KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERCEPATAN BERUSAHA
DI KABUPATEN KAMPAR
BANGKINANG, SEPTEMBER 2019
HAMBALI, SE, MH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KABUPATEN KAMPAR
LATAR BELAKANG
Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Peraturan
Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta
perobahan nomenklatur OPD DPM-PTSP Kabupaten Kampar berdasarkan
Permendagri No. 100 tahun 2016 tentang Nomenklatur DPM-PTSP Propinsi dan
Kabupaten Kota. Untuk itu sudah terjadi perobahan mendasar pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten
Kampar dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kampar
2. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Pelaksanaan Pengaduan
4. Pembentukan Tim Satgas Kabupaten
5. Kelembagaan (Struktur Organisasi Perangkat Daerah DPM-PTSP Kab. Kampar
pasca PP 18 tahun 2016).
6. Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada penerbitan perizinan
7. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Perizinan
8. Kendala dan Permasalahan
9. Kesimpulan dan Saran
3
Dalam menentukan besaran investasi di setiap kabupaten kota dapat dilihat dengan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap perusahaan yang menyampaikan laporan berdasarkan periode yang ditetapkan dalam Peraturan BKPM No. 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tatacara pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang disampaikan secara online. Dan dapat juga dilihat dari rencana investasi yang tertera pada Izin Prinsip PM / Izin Usaha PM dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang beroperasi di Kabupaten Kampar, dapat di jelaskan sebagai berikut : Realisasi Invetasi PMA dan PMDN untuk wilayah Kabupaten Kampar menurut data umum yang dirilis dari NSWI BKPM Pusat dengan system online dari tanggal 1 januari 1999 s/d Desember 2018. dapat dijelaskan sebagai berikut : U-02
1. PERKEMBANGAN INVESTASI
1. Berdasarkan Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal Rencana investasinya rekap dari Januari 1999 sampai Desember 2018 berjumlah $. 1.513.915.400 dengan jumlah 72 proyek dan tenaga kerja 6.129 org WNI dan 165 org WNA . (Daftar terlampir)
2. Berdasarkan Izin Usaha (IU) Penanaman Modal, Investasinya rekap dari Januari 1999 sampai Desember 2018 berjumlah 25 proyek dengan investasi $ 407.565.000,- , jumlah tenaga kerjanya 3.275 0rang WNI dan tenaga kerja asing 37 orang.
A. Penanaman Modal Asing (PMA)
Catatan : Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi dan tenaga kerja perusahaan di seluruh lokasi proyeknya. Jadi untuk menentukan investasi khusus untuk Kampar dapat dilihat dari LKPM setiap perusahaan yang beroperasi di Kampar, beradasarkan periode laporannya.
1. Berdasarkan Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal, Rencana investasinya rekap dari Januari 1990 sampai Oktober 2018 berjumlah Rp. 31,471 Triliun,- dengan jumlah proyek189 Izin, jumlah tenaga kerjanya 102.977 org WNI dan 467 org WNA. (Daftar terlampir)
2. Berdasarkan Izin Usaha (IU) Penanaman Modal, Investasinya rekap dari Januari 1999 sampai Desember 2018 berjumlah 42 Izin Usaha (37 Perusahaan) dengan investasi Rp. 11.380.306.900.000,- jumlah tenaga kerjanya 8.820 org WNI dan tenaga kerja asing 146 orang WNI. (Daftar Terlampir).
Catatan : Data ini berdasarkan Izin Penanaman Modal yang ada pada data NSWi Bkpm sedangkan untuk data lapangan ditemukan masih banyaknya perusahaan tidak memiliki IP/PPM/IU yang di daftarkan secara online melaui aplikai SPIPISE.
B. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2014 2015 2016 2017 2018
Proyek 11 23 27 29 30
Investasi (US$.Ribu) 17,558.8 29,572.5 5,157.2 20,777.6 29,442.9
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
0
10
20
30
40
NSW
I BK
PM
RI
LKPM Online
2014 2015 2016 2017 2018
Proyek 18 9 26 32 31
Investasi (Rp. Juta)105,265.5977,239.5403,392.1800,605.4353,731.7
0.0
200,000.0
400,000.0
600,000.0
800,000.0
1,000,000.0
1,200,000.0
0
5
10
15
20
25
30
35
Nsw
i BK
PM
RI
LKPM Online
Realisasi Investasi tahun 2018
NO TRIWULAN
PMA
PMDN
Total Investasi (Dalam US$. Ribu)
Jumlah Perusahaan yg
Melapor
Total Investasi (Dalam Rp.
Juta)
Jumlah Perusahaan yg
Melapor
1 I 0,00 5 47.225,80 10 2 II 27.660,20 30 296.107,10 31 3 III 57.103,10 11 8.591,70 9 4 IV 3.375,30 19 3.807,10 31
TOTAL 88.138,60 355.731,70
Berdasarkan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tahun 2018 dengan jumlah proyek dari bulan januari 2018 s/d Desember 2018 sebagai berikut :
Realisasi Investasi tahun 2019
NO TRIWULAN
PMA
PMDN
Total Investasi (Dalam US$. Ribu)
Jumlah Laporan
Total Investasi (Dalam Rp. Juta)
Jumlah Laporan
1 I 786,5 15 62.396.500.000 20 2 II 34.380. 18 984.122.300.000 26
TOTAL 1.018.502.300.000 44
Berdasarkan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tahun 2019 dengan jumlah proyek dari bulan januari 2019 s/d Juli 2019 (tw II ) sebagai berikut :
KABUPATEN KOTA DI PROPINSI RIAU
FIRSTUP
CONSULTANTS 11
178,854,200,000; 245,312,700,000;
TRIWULAN II 2019 : Peringkat, Lokasi, Sektor, Negara Asal, dan Penyerapan Tenaga Kerja
Realisasi Triwulan II 2019 : berdasarkan LOKASI
PMDN + PMA PER LOKASI TW II 2019
Rokan Hulu; lainnya;
2% 2%
Dumai; 990,924,600,000;
10%
Kampar; 1,018,502,300,000;
10%
Pelalawan; 6,231,269,800,000;
63%
Indragiri Hulu; 1,309,426,400,000;
13%
177,436,700,000; 186,056,700,000;
1,308,392,900,000, 6,101,872,300,000,
TRIWULAN II 2019 : Peringkat, Lokasi, Sektor, Negara Asal, dan Penyerapan Tenaga Kerja
Realisasi Triwulan II 2019 : berdasarkan LOKASI
PMDN PER LOKASI TW II 2019
Rokan Hulu; lainnya;
2% 2% Dumai;
342,515,100,000; 4%
Kampar, 984,122,300,000,
11%
Indragiri Hulu, Pelalawan,
14% 67%
FIRSTUP
CONSULTANTS 13
TRIWULAN II 2019 : Peringkat, Lokasi, Sektor, Negara Asal, dan Penyerapan Tenaga Kerja
Realisasi Triwulan II 2019 : berdasarkan LOKASI
PMA PER LOKASI TW II 2019
Pekanbaru;
32,278,500,000; Siak; 4% 16,918,500,000;
2% Lainnya,
12,510,000,000, Kampar; 1%
34,380,000,000; 4%
Pelalawan; 129,397,500,000;
15%
Dumai; 648,409,500,000;
74%
FIRSTUP
CONSULTANTS 24
Siak;
JANUARI - JUNI 2019 : Peringkat, Lokasi, Sektor, Negara Asal, dan Penyerapan Tenaga Kerja
Realisasi JANUARI - JUNI 2019 : berdasarkan LOKASI
PMDN + PMA PER LOKASI JANUARI - JUNI 2019
lainnya, 3,201,717,300,000,
16%
1,187,437,800,000; Pelalawan, 6% 9,938,591,100,000,
51% Indragiri Hulu;
1,332,623,000,000; 7%
Bengkalis; 1,563,786,700,000;
8%
Dumai; 2,377,441,800,000;
12%
FIRSTUP
CONSULTANTS 24
Siak;
JANUARI - JUNI 2019 : Peringkat, Lokasi, Sektor, Negara Asal, dan Penyerapan Tenaga Kerja
Realisasi JANUARI - JUNI 2019 : berdasarkan LOKASI
PMDN + PMA PER LOKASI JANUARI - JUNI 2019
lainnya, 3,201,717,300,000,
16%
1,187,437,800,000; Pelalawan, 6% 9,938,591,100,000,
51% Indragiri Hulu;
1,332,623,000,000; 7%
Bengkalis; 1,563,786,700,000;
8%
Dumai; 2,377,441,800,000;
12%
FIRSTUP
CONSULTANTS 32
JANUARI - JUNI 2019 : Peringkat, Lokasi, Sektor, Negara Asal, dan Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan Tenaga Kerja JANUARI - JUNI 2019 : Berdasarkan Lokasi
◦ Dengan di undangkannya PP. 24 / 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), maka terjadi perobahan mendasarkan mulai dari norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) disetiap kementerian. Dan DPM-PTSP Kabupaten Kampar sudah melaksanakan dan menyesuaikan dengan aplikasi OSS dan sudah menerbitkan 667 NIB pada tahun 2018.
Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan aplikasi OSS tersebut yaitu :
1. Kesulitan mengases aplikasi karena jaringan internet dan jaringan aplikasi yang sering bermasalah.
2. Tidak semua masyrakat tahu dan bisa untuk mengases OSS secara online.
3. Pelaku usaha belum faham tentang alur dan prosedur untuk mengaktifkan komitmen pada aplikasi OSS sehingga banyak dari investor belum memenuhi komitmen pada aplikasi OSS.
4. Tidak semua izin dapat diterbitkan melalui OSS.
5. Untuk aplikasi pembayaran retribusi daerah belum terkoneksi dengan aplikasi OSS, sehingga pembayaran kewajiban derah masih bersifat manual.
6. Belum semua personil pelaksana layanan pada DPM-PTSP paham dan mengerti terhadap aplikasi layanan OSS.
7. Banyak NIB yang diterbitkan belum dapat memenuhi komitmen sesuai yang dipersyaratkan dalam sistem aplikasi OSS.
8. Banyak ditemukan dari pihak investor salah dalam menginputkan data ( PT ) tetapi yang diinput pada perseorangan.
9. Banyak ditemukan perusahaan yang beroperasi di Kampar tidak mendaftarkan lokasi proyek yang berada di Kampar, sehingga data OSS nya tidak masuk lagi ke Kampar.
10. Untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum bisa diterbitkan dgn OSS karena SIMBG belum berjalan secara efektif.
* Berdasarkan rekap Agustus 2018 s/d September 2019 jumlah NIB terbit untuk wilyah Kabupaten Kampar berjumlah 907 NIB untuk semu sektor, dengan jumlah rencana investasi Rp. 9.063 Triliun
Dengan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) 13,465 Orang dan tenaga kerja Asing ( TKA) 3,686 Orang.
Jumlah tenaga kerja dan investasinya masih bergabung dengan lokasi proyek di luar Kampar. Untuk melihat riilnya dapat dilihat pada laporan LKPM perushaan.
Agustus - Des
2018, 667
Januari , 181
Febuari, 209
Maret, 414
April, 0
Mei , 177
Juni , 234
Juli, 442
181 209
414
44
177 234
442 362
418
828
220
354
468
884
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli
GRAFIK NIB
NIB
KOMITMEN
21
No Tahun Jumlah Izin/Non Perizinan
Keterangan
1 2013 3.060 Perbup No. 02/2013 29 Izin
2 2014 3.628
3 2015 3.511
4 2016 3.080 No. 56 tahun 2015
5 2017 4.275 Perbub 53/2017
6 2018 4.066 PP. 24/2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perizinan/Non Perizinan 3,060 3,628 3,511 3,080 4,275 4,066
3,060 3,628 3,511 3,080
4,275 4,066
0
2,000
4,000
6,000
Perizinan/Non Perizinan
Perizinan/Non Perizinan Linear (Perizinan/Non Perizinan)
Tabel Realisasi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Tahun 2013 s/d 2018 (sebelum OSS)
JUMLAH PERIZINAN INVESTASI PERTAHUN
Perizinan dan Non Perizinan tersebut terdiri dari TDP, NIB, Izin Lingkungan, Izin Lokasi, IMB, TDG, TDU, TDUP dan periznan lainya.
NO J E N I S P E R I Z I N A N 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Izin Prinsip Penanaman Modal/PPM 27 29
2 Izin Lokasi Belum dilimpahkan 23 19
3 Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)
4 Surat Izin Usaha Perdagangan 626 559 712 585 480 605 486
5 Tanda Daftar Perusahaan/NIB 665 605 712 645 492 626 1777
6 Tanda Daftar Gudang 18 9 42 38 15 12 11
7 Tanda Daftar Industri / IUI 46 38 45 19 30 43 41
8 Izin Gangguan (HO) 840 769 805 767 598 Suda dicabut
9 Izin Reklame 906 870 1108 1.147 1233 1.375 1.110
10 Izin Praktek Dokter 109 68 94 194 148 238 151
11 Izin Praktek Bidan 124 107 86 94 61 779 377
12 Izin Toko Obat 13 13 8 9 8 28 52
13 Rekomendasi Rumah Makan dan Restoran 11 7 5 7 6 9 3
14 Rekomendasi Air Minum dan Isi Ulang 21 15 11 6 9 6 3
15 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 4 7
16 Izin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUPM)
17 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
TOTAL 4.098 3.060 3.628 3.511 3.080 4.275 4.066
J U M L A H I Z I N Y A N G D I T E R B I T K A N B E R D A S A R K A N J E N I S P E R I Z I N A N
No SEKTOR JMLH KET
1 2 3 4
1 Perkebuanan 103 terdaftar
2 Pabrik PKS 38 terdaftar 3 Pabrik Karet 4 terdaftar 4 Pertambangan dan Galian C 30 terdaftar 5 Kehutanan 16 terdaftar 6 Perumahan 130 Pengembang 7 SPBU/SPE 21 terdaftar 8 Peternakan dan Pertanian 9 terdaftar 9 Perdagangan 10 Agen Lpg/SPBE 12 terdaftar 11 Indutri (Menengah ketas) 90 terdaftar 10 Per Bankan 14 terdaftar
11
Wisata, Perhotelan dan Restoran 31 terdaftar
Jumlah 526
BERDASARKAN DATA REALISASI INVESTASI REAL DI LAPANGAN YANG BERSUMBER DATA BERBAGAI DARI DINAS TERKAIT SEPERTI : DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, PARIWISATA, INFOKOM DAN PERINSTRIAN PADA TAHUN 2018. BERDASARKAN SEKTORNYA SEBAGAI BERIKUT (Daftar Terlampir):
Catatan : Dari seluruh proyek yang beroperasi di Kabupaten Kampar, Masih banyak pihak investor yang tidak memeiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha penanaman modal. - NIB = 907 - IP PM = 189 - IU PPM = 52 - NIB UMKM = 36 Dari semua izin yang ada tidak sampai 10 % yang menyampaikan LKPM secara online. Dan masi ada juga pelaku usaha yang belum mendaftarkan izinnya secara online.
Perkebuanan
19% Pabrik PKS &
Karet
8%
Pertambangan
dan Galian C
7%
Kehutanan
3%
Perumahan
/Tower
24%
SPBU
4%
Peternakan
dan
Pertanian
2%
Perdagangan
5%
Agen Lpg/SPBE
2% Indutri
17%
Per Bankan
3%
Pariwisata,
Perhotelan dan
Restoran
6%
Ketersediaan Lembaga Pengaduan
Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan, DPM-PTSP Kab. Kampar telah memilliki Loket
Layanan Pengaduan (HELP DESK) berdasarkan :
1. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 800/BPPT-PM/039, tanggal 27 Mai 2015 tentang Mekanisme
Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar
2. Surat Keputusan Bupati Kampar No : Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan
Investor Kabupaten Kampar ( Investor Complaint Service Board Of Kampar ) yaitu sebagai berikut:
1. SOP LAYANAN PENGADUAN DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR
Jenis Layanan Pengaduan (melalui Langsung dan Tidak Langsung)
a. Secara Langsung
- Kotak Saran
- Loket Pengaduan
b. Tidak Langsung
- SMS Gate Way (ketik: INFO kirim 08………………)
- Website : dpmptsp.kamparkab.go.id - Email : [email protected]
http://sipinter.kamparkab.go.id
- Facebook dpm-ptsp kab. kampar
- Surat
- Profil Video @youtube.com
3. Pelaksanaan Pengaduan
mailto:[email protected]://sipinter.kamparkab.go.id/http://sipinter.kamparkab.go.id/
TIM PENGADUAN
cek administrasi
Cek ke lapangan
Koordinasi dinas
terkait
LOKET
PENGADUAN
KOTAK
PENGADUAN
TELEPHONE (0762)
322766
FAX (0762)
322767
SURAT DPM-PTSP
KAB.KAMPAR JL.
PROF. YAMIN, SH
NO. 768 BKN
26
PENGADU
27
Tugas Satgas Kabupaten/Kota pada Tahap I, Berdasarkan Permen :
1) Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
2) Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
3) Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.
4) Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
5) Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi).
4. Pembentukan Tim Satgas Kabupaten
1) Daftar seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya yang telah diajukan dan belum selesai.
2) Daftar seluruh perizinan diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
3) Daftar inventarisasi (stock opname) dari seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
4) Debirokratisasi proses dan waktu penyelesaian perizinan berusaha pada sektornya.
5) Perizinan yang telah diselesaikan (debottlenecking)
Output:
KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 570-670/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN KAMPAR, TANGGAL 27 DESEMBER 2017.
RANGKUMAN
1. Meminta dunia usaha yang belum memiliki NIB dan izin usaha penanaman modal wajib mengurusnya dan tidak memproses izin lokal lainya sebelum mempunyai izin yang dimaksud.
2. Peningkatan anggaran pengawasan dan personil serta sarana dan prasarana pendukung lainya di bidang pengawasan.
3. Pengajuan anggaran dan peningkatan volume sosialisasi dan pembinaan terhadap dunia usaha.
4. Penindakan tegas bagi dunia usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Tetap penanaman modal.
5. Peningkatan SDM personil dengan cara mengikuti diklat penanaman dan PTSP di BKPM pusat.
6. Mewajibkan setiap perusahaan/perorangan/koperasi/CV yang memiliki NIB wajib menyampaikan LKPM untuk investasi diatas 500 juta keatas.
7. Pengukuhan OPD berdasarkan Perbub 24/2017 8. Penyusunan perbub SOP yang mengacu pada PP. 24 / 2018. 9. Peningkatan koordinasi antar Instansi teknis dalam mempercepat proses
penyelesaian permasalahan rekomendasi.
30
JL. Prof. M. Yamin, SH NO. 16 TELP : 0762-20220
FAX : 0762-20220
BANGKINANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
Thank You
Website : dpmptsp.kamparkab.go.id Email : [email protected] http://sipinter.kamparkab.go.id
mailto:[email protected]://sipinter.kamparkab.go.id/
Top Related