8/10/2019 Juknis Pengangkatan PAI Non PNS Jateng
1/6
/
.J
r',
,ti
r'
PBTUNJUK
TEKNIS
PENGANGKATAN
PENYULUH
AGAMA
ISLAM
NON
PNS
DI
LINGKUNGAN
KANTOR
WILAYAH
KBMENTERIAN
AGAMA
PROVINSI
JAWA
TENGAH
KEMEI\TERIAN
AGAMA
KANTOR
WTLAYAH
PROVINSI
JAWA
TENGAH
BIDANG
PENAMAS
2812
8/10/2019 Juknis Pengangkatan PAI Non PNS Jateng
2/6
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
WILAYAH
KEMENTERIAN
AGAMA
PROVINSI
JAWA
JAWA
TENGAH
NOMOR:
Kw.ll.6/2rt4.
ggl rlZ
l20l2
{
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PENGANGKATAN
PENYULUH
AGAMA
ISLAM
NON
PNS
DI
LTNGKUNGAN
KANTOR
WILAYAH
KEMENTERIAN
AGAMA
PROVINSI JAWA
TENGAH
KEPALA
KANTOR
WILAYAH
KEMENTERIAN
AGAI\IA
PROVINSI
JAWA
TENGAII
Menimbang
| ?: bahwa
dalam rangka
ketertiban
dan kepastian
dalam
pengangkatan
Penyuluh
Agama Islam
Non
PNS
di
Lingkungan
Kantor Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi
.Iawa
Tengah
perlu diterbitkan
Petunjuk
Teknis
Pengangkatan
Penyuluh
Agama
Islam
Non
PNS
dimaksud;
b.
bahwa
prosedur
dan
standar
yang
digunakan dalam
pengangkatan
Penyuluh
Agama
Islam
Non
PNS
pada
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
di Jawa
Tengah
memiliki
standar
dan
prosedur
yang
beragam, niaka
perlu
diterbitkan
standar
baku
dalam
pengangkatan
Penyuluh
Agama
Non
PNS;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
pada
huruf a dan huruf
b
di atas,
perlu
ditetapkan
Keputusan
Kepala
Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi
Jawa
Tengah
tentang
Petunjuk
Teknis
Pengangkatan
Penyuluh
Agama
Islam
Non
PNS di Lingkungan
Kementerian
Agama
Provinsi
Jawa
Tengah;
Mengingat
: 1)
Peraturan
Pemerintah Nomor
55 Tahun
2007 tentang Pendidikan Agama
dan
Pendidikan
Keagamaan;
2)
Peraturan
Presiden Nomor
81
Tahun
2008 tentang Organisasi
dan Tata
Kerja
Instansi
Vertikal
Departemen
Agama;
3) Keputusan
Menteri
Agama
Nomor 52
Tahun
1978
tentang
Pendelegasian
Wewenang Mengangkat,
Memperbaharui
dan
Memberhentikan
Tenaga
Penyuluh
Agama;
4)
Keputusan
Menteri
Agama
Nomor
164
Tahun
1996
tentang Honorarium
Penyuluh
Agama
sebagaimana
diubah
dengan Keputusan
N{enteri
Agama
Nomor
123
Tahun
2008 tentang
Perubahan
Atas
Keputusan
Ivlenteri
Agama
Nomor
164
Tahun
1996
tentang
Honorarium
Penyuluh
Agama:
5) Keputusan Menteri
Agama
Nomor
373
Tahun 2002
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kantor
Wila1'ah
Departemen
Agama Provinsi
dan
Kantor
Departemen
Agarna
Kabupate
n/Kota;
6)
Keputusan
Menteri
Agama
Nomor
150 Tahun
2011
tentang
Penetapan
Honorarium
Bagi
Penyuluh AgamaNon
PNS;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KEPALA
KANTOR
WILAYAH
KEMENTERIAN
AGAI\4A
PROVINSI
JAWA
TENGAH
I
I]NTANG
PETLN{JLTK
TEKNIS
PENGANG-
KATAN
PENYULUH
AGAM;\
ISLAM
NON
PNS
DI
LiNGKTINGAN
KANTOR
WILAYAH
KEI\4ENTERIAN
AGAMA
I,RO\1INSI
JTT.WA
TENGAH
8/10/2019 Juknis Pengangkatan PAI Non PNS Jateng
3/6
BAB
T
KETENTUAN
UMUM
Pasal
1
Definisi
dan
Masa
Berlaku
(1)
Dalam
petunjuk
teknis
ini
yang dimaksud
dengan
Penyuluh
AgT u
Islam
adalah
seorang
yang
diberi
tugas,
tanggung
jawab
dan
wewenang
oleh
pejabai
yang
berwenang
untuk
rnelaksanakan
bimbingun
k ugu.naan
dan
penyuluhan
pembangunan
melalui
bahasa
agarna
lslam.
(2)
Penyuluh
Agama
Islam
Non
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya
dalam
petunjuk
teknis
ini
disingkat
pAt
Non
PNS
adalah
seorang
yang berstatus
Non
Pegawai Negeri
Sipil
yang
diberi
tugas,
tanggung
jawab
dan
wewenang
oleh
pejabat
yang
berwenang
untuk
melaksanakan
biirbingan
t ulgu**
dan
penyuluhan
pembangunan
melalui
bahasa
agama
Islam
pada
Kelompok
sasaran.
(3)
Kelompok
sasaran
adalah
komunitas
dalam
masyarakat
yang
telah
dibentuk
atau
yang
terbentuk
oleh
masyarakat
baik
yang lahir
karena
inisiatif
rnasyarakat
yang bersangkutan
dan/atau
penyuluh
'agama
sendiri
sebagai
sasaran
bimbingan
keagamaan
dan
penyuluhan
pembangunan dengan
bahasa agama
Islam'
(4)
pengangkatan
pAI
Non
PNS
adalah
pemberian
keputusan
pengangkatan
kepada
seseorang
yad
m emiliki
kualifikasi
tertentu
u tot
diangkat
menjadi
Penyuluh
Agama
Non
PNS
dalam
'
kriteria
tertentu
oleh
pejabat
yang
berwenang,
setelah
melalui
proses
dan
prosedur tertentu.
(5)
pemberian
keputusan
pengangkatan
PAI
Non
PNS
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(4)
pasal
ini
berlaku
selama
f
G trl
tahun
dan
dapat
diangkat
kembali
sesuai
dengan
prosedur
dan
syarat
tertentu.
(6)
Syarat,
kiteria
dan
prosesur dalam
pengangkatan
dan
pengangkatan
kembali
sebagaimana
dimaksud
dalam
uyuil+1
dan
(5)
pasai
ini
diatur
dalam
Pasal
tersendiri
dalam
Petunjuk
Teknis
ini.
BAB
II
TUJUAN
Pasal
2
Tujuan
Petunjuk
Teknis
Pengangkatan
PAI
Non
PNS
ini
adalah
untuk:
(1)
Menetapkan
kualifikasi
'dan
kiteria
yang digunakan
dalam
proses
pengangkatan
dan/atau
p ngungkutan kembali
PAI
Non
PNS
di
Lingkungan
Kementerian
Agama
Kantor
Wilayah
Provinsi
Jawa
Tengah.
(2)
Merumuskan
prosedur,
tahapan-tahapan
dan
mekanisme
pengangkatan
dan/atau
pengangkatan
kembali
pAI
Non
PNS
di
Lingkungan
Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi
Ja\r'a
Tengah.
(3)
Menladi
acuan
dasar bagi
Kementerian
Agama
Provinsi
dan Kementerian
Agama
Kabupateni
Kota
di Jau,a
Tengah
Jalarn
pengangkatan
dan/atau
pengangkatan
kembali
PAI
Non
PNS
sesuai
dengan
peraturan
perundangan
yang
berlaku'
BAB
TIT
SUMBER
DAN'TINGKATAN
Sumber
pAI
Nol
pNS
dapat
berasal
dari
tokoh
masyarakatiperorangan
yang
diakui
'.rieh
rriasyarakat
nempunyai
kemampuan
di
bidang
penyuluhan aganla
sesuai
dengan
klasifikasi
sebagair-nana
tersebut
deLam
pasai+
petunjuk
Teknis
ini, seperti
Uiarna,
Da'i,
Mubaiigh,
Guru
lr{engaii,
Ustadz-,
Kyai
dan
tokoh agama
lainnya.
8/10/2019 Juknis Pengangkatan PAI Non PNS Jateng
4/6
Pasal
4
Tingkatan
(1)
Tingkatan
PAI
Non
PNS
adalah
:
a.
PAI
Non
PNS
Muda.
b.
PAI
Non
PNS
Madya.
c.
PAI
Non
PNS
Utama.
(2)
PAI
Non
PNS
Muda adalah
Penyuluh
Agama
yang
bertugas pada
masyarakat
di
lingkungan
pedesaan
yang
meliputi
masyarakat
transmigrasi,
masyaiakat
terasing,
kelompok
p.*riOul
remaja
serta
kelompok
masyarakat
lainnya
di
wilayah
Kabupaten
(3)
PAI
Non
PNS
Madya
adalah
Penyuluh
Agama yang
bertugas pada
masyarakat
di
lingkungan
perkotaan
yang
meliputi
kelompok
pemuda/remaja,
kelompok
masyarakat
industri,
tetomfot
profesi'
daprah
rawan,
lembaga pemasyarakatan,
rehabilitasi
sosiai
dan
instansi
pemeriniah/
swasta
serta
kelompok
masyarakat
lainnya
di
lingkungan
Kabupaten/Kota
dan Ibu
Kota
Provinsi.
(4)
PAI
Non
PNS
U,tama
adalah
Penyuluh
Agama
yang
bertugas
di
lingkungan
para
pejabat
instansi
pemerintah/swasta,
kelompok profesi
serta
kelompok
ahli
dalamterbagai
tiaang.-
BAB
IV
SYARAT
PENGAI\GKATAN
Pasal
5
Syarat
(1)
Syarat
pengangkatan
PAI
Non
PNS
harus
memenuhi
syarat
umum
dan
syarat
khusus.
(2)
Syarat-syarat
umum
PAI
Non
pNS:
a.
Berakhlakul
karimah.
b.
Sehat
jasmani
dan
rohani.
c.
Memiliki
kemampuan
baca
tulis
Al
eur,an
d.
Memiliki
wawasan
dan
ilmu agama
Islam
yang
cukup.
e.
Mempunyai
pengalaman
sebagai
penyuluh
agama.
f.
Memiliki
surat
keterangan
sebagai
bukti atas
kemampuannya.
g.
Tidak
terlibat
dalam
organisasi
rerlarang.
h.
Memiliki
kemampuan
dalam
melaksanakan
bimbingan
dan penyuluhan.
i.
Memiliki
kelompok
binaan
yang
tetap
dan
berdomisili
di
Kibupaten/Kota
setempat.
j.
Tidak
akan
menuntut
untuk
diangkat
menjadi
pegawai
Negeri
Sipil.
(3)
Syarat
khusus
PAI
Non
PNS:
a.
PAI
Non
PNS
Muda:
I
.
Pendidikan
minimal
SMA/sederaj
aVPondok
Pesantren/Madrasah
Diniyah
2.
Mempunyai
keahlian
khusus
ilmu
agama
3. Berusia
minimal
20 tahun
dan
maksimal
45
tahun.
b. PAI
Non
PNS
Madya:
1
.
Pendidikan
minimal
SMA/sederaj
atiPondok
PesantrerVN{adrasah
Dinivah.
2. Berusia
minimal
30 tahun
dan
maksimal
60 taliun.
c.
PAI
Non
PNS
Urama:
l.
Pendidikan
minimal
Strata
1
/sederajat
dan
mempunyai
keahlian
khusus
ilmu
agama.
2.
Berusia
rninimal
40 tahun
dan maksimal
65 tahun.
(4)
Di
sarnping
syarat
sebagaimana
clisebutkan
dalam
ayat
(2)
dan (3)
Pasal
ini,
Kemenrerian
Agama
Kabupaten/Kota
melaksanakan
uji
kompetensi
bagi
PAI
Non PNS pengangkaian
baru
dan
uji
kinerja
bagi
PAI
Non
PNS pengangkatan
kembali.
8/10/2019 Juknis Pengangkatan PAI Non PNS Jateng
5/6
BAB
IV
TATA
CARA
PENGANGKATAN
Pasal
6
Untuk
menjadi
PAI
Non
PNS,
dilakukan
tahapan dan
tata
cara sebagai
berikut
:
(1)
Calon
PAI Non
PNS
mengajukan
permohonan
tertulis
kepada Kepala Kantor
Kenenterian
Agama
Kabupaten/Kota
cq.
Kepala
Seksi
Penamas
dan mendaftar
ulang
bagi
yang
pengangkatan
kembali.
(2)
Permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
Pasal
ini
dengan
melampirkan
atau
memperhatikan
persyaratan
sebagaimana
tercantum
dalam
Pasal
5
Petunjuk Teknis ini;
(3)
Permohonan
dikaji
dan dinilai
secara
komprehensif
oleh
Kepala Seksi
Penamas atau
Tim
yang
khusus
dibentuk
untuk
itu
oteh
Kepala
Kantor Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota.
(4)
Hasil
kajian dibuat
seqlra
tertulis
untuk
selanjutnya
menjadi bagian dari
nota usul
pengangkatan
PAI
Non
PNS;
(5)
Usulan
Pengangkatan
ldan
Pengangkatan
Kembali
PAI
Non PNS oleh
Kepala
Kementerian
Agama
Kabupaten/l(ota
sesuai
dengan
kuota
yang
ada
pada
tahun
yang
bersangkutan
disampaikan kepada
Kepala
Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi
Jawa
Tengah
melalui
Bidang
Penamas,
dilaksanakan
pada
awal
tahun
anggaran-
(6)
Bidang
Penamas mengkaji
dari
berbagai
aspek
baik
kompetensi
yang
bersangkutan maupun
kuota
dari Kabupaten/Kota
masing-masing
dan
memproses
atau
mempersiapkan
keputusan
pengangkatannya.
(7)
Bidang
Penamas
mengusulkan
kepada
Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi
Jawa
Tengah untuk
menetapkan
Keputusan
Pengangkatan
PAI Non
PNS untuk
jangka
waktu
1
(satu)
tahun.
(8)
Bidang
Penamas
meny.ampaikan
keputusan
pengangkatan
PAI
Non
PNS
kepada
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
masing-masing.
(9)
Kementerian Agama
Kabupaten/Kota melalui
Seksi
Penamas
masing-masing menyampaikar,
keputusan
pengangkatan
kepada
yang
bersangkutan.
BAB V
TUGAS KEWAJIBAN,
PROPORSI
DAN
DAERAH SASARAN
.
Pasal 7
'
Tugas
dan
Kewajiban
(1)
PAI Non PNS
berkewajiban
melaksanakan
tugas sesuai
dengan
sasaran
yang
ditetapkan
minimal2
(dua)
kali
dalam I
(satu)
minggu.
(2)
Pembinaan terhadap
PAI
Non PNS
dilakukan oleh
Kepala Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota cq.
Seksi
Penamas,
Kepala
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi
cq.
Bidang
Penamas, dan Dirjen
Bimas Islam, baik
pembinaan
administratif
maupun teknis.
Pasal
8
Proporsi
(1)
Porsi
atau
jatah
PAI Non
PNS
setiap
tahun didasarkan
pada
alokasi
Daftar
Isian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
mas iti
g-masing.
(2)
Proporsi
Kabupaten/Kota
disebarkan
sesuai
dengan kebutuhan
secara
proporsional
melalui
kajian
secara
komprehensif
pada
kebutuhan
masing-masing
Kecamatan dan Kelompok Binaan.
Pasal 9
Daerah
Sasaran
8/10/2019 Juknis Pengangkatan PAI Non PNS Jateng
6/6
(l)
(2)
Sasaran
Bimbingan dan
Penyuluhan masing-masing
personil
PAI
Non
PNS
ditetapkan
oleh
Kepala Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
dengan
,
memperhatian
Azas
profesionalitas,
proporsionalitas
dan aspek terkait lainnya.
Sasaran
Bimbingan dan
Penyuluhan
masing-masing
PAI
Non
PNS sesuai dengan
wilayah
sebagaimana
tersebut dalam keputusan
pengangkatannya.
BAB
VI
PELAPORAN
Pasal I
0
(1)
PAI
Non
PNS
yang
telah ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama
Provinsi Jawa Tengah
wajib
memberikan laporan
kepada Kepala Kementerian
Agarna
Kabupaten/Kota
cq. Kepala Seksi
Penamas.
(2)
Laporan masing-masing
PAI
Non
PNS
dilaksanakan
sebulan sekali dan atau
paling
lama tiga
bulan sekali.
(3)
Format dan/atau sistimatika
laporan mengacu
dan/atau
sesuai
dengan format
pelaporan.
(4)
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
menyampaikan
rekap dan
analisis
terhadap
laporan
masing-masing
penyuluh
kepada Kepala
Kanror
Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa
Tengah
setiap semester.
BAB WI
PENUTUP
Pasal I
I
(l)
Keputusan
ini
diberlakukan
mulai
pada pengangkatan
Penyuluh Agama
Islam
Non
Pegawai
Negeri
Sipil
tahun 2012.
(2)
Apabila
dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan
dalam
keputusan
ini,
akan
diubah
dan
diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Diteta
Pada t
n
di :
Semarang
eal
'.27
Januari2}l2
KEPA
1H.
Imam Haro
'NIP
19540M
in
Asy'ari
a
1
198 103 1004.t
Salinan
keputusan
ini
disampaikan
kepada:
l.
Sekjen Kementerian
Agama
RI,
Jakarta;
2.
Irjen
Kementerian
Agama RI.
Jakarta;
3.
Dirjen
Bimas
islam
Kementerian Agama
RI, Jakarta;
4. Kepala
Kantor
Kementerian Agama
Kab/Kota
se-Jarva
Tengah