i
KATA PENGANTAR
Pembinaan gampong percontohan syariah merupakan
salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat
Islam Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya satu buku pedoman
yang memadai sebagai rujukan dalam mengimplementasikan
program-pragram yang dilaksanakan dalam masyarakat.
Buku Pedoman Pembinaan Gampong Percontohan Syariah
ini merupakan acuan bagi tim penyelenggara gampong
percontohan baik di Dinas Syariat Islam Aceh, Dinas Syariat Islam
kabupaten/kota selaku pembina gampong percontohan dan juga
bagi tokoh masyarakat gampong binaan. Buku pedoman ini
memudahkan bagi seluruh pengguna untuk menerapkan program
kegiatan yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam
dalam masyarakat.
Penyelesaian Buku Pedoman Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah ini melibatkan banyak pihak, oleh karena itu
penghargaan disampaikan kepada seluruh Tim Penyusun pada
Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana
Keagamaan Dinas Syariat Islam Aceh yang telah menunjukkan
upaya dan tanggung jawab yang besar. Ucapan terima kasih juga
disampaikan kepada beberapa dosen dari Fakultas Dakwah dan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam
ii
Banda Aceh yang telah terlibat secara aktif dalam Focus Group
Discussion (FGD) penyusunan dan penyempurnaan buku
pedoman ini.
Akhirnya, semoga dengan buku pedoman ini, peningkatan
kegiatan pembinaan gampong percontohan syariah yang
dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh dan Dinas Syariat
Islam kabupaten/kota dapat tercapai.
Banda Aceh, 18 Mei 2017
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
Dr. Munawar, MA Pembina TK. I
NIP. 19740925 199403 1 004
PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM Jl. T. NYAK ARIEF NO. 221 TELPON 0651 - 7551313, Fax0651 -
7551312 , 7551314
BANDA ACEH (23114)
1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
NOMOR : Kep./451.1/0142/2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH
TAHUN 2017
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi dan peran masyarakat gampong dalam pelaksanaan syariat Islam diperlukan adanya pedoman dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan gampong percontohan syariah;
b. bahwa pelaksanaan pembinaan gampong percontohan syariah yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk buku pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh tentang pedoman pelaksanaan pembinaan gampong percontohan syariah.
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
3
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tanggal 25 Agustus 2000);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembangunan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017
4
Nomor 1.03.03.01 Tanggal 10 Pebruari 2017.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
K E S A T U : Pedoman pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
K E D U A : Penerapan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah ini berlaku untuk wilayah Aceh dilaksanakan oleh gampong terpilih dalam kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.
K E T I G A : Pedoman pelaksanaan ini berlaku surut mulai tanggal 03 Januari s.d tanggal 31 Desember 2017 dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 18 M e i 2017 M 21 Sya’ban 1438 H
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
DR. MUNAWAR, MA PEMBINA TK. I
NIP. 19740925 199403 1 004
Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Aceh; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh; 3. Para Kepala Dinas Syariat Islam kab./kota.
5
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah Tahun 2017.
BAGIAN I
PENDAHULUAN
Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara formal
dicanangkan oleh Pemerintah Aceh pada 1 Muharam 1425 H
bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Pencanangan tersebut
bukanlah akhir dari perjuangan justru awal dari pelaksanaan
tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke satu
suasana yang Islami secara kaffah,
Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam ini telah disahkan
undang-undang sebagai payung hukum yaitu UU No. 44 Tahun
1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dan terakhir Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh, sementara itu guna keperluan
operasional sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Daerah No 5
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan lebih khusus
lagi untuk mengkoordinir pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah
6
ada Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh.
Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh yang terkait dengan pelaksanaan
syariat Islam (Pasal 125, 126 dan 127) tersimpul beberapa
pengertian yaitu :
- Syariat Islam dilaksanakan di dalam ruang lingkup aqidah,
syariah, akhlak, ibadah, ahwal al syakhsyiah (hukum
keluarga), muamalah (hukum perdata), Jinayah (hukum
pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah,
syiar dan pembelaan Islam;
- Sasaran personalnya adalah semua pemeluk agama Islam
yang ada di Aceh, sasaran teritorialnya adalah Wilayah Aceh,
semua pihak baik eksekutif, legistatif dan yudikatif serta
seluruh lapisan masyarakat diharapkan bekerja dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam ini,
khusus Pemeritah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib
mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam
program pelaksanaan syariat Islam ini;
- Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjamin
kebebasan beragama, membina kerukunan, menghormati
7
nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama/penduduk
Aceh;
- Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari
Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah kabupaten/kota.
Mencermati Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan
penjelasannya serta visi Dinas Syariat Islam Aceh yaitu
terwujudnya masyarakat Aceh yang bersyariat, bermartabat,
berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-
nilai dinul Islam secara kaffah serta dikaitkan dengan misi Dinas
Syariat Islam Aceh yang terdiri dari :
- Membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang
aqidah, syariah dan akhlak;
- Memfasilitasi dan menunjang ketersediaan sarana/prasarana
keagamaan, dakwah dan syiar Islam;
- Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan
dinul Islam;
- Membina kerukunan dan membangun toleransi hidup umat
beragama;
- Menyelenggarakan pembinaan tilawatil Qur'an serta
meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam
kehidupan sehari-hari;
8
- Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, diperlukan
kajian dan pemantapan sejumlah program yang strategis
dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam
program tersebut antara lain Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah, untuk dapat dijadikan sampel
masyarakat yang madani yang selanjutnya akan ditularkan
bagi seluruh masyarakat gampong yang ada khususnya di
Aceh.
BAGIAN II
PENGERTIAN
Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di
bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu,
yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak
menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
Sedangkan yang dimaksud dengan Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah di dalam buku pedoman pelaksanaan ini
ialah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau
ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi
9
pelaksanaan program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan
dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana,
kontinyu dan terpadu.
A. Berencana, dalam arti bahwa kegiatan yang dilaksanakan di
Gampong Percontohan Syariah di dasarkan kepada program
yang disusun secara matang melalui proses penelaahan dan
pengkajian yang mendalam;
B. Kontinyu, dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilakukan
secara terus menerus serta berkesinambungan selama kurun
waktu yang diprogramkan;
C. Terpadu, dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan
dalam satu kesatuan program yang saling berkait dan saling
menunjang antar bidang garapan dan antar pihak terkait.
BAGIAN III
TUJUAN
Tujuan:
Mengupayakan perubahan yang fundamental kehidupan
masyarakat gampong dalam segenap aktifitas, untuk mewujudkan
kesejehteraan, kerukunan dan kedamaian di bawah tuntunan
syariat Islam.
10
BAGIAN IV
ASPEK SASARAN
A. Bidang Sosial Keagamaan
1. Terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat dalam
kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat
Islam;
2. Terbinanya keterbukaan masyarakat beramal makruf dan
bernahi mungkar;
3. Meningkatnya motivasi masyarakat dalam
memahami/mengamalkan aqidah Islam;
4. Terlaksananya fungsi meunasah dan masjid sebagai
pusat kegiatan masyarakat;
5. Terwujudnya kemampuan baca Al-Qur’an bagi anggota
masyarakat.
B. Bidang Sosial Ekonomi
1. Berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan
hidup masyarakat sesuai tuntunan Islam;
2. Terlaksananya keseimbangan mata pencaharian di antara
anggota masyarakat;
11
3. Berperannya lembaga perekonomian dalam menata
kehidupan masyarakat;
4. Termotivasinya masyarakat untuk membayar zakat, infaq
dan sadakah;
5. Terhindarnya masyarakat dari pelaku usaha riba dan
rentenir.
C. Bidang Sosial Budaya
1. Terwujudnya kesadaran untuk berbusana secara Islami
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
2. Terbangunnya rasa kecenderungan anggota masyarakat
menata budaya yang bernuansa Islami;
3. Terpeliharanya nilai-nilai adat yang bernafaskan Islam;
4. Berfungsinya lembaga-lembaga adat;
5. Terlaksananya resam gampong.
D. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan
1. Terbinanya kerukunan hidup bersama dan damai;
2. Tumbuhnya sikap kerja sama dan toleran antar sesama
warga;
3. Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang
bersih, indah dan nyaman;
12
4. Terbinanya penanganan keamanan yang kondusif secara
terpadu;
5. Terlaksananya pemberdayaan kaum perempuan dalam
pembangunan lingkungan.
BAGIAN V
INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Bidang Sosial Keagamaan
1. Masyarakat sangat peduli untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan keagamaan;
2. Penampilan berbusana mencerminkan ajaran Islam;
3. Majelis-majelis taklim semakin tumbuh dan berkembang;
4. Pemuka masyarakat/agama semakin berperan dalam
menata kehidupan yang madani;
5. Meunasah dan masjid sudah dijadikan pusat kegiatan
peribadatan dan kemasyarakatan;
6. Terbinanya anggota masyarakat dalam membaca Al-
Qur’an.
B. Bidang Sosial Ekonomi
1. Menjadikan zakat, infaq dan sadakah sebagai sumber
pemberdayaan perekonomian masyarakat;
13
2. Masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat ,
infaq dan sadakah;
3. Rata-rata anggota masyarakat mempunyai lapangan
pekerjaan;
4. Adanya kepedulian Baitul Mal dalam membantu anak
yatim, fakir miskin dan para dhuafa;
5. Tercegahnya kegiatan riba dan rentenir dalam
masyarakat.
C. Bidang Sosial Budaya
1. Pergaulan/tatakrama dalam kehidupan bermasyarakat
sesuai dengan adat istiadat yang Islami;
2. Nilai-nilai adat yang Islami sudah merupakan panduan
dalam keseharian masyarakat;
3. Pendalaman nilai-nilai adat semakin dinamis;
4. Lembaga-lembaga adat berpartisipasi aktif dalam
pembinaan kemasyarakatan;
5. Resam gampong diberlakukan;
6. Terbentuknya peradilan adat untuk menyelesaikan
masalah pelanggaran dan sengketa dalam masyarakat.
14
D. Bidang Sosial Kemasyarakatan
1. Meningkatnya semangat kegotong-royongan dalam
menangani kepentingan umum dalam masyarakat;
2. Perbedaan kepentingan individual dalam masyarakat
disikapi secara kekeluargaan dan kemaslahatan bersama;
3. Perbedaan pemahaman agama yang bersifat khilafiyah
diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai
ukhuwah Islamiyah;
4. Lingkungan masyarakat tertata dengan baik, bersih,
indah, aman dan nyaman;
5. Keamanan lingkungan sudah dirasakan sebagai tanggung
jawab bersama;
6. Peran kaum perempuan dalam penataan gampong dan
kesehatan keluarga semakin nyata;
7. Penataan dan pemanfaatan pekarangan rumah semakin
optimal.
BAGIAN VI
PROGRAM KEGIATAN
A. Bidang Sosial Keagamaan
1. Memakmurkan mesjid melalui kegiatan :
a. Shalat berjamaah;
15
b. Pengajian-pengajian keagamaan;
c. Ceramah;
d. Diskusi keagamaan;
e. Peringatan hari-hari besar Islam;
f. Pembinaan remaja;
g. Latihan-latihan keterampilan pelaksanaan fardhu
kifayah;
h. Pelatihan pengkaderan umat.
2. Kelengkapan sarana dan prasarana:
a. Pengadaan pengeras suara;
b. Taman bacaan/perpustakaan gampong;
c. Membuat struktur organisasi pengelola mesjid;
d. Tersedianya sarana dan prasarana tempat shalat;
e. Tersedianya lampu penerangan;
f. Tersedianya tempat berwudhuk;
g. Tersedianya MCK;
h. Tersedianya sarana olah raga.
B. Bidang Sosial Ekonomi
1. Menciptakan lapangan kerja masyarakat, dengan
memanfaatkan potensi yang ada di gampong;
2. Mengintensifkan Koperasi Gampong/Baitul Qiradh;
16
3. Mengaktifkan baitul mal gampong;
4. Pengelolaan zakat, infak dan sadaqah yang tertib;
5. Pendataan muzakki dan mustahik;
6. Mengembangkan unit-unit usaha dengan pihak-pihak
terkait melalui sistem kemitraan;
7. Meningkatkan santunan anak yatim dan fakir miskin
sehingga dapat mandiri;
8. Mengupayakan modal kerja kepada kaum dhuafa/lemah;
9. Penginventarisasian harta agama;
10. Memfungsikan zakat sebagai sumber pembangunan.
C. Bidang Sosial budaya
1. Pembinaan seni yang bernuansa Islami;
a. Seni busana muslim;
b. Kesenian yang bernuansa misi keagamaan seperti
seni tilawah, bacaan barzanji, seni qasidah, bacaan
shalawat dan lain-lain.
2. Pembinaan upacara kemasyarakatan;
a. Perkawinan;
b. Aqiqah;
c. Kematian;
d. Turun ke sawah, kelaut dan sebagainya;
e. Khitanan.
17
3. Mensosialisasikan tentang peran adat, resam, qanun;
4. Mensosialisasikan tentang saksi adat istiadat.
D. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan
1. Penataan lingkungan;
a. Kebersihan lingkungan rumah tangga dan fasilitas
umum;
b. Menggalakkan apotik hidup dan warung hidup;
c. Menertibkan hewan ternak.
2. Pemberdayaan masyarakat;
a. Mengintensifkan organisasi/lembaga-lembaga dalam
gampong;
b. Mengintensifkan peran masyarakat dalam penerapan
syariat Islam;
c. Pembinaan remaja;
d. Meningkatkan peran perempuan dalam membangun
gampong.
BAGIAN VII
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
A. Pengumpulan data
1. Geografi gampong percontohan syariah;
18
2. Profil masyarakat gampong percontohan;
3. Potensi yang dimiliki gampong percontohan;
4. Hambatan dalam pelaksanaan gampong percontohan.
B. Analisa Data
1. Klarifikasi data;
2. Pembahasan data;
3. Pemilihan data;
4. Penetapan data yang terpilih.
C. Analisis Dukungan dan Hambatan
1. Dukungan yang memungkinkan dapat memudahkan
pelaksanaan menjadi gampong percontohan syariah;
2. Hambatan yang mungkin dapat dikendalikan untuk
mewujudkan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
3. Menyusun rumusan alternatif solusi yang dapat
membantu untuk mewujudkan pembinaan Gampong
Percontohan Syariah.
D. Pelaksanaan Program Kegiatan
1. Memenuhi perangkat kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan.
19
E. Penetapan dan penentuan Gampong Percontohan
Syariah Tingkat Provinsi Aceh adalah gampong yang
telah diseleksi oleh Tim Provinsi.
F. Batas Waktu pembinaan Gampong Percontohan
Syariah Tingkat Provinsi Aceh antara 3 sampai dengan
5 tahun.
BAGIAN VIII
PERSYARATAN GAMPONG BINAAN PERCONTOHAN
SYARIAH
A. Persyaratan Geografis
1. Tersedianya lahan untuk pengembangan usaha
perekonomian masyarakat gampong;
2. Mudah dijangkau dari ibu kota kecamatan;
3. Arus komunikasi lancar;
4. Memungkinkan dilaksanakan pembinaan yang intensif.
B. Profil Masyarakat
1. Penduduknya mayoritas beragama Islam;
2. Partisipasi masyarakat relatif tinggi;
3. Arus migrasi masyarakat rendah;
4. Motivasi pendidikan relatif mendukung.
20
C. Persyaratan Adminitrasi
1. Adanya struktur organisasi pemerintahan yang aktif;
2. Mudahnya dilaksanakan pendataan yang berkaitan
dengan pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
3. Adanya lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung
terselenggaranya pembinaan Gampong Percontohan
Syariah.
D. Potensi Gampong
1. Tersedianya sarana pendidikan tingkat dasar, menengah
dan atas;
2. Tersedianya sarana peribadatan yang kondisinya relatif
memadai;
3. Alamnya mendukung dan berpeluang memenuhi usaha
perekonomian masyarakat gampong;
4. Motivasi perangkat gampong untuk menjadikan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah memadai;
5. Tersedianya ulama, tokoh-tokoh dan tenaga pengajar
yang memudahkan terlaksananya gampong percontohan
syariah;
6. Masyarakat mendukung dilaksanakannya gampong
percontohan syariah.
21
BAGIAN IX
PEMBINAAN
A. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia Gampong Percontohan Syariah
1. Penyampaian informasi meliputi ;
a. Surat edaran kedinasan dari Kepala Dinas Syariat
Islam Aceh;
b. Media cetak dan elektronik;
c. Pertemuan-pertemuan lapangan secara berkala;
d. Curah pendapat dan diskusi.
2. Pelatihan, melalui:
a. Kegiatan kemasyarakatan;
b. Temu karya;
c. Training pengkaderan umat;
d. Latihan keterampilan bidang fardhu kifayah;
e. Kegiatan lapangan:
Pengumpulan data;
Muzakki;
Mustahik;
Harta agama;
Pendistribusian;
22
Zakat;
Pemberdayaan harta agama.
B. Pembinaan Sumber Daya Keuangan
1. Penyusunan anggaran pada awal tahun;
2. Bantuan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
3. Penataan Baitul Mal, zakat, infak dan sedekah;
4. Bantuan-bantuan atas kesepakatan masyarakat gampong;
5. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
C. Pembinaan Sumber Daya Kelembagaaan
1. Kegiatan sosial kemasyarakatan;
2. Kegiatan PHBI;
3. Kelompok pengajian;
4. Perkumpulan remaja masjid;
5. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan sosial berskala
kabupaten dan provinsi;
6. Pelaksanaan sayembara yang bernuansa Islami;
7. Berpartisipasi aktif membantu kegiatan lembaga gampong.
23
BAGIAN X
UNSUR-UNSUR TERKAIT DALAM PEMBINAAN
GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH
1. Dinas Syariat Islam Aceh;
2. Bupati;
3. Dinas Syariat Islam kabupaten/kota;
4. Camat setempat;
5. Pimpinan Gampong dan Tuha Peut;
6. Ulama dan tokoh masyarakat;
7. Unsur kepemudaan;
8. Para tenaga pengajar dan pelatih kegiatan ibadah
kemasyarakatan.
BAGIAN XI
HUBUNGAN KERJA ANTAR UNSUR TERKAIT
A. Dinas Syariat Islam Aceh
1. Menyusun anggaran pada awal tahun;
2. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pembinaan
Gampong Percontohan Syariah;
3. Menetapkan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah
melalui usulan pemerintah setempat;
4. Melakukan pembinaan secara berkala atau insidentil;
24
5. Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi Kegiatan
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
6. Penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
7. Membantu sarana pembinaan Gampong Percontohan
Syariah sesuai anggaran tersedia.
B. Bupati
1. Berkonsultasi dengan Dinas Syariat Islam Aceh berkaitan
dengan kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan
Gampong Percontohan Syariah di wilayah kerjanya;
2. Meneruskan kesepakatan kebijaksanaan pelaksanaan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
3. Membantu dan memfasilitasi pembinaan Gampong
Percontohan Syariah.
C. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota
1. Meneruskan dan mensosialisasikan kebijaksanaan Dinas
Syariat Islam Aceh kepada perangkat Pembinaan
Gampong Percontohan Syariah di wilayah kerjanya;
2. Memberi bimbingan kepada perangkat Pembinaan
Gampong Percontohan Syariah;
25
3. Berpartisipasi aktif menyelesaikan permasalahan yang
timbul di Gampong Percontohan Syariah;
4. Menyampaikan informasi tentang Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah;
5. Melakukan koordinasi dengan camat tentang
kebijaksanaan pelaksanaan Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah.
D. Camat
1. Melakukan pendataan tentang profil gampong yang akan
ditetapkan sebagai Pembinaan Gampong Percontohan
Syariah;
2. Berkonsultasi dengan Dinas Syariat Islam setempat
dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan
Gampong Percontohan Syariah;
3. Memotivasi perangkat gampong agar pembinaan
Gampong Percontohan Syariah benar-benar merupakan
kenyataan;
4. Melakukan pemantauan tentang perkembangan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
5. Berperan aktif menyelesaikan kendala-kendala yang
terjadi dalam perjalanan pembinaan Gampong
Percontohan Syariah.
26
E. Pimpinan Gampong/Tuha Peut
1. Mengkoordinasikan kegiatan Gampong Percontohan
Syariah dengan perangkat pemerintahan gampong,
ulama, tokoh masyarakat tentang tujuan, sasaran dan
kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
2. Memfungsikan unsur-unsur masyarakat gampong dalam
menata kegiatan-kegiatan Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah;
3. Membina masyarakat agar ikut aktif membangun
Gampong Percontohan Syariah;
4. Memfasilitasi kegiatan masyarakat sesuai program
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
5. Berperan aktif menangani permasalahan yang
diperkirakan dapat menghambat terwujudnya Pembinaan
Gampong Percontohan Syariah.
F. Ulama dan tokoh masyarakat
1. Merupakan fasilitator dalam kegiatan gampong;
2. Menggunakan setiap kesempatan untuk
mensosialisasikan kegiatan Pembinaan Gampong
Percontohan Syariah;
3. Ulama dan tokoh masyarakat aktif sebagai badan ishlah
pada setiap perbedaan pendapat dalam masyarakatnya.
27
G. Kepemudaan
1. Merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat dalam
menata pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
2. Kreatif menciptakan dan melakukan kegiatan-kegiatan
yang bernuansa Islami;
3. Mempelopori kegiatan masyarakat yang bersifat
kepentingan umum;
4. Membina para remaja melakukan pelatihan untuk
pengkaderan umat;
5. Aktif mencari tahu informasi yang berkenaan dengan
pelaksanaan syariat Islam.
H. Tenaga Pengajar dan Pelatih
1. Sebagai pengajar:
a. Aktif membantu para santri untuk memahami aqidah
Islam;
b. Menyampaikan informasi tentang ajaran dan
perjalanan panjang perjuangan umat Islam;
c. Membentuk dan menjadikan santri sebagai manusia
cerdas.
2. Sebagai pelatih:
a. Membina beragam keterampilan kepada santri
tentang pengamalan ibadah;
28
b. Membentuk watak/perilaku santri yang berakhlaqul
karimah.
3. Sebagai pembimbing:
a. Membimbing santri agar dapat baca Al-Qur’an;
b. Membimbing para santri agar beribadah dengan
benar;
c. Membimbing anak berprilaku jujur, amanah, kerja
keras, disiplin, hemat, sabar, tidak suka memfitnah,
tidak dengki, tidak loba dan sebagainya.
BAGIAN XII
PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI
Pemantauan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh
dengan maksud:
A. Pemantauan
1. Melihat dari dekat perkembangan dan kemajuan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
2. Mengidentifikasi temuan-temuan di lapangan baik yang
bersifat positif (dukungan) maupun berupa hambatan;
3. Memantau proses kegiatan yang dilakukan;
29
4. Melakukan kajian dari temuan-temuan lapangan sebagai
bahan perumusan solusi yang lebih baik dan sesuai
dengan proses kegiatan berikutnya.
B. Supervisi
1. Memberikan informasi baru yang berkaitan dengan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
2. Memberikan bimbingan kepada perangkat pelaksana
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah sesuai temuan
di lapangan;
3. Memberi bimbingan tentang pelaksanaan program
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah.
C. Evaluasi
Memberikan suatu penilaian terhadap proses dan hasil yang
dicapai:
1. Sejauh mana sasaran dapat dicapai;
2. Sejauh mana kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Sejauh mana ketepatan metode/cara yang digunakan;
4. Mengklasifikasi bagian-bagian yang dapat dikembangkan
secara cepat, menengah dan lambat;
5. Memilih dan menentukan bentuk pembinaan selanjutnya
sesuai dengan poin 4 di atas;
30
6. Sebagai ukuran pencapaian sasaran yang telah
ditentukan;
7. Bahan laporan pada akhir kegiatan dan untuk pengkajian
ulang guna perumusan kegiatan berikutnya.
BAGIAN XIII
PENUTUP
Demikian pedoman pelaksanaan ini disusun untuk dapat
digunakan dalam pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan
Syariah tahun 2017, sekiranya diperlukan akan dilakukan
penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Aceh. Dan hal-hal
yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan
ditetapkan kemudian.
Banda Aceh, 18 Mei 2017
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
DR. MUNAWAR, MA PEMBINA TK. I
NIP. 19740925 199403 1 004
Top Related