KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269, Kode Pos 50275 Telepon 024-7460020 Fax. 024-7460013 laman: undip.ac.id
SALILINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 478/UN7.P/HK/2014
TENTANG
PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,
Menimbang : a. bahwa dalam menjaga etika dan disiplin profesi yang
terkait dengan perilaku pelayanan pelanggaran standard profesi, perlu dibentuk Komite Etik dan Hukum;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2/V/PB/2013 dan Nomor 38 Tahun 2013
SALINAN LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 478/UN7.P/ HK/2014 TENTANG :
PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
TUGAS, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWAJIBAN KOMITE 1. Tugas Komite Etik dan Hukum secara umum yaitu membantu Direktur
dalam menerapkan Kode Etik dan Hukum Baik diminta maupun tidak
diminta.
2. Secara khusus Komite Etik dan Hukum memiliki tugas, wewenang dan
tanggung jawab :
A. Melakukan pembinaan insan dalam secara komprehensif dan
berkesinambungan, agar setiap individu menghayati dan
mengamalkan etik sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-
masing di Rumah Sakit Nasional Diponegoro
B. Komite Etik dan hukum dalam pembinaan melakukan upaya preventif,
persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan atau pelanggaran kode etik dan hukum.
C. Komite Etik dan Hukum dalam melaksanakan pembinaan dapat
dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus dan seminar.
D. Komite Etik dan Hukum memberi nasehat, saran, dan pertimbangan
terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Direktur.
E. Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terkait
dengan etika Rumah Sakit.
F. Menangani masalah etik dan hukum yang muncul didalam Rumah
Sakit Nasional Diponegoro.
G. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan etik dan hukum kepada
pihak yang membutuhkan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
H. Membantu menyelesaikan perselisihan atau sengketa medik yang
terjadi di lingkungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik dan Hukum wajib
menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan
Komite Medik serta struktur organisasi lain di Rumah Sakit Nasional
Diponegoro sesuai dengan tugas masing-masing bagian.
Top Related