Kebijakan DAK Fisik Tahun 2020 Melalui Aplikasi Krisna : DAK Bidang Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Bandung, 23 Mei 2019
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Direktorat Otonomi Daerah
1 Arah Kebijakan Umum
Dana Transfer Khusus 2020
Regulasi Terkait Dana Transfer Khusus
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
UU 33/2004
tentang Pemerintahan Daerah
UU 23/2014
tentang Dana Perimbangan
PP 55/2005
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional
PP 17/2017
tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2019
Perpres 141/2018
LANDASAN DASAR
Filosofi Dana Transfer Khusus
LANDASAN DASAR
Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional
(Sumber: UU No.33 Tahun 2004)
Sumber
APBN
Prioritas
Nasional
Urusan
Daerah
Kegiatan
Khusus
DAK Fisik Reguler DAK Fisik Afirmasi DAK Fisik Penugasan
Jenis DAK FISIK 2020
ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK 5
Mendukung pemenuhan sarana
dan prasarana dasar, yang
mendukung pelayanan publik.
Mendukung pemerataan
pelayanan dan mendorong
percepatan pembangunan di
daerah yang memiliki karakteristik
tertentu seperti daerah tertinggal,
terluar, perbatasan, dan
transmigrasi.
Mendukung tema prioritas nasional, pembangunan daerah berciri kepulauan serta Arahan Bapak Presiden lainnya.
Memperhatikan kinerja fisik dan anggaran masing-masing bidang
Memperhatikan ketersediaan data kondisi dan kebutuhanRefocusing berdasarkan efektivitas menu & kegiatan DAK
Arah Kebijakan Bidang
Bidang DAK Fisik Tahun 2020
ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK
7 (Tujuh) bidang
DAK Fisik Reguler
7 (Tujuh) bidang
DAK Fisik Afirmasi
Air Minum
Jalan
Sosial*
Pendidikan
Kesehatan
Sanitasi
Air Minum
Perumahan &
Permukiman
Transportasi
Perdesaan
Transportasi
Laut*
Pendidikan
Kesehatan
Sanitasi
Perumahan &
Permukiman
14 (Empat belas)
DAK Fisik Penugasan
Air Minum
Jalan
Pendidikan
Kesehatan
SanitasiTransportasi
Laut*
Pasar
Industri Kecil
dan Menengah
Pariwisata
Kehutanan &
Lingkungan Hidup
Kelautan &
Perikanan
Pertanian Irigasi
* Bidang baru DAK Fisik 2020
• Bidang DAK Sosial (Reguler), Bidang DAK Transportasi Laut (Penugasan dan Afirmasi) dan
Subbidang Keselamatan Jalan sebagai bidang dan subbidang baru DAK Fisik tahun 2020
• Adanya restrukturisasi jenis untuk DAK Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Industri
Kecil Menengah (IKM) yang berubah dari jenis reguler ke Penugasan. Tujuannya adalah agar jenis
reguler fokus kepada target pemenuhan pelayanan dasar sementara untuk jenis Penugasan
ditujukan untuk memenuhi target tematik sesuai Prioritas Nasional.
Perumahan &
Permukiman
Lokasi Prioritas DAK Afirmasi Tahun 2020
ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK 7
1) Sebagaimana amanat PP 78/2014 tentang Percepatan
Pembangunan Daerah tertinggal pasal 30, mengamanatkan bahwa
daerah tertinggal yang telah terentaskan diberikan pembinaan oleh
Menteri paling lama 3 tahun setelah terentaskan. Untuk itu, DAK
Afirmasi diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pembinaan
daerah tertinggal yang telah mendapatkan status terentaskan.
Daerah Tertinggal
122 Kabupaten Tertinggal1), difokuskan KTI
Perpres No. 131 Tahun 2015
Kawasan Perbatasan
Perka BNPP No 1 Tahun 2015
18 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kab/Kota
Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT
40 dari 111 (PKT) yang berpenduduk, di 27 Kab yangberada di luar Pulau Jawa-Bali, dan akan difokuskan di 11PPKT sesuai target RPJMN 2015-20192)
Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau KecilTerluar
Kawasan Transmigrasi63 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019
Kepmendes tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi
Afirmasi Papua
Seluruh Kab di Provinsi Papua dan Papua Barat
Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
2) Tahun 2019 menjadi tahun transisi penentuan lokasi sasaran
tahun 2020 -2024. Untuk itu, lokasi sasaran yang digunakan
mengacu pada lokasi yang telah ditetapkan pada TA 2015-
2019.
3) Total jumlah daerah yang menjadi lokus pelaksanaan DAK
Fisik Afirmasi TA 2020 adalah sebanyak 2.189 Kecamatan
di 186 Kabupaten/Kota di 29 provinsi,
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS
Tema“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”
PN 1 Pembangunan Manusia & Pengentasan Kemiskinan
PN 2
PN 3
PN 4
PN 5
Infrastruktur & Pemerataan Wilayah
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi & Kesempatan Kerja
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
Stabilitas Pertahanan & Keamanan
PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Sosial*
PP 1.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan
PP 1.3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Pendidikan
PP 1.4 Pengentasan Kemiskinan
PP 1.5 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Subbidang GOR
PN 2 Konektivitas dan Pemerataan
PP 2.1 Perluasan Infrastruktur DasarJalan, Sanitasi, Air Minum, Perumahan
Permukiman
PP 2.2 Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan BencanaDAK Afirmasi: Jalan, Sanitasi, Air Minum,
Perumahan Permukiman
PP 2.3Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung
Pertumbuhan EkonomiTransportasi Laut, Transportasi Perdesaan
PP 2.4 Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
PP 2.5 Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dukungan DAK terhadap Prioritas Nasional 1,2,3, & 4 (1/2)
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS
Prioritas Nasional DAK Fisik
Dukungan DAK terhadap Prioritas Nasional 1,2,3, & 4 (2/2)
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS
PN 3 Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
PP 3.1 Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
PP 3.2 Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil Pertanian
PP 3.3Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan
Lapangan Kerja
Pariwisata, Pasar, dan Industri Kecil dan
Menengah (Industri Kecil Menengah)
PP 3.4Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
PP 3.5 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
PP 4.1 Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan
PP 4.2 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Irigasi
PP 4.3Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru
dan Terbarukan (EBT)
PP 4.4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Lingkungan Hidup
PP 4.5 Penguatan Ketahanan Bencana
Prioritas Nasional DAK Fisik
2 Pengusulan melalui Aplikasi Krisna-DAK 2020
12
Penerapan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada
Proses Perencanaan DAK Fisik 2020
Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran) tetap dipergunakan dalam tahapan perencanaan hingga
penganggaran DAK Fisik Tahun 2020.
Tahap Perencanaan- Penganggaran DAK Fisik 2020 dalam Sistem Informasi KRISNA-DAK
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS
1 Pengusulan DAK Fisik
Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA
2 Verifikasi Usulan Kegiatan
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat (Kementerian dalam negeri) melalui aplikasi Krisna
3 Penilaian Awal Kegiatan
Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan, K/L Teknis Pengampu dan melakukan penilaian awal berdasarkankriteria penilaianmelalui aplikasi Krisna
4 Sinkronisasi dan Harmonisasi
Dilakukan untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti hasil penilaian awal DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi Krisna
5. Penilaian AkhirKegiatan
Menyepakati jumlah dan nilai usulan kegiatan DAK Fisik per-daerah sebagai bahan penyusunan alokasi yang akan didiskusikan bersama DPR-RI dan ditetapkan dalam APBN
6 PenyusunanRencana Kegiatan(RK)
Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik menggunakan data hasil penilaian akhir dan ketetapan alokasi dalam APBN melalui aplikasi Krisna
JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK FISIK
TAHUN 2020
14
Mei Juni Juli
M4 Juni – M4 Juli :Penilaian Pusat01 Mei – 15 Juni :
Pengusulan DAK Fisikmelalui aplikasi KRISNA
23 April : SosialisasiAplikasi Krisna DAK kepada Bappeda Provinsi
M1-2 Juni :Sidang Kabinet dan PenetapanPerpres RKP16 - 30 Juni : Verifikasi Provinsi untukusulan Kab/KotaVerifikasi Bangda untuk usulan Provinsi, Kab, Kota
6 Maret : Rapim penetapanbidang DAK21 Maret : MM DAK Fisik22 Maret : MM DAK Non Fisik
April
Oktober September
September-OktoberPembahasan dengan DPR-& penetapan pagu alokasi DAK per-daerah
Penyusunan RencanaKegiatan (RK)
M1-M2 September TM IV Penilaian Final oleh Pusat
Penyusunan Revisi RencanaKegiatan (RK)
AgustusNovemberDesember
M1-M3 AgustusSinkronisasi Online Usulan DAK M4 Agustus Finalisasi Hasil Penilaian oleh Pusat
Maret
Agustus
Penyempurnaan Aplikasi KRISNA DAK
APLIKASI KRISNA DAK
Nomenklatur detail rincian bersifat drill down (tidak ada free text nomenklatur,
nomenklatur ditentukan oleh Data Referensi K/L Pengampu)
Adanya kolom “komponen” dalam detail rincian yang bersifat drill down (opsional jika
dibutuhkan) Kolom komponen bertujuan untuk memperjelas komponen/isi dari tiap usulan
kegiatan/detail rincian
Adanya pembatasan usulan , yakni “jumlah maksimal usulan” dan “nilai
minimal/maksimal” usulan per-rincian kegiatan (opsional tergantung bidang )
Adanya kolom "readiness criteria" per-detail rincian, jika membutuhkan data yang lebih
spesifik dari “data teknis per-subbidang” (opsional)
1
2
3
4Lainnya, misalnya geotagging, dll 5
Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA-DAK Provinsi
No Aksi Admin OPD Bappeprov VerifikatorKepala
Bappeprov
1 Mengelola data user role ✓
2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan ✓ ✓
3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan ✓ ✓
4 Melihat data usulan DAK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK ✓
6Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user
OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK✓
7 Mengelola data teknis ✓
8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) ✓ ✓ ✓ ✓
9 Melihat dan mencetak rekapitulasi ✓ ✓ ✓
10
Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. Ketika
sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengubah
data usulan DAK✓
11 Melakukan verifikasi usulan DAK di Kab/Kota ✓
12 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK ✓
PEMBAGIAN KEWENANGAN
17
Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota
LANGKAH-LANGKAH UMUM
Login di Portal
Daerah masing-
masing
Klik Input Usulan di
sidebar
Pilih Bidang
Pilih Sub-Bidang
Pilih Menu Kegiatan
Pilih
Rincian Kegiatan
Klik
“Tambah Data”
Isi Form Input
Pilih Nomenklatur
Rincian/Referensi
Pilih Kabupaten-
Kecamatan-Desa
(jika bidang tidak
memiliki referensi)
Pilih Metode
Pengerjaan
Input
Volume
Input
Unit Cost
Simpan Usulan
Isi Instansi
Pelaksana
Upload
TOR
Isi Keterangan
(Nama Lokasi,
Dukungan Kawasan,
dll)
Memilih Komponen,
Mengisi Volume
Mengisi Readiness
Criteria
Urutan Prioritas Usulan
per rincian kegiatan
(Bappeda)
Lock data di rincian
kegiatan (Bappeda)
Upload TOR & RAB di
menu kegiatan (Bappeda&
OPD)
Penuhi data teknis di
level subbidang
(Bappeda& OPD)
SUBMIT (user Kepala
Bappeda )
PRINT &
UPLOAD
SURAT
PENGANTAR
KEPALA
DAERAH (user
KEPALA
Bappeda)
Struktur Data Aplikasi Krisna
PENGUSULAN KEGIATAN DAK FISIK OLEH PEMDA
Bidang Contoh: Bidang Kesehatan
SubbidangContoh: Subbidang Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, Pelayanan
Kefarmasian, Keluarga Berencana, dll
Menu KegiatanContoh: Penyediaan Sarana, Penyediaan Prasarana, Kelanjutan RS yang Belum
Operasional, dll
Rincian KegiatanContoh: Pembangunan Puskesmas Baru, PenambahanGedung/ruangbaru puskesmas, Rehabilitasi/Renobvasi Puskesmas, Pembangunan RMC, Dinas Kesehatan, Labkesda, dll
Detail Rincian
Komponen (Mandatory untukbidang tertentu)*
Input Data oleh Bappeda/ OPD:volume, unit cost, keterangan, dll
Input Data oleh Bappeda/ OPD: volume
Contoh: RSUD Pantiwa, Dinas Kesehatan, RS Sardjito, dll
Contoh: tidak ada
Readiness Criteria (Mandatory untuk bidang tertentu)*
Input Data oleh Bappeda/ OPD: volume
Contoh: tidak ada
Memilih lokasi:Kab/Kota, Kec., Kel/Desa
MemilihNomenklatur/Referensi
TIDAK ADA FREE TEXT atau
Variabel Per Detail Rincian
1. Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian
contoh: Ruas Jl. Slamet Riadi, Daerah Irigasi Piyungan, SMAN 1 Leuwisadeng.
2. Pilih Lokasi (jika referensi nomenklatur tidak tersedia)
i. Kab/Kota,
ii. Kecamatan,
iii. Desa/Kelurahan
3. Pilih Metode Pengadaan
4. Isi Volume
5. Satuan (Given, contoh: paket, m2, unit, ruang)
6. Isi Unit Cost
7. Total Nilai Usulan (diperoleh dari Volume x Unit Cost)
Untuk beberapa bidang DAK, total nilai usulan dibatasi pada rentang tertentu (min-
max)
8. Komponen (spesifikasi dari tiap usulan detail rincian. Contoh: saluran primer, saluran
sekunder, dll)
i. Pilih nomenklatur komponen
ii. Isi volume komponen
iii. Satuan (Given)
8. Isi Readiness Criteria (checklist persyaratan/kriteria yang dipenuhi OPD dalam
rangka mengusulkan kegiatan terkait serta lampirkan link google drive. Contoh:
ketersediaan DED, Sertifikat tanah, AMDAL ).
9. Geotagging (Opsional)
10. Keterangan (Opsional)
PENGUSULAN KEGIATAN DAK FISIK OLEH PEMDA
DATA TEKNIS
i. MENGISI Data Teknis (pilihan
Ya/Tidak atau isian lainnya)
ii. MENGISI link google drive jika
diminta adanya dokumen tertentu
Variabel yang diinput User Pemda, Per Subbidang
MENGISI (Mengetik)
1. Instansi Pelaksana
2. Keterangan (Opsional)
MENG-UPLOAD (Mengunggah)
1. ToR (Term of Reference)/ KAK
(Kerangka Acuan Kerja sesuai
template)
2. Rencana Anggaran Biaya/RAB sesuai
template
Variabel yang diinput User Pemda, Per Menu Kegiatan
Beberapa Poin Penting
POIN PENTING 20
Penguatan peran Bappeda provinsi dalam mensosialisasikan kebijakan dan pemanfaatan aplikasi KRISNA kepada OPD (Provinsi) serta Bappeda dan OPD (Kab/Kota)
Perhatikan panduan dan informasi yang diberikan (misalnya terkait tata cara pengisian, data daerah lokpri untuk jenis penugasan, dll).
Perhatikan timing: periode pengusulan pada tanggal 01 MEI – 15 JUNI 2019
Pemenuhan persyaratan data: TOR, RAB, Data Teknis, dan Readiness Criteria (jika diminta)
1. Pergantian Akun Admin
• Bappeda Provinsi mengkoordinasikan pergantian admin Kab/Kota
2. Pemutahkiran Data Referensi
• Bappeda/OPD dapat menghubungi K/L teknis terkait untuk memutakhirkan database/nomenklatur di masing-masing detail rincian sesuai format Kementerian Terkait
3. Perubahan/Pemekaran Desa Baru
• Bappeda dapat menghubungi Bappenas jika ada Desa/Kelurahanuntuk menambahkan desa/kelurahan baru
4. Peran Akun Bappeda dalam me-remove usulan
• Usulan Reguler tidak muncul dalam rekap Surat Pengantar, namun muncul di lampiran Surat Pengantar Kepala Derah dengan keterangan usulan tersebut dihapus, supaya Kepala Daerah bisa menentukan akan diteruskan atau tidak usulan yang disputetersebut
• Usulan Penugasan/Afirmasi akan tetap ada dalam lampiran Surat Pengantar Kepala Daerah dengan pertimbangan merupakan kegiatan top down untuk dinilai oleh Pusat
Isu
3 Menu DAK KESEHATAN
Tahun 2020
KESEHATAN PROVINSI (REGULER)
PELAYANAN DASAR01
PELAYANAN RUJUKAN
a. Pembangunan dan Rehab RS
b. Pengadaan Alat Kesehatan
c. Penyediaan Prasarana
02
a. Penyediaan Sarana
b. Penyediaan Prasarana
c. Penyediaan Alat Kesehatan
d. Pengadaan SIK
e. Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
f. Kelanjutan RS yang belum operasional
g. Kelanjutan Puskesmas yang belum operasional
KB
a. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB
b. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
c. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB
d. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB
e. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan
f. Pengadaan Media/Alat Pengolah Data
g. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB
h. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di kampung KB Percontohan
03
KESEHATAN PROVINSI (PENUGASAN)
DATA USULAN, PAGU ALOKASI DAN PENETAPAN RK TAHUN 2019
BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
USULAN ALOKASI PENETAPAN RK PERBANDINGAN USULAN DGN ALOKASI ANGGARAN
PERBANDINGAN USULAN DGN PENETAPAN RK
100,742,782,684 61,947,461,000 61,947,461,000 61% 61%
-
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
Usulan Pagu Alokasi Penetapan RK
SUBBIDANG PENETAPAN RK
Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler) 60,730,856,000
Badan Pelatihan Kesehatan/Bapelkes(Penugasan)
1,216,605,000
TOTAL DAK BIDANG KESEHATAN 61,947,461,000
Top Related