatan 189
dan layanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan efektif serta 190
bersih dan bebas dari korupsi/pungli/gratifikasi. 191
(untuk memberikan rekomendasi perbaikan implementasi prinsip-prinsip 192
”good governance” dan “clean government” dalam pelaksanaan 193
program/kegiatan dan layanan). 194
(c) Kegiatan Pengawalan/Pendampingan SPIP 195
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │10
Kegiatan pengawalan/pendampingan SPIP adalah kegiatan konsultatif 196
penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan rekomendasi 197
peningkatan efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dan 198
terhadap proses pengendalian (control) dan penanganan risiko (risk). 199
(untuk memastikan bahwa unit kerja telah membangun dan/atau 200
menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang memadai bahwa 201
tujuan unit kerja/program/kegiatan telah dicapai secara efektif dan 202
efisien). 203
19. AAIPI dapat menerbitkan intepretasi, penjelasan resmi atau 204
kerangka kerja rinci atas definisi pengawasan intern ini. 205
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA 206
20. Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (SAPIP) 207
merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan 208
pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh Auditor dan Pimpinan APIP. 209
AAIPI dapat menerbitkan interpretasi, penjelasan resmi atau acuan kerja 210
rinci atas (SAPIP) ini. 211
21. APIP dalam melaksanakan jenis penugasan pengawasan intern 212
dapat menerbitkan standar teknis lain yang berlaku sesuai kebutuhan 213
dengan mengacu pada Standar Audit Kinerja, Standar Audit Investigatif, 214
Standar Reviu, Standar Pemantauan, Standar Evaluasi dan Standar 215
Pengawasan Lainnya berdasarkan karakteristik serta tugas dan fungsi 216
masing-masing. AAIPI dapat menerbitkan interpretasi, penjelasan resmi atau 217
acuan kerja rinci atas Standar Pengawasan ini. 218
KODE ETIK 219
22. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang 220
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan 221
tugas audit intern. AAIPI dapat menerbitkan interpretasi, penjelasan resmi 222
atau acuan kerja rinci atas Kode Etik ini. 223
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │11
PANDUAN IMPLEMENTASI (PI) 224
23. Panduan Implementasi (PI) diterbitkan dalam bentuk Pedoman 225
atau Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau nama lain yang sejenis 226
dalam rangka memandu auditor dalam mengaplikasikan: 227
- Prinsip – Prinsip Dasar Pengawasan Intern; 228
- Definisi Pengawasan Intern; 229
- Standar Pengawasan Intern, meliputi Standar Audit Kinerja, Audit 230
Investigatif, Standar Reviu, Standar Pemantauan, Standar Evaluasi, 231
Standar Pengawalan, dan Standar Pengawasan Lainnya; dan 232
- Kode Etik. 233
24. Panduan implementasi dapat diterbitkan untuk mempromosikan 234
penggunaan metode dan teknik pengawasan intern yang dipandang baik. 235
Panduan Implementasi yang mencakup proses dan prosedur diatur oleh 236
masing – masing APIP sesuai kebutuhan. 237
25. Instansi pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang sifatnya 238
tematik baik yang hanya berlaku di instansi pemerintah bersangkutan 239
maupun berlaku secara nasional sesuai peraturan perundang-undangan 240
yang berlaku. Kebijakan tersebut memuat proses dan prosedur detail seperti 241
metode dan teknik, program, langkah-langkah kerja, serta contoh 242
pelaksanaannya. Untuk pedoman yang diterbitkan oleh suatu instansi 243
pemerintah tertentu yang hanya berlaku di instansi pemerintah tersebut 244
dapat dipertimbangkan menjadi pedoman bagi APIP lainnya, AAIPI dapat 245
merekomendasikan APIP lain untuk menjadikan pedoman tersebut sebagai 246
contoh yang dapat diberlakukan di masing–masing APIP. 247
26. Untuk pedoman yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah 248
yang berlaku secara nasional, AAIPI merekomendasikan kepada seluruh APIP 249
untuk mentaati pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang 250
berlaku. 251
Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │12
PANDUAN TAMBAHAN (PT) 252
27. AAIPI dapat menerbitkan panduan tambahan atas suatu 253
Panduan Implementasi apabila AAIPI memandang Panduan Implementasi 254
tersebut memerlukan uraian lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh 255
anggota secara lebih efektif. 256
28. Panduan Tambahan diterbitkan dalam bentuk surat atau 257
kumpulan tanya-jawab atau terbitan lainnya yang memuat hal-hal yang 258
teknis, prosedural, tata cara atau metode pelaksanaan yang rinci dan contoh 259
penerapan. 260
i Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Definisi ini lebih detil dari definisi internal auditing di IPPF sebagai “…an independent, objective assurance and consulting activity
designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Lampiran II
PERATURAN DEWAN PENGURUS
NASIONAL ASOSIASI AUDITOR
INTERN PEMERINTAH INDONESIA
NOMOR: PER-062/AAIPI/DPN/2018
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA
PROSES BAKU PENGEMBANGAN STANDAR
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INDONESIA
Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ i
DAFTAR ISI
Identifikasian Topik Untuk Dikembangkan Menjadi Draf SPIPI 1
Konsultasi Topik Draf SPIPI Kepada Komite Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (KAAIPI)
1
Survei/Riset Terbatas 2
Penulisan Draf SPIPI 2
Pembahasan Draf SPIPI 2
Penulisan Draf Publikasi SPIPI 3
Konsultasi Draf Publikasi SPIP Kepada KAAIPI 3
Penerbitan Draf Publikasi SPIPI 3
Dengar Pendapat Publik (Public Hearings) 3
Pembahasan Tanggapan Atas Draf Publikasi SPIPI 3
Permintaan Pertimbangan Kepada Dewan Pengurus Nasional AAIPI
(DPN-AAIPI)
4
Pembahasan Hasil Pertimbangan DPN-AAIPI 4
Konsultasi Dalam Rangka Finalisasi SPIPI Kepada Komite AAIPI
Finalisasi SPIPI
4
Pengusulan SPIPI untuk Ditetapkan 4
Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 1
PROSES BAKU PENGEMBANGAN STANDAR 1
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 2
INDONESIA 3
4
29. Proses penyiapan Standar Pengawasan Intern Pemerintah 5
Indonesia (SPIPI) merupakan prosedur yang meliputi tahapan kegiatan setiap 6
penyusunan SPIPI oleh Komite Standar Audit Asosiasi Auditor Intern 7
Pemerintah Indonesia (KESAR-AAIPI). Proses penyiapan SPIPI yang telah 8
disepakati berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap 9
kondisi di Indonesia. 10
30. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan 11
kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami 12
dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahapan persiapan, perumusan 13
dan penyusunan SPIPI dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan 14
sebagaimana disajikan pada Diagram di halaman berikut: 15
31. Berdasarkan diagram di bawah ini, proses penyiapan (due 16
process) Standar Pengawasan Intern diuraikan sebagai berikut: 17
IDENTIFIKASI TOPIK UNTUK DIKEMBANGKAN MENJADI 18
DRAF SPIPI 19
32. Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik yang 20
berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk SAPIPI. 21
KONSULTASI TOPIK DRAF SAPIPI KEPADA KOMITE ASOSIASI 22
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA 23
Diagram III: Tahapan Penyiapan (Due Process) SPIPI 24
Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 2
25
Topik yang telah diidentifikasi, dikonsultasikan kepada Komite 26
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KAAIPI) untuk disusun 27
menjadi Draf SPIPI. 28
SURVEI/RISET TERBATAS 29
33. Pembahasan suatu topik, dilakukan survei/riset terbatas 30
terhadap literatur standar pengawasan intern yang berlaku di berbagai 31
negara, praktik-praktik pengawasan intern yang baik (best practices), 32
peraturan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan 33
dibahas. 34
PENYUSUNAN DRAF SAPIPI 35
34. Berdasarkan hasil survei/riset terbatas dan acuan lainnya, 36
Kelompok Kerja (Pokja) KESAR menyusun Draf SPIPI. Draf yang disusun 37
selanjutnya dibahas oleh Pokja 38
PEMBAHASAN DRAF SPIPI 39
ldentifikasi Topik f---------7 Konsultasi Topik � Survei/Riset Terbatas � Penyusunan Draft oleh KESAR SPIPI-KESAR
I ,j,,
Penulisan Draf Konsultasi Draft Pembahasan Draft � Publikasi SPIPI- � Publikasi SPIPI � Peluncuran Draft
SPIPI - KESAR KE SAR kepada Komite- Publikasi SPIPI AAIPI
I ,j,,
Dengar Pendapat Pembahasan Permintaan Pembahasan Hasil Publik ( Public � Tanggapan Public � Pertimbangan � Pertimbangan DPN-
Hearing) Hearing Kepada DPN-AAIPI AAIPI
I ,j,,
Finalisasi SPIPI/ Penetapan SPIPI oleh Ketua Umum
DPN-AAIPI
Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 3
35. Draf yang disusun dibahas oleh anggota KESAR. Pembahasan 40
diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar, diharapkan 41
draf tersebut menjadi Standar Pengawasan Intern yang berkualitas. Apabila 42
terjadi perubahan dari draf awal, maka KESAR melakukan diskusi dengan 43
KAAIPI untuk menyamakan persepsi. 44
PENULISAN DRAF PUBLIKASI SAPIPI 45
36. Draf SPIPI yang telah dibahas oleh KESAR disusun dalam bentuk 46
Draf Publikasi SPIPI untuk kemudian dikonsultasikan kepada KAAIPI. 47
KONSULTASI DRAF PUBLIKASI SAPIPI KEPADA KAAIPI 48
37. Komite Kerja KESAR berkonsultasi dengan KAAIPI untuk 49
penerbitan Draf Publikasi SPIPI. 50
PENERBITAN DRAF PUBLIKASI SPIPI 51
38. KESAR menerbitkan draf SPIPI dengan mengirimkannya kepada 52
stakeholders, antara lain masyarakat, Lembaga Pengawasan Intern 53
Pemerintah, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. 54
DENGAR PENDAPAT PUBLIK (PUBLIC HEARING) 55
39. Dengar pendapat dilakukan dua tahap, yaitu: dengar pendapat 56
terbatas dan dengar pendapat public (Public Hearing). Dengar pendapat 57
terbatas dilakukan dengan mengundang kalangan akademisi, praktisi, 58
pemerhati pengawasan intern pemerintah untuk memperoleh 59
tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasi. Dengar 60
pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat 61
yang berkepentingan terhadap SAPIPI. Tahapan ini dimaksudkan untuk 62
meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SPIPI. 63
PEMBAHASAN TANGGAPAN ATAS DRAF PUBLIKASI SPIPI 64
Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 4
40. KESAR melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang 65
diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan 66
masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf 67
publikasi SPIPI. 68
PERMINTAAN PERTIMBANGAN KEPADA DEWAN PENGURUS 69
NASIONAL 70
41. Draf publikasi SAPIPI yang telah disempurnakan tersebut, 71
kemudian dimintakan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN) 72
AAIPI 73
PEMBAHASAN HASIL PERTIMBANGAN DPN-AAIPI 74
42. KESAR melakukan pembahasan atas pertimbangan yang telah 75
diberikan oleh DPN-AAIPI. 76
KONSULTASI DALAM RANGKA FINALISASI SAPIP KEPADA 77
KOMITE AAIPI 78
43. Draf SAPIP yang telah mendapat pertimbangan DPN 79
dikonsultasikan oleh KESAR kepada KAAIPI untuk dilakukan finalisasi SPIPI. 80
FINALISASI SAPIPI 81
44. Tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, 82
konsistensi, koherensi maupun tata bahasa. Finalisasi setiap SPIPI ditandai 83
dengan penandatanganan SPIPi oleh Ketua Umum DPN-AAIPI dan Ketua 84
KESAR. 85