Kebijakan Perumahan dan Penanganan

Permukiman Kumuh Perkotaan

M. Jehansyah Siregar, Ph.D

Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman –

Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan

(KKPP – SAPPK)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

18 September 2012, Hotel Putri Duyung,

Ancol, Jakarta ?

Kriteria Kumuh

(The Challenge of Slums, UN-Habitat Global Report 2003)

1. Lack of basic services 2. Substandard housing or inadequate building structures 3. Overcrowding and high density 4. Unhealthy living conditions and hazardous locations 5. Insecure tenure; irregular or informal settlements 6. Poverty and social exclusion 7. Minimum settlement size

? HUD

Good Housing and Urban Development Governance

(UN-Habitat Global Report 2003)

Kebijakan Perumahan dan Penanganan

Permukiman Kumuh Perkotaan

Population Growth, Poverty,

and Lack of Resources

Lack of Coordination

Rapid Urban Growth

Huge Social & Resources

Inequalities

Masalah Kebijakan Perumahan dan Perkotaan

HUD PROBLEMs.

Appropriate HUD problems identification

Extremely Conflicting Interests

? Social

Segregation & Frustration

Fragmented Governance

LOW CAPACITY

of HUD

Mismanagement in HUD dev.

?

?

DIMENSI SOSIAL

PENILAIAN KUMUH

DARI SUDUT PANDANG

PROYEK PENGADAAN TAHUNAN

DINAMIKA EKONOMI

DIMENSI SPASIAL

Stratifikasi Sosial Karakter Sosial Masyarakat Kota

Lap.& Tenaga Kerja Informalitas Kota Pasar Perumahan

Lokasi Tipologi Skala dan ukuran

? ? ?

infrastruktur

RESPON KEBIJAKAN

slum upgrading project based

Pembiayaan Perumahan

Lapangan kerja

Housing-transport, Housing choices, Spt. Plan, Land-use

Debt creating, Fund mobilization Housing Banking

Lap kerja baru, Pemberdayaan Peran perumahan

TANAH

Secure tenure, Diverse Tenureship,

Inisiatif Lokal

Kota Inklusif, Partisipatif, Pro-poor

?

?

? ?

?

Lack of Project

Resources

Lack of PROJECT Coordination

Huge and Complex Project

Management

PENDEKATAN PROYEK

Proyek sebagai pendekatan adalah masalah, Orientasi

Kurva S dalam Manpro

Piecemeal, annual cycle

Tend to be scaled up

easily

Kelemahan Pendekatan Proyek

without institutionalization

Inter-organisationalFragmentation

Dependency on projects

Quasi Participatory

Increase of Debt

Conflict of Interests

Funding resource

from LOAN

Weak Justification on success

project

Reverse Justification to policy and

strategy

KKPP - ITB

ORGANISASI

KOMUNITAS

Sumber Daya

PROYEK

Masa PROYEK

EXIT

DEKLINASI

Kelemahan Pendekatan Proyek tanpa proses institutionalisasi

Melemahnya Organisasi Komunitas

KKPP - ITB

Pengembangan Organisasi Komunitas sebagai tujuan utama

ORGANISASI

KOMUNITAS

& PROGRAM

ORGANISASI

PROYEK

Organisasi Komunitas yang terus bertumbuh dan berkembang dengan bertumpu pada komunitas dengan dukungan proyek secukupnya (secara tidak langsung atau bahkan terselubung).

Organisasi komunitas tidak boleh menjadi bagian dari organisasi proyek tertentu

TOWARDS CITIES

WITHOUT SLUMS

HOUSING & URBAN Dev.

POLICY

Huge Social & Resources

Inequalities

1. IDENTIFIKASI MASALAH HUD SECARA TEPAT

Extremely Conflicting Interests

Social Segregation &

Frustration

Fragmented Governance

LOW CAPACITY

of HUD

Mismanagement in HUD dev.

DIMENSI SOSIAL

PENILAIAN KUMUH

CITY-WIDE, SUSTAINABLE

URBAN DEVELOPMENT, HOUSING FOR ALL

DINAMIKA EKONOMI

DIMENSI SPASIAL

Stratifikasi Sosial Karakter Sosial Masyarakat Kota

Lap.& Tenaga Kerja Informalitas Kota Pasar Perumahan

Lokasi Tipologi Skala dan ukuran

infrastruktur

RESPON KEBIJAKAN

HUD CITIES WITHOUT SLUMS

Pembiayaan Perumahan

Lapangan kerja

Housing-transport, Housing choices, Spt. Plan, Land-use

Debt creating, Fund mobilization Housing Banking

Lap kerja baru, Pemberdayaan Peran perumahan

RUMAH & TANAH

Housing Standard Secure tenure, Diverse Tenureship,

Inisiatif Lokal

Kota Inklusif, Partisipatif, Pro-poor

KONSEP KEBIJAKAN

1. TERPADU. Kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman yang terpadu dengan sektor lainnya terkait input sumberdaya kunci perkim.

2. KOTA BEBAS KUMUH. Sasaran kebijakan adalah kota-kota Indonesia yang terbebas dari lingkungan permukiman kumuh, dan rumah layak dan terjangkau bagi semua.

3. BASIS HAK DASAR. Memenuhi, jika tidak mampu, Melindungi, jika tidak mampu, Menghormati (SNPK, 2005).

4. ORIENTASI KEBUTUHAN Berorientasi pemenuhan kebutuhan daripada sebatas menyerahkan ke pasar. (Penggunaan golongan pendapatan termasuk yang mana?)

5. FORMALISASI atau REGULARISASI. Integrasi sistem informal dengan sistem formal perkotaan.

KKPP - ITB

3 PILAR TERPADU PENANGANAN PERMUKIMAN SQUATTER

Kawasan

Baru

Resettlement

Urban Re-

development

Prakarsa KOTA

BEBAS KUMUH/

SQUATTER

IN SITU

EX SITU

INSPEKSI

PERE MAJAAN

PEMBER DAYAAN

SOSIAL - EKONOMI

INFILL dalam kota

LISIBA pinggir kota

KASIBA Kota Baru

PRAKARSA KOTA BEBAS KUMUH

PEMBAGIAN PERAN ANTAR-INSTANSI PEMERINTAH

BAPPENAS

POLICY AND ACTION PLAN

(SAPOLA), POKJA

REVITALISASI

KELEMBAGAAN

BUMN PERUMAHAN

BALEDAYA PERUMAHAN,

KEMENPERA

PILOTING IN 3 CITIES,

CAPACITY BUILDING

PU CIPTA KARYA

PILOTING IN 3 CITIES,

CAPACITY BUILDING

TERIMA KASIH atas perhatiannya