8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
1/13
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANNOMOR 105/Kpts/HK.060/1/2013
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIKSEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
2/13
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
3/13
juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142) ;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja KementerianPertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang PedomanUji Konsekuensi Informasi Publik di LingkunganKementerian
Pertanian;
Memperhatikan : 1. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi PublikNomor 948/HK.060/A.3/10/2012 tanggal 3Oktober 2012;
2. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi PublikNomor 1136/HK.060/A.3/11/2012 tanggal 6Nopember 2012;
Menetapkan :MEMUTUSKAN :
KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di LingkunganKementerian Pertanian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisah dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2013
a.n. MENTERI PERTANIAN,SEKRETARIS JENDERAL
TTD
HARI PRIYONONIP 19581214. 198403.1.002
Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:1. Menteri Pertanian;2. Menteri Komunikasi dan Informatika;3. Ketua Komisi Informasi Pusat;4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
4/13
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANNOMOR : 105/Kpts/HK.060/1/2013
TANGGAL : 10 Januari 2013
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-undangan
lainnya
A. Kepegawaian
1. Daftar riwayat hiduppegawai, KartuPermohonanPenghasilan Pegawai(KP4), hasil general check up kesehatan
pegawai/pejabat,sumpah jabatan,
pakta integritas, hasilevaluasikapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai,keputusan Tim Etika,biodata elektronikPNS (database ),identitas PNS yang
melanggar disiplindan dijatuhihukuman, identitasPNS yang izinperkawinan/perceraian
Huruf h UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor43 Tahun1999tentang
PokokPokokKepegawaian
Dapatmengungkapkanrahasiapribadipejabat/
pegawai
Pegawai yangrahasianyadiungkapmemberikan
persetujuan tertulis,dan/ataupengungkapanseseorang
dalam jabatanpublik
2. Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaan (DP3), datausulan pengangkatan
PNS dalam jabatanstruktural
Huruf i PP Nomor10 Tahun1979tentang
PenilaianPelaksanaPekerjaanPNS Pasal 6berbunyi :
DaftarPenilaianPelaksana
Merugikanprosespenyusunankebijakan
ataumenghambat proseskebijakankarena
adanyapengungkap
an prematur
Terbukasetelahdilantik
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
5/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
anPekerjaanadalahbersifatrahasia.
B Tata Usaha
1. Surat-surat/memo/memorandum/notadinas/disposisi yang
sifatnya rahasia
Huruf i Menghambatproses
pelaksanaan tugasdan fungsilembaga
Sampaidenganproses
selesai
C. Kerja Sama
1. MoU dan perjanjian
kerja sama LuarNegeri dan/atauDalam Negeri dalambidang pertanian
Huruf f Kitab
Undang-undangHukumPerdataPasal 1338,
Undang-
undangNomor 24 Tahun 2000
tentangPerjanjianInternasional
Merugikan
posisitawar, dayatawar, danstrategi yangdiambilnegara
Sampai
berakhirnya kerjasamadan/atauizin daripara pihak
D. HaKI
1. Kepentingan
Perlindungan Hakatas KekayaanIntelektual atasteknologi pertanian
Huruf b UU Nomor
29 Tahun2000
tentangPerlindungan Varietas
TanamanPasal 23,PenjelasanPasal 30Ayat (3)
UU Nomor14 Tahun2001
Akan
berpengaruh pada nilaiekonomiskarenabergunadalamkegiatanusaha
Sampai
denganprosespemberianhak selesai
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
6/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
tentangPaten Pasal40.
2. Pemuliaan Varietas Tanaman dan SkemaBreeding
Huruf b UU Nomor29 Tahun2000
tentangPerlindungan Varietas TanamanPasal 23,Pasal 30,PenjelasanPasal 30Ayat (3) danPasal 13(1)b
Mempengaruhi rahasiakepemilikan
perusahaan/rahasiapemuliaan yang akanmenyebabkan
persaingantidak sehat
Sampaidenganmasa
perlingdungan PVT berakhir(Tanaman Tahunan25 Tahun, TanamanSemusim20 Tahun)
3. DokumenPermohonan Hak PVT (kerahasiaan varietasdan seluruh dokumenpermohonan PVT)
Huruf b UU Nomor29 Tahun2000tentangPerlindunga
n Varietas Tanaman
Pasal 23,Pasal 30,PenjelasanPasal 30
Ayat (3) danPasal 13(1)b
Dapatmengakibatkanpersaingan yang tidaksehat dankerugian
materiil
Sampaidengandiumumkannyapermohonan HakPVT
kepadapublik
E. Pengadaan
Barang/Jasa
1. Rincian HargaPerkiraan Sendiri(HPS)
Huruf idan j
PerpresNomor 54 Tahun 2010tentangPengadaan
Barang/ Jasa
PemerintahPasal 6Huruf b
Menimbulkan penilaian yang tidakobyektif,mengham
batkesuksesan
kebijakankarenaadanyapengungkapan prematur
Mutlak/ Tidak Terbatas
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
7/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
Menimbulkanpersaingantidak sehat
dalamprosespengadaan
barang/ jasa.
2. Dokumen Kontrak Huruf idan j
UU Nomor 5 Tahun 1999tentangLaranganPraktek
MonopolidanPersaingan
Usaha TidakSehat Pasal23
PerpresNomor 54
Tahun 2010tentangPengadaanBarang/ JasaPemerintah
Pasal 6Huruf b
Munculpersaiangan yang tidaksehat
Mutlak/ Tidak Terbatas
F. Keuangan danKeuangan
1. Data pendukunghasil pemeriksaanatas pengelolaan dantanggung jawabkeuangan (contoh :
kuitansi, SPP, SPM,
dan SP2D)
Huruf j UU Nomor 7 Tahun 1992
jo. UUNomor 10 Tahun 1998tentang
PerbankaNPasal 1Angka 28,Pasal 40.
Informasiterkaitdenganidentitasrekening
orang/
badan
20 Tahun
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
8/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
2. Hasil pemeriksaanreguler oleh Itjen(LHP)
Huruf adan i
PeraturanMenpanNomorPER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode EtikPengawas
Penyalahgunaan pihaklain
Mutlak/ Tidak Terbatas
3. Hasil pemeriksaankasus
Huruf adan i
Peraturan
MenpanNomorPER/05/M.PAN/03/2008 tentang
StandarAuditPengawas
InternPemerintah(Lampiran4500)
Merugikan
prosespenyusunankebijakankarena adapengungkap
an prematur
Mutlak/
Tidak Terbatas
4. Laporan HartaKekayaan Pejabat
Huruf h KeputusanKPK NomorKep.07/KPK
/02/2005tentangPengumuman danPemeriksaan LaporanHarta
KekayaanPenyelenggara NegaraPasal 5 Ayat(7)
Dapat
mengungkapkan
rahasiapribadipejabat/pegwai danuntuk
menghindarikejahatan
Pegawai/
pejabat yangrahasianyadiungkapmemberikanpersetujuan tertulis
5. Laporan Hasil Audit
Aparat Pengawas
Fungsional
Huruf a
dan i
Peraturan
Menpan
NomorPER/04/M.PAN/03/2008 tentangKode EtikPengawas
Penyalahgu
naan pihak
lainDapatmemberikan
citra yangnegatif terhadapinstitusi
Mutlak/
Tidak
Terbatas
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
9/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
6. Laporan Hasil
pemeriksaan danlaporan Hasilpengawasan melalui
Audit : Kinerja, reviumeliputi keuangandan barang,investigasi, evaluasi,pemantauan;
Kegiatan Pemeriksaandan PengawasanInternal Pemerintahlainnya berupa
asistensi, sosialisasi,dan konsultasiterhadap tugas danfungsi penyelenggara
organisasi dalamrangka memberikankeyakinan yangmemadai
Huruf adan i
Lampiran
PermentanNomor 05tahun 2008
tentangStandarAuditAparatPengawasanInternalPemerintahNomor 4500
Penyalahgu
naan oleh
pihak lain
Merugikanprosespenyusunankebijakankarena adanpengungakapanprematur
Dapatmenghambat prosespenyelesaian kerugiannegara
Dapatmengungkap datarahasiapribadi yangberkaitandengankondisikeuangan,aset danpendapatan
seseorangansertariwayat dankondisi
anggota
keluarga
Dapat
menungkapsurat-surat yang
bersifat
rahasia yangberkaitantentang dan
kerugiannegara,seperti
Tidak Terbatas
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
10/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
surat dariBPK-RI danBPKP.
7. Laporan TindakLanjut Hasil
Pemeriksaan yangbelum diserahkan ke
Badan Pemeriksakeuangan (BPK)
Huruf adan i
UU Nomor15 Tahun2004tentang
PemeriksaanPengelolaan Tanggung jawab
KeuanganNegara
LampiranKeputusan
Menpan
Nomor 40 Tahun 2004tentangPelaksana
an,Pemantau
an danPelaporan, TindakLanjut HasilPemeriksa
an BPKpada
InstansiPemerintah
Penyalahgu
naan oleh
pihak lain
Merugikanprosespenyusunankebijakan
karenaadanyapengungkap
an prematur
Dapatmenghambat proses
penyelesaian kerugiannegara
Dapatmengungkap datarahasiapribadi yangberkaitandengankondisi
keuangan,aset danpendapatanseseorangansertariwayat dankondisianggota
keluarga
Dapat
menungkapsurat-surat yangbersifat
rahasia yangberkaitantentang dan
Tidak Terbatas
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
11/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
kerugiannegara,sepertisurat dariBPK-RI danBPKP.
G. Lain-lain1. Akses Ruang Server Huruf j UU Nomor
11 Tahun2008tentangInformasi
dan TransaksiElektronikPasal 30 s.d37
Tindak
kriminalpengrusa
kan danpencuriandata
Mutlak/
Tidak Terbatas
2. Internet Protocol (IP) Address
Huruf j UU Nomor11 Tahun2008
tentangInformasidan TransaksiElektronikPasal 30
Penerobosa
n/penya-lahgunaan
akses
Mutlak/
Tidak Terbatas
3. Sistem Management
Database
Huruf j UU Nomor
11 Tahun2008tentangInformasidan TransaksiElektronikPasal 30
Penyalahgu
naan olehpihak lain
Mutlak/
Tidak Terbatas
4. Kode Akses
Elektronik
Huruf j UU Nomor
11 Tahun
2008tentangInformasidan TransaksiElektronikPasal 1Angka 16
Penyalahgu
naan oleh
pihak lain
Mutlak/
Tidak
Terbatas
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
12/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
5. DokumenPendaftaranPupuk/Pestisidatermasuk Formula
Huruf b PermentanNo.08/Permentan/SR.140/2/2007tentang TatacaraPendaftaranPupuk Pasal17, Pasal
20, Pasal 21
Dapatmenimbulkanpersainganusaha tidaksehat
Tertutup, Terbatas
6. Laporan PengawasanPupuk/Pestisida Termasuk Formula
Huruf a PP Nomor77 Tahun2005
tentangPenetapan
Pupuk
BersubsidisebagaiBarangDalam
PengawasanPasal 2
Dapatmenimbulkanpersainganusaha tidaksehat
Tertutup, Terbatas
7. Dokumen Audit
Internal terhadapKelembagaan, Prosesdan Hasil Karantina
Huruf b Dapat
menimbulkanpersaingantidak sehat
Tidak
Terbatas
8. Hasil UjiLaboratorium, Data Teknis HasilPengujian, Data
Sampel Positif danLokasi Penyimpanan
Perkarantinaan
Huruf b Dapatmenimbulkanpersaingan
tidak sehat
Tidak Terbatas
9. Penelitian tentangAgens PengendaliHayati (APH) yangbelum dipublikasikan
Huruf d Dapatmerugikannegara danpenemu
Tidak Terbatas
10. Hasil PengujianLaboratorium baikpengujian benih,proteksi dan pestisida
Huruf b Dapatmenimbulkanpersaingantidak sehat
Tidak Terbatas
8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan
13/13
NO Materi/InformasiPublik yang
Dikecualikan
Alasan Pengecualian Dampakapabila
informasitersebut
tidaktertutup
JangkaWaktu
Informasi yang
Dikecualikan
Pasal 17UU KIP
PeraturanPerundang-
undanganlainnya
11. Usulan PelepasanVarietas Baru
Huruf b PermentanNomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentangPengujian,
Penilaian,Pelepasan,
danPenarikanVarietas
Dapatdiperjualbelikanterhadapvarietas yang akandilepas
Kemungkin
an bisadilepaspihak lain/negara lain.
SetelahVarietasDilepas
12. Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai
Huruf b Disalahgunakandalampenggunaanpupuk
Setelahanalisaselesai
13. Hasil Analisis MutuPestisida/APH yangsedang dikerjakan diLaboratorium
Huruf b Dapatmengganggu sistemanalisis
mutu
Setelahprosesselesai
a.n. MENTERI PERTANIAN,SEKRETARIS JENDERAL
TTD
HARI PRIYONONIP 19581214. 198403.1.002
Top Related