BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
2
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor
5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
3
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018-2023.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun
2023.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya
daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1
(satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk periode
5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran.
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output),
dalam bentuk barang dan jasa.
Pasal 2
RPJMD Merupakan: a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025; dan
5
b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Pasal 3
(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan Perencanaan
Penganggaran.
(2) RPJMD bertujuan untuk menwujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan.
BAB II
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP.
Pasal 5
Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.
6
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang.
Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 22 Maret 2019
BUPATI JOMBANG,
ttd
MUNDJIDAH WAHAB
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
ttd
AKH. JAZULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 57-1/2019
D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2019\PERDA 1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023.doc
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -1
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 MARET 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang
diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati
Jombang Periode Tahun 2018-2023 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24
September 2018, maka Pemerintah Kabupaten Jombang periode 2018-2023 dipimpin
oleh Hj. Mundjidah Wahab sebagai Bupati dan Sumrambah sebagai Wakil Bupati.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat
(12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Paerah, disusun suatu perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai
dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh
karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan
sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak
menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.
Selanjutnya pada pasal 261 ayat (4) diamanatkan bahwa visi dan misi kepala
daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka
menengah yang dimaksud adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain janji-janji politik yang harus
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -2
diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga mendasar atas hasil evaluasi kinerja
periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan daerah. Keseluruhan
hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2018-2023 melalui 5 (lima) pendekatan. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan
ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian
terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah
penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat
kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara
fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini
dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Keempat dan kelima adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-
up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, secara bertahap,
dilakukan dari bawah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)
yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang
diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Kebijakan Nasional, Provinsi dan
Daerah diimplementasikan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara
terarah dan disesuaikan. Hasil proses kedua pendekatan tersebut kemudian diselaraskan
melalui musyawarah rencana pembangunan.
Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 juga memperhatikan aspek pembangunan
berkelanjutan yang menjadi fokus pembangunan daerah. Permasalahan utama yang ada
dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa bidang diantaranya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -3
1. kemiskinan; 2. ketahanan pangan; 3. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. pendidikan inklusif; 5. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; 7. energi; 8. pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja; 9. pembangunan infrastruktur, peningkatan industri;
10. permukiman; 11. perubahan iklim; 12. degradasi lahan; dan 13. kedamaian
masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang
efektif, akuntabel, dan inklusif.
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan
jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.
Penyusunan RPJMD secara bertahap sesuai dengan rangkaian tahapan yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen RPJMD Tahun
2018-2023 merupakan bentuk pelaporan dalam tahapan penyusunan RPJMD yang
memuat penelaahan lebih lanjut dari rancangan teknokratik serta pengejewantahan visi
dan misi ke dalam tujuan sasaran hingga program prioritas daerah disertai dengan
indikator dan langkah-langkah pencapaiannya. Penyempurnaan RPJMD 2018-2023
berdasarkan hasil forum konsultasi publik pada 24 Oktober 2018 dan pembahasan
bersama dengan DPRD serta pelaksanaan musrenbang RPJMD pada 13 Nopember 2018.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -4
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -5
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -6
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–
2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
Nomor 11/D);
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka
dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -7
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan
sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. RPJMD Kabupaten Jombang memperhatikan dan selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan
daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi
pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan
daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;
3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 menjadi acuan
dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Secara lebih
lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan penyusunan
RKPD setiap tahunnya;
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RTRW Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang;
5. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan
RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs); (2) Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4)
Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan
Minimal (SPM); (6) RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (7) Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten
sekitar;
6. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/kegiatan yang akan didanai dari
APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN
akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -8
musrenbang nasional, mengingat bahwa RKP akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN);
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RPJMD Kabupaten
sekitar Kabupaten Jombang sebagai instrumen pembanding dengan yang
digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang supaya mampu
bersaing dengan Kabupaten di sekitar Jombang. Adapun identifikasi telaah RPJMD
Kabupaten daerah lain sebagai berikut:
Tabel 1.1
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
1 Kabupaten
Lamongan
2016-2021 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga
kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan
kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan
yang memadai melalui pembangunan Ruang Kelas Baru,
pemeliharaan gedung, ruang penunjang Pendidikan, dan
peralatan pendidikan.
Mendorong gerakan budaya membaca/literasi
masyarakat.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai
dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan
Lembaga Sekolah.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
penyelenggaraan kesehatan.
Pengembangan profesionalitas tenaga kesehatan melalui
peningkatan kualifikasi.
Pembangunan Sarana dan Prasa-rana Kesehatan yang
memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes,
Polindes, Pustu dan mobil sehat.
Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit.
Peningkatan kuantitas dan kwalitas SDM baik medis
maupun non medis di Rumah sakit.
Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan
pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian
produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung
dengan system irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang
terpadu.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -9
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas
produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan
percontohan di wilayah kecamatan serta pengembangan
Kawasan.
Peningkatan penggunaan tehnologi pertanian ramah
lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas,
efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim.
Peningkatan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan
disertai pembinaan manajemen usaha, penguatan
kelompok tani dan fasilitasi kemitraan usaha.
Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani
untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan-
pelatihan disertai fasilitasi pemasaran.
Pengembangan pola kemitraan antara peternak dengan
perusahaan local sebagai penyedia bibit dan pakan ternak.
Pembinaan terhadap peternak/kelompok secara terpadu
disertai dengan percontohan dan pengem- bangan
Kawasan peternakanserta introducing tehnology
peternakan.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha
peternakan.
Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan
pemanfaatan tehnologi perikanan yang ramah lingkungan
yang efektif dan efesien.
Pengembangan pengolahan hasil berbasis perikanan untuk
meningkatkan niali jual dan peningkatan konsumsi ikan
masyarakat.
Mendorong berkembanganya Kawasan industry dan
Pengembangan sentra IKM untuk mendorong kerjasama,
kemitraan dan daya saing.
Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui
pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding.
Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan
upaya perlindungan konsumen.
Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang
Kondusifpada era perdagangan bebas/Globalisasi.
Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah,
cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun
online.
Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline
maupun online.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -10
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
Promosi investasi untuk publikasi potensi investasi disertai
kemitraan investasi.
Pengembangan destinasi wisata yang ada dengan
mengkolaborasikan dengan sektor-sektor lainnya.
Menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang
ada baik wisata budaya, alam dan religi sert buatan
menjadi destinasi wisata.
Melakukan promosi pariwisata ditingkat nasional dan
internasional disertai penciptaaan branding wisata khas
Lamongan untuk meningkatkan kunjungan wisata.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan
Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah.
Penguatan BaseLine Data Pembangunan Jalan dan
Jembatan.
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar
sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan
pemerintahan atasan.
Penguatan BaseLine Data Pembangunan pengairan serta
Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kewenangan
Penanganan.
Pembangunan Pasangan dan Normalisasi Jaringan Irigasi.
Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat.
Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman
kumuh (sector air bersih, drainase, persampahan,
airlimbah dan akses jalan).
Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih.
Pembangunan IPA dan Penambahan Jaringan
Perpipaan/SR.
Penegakan Perda terhadap Pengembang Perumahan
untuk Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah
rumah tangga yang septic/IPAL Komunal.
Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat.
Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang
efektif, spesifik, dan harmonis.
Peningkatan peran lintas sector dalam rangka
pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk
menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.
Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi
yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup
daerah.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -11
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
Pengendalian Terhadap pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan Dan
penguatan Pengolahan limbah/persampahan secara
terpadu melalui reuse, reduce, recycle.
Pengelolaan Dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara
Terpadu didukung kebijakan Yang ramah lingkungan.
Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam menghadapi Becana
Alam.
Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi
bencana.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan.
Peningkatanpengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah.
Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang
transparan, cepat, tepat dan akuntabel.
Meningkatkan kedisiplinan aparatur.
Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah.
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber
daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan
peraturan daerah inisiatif DPRD.
Peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan
secara berkesinambungan.
Peningkatan kualitasSDM aparatur terhadap tuntutan
masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
Peningkatan pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan) yang merupakan program
pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan
penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -12
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan
lembaga/instansi terkait guna kelancaran
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencataan
sipil.
Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan.
Penyederhanaan proses perijinan.
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik.
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pembangunan
dan pemerintahan di kecamatan.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk
mendukung pelayanan.
Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan
melaluipengembangan program-program unggulan
kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat
miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh meliputi
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, peningkatan
pendapatan, dan peningkatan ekonomi.
Mengembangkan cadangan pangan dan
penganekaragaman konsumsi dengan didukung
keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan
pekarangan. Mengembangkan pengawasan keamanan
pangan dan sistem distribusi pangan.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri
dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas
pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh
kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.
Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan
penggunaan alat kontrasepsi.
Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi
Perdesaan.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan
didesa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan
meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan
menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual.
Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (JMF).
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -13
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja
dan masyarakat.
Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan
kebangsaan dan toleransi umat beragama.
Meningkatkan kerjasama penanganan konflik sosial.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga
ketertiban dan keamanan.
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik dan
demokrasi.
2 Kabupaten
Mojokerto
2016-2021 Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat
beragama.
Peningkatan kesadaran dan kecintaan antar umat
beragama terhadap budaya daerah.
Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung
perekonomian daerah.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Pembangunan sistem pengawasan yang handal serta
meningkatkan pengawasan fungsional internal
pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan
masyarakat.
Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan
daerah.
Pengoptimalisasian perencanaan pembangunan untuk
acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Peningkatan pembangunan ekonomi.
Peningkatan pembangunan infrastruktur.
Pengentasan kemiskinan.
Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan
iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
Peningkatan hasil produksi pertanian.
Peningkatan produksi hasil peternakan.
Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya
alam untuk penguatan basis agrobisnis.
Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
Peningkatan kualitas kehidupan politik.
Peningkatan kualitas penegakan hokum.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -14
No Daerah Lain Periode
RPJMD Kebijakan Terkait
Peningkatan dan pengembangan profesionalisme dan
ketrampilan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas
tenaga kerja serta pengembangan ekonomi produktif guna
menciptakan lapangan kerja.
Peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup penduduk
usia kerja.
Pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim
ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan public.
Peningkatan dan pemeliharaan mutu lembaga dan
pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya
manusia secara berkelanjutan serta prasarana dan sarana
bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat di
jangkau oleh masyarakat serta mendorong kemandirian
masyarakat menuju kehidupan sejahtera.
Peningkatan pengolahan limbah medis.
Pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi
seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan,
keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang
pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.
Pemantapkan kapasitas pengelolaan sumber daya
aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.
Peningkatan kualitas kehidupan politik.
Peningkatan kualitas penegakan hokum.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Pengentasan kemiskinan.
Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang
berbasis kinerja.
Peningkatan pengelolaan kawasan cagar alam.
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -15
Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah
perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik, dan terintegratif dengan
menjabarkan visi dan misi bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran dan program
pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten
Jombang juga menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Jombang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat
Daerah;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD setiap tahun selama periode
tahun 2019-2023;
3. Menjadi indikator pengukuran keberhasilan pencapaian target kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2018-2023;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan
penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan arah kebijakan dan program perangkat daerah; dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -16
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan
daerah, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat
dan daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan
penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam
bab ini adalah:
1.1 Latar Belakang;
1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
1.3 Hubungan Antar Dokumen;
1.4 Maksud dan Tujuan;
1.5 Sistematika Penulisan.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini,
dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek
kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai
kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2019-2023. Bab ini
diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:
2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2.3 Aspek Pelayanan Umum;
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.
BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan
pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -17
kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub
bab dalam bab ini adalah:
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;
3.3 Kerangka Pendanaan.
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa,
sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan
proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur
sub bab dalam bab ini adalah:
4.1 Permasalahan Pembangunan;
4.2 Isu Strategis.
Bab V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:
5.1 Visi;
5.2 Misi;
5.3 Tujuan;
5.4 Sasaran Daerah;
Bab VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan
setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi
RPJMD.
Bab VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi
dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program
prioritas pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 yang berisi
program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun
untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -18
sesuai periodesasi RPJMD.
Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama
menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja
pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.
Bab IX. PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024 dibawah kepemimpinan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah
pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan
pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan
RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku
kepentingan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -1
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya berkaitan dengan pelimpahan
wewenang, pengambilan keputusan dan kebijakan, pengelolaan dana publik dan
pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Dalam era otonomi daerah, manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik
merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi
pemerintah dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan semangat otonomi daerah
tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber
pembiayaan daerah dan mengelola belanja daerah secara transparan dan akuntabel.
Kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan menghasilkan gambaran
tentang kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah
menjadi salah satu tolok ukur utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam
melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public service), fungsi
pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) dan pengaturan
(regulation).
Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 pada tanggal 8 Januari
2015 sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. Pemerintah
menetapkan kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk mendukung kebijakan fiskal
pemerintah. Pengalihan subsidi BBM digunakan untuk pembangunan berbagai sektor
publik, baik sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pembangunan
ekonomi dan sosial, yang ditujukan untuk menjaga kelompok masyarakat miskin agar
tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan
pembangunan infrastruktur.
Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menandai
era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -2
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan adanya perubahan susunan
dan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada beberapa urusan
pemerintah daerah yang bergeser kepada pemerintah pusat ataupun provinsi. Pada
tahun 2017 telah dilakukan pengalihan personel, pendanaan dan dokumen (P3D)
terhadap beberapa kewenangan yang dipindahkan dari urusan pemerintah kabupaten
menjadi urusan pemerintah pusat maupun provinsi.
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Seluruh kegiatan Pemerintah Daerah akan terlaksana dengan baik apabila
beriringan dengan kinerja keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah adalah semua
hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah
sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah
dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang
dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan
pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -3
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
Kinerja keuangan Kabupaten Jombang periode tahun 2013–2017 berdasarkan
pada data kinerja keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang diperoleh
dari beberapa dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten
Jombangdan LKPJ Pemerintah Kabupaten Jombang periode sebelumnya.
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD
yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pemahaman terhadap perkembangan pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun menjadi
sangat penting untuk memberikan informasi arah proyeksi pendapatan maupun
belanja di tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi terkait keuangan daerah serta perkembangan kebijakan
pemerintah daerah yang sedang berjalan.
A. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah,
perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun
2013 sampai dengan tahun 2017 selalu menunjukkan perkembangan yang baik
ditandai dengan peningkatan pendapatan daerah untuk setiap tahunnya. Hal tersebut
merupakan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan
daerah.
Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 rata-
rata sebesar 12,72%, yang didukung dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah sebesar 31,52%, dana perimbangan sebesar 9,26% dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah sebesar 17,18%. Tingginya pertumbuhan PAD disumbang dari
tingginya pertumbuhan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -4
Pajak Daerah menyumbang rata-rata 21,93% terhadap proporsi pendapatan asli
daerah sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 65,57%.
Tingginya pertumbuhan pajak daerah disebabkan oleh adanya kebijakan pendaerahan
pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014. Sedangkan tingginya pertumbuhan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah disebabkan implementasi Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah serta pencatatan dana bantuan operasional sekolah yang harus
tercatat di APBD pada tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018, dana bantuan
operasional sekolah sesuai dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2018 dicatat ke
dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah, sehingga jika dibandingkan antara
realisasi tahun 2017 dan APBD 2018, akan terlihat bahwa PAD menurun dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan. Mempertimbangkan adanya
ketidakkonsistenan kebijakan Pemerintah terkait pencatatan pendapatan, hal ini perlu
dipertimbangkan saat memproyeksikan pertumbuhan komponen pendapatan pada
tahun berikutnya. Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel
dan gambar berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -5
Gambar 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Jika kita perhatikan gambar di atas, dapat disampaikan :
1. Total pendapatan daerah selama tahun 2013 sampai dengan 2017 terus
mengalami kenaikan, tahun 2013 sejumlah Rp.1.567.610.980.536,59 dan sampai
dengan tahun 2017 mencapai Rp.2.517.003.141.056,17. Kenaikan cukup signifikan
terjadi pada tahun 2017 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait
pendanaan seperti dana desa, Dana jaminan kesehatan fasilitas kesehatan tingkat
pertama serta dana Bantuan Operasional Sekolah yang harus dicatat dalam APBD
meskipun dana tersebut ditransfer ke Kas daerah dan kemudian dilanjutkan
ditransfer ke kas desa atau ditransfer langsung ke puskesmas dan sekolah
penerima dana BOS tanpa melalui kas daerah;
2. PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan mengalami kenaikan cukup
signifikan pada tahun 2017 dikarenakan adanya kebijakan untuk mencatat dana
Bantuan Operasional Sekolah dalam APBD, akun pendapatan, kelompok
pendapatan asli daerah, jenis lain lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
meskipun transfer dilakukan langsung ke sekolah penerima dana BOS;
-
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
3,000,000,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
PAD DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TOTAL PENDAPATAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -6
3. Dana perimbangan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2016 karena
adanya kebijakan penambahan alokasi DAK dan pengalihan dana tunjangan
profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru dari lain-lain pendapatan
daerah yang sah ke dalam DAK non fisik. Hal ini mengakibatkan penurunan
yangcukup signifikan pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada
tahun 2016, sedangkan pada tahun 2016 ke tahun 2017 relatif stagnan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -7
Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 (%)
4 PENDAPATAN 1,567,610,980,536.59
1,905,860,371,275.38
2,151,287,874,052.96
2,257,099,357,781.47
2,517,003,141,056.17
12.72
4.1. Pendapatan Asli Daerah 185,091,678,239.59
304,065,301,093.38
363,963,252,971.96
374,141,185,825.47
521,210,404,936.17
31.52
4.1.1.
Pajak daerah 36,927,594,067.89
66,769,253,998.20 80,335,178,828.50
91,478,979,885.91
110,603,806,268.50
33.98
4.1.2.
Retribusi daerah 32,329,180,044.00
32,556,441,839.00 39,925,263,477.00
41,890,164,298.00
42,024,479,023.00 7.14
4.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
2,448,620,039.26 2,523,181,128.39 2,844,232,695.14 2,434,763,292.00 2,578,293,963.36 1.82
4.1.4.
Lain-lain PAD yang sah 113,386,284,088.44
202,216,424,127.79
240,858,577,971.32
238,337,278,349.56
366,003,825,681.31
37.49
4.2. Dana Perimbangan 1,060,053,279,863.00
1,131,290,917,695.00
1,170,782,676,685.00
1,479,480,105,860.00
1,486,041,199,349.00
9.26
4.2.1.
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 96,238,306,863.00
76,832,644,695.00 75,132,309,685.00
85,303,667,270.00
71,975,697,491.00 (6.45)
4.2.2.
Dana alokasi umum 920,097,938,000.00
1,007,166,193,000.00
1,032,325,237,000.00
1,111,301,450,000.00
1,091,779,457,000.00
4.46
4.2.3.
Dana alokasi khusus 43,717,035,000.00
47,292,080,000.00 63,325,130,000.00
282,874,988,590.00
322,286,044,858.00
100.68
4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 322,466,022,434.00
470,504,152,487.00
616,541,944,396.00
403,478,066,096.00
509,751,536,771.00
17.18
4.3.1 Hibah 1,101,409,750.00 1,143,652,011.00 2,049,108,600.00 1,598,448,599.00 5,468,816,858.00 75.79
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -8
4.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
76,372,776,932.00
128,828,661,413.00
121,442,913,796.00
131,311,278,997.00
163,133,533,258.00
23.83
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 225,489,404,000.00
283,632,541,000.00
325,278,336,000.00
45,777,657,000.00
51,330,514,000.00 (8.33)
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
19,030,455,000.00
56,474,897,000.00 82,334,153,000.00
33,044,866,500.00
45,573,060,000.00 55.15
4.3.6 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat - - 85,437,433,000.00
191,745,815,000.00
244,245,612,655.00
75.90
4.3.7 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi 471,976,752.00 424,401,063.00 - - - -
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang (diolah), Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -9
Kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
rata-rata masih didukung oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar 61,20%,
kemudian 22,41% berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 16,39%
diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian
daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah karena Pendapatan Asli Daerah
memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan sumber-sumber pendapatan
daerah lainnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Jombang telah berupaya
semaksimal mungkin untuk menggali potensi-potensi sumber PAD hingga mengalami
peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,53% selama 5 (lima) tahun
terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013
adalah sebesar Rp.185.091.678.239,59 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai
Rp.521.210.404.936,17 pada tahun 2017. Dengan semakin bertambahnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah, membuktikan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah
Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang. Adapun kontribusi dana
perimbangan mulai berkurang dari yang semula pada tahun 2013 adalah 67,62% menjadi
59,04% di tahun 2017. Kontribusi komponen pendapatan daerah tersebut digambarkan
pada tabel dan gambar sebagaimana berikut:
Tabel 3.2
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 (%)
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1.1. PendapatanAsli Daerah 11.81 15.95 16.92 16.58 20.71
1.2. Dana Perimbangan 67.62 59.36 54.42 65.55 59.04
1.3. Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah
20.57 24.69 28.66 17.88 20.25
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang (diolah), Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -10
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.2
Pertumbuhan PAD Kabupaten Jombang 2014-2017
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.3
Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Jombang 2014-2017
304,065,181,093.38
363,963,252,971.96
374,141,185,825.47
521,210,404,936.17
2014 2015 2016 2017
PENDAPATAN ASLI DAERAH
47,292,080,000.00
63,325,130,000.00
282,874,988,590.00
322,286,044,858.00
2014 2015 2016 2017
DANA ALOKASI KHUSUS
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -11
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.4
Pertumbuhan Pendapatan Hibah Kabupaten Jombang 2014-2017
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.5
Pertumbuhan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Kabupaten Jombang
2014-2017
1,143,652,011.00
2,049,108,600.00
1,598,448,599.00
5,468,816,858.00
2014 2015 2016 2017
PENDAPATAN HIBAH
0.00
85,437,433,000.00
191,745,815,000.00
244,245,612,655.00
2014 2015 2016 2017
BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -12
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.6
Penurunan Dana Bagi Hasil Kabupaten Jombang 2014-2017
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.7
Penurunan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Jombang 2014-2017
76,832,644,695.00
75,132,309,685.00
85,303,667,270.00
71,975,697,491.00
2014 2015 2016 2017
BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
283,632,541,000.00
325,278,336,000.00
45,777,657,000.00
51,330,514,000.00
2014 2015 2016 2017
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -13
Sumber: BKAD Kabupaten Jombang (diolah), Tahun 2018
Gambar 3.8
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 (%)
B. Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan. Keberadaan belanja daerah merupakan konsekuensi adanya program atau
kegiatan yang mencerminkan kebijakan pemerintah dan arah pembangunan daerah.
Realisasi belanja daerah Kabupaten Jombang menunjukkan peningkatan dalam
periode tahun 2013-2017, yaitu sebesar Rp. 1.559.047.056.626,78 menjadi
Rp.2.401.430.893.002,94 dengan rata-rata pertumbuhan 11,64% pertahun. Adapun
peningkatan belanja daerah tersebut dipengaruhi oleh komponen belanja daerah yang
terdiri dari :
1. Belanja Tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa dan belanja tidak terduga;
2. Belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja
modal.
Pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata memiliki pertumbuhan yang positif
walaupun terdapat komponen pembentuknya yang memiliki rata-rata pertumbuhan
negatif yaitu pada komponen belanja hibah. Salah satu komponen penunjang kenaikan
pertumbuhan belanja tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
11.81% 15.95% 16.92% 16.58% 20.71%
67.62% 59.36% 54.42%65.55% 59.04%
20.57% 24.69% 28.66%17.88% 20.25%
Lain-lain Pendapatan DaerahYang Sah
Dana Perimbangan
Pendapan Asli Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -14
72,88%. Adapun proporsi belanja tidak langsung terbesar dari tahun ke tahun adalah
belanja pegawai dengan proporsi rata-rata sebesar 76,10% atau 45,77% terhadap total
belanja daerah.
Pertumbuhan belanja langsung apabila dilihat dalam tabel 3.4 lebih besar 2 (dua)
kali lipat dibandingkan pertumbuhan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 18,50%. Nilai
rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena semakin
meningkatnya jumlah anggaran yaitu Rp. 532.388.680.058,58 pada tahun 2013 dan terus
meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp.1.009.346.349.102,35. Kontribusi terbesar dari
belanja langsung setiap tahunnya adalah belanja barang dan jasa dengan rata-rata
kontribusi sebesar 49,94% diikuti belanja modal sebesar 42,03% dan belanja pegawai
sebesar 8,03%.
Pertumbuhan belanja langsung yang semakin besar, akan berdampak positif
terhadap proporsi belanja tidak langsung yang semakin menurun terhadap total belanja
dari tahun ke tahun yaitu dari 65,85% di tahun 2013 menjadi 57,97% pada tahun 2017.
Proporsi alokasi anggaranyang memiliki kriteria baik adalah proporsi alokasi anggaran
yang proporsi belanja tidak langsungnya tidak melebihi 70% dari keseluruhan anggaran
belanja daerah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Jombang selalu
mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung tidak lebih dari 70% dari total anggaran
belanja daerah, dengan rata-rata proporsi alokasibelanja tidak langsung 60,10% dan
belanja langsung sebesar 39,90%. Realisasi belanja daerah dan rata-rata pertumbuhan
per tahun digambarkan dalam tabel dan gambar berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -15
Gambar 3.9
Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2017
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.10 Rata-rata Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2017
769,168,159,242.15
914,694,820,830.20 895,287,335,041.18
1,009,346,349,102.35
2014 2015 2016 2017
BELANJA LANGSUNG
60.10%
39.90%
Belanja Tidak langsung
Belanja Langsung
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -16
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.11
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2017
Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017 (%)
URAIAN TAHUN ANGGARAN
2013 2014 2015 2016 2017
BELANJA DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 65,85 56,79 57,76 62,14 57,97
Belanja Pegawai 83,49 87,18 76,45 69,76 63,60
Belanja Hibah 8,45 4,65 4,11 4,34 4,85
Belanja Bantuan Sosial 0,52 0,77 0,12 0,19 0,30
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
7,52 7,39 19,32 25,71 31,25
Belanja Tidak Terduga 0,017 0,015 - 0,001 0,001
BELANJA LANGSUNG 34,15 43,21 42,24 37,86 42,03
Belanja Pegawai 15,03 5,06 5,49 6,32 8,27
Belanja Barang dan Jasa 44,21 48,78 50,45 52,92 53,36
Belanja Modal 40,75 46,16 44,06 40,76 38,37
Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2018
1,010,946,833,803.00
1,250,258,205,803.00
1.469.294.238.230,001,392,084,543,900.59
2014 2015 2016 2017
BELANJA TIDAK LANGSUNG
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -17
Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2013-2017
KODE
REK URAIAN
TAHUN ANGGARAN (%)
2013 2014 2015 2016 2017
5 BELANJA DAERAH 1,559,047,056,626.78 1,780,114,993,045.15 2,164,953,026,633.20 2,364,581,573,271.18 2,401,430,893,002.94 11.64
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,026,658,376,568.20 1,010,946,833,803.00 1,250,258,205,803.00 1,469,294,238,230.00 1,392,084,543,900.59 8.60
5.1.1 Belanja Pegawai 857,200,046,732.20 881,311,970,508.00 955,864,129,231.00 1,024,973,451,933.00 885,368,970,026.20 1.22
5.1.4 Belanja Hibah 86,724,676,066.00 47,003,252,939.00 51,340,643,428.00 63,783,125,400.00 67,463,632,200.00 (1.64)
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5,322,850,000.00 7,737,150,000.00 1,480,050,000.00 2,778,574,000.00 4,152,650,000.00 25.42
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa
77,236,032,470.00 74,744,060,356.00 241,573,383,144.00 377,742,356,497.00 435,091,226,174.39 72.88
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 174,771,300.00 150,400,000.00 - 16,730,400.00 8,065,500.00 (55,25)
5.2. BELANJA LANGSUNG 532,388,680,058.58 769,168,159,242.15 914,694,820,830.20 895,287,335,041.18 1,009,346,349,102.35 18.50
5.2.1 Belanja Pegawai 80,028,032,548.00 38,925,321,861.00 50,208,345,487.00 56,587,117,969.00 83,450,632,196.00 9.45
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 235,387,735,591.58 375,193,719,118.08 461,266,682,369.04 473,798,460,299.81 538,573,157,284.19 24.68
5.2.3 Belanja Modal 216,972,911,919.00 355,049,118,263.07 403,219,792,974.16 364,901,756,772.37 387,322,559,622.16 18.46
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -18
C. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit
anggaran. Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan netto Kabupaten Jombang
mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 4,43% dengan rata-rata pertumbuhan
realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 3,78%, sedangkan rata-rata pertumbuhan
realisasi pengeluaran pembiayaan (40,08) %. Sementara Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 5,86%.
Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2013-2017) terlihat
seperti yang terdapat pada Tabel 3.5 berikut ini:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -19
Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017
KODE
REK URAIAN
REALISASI %
2013 2014 2015 2016 2017
6 . 1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
231,904,720,246.77 235,949,735,108.58 355,708,270,891.81 337,174,639,047.57 228,651,935,155.86 3.78
6 .1 . 1 Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya
214,067,716,948.77 235,468,644,156.58 355,195,113,338.81 336,445,575,811.57 228,373,317,013.86 5.86
6 .1 . 2 Pencairan Dana
Cadangan
17,500,000,000.00 - - - - -
6 .1 . 5 Penerimaan
kembali
Pemberian
Pinjaman
152,831,381.00 315,616,847.00 68,267,779.00 20,784,475.00 - (35.35)
6 .1 . 6 Penerimaan
piutang daerah
dari pendapatan
- 165,474,105.00 444,889,774.00 708,278,761.00 278,618,142.00 55.80
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -20
pajak daerah
6 .1 . 7 Penerimaan
Kembali Investasi
Non Permanen
184,171,917.00 - - - - -
6 . 2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
5,000,000,000.00 6,500,000,000.00 5,597,542,500.00 1,319,106,544.00 - (40.08)
6 .2 . 1 Pembentukan
Dana Cadangan
- - - - - -
6 .2 . 2 Penyertaan
Modal (Investasi)
Pemerintah
Daerah
5,000,000,000.00 6,500,000,000.00 5,500,000,000.00 - - (28.46)
6 .2 . 3 Pembayaran
Pokok Utang
- - 97,542,500.00 1,319,106,544.00 - 576.17
PEMBIAYAAN
NETTO
226,904,720,246.77 229,449,735,108.58 350,110,728,391.81 335,855,532,503.57 228,651,935,155.86 4.43
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
TAHUN
BERKENAAN
235,468,644,156.58 355,195,113,338.81 336,445,575,811.57 228,373,317,013.86 344,224,183,209.09 16.04
Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -21
Dilihat dari tabel 3.3 di atas, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan, meskipun menurun
pada akhir periode yakni Tahun 2017. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah
Kabupaten Jombang tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan. Hal ini membuat
pembiayaan netto memiliki rata-rata angka pertumbuhan sebesar 4,44%.
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2014-2017 (diolah)
Gambar 3.12
SILPA Tahun Berkenaan Kabupaten Jombang 20140-2017
3.1.2 Neraca Daerah
Salah satu aspek dalam mendeskripsikan kinerja keuangan masa lalu adalah
pertumbuhan neraca daerah. Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan
informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang dan Ekuitas Dana pada tanggal
tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.
Kesehatan keuangan suatu pemerintah daerah dapat diindikasikan dengan sehatnya
neraca daerah. Berikut merupakan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten
Jombang2013-2017.
355,195,113,338.81 336,445,575,811.57
228,373,317,013.86
344,224,183,209.09
2014 2015 2016 2017
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -22
Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Tahun 2013-2017
NO. Uraian Tahun
(%) 2013 2014 2015 2016 2017
1. ASET
1.1 ASET LANCAR 296.691.224.515 425.745.064.057 475.566.906.553 323.401.418.014 436.159.764.579 14.52%
1.1.1 Kas 235.469.023.721 356.225.796.006 399.863.747.011 235.787.595.017 344.335.213.209 17.13%
1.1.2 Piutang 42.709.826.940 48.816.146.733 52.221.428.374 59.297.799.772 63.703.481.222 10.56%
1.1.3 Persediaan 18.512.373.854 20.703.121.318 23.481.731.168 28.316.023.225 28.121.070.148 11.29%
1.2 INVESTASI
JANGKA
PANJANG
55.217.181.069 62.028.768.986 66.251.444.665 89.207.135.861 99.640.857.723 16.37%
1.2.1 Investasi Non
Permanen
0 0 0 0 0
1.2.2 Investasi
Permanen
55.217.181.069 62.028.768.986 66.251.444.665 89.207.135.861 99.640.857.723 16.37%
1.3 ASET TETAP 3.690.459.801.872 4.035.608.810.895 1.877.596.297.007 2.314.512.514.600 2.629.450.764.417 (1.81%)
1.3.1 Tanah 656.506.446.047 659.499.837.647 673.898.602.347 668.038.173.716 861.321.616.158 7.68%
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -23
1.3.2 Peralatan dan
Mesin
332.003.198.865 423.069.477.703 503.988.644.998 577.108.055.987 611.441.710.975 16.75%
1.3.3 Gedung dan
Bangunan
698.987.849.910 789.004.424.128 876.979.569.422 937.792.253.620 953.342.599.585 8.16%
1.3.4 Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
1.961.626.403.778 2.140.712.629.574 2.367.447.979.971 2.610.863.273.983 2.810.729.587.675 9.41%
1.3.5 Aset Tetap
Lainnya
14.460.409.793 19.137.529.648 22.347.701.071 24.233.893.620 23.653.323.272 13.79%
1.3.6 Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
26.875.493.480 4.184.912.195 4.336.679.000 4.791.924.000 3.558.732.000 (24.01%)
1.3.7 Akumulasi
Penyusutan
0 0 (2.571.402.879.801
)
(2.508.315.060.364) (2.634.597.105.248) 1.29%
1.4 ASET LAINNYA 18.337.833.846 16.785.806.611 31.849.614.071 22.810.806.070 9.942.757.100 (0.88%)
1.4.1 Tagihan
Tuntutan Ganti
Kerugian
Daerah
792.529.866 734.750.201 0 0 0 (7.29%)
1.4.2 Tagihan Jangka 0 0 717.019.252 715.565.626 683.662.038
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -24
Panjang
1.4.3 Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
7.580.080.000 7.580.080.000 7.580.080.000 2.680.080.000 0 (21.55%)
1.4.4 Aset Tak
Berwujud
1.575.631.625 3.506.096.625 3.595.098.933 3.706.762.283 1.868.208.950 19.64%
1.4.5 Aset Lain-lain 8.389.592.355 4.964.879.785 19.957.415.886 15.708.398.161 7.390.886.112 46.73%
Jumlah Aset
Daerah
4.060.706.041.302 4.540.168.450.550 2.451.264.262.296 2.749.931.874.545 3.175.194.143.820 (1.64%)
2. KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN
JANGKA
PENDEK
5.851.050.017 10.422.701.077 14.632.832.425 27.842.256.580 26.577.425.785 51.06%
2.1.1 Utang
Perhitungan
Pihak Ketiga
0 1.030.682.667 0 0 0 0
2.1.2 Pendapatan
Diterima
Dimuka
0 0 2.468.700.595 1.969.244.962 1.436.071.062 (23.65%)
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -25
2.1.3 Utang Beban 0 0 4.844.412.068 14.688.072.557 10.746.850.325 88.18%
2.1.4 Utang Jangka
Pendek
Lainnya
5.851.050.017 9.392.018.410 7.319.719.762 11.185.209.060 14.394.504.398 29.99%
Jumlah
Kewajiban
5.851.050.017 10.422.701.077 14.632.832.425 27.842.526.580 26.577.425.785 51.06%
3. EKUITAS DANA
Jumlah Ekuitas
Dana
4.054.854.991 4.529.745.454.472 2.436.631.429.871 2.722.089.347.967 3.148.616.718.035 (1.78%)
Jumlah
Kewajiban dan
Ekuitas Dana
4.060.706.041.302 4.540.168.155.550 2.451.264.262.296 2.749.931.874.546 3.175.194.143.820 (1.64%)
Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -26
Berdasarkan tabel di atas dilakukan analisis neraca daerah dengan tujuan untuk
mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tingkat kualitas
pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau
perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok
yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio
likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar
(current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar (current
ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan
apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang
jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai
rasio lebih dari satu. Rasio Keuangan Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 dapat
dilihat pada Tabel 3.6 berikut.
Tabel 3.7 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
No. Analisis Rasio Keuangan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1. Rasio Likuiditas
Rasio Lancar 50,71 40,85 32,50 11,62 16,41
Rasio Quick 47,54 38,86 30,90 10,60 15,35
2. Rasio Solvabilitas
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset
0,0014
0,0023 0,0060 0,0101 0,0084
Rasio Hutang Terhadap Modal
0,0014
0,0023 0,0060 0,0102 0,0084
3. Rasio Aktivitas
Rata-rata Umur Piutang
6,66 8,76 8,57 9,02 8,92
Rata-rata Umur Persediaan
313,49
345,69 343,40 333,84 366,27
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio
Likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu :
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -27
1. Rasio Lancar
Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan
untuk menutupi kewajiban lancar. Semakin besar berbandingan aktiva lancar
dengan utang lancar artinya semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah
dalam menutupi kewajiban lancarnya. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa
tingkat rasio lancar masih dalam posisi sehat, dalam artian bahwa dalam setiap
hutang lancar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang masih dapat
dijamin dengan baik oleh aset lancar meskipun mengalami penurunan setiap
tahunnya.
2. Rasio Quick
Rasio Quick digunakan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang
lebih likuid, yang berarti tanpa memperhitungkan persediaan yang dimiliki.
Berdasarkan pengukuran rasio quick dari tabel diatas, dapat disimpulkan
bahwakemampuan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membayar kewajiban
jangka pendeknya masih dalam kondisi sangat baik.
Rasio solvabilitas atau leverage digunakan untuk mengukur kemampuan
Pemerintah Daerah untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek
ataupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari :
1. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset
Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh
hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar
pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar
resiko yang dihadapi Pemerintah Daerah. Besar rasio total hutang terhadap aset
Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebesar 0,0084, hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang terhadap Modal
Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika
dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana nilainya semakin
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -28
kecil berarti semakin mandiri, tidak tergantung pada pembiayaan dari pihak lain.
Pada tahun 2017 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Jombang
sebesar 0,0084. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah
nilai modal yang berarti Pemerintah Kabupaten Jombang tidak tergantung pada
hutang dan semakin kuat.
Rasio aktivitas merupakan perbandingan antara pendapatan daerah dengan
pengeluaran pada satu periode tertentu untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan
operasional Pemerintah Daerah. Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah. Rata-rata umur piutang mengukur efisiensi pengolahan
piutang suatu instansi, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk
melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Berdasarkan tabel 3.6
menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Jombang pada
Tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Sedang rata-rata umur persediaan pada
tahun 2017 sebesar 366,27 hari. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam
mencukupi input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan output
pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan
yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Daerah dengan tetap
mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah
dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja
daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut
mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah
harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja
daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada
masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan
lapangan kerja. Pada penyusunan dokumen perencanaan mulai tahun 2017, mengacu
pada pendekatan baru yakni dari sisi money follow program sesuai dengan arahan
Presiden pada penyusunan RKP tahun 2017. Melalui pendekatan tersebut,
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -29
pengalokasian anggaran tidak lagi menggunakan struktur dan fungsi organisasi sebagai
basis pengalokasian anggaran, tetapi didasarkan pada program pembangunan prioritas
dan program pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian program
prioritas tersebut.
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Kebijakan pengelolaan keuangan selama 2013-2017 menunjukkan proporsi
pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur semakin menurun. Pada tahun
2013, proporsi belanja aparatur terhadap total belanja mencapai 59,13% turun
menjadi 40,41% pada tahun 2017. Proporsi belanja tidak langsung sangat dominan
terhadap belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari 92,78% di tahun 2013 menjadi
91,23% pada tahun 2017. Proporsi belanja tidak langsung ini merupakan hasil
penjumlahan dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan beberapa
komponen pendanaan untuk menunjang kinerja pegawai dalam belanja tidak
langsung. Sedangkan untuk belanja langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan
aparatur dari tahun 2013-2017 meningkat rata-rata 7,50% pertahun. Secara lengkap
belanja aparatur tahun 2010-2015 sebagai berikut:
Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2017
Terhadap Belanja Daerah
Tahun
Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Jumlah Belanja
Daerah
Proporsi Belanja
Aparatur Belanja Tidak
Langsung Belanja
Langsung Jumlah
2013 855.278.700.932 66.596.323.443 921.875.024.375 1.559.047.056.627 59.13
2014 878.391.159.186 70.302.945.450 948.694.104.636 1.780.114.993.045 53.29
2015 952.268.515.434 62.275.826.580 1.014.544.342.014 2.164.504.769.989 46.87
2016 1.024.973.451.933 88.526.418.820 1.113.499.870.753 2.364.581.573.271 47,09
2017 885.368.970.026 85.157.072.977 970.526.043.003 2.401.430.893.002 40,41
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Pada tahun 2016 terdapat lonjakan yang cukup signifikan pada belanja untuk
pemenuhan kebutuhan aparatur pada komponen belanja tidak langsung yang
disebabkan oleh kebijakan pembayaran gaji 14 bagi Pegawai negeri sipil sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2016 tentang Pemberian THR bagi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -30
PNS anggota TNI/polri dan pejabat negara dan juga pemberian tambahan penghasilan
bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten jombang sesuai dengan
Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 tahun 2016 tentang tambahan penghasilan bagi
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.2.2 Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari
pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya
terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan
pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan
pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Jombang dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013-2014, realisasi APBD
Kabupaten Jombang mengalami surplus anggaran karena terlampauinya pendapatan
daerah dari target yang ditetapkan serta sisa anggaran belanja daerah yang tidak
terserap. Sedangkan pada tahun 2015-2016, realisasi APBD mengalami defisit sehingga
dibutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Kondisi ini perlu menjadi
pertimbangan pemerintah daerah dalam penganggaran masa mendatang.
Selain itu penerimaan pembiayaan paling banyak diperoleh dari SiLPA tahun
sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk
penyertaan modal dalam periode Tahun 2013-2017 sebesar Rp. 17 Milyar. Secara
lengkap komposisi penutup defisit dan surplus riil anggaran tahun 2013-2017 sebagai
berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -31
Tabel 3.9 Surplus dan Defisit Riil APBD Tahun 2013-2017
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
REALISASI PENDAPATAN 1,567,610,980,537 1,905,860,371,275 2,151,287,874,053 2,257,099,357,781 2,517,003,141,05
6
Dikurangi Realisasi :
BELANJA DAERAH 1,559,047,056,627 1,780,114,993,045 2,164,953,026,633 2,364,581,573,271 2,401,430,893,00
3
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DAERAH
5,000,000,000 6,500,000,000 5,597,542,500 1,319,106,544
Surplus (defisit) Riil 3,563,923,910 119,245,378,230 (19,262,695,080) (108,801,322,034) 115,572,248,053
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -32
Tabel 3.10
Perkembangan Silpa Tahun 2013-2017
Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
Rp. % dari SiLPA
Rp. % dari SiLPA
Rp. % dari SiLPA
Rp. % dari SiLPA
Rp. % dari SiLPA
Jumlah SiLPA 235.468.644.157
100,00 355.195.113.339
100,00 336.445.575.812
100,00
228.373.317.014
100,00
344.224.183.209
100,00
Pelampauan penerimaan PAD 11.877.646.01
1
5,04 49.684.579.24
4
13,99 47.469.825.61
6
14,11
28.906.910.182
14,11 25.180.744.684
7,32
Pelampauan penerimaan dana perimbangan
(5.607.552.198
)
(2,38) (11.077.683.601)
(3,12) (28.055.263.05
0)
(8,33) (632.804.306) -8,34 (68.216.107.473)
-19,82
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
(11.506.077.22
4)
(4,89) 37.435.304.37
9
10,54 (3.992.030.597
)
(1,19) (6.079.655.195)
-1,19 25.661.517.674
7,45
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
240.704.627.5
68
102,22 279.152.913.317
78,59 321.023.043.8
43
95,41 206.178.866.333
95,42 361.598.028.324
105,05
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -33
Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk memberikan gambaran
tentang komposisi SiLPA tahun berjalan Kabupaten Jombang dapat dilihat dari
pelampauan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,
lain-lain pendapatan yang sah serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.
Pada tahun 2013-2017 komposisi sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
terhadap SiLPA berturut-turut sebesar 102,22%, 78,59%, 95,42%, 90,28 dan 105,05%.
Untuk pelampauan pendapatan daerah terhadap SiLPA berturut-turut sebesar (2,22%),
21,41%, 4,58%, 9,72% dan (5,05%).
Kalau kita cermati lagi terkait komponen SiLPA khususnya yang berasal dari sisa
penghematan belanja, didalamnya terdapat sisa penghematan belanja yang tidak bisa
kita manfaatkan pada tahun berikutnya secara bebas, karena sisa tersebut bersifat
khusus atau diarahkan dari sumber pendanaan tertentu, contohnya Dana bagi hasil
cukai hasil tembakau, dana Jaminan Kesehatan Nasional FKTP, BLUD, Dana Belanja
Operasional Sekolah (BOS) dan sebagian kecil Dana Alokasi Khusus . Untuk itu , pada
penyusunan APBD tahun berikutnya, proyeksi SiLPA yang dialokasikan adalah SiLPA riil
yang tidak terikat pada penggunaaan tertentu.
Meskipun demikian, dengan memperhatikan data SiLPA selama lima tahun
terakhir, menunjukkan perlunya perbaikan rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, sehingga potensi keuangan dapat didayagunakan secara lebih
optimal guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
3.3 Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan
jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun. Langkah awal yang harus dilakukan
dalam analisis ini adalah menghitung seluruh potensi penerimaan daerah, baik
penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan
pembiayaan termasuk sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Selanjutnya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -34
menghitung potensi pengeluaran yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan . Dari analisis tersebut, maka dapat dihitung Kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah yang merupakan selisih dari
total penerimaan baik dari pendapatan maupun penerimaan pembiayaan dikurangi
belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Sebagai dasar penghitungan kapasitas keuangan tahun 2019-2023 adalah
laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2013-2017 dan APBD
2018 dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya serta
perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah
Daerah. Artinya, penghitungan kapasitas keuangan selama 5 tahun ke depan (2019-
2023) tidak sekedar didasarkan pada realisasi keuangan, baik pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang terjadi selama evaluasi 5 tahun ke belakang (2014-2018), tapi juga
memperhatikan kebijakan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Kebijakan
pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang hanya terjadi pada tahun tertentu
yang berpengaruh besar terhadap angka rata-rata pertumbuhan pada struktur
keuangan daerah akan tetapi tidak menaikkan kemampuan fiskal daerah secara riil, hal
ini yang harus dipertimbangkan pada saat penyusunan proyeksi pendapatan maupun
belanja. Proyeksi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disusun
berdasarkan data masa lalu, kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada masa depan,
dan asumsi yang digunakan.
A. Proyeksi Pendapatan Daerah
Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan
daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi
sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan
yang baru. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat harus berdasarkan pada
Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan,
sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Salah satu upaya yang telah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -35
dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah
dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan
yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arah pengelolaan PAD di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai
berikut:
• Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
• Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
• Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan
pendapatan daerah;
• Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun
kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran
masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
• Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
• Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
• Peningkatan kualitas data dasar seluruh komponen pendapatan asli
daerah.
Sedangkan Asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan asli daerah pada
Komponen Pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
memperhatikan realisasi lima tahun sebelumnya dengan memperhatikan
potensi tahun berjalan (P-APBD 2018). Pada tahun 2019 sd 2023, PAD
diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,32%, dengan
komponen pajak daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 8,93%,
retribusi daerah sebesar 2,09%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebesar 5,25% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 6,98%.
2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal
dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan
pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -36
bagi hasil pendapatan (revenuesharing policy) yang didasarkan atas pemikiran
untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Berikut asumsi yang
mendasari proyeksi pendapatan dari dana perimbangan:
A. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diproyeksikan berdasarkan
pertumbuhan lima tahun yang lalu dengan memperhatikan kebijakan pada
tahun berjalan serta RAPBN tahun anggaran 2019. Realisasi bagi hasil
pajak/bukan pajak selama lima tahun kecenderungan semakin menurun
dan tidak mencapai target yang ditetapkan sesuai alokasi dalam Peraturan
Presiden tentang APBN tahun berjalan, sedangkan pada APBN tahun
anggaran 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada
komponen bagi hasil minyak dan gas bumi. Selain itu, pada Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau dialokasikan pada RPJMD dengan mendasarkan rata-
rata realisasi 3 tahun sebelumnya dan dialokasikan sama setiap tahunnya.
Mendasarkan pada hal tersebut, maka bagi hasil pajak/bukan pajak secara
rata-rata diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,61% .
B. Dana Alokasi Umum
Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya,
meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena
tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini terkait ketidakkonsistenan
kebijakan Pemerintah pusat terkait pengalokasian Dana Alokasi Umum
(DAU) setiap tahunnya. Pada tahun 2018, alokasi DAU bersifat dinamis,
Artinya, besaran DAU per daerah dan realiasi penyalurannya akan
mengikuti naik turunnya penerimaan negara atau PDN neto. Hal ini akan
memberikan implikasi terhadap besaran alokasi DAU padaAnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Apabila penerimaan
dalam negeri neto Indonesia mengalami kenaikan, maka pagu DAU untuk
daerah juga akan naik dan alokasi per daerah akan bertambah. Kondisi
sebaliknya, bila penerimaan dalam negeri neto Indonesia menurun, maka
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -37
pagu DAU nasional akan ikut mengalami penurunan dan alokasi per daerah
akan berkurang.
Memperhatikan kebijakan tersebut dan dengan memperhatikan rata-rata
pertumbuhan alokasi DAU Pemerintah Daerah selama lima tahun lalu dan
alokasi yang stagnan pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018,
serta kebijakan pada APBN Tahun anggaran 2019, maka proyeksi DAU
pada tahun 2019-2023 diasumsikan mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 0.5%.
C. Dana Alokasi Khusus
Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya
melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk
dibiayai dengan dana DAK. Pada struktur pendapatan, DAK hanya
dialokasikan pada pendapatan DAK non fisik untuk TPG PNSD dan
tambahan penghasilan guru PNSD yang dialokasikan sama dengan alokasi
tahun 2018.
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Asumsi yang mendasari proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah
sebagai berikut:
• Hibah diasumsikan berasal dari hibah dana bantuan operasional sekolah
yang diasumsikan alokasinya sama dengan tahun 2018 serta Hibah
Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project
(IPDMIP) yang alokasi pertahunnya sesuai dengan annual work plan.
• Bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan dengan mendasarkan pada realisasi
tahun sebelumnya serta alokasi tahun berjalan diproyeksikan mengalami
kenaikan sebesar 2.5%.
• Bantuan keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan alokasi Dana desa
diasumsikan besarannya sama dengan alokasi tahun 2018.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -38
Tabel 3.11
Proyeksi Kemampuan Riil Keuangan Tahun 2019-2023
No. Uraian
Pertum
buhan
(%)
PROYEKSI 2019 (Rp) PROYEKSI 2020 (Rp) PROYEKSI 2021(Rp) PROYEKSI 2022 (Rp) PROYEKSI 2023 (Rp)
1 2 3 5 6 7 8
4 PENDAPATAN 0.38 2,349,870,357,923.86 2,384,107,307,302.88 2,418,203,049,484.13 2,456,666,107,008.86 2,497,914,702,055.34
4.1 Pendapatan Asli Daerah 6.32 439,126,607,188.86 464,208,402,313.33 486,065,600,442.04 512,046,833,056.92 546,055,589,568.00
4.1.1 Pajak daerah 8.93 113,971,500,000.00 122,485,325,000.00 128,001,254,500.00 134,291,229,770.00 143,671,706,298.50
4.1.2 Retribusi daerah 2.09 32,824,675,930.00 34,055,628,533.00 34,674,413,393.00 35,181,174,767.00 35,654,369,581.00
4.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan 5.25 3,286,104,458.86 3,410,763,177.94 3,559,555,065.44 3,689,952,041.96 3,802,504,180.49
4.1.4 Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah 6.98 289,044,326,800.00 304,256,685,602.39 319,830,377,483.60 338,884,476,477.96 362,927,009,508.01
4.1 Dana Perimbangan 0.57 1,430,786,340,981.00 1,438,037,718,826.70 1,446,499,211,711.18 1,455,109,559,173.74 1,463,874,384,765.69
4.2.1 Dana bagi hasil pajak/ bagi
hasil bukan pajak 2.61 98,053,204,841.00 99,736,507,456.00 102,602,084,733.63 105,588,537,011.30 108,701,347,942.44
4.2.2 Dana alokasi umum 0.50 1,113,615,046,140.00 1,119,183,121,370.70 1,124,779,036,977.55 1,130,402,932,162.44 1,136,054,946,823.25
4.2.3 Dana alokasi khusus - 219,118,090,000.00 219,118,090,000.00 219,118,090,000.00 219,118,090,000.00 219,118,090,000.00
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -39
4.3 Lain-lain pendapatan daerah
yang sah 0.42 479,957,409,754.00 481,861,186,162.85 485,638,237,330.92 489,509,714,778.19 487,984,727,721.65
4.3.1 Hibah (1.96) 94,065,403,000.00 92,284,251,440.00 92,284,251,440.00 92,284,251,440.00 86,791,000,000.00
4.3.2 Dana darurat -
4.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi
dan dari pemerintah daerah
lainnya
2.50 147,397,118,754.00 151,082,046,722.85 154,859,097,890.92 158,730,575,338.19 162,698,839,721.65
4.3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus - - - - -
4.3.5
Bantuan Keuangan dari
provinsi pemerintah daerah
lainnya**)
4.3.6 Bantuan Keuangan Dari
Pemerintah Pusat - 238,494,888,000.00 238,494,888,000.00 238,494,888,000.00 238,494,888,000.00 238,494,888,000.00
4.3.7 Pendapatan bagi hasil
lainnya dari profinsi - - - - -
5 BELANJA 17.35 2,499,870,357,923.86 2,511,107,307,302.88 2,543,203,049,484.13 2,578,666,107,008.86 2,697,914,702,055.34
5.1 Belanja Tidak Langsung 2.09 1,549,198,370,736.39 1,560,107,826,468.66 1,575,470,612,102.13 1,605,943,493,615.91 1,682,187,209,872.82
5.1.1 Belanja pegawai 0.71 1,089,413,053,555.29 1,074,306,458,742.69 1,089,459,623,651.72 1,104,641,796,754.84 1,120,273,663,318.30
5.1.4 Belanja hibah 40.58 33,879,486,490.00 39,861,921,490.00 38,611,921,490.00 52,361,921,490.00 111,111,921,490.00
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -40
5.1.5 Belanja bantuan sosial 0.01 3,697,000,000.00 3,698,500,000.00 3,698,500,000.00 3,698,500,000.00 3,698,500,000.00
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/
kota dan Pemerintahan
Desa*
1.47 419,208,830,691.10 439,240,946,235.97 440,700,566,960.42 442,241,275,371.07 444,103,125,064.52
5.1.8 Belanja tidak terduga - 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
5.2 Belanja Langsung 1.68 950,671,987,187.47 950,999,480,834.22 967,732,437,382.00 972,722,613,392.95 1,015,727,492,182.52
5.2.1 Belanja pegawai 1.68 92,789,015,206.18 92,820,979,767.44 94,454,176,685.49 94,941,235,864.68 99,138,667,161.42
5.2.2 Belanja barang dan jasa 1.68 583,959,929,505.69 584,161,095,806.42 594,439,484,417.59 597,504,750,745.88 623,920,934,587.22
5.2.3 Belanja modal 1.68 273,923,042,475.60 274,017,405,260.37 278,838,776,278.92 280,276,626,782.39 292,667,890,433.89
SURPLUS / (DEFISIT) (13.98) (150,000,000,000.00) (127,000,000,000.00) (125,000,000,000.00) (122,000,000,000.00) (200,000,000,000.00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
0.1 Penerimaan pembiayaan 8.85 150,000,000,000.00 147,000,000,000.00 145,000,000,000.00 142,000,000,000.00 200,000,000,000.00
3.2 Pengeluaran pembiayaan - - 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 150,000,000,000.00 127,000,000,000.00 125,000,000,000.00 122,000,000,000.00 200,000,000,000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
- - - - (0)
Sumber :Tim Anggaran Kab. Jombang tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -41
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan ketersediaan dana yang
bisa direncanakan untuk membiayai pembangunan daerah. Kapasitas kemampuan
keuangan riil diperoleh dari selisih antara seluruh potensi penerimaan daerah yang
terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan belanja
tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Penyusunan kapasitas kemampuan riil
didasarkan pada:
1. Belanja tidak langsung yang dimaksud adalah belanja tidak langsung yang bersifat
wajib dan mengikat, diantaranya:
• belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan
anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pajak
dan retribusi serta belanja tunjangan penghasilan.
• Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diamanatkan
peraturan perundangan, diantaranya hibah kepada lembaga tertentu yang
menurut undang-undang memang daerah berkewajiban untuk
memberikannya, hibah untuk program nasional yang daerah berkewajiban
untuk menyediakan dana sharing, serta alokasi dana desa dan bagi hasil pajak
dan retribusi yang merupakan amanat aturan perundang-undangan.
2. pengeluaran pembiayaan direncanakan digunakan untuk membentuk dana
cadangan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2023.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu didasarkan asumsi bahwa SiLPA
semakin lama diharapkan semakin menurun dengan harapan pendanaan
pembangunan dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan pada tahun berjalan.
Diharapkan Kemampuan riil keuangan daerah selama kurun waktu 2019 sampai
dengan 2023 semakin meningkat agar mampu untuk mendanai pelaksanaan
pembangunan daerah. Pada tabel berikut disajikan Kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah tahun 2019-2023
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -42
Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2019-2023
NO URAIAN PROYEKSI
2019 2020 2021 2022 2023
1 Pendapatan 2,349,870,357,923.86 2,384,107,307,302.88 2,418,203,049,484.13 2,456,666,107,008.86 2,497,914,702,055.34
2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 60,000,000,000.00
3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 150,000,000,000.00 147,000,000,000.00 145,000,000,000.00 142,000,000,000.00 140,000,000,000.00
Total Penerimaan 2,499,870,357,923.86 2,531,107,307,302.88 2,563,203,049,484.13 2,598,666,107,008.86 2,697,914,702,055.34
dikurangi:
4 Belanja Tidak langsung 1,549,198,370,736.39 1,560,107,826,468.66 1,575,470,612,102.13 1,605,943,493,615.91 1,682,187,209,872.82
5 Pengeluaran Pembiayaan - 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 950,671,987,187.47 950,999,480,834.22 967,732,437,382.00 972,722,613,392.95 1,015,727,492,182.52
Sumber : Tim Anggaran Kab. Jombang tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -43
Dengan memperhatikan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah,
maka selanjutnya akan dialokasikan pada Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Untuk
itu pada saat pengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar
keterbatasan kemampuan keuangan daerah dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.
Prioritas I digunakan untuk membiayai belanja langsung yang bersifat mengikat.
Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus
dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja tersebut
diantaranya adalah:
• belanja jasa kantor yang terdiri dari belanja telepon, air dan listrik
• Belanja honorarium non pns yang ada pada dinas pendidikan dan kesehatan
• Belanja beasiswa pendidikan PNS
• Belanja yang wajib dialokasikan karena sisi pendapatan sudah dialokasikan dan
memang digunakan untuk membiayai belanja tertentu, diantaranya belanja JKN
FKTP, belanja BLUD, belanja yang dibiayai dari hibah IPDMIP dan BOS.
Prioritas II. Merupakan program unggulan kepala daerah yang berhubungan langsung
dengan kepentingan publik, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat
yang tinggi yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat dan memberikan daya
ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Prioritas ini juga
diperuntukkan untuk belanja yang wajib dialokasikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah alokasi pendidikan 20% dari
belanja daerah, alokasi untuk kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji, 25% untuk
belanja infrastruktur 50% serta 50% dari pendapatan pajak rokok dialokasikan untuk
kesehatan.
Prioritas III. digunakan untuk mendanai program dan kegiatan unggulan OPD yang
memberikan dampak positif kepada masyarakat yang dilayani sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -44
Pada tabel berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan yang terdistribusi dalam prioritas I, prioritas II dan
prioritas III selama tahun 2019-2023.
NO URAIAN PROYEKSI
2019 2020 2021 2022 2023
Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan
950,671,987,187.47
950,999,480,834.22
967,732,437,382.00
972,722,613,392.95
1,015,727,492,182.52
Prioritas I (belanja langsung wajib
dan mengikat)
202,982,013,988.96
203,012,420,369.11
204,902,733,678.07
206,875,562,942.29
203,441,602,728.66
Prioritas II (pencapaian visi dan
misi bupati)
665,582,309,569.50
663,715,131,336.95
677,113,638,929.16
679,914,608,869.51
724,182,328,345.69
Prioritas III (menunjang
pelaksanaan tupoksi OPD)
82,107,663,629.01
84,271,929,128.16
85,716,064,774.77
85,932,441,581.14
88,103,561,108.17
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -45
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 III -46
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -1
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja
pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan
kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang
dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap
seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau
sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai
permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan
tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat
mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data
kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok,
masalah dan akar masalah.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -2
Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Pendidikan a. Sarana dan prasarana pendidikan dasar
belum mendukung tercapainya sekolah
terakreditasi A
b. Sarana dan prasarana PAUD dan Satuan
Pendidikan Non Formal belum
mendukung tercapainya lembaga
terakreditasi B
c. Masih banyaknya tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang belum
memenuhi kompetensi
d. Capaian rata-rata nilai USBN SD, Paket
A dan UN SMP, Paket B, Paket C
dibawah target yang ditetapkan
e. Rendahnya kemampuan pembiayaan
dan rendahnya peran serta masyarakat
dalam pendanaan pendidikan
f. Masih adanya kasus-kasus
penyimpangan prilaku warga sekolah
g. Minimnya prestasi peserta didik
ditingkat Nasional
h. Masih adanya angka putus sekolah SD
dan SMP
i. Belum adanya PAUD rujukan
j. Masih tingginya lulusan SMA yang tidak
melanjutkan ke perguruan tinggi
k. Belum semua peserta didik
berkebutuhan khusus terlayani pada
sekolah/lembaga reguler
a. Sarana dan prasarana sekolah
dasar yang tersedia belum
memadai
b. Sarana dan prasarana PAUD dan
Satuan Pendidikan Non Formal
yang tersedia belum memadai
c. 1. Adanya moratorium
penerimaan guru
2. Rendahnya motivasi guru
untuk meningkatkan
kompetensi
3. Sertifikasi tidah mensyaratkan
bagi guru golongan IV/a
keatas dan usia diatas 50
tahun (portofolio sertifikasi
terakhir tahun 2011)
d. 1. Adanya input peserta didik
usia kurang dari 7 tahun untuk
SD
2. Adanya peserta didik
berkebutuhan khusus
dilembaga SD Formal
3. Pemahaman terhadap
perubahan kurikulum 2006
menjadi kurikulum 2013
kurang/rendah.
4. Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) USBN SD dan UN SMP
menggunakan integrasi
kurikulum 2006 dan K13
5. Adanya penambahan 10% soal
HOTS (High Order Thingking
Skill) pada USBN dan UN
e. 1. Sumber pendanaan pendidikan
terbatas (dari BOS dan BOSDA)
2. Peran serta masyarakat rendah
karena bantuan orang tua
peserta didik dianggap
berpotensi/rawan terhadap
pungutan liar
3. Adanya batasan maksimal 15%
dana BOS untuk honor GTT/PTT
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -3
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
f. 1. Pengaruh lingkungan dan
media sosial (yang berbau
pornografi dan pornoaksi
serta kekerasan) tidak
dibarengi dengan filter yang
kuat dari warga sekolah
2. Terputusnya pengawasan
peserta didik diantara
sekolah dan rumah
g. 1. Kurangnya latihan dan
pembinaan untuk peserta
didik berprestasi di sekolah
2. Kurangnya fasilitas bagi peserta
didik berprestasi dan guru
pembinanya
3. Kurangnya jumlah dan variasi
event lomba bagi peserta
didik
4. Kurangnya dukungan orang tua
terhadap peningkatan prestasi
peserta didik
h. 1. Rendahnya kemampuan
ekonomi orang tua untuk
membiayai pendidikan anak
2. Faktor/pengaruh lingkungan
yang tidak mendukung
keberlanjutan pendidikan
anak
i. Masih banyak PAUD yang belum
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
j. Rendahnya kemampuan orang
tua dalam membiayai anak ke
pendidikan tinggi
k. 1. Belum tersedianya guru
inklusi yang berkompeten di
sekolah penyelenggara
pendidikan inklusi
2. Kebijakan tentang lembaga
penyelenggara pendidikan
inklusi belum bisa maksimal
dalam menangani peserta
didik berkebutuhan khusus di
TK/SD/SMP.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -4
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
2 PMKS a. Kurangnya tingkat kemandirian PMKS
b. Keterbatasan jumlah lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS)
a. Kurangnya tingkat partisipasi
masyarakat terhadap
pengentasan PMKS
b. Kurangnya sarana dan prasarana
dalam penanganan PMKS
3 Kesehatan a. Tingkat Angka Kematian Bayi
mengalami peningkatan dari 2014-2016
b. Angka Harapan Hidup mengalami
penurunan di tahun 2017
c. Kurangnya SDM sesuai dengan
kompetensi
a. Minimnya pengetahuan
masyarakat tentang resiko ibu
hamil dan pola hidup sehat
masyarakat masih kurang
b. Meningkatnya angka kematian
bayi
c. Pengembangan SDM kesehatan
belum dapat memenuhi
kebutuhan SDM untuk
pembangunan kesehatan
ditinjau dari kualitas, kuantitas
dan juga sebarannya
4 Ketahanan
Pangan
a. Tingkat ketersediaan pangan utama
kab. Jombang mengalami peurunan
yang cukup tajam di tahun 2017
(168.049.000 kg) sedangkan tahun
2016 (484.484.000) sedangkan jumlah
penduduk tahun 2016-2017 sama
b. Pola konsumsi pangan penduduk kab.
Jombang belum beragam, bergizi,
seimbang, dan aman dengan PPH
86,8 dari standar SPM 92,5
c. Kualitas konsumsi masyarakat masih
rendah khususnya untuk konsumsi
protein hewani masih 16,9
gr/kapita/hari.
d. Kelembagaan lumbung pangan belum
berfungsi secara optimal sebagai
stabilisasi harga beras melalui
program tunda jual dan sebagai
cadangan pangan masyarakat.
a. Penguatan cadangan pangan
yang belum tercapai dikarenakan
belum optimalnya fungsi
lumbung pangan sebagai
cadangan pangan atau lumbung
pangan
b. Belum keseluruhan masyarakat
tersosialisasi, promosi tentang
penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis pangan lokal
c. Keterbatasan pengetahuan dan
kesadaran tentang pangan dan
gizi
d. Akses permodalan lembaga
lumbung pangan masih relatif
sulit
5 Kestaraan
Gender
Nilai IPG Kabupaten Jombang 2010-2015
berada di bawah rata-rata jawa timur
Kurang optimalnya kesetaraan
pembangunan laki-laki dan
perempuan
6 Infrastuktur a. Tidak adanya gedung Kesenian
b. Kondisi jaringan irigasi sekunder
masih perlu di perbaiki hal tersebut
dibuktikan dengan panjang jaringan
irigasi sekunder pada tahun 2017
(434.436 km) yang dalam kondisi baik
sebesar 55%
a. Tidak dianggarkanya untuk
pembanguan Gedung kesenian
b. Kurang optimalnya kontroling
terhadap jaringan irigasi di
kabupaten jombang
c. Penanganan jalan desa dan jalan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -5
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
c. Penanganan jalan kabupaten dalam
kondisi baik telah mencapai 85,4%
atau sepanjang 568,335 Km,
sedangkan untuk jalan desa dalam
kondisi baik telah mencapai 48,16%
atau sepanjang 264.964 Km
kabupaten yang belum optimal
7 Pertanian,
Peternakan,
Perikanan dan
Kehutanan
a. Penurunan produktivitas tanaman
pangan utama (padi, jagung, kedelai)
dari tahun 2013-2017
b. Turunnya kontribusi lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan
sejak tahun 2016 menjadi peringkat
kedua dengan kontribusi 20,1%
digeser lapangan usaha perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil dan
sepeda motor dengan kontribusi
23,46%
c. Fluktuasi harga hortikultura yang
cukup tinggi yang sering kali sangat
rendah dibanding biaya produksi
d. Produk pertanian, perkebunan dan
perikanan belum mampu bersaing di
pasar regional
e. Kontribusi produksi perikanan
budidaya kolam Kabupaten Jombang
terhadap produksi ikan Provinsi Jawa
Timur cenderung turun
a. Menurunnya tingkat kesubura
tanah, Tinggnya alih fungsi lahan
produktif menjadi non pertanian
dan semakin berkurangnya
tenaga kerja pertanian
b. Perdagangann bebas regional
menyebabkan melemahnya
posisi petani sebagai produsen
c. Kurangnya mutu dan keamanan
produk olahan hasil pertanian,
perikanan dan peternakan
d. Harga pakan pabrikan cenderung
meningkat dan kebutuhan benih
belum mampu dicukupi dari
produksi benih lokal baik dari BBI
maupun UPR
8 Lingkungan
Hidup
a. Indeks Kualitas air kategori kurang
b. Volume sampah yang tinggi
c. Banyak Pengusaha yang tidak
memiliki izin lingkungan
d. Perusakan lingkungan berupa polusi
air, udara serta limbah B3 yang
merupakan kotoran hasil sisa
produksi
a. Eksploitasi air yang berlebihan
dan pencemaran lingkungan
b. Meningkatnya Kegiatan usaha
yang berpotensi sebagai sumber
sampah dan pencemaran
c. Masih rendahnya penegakan
hukum lingkungan
9 Tenaga Kerja a. Ketimpangan jumlah pencari kerja
tahun 2017 (14,671) dengan
lowongan kerja tahun 2017 (2,978)
sedangkaan untuk pemenuhan
lowongan tahun 2017 hanya 1,170
b. Rasio ketergantungan usia produktif
meningkat dari tahun 2016 sebesar
41,68 % menjadi 41,98 pada tahun
2017
a. Rendahnya Kualifikasi angkatan
kerja, Terbatasnya lowongan
kerja
b. Persaingan dunia kerja yang
semakin ketat dan adanya bonus
demografi
10 Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kab Jombang
mengalami penurunan di tahun 2016 tetapi
hanya 0,4 %
a. Belum optimalnya program
pemberantas kemiskinan dan kurang
optimalnya program pemberdayaan
masyarakat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -6
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
11 Industri dan
Perdagangan
a. Kontribusi kategori industri
pengolahan terhadap stuktur
perekonomian Kab. Jombang dari
tahun 2013-2017 mengalami
penurunan rata-rata 0,2% per tahun
dan didominasi oleh industri kayu,
barang dari kayu, gabus dan barang
anyaman dari bambu, rotan dan
sejenisnya, serta industri makanan
dan minuman.
b. Belum optimalnya ketersediaan dan
distribusi bahan kebutuhan pokok
masyarakat dengan harga yang layak
dan terjangkau
c. Masih rendahnya kesadaran/
kepedulian pedagang pasar terhadap
perawatan/ pemeliharaan dan
kebersihan tempat berjualan
d. Masih rendahnya retribusi PAD
dibandingkan dengan potensi yang
ada
e. Belum berkembangnya sentra-sentra
industri daerah dan belum
terbentuknya Kawasan Industri Ploso
f. Masih rendahnya kualitas dan daya
saing produk IKM industri
dibandingkan produk luar negeri dan
daerah lain;
a. Lemahnya Struktur industri
terutama keterkaitan antara
industri hulu dan hilir
b. Masih terbatasnya infrastuktur
pendukung industri di wilayah
pedesaan dan belum tertatanya
informasi sentra industri
c. Kurang optimalnya sosialisasi
tentang kepedulian tentang
kebersihan pasar dan minimnya
jumlah tenaga pembersih
d. Banyak pengusaha yang tidak
memiliki izin usaha dan tidak
membayar retribusi
e. Sarana praktek untuk pelatihan
dan pembinaan untuk IKM
belum memadai, Masih
terbatasnya infrastuktur industri
di wilayah pedesaan dan belum
tertatanya informasi sentra
industri
f. Belum banyak IKM yang
memperuntuk oleh sertifikasi
produk sehingga kalah bersaing
dengan produk luar
12. Pariwisata Kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang
sepanjang tahun 2014-2017 mengalami
perkembangan yang naik turun
a. Adanya pembatasan jam
kunjangan ke Makam Gus Dur,
salah satu tempat wisata di
jombang yang menyumbang
wisatawan cukup banyak adalah
makam Gus Dur
b. Banyak potensi wisata yang
belum tertangani dengan baik,
terbatasnya infrastruktur
pendukung dan kurangnya
promosi
13. Kelembagaan
Pemerintahan
Belum berubahnya kelembagaan
pemerintah di Kabupaten Jombang
kelembagaan pemerintah Kabupaten
Jombang belum menyesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pemerintah
Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -7
1.1 Isu Strategis
4.2.1 ISU INTERNASIONAL
Dalam melaksanakan pembangunan daerah memiliki sejumlah
permasalahan permasalahn yang harus dihadapi baik dari faktor internal maupun
eksternal. Faktor eksternal yang berpengaruh pada pembangunan daerah
merupakan permasalahan-permasalahan yang berasal dari dunia internasional.
Terdapat sejumlah isu internasional yang dapat mempengarui pembangunan
Kabupaten Jombang.
a. Sustainable Development Goals
Agenda pembangunan dunia Millenium Development Goals (MDG’s) yang
tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan
Sustainable Development Goals (SDG’s). Program SDG’s aktif mulai Tahun 2016
hingga Tahun 2030. Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2016-2030, diharapkan dapat
menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan
kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara
berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan.
Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan
bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan
berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif
dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sustainable Development Goals (SDG’s) menjadi isu strategis bagi seluruh
negara-negara berkembang saat ini. SDG’s secara eksplisit bertujuan untuk
mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, energi, ketersedian
pangan dan air bersih, mengatasi perubahan iklim yang sangat membahayakan
untuk masa depan. SDG’s ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan
mampu membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan bagi seluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -8
negara baik negara berkembang maupun negara maju. Adapun 17 tujuan dari
SDG’s sebagai berikut :
1. Mengentaskan kemiskinan ;
2. Mengatasi kelaparan dan mencapai ketahanan pangan;
3. Menjamin kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan disemua umur;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil di semua kalangan;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis;
6. Menjamin ketersedian air bersih dan sanitasi;
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, modern, dan berkelanjutan
bagi semua;
8. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutandan inklusif,
partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, dan pekerjaan yang layak
bagi semua;
9. Membangun infrastuktur (prasarana) yang awet/kuat, meningkatkan
industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi;
10. Mengurangi ketidaksetaraan (inequality) dalam dan antar negara;
11. Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet/ kuat
dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi
perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melindungi dan menggunakan lautan, laut dan sumberdaya kelautan secara
berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi
secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan
dan membalik degradasi (kerusakan) tanah dan kehilangan biodiversitas
(keragaman hayati);
16. Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang
berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun
lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif,
pada semua level;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -9
17. Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi (menghidupkan kembali)
kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Pada dasarnya 17 tujuan SDG’s ini dikelopokkan dalam 4 pilar yakni, pilar
pembangunan manusia, pilar pembangunan ekonomi, pilar lingkungan hidup dan
pilar pemerintahan atau Goverment.
b. ASEAN Free Trade Area (AFTA)
Perdagangan internasional di Kawasan Asean yang telah dibuka tahun 2015
menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia
khususnya Kabupaten Jombang. Perdangangan bebas AFTA menjadi isu
internasional yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan
perekonomian di Kabupaten Jombang. Terbukanya pasar bebas, maka aliran
perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar
negara ASEAN tak ada lagi hambatannya, persaingan perdagangan akan lebih
ketat, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari negara-negara
tetangga yang masuk ke dalam negeri. Hal tersebut yang akan berpengaruh pada
pengusaha yang ada di dalam negeri. Tentunya hal tersebut akan menjadikan
tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang.
c. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka
untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari
2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan
sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu
dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat
Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Masyarakat Ekonomi
ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi
ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat
dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan
masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai
kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi;
(b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -10
ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam
perekonomian global.
Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan
beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus
dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus
Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan
Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012
tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti
MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g)
Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan
Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan
Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah. Lebih lanjut
mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat
ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala
Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui
penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of
ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging
Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas
integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian ASEAN
Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu.
ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat
ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC),
dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru
MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang
kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d.
ASEAN yang tangguh, inklusif dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e.
ASEAN Global.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -11
Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari Pemerintah Indonesia
dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun
sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat
berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen
namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan
pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.
d. Lingkungan Hidup
Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang sangat
mengemuka belakangan ini. Dalam proses pembangunan, seringkali kepentingan
ekonomi diperhadapkan dengan kepentingan lingkungan. Sehingga perlu diambil
langkah bijak untuk menciptakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan
pembangunan. Hal ini tentu tidak terlepas dari tujuan pembangunan
berkelanjutan, yang mencoba untuk mengawal pembangunan di berbagai aspek
dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Terdapat banyak
hal yang dapat dibahas terkait lingkungan hidup, namun pada pembahasan ini
dibatasi pada permasalahan terkait polusi air, udara serta limbah B3 yang
merupakan kotoran hasil sisa produksi, pembuangan sampah tanpa adanya
pengelolaan, perubahan iklim dihadapkan pada permasalahan dampak dari
peningkatan aktivitas dan kebutuhan manusia, yaitu berupa penumpukan sampah
plastik, yang hingga kini perlu dilakukan tindak lanjut pengelolaan yang cepat,
tepat dan ramah lingkungan. Hal ini sangat penting, mengingat sampah plastik
merupakan benda yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sangat lama hingga
jutaan tahun dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air dan laut.
Berdasarkan pidato sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2018 lalu, komposisi sampah plastik
di Indonesia saat ini sekitar 16% (sipsn.menlh.go.id) dari total timbunan sampah
secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti
Jakarta, sekitar 17% (Riset bersama Indonesia Business Link dan Laboratorium
Teknik Penyehatan dan Lingkungan UI 2016). Komposisi sampah plastik
menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11% di tahun
2005 menjadi 15% di tahun 2015. Sumber utama sampah plastik berasal dari
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -12
kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong
belanja, serta pembungkus barang lainnya.
Dari total timbulan sampah plastik, yang telah dilakukan daur ulang
diperkirakan baru 10-15% saja, selain itu 60-70% ditimbun di TPA, dan 15-30%
belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan
seperti sungai, danau, pantai dan laut (Data Program Adipura KLHK 2016). Dengan
demikian, guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik, maka diperlukan
kebijakan dan strategi yang tepat, seperti sinergi antara perlindungan lingkungan
hidup, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial dengan tujuan akhir
melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
4.2.2 ISU NASIONAL
a. Lingkungan Hidup
Isu lingkungan hidup yang tengah dialami pada saat ini mencakup
perusakan/kebakaran hutan, tanah longsor/banjir, penghancuran trumbu karang,
sektor industi yang memberikan dampak bagi perusakan lingkungan berupa polusi
air, udara serta limbah B3 yang merupakan kotoran hasil sisa produksi,
pembuangan sampah tanpa adanya pengelolaan dan perubahan iklim. Dalam isu
perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca pemerintah memiliki komitmen
yang besar untuk menghadapi permasalahan tersebut. Rencana Aksi Nasional
emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) merupakan sebuah rencana aksi yang dibuat
pemerintah untuk menghadapi permasalahan perubahan iklim yang tengah
terjadi. Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan penting yang harus
segera dihadapi secara bertahap karena jika permasalahan lingkungan ini
dibiarkan terus menerus akan mengancam ekosistem lingkungan dimasa depan.
b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mutu pelayanan dasar yang
merupakan pelayanan wajib yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.
Sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -13
berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal
meliputi :
1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. SPM Bidang Sosial.
Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing
yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau
jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan
petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut
ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79
Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan
minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4
tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM
dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan
penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi
rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.
A. Kependudukan
Penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka
pembangunan nasional, karena penduduk menjadi pusat seluruh kebijakan dan
program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika
mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non
fisik. Keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah
penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan
merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -14
yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk
tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.
Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
Jumlah penduduk yang sangat besar mencapai 250 juta jiwa menjadi tantangan
yang harus dihadapi oleh pemerintah kedepanya. Banyaknya jumlah penduduk
Indonesia berdampak pada kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk
ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti kemacetan, meningkatnya angka
kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dan
lain sebagainya. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi
permasalahan yang terjadi di indonesia. Hal ini berdampak pada sulitnya
masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
Masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing.
4.2.3 ISU JAWA TIMUR
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2013 – 2017)
menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan
ekonomi Nasional sebesar 6,08% pada tahun 2013, berturut-turut 5,86% tahun
2014, 5,44% tahun 2015, 5,57% tahun 2016 dan 5,45% tahun 2017. Gejolak
perekonomian global yang terjadi mulai tahun 2014 mempengaruhi melambatnya
pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga
diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap
penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan
disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti
dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari
meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori “memuaskan”.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh tiga kategori utama,
antara lain: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan serta
kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama 5 tahun cenderung melambat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -15
dibandingkan tahun 2013 dengan rata-rata perlambatan 1,6% per-tahun,
mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi ditahun 2016. Dalam rentang
waktu 5 tahun tersebut, Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang paling
tinggi di tahun 2013 mencapai 6.08 persen.
Kualitas pertumbuhan yang terkategori baik belum sepenuhnya
merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli
masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Disparitas Wilayah
Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB
Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota
yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota
Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan
Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan
(Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura
(Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).
c. Kemiskinan
Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa
Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat
serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin
dalam memperbaiki nasibnya. Program-program mengentas kemiskinan
dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah
Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan,
infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan
pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain
pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar
desa dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi
melalui teknologi tepat guna.
Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai
4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen), berkurang sebesar 72,68 ribu jiwa dibandingkan
dengan kondisi September 2017 yang sebesar 4.405,27 ribu jiwa (11,20 persen).
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -16
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar
dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan
Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 74,24
persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi September 2017 yaitu
sebesar 73,96 persen. Berdasarkan komoditas makanan, ada 7 komoditas
yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis
kemiskinan makanan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula
pasir, tahu, temp, dan daging ayam ras. Komposisi tersebut terjadi pada
semua wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan.
d. Penanggulangan Bencana
Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan
wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana
sosial. Di dalam Perda 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Timur
dikelompokkan ke dalam: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan
bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan
bencana kebakaran hutan dan angin kencang. Dokumen yang sama juga
mengklasifikasikan beberapa area sebagai kawasan rawan bencana alam geologi
sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.
Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, semua daerah di Jawa Timur
mengalami bencana alam, mulai musim kemarau sampai banjir. Dari 382 bencana
itu, sebanyak 83 adalah bencana tanah longsor, kebakaran hutan 59 kejadian,
kebakaran pemukiman 9, gerakan tanah 6, banjir rob 2 kejadian, banjir dan tanah
longsor 6 kejadian. Dari 386 Kejadian di Provinsi Jawa Timur, 98% (379 Kejadian)
didominasi oleh Bencana Hidrometerologi (Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting
Beliung).
4.2.4 ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN JOMBANG
Berdasarkan penelaahan terhadap isu international, nasional, kebijakan
provinsi serta permasalahan pembangunan Kabupaten Jombang, maka ditetapkan
isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang sebagai
berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -17
1) Tata Kelola Pemerintahan
• Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam
peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkan adanya isu
tuntutan reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial
ekonomi
• Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan
pemerintahan yang dipercaya masyarakat
• Perlunya penyesuaian kelembagaan yang sesuai dengan RPJMD
• Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
• Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif
2) Kualitas Sumber Daya Manusia
• Kurang meratanya fasilitas dan mutu layanan pendidikan di seluruh daerah
di Kabupaten Jombang dan belum meratanya akses Pendidikan masyarakat
usia pelajar.
• Daya Beli Masyarakat memiliki laju yang melambat
Indeks daya beli tidak mengalami kenaikan yang besar, Kenaikan indeks
daya beli sebesar 0,44 poin. Kenaikan indeks daya beli tergolong paling
rendah indeks harapan hidup dan indeks pendidikan Sebagai komponen
dalam mengukur pembangunan manusia. Sehingga memunculkan isu Daya
Beli Masyarakat memiliki laju yang melambat
3) Ketahanan Sosial
• Rasio Kebutuhan Pangan Meningkat
• meningkatnya tidak kekerasan berbasis gender
• Jombang yang menjadi basis peradaban islam yang besar sejak zaman
dahulu dan mempunyai banyak pondok pesantren terkemuka di Indonesia,
sehingga muncul isu sejarah peradaban dan kultur islam yang kuat dimana
terdapat banyak pondok pesantren besar di Kabupaten Jombang
• Beberapa daerah di Kabupaten Jombang mempunyai resiko bencana yang
tinggi seperti bencana banjir, tanah lonsor dan gempa bumi. Sehingga
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -18
memunculkan isu Perlunya penguatan sosial masyarakat terhadap
kebencanaan
4) Daya Saing dan Ekonomi
• Potensi kewilayahan yang strategis dengan ditunjang adanya tol maka
Kabupaten Jombang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk
mengembangkan industri. Namun pertumbuhan investasi lambat kerena
belum terwujudnya kawasan industri di kabaputen jombang, infrastruktur
pendukung belum memadai dan upah minimum kabupaten yang relatif
tinggi dibandingkan kabupaten sekitar.
• Potensi pengembangan industri pengolahan khususnya industri kayu
(mebel) dan industri makanan dan minuman serta industri kreatif seperti
batik, anyaman pandan/bambu.
• Kebutuhan pangan meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah
penduduk namun produksi pangan cenderung turun dengan menurunnya
produktivitas yang disebabkan menurunnya tingkat kesuburan lahan,
perubahan iklim, serangan hama penyakit dan juga masih tingginya alih
fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
• Daya saing produk hasil olahan baik pertanian, perkebunan, peternakan
dan perikanan masih rendah karena sebagian besar produk belum
tersertifikasi.
• Laju pertumbuhan ekonomi melambat
• Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jombang selama 5 tahun
terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2012
sebesar 6,69%. turun menjadi 5,05% pada 2013, turun lagi menjadi 4,73%
pada tahun 2014. Kemudian meningkat signifikan menjadi sebesar 6,11%
pada 2015 dan menurun kembali sebesar 5,98% pada tahun 2016. Hal
tersebut terjadi karena adanya faktor ekonomi global yang mendorong
pengurangan tenaga kerja dan efisiensi tenaga kerja sehingga terjadi
penurunan lowongan tenaga kerja. Maka munculah isu tentang urgensitas
penanganan secara komprehensif untuk mengentaskan pengangguran
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -19
• Lemahnya pengelolaan industri berbasis lingkungan khususnya dalam
pengelolaan limbah B3 dimana di Kabupaten Jombang terdapat industri
pengolahan slag aluminium yang perlu mendapat perhatian yang serius
dan terpadu baik dari Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.
• Pertumbuhan Investasi Lambat
• Potensi pengembangan agrowisata meliputi pariwisata religi dan budaya,
pariwisata alam, serta potensi pengembangan komoditas unggulan kopi
ekselsa
• Potensi revitalisasi Industri rumahan manik-manik
Potensi kerajinan manik-manik merupakan kerajinan khas jombang yang
sangat potensial. Kerajinan ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada
diluar Jombang. Namun masyarakat Jombang kurang tertarik untuk
menjadi pengerajin manik-manik dan banyak pengerajin manik-manik yang
suksen yang berasal dari luar jombang. Sehingga memunculkan isu
Revitalisasi industri rumahan (manik-manik) yang sebenarnya berasal dari
Kab. Jombang namun saat ini banyak dikembangkan di daerah lain
5) Kemiskinan
• Tingkat kemiskinan yang menunjukakan penurunan yang tidak terlalu
signifikan, pada tahun 2014 sebesar 10,80% selanjutnya turun menjadi
10,79% dan pada 2016 menjadi 10,70%. Hal tersebut memunculkan isu
Laju penurunan kemiskinan melambat
• Untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin dibutuhkan
pemberian modal usaha kecil. Sehingga memunculkan isu perlunya
meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap modal dan lembaga
keuangan
• Struktur kebijakan ekonomi belum secara inklusif mengentaskan
kemiskinan
6) Lingkungan
• Belum optimalnya pengelolaan Limbah dan Sampah
• Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IV -20
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -1
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan misi dalam RPJMD pada dasarnya merupakan adopsi pendekatan politis
dalam perencanaan pembangunan atas cita-cita politik kepala daerah terpilih. Dalam
kerangka kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah, perumusan visi dan misi
kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran lima tahun ke-empat dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Dalam kerangka hubungan sistem
pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah
kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Jombang dalam periode 20 tahunan guna
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan
demikian, RPJMD 2018-2023 harus mempedomani visi misi pembangunan jangka panjang
(2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa
Timur Tahun 2025.
Selanjutnya, untuk menjalankan RPJPD pada tahapan ke-empat periode lima
tahunan, rumusan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 juga harus dilakukan kontekstualisasi
pada dinamika kekinian isu-isu strategis daerah dan kondisi masa depan. Penekanan pada
periode dimaksud adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara komprehensif
dan berkelanjutan di bidang-bidang strategis pada penguatan karakter dan pencapaian
daya saing berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas, kemampuan
penguatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, derajat kesehatan yang membaik,
kekuatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang semakin menguat untuk dijadikan
landasan pencapaian daya saing ekonomi Kabupaten Jombang.
Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Jombang dan pencapaian RPJMD lima tahun
ke-tiga (2014-2018), serta implementasi dan capaian RPJMN Tahun 2015-2019 dengan
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu
strategis, maka dirumuskan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Jombang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -2
5.1 Visi
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023
yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jombang adalah: “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan
Berdaya Saing.”
Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang hendak
diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, yakni nilai berkarakter
dan nilai berdaya saing. Jombang yang berkarakter dapat dimaknai bahwa
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada
pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip
kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan
tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan
sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang berkarakter
dimaknai pula bahwa jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-
norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang
mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan
pembangunan bagi seluruh masyarakat.
Sedangkan muatan nilai “Berdaya Saing” lebih menunjuk pada basis keunggulan
strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu berkompetisi dan memberi
kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional, maupun internasional.
Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta,
dilakukan atas dasar profesionalisme, keahlian, efektivitas dan efisiensi sehingga
menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Pernyataan visi Kabupaten Jombang
tersebut mempunyai pemahaman dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -3
Tabel 5.1
Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Jombang 2018-2023
POKOK-POKOK VISI
PENJABARAN VISI
VISI "BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING"
Berkarakter Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran
dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur,
amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial
maupun lingkungan kerja.
Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa Jombang sebagai
kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai
agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan
yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan
kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh
masyarakat. kesejahteraan yang merupakan tujuan utama
pembangunan dapat terapai dan dirasakan seluruh masyarakat
Jombang, keadilan yang merupakan kebutuhan asasi masyarakat
dapat terpenuhi dengan merata.
Bahwa pembangunan daerah di segala bidang yang dilakukan
di Kabupaten Jombang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan
masyarakat Jombang yang memiliki kepribadian sosial, jatidiri,
watak sosial, orientasi dan pola pikir sebagai karakter-karakter
manusia dan masyarakat yang unggul.
Berdaya Saing Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan setiap produk yang
di hasilkan di Kab.Jombang dapat bersaing dengan baik pada level
local,regional, nasional bahkan internasional.
Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat
pemerintahan maupun swasta, dilakukan atas dasar efektivitas dan
efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas
tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa
barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga
produk dari Kabupaten Jombang dapat dibanggakan menjadi
contoh bagi daerah lain, dengan demikian Kabupaten Jombang
akan menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang dapat
diperhitungkan dan disejajarkan dengan daerah lain.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -4
Hal yang penting untuk dinalisis adalah relevansi visi dengan fakta empirik yang
menjadi isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Jombang lima (5) tahun ke depan.
Berkaitan dengan hal tersebut, dua (2) nilai filosofis dari visi pembangunan jangka
menengah Kabupaten Jombang, yakni berkarakter dan berdaya saing apabila direlasikan
dengan kluster isu-isu strategis akan tampak sebagai berikut :
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -5
5.2 Misi
Untuk mencapai visi Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yaitu Bersama
Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, maka dirumuskan 3 (tiga)
misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Profesional
Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis
yang menjalankan delievery mechanism pencapaian tujuan politik pembangunan daerah.
Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan yang daerah, maka birokrasi juga
harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang
dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan daerah lainnya. Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan profesional merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Jombang
membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan
nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut
diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai
berkarakter maupun berdaya saing
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -6
Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Jombang yang
Berkualitas, Religius, dan Berbudaya
Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan
pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang
berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki
derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang
baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya
dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan dan setara
secara gender. dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan
melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan
sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam
tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam
menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk
mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan
budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang
memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat,
berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus
mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -7
dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya
peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan
modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya
maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya
saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan
berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian
Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal
dan Industri
Kabupaten Jombang yang berdaya saing dalam pembangunan lima (5) tahun ke
depan akan diwujudkan dengan peningkatan daya saing perekonomian daerah.
Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai
kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk
keadilan dan kesejahteraan masyarakaat. Perekonomian dikuatkan dengan
memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan
potensi unggulan lokal Kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan sistem perekonomian
yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -8
alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas,
industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi.
Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat
diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin
kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil
pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan
ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi
dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan
rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara
optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis
ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama
perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan
akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan
pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan
lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan
berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.
5.2.1 Platform Bupati terpilih
Visi misi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, pada dasarnya juga dirumuskan sebagai adopsi dan adaptasi secara
teknokratis atas cita-cita dan tujuan politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
terutama dalam konstruksi misi sebagai instrumen strategis pencapai visi pembangunan
daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, misi pembangunan jangka menengah Jombang
2018-2023 telah dirumuskan dengan memastikan konsistensi substantif dengan janji-janji
politik sebagai platform politik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Analisis
keterkaitan secara substantif sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -9
Gambar 5.1 Relasi Konstruksi Janji Politik Kepala Daerah ke Dalam Misi RPJMD
Dapat dipahami bahwa ketiga misi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD
2018-2023 adalah merupakan ekstraksi atau kristalisasi dari enam (6) janji-janji politik
yang menjadi platform politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Janji politik Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Mewujudkan kepemerintahan jujur dan bersih
yang mengutamakan kepentingan umum dengan meningkatkan profesionalitas pegawai
serta menjalankan tatanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,
diinteraksikan dengan janji mendorong peran serta seluruh elemen masyarakat dalam
proses pembangunan di Jombang yang mengedepankan kerjasama aktif baik dari
perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Interaksi ini kemudian
diekstraksikan menjadi Misi 1 tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan professional. Sedangkan Misi 2 dikonstruksi dari interaksi janji politik “Mewujudkan
kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan,
taat hukum dan tertib sipil kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan,
terpenuhinya rasa aman masyarakat” dan janji politik tentang Mendorong tumbuhnya
pikiran dan prilaku kehidupan keberagamaan yang lebih memungkinkan terciptanya
kesalehan sosial sehingga semakin mempererat solidaritas dan solidaritas dalam segenap
keberagaman sosial.
Mewujudkan,masyarakat jombang yang
berkualitas, religius dan berbudaya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -10
5.3 Tujuan dan Sasaran
5.3.1 Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang 2018-2023
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang
hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis
dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke
depan.
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jombang 2005-2025, maka
tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2018-2023 memiliki
enam (6) tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan
dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
6. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Pembangunan birokrasi pemerintahan dengan tujuan peningkatan tata kelola
pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaran
layanan publik merupakan prasyarat dasar atau syarat prakondisi bagi tercapainya tujuan
lain pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu peningkatan tata kelola pemerintahan
harus menjadi tujuan awal yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten Jombang.
Cakupan substansi dalam kerangka tujuan pembangunan memuat pembangunan
akuntabilitas dan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -11
profesionalisme dan kompetensi ASN, dan pembangunan kapasitas pengembangan
information, communication, and Technology.
Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat strategis
sebagai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam menempatkan Jombang sesuai
dengan konstruksi cita-cita politik yakni Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
SDM yang berkualitas adalah karakter kuat yang harus dibentuk untuk sekaligus mampu
mengambil tempat pada konteks persaingan regional, nasional maupun internasional.
Rangkaian intervensi untuk aktivitas sosial masyarakat dalam mengaktualisasikan
kualitasnya, mengekspresikan nilai-nilai religiusitas dan kultural membutuhkan dukungan
ruang ekologis atau lingkungan hidup yang berkualitas. Oleh karenanya, Meningkatkan
Kualitas Lingkungan menjadi tujuan dan agenda strategis yang harus dicapai dalam
kerangka pembangunan jangka menengah lima (5) tahun ke depan.
Masyarakat Jombang memiliki karakter dasar yang kuat sebagai masyarakat yang
religius dan berbudaya. Nilai-nilai keagamaan dan nilai luhur budaya dapat dikapitalisasi
secara positif dan konstruktif sebagai modal sosial dalam proses pembangunan daerah. Di
sisi lain, nilai-nilai dan aktivitas keagamaan dan kebudayaan bersifat dinamis dan harus
terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Untuk itu, Meningkatkan Kehidupan Masyarakat
Jombang yang Religius dan Berbudaya juga menjadi tujuan strategis yang hendak terus
diwujudkan dalam pembangunan daerah.
Pembangunan daerah di Kabupaten Jombang juga dihadapkan pada kondisi masih
adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun secara statistik
terus mengalami penurunan dan angka kemiskinan berada di bawah nasional dan
provinsi, namun demikian penurunan tersebut sangat lambat dan tetap membutuhkan
langkah intervensi untuk mengakselerasi dan menginklusifkan penurunan dari tahun ke
tahun hingga 2023. Untuk itu, Menurunkan Tingkat Kemiskinan menjadi tujuan yang
harus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui sinergis seluruh
pemangku kepentingan dengan pendekatan yang integratif.
Pada akhirnya untuk mewujudkan Jombang yang Berdaya Saing, hampir tidak
mungkin meninggalkan tindakan intervensi dan pendekatan ekonomi. Daya saing yang
dimaksud juga hari terepresentasikan melalui struktur dan basis perekonomian daerah
yang kuat dan berdaya saing. Untuk itu, sangat strategis bagi Kabupaten Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -12
terutama dalam rangka mewujudkan misi yang ke-3 merumuskan tujuan Meningkatkan
Daya Saing Ekonomi Daerah.
5.3.2 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang 2018-2023
Sasaran RPJMD menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih.
Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan
pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, ditetapkan
sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
4. Meningkatnya Derajat Pendidikan
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan
6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
7. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
9. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketenteraman, Keamanan, Ketertiban
Umum dan Kesadaran Berbudaya
10. Menurunnnya Jumlah Penduduk Miskin
11. Meningkatnya Investasi Daerah
12. Menurunnya Tingkat Pengangguran
13. Meningkatnya Kunjungan Wisata
14. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
15. Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing
5.3.3 Arsitektur Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam Misi 1
Misi 1 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
dapat dioperasionalkan dengan satu (1) tujuan, yakni meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan
layanan publik yang berkualitas. Dengan tujuannya tersebut, sasaran yang relevan dan
linear dalam pencapaian kinerja misi 1 adalah (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -13
Birokrasi (T1S1); (2) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (T1S2); (3) Meningkatnya
Profesionalitas Pegawai (T1S3). Relasi arsitektural integrasi tujuan dan sasaran dalam misi
1 dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 5.2 Arsitektur Relasi Tujuan dan Sasaran Misi 1
Untuk indikator dampak (impacts) pencapaian sasaran yang diukur dari hasil
(outcomes) secara agregat di setiap misi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan
sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja Utama. Berkaitan dengan
hal tersebut, kerangka kerja mulai misi hingga indikator sasaran dalam Misi 1
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (T1) dapat
digambarkan sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -14
Gambar 5.3 Kerangka Kerja Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi 1
Arsitektur tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah
mandat dan tanggung jawab yang diemban oleh Perangkat Daerah (PD) secara bersama,
baik dalam kapasitas sebagai PD utama maupun penunjang. Untuk Tujuan dan Sasaran
dalam Misi 1 dapat digambarkan arsitektur kinerja dan kelembagaan
penanggungjawabnya sebagai berikut :
Gambar 5.4 Kerangka Kerja Pencapaian Misi 1 dan Kelembagaan Penanggung Jawab
l
MIS
I I
Men
ingk
atka
n Ta
ta K
elol
a Pe
mer
inta
han
yang
Pro
fesi
onal
, A
kunt
abel
, Tra
nspa
ran
dan
Efek
tif s
erta
Pen
yele
ngga
raan
La
yana
n Pu
blik
yan
g Be
rkua
litas
Inde
ks R
efor
mas
i Bir
okra
si
TUJUAN INDIKATORTUJUAN
SASARAN
MeningkatnyaAkuntabilitas dan
Kinerja Reformasi Birokrasi
MeningkatnyaKualitas Layanan
Publik
MeningkatnyaProfesionalisme
Pegawai
INDIKATOR SASARAN
Nilai SAKIP
MeningkatnyaOpini BPK
Nilai LPPD
IKM
Indeks Profesionalitas
Aparatur
Utama
Setda, Bappeda, Inspektorat
BPKAD, Inspektorat
Setda, Dukcapil,
DPMPTSP,
Kecamatan, Bapenda,
Diskominfo
Setda
BKDPP
Indikator Kinerja Utama (Bupati) Indikator Kinerja DaerahOPD
Seluruh OPD
Penunjang
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -15
5.3.4 Arsitektur Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam Misi 2
Secara keseluruhan, Misi 2 yakni Mewujudkan Masyarakat Jombang yang
Berkualitas, Religius, dan Berbudaya memiliki empat (4) tujuan dan tujuh (7) Sasaran
pembangunan daerah. Ke-empat tujuan dalam Misi 2 adalah Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) (T2), Meningkatkan Kualitas Lingkungan (T3), Meningkatkan
Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya (T4), dan Menurunkan
Tingkat Kemiskinan (T5). Tujuan meningkatkan kualitas SDM (T2) memiliki sasaran
meningkatnya derajat pendidikan (T2S1), meningkatnya derajat kesehatan (T2S2),
meningkatnya daya beli masyarakat (T2S3), meningkatnya kesetaraan dan keadilan
gender (T2S4). Tujuan ke-dua dalam misi 2, yakni meningkatkan kualitas lingkungan (T3)
memiliki satu sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman
(T3S1). Tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat Jombang yang religius dan
berbudaya (T4) dioperasionalkan dengan sasaran meningkatnya kerukunan umat
beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya (T4S1).
Tujuan ke-empat dalam misi 2, yakni menurunkan Tingkat Kemiskinan memiliki satu
sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin. Relasi arsitektural tujuan dan sasaran
berikut jenis urusan pemerintahannya dalam Misi 2 dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 5.5 Relasi Arsitektural Tujuan dan Sasaran Misi 2
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -16
Gambar 5.6
Relasi Arsitektural Tujuan dan Sasaran Misi 2
Gambar 5.7 Relasi Arsitektural Tujuan dan Sasaran Misi 2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -17
Gambar 5.8 Relasi Arsitektural Tujuan dan Sasaran Misi 2
Untuk indikator dampak (impacts) pencapaian sasaran yang diukur dari hasil
(outcomes) secara agregat di setiap misi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan
sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja Utama. Berkaitan dengan
hal tersebut, kerangka kerja mulai misi hingga indikator sasaran dalam Misi 2
Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya berikut
indikator-indikator kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5.9 Kerangka Kerja Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi 2
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -18
Arsitektur tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah
mandat dan tanggung jawab yang diemban oleh Perangkat Daerah (PD) secara bersama,
baik dalam kapasitas sebagai PD utama maupun penunjang. Untuk Tujuan dan Sasaran
dalam Misi 2 dapat digambarkan arsitektur kinerja dan kelembagaan
penanggungjawabnya sebagai berikut :
Gambar 5.10 Kerangka Kerja Pencapaian Misi 2 dan Kelembagaan Penanggung Jawab
Gambar 5.11 Kerangka Kerja Pencapaian Misi 2 dan Kelembagaan Penanggung Jawab
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -19
5.3.5 Arsitektur Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam Misi 3
Pada Misi ke-3, terdapat satu (1) tujuan, yakni meningkatkan daya saing ekonomi
daerah (T6) yang memiliki lima (5) sasaran, meliputi Meningkatnya Investasi Daerah
(T6S1); Menurunnya Tingkat Pengangguran (T6S2); Meningkatnya kunjungan wisata
(T6S3); Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (T6S4); Meningkatnya Daya Dukung
Infrastruktur Untuk Daya Saing (T6S5). Secara arsitektural, konstruksi tujuan dan sasaran
dalam misi 3 dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 5.12 Relasi Arsitektural Tujuan dan Sasaran Misi 3
Berkaitan dengan hal tersebut, kerangka kerja mulai misi, tujuan, sasaran dalam
Misi 3 meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi
unggulan lokal dan industri berikut indikator-indikator kinerja sasaran dapat digambarkan
sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -20
Gambar 5.13 Kerangka Kerja Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi 3
Sedangkan untuk arsitektur kinerja dan kelembagaan penanggung jawab dalam Misi
3 dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 5.14 Kerangka Kerja Pencapaian Misi 3 dan Kelembagaan Penanggung Jawab
5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kesesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang
perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran
menentukan efektivitas pembangunan darrah sesuai dengan amanat pembangunan yang
tertuang dalam visi dan misi bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka
konsistensi hubungan atau keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Jombang 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -21
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -22
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 V -23
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -1
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting
yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan
pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang
komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.
Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan,
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa
strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah
dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau
tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai
tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan
akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan
merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan.
6.1. Strategi Pembangunan Daerah
Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisikan grand design perencanaan
pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
yang telah ditetapkan (Permendagri No.86 Tahun 2017). Dalam penyusunan strategi
pembangunan daerah, harus memperhatikan hasil kajian sasaran pembangunan daerah
periode sebelumnya dan periode 5 (lima) yang akan datang, gambaran umum kondisi
daerah dan capaian pembangunan, dan faktor internal dan eksternal lingkungan di
Kabupaten Jombang. Strategi pembangunan secara spesifik berkaitan dengan pencapaian
satu sasaran, namun tidak menutup kemungkinan satu strategi berkaitan dengan
pencapaian dari sekelompok sasaran.
Di Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang,
metode atau pendekatan yang digunakan dalam penyusunan strategi pembangunan
daerah menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats).
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -2
SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) untuk
menentukan pilihan langkah yang paling tepat. Bahan utama yang digunakan dalam
melakukan analisis SWOT adalah kajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian
pembangunan sampai dengan periode perencanaan, permasalahan pembangunan
daerah, dan isu strategis pembangunan daerah. Berikut hasil identifikasi analisis
lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Jombang:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -3
Tabel 6.1 Hasil Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
INTERNAL
Strenghts Weaknesses
1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat dalam 5 tahun terakhir
2. Sejarah peradaban dan kultur islam yang kuat
3. Angka kemiskinian mengalami penurunan dan dibawah jawa timur dan nasional
4. IPM mengalami peningkatan 5. Tersedianya sarana dan prasarana
olah raga 6. Komitmen pemerintah daerah
dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Jombang
7. Peningkatan predikat nilai SAKIP
1. Belum meratanya akses Pendidikan masyarakat usia pelajar
2. Struktur kebijakan ekonomi belum secara inklusif mengentaskan kemiskinan
3. Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif 4. Belum adanya dokumen strategi pengurangan
risiko bencana 5. Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan
yang initegratif antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan
6. Pertumbuhan Investasi Lambat, penciptaan lapangan kerja melambat
7. Masih minimnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
EKSTERNAL
Opportunity Threats
1. Potensi pengembangan agrowisata meliputi pariwisata religi dan budaya, pariwisata alam, serta potensi pengembangan komoditas kopi ekselsa
2. Potensi pengembangan industri pengolahan (kayu meubel)
3. Potensi kewilayahan sebagai Jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali), Persimpangan menuju Kediri / Tulungangung, Malang, dan Pantura, wilayah yang berjarak tempuh 2,5 jam dari ibukota provinsi, serta wilayah yang dilalui ruas jalan tol
4. Penduduk Jombang berusia produktif lebih banyak (bonus demografi)
5. Potensi Revitalisasi industri rumahan (manik-manik)
1. Minimnya akses masyarakat miskin terhadap modal dan Lembaga keuangan
2. Rasio Kebutuhan Pangan Meningkat 3. Investasi pada sektor industri besar tidak efisien 4. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
mengalami peningkatan 5. Secara topografis 6 Kecamatan rawan longsor 6. > 50% kecamatan pernah mengalami banjir 7. Angka Kriminalitas mengalami kenaikan 8. Menurunnya daya beli masyarakat
9. Angka kematian bayi meningkat 10. Laju pertumbuhan ekonomi melambat 11. Jumlah group kesenian mengalami penurunan 12. Angka harapan hidup menurun 13. Banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3) 14. Meningkatnya pengangguran terbuka 15. Biaya untuk investasi tinggi 16. Upah buruh yang tinggi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -4
Identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal di Kabupaten Jombang
sangat penting dalam penentuan strategi pembangunan daerah, semakin dalam dan
tajam identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikelompokkan
berdasarkan 4 (empat) kuadran yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, akan
membuat strategi yang dihasilkan sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan dan dapat
terapkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan analisis SWOT
diatas dapat dirumuskan strategi pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan dan sasaran tersebut sudah
mengakomodir hasil dari KLHS RPJMD Kabupaten Jombang, berikut strateginya:
Gambar 6.1 Strategi Pembangunan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
S-O merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh daerah, dimana Kabupaten
Jombang memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga di Kabupaten Jombang dapat
memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk memaksimalkan peluang yang ada demi
kemajuan daerah. Adanya kekuatan dan peluang strategi yang sesuai untuk kondisi ini
adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategi).
Berdasarkan identifikasi isu-isu diatas Kabupaten Jombang mempunyai kekuatan di
pemerintah baik dari aparatur sipil negara maupun kelembagaan, sehingga kekuatan
tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam hal pelayanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -5
terhadap masyarakat yang prima. Oleh karena itu strategi pertama yang ditetapkan
adalah “Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang
didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi
berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima”.
Selain pemerintah yang kuat Kabupaten Jombang juga mempunyai kekuatan
berupa sumber daya manusia yang berkualitas dan pendapatan asli daerah yang terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut
dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang yang ada seperti pengembangan
pariwisata, pengembangan industri pengolahan, potensi kewilayahan sebagai Jalur
utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali), serta wilayah yang dilalui
ruas jalan tol, bonus demografi, pengembangan industri rumahan. Berdasarkan hal
tersebut strategi kedua yang ditetapkan untuk memanfaatkan kekuatan guna
mengoptimalkan peluang adalah “Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang
inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan”.
S-T merupakan kondisi dimana Kabupaten Jombang memiliki kekuatan, namun
juga menghadapi berbagai ancaman dari eksternal. Dengan kondisi seperti ini
Kabupaten Jombang dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir
dan menanggulangi ancaman yang ada. Di Kabupaten Jombang menghadapi banyak
ancaman kedepannya seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,
penyalahgunaan narkotika kalangan pelajar, angka kriminalitas mengalami kenaikan.
Namun di Kabupaten Jombang memiliki peradaban dan kultur islam dan modal sosial
masyarakat yang kuat. Berdasarkan hal tersebut sehingga strategi yang ditetapkan
adalah “Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya,
dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM
yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender”.
Kabupaten Jombang juga terdapat ancaman berupa pengentasan kemiskinan
yang melambat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, menurunnya daya beli
masyarakat, dan meningkatnya pengangguran terbuka. Sehingga strategi kedua yang
ditetapkan untuk kondisi ini adalah “Penanganan kemiskinan secara komprehensif
tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif”.
W-O merupakan kondisi dimana Kabupaten Jombang memiliki peluang yang
sangat besar, namun disisi lain juga mengahadapi permasalahan internal yang harus
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -6
diselesaikan. Pada kondisi seperti ini strategi yang tepat dengan meminimalkan
masalah internal Kabupaten Jombang, sehingga mampu mengoptimalkan peluang
yang ada. Masalah internal yang dihadapi Kabupaten Jombang seperti belum adanya
desa mandiri, pengelolaan tenaga kerja, belum adanya dokumen strategi pengurangan
risiko bencana, pengoptimalan sistem pemerintahan, pertumbuhan Investasi lambat,
penciptaan lapangan kerja melambat, masih minimnya pemanfaatan teknologi dan
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai permasalahan tersebut
perlu diselesaikan agar mampu mengoptimalkan peluang yang dimiliki. Sehingga
strategi yang ditetapkan untuk kondisi seperti ini adalah “Meningkatkan kualitas
infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi
dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi
berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana”.
W-T merupakan kondisi yang sangat tidak diingikan oleh daerah, karena kondisi
ini Kabupaten Jombang harus menghadapi berbagai ancaman dari luar dan juga
kelemahan di internal. Kondisi seperti ini strategi yang tepat untuk diterapkan adalah
defensive, yaitu dengan melakukan tindakan penyelamatan, dengan meminimalisir
kelemahan yang dimiliki dan menghindari berbagai ancaman. Dalam kondisi ini
ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang seperti rasio kebutuhan pangan
meningkat, secara topografis 6 Kecamatan rawan longsor, 50% kecamatan pernah
mengalami banjir, angka kematian bayi meningkat, angka harapan hidup menurun,
dan banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Banyaknya ancaman dan
kelemahan yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang, strategi yang digunakan dalam
kondisi ini adalah “Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan
ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat”.
Berdasarkan analisis diatas strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:
Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang
didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan
birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang
prima
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi,
budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -7
daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan
dan kesetaraan gender
Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi
yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif,
dan partisipatif
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan
interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan
melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan
kemampuan memitigasi resiko bencana
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan
berkelanjutan
Strategi pembangunan daerah disusun harus mampu menjawab sasaran dan
tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah. Berikut peruntukan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten
Jombang 2018-2023 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -8
Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
Tujuan Sasaran Strategi
Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas
Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Strategi 1: Memperkuat dan
mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima
Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
Misi 2: Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
Tujuan Sasaran Strategi
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas SDM
Sasaran 4: Meningkatnya Derajat Pendidikan
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Sasaran 5: Meningkatnya derajat Kesehatan
Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Sasaran 6: Meningkatnya daya beli masyarakat
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 8: kualitas kawasan permukiman
Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -9
Tujuan 4: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
Sasaran 9: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketenteraman, keamananan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Tujuan 5: Menurunkan Tingkat Kemiskinan
Sasaran 10: Menurunnnya jumlah penduduk miskin
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Misi 3: Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri
Tujuan Sasaran Strategi
Tujuan 6: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Sasaran 11: Meningkatnya Investasi Daerah
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Sasaran 12: Menurunnya Tingkat Pengangguran
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
Sasaran 13: Meningkatnya kunjungan wisata
Sasaran 14: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
Sasaran 15: Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Berdasarkan strategi yang telah ditentukan diatas, selanjutnya guna dapat
implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jombang maka
strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan
daerah. Berikut program prioritas daerah yang dibagi setiap strategi:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -10
Tabel 6.3 Program Pembangunan Prioritas berdasarkan Strategi
Strategi Program
Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima
Program Pengambangan Layanan e-Goverment
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Bina Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Program Penataan Lingkungan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan
Program Konservasi Lingkungan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Program pengelolaan jaringan irigasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
Program Pengembangan Perumahan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -11
Strategi Program
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulanan Bencana dan Kebakaran
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Program Pembangunan Desa
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan
Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Program Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -12
6.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang
difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Adanya arah kebijakan menjadi pedoman agar rumusan strategi dapat terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan dapat dilakukan dalam
satu tahun, namun tidak menutup kemungkinan satu kebijakan dilakukan lebih dari
satu tahun. Penekanan fokus arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD harus
memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.
Berdasarkan strategi diatas berikut arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang dalam
lima tahun kedepan:
1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi
dampak eksternal yang berkelanjutan
2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses bisnis
pencapaian sasaran prioritas pembangunan
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan
digitalisasi proses layanan
4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan menyeluruh
6. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan
kepada masyarakat
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
8. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
9. Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
10. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
11. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
12. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -13
Selama lima tahun kedepan terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan, yang mana
setiap tahun mempunyai arah kebijakan berbeda. Berikut arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Jombang setiap tahunnya:
Gambar 6.2 Arah Kebijakan RPJMD Kab. Jombang Lima Tahun Kedepan
Berdasarkan gambar diatas bahwa di tahun 2019 ada 5 (lima) arah kebijakan
yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Jombang yaitu:
1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu
memberi dampak eksternal yang berkelanjutan
2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses
terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional
dan digitalisasi proses layanan
4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan
menyeluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -14
Sedangkan di tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) arah kebijakan, dari kesembilan
arah kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah
dilaksanakan di tahun pertama dan dilaksanakan kembali, dan juga ada penambahan
beberapa arah kebijakan pembangunan lainnya diantaranya:
1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu
memberi dampak eksternal yang berkelanjutan
2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses
terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan
3. Mewujudkan pemerintahan berbasis ASN yang professional dan digitalisasi
proses layanan
4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan
menyeluruh
6. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan
kepada masyarakat
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
8. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
9. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
Di tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan yang menjadi fokus, dari ketujuh
arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah dilaksanakan di
tahun 2019 dan 2020, dan juga ada penambahan arah kebijakan lainnya, berikut arah
kebijakan di tahun 2021:
1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional
dan digitalisasi proses layanan
2. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan
menyeluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -15
4. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan
kepada masyarakat
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
6. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
7. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
Di tahun 2022 terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi fokus, dari
keenam arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah
dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, dan juga ada penambahan arah kebijakan
lainnya, berikut arah kebijakan di tahun 2022:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
2. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
3. Peningkatan daya Tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
4. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
5. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
6. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
Dan untuk di tahun 2023 terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang menjadi fokus,
dari keempat arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah
dilaksanakan di tahun 2020, 2021, dan 2022 berikut arah kebijakan di tahun 2023:
1. Peningkatan daya Tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
2. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
3. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
4. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
Setiap tahun arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang mempunyai fokus atau
penekanan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesinambungan antar tahunnya.
Adanya penekanan arah kebijakan setiap tahun, sehingga dibentuk tema
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -16
pembangunan setiap tahun, yang mengacu pada arah kebijakan yang sudah
ditentukan. Berikut tema pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang setiap tahun:
Gambar 6.3 Tema Pembangunan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
Arah kebijakan pembangunan daerah penjabaran dari strategi pembangunan
daerah yang sudah ditetapkan. Berikut peruntukan arah kebijakan pembangunan
RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023 terhadap strategi pembangunan daerah:
Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
Strategi Arah Kebijakan
Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima
Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan
Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan
Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya
Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang int egrative, utuh, dan menyeluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -17
Strategi Arah Kebijakan
saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan kepada masyarakat
Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
6.3 Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu
strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program pembangunan daerah yang
disertai dengan pagu indikatif:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -18
Tabel 6.5 Progam Pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Bersih dan Profesional
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan
Layanan Publik yang Berkualitas
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi
Birokrasi
Nilai SAKIP Program Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah
Persentase PD dengan Nilai SAKIP Minimal B
Bagian Organisasi
Setda
Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaporkan PD tepat waktu
Bagian Administrasi
Pembangunan
Persentase PBJ yang dipublikasikan
Persentase Perumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi
Bappeda
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik rentang koordinasi bidang ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -19
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu
Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD x 100 %
Persentase penyampaian capaian kinerja yang tepat waktu
Program peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/workshop/PKS
Inspektorat
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(1). Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal A
Inspektorat
(2). Persentase PD yang mendapatkan nilai RB minimal CC
Inspektorat
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu
Seluruh PD
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -20
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Opini BPK Program Peningkatan dan Pengembangan Prencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tingkat penyampaian APBD dan PAPBD tepat waktu Jumlah kegiatan yang disesuaikan ASB
BPKAD
Seluruh PD
Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tingkat Penyapaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja,
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Data Aset yang masuk dalam BMD Ketepatan Penyampaian laporan BMD, jumlah Aset Tanah yang bersertifikat, jumlah Aset Daerah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jumlah aset yang dihapus
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti
Inspektorat
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK dan APIP)
Persentase PD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai Level 3
Persentase PD yang mendapatkan nilai RB minimal CC
Persentase PD yang dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas (ZI)
Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal A
Program Pengadaan Barang /Jasa
Persentase paket pekerjaan di SPSE hingga selesai ada pemenangnya
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -21
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup sekretariat daerah
Bagian Adm. Umum dan
Perlengkapan
Persentase pemenuhan perbekalan sebagai penunjang kelancaran kegiatan lingkup Sekretariat Daerah
Nilai LPPD Program Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan
Rata - rata nilai sinergitas
Bagian Administrasi
Pemerintahan Seluruh PD
Persentase realisasi kerjasama yang difasilitasi
Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi
Meningkatnya Kualitas Layanan
Publik
Indek Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah
Persentase PD dengan IKM Minimal Baik
Bagian Organisasi
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan
Dispendukcapil
Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan
Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan
Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan
Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan
Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan
Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan
Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -22
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain
Persentase inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan
Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda
Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online
Persentase pemahaman peserta sosialisasi administrasi kependudukan
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Kelahiran;
Persentase Pencatatan Perceraian
Persentase Pencatatan Perkawinan;
Persentase Pencatatan Kematian;
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu
DPMPTSP
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -23
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu
Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase perizinan yang dilayani secara online
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Seluruh Kecamatan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Nilai Sinergitas Kecamatan Minimal Baik
Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Rata Rata IKM Puskesmas
Dinas Kesehatan Rata Rata nilai PKP
Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target
Badan Pendapatan
Daerah
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase publikasi kegiatan pembangunan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kategori Predikat PPID
Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Bagian Hukum Setda
Meningkatnya Profesionalitas
Pegawai
Indeks Profesionalitas Pegawai
Program Pembinaan Aparatur
Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin
Badan Kepegawaian
Daerah Semua PD
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -24
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pengembangan Aparatur
Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi
Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Persentase aparatur yang lulus diklat
Program Peningkatan Karir Aparatur
Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan
Mewujudkan masyarakat Jombang yang
berkualitas, religius, dan berbudaya.
Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Jombang
Indek Pembangunan
Manusia
Meningkatnya Derajat
Pendidikan
Indeks Pendidikan Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Siswa Per TK
Angka Melek Huruf
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun
Rasio Siswa Per Kelas
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -25
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan yang dibina
Dinas Perpustakaan Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
Dinas Kepemudaan,
Olah Raga dan Pariwisata
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Even Olahraga Rekreasi
Meningkatnya derajat Kesehatan
Indeks Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
Angka Kematian Ibu
Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Anak Balita
Prevalensi Balita Stunting
Prevalensi Gizi Buruk
Angka Bebas Pasung
Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Rumah Tangga Sehat
Desa Siaga purnama mandiri(puri)
Kasus Kecelakaan Kerja
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -26
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Jumlah Kasus Komplikasi PTM
Cakupan program imunisasi
KLB ditangani < 24 jam
Prosentase Capaian Indikator penyalit menular memenuhi target
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
Cakupan Maskin dalam JKN
Prosentase Tenaga Kesehatan Memenuhi Kompetensi
Persentase Fasyankes dan Penunjang yang memenuhi standart
Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
Persentase penjual obat, alkes dan obat tradisional sesuai ketentuan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Prosentase dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
Persentase SDM RS Sesuai Standar RS Type B Pendidikan
RSUD Jombang
Persentase SDM di Area Kritis yang mendapatkan Diklat
Persentase Penelitian yang lulus kelayakan
Persentase Mahasiswa praktek yang lulus
CRR Cost Recovery Ratio
Persentase Peningkatan Pendapatan Fungsional RS
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -27
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase Kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai Standar Pelayanan Minimal
BOR Persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu
ALOS (Average Length Of Stay) Rata-rata lama dirawat pasien
TOI (Turn Over Internal) Rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya
BTO (Bed Turn Over) frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penderita Dampak Konsumsi Rokok dan penyakit lainnya di RSUD Jombang
Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Bed Occupancy Rate (BOR) =
RSUD Ploso
Bed Turn Over ( BTO) =
Turn Over Internal (TOI) =
Average Length Of Stay (ALOS) =
Net Death Rate (NDR) =
Gross Death Rate (GDR)
CRR (Cost Recovery Rasio)
Program pelayanan Bed Occupancy Rate (BOR) =
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -28
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
kesehatan RSUD Ploso (APBD)
Bed Turn Over ( BTO) =
Turn Over Internal (TOI) =
Average Length Of Stay (ALOS) =
Net Death Rate (NDR) =
Gross Death Rate (GDR)
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso (DBHCHT)
Gross Death Rate (GDR)
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Persentase jumlah PD yang melaksanakan pelembagaan PUG
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum
Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang tertangani
Dinas Perkim Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Even Olahraga Rekreasi
Dinas Kepemudaan
Program Konservasi Lingkungan
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -29
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup
Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu
Meningkatnya daya beli
masyarakat
Indeks Daya Beli Program Pengembangan Kemetrologian
Persentase alat UTTP yang sesuai standar
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan
Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah
Persentase pelayanan pasar daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -30
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
Persentase pertumbuhan modal koperasi
Program Bina Pemerintahan Desa
Prosentase Kualitas LPPDes berkategori baik
DPMD
Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(1) Persentase BUMDes yang memberikan kontribusi pada APBDes. (2) Jumlah kawasan perdesaan
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok
Dinas Pertanian Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Nilai tambah produk pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Persentase peningkatan kelas kelompok
Dinas Ketahanan
pangan dan Perikanan
Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB
Omzet olahan perikanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -31
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi
Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan
Dinas Peternakan
Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
Indek Pembangunan Gender
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender
Persentase PD yang melaksanakan pelembagaan PUG
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Seluruh PD
Persentase organisasi Perempuan yang aktif
Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum
Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga
Persentase layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti
Program Peningkat an Pemenuhan Hak Anak
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
Program Pengendalian Penduduk
Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Persentase usia kawin pertama wanita < 20 tahun
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -32
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase keluarga Pra Sejahtera
Persentase keluarga Sejahtera I
Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Indeks Kualitas
Pemukiman
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup dan kawasan permukiman
Indeks infrastruktur permukiman
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Dinas Perkim
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Cakupan areal pemakaman yang sehat
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman
Persentase penanganan rumah tidak layak huni
Program Perencanaan Penataan, Penguasaan, Penatagunaan Tanah, Pengurusan Hak-hak atas Tanah, dan Penanganan Masalah Pertanahan
Persentase inventarisasi aset pertanahan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Desa
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan desa
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kinerja penyedia jasa konstruksi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -33
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
Presentase bangunan yang memiliki IMB
Program Pengelolaan Persampahan
Persentase Penanganan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengurangan sampah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan
Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulanan bencana dan kebakaran
terselenggaranya fungsi-fungsi koordinasi para stakeholder peduli bencana
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Program Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran
Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kebakaran
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana
Prosentase kerusakan yang terrehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (struktural)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran
Meningkatnya status standar kualifikasi personil PB dan Pemadam Kebakaran
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -34
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pembangunan Desa
Prosentase keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
DPMD Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBDes
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Rumah Tangga Sehat
Dinas Kesehatan Desa Siaga purnama mandiri(puri)
Peningkatan Keselamatan Kerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Program Konservasi Lingkungan
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Dinas LH
Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan
Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup
Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar
Cakupan kawasan rawan genangan di kawasan permukiman yang tertangan Dinas Perkim
Program pengelolaan jaringan irigasi
Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi Dinas PUPR
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -35
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Persentase luasan penggunaan lahan yang sesuai dokumen rencana Tata Ruang
Meningkatkan Kehidupan masyarakat Jombang yang
Religius dan berbudaya
Indeks Kesalehan
Sosial
Meningkatnya Kerukunan Umat
Beragama, ketenteraman, keamananan,
ketertiban umum dan kesadaran
berbudaya
Angka Kriminalitas Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
prosentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
Satpol PP
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Program Peningkatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
prosentase satlinmas yang Termobilisasi
Program Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Gugatan atas penanganan pelanggaran ketertiban dan disiplin oleh Aparatur
Program Pencegahan dan penanganan konflik
Prosentase menurunnya konflik sosial Bakesbangpol
Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak
Menjadi Konflik
Program Pengembangan dan Wawasan kebangsaan
Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan
Bakesbangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase proposal hibah yang disetujui
Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Hafidz dan Hafidzah yang difasilitasi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -36
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase Jumlah Jenis Layanan Calon/Jemaah Haji.
Persentase penderita HIV AIDS tertangani
Persentase Pemenuhan Tenaga Operasional Islamic Center Dr.H. Moeldoko
Prosentase Seni Budaya yang dilestarikan
Program Pengelolaan keragaman budaya
Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan
Tingkat Kemiskinan
Menurunnya Jumlah Penduduk
Miskin
Jumlah Penduduk Miskin
Program Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan
Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)
Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan
Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan
Program Ketersedian dan Kerawanan Pangan
Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari
Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari
Persentase penanganan desa cukup tahan pangan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan
Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok : utama, madya, lanjut, pemula
Dinas Pertanian Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
Nilai tambah produk pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -37
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Rehabilitasi Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -38
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pemberdayaan Sosial
% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos
% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar
Program Pengembangan Perumahan
Persentase penanganan rumah tidak layak huni Dinas Perkim
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Angka Melek Huruf
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -39
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan,
Potensi unggulan Lokal Dan Industri
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Investasi Daerah
Persentase Peningkatan Realisasi
Investasi
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
jumlah investor berskala nasional yang masuk
DPMPTSP
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal
Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Bappeda
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan sedang
Dinas PUPR
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penataan Lingkungan
Persentase layanan rekomendasi perizinan lingkungan tepat waktu
Dinas LH
Persentase ketaatan laporan periodik usaha/kegiatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -40
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase peningkatan kelompok binaan
Menurunnya Tingkat
Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Dinas Tenaga Kerja
Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran
Prosentase KK transmigrasi yang ditempatkan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja (DBHCT)
Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha
Dinas Koperasi
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -41
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Pemasaran Pariwisata
Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Angka Melek Huruf
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
Meningkatnya kunjungan wisata
Presentase pertumbuhan
kunjungan wisatawan
Program Pengembangan Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan
Dinas Budaya dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -42
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan
Persentase informasi publik yang terpublikasi
Bagian Humas
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase publikasi kegiatan pembangunan
Diskominfo
Meningkatnya PDRB Sektor
Unggulan
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1. Luas tanam dengan penerapan teknologi pertanian (ha)
Dinas Pertanian
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kw/ha)
Program peningkatan kualitas bahan baku
(DBHCHT)
Luas tanam tembakau yang memenuhi standart bahan baku (ha)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/ Perkebunan (DBHCHT)
Luas tanam tebu (ha)
Program Pembangunan Infrastruktur Pertanian
Indeks Pertanaman
Prosentase jalan usaha tani dalam kondisi baik
Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian
Persentase ketersediaan alat mesin
Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Persentase intensitas serangan OPT
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -43
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Nilai tambah produk pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
Program Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
Jumlah konsumsi energi perkapita perhari
Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan
Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari
Prosentase produk olahan pangan lokal yang berkualitas
Persentase pangan segar bebas dari residu kimia
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)
Jumlah Produksi Benih di UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan
Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Persentase peningkatan kelas kelompok
Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB
Angka Konsumsi Ikan
Omzet olahan perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Prosentase Angka Kejadian Penyakit Ternak Ruminansia
Dinas Peternakan Prosentase Angka Kematian Ternak Ruminansia
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -44
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Prosentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat
a.Jumlah Produksi Daging
b.Jumlah Produksi Telur
c.Jumlah Produksi Susu
Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang menghasilkan kebuntingan
Prosentase Mutu Pakan ternak yang beredar di masyarakat yang distandarkan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan
Prosentase Kontribusi pendapatan peternak dari dana DBHCT terhadap produksi pupuk
Kontribusi ternak kambing/domba dari dana DBHCT terhadap populasi ternak kambing/domba
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan
Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -45
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Prosentase produk rokok yg dilekati pita cukai yg sesuai peruntukannya
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT
Dinas Koperasi Persentase pertumbuhan modal koperasi
Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah
Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Badan Pendapatan
Daerah Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah
Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan
Program pengelolaan jaringan irigasi
Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi
Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu
DPMPTSP
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -46
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional yang masuk
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
ase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur
Untuk Daya Saing
Indeks Pembangunan Infrastruktur
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
Dinas PUPR
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan Kabupaten
Program Pengawasan dan Pengendalian
Cakupan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian
Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
Persentase peralatan dan perbekalan dalam kondisi baik
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -47
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Penyelenggaraan Laboratorium Pekerjaan Umum
Persentase pemenuhan pelayanan laboratorium pekerjaan umum yang sesuai standar pelayanan minimal
Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
Persentase lampu PJU yang terpasang di jalan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
Persentase perlengkapan dan penerangan jalan yang terpenuhi
Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Angkutan
Persentase prasarana angkutan umum yang terpenuhi
Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum
Persentase angkutan yang laik jalan
Program Pengendalian, Operasional, dan Penyelenggaraan Perparkiran
Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -48
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -1
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan
misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang berisi program-
program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk
layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif untuk
periodesasi RPJMD ini.
Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan
baik, tentunya perlu diperhatikan pula Kapasitas Riil Kabupaten Jombang. Idealnya
Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan
(belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Kapasitas Riil kemampuan keuangan
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 nantinya akan dialokasikan untuk membiayai
program sesuai pembagian prioritas.
Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan
mengikat serta pemenuhan penerapan Pelayanan Dasar Prioritas kedua sebagaimana
dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Prioritas
ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan
lainnya. Berikut merupakan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan
tidak langsung Kabupaten Jombang:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -2
Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2019-2023
NO URAIAN PROYEKSI
2019 2020 2021 2022 2023
1 Pendapatan 2,257,568,345,884.86 2,283,122,996,809.53 2,312,755,042,813.25 2,346,470,213,219.95 2,388,614,192,745.70
2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 60,000,000,000.00
3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 150,000,000,000.00 147,000,000,000.00 145,000,000,000.00 142,000,000,000.00 140,000,000,000.00
Total Penerimaan 2,407,568,345,884.86 2,430,122,996,809.53 2,457,755,042,813.25 2,488,470,213,219.95 2,588,614,192,745.70
dikurangi:
4 Belanja Tidak langsung 1,568,443,331,831.75 1,622,194,589,293.45 1,623,410,925,841.30 1,640,290,549,267.07 1,703,261,371,318.24
5 Pengeluaran Pembiayaan - 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 839,125,014,053.11 787,928,407,516.08 814,344,116,971.95 828,179,663,952.88 885,352,821,427.46
Prioritas I : 561,719,533,147 612,099,731,195 634,699,720,204 661,390,277,934 680,891,191,850
Prioritas II : 206,683,151,602 287,845,175,853 294,020,089,940 304,398,862,268 316,050,340,691
Prioritas III : 192,552,593,996 253,302,298,875 228,536,444,481 244,143,950,641 264,795,901,095
Selanjutnya, berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Jombang yang disajikan berdasarkan
prioritas program tersebut.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -3
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Pertama Perangkat Daerah
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)
1 : 8 1,841,663,290
1 : 8 7,310,735,600
1 : 8 7,491,342,200
1 : 8 7,401,353,200
1 : 8 7,582,364,200
1 : 8 31,627,458,490
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Siswa Per TK
1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Melek Huruf
99,60 99,62 99,65 99,67 99.69 99.69 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1,800,000,000
4,018,615,000
4,018,615,000
4,018,615,000
3,928,615,000
17,784,460,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
30,975,943,650
33,270,725,150
33,270,725,150
33,270,725,150
33,270,725,150
164,058,844,250
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -4
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.4 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun
Rasio Siswa Per Kelas
1 : 28 200,000,000
1 : 28 7,180,329,000
1 : 28 5,903,387,000
1 : 28 7,411,155,000
1 : 28 6,353,387,000
1 : 28 27,048,258,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun
Rasio Siswa Per Kelas
1 : 32 200,000,000
1 : 32 8,895,569,000
1 : 32 8,895,569,000
1 : 32 8,895,569,000
1 : 32 9,053,019,000
1 : 32 35,939,726,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
6 6.25 6.5 6.75 6.8 6.8 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 6 Tahun
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 282,240,000,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 9 Tahun
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 151,715,000,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -5
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 14,932,676,573
100% 15,383,588,870
100% 15,862,036,536
100% 16,354,837,632
100% 16,862,422,761
100% 79,395,562,372
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 2,079,800,000
2,189,800,000
5,602,370,000
5,602,370,000
3,522,570,000
18,996,910,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan
100% 500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
732,500,000
2,732,500,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 60,000,000
95,000,000
60,000,000
60,000,000
95,000,000
370,000,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. URUSAN KESEHATAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -6
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Rata Rata nilai PKP
46,297,501,200
50,927,251,320
56,019,976,452
61,621,974,097
67,784,171,507
282,650,874,576
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
Cakupan Maskin dalam JKN
28,622,418,416
40,844,092,903
40,908,039,676
40,978,015,891
41,154,606,231
192,507,173,116
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prosentase Tenaga Kesehatan Memenuhi Kompetensi
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Status Akreditasi Puskesamas 65% 700.000.000 65% 600.000.000 65% 500.000.000 47% 400.000.000 44% 310.000.000 65% 700.000.000
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase Fasyankes dan Penunjang yang memenuhi standart
15% 300.000.000 23% 330.000.000 31% 363.000.000 38% 399.300.000 46% 439.000.000 15% 300.000.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Ketersediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
115% 5.760.406 115% 6.000.000.000 115% 6.000.000.000 115%
115% 5.760.406 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
65% 123.537.000 65% 129.713.850 67% 136.199.543 67% 150.159.966
65% 123.537.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase penjual obat, alkes dan obat tradisional sesuai ketentuan
75% 16.600.000 75% 16.000.000 77% 17.000.000 77% 17.000.000
75% 16.600.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -7
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
UPTD dan Jaringannya memenuhi standar
116.540.000
128.194.000
141.013.400
155.114.740
170.626.214
116.540.000 1.02.0100
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas dalam kondisi baik
500.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
500.000.000 1.02.0100
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Rumah Tangga Sehat
0.6 800,814,300
0.61 748,500,000
0.62 763,350,000
0.63 779,685,000
0.64 797,653,500
0.64 3,890,002,800
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Desa Siaga purnama mandiri(puri)
0.27 0.3 0.35 0.4 0.45 0.45 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Peningkatan Keselamatan Kerja
0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.48 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Prosentase dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 35,000,000,000
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
Angka Kematian Ibu
100 per 100.000 KH
2,641,435,100
97 per 100.000 KH
3,067,108,000
94 per 100.000 KH
3,359,818,800
91 per 100.000 KH
3,617,800,680
88 per 100.000 KH
3,882,580,748
88 per 100.000 KH
16,568,743,328
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi
8,49%
8,40%
8,30%
8,30%
8,20%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Anak Balita
17%
16,80%
16,60%
16,40%
16%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prosentase Lansia Mandiri
56%
56%
60%
60%
65%
1.02.0100 Dinas
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -8
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Kesehatan
Prevalensi Balita Stunting 22% 435.000.000 22% 478.500.000 21% 526.350.000 21% 578.985.000 19% 636.883.500
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prevalensi Gizi Buruk <0,25% <0,25%
<0,25%
<0,25%
<0,25%
<0,25%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
67% 435.000.000 68% 478.500.000 69% 526.350.000 70% 578.985.000 71% 638.883.500 71%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Angka Bebas Pasung
100% 105.000.000 100% 120.000.000 100% 135.000.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase capaian indikator bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
93% 168.155.100 93,5% 170.000.000 94% 170.000.000 94.5 170.000.000 94.5 170.000.000 94.5
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Jumlah Kasus Komplikasi PTM
100% 110.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 100%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I
rata rata IKM per FKTP
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 11,407,412,000
100% 11,481,560,178
100% 11,464,449,080
100% 11,464,449,050
100% 11,464,449,060
100% 57,282,319,368
1.02.0100 Dinas Kesehatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -9
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 532,000,000
100% 563,482,000
100% 585,364,000
100% 607,246,000
100% 629,128,000
100% 2,917,220,000
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 192,778,437
100% 181,417,359
100% 189,538,227
100% 198,060,138
100% 207,003,145
100% 968,797,306
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Persentase elemen indikator SPM dilingkup pelayanan umum dan keuangan yang mencapai target
90% 221,130,000,000
90% 228,152,460,000
90% 235,817,033,800
90% 243,681,544,814
90% 251,751,991,158
90% 1,180,533,029,772
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar rumah sakit
60% 63% 65% 68% 70% 70% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase SDM RS Sesuai Standar RS Type B Pendidikan
90% 90% 90% 90% 90% 90% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase SDM di Area Kritis yang mendapatkan Diklat
90% 90% 90% 90% 90% 90% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -10
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase Penelitian yang lulus kelayakan
40% 43% 45% 48% 50% 50% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase Mahasiswa praktek yang lulus
5% 6% 7% 8% 9% 9% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
CRR Cost Recovery Ratio
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase Peningkatan Pendapatan Fungsional RS
80% 81% 82% 83% 84% 84% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase Kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase elemen indikator SPM dilingkup pelayanan medik dan Non Medik yang mencapai target
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Nilai Standar Pelayanan Minimal pelayanan Medik
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -11
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
dan keperawatan
Nilai Standar Pelayanan Minimal Unit Penunjang Medik dan Non Medik
79.00%
79.50%
80.00%
80.50%
81.00%
81.00%
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
BOR Persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu
60 - 85
60 - 85
60 - 85
60 - 85
60 - 85
60 - 85
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
ALOS (Average Length Of Stay) Rata-rata lama dirawat pasien
4 - 9
4 - 9
4 - 9
4 - 9
4 - 9
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
TOI (Turn Over Internal) Rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya
1 - 3
1 - 3
1 - 3
1 - 3
1 - 3
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
BTO (Bed Turn Over) frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -12
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penderita Dampak Konsumsi Rokok dan penyakit lainnya di RSUD Jombang
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Bed Occupancy Rate (BOR) =
60-85% 14,795,292,146
60-85% 21,128,765,520
60-85%
29,577,620,801
60-85%
41,407,619,857
60-85%
57,968,217,401
60-85%
164,877,515,725
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Bed Turn Over ( BTO) =
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Turn Over Internal (TOI) =
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Average Length Of Stay (ALOS) =
6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Net Death Rate (NDR) =
≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Gross Death Rate (GDR)
≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -13
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
CRR (Cost Recovery Rasio)
> 40% > 40% > 40% > 40% > 40% > 40% 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso
Gross Death Rate (GDR)
100% 5,250,935,421
100% 5,250,950,000
100% 5,250,914,580
100% 5,250,914,580
100% 5,250,914,580
100% 26,254,629,161
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso
Bed Occupancy Rate (BOR) =
60-85% 11,124,903,339
60-85% 8,899,922,671
60-85%
7,119,938,137
60-85%
5,695,950,510
60-85%
4,556,760,408
60-85%
37,397,475,064
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pengelolaan jaringan irigasi
Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi
72% 21,031,509,000
74% 16,020,725,440
76% 15,735,725,440
78% 17,750,725,440
81% 11,029,860,000
81% 81,568,545,320
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
Presentase bangunan yang memiliki IMB
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 4,000,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kinerja penyedia jasa konstruksi
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 1,000,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -14
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Persentase luasan penggunaan lahan yang sesuai dokumen rencana Tata Ruang
95,00% 1,531,346,800
95,00% 1,193,500,000
95,00% 1,193,500,000
95,00% 1,193,500,000
95,00% 1,193,500,000
95,00% 6,305,346,800
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Laboratorium Pengujian Konstruksi
Persentase pemenuhan pelayanan laboratorium pekerjaan umum yang sesuai standar pelayanan minimal
90% 445,000,000
90% 465,000,000
90% 515,000,000
90% 585,000,000
90% 455,000,000
90% 2,465,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penatagunaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan
Persentase inventarisasi aset pertanahan
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 2,250,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 47,133,539,670
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 1,741,700,000
100% 2,546,700,000
100% 2,546,700,000
100% 1,946,700,000
100% 1,946,700,000
100% 10,728,500,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -15
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 475,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak
93% 2,800,000,000
93% 2,400,000,000
93% 2,400,000,000
93% 2,600,000,000
94% 2,400,000,000
94% 12,600,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang tertangani
89% 2,300,000,000
90% 1,850,000,000
91% 1,900,000,000
92% 1,950,000,000
93% 2,000,000,000
93% 10,000,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Perumahan
Persentase penanganan rumah tidak layak huni
26% 3,388,800,000
19% 2,888,800,000
19% 2,888,800,000
19% 2,888,800,000
19% 2,888,800,000
19% 14,944,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
20% 7,357,000,000
20% 6,750,000,000
20% 4,750,000,000
20% 3,750,000,000
20% 3,750,000,000
20% 26,357,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -16
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman
Persentase penanganan rumah tidak layak huni
3,162,880,420
2,362,880,420
2,362,880,420
2,362,880,420
2,362,880,420
12,614,402,100
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 9,187,785,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 2,100,550,000
100% 1,700,550,000
100% 1,700,550,000
100% 2,900,550,000
100% 1,700,550,000
100% 10,102,750,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 550,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
prosentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
75% 348,495,000
78% 601,006,200
80% 613,026,324
82% 625,286,850
85% 637,792,587
85% 2,825,606,962
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -17
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
95% 920,260,000
96% 715,075,250
96% 718,650,626
97% 722,243,879
97% 725,855,099
97% 3,802,084,854
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIB BB 1,021,266,745
BB 1,021,266,745
BB 1,021,266,745
BB 1,021,266,745
A 1,021,266,745
A 5,106,333,725
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Nilai AKIB BB 586,667,700
BB 586,667,700
BB 586,667,700
BB 586,667,700
A 586,667,700
A 2,933,338,500
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai AKIB BB 69,884,000
BB 69,884,000
BB 69,884,000
BB 69,884,000
A 69,884,000
A 349,420,000
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran
Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kebakaran
100% 426,197,000
100% 716,506,000
100% 744,496,360
100% 774,166,142
100% 805,616,110
100% 3,466,981,612
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana
Prosentase kerusakan yang terrehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (struktural)
100% 44,798,500
100% 47,486,410
100% 50,335,595
100% 53,355,730
100% 56,557,074
100% 252,533,309
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -18
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulanan bencana dan kebakaran
terselenggaranya fungsi-fungsi koordinasi para stakeholder peduli bencana
2 dokumen
479,822,500
2 dokumen
1,424,767,850
980,253,921
1,039,069,156
1,101,413,306
5,025,326,733
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
450 orang
450 orang
450 orang
450 orang
450 orang
450 orang
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran
Meningkatnya status standar kualifikasi personil PB dan Pemadam Kebakaran
100% 412,400,000
100% 435,766,000
100% 478,235,960
100% 526,059,556
100% 579,955,854
100% 2,432,417,370
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 815,204,000
100% 1,018,996,320
100% 1,039,376,246
100% 1,060,163,771
100% 1,081,367,047
100% 5,015,107,384
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 707,235,000
100% 1,480,561,000
100% 4,300,979,170
100% 2,329,972,749
100% 862,459,717
100% 9,681,207,636
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -19
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 25,730,000
100% 61,073,800
100% 26,438,228
100% 26,824,522
100% 62,233,993
100% 202,300,543
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
19% 350,540,000
- 565,942,130
- 612,490,573
- 659,240,300
20% 706,175,920
20% 2,894,388,923
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan dan Wawasan kebangsaan
Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan
66 522,595,000
67 445,000,000
68 525,000,000
69 610,000,000
70 725,000,000
70 2,827,595,000
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran OPD
100 503,229,500
100 513,294,090
100 523,559,972
100 534,031,171
100 544,711,795
100 2,618,826,528
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
prosentase sarana dan prasarana aparatur yag menunjang kinerja pelayanan
100% 188,760,000
100% 921,030,000
100% 457,380,000
100% 531,939,100
100% 1,032,927,590
100% 3,132,036,690
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 27,000,000
100% 62,700,000
100% 28,470,000
100% 29,317,000
100% 65,248,700
100% 212,735,700
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. URUSAN SOSIAL
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -20
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Rehabilitasi Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
11% 1,230,000,000
11% 1,254,600,000
12% 1,279,692,000
12% 1,305,285,840
13% 1,331,391,557
13% 6,400,969,397
1.06.0100 Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
72.37% 3,003,000,000
72.57% 3,063,060,000
72.77% 3,124,321,200
72.97% 3,186,807,624
73.17% 3,250,543,776
73.17% 15,627,732,600
1.06.0100 Dinas Sosial
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
27.63% 27.83% 28.03% 28.23% 28.43% 28.43% 1.06.0100 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos
3.65% 472,000,000
7.30% 481,440,000
10.95% 491,068,800
14.60% 510,253,776
18.25% 520,458,852
18.25% 2,475,221,428
1.06.0100 Dinas Sosial
% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar
34% 44% 54% 64% 74% 74% 1.06.0100 Dinas Sosial
Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial
Jumlah PMKS yang diberi pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
1,050,000,000
1.06.0100 Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase penunjang administrasi perkantoran
100% 849,823,176
100% 892,314,335
100% 936,930,052
100% 983,776,554
100% 1,032,965,382
100% 4,695,809,498
1.06.0100 Dinas Sosial
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -21
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase Sarana Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Pelayanan
100% 497,000,000
100% 453,000,000
100% 472,687,500
100% 493,359,375
100% 515,064,844
100% 2,431,111,719
1.06.0100 Dinas Sosial
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 53,000,000
100% 80,000,000
100% 45,000,000
100% 45,000,000
100% 80,000,000
100% 303,000,000
1.06.0100 Dinas Sosial
Total 561,719,533,147 612,099,731,195 634,699,720,204 661,390,277,934 680,891,191,850 3,150,800,454,330
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -22
7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Kedua Perangkat Daerah
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
URUSAN PENDIDIKAN
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
28,947,550,790
31,638,299,600
31,638,299,600
31,638,299,600
31,638,299,600
155,500,749,190
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta
4.25 4.35 4.45 4.55 4.65 4.65 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta
8,405,387,500
23,700,653,500
23,347,653,500
23,347,653,500
23,347,653,500
102,149,001,500
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
6.2 6.5 6.75 7 7.1 7.1 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
` -
18,054,390,000
18,054,390,000
18,054,390,000
19,016,820,000
73,179,990,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -23
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SD : 4,35 SMP : 4,25
SD : 4,40SMP : 4,40
SD : 4,50 SMP : 4,50
SD : 4,60 SMP : 4,60
SD : 4,70 SMP : 4,70
SD : 4,70 SMP : 4,70
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
78,19% 66,928,871,200
78,89% 79,371,570,605
80,13% 76,192,201,250
81,25% 76,306,188,250
81,80% 79,904,623,250
81,80% 378,703,454,555
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
47,67% 47,93% 48,19% 48,45% 48,70% 48,70% 1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan
19,70% 19,81% 19,93% 20,05% 20,17% 20,17% 1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar
Cakupan kawasan rawan genangan di kawasan permukiman yang tertangan
47% 10,625,000,000
61% 24,912,791,145
75% 29,786,848,000
89% 27,183,173,500
100% 27,887,738,500
100% 120,395,551,145
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -24
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
prosentase satlinmas yang Termobilisasi
65% 2,602,100,000
70% 836,692,500
75% 860,247,675
80% 884,615,020
85% 909,827,831
85% 6,093,483,026
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Gugatan atas penanganan pelanggaran ketertiban dan disiplin oleh Aparatur
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan dan penanganan konflik
Prosentase menurunnya konflik sosial
97% 1,688,601,000
96.5517241
1,884,769,000
96.4285714
2,057,880,660
96.2962963
2,447,882,633
96.1538462
2,649,377,626
96.1538462
10,728,510,919
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
10% 650,000,000
10% 670,000,000
10% 690,000,000
10% 710,000,000
10% 730,000,000
10% 3,450,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan Persampahan
Persentase Penanganan Sampah
20% 11,584,786,000
23% 12,743,264,600
28% 14,017,591,060
33% 15,419,350,166
42% 16,961,285,183
42% 70,726,277,009
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -25
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase pengurangan sampah
12% 14% 16% 18% 20% 20% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
45% 1,912,437,000
50% 4,021,750,000
55% 4,313,425,000
60% 4,744,767,500
65% 5,219,244,250
65% 20,211,623,750
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup
Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu
67% 2,235,000,000
69% 2,200,000,000
71% 2,200,000,000
73% 2,200,000,000
75% 2,200,000,000
75% 11,035,000,000
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Kelahiran;
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 624,000,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Perceraian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Perkawinan;
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -26
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase Pencatatan Kematian;
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan
80% 131,661,600
85% 131,661,600
90% 131,661,600
95% 131,661,600
100% 131,661,600
100% 658,308,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan
75% 80% 85% 90% 95% 95% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan
85% 85% 85% 85% 85% 85% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -27
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el
60000 60000 60000 60000 60000 60000 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 864,250,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain
60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -28
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain
60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pemahaman peserta sosialisasi administrasi kependudukan
20% 22% 25% 32% 35% 35% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Bina Pemerintahan Desa
Prosentase Kualitas LPPDes berkategori baik
100% 625,262,472
100% 656,525,596
100% 689,351,875
100% 723,819,469
100% 760,010,443
100% 3,454,969,855
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -29
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
dan Desa
Program Pembangunan Desa
(1) Prosentase keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
100% 748,732,000
100% 786,168,600
100% 825,477,030
100% 866,750,882
100% 910,088,426
100% 4,137,216,937
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(2) Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBDes
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENANAMAN MODAL
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase perizinan yang dilayani secara online
75% 341,800,000
78% 240,000,000
80% 240,000,000
83% 240,000,000
85% 240,000,000
85% 1,301,800,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu
73% 335,000,000
76% 365,000,000
80% 400,000,000
83% 430,000,000
85% 480,000,000
85% 2,010,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -30
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu
73% 76% 80% 83% 85% 85% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional yang masuk
25 investor
1,058,400,000
27 investor
1,075,400,000
28 investor
1,075,400,000
29 investor
1,075,400,000
30 investor
1,075,400,000
30 investor
5,360,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Even Olahraga Rekreasi
4 590,850,000
4 3,114,694,250
4 651,412,126
4 683,982,732
4 718,181,869
4 5,759,120,977
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan keragaman budaya
Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi
5,5% 1,277,360,000
8,5% 2,065,000,000
6,5% 2,235,000,000
0.09 2,675,000,000
0.09 3,450,000,000
0.09 11,702,360,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN KELAUTAN PERIKANAN DAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -31
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi
20% 1,071,700,000
40% 839,150,000
60% 722,875,000
80% 664,737,500
100% 635,668,750
100% 3,934,131,250
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)
16506.3 796,975,000
16701.07 874,650,000
16898.14 902,912,000
17097.54 932,181,000
17299.29 948,280,000
17299.29 4,454,998,000
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Produksi Benih di UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar
0.039 0.039 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 172500 198375 228131 262350 301702 301702 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan
90% 228,175,000
91% 650,000,000
92% 885,000,000
93% 1,115,000,000
94% 1,355,000,000
94% 4,233,175,000
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -32
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pemasaran Pariwisata
Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan
100% 786,825,000
100% 740,000,000
100% 840,000,000
100% 940,000,000
100% 1,040,000,000
100% 4,346,825,000
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN
Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian
Indeks Pertanaman
220 18,678,016,499
222 18,590,000,000
225 19,220,000,000
230 24,100,000,000
230 24,142,000,000
230 104,730,016,499
3.03.0100 Dinas Pertanian
Prosentase jalan usaha tani dalam kondisi baik
65% 67% 70% 72% 75% 75% 3.03.0100 Dinas Pertanian
Persentase ketersediaan alat mesin
41% 42% 43% 44% 44% 44% 3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1. Luas tanam dengan penerapan teknologi pertanian (ha)
2,187,290,000
2,475,000,000
2,650,000,000
2,825,000,000
3,000,000,000
13,137,290,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Padi 59.4587 60.053287
60.6538199
61.2603581
61.8729616
61.8729616
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Jagung 68.3063 68.989363
69.6792566
70.3760492
71.0798097
71.0798097
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kedelai 15.6146 15.770746
15.9284535
16.087738
16.2486154
16.2486154
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Cabe 78.9921 79.782021
80.5798412
81.3856396
82.199496
82.199496
3.03.0100 Dinas Pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -33
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
- Bw. Merah 38.38 38.7638 39.151438
39.5429524
39.9383819
39.9383819
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kopi 78.1336 78.914936
79.7040854
80.5011262
81.3061375
81.3061375
3.03.0100 Dinas Pertanian
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kw/ha)
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Padi 77943.866
78021.8099
78099.8317
78177.9315
78256.1094
78256.1094
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Jagung 40943.903
40984.8469
41025.8317
41066.8576
41107.9244
41107.9244
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kedelai 4173.169 4177.34217
4181.51951
4185.70103
4189.88673
4189.88673
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Cabe 1045.044 1046.08904
1047.13513
1048.18227
1049.23045
1049.23045
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Bw. Merah 295.295 295.590295
295.885885
296.181771
296.477953
296.477953
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kopi 789.789 790.578789
791.369368
792.160737
792.952898
792.952898
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok
4,452,700,000
3,546,136,000
3,661,136,000
4,571,136,000
2,180,000,000
18,411,108,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Pemula 82 72 67 62 52 52 3.03.0100 Dinas
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -34
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Pertanian
- Lanjut 862 862 857 852 852 852 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Madya 245 250 255 260 265 265 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Utama 22 27 32 37 42 42 3.03.0100 Dinas Pertanian
URUSAN PERDAGANGAN
Program Pengelolaan sarana prasarana perdagangan
Persentase realisasi PAD sarana perdagangan
100% 1,721,094,135
100% 4,642,148,842
100% 4,874,256,284
100% 5,117,969,098
100% 5,373,867,553
100% 21,729,335,912
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha
7000000000
1,165,350,000
7350000000
1,194,590,000
7717500000
1,251,542,000
8103375000
1,311,341,600
8508543750
1,374,131,180
8508543750
6,296,954,780
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
URUSAN PERINDUSTRIAN
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
0.72% 2,445,469,406
0.73% 1,427,082,016
0.74% 1,520,391,580
0.75% 1,620,463,848
0.76% 1,971,459,024
0.76% 8,984,865,874
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -35
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
2.01% 2.02% 2.03% 2.03% 2.04% 2.04% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi
76,61 23,174,000,000
79 31,722,097,000
80 34,894,306,700
85 38,383,737,370
89 42,222,111,107
89 170,396,252,177
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase proposal hibah yang disetujui
95% 7,489,196,500
95% 10,610,440,000
95% 11,032,380,000
95% 10,801,510,000
95% 11,228,560,000
95% 51,162,086,500
4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase Hafidz dan Hafidzoh yang difasilitasi
51% 51% 51% 51% 51% 51% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase Jumlah Jenis Layanan Calon/Jemaah Haji.
60% 60% 60% 60% 60% 60% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -36
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase penderita HIV AIDS tertangani
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase Pemenuhan Tenaga Operasional Islamic Center Dr.H. Moeldoko
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Dihasilkan Tahun - n
75% 691,926,000
80% 748,826,000
85% 811,526,000
90% 879,426,000
95% 953,126,000
95% 4,084,830,000
4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
Persentase Kesesuaian Penggunaan DBHCHT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
URUSAN PERENCANAAN
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi
100% 807,984,500
100% 1,018,775,000
100% 1,049,275,000
100% 1,075,775,000
100% 1,098,275,000
100% 5,050,084,500
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -37
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik rentang koordinasi bidang ekonomi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Total 206,683,151,602
287,845,175,853
294,020,089,940
304,398,862,268
316,050,340,691
1,408,997,620,354
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -38
7.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Ketiga Perangkat Daerah
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
80% 330,000,000
80% 330,000,000
80% 380,000,000
80% 330,000,000
80% 380,000,000
80% 1,750,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
80% 250,000,000
80% 750,000,000
80% 750,000,000
80% 750,000,000
80% 750,000,000
80% 3,250,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
100% 825,974,269
100% 798,170,032
100% 831,070,754
100% 819,283,242
100% 866,754,423
100% 4,141,252,720
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Persentase jumlah OPD yang melaksanakan pelembagaan PUG
18% 1,366,919,000
19% 1,503,511,900
21% 1,653,863,090
21% 1,819,249,414
21% 2,001,174,340
21% 8,344,717,744
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -39
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum
69% 72% 72% 74% 76% 76% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga
116% 116% 116% 116% 116% 116% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
62 Desa/Kelurahan Layak Anak
62 Desa/Kelurahan Layak Anak
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -40
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti
93% 753,697,000
95% 849,966,700
97% 934,963,370
98% 1,028,459,707
100% 1,131,305,678
100% 4,698,392,455
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. URUSAN PANGAN
Program Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
Jumlah konsumsi energi perkapita perhari
1869 kal/kap/hr
400,800,500
1881 kal/kap/hr
460,556,575
1893 kal/kap/hr
529,640,061
1904 kal/kap/hr
594,370,009
1916 kal/kap/hr
666,602,040
1916 kal/kap/hr
2,651,969,186
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari
55 gr/kap/hr
56 gr/kap/hr
59 gr/kap/hr
61 gr/kap/hr
61 gr/kap/hr
61 gr/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
55 gr/kap/hr
56 gr/kap/hr
57 gr/kap/hr
57 gr/kap/hr
58 gr/kap/hr
58 gr/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase pangan segar bebas dari residu kimia
88% 89% 89% 89% 89% 89% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -41
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan
Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)
736 1,437,271,000
883 439,111,650
1059 354,310,898
1271 384,857,409
1525 439,196,001
1525 3,054,746,957
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan
92% 94% 96% 98% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari
3300 kal/kap/hr
3399kal/kap/hr
3498 kal/kap/hr
3600 kal/kap/hr
3700 kal/kap/hr
3700 kal/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari
89 gr/kap/hr
92 gr/kap/hr
94 gr/kap/hr
97 gr/kap/hr
99 gr/kap/hr
99 gr/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan desa cukup tahan pangan
60% 60% 61% 61% 61% 61% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 967,719,512
100% 1,240,512,439
100% 1,357,099,905
100% 1,515,506,241
100% 1,663,183,379
100% 6,744,021,475
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -42
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 615,106,224
100% 472,322,000
100% 487,201,450
100% 520,394,168
100% 558,728,293
100% 2,653,752,134
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 44,186,000
BB 112,785,400
BB 65,002,225
A 74,502,524
A 437,884,317
A 734,360,465
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penataan Lingkungan
Persentase layanan rekomendasi perizinan lingkungan tepat waktu
100% 849,250,000
100% 945,175,000
100% 1,039,692,500
100% 1,143,661,750
100% 1,258,027,925
100% 5,235,807,175
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
2. Persentase ketaatan laporan periodik usaha/kegiatan
20% 30% 40% 50% 60% 60% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -43
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
3. Persentase peningkatan kelompok binaan
76% 82% 88% 94% 100% 100% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan
20% 1,954,456,000
40% 2,149,901,600
60% 2,364,891,760
80% 2,601,380,936
100% 2,861,519,030
100% 11,932,149,326
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Konservasi Lingkungan
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
83,74% 1,145,263,500
87,80% 1,595,875,500
91,87% 1,755,463,050
95,93% 1,931,009,355
100% 2,124,110,291
100% 8,551,721,696
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
2. Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,835,558,500
100% 2,361,140,000
100% 2,597,254,000
100% 2,856,979,400
100% 3,142,677,340
100% 12,793,609,240
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 469,198,000
100% 1,156,717,800
100% 702,389,580
100% 752,628,538
100% 1,407,891,392
100% 4,488,825,310
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 93,221,000
100% 86,043,100
100% 109,647,410
100% 104,112,151
100% 164,523,366
100% 557,547,027
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -44
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
SKPD
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,736,527,375
100% 3,930,127,375
100% 3,930,127,375
100% 3,930,127,375
100% 3,930,127,375
100% 18,457,036,875
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 1,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 11,586,450,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
22 dokumen
30,000,000
22 dokumen
65,000,000
22 dokumen
30,000,000
22 dokumen
30,000,000
22 dokumen
65,000,000
22 dokumen
220,000,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -45
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(1) Persentase BUMDes yang memberikan kontribusi pada APBDes. (2) Jumlah kawasan perdesaan
100% 187,136,500
100% 196,493,325
100% 206,317,991
100% 216,633,891
100% 227,465,585
100% 1,034,047,292
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penguatan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat
Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
100% 468,493,000
100% 491,917,650
100% 516,513,533
100% 542,339,209
100% 569,456,170
100% 2,588,719,561
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,232,858,528
100% 1,294,501,454
100% 1,359,226,527
100% 1,427,187,853
100% 1,498,547,246
100% 6,812,321,609
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 373,000,000
100% 391,650,000
100% 411,232,500
100% 431,794,125
100% 453,383,831
100% 2,061,060,456
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 65,000,000
100% 101,250,000
100% 67,562,500
100% 68,940,625
100% 105,387,656
100% 408,140,781
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -46
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengendalian Penduduk
Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga
1.1 1,879,520,000
1.1 3,635,785,000
1.1 3,685,785,000
1.1 3,735,785,000
1.1 3,785,785,000
1.1 16,722,660,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Persentase usia kawin pertama wanita < 20 tahun
12% 630,000,000
12% 1,662,500,000
12% 1,795,000,000
12% 2,022,500,000
1206% 2,150,000,000
1206% 8,260,000,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase keluarga Pra Sejahtera
39% 39% 39% 39% 39% 39% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -47
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase keluarga Sejahtera I
39% 39% 39% 39% 39% 39% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,226,055,000
100% 1,300,575,000
100% 1,430,631,000
100% 1,573,694,000
100% 1,731,100,000
100% 7,262,055,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja pelayanan
100% 491,994,000
100% 625,750,000
100% 673,680,000
100% 739,630,000
100% 812,230,000
100% 3,343,284,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -48
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 81,450,000
100% 160,595,000
100% 189,595,000
100% 208,000,000
100% 227,000,000
100% 866,640,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. URUSAN PERHUBUNGAN
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
Persentase perlengkapan dan penerangan jalan yang terpenuhi
56% 24,494,878,600
68% 25,447,518,600
80% 26,852,862,600
92% 27,968,447,880
100% 28,706,502,600
100% 133,470,210,280
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Angkutan
Persentase prasarana angkutan umum yang terpenuhi
60% 1,473,114,000
70% 2,840,000,000
80% 3,870,000,000
90% 4,910,000,000
100% 5,940,000,000
100% 19,033,114,000
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum
52% 56% 60% 64% 68% 68% 2.09.0100 Dinas Perhubungan
Persentase angkutan yang laik jalan
93% 94% 95% 96% 97% 97% 2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program Pengendalian, Operasional, dan Penyelenggaraan Perparkiran
Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang
0.50% 2,849,600,000
0.50% 3,565,800,000
0.50% 4,633,696,000
0.50% 5,709,739,520
0.50% 6,794,908,263
0.50% 23,553,743,783
2.09.0100 Dinas Perhubungan
(2) Indeks kepuasan masyarakat
0.76 77% 0.78 0.79 0.8 0.8 2.09.0100 Dinas Perhubungan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -49
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
terhadap pelayanan perparkiran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,263,636,000
100% 2,376,817,000
100% 2,495,659,000
100% 2,620,441,200
100% 2,751,464,000
100% 12,508,017,200
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 600,350,000
100% 2,552,800,000
100% 2,264,200,000
100% 2,676,200,000
100% 2,890,200,000
100% 10,983,750,000
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 417,500,000
2.09.0100 Dinas Perhubungan
10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
(1) Persentase publikasi kegiatan pembangunan;
100% 1,775,000,000
100% 1,690,000,000
100% 1,705,000,000
100% 1,795,000,000
100% 1,870,000,000
100% 8,835,000,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
(2) Kategori Predikat PPID
B B B B B B 2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
(3) Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.10.0100 Dinas Komunikasi dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -50
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Informatika
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik
100% 2,764,151,000
100% 2,870,801,000
100% 2,870,801,000
100% 2,870,801,000
100% 2,870,801,000
100% 14,247,355,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Layanan E-Government
Persentase sistem aplikasi online
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 1,515,505,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,676,068,412
100% 1,690,468,412
100% 1,690,468,412
100% 1,690,468,412
100% 1,690,468,412
100% 8,437,942,060
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 581,752,588
100% 665,050,000
100% 665,050,000
100% 665,050,000
100% 665,050,000
100% 3,241,952,588
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 190,500,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -51
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha
0.02 553,550,000
0.025 443,900,000
0.03 448,300,000
0.035 537,200,000
0.04 590,900,000
0.04 2,573,850,000
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 600,141,250
100% 658,875,750
100% 723,895,788
100% 792,691,828
100% 859,251,420
100% 3,634,856,036
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase pertumbuhan modal koperasi
13% 14% 15% 16% 17% 17% 2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 846,179,724
100% 911,460,000
100% 976,460,000
100% 1,041,460,000
100% 1,106,460,000
100% 4,882,019,724
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 229,800,000
100% 211,800,000
100% 223,800,000
100% 235,800,000
100% 247,800,000
100% 1,149,000,000
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program peningkatan Disiplin aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 60,630,000
BB 90,630,000
BB 60,630,000
BB 60,630,000
BB 90,630,000
BB 363,150,000
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -52
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
12. URUSAN PENANAMAN MODAL
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal
65% 290,000,000
65% 300,000,000
70% 300,000,000
75% 315,000,000
80% 315,000,000
80% 1,520,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
80% 82% 84% 86% 88% 88% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 475,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 891,884,000
100% 1,027,404,000
100% 1,027,404,000
100% 1,027,404,000
100% 1,027,404,000
100% 5,001,500,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 2,006,702,000
100% 422,500,000
100% 430,500,000
100% 433,500,000
100% 443,500,000
100% 3,736,702,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -53
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tersusun tepat waktu
100% 70,000,000
100% 100,000,000
100% 70,000,000
100% 70,000,000
100% 100,000,000
100% 410,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
20% 600,000,000
25% 561,750,000
30% 589,837,500
35% 619,329,375
40% 650,295,843
40% 3,021,212,718
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
14. URUSAN STATISTIK
Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan
100% 100,000,000
100% 225,000,000
100% 225,000,000
100% 225,000,000
100% 225,000,000
100% 1,000,000,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
15. URUSAN PERSANDIAN
Program penyelenggaraan persandian
Presentase pengamanan informasi yang dilakukan pengamanan
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 500,000,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
17. URUSAN PERPUSTAKAAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -54
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan yang dibina
4% 515,741,200
4% 618,889,440
4% 742,667,328
4% 891,200,794
4% 1,069,440,952
4% 3,837,939,714
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. URUSAN KEARSIPAN
Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan
15% 216,132,900
20% 259,364,280
20% 311,237,136
20% 373,484,563
20% 448,181,476
20% 1,608,400,355
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 730,163,000
100% 956,859,660
100% 1,148,231,592
100% 1,377,877,910
100% 1,653,453,492
100% 5,866,585,654
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
100% 288,440,100
100% 385,040,000
100% 444,448,000
100% 515,737,600
100% 601,285,120
100% 2,234,950,820
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 35,000,000
100% 75,000,000
100% 40,000,000
100% 40,000,000
100% 75,000,000
100% 265,000,000
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN
1. URUSAN KELAUTAN PERIKANAN DAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -55
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
1. Persentase peningkatan kelas kelompok
Pemula : 9,68 %, Madya 6,45%
467,916,000
Pemula : 9,70 %, Madya 6,72%
506,166,000
Pemula : 9,72 %, Madya 6,94%
550,290,800
Pemula : 9,74 %, Madya 7,14%
592,887,530
Pemula : 10,30 %, Madya 7,80%
626,266,127
Pemula : 10,30 %, Madya 7,80%
2,743,526,457
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB
30 30 35 40 40 40 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3. Angka Konsumsi Ikan
17.11 17.45 17.8 18.16 18.52 18.52 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.Omzet olahan perikanan
14200000 14910000 15655500 16450000 17300000 17300000 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. URUSAN PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 2,069,489,500
100% 2,196,759,625
100% 2,334,532,606
100% 2,484,039,736
100% 2,775,338,484
100% 11,860,159,951
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
100% 448,050,000
100% 2,686,076,900
100% 2,775,868,813
100% 2,881,756,630
100% 2,894,553,369
100% 11,686,305,712
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -56
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Presentase Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kinerja Pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Presentase Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Ang Disusun Sesuai Aturan
100% 69,000,000
100% 107,450,000
100% 76,072,500
100% 79,876,125
100% 118,869,931
100% 451,268,556
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3. URUSAN PERTANIAN
Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Persentase intensitas serangan OPT
881,965,600
950,000,000
1,100,000,000
1,150,000,000
1,250,000,000
5,331,965,600
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Ringan 0.015 0.0145 0.0145 0.014 0.014 0.014 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Sedang 0.005 0.0045 0.0045 0.004 0.004 0.004 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Berat 0.002 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Puso 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.03.0100 Dinas Pertanian
Program peningkatan kualitas bahan baku
Luas tanam tembakau yang memenuhi standart bahan
5150 3,065,000,000
5200 4,165,000,000
5250 4,165,000,000
5275 4,165,000,000
5300 4,165,000,000
5300 19,725,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -57
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
baku (ha)
Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Nilai tambah produk pertanian
0.6 1,219,250,000
0.65 1,300,000,000
0.7 1,400,000,000
0.75 1,500,000,000
0.8 1,550,000,000
0.8 6,969,250,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
12% 14% 16% 18% 20% 20% 3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/ Perkebunan
Luas tanam tebu (ha)
9160 835,000,000
9175 835,000,000
9200 835,000,000
9250 835,000,000
9300 835,000,000
9300 4,175,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,085,432,000
100% 2,769,600,000
100% 2,869,600,000
100% 3,069,600,000
100% 3,069,600,000
100% 13,863,832,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
85% 1,488,600,000
85% 6,660,000,000
85% 675,000,000
85% 679,000,000
85% 684,000,000
85% 10,186,600,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -58
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kapasitas SDM aparatur berkinerja baik
100% 665,000,000
100% 700,000,000
100% 725,000,000
100% 750,000,000
100% 800,000,000
100% 3,640,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 325,000,000
100% 355,000,000
100% 325,000,000
100% 325,000,000
100% 355,000,000
100% 1,685,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Prosentase Angka Kejadian Penyakit Ternak Ruminansia
0,0135% 658,699,000
0.01% 816,864,000
0.01% 882,050,400
0.01% 1,648,558,650
0.01% 1,795,914,515
0.01% 5,802,086,565
3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase Angka Kematian Ternak Ruminansia
0.0015% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat
80% 82% 83% 84% 85% 85% 3.03.0200 Dinas Peternakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -59
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
a.Jumlah Produksi Daging b.Jumlah Produksi Telur c.Jumlah Produksi Susu
a.19.162 ton b.14.957,83 ton c. 9.238,15 ton
a.19.370,87 ton b.15.120,87 ton c. 9.338,84 ton
a.19.582,01 ton b.15.285,68 ton c. 9.440,64 ton
a.19.795,45 ton b.15.452,30 ton c. 9.543,54 ton
a.20.011,22 ton b.15.620,73 ton c. 9.647,56 ton
a.20.011,22 ton b.15.620,73 ton c. 9.647,56 ton
3.03.0200 Dinas Peternakan
Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang menghasilkan kebuntingan
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase Mutu Pakan ternak yang beredar di masyarakat yang distandarkan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan: a. Daging; b. Telur; c. Susu; d. Kulit
a.4% b.5% c.7% d.6%
205,341,500
a.4% b.5% c.7% d.6%
342,294,900
a.5% b.6% c.8% d.7%
436,524,700
a.5% b.6% c.8% d.7%
550,177,700
a.6% b.7% c.9% d.8%
685,197,000
a.6% b.7% c.9% d.8%
2,219,535,800
3.03.0200 Dinas Peternakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -60
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok
a.Pemula : 58 klp b.Madya : 199 klp c.Utama : 31 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 91 klp b.Madya : 202 klp c.Utama : 32 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 97 klp b.Madya : 204 klp c.Utama : 34 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 102 klp b.Madya : 207 klp c.Utama : 35 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 108 klp b.Madya : 209 klp d.Utama : 37 klp e.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 108 klp b.Madya : 209 klp d.Utama : 37 klp e.Mandiri : 5 klp
3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan
Prosentase Kontribusi pendapatan peternak dari dana DBHCT terhadap produksi pupuk
0.02 267,000,000
2,3 % 427,200,000
2,5 % 469,920,000
2,6 % 516,912,000
2,7 % 568,603,200
2,7 % 2,249,635,200
3.03.0200 Dinas Peternakan
Kontribusi ternak kambing/domba dari dana DBHCT terhadap populasi ternak kambing/domba
3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,612,800,000
100% 1,774,080,000
100% 1,951,488,300
100% 2,146,637,480
100% 2,361,301,228
100% 9,846,307,008
3.03.0200 Dinas Peternakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -61
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 561,700,000
100% 602,870,000
100% 663,157,000
100% 729,472,700
100% 802,419,970
100% 3,359,619,670
3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100% 96,000,000
100% 50,000,000
100% 55,000,000
100% 60,500,000
100% 66,550,000
100% 328,050,000
3.03.0200 Dinas Peternakan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
100% 248,095,000
100% 124,000,000
100% 49,000,000
100% 124,000,000
100% 124,000,000
100% 669,095,000
3.03.0200 Dinas Peternakan
4. URUSAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah
Persentase pelayanan pasar daerah
100% 1,733,030,000
100% 1,819,681,500
100% 1,910,665,575
100% 2,006,198,854
100% 2,106,508,796
100% 9,576,084,725
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kemetrologian
Persentase alat UTTP yang sesuai standar
95% 875,320,000
95% 91,90% 9577% 96,50% 96,07% 1,013,292,315
96,33% 1,063,956,931
96,33% 2,952,569,246
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -62
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
508,010,000
494,334,830
596,598,512
651,126,688
662,772,148
2,912,842,178
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Prosentase produk rokok yg dilekati pita cukai yg sesuai peruntukannya
43,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
243,000,000
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5. URUSAN PERINDUSTRIAN
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
31.43% 132,795,000
32.09% 139,434,750
33.22% 146,406,488
35.14% 163,565,812
35.38% 171,744,102
35.38% 753,946,152
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
75% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 2,953,746,400
100% 3,646,622,680
100% 3,799,624,774
100% 3,974,676,173
100% 4,143,360,981
100% 18,518,031,008
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -63
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 664,032,000
100% 672,936,100
100% 713,367,905
100% 742,746,300
100% 776,643,615
100% 3,569,725,921
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kapasitas SDM aparatur berkinerja baik
100% 67,000,000
100% 70,350,000
100% 73,867,500
100% 77,560,875
100% 81,438,919
100% 370,217,294
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 54,670,000
BB 122,003,500
BB 66,403,675
BB 70,873,859
BB 135,417,552
BB 449,368,585
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6. URUSAN TRANSMIGRASI
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -64
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran
Prosentase KK transmigrasi yang ditempatkan
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 200,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran
100% 356,009,556
100% 551,261,260
100% 660,504,308
100% 508,070,250
100% 522,205,625
100% 2,598,050,999
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sapras aparatur yg menunjang kinerja pelayanan
100% 229,284,000
100% 143,200,000
100% 148,200,000
100% 153,200,000
100% 158,200,000
100% 832,084,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prosentase pegawai yg memperoleh pakaian khusus
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 17,300,000
BB 47,300,000
BB 17,300,000
BB 17,300,000
BB 47,300,000
BB 146,500,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
1. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan peraturan perundang-
76.61 330,000,000
79 649,000,000
80 713,900,000
85 785,290,000
89 863,819,000
89 3,342,009,000
4.01.0300 Sekretariat Dewan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -65
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
undangan
Program layanan persidangan
Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi
76.61 1,823,795,000
79 1,983,008,500
80 2,181,309,350
85 2,399,440,285
89 2,639,384,314
89 11,026,937,449
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase layanan administrasi perkantoran
80% 5,413,663,395
90% 7,116,343,735
90% 7,827,978,108
95% 8,610,775,919
100% 9,471,853,511
100% 38,440,614,667
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretraiat DPRD
80% 1,370,230,500
90% 1,639,253,550
90% 1,803,178,905
95% 1,983,496,796
100% 2,181,846,475
100% 8,978,006,226
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Kursus dan pelatihan
80% 304,000,000
90% 389,400,000
90% 428,340,000
95% 471,174,000
100% 518,291,400
100% 2,111,205,400
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .
80% 52,000,000
90% 73,700,000
90% 81,070,000
95% 89,177,000
100% 98,094,700
100% 394,041,700
4.01.0300 Sekretariat Dewan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -66
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan
Rata - rata nilai sinergitas
90% 1,147,000,000
90% 1,450,000,000
90% 1,395,000,000
90% 1,384,000,000
90% 1,384,000,000
90% 6,760,000,000
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Persentase realisasi kerjasama yang difasilitasi
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
90% 323,380,000
90% 350,000,000
90% 350,000,000
90% 350,000,000
90% 350,000,000
90% 1,723,380,000
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
90% 31,400,000
90% 36,000,000
90% 36,000,000
90% 36,000,000
90% 36,000,000
90% 175,400,000
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Persentase kualitas kinerja aparatur
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
94% 225,564,500
94% 272,935,000
94% 300,230,000
94% 330,250,000
94% 363,275,000
94% 1,492,254,500
4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang
94% 29,242,500
94% 29,242,500
94% 30,002,500
94% 30,002,500
94% 30,002,500
94% 148,492,500
4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -67
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
kinerja pelayanan
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaporkan OPD tepat waktu
100% 829,394,750
100% 912,334,225
100% 1,003,567,648
100% 1,103,924,412
100% 1,214,316,853
100% 5,063,537,888
4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Persentase PBJ yang dipublikasikan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Persentase Perumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
90% 160,761,300
90% 211,443,430
90% 232,587,773
90% 255,846,550
90% 281,431,205
90% 1,142,070,259
4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
90% 23,920,000
90% 25,792,000
90% 27,851,200
90% 30,116,320
90% 32,607,952
90% 140,287,472
4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -68
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase kualitas kinerja aparatur
90% 90% 90% 90% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 229,420,200
100% 275,000,000
100% 295,000,000
100% 320,000,000
100% 345,000,000
100% 1,464,420,200
4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 57,400,000
100% 62,800,000
100% 65,800,000
100% 69,800,000
100% 72,800,000
100% 328,600,000
4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
Program Pengadaan Barang /Jasa
Persentase paket pekerjaan di SPSE hingga selesai ada pemenangnya
0.97 2,386,412,500
0.97 3,527,012,500
0.97 3,737,012,500
0.97 3,737,012,500
0.97 3,737,012,500
0.97 17,124,462,500
4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 490,055,000
100% 1,965,595,000
100% 2,245,195,000
100% 2,251,195,000
100% 2,621,795,000
100% 9,573,835,000
4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 93,300,000
100% 95,800,000
100% 95,800,000
100% 100,300,000
100% 100,300,000
100% 485,500,000
4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan
95% 890,203,000
95% 1,286,078,000
95% 1,217,898,000
95% 1,150,013,000
95% 1,151,213,000
95% 5,695,405,000
4.01.0406 Bagian Hukum
Program Pelayanan Administrasi
Persentase Penunjang kelancaran
95% 199,502,283
95% 229,762,283
95% 229,762,283
95% 229,762,283
95% 229,762,283
95% 1,118,551,415
4.01.0406 Bagian Hukum
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -69
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Perkantoran administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 117,425,000
4.01.0406 Bagian Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 143,481,600
100% 154,969,920
100% 185,963,904
100% 223,156,685
100% 267,788,022
100% 975,360,131
4.01.0407 Bagian Organisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 37,275,000
100% 44,730,000
100% 53,676,000
100% 64,411,200
100% 77,293,440
100% 277,385,640
4.01.0407 Bagian Organisasi
Persentase OPD dengan IKM Minimal Baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0407 Bagian Organisasi
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Meningkatnya penyampaian dan penyebarluasan tentang informasi peraturan perundang - undangan di bidang cukai kepada masyarakat
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 1,250,000,000
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan
Persentase informasi publik yang terpublikasi
100% 1,822,991,000
100% 1,123,050,000
100% 1,123,050,000
100% 1,123,050,000
100% 1,123,050,000
100% 6,315,191,000
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -70
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
90% 3,228,260,000
90% 3,647,600,000
90% 4,012,360,000
90% 4,413,596,000
90% 4,854,955,600
90% 20,156,771,600
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Persentase fasilitasi pelayanan protokol
90% 1,101,682,500
90% 1,477,764,000
90% 1,480,757,650
90% 1,484,050,665
90% 1,487,672,982
90% 7,031,927,797
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
95% 1,520,805,500
95% 1,558,675,800
95% 1,714,543,380
95% 1,885,997,718
95% 2,074,597,490
95% 8,754,619,888
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
95% 208,500,000
95% 174,790,000
95% 192,269,000
95% 211,495,900
95% 232,645,490
95% 1,019,700,390
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup Sekretariat Daerah
95% 6,805,859,000
95% 5,796,317,000
95% 4,808,767,100
95% 5,304,223,510
95% 9,174,528,111
95% 31,889,694,721
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Persentase pemenuhan perbekalan sebagai penunjang kelancaran kegiatan lingkup
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -71
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 7,782,132,750
100% 7,869,726,750
100% 8,032,476,150
100% 8,211,500,490
100% 8,408,427,264
100% 40,304,263,404
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 4,160,045,000
95% 3,560,065,000
95% 3,915,571,500
95% 4,259,628,650
95% 4,635,591,515
95% 20,530,901,665
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 250,000,000
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Bandarkedungmulyo
NILAI SINERGITAS KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO MINIMAL BAIK
B 163,800,000
B 206,000,000
B 206,000,000
B 206,000,000
B 206,000,000
B 987,800,000
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Program Pelayanan Administrasi
Persentase Pemenuhan pelayanan
100% 200,812,746
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 1,400,812,746
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedung
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -72
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Perkantoran administrasi perkantoran
mulyo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 252,200,000
95% 312,000,000
95% 352,000,000
95% 352,000,000
95% 352,000,000
95% 1,620,200,000
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 50,000,000
95% 70,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 280,000,000
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bareng
NILAI SINERGITAS KECAMATAN BARENG MINIMAL BAIK
Baik 155,840,000
Baik 183,840,000
Baik 183,840,000
Baik 183,840,000
Baik 183,840,000
Baik 891,200,000
4.01.1000 Kecamatan Bareng
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 202,929,399
100% 915,000,000
100% 220,000,000
100% 250,000,000
100% 230,000,000
100% 1,817,929,399
4.01.1000 Kecamatan Bareng
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -73
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 68,000,000
95% 85,500,000
95% 76,000,000
95% 82,500,000
95% 71,000,000
95% 383,000,000
4.01.1000 Kecamatan Bareng
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1000 Kecamatan Bareng
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 36,500,000
95% 65,500,000
95% 40,500,000
95% 41,000,000
95% 66,000,000
95% 249,500,000
4.01.1000 Kecamatan Bareng
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Diwek
NILAI SINERGITAS KECAMATAN DIWEK MINIMAL BAIK
B 176,895,000
B 350,700,000
B 350,700,000
B 350,700,000
B 350,700,000
B 1,579,695,000
4.01.1100 Kecamatan Diwek
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 222,516,579
100% 272,516,000
100% 272,516,000
100% 272,516,000
100% 272,516,000
100% 1,312,580,579
4.01.1100 Kecamatan Diwek
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang menunjang kinerja Pelayanan
95% 72,500,000
95% 4,168,900,000
95% 169,945,000
95% 171,500,000
95% 173,000,000
95% 4,755,845,000
4.01.1100 Kecamatan Diwek
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -74
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 51,500,000
95% 77,500,000
95% 54,500,000
95% 56,500,000
95% 83,500,000
95% 323,500,000
4.01.1100 Kecamatan Diwek
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Gudo
NILAI SINERGITAS KECAMATAN GUDO MINIMAL BAIK
Baik 130,550,000
Baik 339,950,000
Baik 400,750,000
Baik 461,550,000
Baik 522,350,000
Baik 1,855,150,000
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Baik 259,535,264
Baik 249,135,000
Baik 271,635,000
Baik 294,135,000
Baik 316,635,000
Baik 1,391,075,264
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 75,000,000
100% 806,500,000
100% 226,500,000
100% 251,500,000
100% 276,500,000
100% 1,636,000,000
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1200 Kecamatan Gudo
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -75
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 27,800,000
95% 62,600,000
95% 42,600,000
95% 47,600,000
95% 77,600,000
95% 258,200,000
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jogoroto
NILAI SINERGITAS KECAMATAN JOGOROTO MINIMAL BAIK
B 152,950,000
B 162,000,000
B 169,500,000
B 176,500,000
B 184,250,000
B 845,200,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 189,350,000
100% 197,500,000
100% 208,000,000
100% 215,000,000
100% 222,500,000
100% 1,032,350,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 91,600,000
95% 113,600,000
95% 113,600,000
95% 123,600,000
95% 127,600,000
95% 570,000,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
95% 39,000,000
95% 46,000,000
95% 42,000,000
95% 49,000,000
95% 44,000,000
95% 220,000,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -76
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang
NILAI SINERGITAS KECAMATAN JOMBANG MINIMAL BAIK
Baik 2,239,510,000
Baik 4,579,785,000
Baik 4,579,785,000
Baik 4,584,785,000
Baik 4,584,785,000
Baik 20,568,650,000
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 375,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 1,575,000,000
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasaran aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 515,478,500
95% 124,900,000
95% 349,000,000
95% 124,900,000
95% 54,924,900
95% 1,169,203,400
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 57,500,000
95% 80,000,000
95% 55,000,000
95% 55,000,000
95% 80,000,000
95% 327,500,000
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kabuh
NILAI SINERGITAS KECAMATAN Kabuh MINIMAL BAIK
Baik 151,900,800
Baik 213,500,000
Baik 217,500,000
Baik 221,500,000
Baik 226,600,000
Baik 1,031,000,800
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -77
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 213,064,868
100% 828,878,400
100% 870,322,320
100% 913,838,436
100% 959,530,358
100% 3,785,634,382
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 74,653,000
95% 384,750,000
95% 401,025,000
95% 418,113,750
95% 436,056,938
95% 1,714,598,688
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 35,000,000
95% 80,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 80,000,000
95% 285,000,000
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kesamben
NILAI SINERGITAS KECAMATAN KESAMBEN TAHUN N MINIMAL BAIK
Baik 188,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
788,000,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 269,781,000
100% 210,000,000
100% 210,000,000
100% 210,000,000
100% 210,000,000
100% 1,109,781,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 54,400,000
95% 33,350,000
95% 33,350,000
95% 33,350,000
95% 33,350,000
95% 187,800,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -78
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 41,000,000
95% 60,000,000
95% 35,000,000
95% 35,000,000
95% 60,000,000
95% 231,000,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN KUDU MINIMAL BAIK
Baik 163,970,000
Baik 153,440,000
Baik 162,840,000
Baik 166,840,000
Baik 171,840,000
Baik 818,930,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 313,730,000
100% 378,600,000
100% 378,600,000
100% 383,600,000
100% 383,600,000
100% 1,838,130,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 73,800,000
95% 98,700,000
95% 111,200,000
95% 121,200,000
95% 128,700,000
95% 533,600,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 275,000,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -79
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN MEGALUH BAIK
Baik 158,330,000
Baik 207,700,000
Baik 217,100,000
Baik 225,100,000
Baik 230,300,000
Baik 1,038,530,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 195,000,000
100% 310,700,000
100% 314,100,000
100% 326,200,000
100% 334,500,000
100% 1,480,500,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 220,800,000
95% 176,800,000
95% 186,000,000
95% 188,100,000
95% 193,300,000
95% 965,000,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 36,800,000
95% 62,900,000
95% 39,200,000
95% 40,100,000
95% 66,200,000
95% 245,200,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN MOJOAGUNG MINIMAL BAIK
Baik 146,000,000
Baik 285,000,000
Baik 305,000,000
Baik 335,000,000
Baik 385,000,000
Baik 1,456,000,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -80
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 246,370,000
100% 360,000,000
100% 370,000,000
100% 380,000,000
100% 400,000,000
100% 1,756,370,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 153,300,000
95% 234,200,000
95% 354,200,000
95% 289,200,000
95% 369,200,000
95% 1,400,100,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 40,000,000
95% 73,000,000
95% 55,000,000
95% 62,000,000
95% 94,000,000
95% 324,000,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN MOJOWARNO MINIMAL BAIK
baik 166,245,000
Minimal baik
166,245,000
Minimal baik
178,230,000
Minimal baik
178,230,000
Minimal baik
178,230,000
Minimal baik
867,180,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 206,898,000
100% 206,898,000
100% 270,000,000
100% 270,000,000
100% 270,000,000
100% 1,223,796,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -81
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 89,500,000
95% 4,089,500,000
95% 143,500,000
95% 143,500,000
95% 143,500,000
95% 4,609,500,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Pengadaan Tanah
Luas lahan yang tersedia
95% 95% 2,000,000,000
95% 95% 95% 95% 4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 39,900,000
95% 39,900,000
95% 42,000,000
95% 42,000,000
95% 67,000,000
95% 230,800,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN NGORO MINIMAL BAIK
Baik 132,550,000
Baik 206,000,000
Baik 206,000,000
Baik 206,000,000
Baik 206,000,000
Baik 956,550,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 257,106,000
100% 319,325,000
100% 319,325,000
100% 319,325,000
100% 319,325,000
100% 1,534,406,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 129,600,000
95% 249,300,000
95% 304,300,000
95% 304,300,000
95% 279,300,000
95% 1,266,800,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -82
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 36,200,000
95% 61,200,000
95% 36,200,000
95% 36,200,000
95% 61,200,000
95% 231,000,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN NGUSIKAN MINIMAL BAIK
Baik 143,300,000
Baik 170,400,000
Baik 170,400,000
Baik 170,400,000
Baik 170,400,000
Baik 824,900,000
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 220,422,000
100% 162,166,000
100% 162,166,000
100% 162,166,000
100% 162,166,000
100% 869,086,000
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 98,400,000
95% 62,330,651
95% 62,330,651
95% 62,330,651
95% 58,880,651
95% 344,272,604
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -83
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
40,000,000
60,000,000
35,000,000
35,000,000
60,000,000
230,000,000
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN PERAK MINIMAL BAIK
Baik 143,500,000
Baik 205,000,000
Baik 205,000,000
Baik 205,000,000
Baik 205,000,000
Baik 963,500,000
4.01.2300 Kecamatan Perak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 167,219,930
100% 372,231,600
100% 372,231,600
100% 372,231,600
100% 372,231,600
100% 1,656,146,330
4.01.2300 Kecamatan Perak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 158,400,000
95% 289,800,000
95% 379,800,000
95% 544,800,000
95% 174,800,000
95% 1,547,600,000
4.01.2300 Kecamatan Perak
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2300 Kecamatan Perak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -84
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 55,000,000
95% 80,000,000
95% 55,000,000
95% 55,000,000
95% 80,000,000
95% 325,000,000
4.01.2300 Kecamatan Perak
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Nilai Sinergitas Kecamatan Peterongan MINIMAL BAIK
baik 175,000,000
BAIK 280,000,000
BAIK 300,000,000
BAIK 320,000,000
BAIK 340,000,000
BAIK 1,415,000,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 295,597,000
100% 303,000,000
100% 308,000,000
100% 313,000,000
100% 318,000,000
100% 1,537,597,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 589,600,000
95% 419,400,000
95% 129,400,000
95% 139,400,000
95% 149,400,000
95% 1,427,200,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 42,500,000
95% 75,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 75,000,000
95% 292,500,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -85
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN PLANDAAN MINIMAL BAIK
Baik 120,350,000
Baik 178,500,000
Baik 184,500,000
Baik 184,500,000
Baik 190,500,000
Baik 858,350,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 223,200,000
100% 295,000,000
100% 295,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 1,413,200,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 164,520,000
95% 298,600,000
95% 302,100,000
95% 305,600,000
95% 307,600,000
95% 1,378,420,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 44,850,000
95% 76,000,000
95% 51,000,000
95% 52,000,000
95% 77,000,000
95% 300,850,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN Ploso MINIMAL BAIK
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 863,620,000
4.01.2600 Kecamatan Ploso
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -86
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 1,656,407,230
4.01.2600 Kecamatan Ploso
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 589,036,500
4.01.2600 Kecamatan Ploso
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 275,000,000
4.01.2600 Kecamatan Ploso
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN Sumobito MINIMAL BAIK
Baik 236,610,000
Baik 255,178,000
Minimal Baik
257,178,000
Baik 259,178,000
Baik 261,178,000
Baik 1,269,322,000
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 167,723,918
100% 199,723,918
100% 201,723,918
100% 203,723,918
100% 205,723,918
100% 978,619,590
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 53,857,250
95% 61,457,250
95% 64,457,250
95% 67,457,250
95% 70,457,250
95% 317,686,250
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -87
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang menunjang kinerja Pelayanan
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 34,950,000
95% 60,250,000
95% 35,550,000
95% 35,950,000
95% 35,950,000
95% 202,650,000
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN TEMBELANG MINIMAL BAIK
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 1,000,000,000
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 1,143,400,000
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 1,684,125,000
95% 1,794,837,500
95% 105,900,000
95% 112,900,000
95% 114,900,000
95% 3,812,662,500
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2800 Kecamatan Tembelang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -88
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
Minimal Baik
55,000,000
Minimal Baik
80,000,000
Minimal Baik
55,000,000
Minimal Baik
55,000,000
Minimal Baik
80,000,000
Minimal Baik
325,000,000
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Nilai Sinergitas Kecamatan Wonosalam Minimal Baik
Baik 152,500,000
Baik 152,500,000
Baik 152,500,000
Baik 157,500,000
Baik 160,000,000
Baik 775,000,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 239,760,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 1,239,760,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 235,600,000
95% 367,100,000
95% 135,100,000
95% 62,600,000
95% 320,100,000
95% 1,120,500,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -89
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 43,500,000
95% 68,500,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 272,000,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
2. URUSAN PENGAWASAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti
100% 4,755,406,116
100% 5,468,717,033
100% 6,289,024,588
100% 7,232,378,277
100% 8,317,235,018
100% 32,062,761,033
4.02.0101 Inspektorat
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : - BPK - APIP
95% 95% 95% 95% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat
Persentase OPD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai Level 3
46% 60% 74% 88% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat
Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB minimal CC
7% 14% 21% 28% 35% 35% 4.02.0101 Inspektorat
Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas
7% 11% 14% 18% 21% 21% 4.02.0101 Inspektorat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -90
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
(ZI)
Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal A
11% 16% 21% 26% 32% 32% 4.02.0101 Inspektorat
Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/workshop/PKS
350,000,000
402,500,000
462,875,000
532,306,250
612,152,188
2,359,833,438
4.02.0101 Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 894,871,884
100% 1,171,035,667
100% 1,346,691,017
100% 1,548,694,669
100% 1,780,998,869
100% 6,742,292,106
4.02.0101 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang terpenuhi dan mendukung operasional
100% 1,156,750,000
100% 1,330,262,500
100% 1,529,801,875
100% 1,759,272,156
100% 2,023,162,980
100% 7,799,249,511
4.02.0101 Inspektorat
Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu
100% 110,469,000
100% 127,039,350
100% 146,095,253
100% 168,009,540
100% 193,210,971
100% 744,824,114
4.02.0101 Inspektorat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -91
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat/workshop
10% 50,000,000
12% 100,000,000
14% 50,000,000
16% 100,000,000
18% 50,000,000
18% 350,000,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. URUSAN PERENCANAAN
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
75% 1,396,545,900
77% 913,490,000
80% 913,490,000
82% 913,490,000
85% 913,490,000
85% 5,050,505,900
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu
100% 1,635,726,650
100% 2,640,125,000
100% 2,140,125,000
100% 2,140,125,000
100% 2,640,125,000
100% 11,196,226,650
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD
75% 77% 80% 83% 85% 85% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase penyampaian capaian kinerja yang tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -92
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
100% 1,148,339,000
100% 1,498,340,000
100% 1,498,340,000
100% 1,498,340,000
100% 1,498,340,000
100% 7,141,699,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
100% 1,420,348,200
100% 1,293,386,000
100% 1,293,386,000
100% 1,293,386,000
100% 1,293,386,000
100% 6,593,892,200
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -93
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,090,436,800
100% 979,270,450
100% 979,270,450
100% 979,270,450
100% 979,270,450
100% 5,007,518,600
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 673,435,000
100% 755,390,000
100% 755,390,000
100% 755,390,000
100% 755,390,000
100% 3,694,995,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu
100% 75,000,000
100% 95,000,000
100% 60,000,000
100% 60,000,000
100% 95,000,000
100% 385,000,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. URUSAN KEUANGAN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Data Aset yang masuk dalam BMD Ketepatan Penyampaian laporan BMD, jumlah Aset Tanah yang bersertifikat, jumlah Aset Daerah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jumlah aset yang dihapus,
0.3 738,390,000
0.3 738,390,000
0.3 738,390,000
0.3 763,890,000
0.3 763,890,000
0.3 3,742,950,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -94
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tingkat Penyapaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja,
100% 2,142,699,000
100% 2,054,814,450
100% 2,049,670,223
100% 2,145,392,436
100% 2,246,386,493
100% 10,638,962,602
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tingkat penyampaian APBD dan PAPBD tepat waktu Jumlah kegiatan yang disesuaikan ASB
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 11,075,344,500
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,076,100,000
100% 1,387,700,000
100% 1,589,200,000
100% 1,824,700,000
100% 2,095,525,000
100% 7,973,225,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 426,250,000
100% 411,250,000
100% 351,250,000
100% 346,250,000
100% 401,250,000
100% 1,936,250,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Prosentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -95
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 425,000,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target
100% 2,150,000,000
100% 2,315,000,000
100% 2,375,000,000
100% 2,475,000,000
100% 2,575,000,000
100% 11,890,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah
Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan
2,49% 900,000,000
2,5% 1,000,000,000
2,45% 1,100,000,000
2,33% 1,200,000,000
2,28% 1,300,000,000
2,28% 5,500,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah
Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah
0 1,470,000,000
0 1,500,000,000
0 1,550,000,000
0 1,600,000,000
0 1,650,000,000
0 7,770,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
90% 1,500,400,000
90% 1,633,500,000
95% 1,700,000,000
95% 1,700,000,000
95% 1,700,000,000
95% 8,233,900,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase kualitas kinerja aparatur
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 2,410,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -96
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Prosentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 90,304,000
100% 70,000,000
100% 70,000,000
100% 70,000,000
100% 90,000,000
100% 390,304,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
5. URUSAN KEPEGAWAIAN
Program Pembinaan Aparatur
Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin
0.55 % 506,590,000
0.50 % 532,924,500
0.45 % 559,004,400
0.40 % 587,143,750
0.35 % 607,230,000
0.35 % 2,792,892,650
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Persentase aparatur yang lulus diklat
100% 4,216,383,750
100% 1,691,643,800
100% 1,883,641,250
100% 1,906,593,000
100% 2,208,986,250
100% 11,907,248,050
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pengembangan Aparatur
Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi
100% 1,288,401,250
100% 2,268,941,250
100% 2,379,334,400
100% 2,501,507,800
100% 2,626,583,260
100% 11,064,767,960
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -97
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Karir Aparatur
Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan
95% 622,945,000
96% 543,105,000
97% 561,055,000
98% 579,005,000
99% 596,955,000
99% 2,903,065,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kinerja aparatur
100% 105,000,000
100% 120,000,000
100% 130,000,000
100% 140,000,000
100% 140,000,000
100% 635,000,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran
90% 1,075,881,030
92% 1,198,811,030
94% 1,402,000,000
95% 1,605,000,000
96% 1,808,000,000
96% 7,089,692,060
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
90% 414,500,000
90% 16,005,000,000
92% 445,000,000
92% 440,000,000
93% 460,000,000
93% 17,764,500,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan,pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
95% 43,450,000
97% 88,000,000
97% 60,000,000
99% 65,000,000
100% 107,000,000
100% 363,450,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Total 192,552,593,996
253,302,298,875
228,536,444,481
244,143,950,641
264,795,901,095
1,181,331,189,088
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -98
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII -1
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh Indikator
Kinerja Utama yang biasa disebut Key Performance Indicator adalah ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama menjadi sangat
penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar
sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam
merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan
realistis. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-
2023 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dalam rangka
pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU ) untuk menjamin aspek akuntabilitas
pencapaian kinerja. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah
ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama untuk untuk mengevaluasi
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang sebagaimana disajikan dalam table
berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII -2
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Proyeksi Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
1 Indeks Reformasi Birokrasi
Indek C (47,72) CC (58,11) B (61,68) B (66,00) BB (73,39) A (80,05) A (80,05)
2 Indek Pembangunan Manusia
Indek 71,48 72,11 72,73 73,36 73,98 74,61 74,61
3 Indek Kualitas Permukiman
% 73,00 77,96 80,26 82,91 83,96 85,00 85,00
4 Indeks Kesalehan Sosial
Indek 60 60-62 62-65 65-68 68-70 70-72 70-72
5 Tingkat kemiskinan % 9,56 9,52 9,48 9,44 9,4 9,36 9,36
6 Pertumbuhan Ekonomi
% 5,36 5,22-5,40 5,40-5,45 5,45-5,50 5,50-5,55 5,55-5,60 5,55-5,60
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII -3
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD (2018)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD (2023)
2019 2020 2021 2022 2023
1 Nilai SAKIP
B BB BB A A A A
2 Opini BPK
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3 Nilai LPPD
Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek 98 98,46 98,77 99,08 99,39 99,70 99,70
5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indek 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,5
6 Indeks Profesionalitas Pegawai Indek 56 70 73 75 78 80 80
7 Indeks Pendidikan % 70,03 72,99 76,07 79,29 82,64 86,13 86,13
8 Indeks Kesehatan % 80,06 80,36 80,66 80,96 81,12 81,42 81,42
9 Indeks Daya Beli % 70,23 70,48 70,74 70,99 71,25 71,51 71,51
10 Indeks Pembangunan Gender Indek 89,95 90,15 90,35 90,55 90,75 90,95 91,15
11 Indeks Infrastruktur Permukiman Indek 0,6899 0,695 0,7591 0,7734 0,7901 0,8377 0,8377
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII -4
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD (2018)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD (2023)
2019 2020 2021 2022 2023
12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indek 65 70-75 70-75 75-80 75-80 80-85 80-85
13 Angka Kriminalitas % 5,50 4,90 4,36 3,89 3,46 3,08 3,08
14 Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak Menjadi Konflik
% 100 100 100 100 100 100 100
15 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan
% 50 52 55 60 65 70 70
16 Jumlah Penduduk Miskin orang 124.600 120.520 116.400 112.280 108.160 104.040 104.040
17 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
% 5,00 5,81 5,83 5,85 5,87 6,00 6,00
18 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 5,87 5,81 5,76 5,7 5,65 5,59 5,59
19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisatawan 1.494.964 1.531.802 1.608.393 1.688.812 1.773.253 1.861.915 1.861.915
20 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan % 4,76 4,88 5,00 5,12 5,24 5,36 5,36
21 Indeks Pembangunan Infrastruktur Indek 0,6737 0,685767 0,7348 0,7533 0,7661 0,7821 0,7821
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-1
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
BAB IX
PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang
Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang secara holistik mengatur seluruh
aspek perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Jombang untuk periode Tahun 2019-
2023.Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2019-2023 menjadi acuan bagi seluruh
pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Sehingga keselarasan dan
keterpaduan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan di
Kabupaten Jombang dalam lima tahun kedepan dapat menerjemahkan cita-cita Kepala
Daerah terpilih yang tertuang dalam visi misi tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan
secara terperinci.
9.1 Pedoman Transisi
Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2013 menjadi panduan dalam
merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2023. Setelah berakhirnya
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, perlu disusun RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2024-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi
penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2023 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Jombang Tahun
2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
9.2 Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 ini merupakan panduan bagi
Pemerintah Kabupaten Jombang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama,
transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-2
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun
2019-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
a) Bupati Kabupaten Jombang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 kepada masyarakat;
b) Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023;
c) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan
seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target
sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun
2019-2023;
d) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan
seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang
tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 dengan sebaik-
baiknya;
e) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang agar
segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 paska penetapan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 ini;
f) Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan
program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran
serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan
fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk
melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang.
g) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten
Jombang Tahun 2019-2023;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-3
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
h) DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka
penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD
untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten
Jombang Tahun 2019-2023. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.
i) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang
dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
j) Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu
mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat
meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka
kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia
usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui
pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa
Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik
Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.
1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada
pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan
pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka
panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing
daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian
daerah.
2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-4
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis
kerakyatan.
3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun
Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang
sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat
menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di
masyarakat.
BUPATI JOMBANG,
ttd
MUNDJIDAH WAHAB
Top Related