KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN DAN PERLUASAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI INDONESIA
dr. Lily S.Sulistyowati, MM Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEMATIKA
PENDAHULUAN
STRATEGI PENGENDALIAN ROKOK
KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI TINDAK LANJUT PP NOMOR 109 TAHUN 2012
PENUTUP
PENDAHULUAN
Persentase Konsumsi
Tembakau
Penduduk Indonesia Usia ≥15
tahun, Tahun 1995 - 2013
53.4
62.2 63.1 65.6 65.8 66
1.7 1.3 4.5 5.2 4.1 6.7
27 31.5 34.4 34.2 34.3 36.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 2001 2004 2007 2010 2013
Laki2 Perempuan Lk+Prmpn
24.2
32.8 37.3 38.4 37.3
54.8
0.2 1.9 1.6 0.9 3.1
0.7
12.7 17.3 18.8 20.3 20.5
23.1
0
10
20
30
40
50
60
2001 2004 2007 2010 2013 2016*)
Laki-laki Perempuan
Persentase Perokok Remaja Indonesia Usia 15-19 tahun, Tahun 1995 - 2016
Sumber: SKRT (1995), SURKESNAS (2001, 2004), RISKESDAS (2007, 2010, 2013)- SIRKESNAS s.d. Desember 2016 Balitbangkes
KONDISI PEROKOK DI INDONESIA
Sumber: Riskesdas 2013
PREVALENSI PEROKOK
LAKI-LAKI ≥ 15 TAHUN
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
PapuaBali
Kalimantan SelatanKalimantan Tengah
Kalimantan TimurKalimantan Barat
DI YogyakartaJambi
DKI JakartaSulawesi Tenggara
Sulawesi BaratRiau
Bangka BelitungKepulauan Riau
Jawa TengahPapua Barat
Sulawesi UtaraSulawesi Selatan
Jawa TimurSumatra Utara
Sumatra SelatanBengkulu
Sulawesi TengahMaluku
LampungBanten
Sumatra BaratDI Aceh
Jawa BaratMaluku Utara
Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat
Gorontalo
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
JambiKalimantan Selatan
LampungJawa Timur
Sulawesi SelatanKepulauan Riau
Kalimantan TimurJawa Tengah
Sulawesi BaratSulawesi Tenggara
DI YogyakartaBanten
DKI JakartaBengkulu
GorontaloRiau
Bangka BelitungJawa Barat
BaliSumatra Selatan
Sumatra BaratSulawesi Tengah
Sulawesi UtaraNusa Tenggara Barat
Kalimantan TengahKalimantan Barat
Sumatra UtaraDI AcehMalukuPapua
Maluku UtaraPapua Barat
Nusa Tenggara Timur
PREVALENSI PEROKOK
PEREMPUAN ≥ 15 TAHUN
Data Riskesdas
2013
“Remaja hari ini
adalah pelanggan
tetap untuk hari
esok……”
Philip Morris 1981 Buku Fakta Tembakau Indonesia, Depkes RI 2004
Persentase Umur Mulai Merokok pada Laki-laki dan Perempuan di Indonesia
Target Marketing lebih Diarahkan Pada
Anak-anak
Persentase Usia Mulai Merokok di Indonesia
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013
ROKOK DAN ANAK SEKOLAH
Sumber: The Global Youth Tobacco Survey Indonesia tahun 2014 (GYTS 2014)
36.2% pelajar laki-laki
4.3% pelajar perempuan
20,3% dari total pelajar mengkonsumsi
produk tembakau, 18.3% merokok
69% pelajar pernah melihat seseorang
merokok di dalam gedung sekolah,
ataupun di luar gedung tetapi masih di
halaman sekolah
88,2% ingin berhenti merokok
24% di antaranya pernah mendapatkan
pertolongan / nasihat dari tenaga
profesional untuk berhenti merokok
TRANSISI EPIDEMIOLOGI
• Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat, di sisi
lain penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia
• Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (merokok,
pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, stress, dll)
Penyakit menular masih
tetap tinggi terutama
disebabkan adanya
beberapa penyakit
emerging dan re-emerging
yang timbul tanpa dapat
diduga
PENYAKIT UTAMA PENYEBAB KEMATIAN
9
PENYAKIT UTAMA
PENYEBAB KEMATIAN
PADA SEMUA UMUR
PENYAKIT UTAMA
PENYEBAB KEMATIAN
USIA 30 - 70 TAHUN
PREVALENSI FAKTOR RISIKO
DAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR
JANTUN
G
GAGAL
GINJAL
KANKER
STROKE
THALASSEM
IA
SIROSISHEPATIS
LEUKEM
IA
HEMOFIL
IA
KASUS 2014 3,418 1,152 702 436 61 76 32 15
KASUS 2015 6,342 2,218 1,394 861 119 129 66 28
BIAYA 2014 (Rp) 4,409 1,626 1,538 742 215 180 126 48
BIAYA 2015 (Rp) 6,938 2,784 2,470 1,155 448 255 189 101
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Biaya (dalam
Milyar R
upiah)
Beban penyakit katastropik termasuk Penyakit Tidak
Menular yang ditanggung oleh JKN tahun 2014-2015.
Kas
us (
dala
m r
ibua
n)
BEBAN BIAYA KESEHATAN
11
Goal 1 End Poverty Goal 2 End Hunger Goal 3 Well – Being Goal 4 Quality Education Goal 5 Gender Equality Goal 6 Water And Sanitation For All Goal 7 Affordable And Sustainable Energy Goal 8 Decent Work For All Goal 9 Technology To Benefit All Goal 10 Reduce Inequality Goal 11 Safe Cities And Communities Goal 12 Responsible Consumption By All Goal 13 Stop Climate Change Goal 14 Protect The Ocean Goal 15 Take Care Of The Earth Goal 16 Live In Peace Goal 17 Mechanisms And Partnerships To Reach The Goals
Indonesia
masih harus
menyelesaikan
agenda MDGs,
ditambah
dengan agenda
SDGs yang jauh
lebih banyak
dan
komprehensif
KONSENSUS GLOBAL
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030
MDGs berakhir 2015 Target yg belum tercapai
dilanjutkan di SDGs
STRATEGI PENGENDALIAN KONSUMSI
HASIL TEMBAKAU
Monitor konsumsi produk tembakau dan
pengendaliannya
Perlindungan dari paparan asap rokok
Optimalkan dukungan dan layanan berhenti
merokok
Waspadakan masyarakat akan bahaya
konsumsi tembakau
Eliminasi iklan, promosi dan sponsor produk
tembakau
Raih kenaikan pajak dan cukai tembakau
CATT: BEST BUY TOBACCO CONTROL
onitor konsumsi produk tembakau dan pengendaliannya
1. Penelitian oleh Badan Litbangkes dan
para akademisi
2. Review dan evaluasi oleh pemerintah
dan pemerintah daerah
3. Pemantauan oleh LSM dan
masyarakat
erlindungan dari paparan asap rokok KTR diberlakukan pada: Fasyankes,
Tempat proses belajar mengajar,
Tempat anak bermain,
Tempat ibadah,
Angkutan umum,
Tempat kerja
Tempat umum dan
Tempat lain yang ditetapkan
Pemda wajib menetapkan KTR di daerahnya
100% bebas asap rokok:
1.Tdk ditemukan orang merokok di
dlm gedung;
2.Tdk ditemukan ruang merokok di
dlm gedung;
3.Tdk tercium bau rokok;
4.Tdk ditemukan puntung rokok;
5.Tdk ditemukan penjualan rokok;
6.Tdk ditemukan asbak atau korek
api;
7.Tdk ditemukan iklan atau
promosi rokok;
8.Ada tanda dilarang merokok;
1. Disekolah : Screening anak sekolah kelas 4-5, 7 dan 10 atau yang sederajat Konseling membangun motivasi anak utk tidak merokok
2. Fasyankes Tingkat Pertama: Konseling bagi perokok membangun motivasi menciptakan lingkungan yang mendukung
3. Fasyankes Rawat Tingkat Lanjut: Konseling lanjutan Pengobatan spesialistik
Optimalkan dukungan dan layanan upaya berhenti merokok (UBM)
Layanan Berhenti Merokok melalui telpon tanpa bayar
Quit-Line 0800-177-6565
UBM sebagai sarana Tindak lanjut dari
penerapan KTR di daerah
Meningkatkan Promosi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
Mengembangkan iklan layanan masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas
Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan ILM baik melalui media cetak dan elektronik lokal maupun media iklan luar gedung seperti billboard dll.
Membudayakan kebiasaan hidup tanpa rokok
Pemda agar memobilisasi dana daerah
aspadakan masyarakat akan bahaya
konsumsi tembakau
liminasi iklan, promosi dan sponsor produk tembakau
3 Kab/Kota (Padang Panjang, Kulon Progo, dan Kota Bogor) dan 1 Provinsi (DKI Jakarta) telah membuat larangan iklan rokok luar gedung
Makin meningkatnya “kesadaran”
Pemerintah daerah
“melarang/membatasi” iklan rokok melalui
Peraturan yang ada di daerah.
KEBIJAKAN PERCEPATAN PERLUASAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI DAERAH
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN (2005-2024)
Masyarakat
Sehat yang
Mandiri
dan
Berkeadilan
RPJMN I
2005-2009
RPJMN III
2015-2019 RPJMN II
2010-2014 RPJMN IV
2020-2024
Pendukung/penunjang
Upaya
Kuratif
Universal
Coverage
PROGRAM INDONESIA SEHAT
RENSTRA
2015 - 2019
Pilar 1. Paradigma
Sehat
Program • Promotif -
preventif sebagai
landasan
pembangunan
kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat
• Keterlibatan lintas
sektor dan
masyarakat
Pilar 2. Penguatan Yankes
Program • Peningkatan Akses
terutama pada FKTP • Optimalisasi Sistem
Rujukan • Peningkatan Mutu
Pilar 3. JKN
Program • Benefit • Sistem
pembiayaan: asuransi - azas gotong royong
• Kendali Mutu dan Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
Tanda kepesertaan KIS
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
Penerapan
pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis
resiko kesehatan
(health risk)
PROGRAM PRIORITAS
Penurunan AKI dan AKB
Perbaikan Gizi khususnya stunting
Pengendalian Penyakit Menular
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, PPOK dan Kanker)
Penurunan Polusi Rumah
Tangga
50%
Cakupan Pengobatan Esensial dan
Teknologi PTM 80%
Cakupan Terapi Farmakologis dan
Konseling
50%
Peningkatan Diabetes/ Obesitas
0%
Penurunan Tekanan Darah
Tinggi
25%
Penurunan Konsumsi Tembakau
30%
Penurunan Asupan Garam
30%
Penurunan Kurang
aktifitas Fisik 10%
Penurunan Konsumsi
Alkohol
10%
Target Global PTM
25%
Penurunan
Kematian
Akibat PTM
hingga
tahun 2025
OPERASIONAL PARADIGMA SEHAT O
PE
RA
SIO
NA
L
PA
RA
DIG
MA
SE
HA
T
1. PREVENSI PRIMER
PROMOSI KESEHATAN
(Health Promotion)
Perlindungan Spesifik
(Specific Protection)
2. PREVENSI SEKUNDER
Early Diagnosis & Prompted Treatment
3. PREVENSI TERTIER
Disability Limitation
Rehabilitation
GERAKAN
MASYARAKAT
HIDUP SEHAT
PENDEKATAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
Posyandu, Posbindu PTM, PAUD,
Poskestren, UKS, UKK, dll
PUSKESMAS
1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu melakukan persalinan di Faskes
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5. Memantau pertumbuhan dan
perkembangan balita tiap bulan
Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak
6. Penderita TB Paru berobat sesuai
standar
7. Penderita hipertensi berobat teratur
8. Gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan
Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Keluarga mempunyai akses terhadap air
bersih
11. Keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban sehat
12. Sekeluarga menjadi anggota JKN
Perilaku dan kesehatan lingkungan
INDIKATOR KELUARGA SEHAT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
1. Peningkatan aktivitas fisik;
2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat
Menetapkan kebijakan dan
mengambil langkah-
langkah sesuai tugas,
fungsi, dan
kewenangan masing-
masing K/L untuk
mewujudkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
GUBERNUR a. Menyusun dan menetapkan
kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya
b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya
c. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Menteri Dalam Negeri
BUPATI /WALIKOTA
a. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman
b. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah
c. Melaksanakan kebijakan KTR
PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI INDONESIA
Saat ini sudah terdapat 245 peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terdiri dari:
Provinsi: Perda Provinsi: 9; Peraturan Gubernur: 6; Instruksi Gubernur: 1;
Kabupaten/Kota Perda Kab/Kota: 104; Perbup/Perwal: 99; SK Bup/Wali: 8 Instruksi Bupati/Wali: 7; SE Bupati/Wali: 11;
onitor implementasi Kebijakan KTR di Daerah
N = 671 N = 69 N = 190
Gambaran Status Implementasi KTR di 67
Kab/Kota Tahun 2016
Hasil Review Implementasi KTR
14%7%
79%
11%15%
37%
4% 2%
86%93%
21%
89%85%
64%
96%98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120% TidakImplementasi
Implementasi
Persentase (%) Sekolah Implementasi KTR berdasarkan Indikator di 67
Kab/Kota
Persentase (%) Faskes dan Tempat Kerja yang Implementasi KTR
berdasarkan Indikator di 67 Kab/Kota
IMPLEMENTASI KTR DI SEKOLAH
ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERDA KTR
ADVOKASI DAN SOSIALISASI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MELALUI SEMINAR ICTOH SEJAK
TAHUN 2014-2017
ICTOH 2014
ICTOH 2015 ICTOH 2016
SINERGI DAN HARMONISASI
DALAM PENGENDALIAN TEMBAKAU
PEMERINTAH, PROV,
KAB/KOTA
AKADEMISI - MASYARAKAT
MADANI
SEKTOR SWASTA
Nilai Sosial
Bersama
Komunitas
Hidup Sehat
Tanpa Rokok
KEMITRAAN DALAM PERCEPATAN PERLUASAN KAWASAN TANPA ROKOK
Mendorong pemerintah daerah untuk komit menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat tanpa merokok.
Mensukseskan upaya promotif-preventif dalam Pembangunan Kesehatan – termasuk promotif-preventif terkait pengendalian tembakau.
Membudayakan sungkan merokok
Layanan Berhenti Merokok melalui telpon tak bayar
Quit-Line 0800-177-6565 a
Top Related