1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapakan puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dapat disusun dan diselesaikan sebagai pedoman kerja untuk
tahun 2016-2021.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram yang merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat
kerja daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai sistem perencanaan
pembangunan nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk
perencanaan dari pusat hingga daerah, disusun sesuai ketentuan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman
pelaksanaan wajib dicontoh oleh seluruh SKPD. Rencana Strategi ini dalam
bentuk pertanggungjawabannya sesuai Instruksi Presiden Nomor 77 Tahun
1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan
pemerintah yang baik (good govermence)
Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Rencana Strategis ini
disusun dengan tujuan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
guna mendukung visi misi Kota Mataram yang maju, religious dan
berbudaya. Dan dokumen ini diharapkan mampu mengakomodir
kepentingan berbagai pihak maupun masyarakat, baik melalui MPBM
tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kota Mataram. Sebagai
bahan evaluasi/langkah kebijakan yang diambil kedepan, dan secara
disadari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini jauh dari sempurna,
2
oleh karena itu sangat diharapkan kritik ataupun masukan demi untuk
kesempurnaannya, demikian dan terima kasih.
Mataram, Oktober 2016
Kepala Bakesbangpol
Kota Mataram,
RUDI SURYAWAN, SH
Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19711230 199703 1 003
3
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar .......................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................
1.1. Latar Belakang ........................................................
1.2. Landasan Hukum ....................................................
1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................
1.4. Maksud dan Tujuan ................................................
1.5. Sistematika Penulisan .............................................
1
1
2
4
4
5
BAB I I GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MATARAM ....................................
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .........
2.2. Sumber Daya SKPD .................................................
2.3. Kinerja Fungsi Koordinasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram ............................
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayananan SKPD ..................................................
9
9
19
26
29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI .................................................................
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi ....................................................
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota Mataram ....
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....................................
3.3. Program Strategis ....................................................
30
30
30
32
34
BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN .................................................................
4.1. Latar Belakang ...........................................................
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....................
36
36
37
4
4.3. Strategi Kebijakan dan Program ................................. 41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PEDOMAN
INDIKATIF ...................................................................
43
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MATARAM MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................
44
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan Satuan
Perangkat Kerja Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai
perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang Memberikan
Landasan Bagi Berbagai Bentuk Perencanaan dari Pusat Hingga
Daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi,
misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya
secara lebih spesifik terukur serta sasaran yang hendak dicapai.
Adapun ketentuan tata cara penyusunan Rencana Strategis
SKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan yang
wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra.Dengan
bentuk pertanggungjawaban sesuai Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam
mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance).
Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Rancangan
Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dengan
memperhatikan dan mengacu kepada perspektif keuangan sesuai
kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Penyusunan ini
berorientasi pada agenda kerja tim serta persiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan Daerah. Serta kelanjutannya
dengan penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan
6
akhir serta penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataramberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Mataram Tahun 2016-2021. Keselarasan Renstra ini
sesuai dengan maksud visi misi Kota Mataram.Selanjutnya
ditetapkan dalam bentuk dokumen tersendirimelalui penjabaran
kegiatan, indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan
struktur yang ditetapkan dalam rencana strategis dengan
penyusunannya dilakukan setiap tahun.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaporan
Publik:
h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran Dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
n. Peraturan Menteri Dalam Naegeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
s. Peraturan Daerah Kota Mataran Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Mataram;
8
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJM 2005-2025 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Tahunan. Keterkaitan Renstra KL dalam mencapai Visi, Misi; Tujuan
dan Sasaran pendanaan berupa Program dan Kegiatan yang harus
dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang harus dilengkapi
dengan indikator-indikator kinerja dan outcome dari masing-masing
Program serta rencana pendanaannya.
Dalam hubungan keterkaitan RPJMN dengan RPJMD arah
kebijakan memuat tentang Keuangan Daerah Kebijakan Umum dan
Program SKPD, lintas SKPD, dan Program Kewilayahan, maka RPJMD
memiliki strategis sebagai pedoman, sebagai dokumen perencanaan
di Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun sehingga
menjadi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021.
RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan suatu
kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional yang
dalam perencanaannya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, RPJMD yang telah
disusun ini juga telah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan
Rencana Pembangunan daerah.Kegiatan tersebut dilaksanakan
berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah
sesuai Dinamika Perkembangan Daerah dan Nasional.
1.4 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram sebagai landasan operasional untuk
menyusun sebuah dokumen dengan mengadopsi sebuah
kepentingan banyak pihak melalui visi dan misi yang jelas dapat
dijabarkan dalam program strategis lima tahun kedepan dan dapat
9
dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan program
kegiatan yang berorientasi hasil yang mampu dicapai dengan
mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta
isu-isu strategis yang berkembang.
b. Tujuan
Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan
setiap tahun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan.
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait monitoring, evaluasi
kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
(Stakeholder) tentang Rencana Pembangunan Tahunan selama
5 (Lima) Tahun kedepan (2016-2021)
Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Walikota Tahun (2016-2021) dan akhir
masa jabatan terutama dalam tugas unsur pemerintahan yang
akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram;
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;
BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam
penyelenggaraan pembangunan Daerah, proses
penyusunan Renstra Bakesbangpol dengan RPJMD
Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
Kabupaten/Kota dan dengan Renja Bakesbangpol.
1.2 Landasan Hukum
Membuat penjelasan tentang Undang-Undang Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan
10
lainnya yang mengatur tentang struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Bakesbangpol
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
penganggaran Bakesbangpol.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan antara Dokumen Perencanaan,
K/L Provinsi dan Kota
1.4 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Mataram 2016-
2021.
1.5 Sistematika Penyusunan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Bakesbangpol Kota Mataram serta susunan garis besar
isi dokumen dan pokok-pokok pikiran.
BAB II. Gambaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol
Kota Mataram.
Menjelaskan tentang Dasar Hukum Pembentukan
Bakesbangpol, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi sampai dengan PTT.
2.2 Sumber Daya Bakesbangpol
Menjelaskan tentang Sumber Daya yang dimiliki
Bakesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya
mencakup Sumber Daya Manusia dan Aset.
2.3 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol
Menjelaskan tingkat capaian kinerja Bakesbangpol
berdasarkan sasaran/target Renstra Bakesbangpol
periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan
Bakesbangpol.
11
2.4 Tantangan Peluang
Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan lima tahun kedepan.
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram.
Menjelaskan persoalan-persoalan beserta fakta-fakta
yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
Menjelaskan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol yang
terkait dengan Visi Misi dan Program Kepala Daerah
selanjutnya.Berdasarkan identifikasi permasalahan,
faktor penghambat dan pendorong yang dapat
mempengaruhi Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota
Mataram.
3.3 Telaahan Renstra K/L
Bagian ini mengemukakan faktor pengambil maupun
pendorong yang mempengaruhi permasalahan ditinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra Kota.
3.4 Penentuan isu-isu strategis
Bagian ini mereview kembali faktor-faktor yang
mempengruhi permasalahan, metode penentuan isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu strategis tersebut.
BAB IV. Visi Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
4.1 Visi dan misi Bakesbangpol.
Berisi rumusan pernyataan visi dan misi Bakesbangpol.
12
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah.
Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Bakesbangpol.
4.3 Strategi dan kebijakan Bakesbangpol.
Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam
5 (Lima) tahun Mendatang.
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Bakesbangpol.
BAB VI. Indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Mataram yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Bakesbangpol yang
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan sasaran RPJMD
BAB VII. Penutup
13
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MATARAM
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram,
sedangkan rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
Sebagaimana diketahui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram merupakan lembaga teknis Daerah sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
yang bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris
Daerah Kota Mataram.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa adalah
melaksanakan urusan pemerintahan lingkup Bakesbangpol
dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bakesbangpol
mempunyai fungsi sebagai berikut;
a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam
14
menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Tugas pokok Kepala Badan adalah :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana
strategis serta program kerja Badan;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa
dan Politik;
c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi
Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat
dan atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta
rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian
lingkup Badan;
i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas
komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang
berlaku;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;
k. Pelaporan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kepada
Walikota melalui sekretaris Daerah;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
15
b. Sekretaris
Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan,
umum serta kepegawaian.
Tugas pokok Sekretaris adalah :
a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup
Badan;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Badan;
c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada
seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana
administrasi umum;
e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan
minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan
kegiatan lingkup badan;
f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis
penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan
tugas badan;
h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan
administrasi umum, perencanaan, keuangan,
kepegawaian dan perlengkapan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas kesekretariatan;
16
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan
Nasional
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan
Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam perumusan dan penjabaran kebijakan
teknis serta penyelenggaraan kegiatan di Bidang Wawasan
Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan
Kewaspadaan Nasional adalah:
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja
Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang
dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan
nasional dengan Instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
17
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
terhadap masalah-masalah dibidang wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional
dengan instansi pemerintah, lembaga sosial
kemasyarakatan dan swasta;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini
masyarakat di daerah;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya.
d. Bidang Politik dan Bina Ideologi
Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin,merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan
dan penjabaran kebijakan teknis serta penyelengaraan
kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi.
Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi
adalah :
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja
Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang
dibawahnya;
18
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang
politik dan bina sosial kemasyarakatan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina
sosial kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dibidang politik dan bina sosial kemasyarakatan
dengan Instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan
pengembangan budaya politik guna menciptakan situasi
yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
terhadap masalah-masalah dibidang politik dan bina
sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah,
lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta dalam
rangka peningkatan wawasan dan partisipasi
masyarakat dibidang politik dan sosial kemasyarakatan;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang
politik dan bina sosial kemasyarakatan ;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya.
19
e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan
Agama
Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan
Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam perumusan dan pejabaran kebijakan
teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama.
Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi
dan Agama adalah :
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja
Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang
dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan
masyarakat dan penanggulangan bencana;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan
bencana dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan Instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan
masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat
dalam identifikasi, pencegahan dan penanggulangan
bencana ;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
terhadap masalah-masalah perlindungan masyarakat;
20
h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan
partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dengan
instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan
dan swasta;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang
perlindungan masyarakat;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai
ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal
20 terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya ;
2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional
senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung
jawab kepada kepala Badan ;
3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan
beban kerja ;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
21
2.1.2 Struktur Organisasi Bakesbangpol
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15 Desember
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan
Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram sebagai berikut;
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang yang terbagi menjadi :
1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan
Nasional
Sub Bidang wawasan Kebangsaan;
Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik.
2. Bidang Politik dan Bina Ideologi
Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitasi Pemilu;
Sub Bidang Bina Ideologi.
3. Bidang Seni Budaya, Sosial , Ekonomi dan Agama
Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan
Agama.
d. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk lebih jelasnya struktur Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram dapat dilihat pada bagan sebagai
berikut :
22
Walikota Mataram Nomor : 36 TAHUN 21011
Tanggal : 26 DESEMBER 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MATARAM
WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
Sub. Bagian
Perencanaan
Sub. Bagian
Keuangan
Sub. Bagian Umum
dan Kepegawaian
BIDANG POLITIK DAN
BINA IDEOLOGI
BIDANG WAWASAN
KEBANGSAAN DAN
KEWASPADAAN
NASIONAL
BIDANG KETAHANAN
SENI BUDAYA
SOSIALEKONOMI DAN
AGAMA
Sub Bidang
Wawasan
Kebangsaan
Sub Bidang Bina
Ideologi
Sub Bidang
Bina Politik dan
Fasilitas Pemilu Sub Bidang
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sub Bidang
Ketahanan Seni
Budaya
Sub Bidang
Ketahanan Sosial
Ekonomi dan
Agama
UPTB
23
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1.Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram didukung oleh PNS 27 orang, PTT 26
orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram
berdasarkan Kepangkatan
No. Status
G O L O N G A N
Jml. II
a b c d
III
a b cd
IV
a b c d
1. PNS 4 3 - 1 4 4 6 2 3 - - 27
a. Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 4 Orang
b. Pengatur Muda (II/c) : 3 Orang
c. Penata Muda (III/a) : 1 Orang
d. Penata Muda Tk.I (III/b) : 4 Orang
e. Penata (III/c) : 4 Orang
f. Penata Tk.I (III/d) : 6 Orang
g. Pembina (IV/a) : 2 Orang
h. Pembina Muda Tk. I (IV/b) : 3 Orang
Tabel 2.2
Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram
berdasarkan Jabatan Struktural
No. Jabatan Struktural Jumlah Orang Ket.
1.
2.
3.
4.
Kepala Badan
Sekertaris
Kepala Bidang
Kepala Sub Bagian dan Kasub. Bid
1
1
3
9
Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram
24
a. Jabatan Eselon II/b : 1 Orang
b. Jabatan Eselon III/a : 1 Orang
c. Jabatan Eselon III/b : 3 Orang
d. Jabatan Eselon IV/a : 9 Orang
Tabel 2.3
Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram
berdasarkan Pendidikan
No. Status Tingkat
Pendidikan
Jumlah
Orang Prosentase Ket.
1. PNS Sarjana (S1)
SLTA
17
10
62,96
37.04
-
-
27 100
Tabel 2.4
Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram
berdasarkan Pendidikan Penjejangan
No. Gol. Jumlah ADUM SPAMA SPAMEN Ket.
1.
2.
3.
IV
III
II
5
15
7
-
8
-
5
-
-
-
-
-
26 8 5 -
Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram
Tabel 2.5
Tenaga Kontrak Kebersihan
No. Jumlah Tenaga
Kontrak Pendidikan
Jumlah
orang Ket.
1.
7 orang
Sarjana
SMA
SD
2
4
1
7
Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram
25
NON PNS
Tenaga Harian Lepas
Tenaga Kontrak Kebersihan : 7orang
Tenaga Satgas Kewaspadaan Dini : 19 orang
2.2.2.Sumber Daya SKPD Eksternal
Dalam menindak lanjuti kewenangan sesuai dengan
tugas dan fungsinya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram, pendukung tupoksi sbb:
Tabel 2.6
Dasar Peraturan Perundang-Undangan
No. Dasar Pembentukan Keputusan Walikota Jumlah/Orang
1
- Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 42 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan
Koordinasi Konflik Sosial
- Diimplementasikan dengan
Keputusan Walikota:
Nomor : 198/II/2016
Tanggal: 24 Februari 2016
Tim Koordinasi Pembinaan
dan Penanggulangan
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat yang Berdampak
Luas Sistematik, Sensitif dan
Strategis di Kota Mataram
2016.
- Diimplementasikan dengan
Keputusan Walikota Mataram:
Nomor : 199/II/2016
Tanggal: 24 Februari 2016
Sekretariat Tim Koordinasi
Pembinaan dan
Penanggulangan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat
yang Berdampak Luas
Sistematik, Sensitif dan
Strategis di Kota Mataram
Tahun 2016
Personil/Anggota:
13 Orang
- Diimplementasikan dengan
Keputusan Walikota Mataram
Nomor : 252/III/2016
Tanggal : 2 Maret 2016
Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Kota Mataram
2016.
Personil/Anggota:
93 Orang
26
3
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
- Diimplentasikan dengan
Keputusan Walikota Mataram Nomor : 73/I/2016
Tanggal : 15 Januari 2016
Komunitas Intelijen Daerah Kota Mataram Tahun
anggaran 2016
Personil/ Anggota:
29 Orang
4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Orang
Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
- Diimplentasikan dengan
Keputusan Walikota Mataram
Nomor : 174/II/20/2016
Tanggal : 11 Februari 2016, tentang Tim Pemantauan
Tenaga Kerja Asing, Orang
Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
Kota Mataram Tahun 2016
- Personil/
Anggota: 32
Orang
- Diimplentasikan dengan Keputusan Walikota Mataram
Nomor : 195/II/2015
Tanggal : 23 Februari 2016
Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota
Mataram Tahun 2016
- Personil/ Anggota: 25
Orang
- Dewan Penasehat: 10
Orang
- Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 77 Tahun 2012
Tanggal : 29 Oktober 2012
Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- Permendagri Nomor 77 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan
Penganggaran dalam APBD
dan Pengajuan Penyaluran dan Laporan PertanggungJawaban
Penggunaan Bantuan
- Diimplentasikan dengan
Keputusan Walikota Mataram Nomor : 170/II/2016
Tanggal : -
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Pemohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Mataram Tahun Anggaran 2016
Personil/ Anggota:
15 Orang
- Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
Masyarakat di Daerah
- Dewan Penasehat Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram tahun
Anggaran 2016
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram
Tahun Anggaran 2016
Personil/Anggota
Dewan Penasehat : 18 Orang
Forum FKDM
Kota: 35 Orang
- Nomor : 175/II/2016
Tgl : 11 Februari 2016 Dewan Penasehat dan
Kewaspadaan Dini Masyarakat
di 6 (Enam) Kecamatan Kota
Mataram - Nomor : 75/I/2016
Tgl : 15 Januari 2016
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kota Mataram
Tahun Anggaran 2016
- Dewan : 42
Orang Forum : 54 Orang
- Forum : 350 Orang
27
Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota MataramTahun 2011
No Program Sasaran Program
Kegiatan CapaianIndikatorKinerja
Uraian Target Realisasi 1
Peningkatan
keamananda
nkenyamananlingkungan
Terciptanyak
eamanandan
kenyamananlingkunganhi
dup
Pembangunan
posronda/posj
aga
Pospembangunan
keamanandanken
yamananlingkungan
114 Unit
114 Unit
2
Pengembang
anWawasanKebangsaan
Terjalinnyake
hidupan yang
serasidansela
rasantarumatberagama
Peningkatantol
eransidankerukunandalamke
hidupanumatb
eragama
- Dewandan
Forum - Peningkatannila
i-
nilaitoleransikehidupanberaga
ma
27 Orang
300 Orang
27 Orang
300 Orang
Terwujudnya
komunikasia
ntisipasidinimasyarakat
PeningkatanKe
sadaranMasya
rakatakannilai-
nilailuhurbuda
yabangsa
- DewanKecamat
an
- Forum FKDM 6 Kecamatan
- FKDM 50
Kelurahan - Dewan FKDM
Kota
- Forum FKDM Kota
- PPWK
54 Orang
54 Orang
350 Orang
18 Orang
26 Orang
32 Orang
54 Orang
54 Orang
350 Orang
18 Orang
26 Orang
32 Orang
SosialisasiPeningkatanWawa
sanKebangsaa
nmelalui 4 Pilar
- DiklatWasbang,
TokohMasyarak
at, Pemuda,
Mahasiswa
200 Orang
200 Orang
Pembentuka
n FKDM Kelurahan
Pertemuan,
Pengukuhan FKDM
Kelurahan
Forum FKDM 50
Kelurahan
500 Orang
500 Orang
TerwujudnyaPertemuanKe
giatan Forum
Rapatpertemuan PPWK
PPWK
160 Orang
160 Orang
TerjalinnyaK
ehidupanber
bangsa, bernegarada
nbermasyara
kat
Peningkatan
ideologi
danketahananbangsa
Pembauranbangsa 150 Orang 150 Orang
No Program Sasaran Kegiatan Capaian Indikator Kinerja
28
Program Uraian Target Realisasi
Terbentukda
ntersedianyaetnisberbagai
suku
Pembentukan
dan peningkatan
kinerja
- Dewan
Penasehat FPK - Forum FPK
11 Orang
33 Orang
11 Orang
33 Orang
Terwujudnyapenerimaand
anpenyeraha
nKirabPataka
KoordinasidanpelaksanaanKi
rabPataka NTB
- Tim Koordinasi
- PanitiaKirabPat
aka
28 Orang
370 Orang
28 Orang
370 Orang
3
KemitraanPe
ngembanganWawasanKeb
angsaan
PeningkatanKe
waspadaanPengkajianMasala
hStrategis
- Kegiatankoordi
nasiFKPD
12 Orang
12 Orang
- Sekretariat FKPD
6 Orang 6 Orang
- KOMINDA 29 Orang 29 Orang
Koordinasi Dan
Fasilitator
Penanganan
konflik
Penanganan Konflik
67 Orang
67 Orang
Peningkatan Koordinasi
Kerjasama
dalam
Percepatan Informasi dan
Komunikasi
- SatgasAntisipas
iDini
Masyarakat
- KartuKominda
- Kartu FKDM - KartuSatgas
19 Orang
30 Orang
493 Orang 19 Orang
19 Orang
30 Orang
493 Orang 19 Orang
4
Pemberdayaa
nMasyarakatuntukMenjag
aKetertiband
anKeamanan
Terwujudnya
pengamananKamtibmas
Pemantauansit
uasiKamtibmas
Tim
harmonisasipengamananKamtibmas
91 Orang
91 Orang
Terciptanyaw
ilayahyang
kondusif
Tim
terpaduganggu
ankeamanan
Tim
terpadugangguan
keamanan
19 Orang
19 Orang
Terbinanyagenerasimuda
PelatihanBela Negara
Pembinaanbagitokohpemuda
150 Orang
150 Orang
Terwujudnya
keamananwil
ayah
Pelatihanpeng
amananKamti
bmas
600 Orang
600 Orang
No Program Sasaran Program
Kegiatan CapaianIndikatorKinerja
Uraian Target Realisasi
29
5
Peningkatan
Pemberantas
anPenyakitM
asyarakat
Berkurangny
apengaruhob
at-obatan
Pencegahanpe
redaranpengg
unaanminuma
nkerasdannar
koba
Menekanberkuran
gnyakenakalanre
maja
960 Orang
960 Orang
Menurunnya
kenakalanre
maja
Sosialisasi
penertibankegi
atanSosialisas
iMenekan
berkurangnya
KenakalanRe
maja
- Tingkat SMA
- Tingkat SMP
600 Orang
1200
Orang
600 Orang
1200
Orang
Sosialisasipen
ertibankemasy
arakatan
6 Kecamatan
600 Orang
600 Orang
6
PendidikanPo
litikMasyarak
at
Lancarnyapel
aksanaanPe
milu
Sosialisasidisk
usipolitik
Pemilihpemula
100 orang
100 orang
FasilitasiPemil
u
DukunganPemiluL
egislatif
21 Orang
21 Orang
Tim terpadu
37 Orang
37 Orang
Terwujudnya
penyampaian
Laporankegia
tanPemilu
- Monitoring,
Pemantauan
Pelaporan,
Evaluasiperk
embanganpo
litik
32 Orang
32 Orang
LancarnyaPe
miluLegislatif
Sosialisasipen
yelenggaraanP
emiluLegislatif
100 Orang
100 Orang
Peningkatanst
abilitasdanhar
monisasikegia
tansosialdanp
olitik
Bantuankeuangan
Parpol
12 Orang
12 Orang
30
2.3 Kinerja Fungsi Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram di dalam kewenangannya di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada program
wajibnya indikator kinerja yang ingin dicapai melalui 6 (enam)
program kegiatan yaitu:
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. kinerja yang ingin dicapai melalui Kegiatan peningkatan
toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Pada
kegiatan ini penguatan yang dilakukan dalam mewujudkan
kerukunan kehidupan umat beragama yaitu sosialisasi,
pertemuan penguatan FKUB, koordinasi dalam menyikapi
penanganan penguatan kontribusi masalah keagamaan,
rumah ibadah bersama instansi terkait.
b. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa, kinerja yang ingin dicapai yaitu
peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Diklat Wawasan
Kebangsaan untuk mewujudkan terbangunnya kesadaran
masyarakat akan budaya persatuan dan kesatuan bagi
Tokoh Masyarakat, Toga, Unsur Pemuda, Lembaga Non
Pemerintah dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan
Bermasyarakat; melalui Lembaga Non Pemerintah,Forum
maupun tim yang dibentuk seperti Pengurus Pusat
Pendidikan Wasbang (PPWK), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) dari tingkat Kota, Kecamatan dan
Kelurahan membantu Pemerintah dengan membangun,
menyelaraskan koordinasi, kerjasama komunikasi dalam
melakukan antisipasi dini, menyikapi penanganan,
penjaringan informasi/data, pengawasan di lapangan.
31
c. Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan,
peningkatan kinerja ini dilakukanmelalui Workshop, Diklat
Wasbang, Pelatihan Bela Negara maupun pertemuan-
pertemuan.
d. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang asing.
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu dengan
melakukan pendataan baik yang terdaftar di Ormas maupun
ormas asing yang berada di wilayah pemukiman sehingga
terwujudnya tertib administrasi,database orang asing.
e. Kegiatan Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa.
Peningkatan kinerja yang ingin dicapai melalui adanya
Forum Pembauran Bangsa yang mempersatukan berbagai
etnis, suku dan agama sehingga dapat terjalinnya satu
kesatuan, kerukunan dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat.
f. Kegiatan penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka.
Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut adalah
terlaksananya koordinasi/kerjasama
antaraProvinsi/Kabupaten dan Kota dalam kaitan
penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka yang
dirangkaikan HUT Provinsi NTB.Kegiatan ini melibatkan
seluruh Dinas-Dinas Instansi dan Sekolah-Sekolah di Kota
Mataram.
b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri
dari:
a. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis.
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan peningkatan
kewaspadaan pengkajian masalah strategis yaitu dengan
kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kota Mataram dan
melibatkan seluruh unsur Dinas instansi terkait maupun
lembaga Non Pemerintah, baik dalam upaya pencegahan
antisipasi maupun dalam penanganan serta penyelesaian
konflik.
32
Dalam penanganan konflik yang diharapkan:
Pertama : meningkatkan interfensi kebijakan Pemerintah
Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi
dan mengantisipasi sendiri kemungkinan potensi
konflik.
Kedua : Pemerintah Daerah secara terus-menerus dan
aktif menfasilitasi dialog terbuka, menggelar
rapat koordinasi, serta melakukan mediasi
penanganan konflik.
b. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopinda)
Kota Mataram.
Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah
terwujudnya fungsi koordinasi Pimpinan Daerah dengan
seluruh Dinas Instansi Kota mataram guna terciptanya
wilayah yang kondusif aman tertib dan berbudaya.
c. Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota
Mataram.
Melakukan tugas tertutup dan terbuka. Kinerja yang ingin
dicapai pada kegiatan Komunitas Intelijen daerah (Kominda)
Mataram dan jejaringnya, kegiatan ini memberikan
pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah terkait kebijakan
yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini
terhadap ancaman stabilitas Nasional dan mengoptimalkan
untuk mengantisipasi terjadinya konflik.
c. Program Pendidikan Politik masyarakat, dengan kegiatan:
Peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial
politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Mataram. Kinerja
yang ingin dicapai yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib
Pengajuan,Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, adanya tim
penilaian persyaratan bantuan keuangan pada Partai Politik yang
33
mendapat kursi di DPRD Kota Mataram tahun 2014. Yang
menjadi prioritas program kegiatan pada bantuan Parpol ini
adalah pendidikan Politik sebesar 60% dan 40% untuk kegiatan
kesekretariatan berupa belanja modal dan jasa;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam menjalankan
fungsi koordinasi dan kewenangan dibidang Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan masyarakat berupa:
a. Tantangan:
- Patologisosial
- Gangguan Kerukunan
- Infrastruktur
- Sarana dan Prasarana
- Pelayanan Publik
- SDM
- Globalisasi 5 (Lima) Tahun kedepan
b. Peluang:
- Adanya Dasar Hukum
- Potensi Keuangan
- Partisipasi dan semangat kebersamaan Pegawai
- Fungsi Koordinasi/KerjasamaPemerintah, Non Pemerintah
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional.
- Pemberdayaan Forum-Forum FKPD, FKUB, FKDM, FPK,
PPWK, Pengawasan Orang Asing dan KOMINDA.
34
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Berangkat dari analisis kondisi internal dan eksternal,
penentuan isu-isi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram ini dihasilkan atas pertimbangan dua hal yaitu; Pertama,
apakah isu tersebut membawa dampak terhadap pencapaian visi dan
misi Badan Kesatuan Bangsa. Kedua, apakah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai kemampuan untuk mengatasi isu
tersebut kemudian mengembangkannya berdasarkan pertimbangan,
maka isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram sebagai berikut.
Sejalan dengan Kota Mataram sebagai pusat Pemerintahan,
pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan dan pendidikan serta
sebagai barometer Provinsi Nusa Tenggara Barat.Dengan demikian
Kota Mataram dihuni oleh berbagai suku, etnis, ras dan agama yang
dapat menjadi sumber kerawanan dan menimbulkan potensi konflik.
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota Mataram
Berdasarkan hal tersebut, rumusan visi pembangunan Kota
Mataram Tahun 2016-2021 adalah terwujudnya masyarakat Kota
Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Penjelasan kata kunci
yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga Kota
(citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan
tinggal di wilayah Kota Mataram dengan segala konsekwensi
kebudayaannya sebagai warga kota.
b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota yang
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; termasuk di
dalamnya seni dan sosial budaya sehingga kemajuan yang
35
dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat Mataram.
c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat Kota yang
menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan yang mengedepankan
muammalah dan toleransi yang tinggi antar umat beragama
dalam suasana harmonis dalam kerangka menciptakan
masyarakat yang madani.
d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara
kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan
dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya
lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral,
bermartabat dan berkesadaran nilai-nilai dan norma-norma adat
istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat
yang madani.
Mataram dengan unsurnya menempatkan diri sebagai Kota
yang maju di segala bidang tanpa melupakan pengamalanan nilai-
nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota
Mataram tanpa terkecuali; percaya bahwa pencapaian visi ini
memerlukan pengamalan nilai keagamaan dalam setiap aktifitas
pembangunan dan percaya bahwa semua usaha tidak terlepas dari
pertolongan Yang Maha Kuasa.
Dengan demikian maka landasan pembangunan Kota Mataram
kedepan adalah sinkronisasi hubungan antara manusia dengan
manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya, serta hubungan
manusia dengan penciptanya.
Untuk mencapai visi Kota Mataram “Terciptanya masyarakat
Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya” terdapat 5 (Lima)
kunci yang ditemukan dari visi tersebut meliputi:
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang harmonis ditunjukan
dengan stabilitas yang kondusif dalam mewujudkan masyarakat
yang maju, religius dan berbudaya.
36
b. Meningkatkan kreatifitas Sumber Daya Manusia agar memiliki
pengetahuan, keterampilan dan teknologi sehingga mampu
meningkatkan daya saing Daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal
berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
d. Meningkatkankualitas pelayanan publik dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar
Pelayanan Manual) berdasarkan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik (Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana
perkantoran.
Bertitik tolak dalam hal tersebut pada prinsipnya misi
pembangunan ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan
yang pro growth, pro poor dan pro governance.Pro growth
(Pertumbuhan) yang dilaksanakan dengan investasi pelayanan publik
yang memadai.Pro poor (kemiskinan) ditindaklanjuti dengan
memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan.Sedangkan Pro
governance (tata kelola pemerintahan) yang baik digapai dengan
menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada SPM dan SPP
diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan
angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan
kredibilitas Pemerintah Daerah dan memberdayakan masyarakat
Kota Mataram.
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang disinergikan
dengan analisis internal dan external yang ditetapkan dalam suatu
Perencanaan Strategis yaitu ada faktor kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan. Untuk mencapai visi dan misi ada empat
strategis :
a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk kelemahan
- Meningkatkan fungsi koordinasi, kerjasama dan komunikasi.
37
- Meningkatkan pencegahan antisipasi menyikapi dan
penanganan konflik sosial.
- Meningkatkan kesadaran hokum masyarakat.
- Menyusun SOP/kesepakatan bersama tentang penyelesaian
perselisihan secara damai.
- Meningkatkan sosialisasi diklat Wasbang, Pembauran dan
Bela Negara.
- Tersedianya data kegiatan operasional.
b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman
- Meningkatkan SDM aparatur
- Tersedianya Dasar Hukum/pelaksanaan tugas.
- Memberdayakan Forum-Forum Lembaga Non Pemerintah
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- Meningkatkan tersedianya informasi pelayanan Publik.
- Meningkatkan dana yang memadai.
c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- Pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan/karyawati
- Pemberian sanksi terhadap karyawan/karyawati
- Penyediaan sarana dan prasarana
- Sosialisasi pencegahan terjadi konflik horizontal maupun
vertikal.
- Tersedianya data terkait tentang keberadaan orang asing dan
organisasi masyarakat asing.
d. Strategi mengurangi kekuatan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman.
- Meningkatkan pencegahan persoalan patologi sosial dan
ekonomi.
- Meningkatkan sosialisasi gangguan keamanan dan kegiatan
kemasyarakatan.
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama, komunikasi dalam
partisipasi, antisipasi dan penanganan.
- Meningkatkan pemberdayaan Forum-Forum yang ada.
38
- Meningkatkan tersedianya data LSM Ormas orang asing,
Organisasi masyarakat asing.
3.4 Program Strategis
Program strategis dalam Renstra ini merupakan tindak lanjut
dari visi misi strategi yang telah dirumuskan dan dijalankan dalam
suatu bentuk program yang memungkinkan suatu strategi itu dapat
dilaksanakan dan dikelompokkan yang terbagi atas program-program
yang memuat rencana kegiatan dan keluaran yang akan dicapai
yaitu:
1. Kesekretariatan
Program Pengembangan SDM
Program ini diturunkan dari strategi kekuatan peluang
yaitu meningkatkan kualitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram, adapun program 5 tahun kedepan sebagai
berikut:
- Peningkatan SDM melalui pemberian kesempatan karyawan
untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dalam rangka
pengembangan, peningkatan profesionalisme kualitas
pelayanan SDM.
- Melakukan pembinaan secara periodik terhadap seluruh
karyawan dalam usaha meningkatkan disiplin
- Peningkatan kualitas SDM Dinas/Badan yang telah
mengikuti berbagai persyaratan pendidikan formal,
pendidikan penjenjangan dan pelatihan.
2. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
Program ini dilaksanakan bermula dari kekuatan
kelemahan diturunkan dari program pengembangan wawasan
kebangsaan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
- Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dalam
antisipasi dini, menyikapi dan penanganan.
39
- Sosialisasi diklat Wawasan Kebangsaan Pembauran dan
Wawasan Kebangsaan
- Memberdayakan Forum FKPD, FKDM, FPK, PPWK, Kominda,
dan Pemantauan Orang Asing.
3. Bidang seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama
Program ini diturunkan untuk mengurangi kekuatan
untuk mencegah dan mengatasi ancaman dengan kegiatan
sebagai berikut:
- Melakukan pencegahan melalui sosialisasi penyakit
masyarakat patologi sosial dan ekonomi.
- Sosialisasi penguatan FKUB, Kamtibmas serta Pemantauan.
4. Bidang Politik dan Bina Ideologi
- Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol.
- Database Ormas, LSM, Orang asing.
- SKT Ormas.
40
BAB IV
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Latar Belakang
Bertitik tolak dari analisa terhadap tantangan dan peluang
dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan dengan mengkaji dan
mempertahankan kondisi saat ini serta kondisi yang akan datang,
dan sesuai kewenangan yang diberikan di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik pada Pemerintahan umum, maka untuk menjawab
tantangan tersebut sehingga lebih efektif, efisien dan lebih transparan
baik dalam pengambilan kebijakan maupun profesionalisme dalam
beraktifitas, berinovasi, bermotifasi secara kualitas guna tercapainya
kinerja tanggung jawab sesuai tugas fungsi yang diemban.
Visi dan Misi
Sejalan dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram di bidang Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan
Umum dengan memperhatikan kondisi saat ini serta kondisi yang
akan datang, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram sebagai berikut:
“MEWUJUDKAN HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA,
BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT DI KOTA MATARAM”
Untuk mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram kedepannya menetapkan misi sebagai berikut:
a. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat.
41
b. Memiliki rasa tanggung jawab untuk mengantisipasi
melaksanakan tindakan prefentif terhadap hal-hal yang dapat
menimbulkan disintegrasi bangsa.
c. Bersama-sama membangun bangsa dan watak bangsa (Nation
and Character Building) untuk menjadi bangsa yang Maju,
Religius dan Berbudaya.
d. Demokratisasi konstitusional konsisten melaksanakan
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.
e. Mampu berperan dalam pergaulan antar bangsa, suku bangsa
dalam setiap aspeknya sesuai dengan harkat dan martabat
bangsa, suku bangsa dan memiliki jati diri.
f. Memiliki kemandirian dalam memperjuangkan tujuan dan cita-
cita dalam jaringan kerjasama yang sinergi.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari
pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat mewujudkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuannya
disusunnya guna untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin
diraih dari masing-masing misi dengan penganggaran berbasis
kinerja serta sasaran hasil yang diharapkan adalah formulasi yang
terukur, spesifik, mudah dicapai serta dapat terlaksana 5 (lima)
tahun ke depan.
42
Gambar 4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi SKPD dibuat untuk secara
langsung maupun tidak langsung
untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah
Program Pembangunan Daerah berisi
program-program prioritas terpilih yang
menjadi "Top Priority"
RPJMD
RENSTRA SKPD
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun Rencana Strategis dan sarana untuk mengevaluasi hal
tersebut, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas dalam RPJMD Kota
Mataram 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar
Penyusunan Rencana Pembangunan daerah secara keseluruhan
khususnya bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota
Mataram.
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Program Pembangunan
Daerah
Program Prioritas
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Program Kegiatan Prioritas
KEPALA DAERAH KEPALA SKPD
43
2. Tujuan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun yang menjadi dokumen
perencanaan yang berkualitas dan dapat di
pertanggungjawabkan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram ditetapkan tujuan yang ingin dicapai.
TABEL 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan
Indikator Kinerja Sasaran
VISI
Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi
Tujuan
Indikator Kinerja
Tujuan
Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Mewujudkan
harmonisasi
dalam
kehidupan
berbangsa,
bernegara dan
bermasyarakat
Meningkatkan
koordinasi,
komunikasi,
harmonisasi
dalam
menciptakan
wilayah yang
kondusif aman
dan terkendali
Meningkatkan
fungsi koordinasi
dalam
penanganan-
pengamanan bersama
instansi terkait
dan unsur-unsur non
pemerintah
Terwujudnya
kebersamaan
dalam
penyelesaian
pada saat
dan pasca
Persentase
menurunnya
potensi
konflik, hal-
hal yang tidak
diinginkan.
Terjalinnya
kerukunan
melalui
pertemuan,
kerjasama
dalam
penanganan
Terjaganya
wilayah yang
kondusif,
aman,
terkendali
Tersedianya
Tim Terpadu,
instansi
terkait, TNI,
POLRI, unsur-
unsur non
pemerintah
dan lembaga
Persentase
penyelesaian
kesepakatan
penanganan
perdamaian
Memiliki rasa
tanggung jawab
untuk
mengantisipasi
dan
melaksanakan
tindakan
Terwujudnya
koordinasi,
kerjasama
dalam
mengantisipasi
pemantauan
dan
Mewujudkan
kebersamaan
seluruh dinas
instansi terkait
melalui
pertemuan,
dialaog bersama
Adanya Tim
FKPD, FKDM,
FPK,
Kominda,
Pemantauan
Orang Asing.
Adanya
koordinasi,
kerjasama,
pemerintah,
non
pemerintah
44
preventif
terhadap hal-
hal yang dapat
menimbulkan
disintegrasi
bangsa
pengamanan tokoh-tokohdan
unsur-unsur
dan lembaga
Bersama-sama
membangun
watak bangsa
(nation and
character
building) untuk
menjadi bangsa
yang berdaulat,
maju, religius.
Terwujudnya
sinergisitas
program
kegiatan dalam
membangun
akhlak,
karakter,
budaya dalam
kehidupan
berbangsa,
bernegara dan
bermasyarakat
Meningkatnya
kegiatan
kemasyarakatan,
upaya mencegah
dan menjaga
wilayah
Menurunnya
penyakit
masyarakat
melalui
sosialisasi,
pertemuan
diklat
wasbang
Berkurangnya
kerawanan
potensi
konflik,
penyakit
masyarakat
Demokratisasi,
konstitutional,
konsisten
melakukan
penegakan
hukum dan hak
asasi manusia
Tersedianya
tim / forum-
forum,
lembaga-
lembaga
berdasarkan
perundang-
undangan
Adanya forum-
forum FKPD,
Tim terpadu
penanganan
konflik, PPWK,
FPK, FKDM
Kota,
Kecamatan dan
Kelurahan, Tim
Orang Asing,
Kominda, dan
Verifikasi
Banpol
Tertangani
segala
persoalan
secara hukum
profesional
Tindakan
Bertanggung
jawab upaya
secara
profesional
Mampu
berperan dalam
pergaulan antar
bangsa, suku
bangsa dalam
segala
aspeknya
sesuai dengan
harkat dan
martabat
bangsa dan
memiliki jati
diri
Memiliki
kemampuan
kerjasama
dalam
kemitraan
kegiatan sosial
kemasyarakata
n
Terwujudnya
sinergisitas
pengembangan
bersama
instansi terkait
dalam
persatuan dan
kesatuan
bangsa
Strategi
dalam
membangun
kebersamaan
seluruh
forum-forum,
tim yang ada
Bertindak
sesuai
keadaan yang
berlaku
45
Memiliki
kemandirian
memperjuangk
an tujuan dan
cita-cita dalam
jaringan
kerjasama yang
strategis
Terwujudnya
sinergisitas
program
kegiatan
Kabupaten,
Kota,
pemerintah
pusat
Adanya
program
sinergisitas
terpadu
bersama
instansi terkait
untuk
menyikapi isu-
isu strategis
Tertanganiny
a isu-isu
strategis
bersama
instansi
terkait
Terciptanya
kebersamaan
dalam
penanganan
dan
penyelesaian
4.3 Strategi Kebijakan dan Program
Strategi kebijakan dan program merupakan salah satu proses dalam
mengkaji strategi yang meliputi kondisi, situasi, keadaan peristiwa
serta pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar baik secara
internal maupun external.
Faktor
Internal
Faktor
External
Strenght
(Kekuatan)
1. Dasar hukum 2. Potensi Keuangan 3. SDM
4. Partisipasi dan semangat kebersamaan pegawai
5. Sarana dan Prasarana 6. Kemitraan fungsi
koordinasi berdasarkan Perundang-Undangan Lembaga Pemerintah
maupun Non pemerintah
Weakness
(Kelemahan)
1. SDM Kurang 2. Sarana dan Prasarana
Operasional kurang
memadai 3. Egosektural
4. Penegakan kedisiplinan belum
optimal 5. Pengaruh globalisasi,
efek degredasi moral
6. Belum validnya data keberadaan Ormas,
LSM, Organisasi Asing
Opportunity (Peluang)
1. Globalisasi: Iptek dan
Terorisme
Strategi S-Q
1. Meningkatkan fungsi koordinasi
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Negara
3. Memanfaatkan potensi kebersamaan yang ada
4. Melakukan pencegahan
antisipasi dini 5. Meningkatkan Sosialisasi
Wasbang Pelatihan Bela Negara dan Pembauran
Strategi W-Q
1. Penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai 2. Sosialisasi dan
pelaksanaan (per-UU-an)
3. Pembinaan dan
peningkatan disiplin pegawai
4. Meningkatkan koordinasi dan
46
kerjasama penanganan konflik sosial
5. Penguatan terhadap Forum yang ada
THREATS
(TANTANGAN)
STRATEGI S-T
1. Meningkatkan penguatan
terhadap Forum-Forum
FKPD, FKDM, FPK, FKUB,
PPWK, KOMINDA, dan
Pengawasan Orang Asing
2. Meningkatkan koordinasi
bersama instansi terkait
3. Meningkatkan SDM apart
maupun lembaga
Pemerintah dan Non-
Pemerintah
4. Meningkatkan sosialisasi
mencegah penyakit
masyarakat.
5. Mendorong semangat
kebersamaan internal
maupun eksternal.
STRATEGI W-T
1. Memantapkan fungsi
koordinasi dalam
antisipasi dini,
pelaporan dan
penanganan
2. Bekerja sama secara
secara terpadu,
sebelum, pada saat
kejadian dan sesudah
terjadinya konflik.
3. Tersedianya data
Ormas, LSM, Orang
Asing.
4. Melakukan sosialisasi
Diklat wasbang, Bela
Negara, Pembauran.
47
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PEDOMAN INDIKATIF
Berdasarkan Peraturan Walikota mataram Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram dalam menyusun Program Pembangunan dan Rencana Kegiatan
Indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis, yang disusun untuk
mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja;
kelompok sasaran serta pedoman indikatif untuk periode Tahun 2016-2021
dengan program kegiatan serta kebijakan dalam jangka waktu 5 (Lima)
tahun.
Alokasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan setiap
tahunnya sebagai berikut:
1. Tahun 2016
2. Tahun 2017
3. Tahun 2018
4. Tahun 2019
5. Tahun 2020
6. Tahun 2021
Rp. 6.278.175.500,-
Rp. 7.351.993.050,-
Rp. 8.087.192.355,-
Rp. 8.895.911.591,-
Rp. 9.785.502.750,-
Rp. 10.764.053.025,-
48
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
MATARAM MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD, indikator kinerja
yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram diuraikan
sesuai indikator kinerja 4 (Empat) bidang, yaitu : Sekretariat, Bidang
Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Politik dan Bina
Ideologi, serta Bidang Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama.
No. Indikator Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
Pada Akhir
Periode
RPJMD
2015 2016 Realis
asi
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membangun sinergi
keutuhan dengan seluruh Instansi
Terkait baik yang
terbentuk berdasarkan
Perundang-
undangan maupun dengan lembaga
non-Pemerintah
75 80 85 86 87 88 89 90 90
2. Membantu
Pemerintah dalam
mewujudkan Stabilitas Nasional
di Daerah
77 79 80 87 88 89 90 90
3. Menjaga dan
49
menciptakan wilayah yang damai
tertib dan
terkendali
4. Terwujudnya koordinasi,
komunikasi,
kerjasama dalam
mewujudkan kehidupan
berbangsa dan
bermasyarakat
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram disusun berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
3. Penjabaran dan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.
4. Sebagai Dasar/Pedoman Pelaksanaan Fungsi Tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik lima tahun kedepan.
5. Sebagai Motivasi dalam rangka Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram,
Demikian Rencana Strategis ini sebagai dasar pengambilan kebijakan
dan dasar pelaksanaan lima tahun kedepan.
Mataram, Oktober 2016
Kepala Bakesbangpol
Top Related